Dokumen tersebut membahas tentang militerisme di Indonesia masa Orde Baru. Ideologi militerisme mengutamakan penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan masalah. Di Indonesia, militerisme masuk melalui kegagalan sipil dalam memimpin dan perasaan militer berjasa merebut kemerdekaan. Militer diberi peran ganda (dwifungsi) sebagai keamanan dan kekuatan sosial politik. Hal ini diperkuat dengan peraturan dan memungkink
2. MILITERISME
Militerisme adalah ideologi yang mengutamakan
penggunaan kekuatan militer untuk mengatasi masalah
atau dalam usaha untuk mencapai tujuan
Militarism is an
ideology which claims
that military is the
foundation of a
society’s security, and
thereby claims to be
its most important
aspect
3. MILITERISME
1. Lebih banyak menggunakan sistem
perintah/komando, keras dan sangat otoriter
Ciri-Ciri Kepemimpinan Militeristik :
2. Menghendaki kepatuhan mutlak
3. Senang dengan formalitas, dan tanda-tanda
kebesaran yang berlebihan
4. Menuntut disiplin tinggi
5. Tidak menghendaki saran, usul, dan kritikan
dari bawah
6. Komunikasi cenderung berlangsung searah
4. MILITERISME
Niccolo Machiavelli :
Negara harus menerapkan
prinsip “Tangan Besi”
dilaksanakan oleh militer
Tidak mengakomodir adanya
perbedaan
Lebih baik ditakuti daripada
dicintai
5. Pemimpin Negara yang Menganut Paham
Militerisme
Saddam Husein
Moammar Qadhafi
Soeharto
Augusto
Pinochet
6. Militerisme di Indonesia
Entrypoint Militerisme :
Kegagalan Sipil dalam
mengelola kekuasaan
negara
Perasaan berjasa dalam
merebut kemerdekaan
Perasaan lebih mampu
dalam memimpin
8. Dwifungsi ABRI diperkuat dengan
Peraturan Perundang-Undangan
MILITERISME ORDE BARU
“Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik
Indonesia
mengemban
Dwifungsi Angkatan
Bersenjata Republik
Indonesia, yaitu
sebagai kekuatan
pertahanan keamanan
negara dan kekuatan
sosial politik”
9. Trilogi Pembangunan
PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU
1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
political development as prerequisite of economic
development (Lucyan W Pye)
Tidak ada kekuatan yang dapat digunakan untuk
menciptakan stabilitas selain militer
Menempatkan militer sebagai titik sentral
pembangunan nasional
10. Trilogi Pembangunan
PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Soeharto lebih mementingkan pembangunan ekonomi
dibanding pembangunan sektor-sektor lainnya
GDP/PDB per kapita tahun 1968 = $ 70
GDP/PDB per kapita tahun 1996 > $ 1.000
Produksi Beras tahun 1969 = 12,2 Juta Ton
Produksi Beras tahun 1984 = 25,8 Juta Ton
Stabilitas
Politik
Pertumbuhan
Ekonomi
Demokrasi
12. Trilogi Pembangunan
PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Delapan jalur pemerataan :
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan
pelayanan kesehatan
Pemerataan pembagian pendapatan
Pemerataan kesempatan kerja
Pemerataan kesempatan berusaha
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan,
Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah
Tanah Air
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
Kegagalan
13. Demokrasi Versi Orde Baru
TUNTUTAN DEMOKRATISASI
Asas Tunggal
Massa Mengambang (floating
mass)
Dwifungsi ABRI
Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4)
14. TUNTUTAN DEMOKRATISASI
Demokrasi versi Orde Baru dianggap tidak sesuai
dengan keadaan bangsa Indonesia
Pancasila sebagai asas tunggal tidak lagi digunakan
untuk memaksakan keseragaman, tetapi untuk
mengakui keberagaman
Partai politik sudah bisa memiliki cabang hingga ke
tingkat desa
Tidak ada lagi Pedoman Penghayatan dan Pengalaman
Pancasila
15. TUNTUTAN DEMOKRATISASI
Dwifungsi ABRI dihapus :
Dwifungsi ABRI berakhir setelah :
Sidang Umum MPR Oktober 1999 menghapus fraksi
ABRI di DPR
Ditetapkannya UU No.20 tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia
16. TUNTUTAN DEMOKRATISASI
Dwifungsi ABRI dihapus :
Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia
“bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan
kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan
negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi
keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk
perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara
aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan
internasional”
17. TUNTUTAN DEMOKRATISASI
Dwifungsi ABRI dihapus :
Alasan :
1. Menghambat proses demokratisasi
Tidak adanya kebebasan berekspresi,
berorganisasi, dan berpendapat
2. Mengurangi profesionalisme ABRI
Tingginya Pelanggaran HAM
Menghilangkan fungsi check and balance
Menyalahi kode etik profesinya
Berpotensi memperlemah daya tempur
18. PENUTUP
"Dengan konsep Repelita, arah pembangunan selama
orde baru tertata dengan baik sehingga kebijakan
ekonomi pemerintah tidak terkesan `tiba masa tiba
akal` seperti dewasa ini"
“Ekonomi memang tumbuh, tapi sektor yang
memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan
itu adalah konsumsi. Jadi rakyat diajar untuk konsumtif
dengan membangun mal-mal, supermarket,
hypermarket dan investasi-investasi yang mendorong
sikap konsumtif masyarakat”
Prof.DR.Halide
Militarism is an ideology that creates a culture of fear
Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Undang-Undang No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara
Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI