STAN JAKARTA D4 BPKP 2013

1. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
1
Manajemen Strategi Sektor Pemerintah
Analisis Renstra dan
Pencapaian Kinerja
Kementerian Perhubungan
Disusun Oleh:
Abdurrozak Zaki(01)
Hendrawan Budi Susilo (14)
Indayanita Susia Situmeang (15)
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Diploma IV – Kelas 8B BPKP
Oktober 2013

2. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian yang telah berdiri sejak
tahun 1945, Kementerian Perhubungan memiliki tugas membantu presiden dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Kegiatan
Perhubungan itu sendiri terdiri dari kegiatan perhubungan darat, perhubungan laut,
perhubungan udara, dan perkereta apian. Kegiatan perhubungan selain dapat
dilaksakanan oleh pemerintah juga dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Apabila
kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sektor swasta kementerian perhubungan tetap
memegang peranan penting selaku regulator sebagai perumus dan pelaksana
kebiijakan terkait bidang perhubungannya. Untuk memperkuat kinerja Kementerian
Perhubungan juga melaksanakan kegiatan meningkatkan kemampuan SDM . Selain
itu juga melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
Beberapa peran Kementerian Perhubungan dalam kegiatan pemerintahan
antara lain, Kementerian Perhubungan turut serta dalam harmonisasi peran dan
fungsi berbagai lembaga dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengendalian
pelanggaran di wilayah laut serta pengamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah
NKRI; di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, Kementerian
Perhubungan telah menandatangani MoU dengan kementerian Pemberdayaan
Perempuan Tentang Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender di Bidang
Perhubungan; dalam hal menjaga stabilitas harga Kementerian Perhubungan
berperan dalam sistem distribusi yang antara lain mencakup sub-sistem
transportasi/perhubungan, infrastruktur dan sistem pelayanan
pelabuhan/kepabeanan.
Atas kompleksitas yang terjadi pada Kementerian Perhubungan, kelompok
kami mencoba menganalisis tentang kinerja kementerian tersebut. Tentang
bagaimana kementerian ini melaksanakan tugas sesuai dengan target
perencanaannya, juga tentang bagaimana kinerja kementerian ini dalam turut serta
menyukseskan rencana kerja pemerintah.

3. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
3
B. Teori Pengukuran Kinerja
Visi
Menurut Tony Buzan dalam buku The Power of Spiritual Intelegence, visi
didefinisikan sebagai kemampuan berpikir atau merencanakan masa depan dengan
bijak dan imajinatif, menggunakan gambaran mental tentang situasi yang dapat dan
mungkin terjadi di masa mendatang.
Menurut McKinsey, secara harfiah visi adalah penglihatan atau pandangan
yang mencerminkan harapan dan cita-cita masa depan. Visi dalam bentuk
pernyataan dapat digambarkan sebagai berikut:
- Masa depan yang diinginkan?
- Apa yang kita percaya akan terjadi?
Selanjutnya karakteristik visi sebuah perusahaan akan efektif bila dapat dicerna
dengan bahasa yang mudah dan gamblang. Visi bukan merupakan rangkaian
Perencanaan Strategis (Strategic Planning) yang komprehensif dan detail.
Karakteristik visi yang efektif adalah:
1. Dapat Dibayangkan
2. Diinginkan oleh pihak yang terkait
3. Realistis dan Terjangkau
4. Fleksibel
5. Mudah dikomunikasikan
Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi,
visi yang baik haruslah singkat, tidak lebih dari satu kalimat, dan dapat menjawab
pertanyaan “ingin seperti apa perusahaan/instansi di masa depan?”
Misi
Menurut Peter Drucker misi adalahsebuah deklarasi tentang ‘alasan
keberadaan’ suatu organisasi.
Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam
pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik
pasar atau sosial ekonomi lainnya.

4. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
4
Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:
- Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?
- Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?
- Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?
Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi,
Misi yang baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting berikut ini:
1. Konsumen  Siapakah konsumen perusahaan?
2. Produk atau Jasa  Apakah produk atau jasa utama perusahaan?
3. Pasar  Secara geografis, dimanakah perusahaan bersaing?
4. Teknologi  Apakah perusahaan canggih secara teknologi?
5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan  Apakah
perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang
sehat?
6. Filosofi  Apakah keyakinan nilai, aspirasidan prioritas etis dasar
perusahaan?
7. Konsep Diri  Apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif
utama perusahaan?
8. Fokus pada Citra Publik  Apakah perusahaan responsive terhadap
masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup?
9. Fokus pada karyawan  Apakah karyawan dianggap sebagai asset
perusahaan yang berharga?
Dalam usaha pencapaian visi melalui misi yang telah disusun organisasi akan
melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan sebagai bahan
evaluasi apakah sebuah organisasi telah berjalan dengan efektif. Dari pengukuran
kinerja ini juga dapat diperoleh berbagai informasi untuk menetapkan strategi
organisasi berikutnya.
Definisi pengukuran kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik
efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan
berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang diterapkan sebelumnya.
Menurut Anderson dan Clancy pengukuran kinerja adalah “feed back from the
accountant to management that provide information abaout how well the actions

5. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
5
represent the plans; it also identifies where managers say need to make corrections
or adjustments in future planning and controlling activities”.
Sedangkan menurut Anthony, Banker, Kaplan, dan Young adalah kegiatan
pengukurab kinerja dari sebuah aktivitas atau keseluruhan aktivitas pada rantai nilai.
Dari definisi tersebut dapat kita katakana bahwa pengukuran kinerja adalah
tindakan pengukuran yang dilakuka terhadap berbagai rantai nilai yang ada pada
perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik
untuk memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik
dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas
perencanaan dan pengendalan.
Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat
sebagai berikut :
1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa
perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya dan membuat seluruh
orangdalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada
pelanggannya.
2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata
rantai pelanggan dan pemasok internal.
3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya
pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of wastes).
4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih
konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
5. Membangun konsesus untuk melakukan suatu perubahan dengan member
reward atas perilaku yang diharapkan tersebut.
C. Rencana Strategis
Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat
menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan
bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu
tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategik
(Strategic Plans) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi,
penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk

6. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
6
tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan
prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang
variasinya sendiri sesuai kebutuhan,situasi dan kondisi setempat.
Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam pedoman penyusunan
Rencana Strategis sebagai berikut:
1) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;
2) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;
3) Strategi adalah cara yang digunakan atau diambil untuk mencapai visi dan
misi sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan permasalahan;
4) Program adalah cara yang digunakan atau diambil untuk mencapai visi misi
sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan permasalahan;
5) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi dam memperoleh alokasi
anggaran.
6) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit-unit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi Eselon II, Instansi
Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik sumber daya manusia, barang
modal dan semua jenis sumberdaya (input) untuk menghasilkan keluaran.
Secara garis besar penyusunan Rencana Strategis melalui langkah-langkah berikut:
1) persiapan,
2) penyusunan Visi dan Misi,
3) identifikasi Kondisi Umum serta permasalahan,
4) penyusunan strategi,
5) penyusunan Matriks Kinerja Program, Kegiatan dan Rencana Aksi.
Ada 3 ( tiga ) alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis :
1. Perencanaan strategic memberikan kerangka dasar dalam mana semua
bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah
pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan
manajer dan organisasi.

7. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
7
D. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan
tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk
melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini
perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan
teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu
setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Setiap
instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk
dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada
masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. Muaranya, instansi pemerintah
harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat
kinerja yang dicapainya.
Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam
dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan
LAKIP diatur dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin,
karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan setahun sekali. LAKIP merupakan media utama yang menuangkan
kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian
kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. LAKIP menyajikan uraian
tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan
pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga
dimasukkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan
hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat
yang diperoleh. Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan
akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak-
pihakyang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP merupakan
perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah
diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat publik.

8. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
8
Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), antara lain :
 Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu
adanya pelaporan AKIP
 Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP
 Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan
media pertanggungjawaban berupa LAKIP
LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan
keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan
keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan
keuangan dan kinerja. Pentingnya LAKIP adalah bermanfaat bagi dilaksanakannya
Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
antara lain:
1. Media hubungan kerja organisasi
2. Media akuntabilitas
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja
4. LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan:
 Action, artinya LAKIP sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan,
ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan
pelayanan publik.
 Plan, artinya LAKIP sebagai sebagai bahan dalam menyusun Renstra,
Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang.
 Check, maksudnya LAKIP dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan
atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 Do, artinya LAKIP sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur
kinerja kegiatan suatu instansi.

9. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
9
BAB II
EVALUASI RENSTRA
A. Penjabaran UUD 1945 ke RPJP dan RPJM
Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau,
beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita
bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu
tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan
secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara
Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan
nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat
hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi
penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk
rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJP menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJM nasional yang memuat visi, misi, dan program Presiden.
Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode
RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara
langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional,
kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga,
kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam

10. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
10
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang
memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan
fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan
dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi
kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga
(Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut,
RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan
menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (RAPBN).
Visi Indonesia 2014
Visi Indonesia 2014 adalah:
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN”
dengan penjelasan sebagai berikut:
 Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui
pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing,
kekayaan sumber
daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola
melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
11
 Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,
berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung
jawab serta hak asasi manusia.
 Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh
seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh
bangsa Indonesia.
Misi 2010-2014
Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Agenda
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima
agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:
Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi
Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi
Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan
Program Prioritas
Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih
operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di
bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan
negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan
diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1)
reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim

12. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
12
investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah
tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas,
dan inovasi teknologi.
B. PENJABARAN RPJM DAN PRIORITAS NASIONAL KE DALAM VISI MISI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN EVALUASI VISI MISI
Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan
transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.”
Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan
transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat
waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh
pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh
penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau
(affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan,
dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh
penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi
nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta
masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi
melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok
tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan
pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama
pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan
transportasi.
Dari visi yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan, dapat dilihat bahwa
visi Kementerian Perhubungan mendukung bagian pertama visi Indonesia 2014
yaitu Kesejahteraan Rakyat. Pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan
memberikan nilai tambah pada akhirnya akan turut membantu meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

13. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
13
Menurut kelompok kami visi dari Kementerian Perhubungan telah sesuai
dengan teori Mc Kinsey dan Fred R.David yaitu singkat dan menjawab pertanyaan
ingin seperti apa instansi tersebut dimasa datang, serta apa yang kita percaya akan
terjadi. Namun visi tersebut belum merupakan visi yang efektif, karena visi tersebut
belum memenuhi karakteristik dapat dibayangkan dan mudah dikomunikasikan. Hal
ini terlihat dari Kementerian Perhubungan yang menjabarkan visi tersebut karena
visi tersebut memiliki kemungkinan yang multitafsir.
Untuk mencapai visi tersebut,maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya
peningkatan pelayanan jasa transportasi
Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor
transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis
keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi
sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to
accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada
penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas
SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan
maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah
Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi
yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan
pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan
perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab
pemerintah.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia
tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi
karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan
kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula
pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan

14. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
14
rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh
masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk
mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan
peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang
dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan
pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan
sarana dan prasarana transportasi.
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang
peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan
hukum secara konsisten.
Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan 4 (empat) paket
undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan
reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas
antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Re strukturisasi di bidang
kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai
regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan
kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas
pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan
kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara
penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hokum
dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa
transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada
pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasa n global
dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan
untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa
transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan
prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan

15. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
15
penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu
perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan
dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan
jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan
berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan
skema pendanaan yang ditetapkan.
Dari misi yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan, dapat dilihat bahwa
misi Kementerian Perhubungan telah memuat/mendukung Sebelas Prioritas
Nasional. Pada Prioritas ke-6 (Infrastruktur), Kementerian Perhubungan
mendukungnya melalui misi ke-5 yaitu mewujudkan pengembangan teknologi
transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.
Kemudian selanjutnya Prioritas Nasional yang didukung oleh Kementerian
Perhubungan adalah Prioritas ke-10 (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan
paskakonflik) melalui misi ke-2 (Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar
wilayah)
Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam
pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik
pasar atau sosial ekonomi lainnya.
Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:
- Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada?
Pertanyaan ini terjawab melalui misi 1 sampai dengan 3, yaitu mengenai
urgensi adanya Kementerian Perhubungan sebagai penyedia jasa layanan
transportasi yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan guna
mendukung konektivitas antar wilayah.
- Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi?
Pertanyaan ini terjawab di misi 2, alasan keberadaan Kementerian
Perhubungan adalah Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas
antar wilayah
- Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?

16. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
16
Core business di Kementerian Perhubungan adalah menyediakan layanan jasa
transportasi yang aman dan nyaman.
Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi
yang baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting dibawah ini:
1. Konsumen  Masyarakat
2. Produk atau Jasa  Layanan jasa transportasi
3. Pasar  Seluruh Masyarakat Indonesia
4. Teknologi  pengembangan teknologi transportasi yang ramah
lingkungan
5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan 
meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi
6. Filosofi  Menyediakan jasa layanan transportasi yang aman dan selamat.
7. Konsep Diri  mendukung pengembangan konektifitas antar wilayah
8. Fokus pada Citra Publik  adanya keinginan pemenuhan sarana
transportasiyang mengantisipasi perubahan iklim
9. Fokus pada karyawan  Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi
dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia
(SDM)
Menurut Kelompok kami, pernyataan misi dari Kementerian Perhubungan sudah
cukup baik, sudah menjawab hampir semua pertanyaan tentang misi oleh Mckinsey
dan Fred R. David.
C. ANALISIS STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Tujuan yang hendak dicapai Kementerian Perhubungan adalah Mewujudkan
penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM
transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih
sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil
dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan
dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas
serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi
yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan
teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak

17. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
17
kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban
masyarakat.
Dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, telah
disusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 melalui
dua strategi pokok, yaitu:
1. Strategi Penataan Penyelenggaraan Perubungan
Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan
dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan
perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global
2. Strategi Pembangunan Perhubungan
Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam
kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di
seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Strategi pembangunan
perhubungan ini kemudian dirinci untuk masing-masing matra transportasi yang
terdiri atas transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut dan
transportasi udara serta Sekretariat Jenderal dan Pendidikan dan Pelatihan
Transportasi.
Strategi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan tidak menggambarkan strategi global yang hendak diterapkan
karena merupakan gabungan strategi dari masing-masing Unit Eselon I. Namun
demikian Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan umum strategi
dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi tahun 2010-2014 yang
meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi
barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan
meningkatkan daya saing produk nasional
2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna
memantapkan penalaran keutuhan NKRI

18. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
18
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan
pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi
4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan
kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan angkutan massal
5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat
pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli
masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan
kelangsungan usaha
6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan
penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif
7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan
sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.
Sedangkan sasaran strategis 2010-2014 yang hendak dicapai oleh
Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana
transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan
prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar
wilayah
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi
backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan
reformasi regulasi
5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah
lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.
Kami menggunakan tools matriks SWOT dalam mengevaluasi pengambilan
strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam implementasi
pengukur menggunakan matrik SWOT kami mengevaluasi kebijakan umum strategi
dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Perhubungan. Hal ini kami lakukan karena strategi yang dituangkan dalam dokumen
Renstra belum mencerminkan strategi global yang hendak diterapkan oleh

19. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
19
Kementerian Perhubungan. Strategi yang dituangkan merupakan rincian strategi
masing-masing unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Berikut ini kami sajikan analisis matriks SWOT untuk Kemeterian Perhubungan
dengan memperhatikan aspek globalisasi, sistem transportasi nasional, teknologi
dan energi, serta pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan perubahan
iklim pada sektor transportasi sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen
Renstra.
1. Kekuatan (Strength)
Analisa kekuatan (strength) untuk Kementerian Perhubungan adalah sebagai
berikut:
No. Uraian
Bobot
Rating Nilai
1 Minat investor baik lokal maupun asing
dalam pembangunan infrastruktur
transportasi tinggi
0,05 2 0,10
2 Upaya untuk mengatasi dampak dari krisis
keuangan global, pemerintah telah
menerbitkan kelayakan stimulus khususnya
untuk mendukung percepatan
pembangunan infrastruktur
0,13 3 0,38
3 Kenaikan perekonomian Indonesia yang
cukup terkendali dari kesigapan Pemerintah
dengan menentukan kelayakan stabilisasi
dimana berupa optimalisasi APBN secara
berkesinambungan untuk memacu
pertumbuhan dan membangun jaring
pengaman sosial melalui pembelanjaan
infrastruktur
0,06 3 0,18
4 Sistem Transportasi Nasional
menjembatani pembangunan bidang
transportasi dapat dilakukan secara
terpadu.
0,11 4 0,44
5 Keterpaduan dalam Sistranas
memungkinkan pembangunan transportasi
dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
0,12 4 0,48
6 Penyusunan Tatrawil dan Tatralok
memberikan keleluasaan kepada
Pemerintah Daerah untuk menyusun
rencana transportasi di daerah masing-
masing sehingga perencanaan transportasi
dapat dilaksanakan sesuai dengan karakter
budaya dan kondisi geografi masing-masing
daerah.
0,12 4 0,48

20. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
20
7 Di dalam Sistranas memuat kebijakan
umum yang menjadi acuan dalam
menyusun perencanaan transportasi
0,07 3 0,21
8 Memiliki lembaga penelitian dan
pengembangan (Badan Litbang
Perhubungan) yang dapat diarahkan untuk
melakukan penelitian murni dan terapan
secara lebih fokus kepada penyusunan
konsep teknologi transportasi nasional
0,06 4 0,24
9 Adanya kebijakan pemerintah yang
mendorong penggunaan bahan bakar gas
sebagai salah satu alternatif baha bakar
kendaraan bermotor
0,11 4 0,44
10 Program pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan dapat
meningkatkan citra Pemerintah Indonesia
dan akan mempermudah posisi Indonesia
dalam dunia internasional dan
meningkatkan citra bangsa
0,06 2 0,12
11 Pembagian kewenangan yang jelas antara
pusat dan daerah dalam menangani
masalah lingkungan
0,11 2 0,22
1,00 3,29
2. Kelemahan (Weakness)
Resume analisis kelemahan (weakness) untuk Kementerian Perhubungan
adalah sebagai berikut:
No. Uraian Bobot
Rating
Nilai
1 Sebagai akibat terjadinya krisis keuangan
global yang pada gilirannya mempengaruhi
kinerja APBN dimana tentunya akan
berpengaruh terhadap ketersediaan
infrastruktur sektor transportasi.
0,05 3,00 0,15
2 Terjadinya perlambatan pertumbuhan
ekonomi dimana tentunya berakibat
menurunnya modal swasta yang ingin
menawarkan investasinya di Indonesia
serta menurunnya kinerja ekspor nasional.
0,07 2,00 0,14
3 Menyerahkan pengoperasian infrastruktur
transportasi kepada swasta/asing akan
memperlemah kontrol pemerintah, terutama
dalam pengalokasian sumber daya akibat
terjadi distorsi pasar.
0,08 3,00 0,24

21. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
21
4 Sesuai dengan karakteristiknya, pasar
infrastruktur pada umumnya tidak sempurna
(oligopoli atau monopolistic competition),
sehingga meskipun terdapat pilihan produk,
posisi konsumen lemah dan cenderung
mengikuti kemauan produsen.
0,15 4,00 0,60
5 Pemerintah melalui produk regulasi tertentu
seharusnya bertindak sebagai
penyeimbang, namun sebagai negara yang
sedang menjalani pemulihan dari krisis
ekonomi, pemerintah Indonesia tidak
mempunyai posisi tawar yang memadai
dalam menghadapi investor asing, terutama
berkaitan dengan kebijakan tarif yang akan
menjadi beban konsumen.
0,16 4,00 0,64
6 Pemberian keleluasaan kepada daerah
untuk menyusun Tatrawil dan Tatralok,
memberikan kesempatan bagi daerah untuk
membangun infrastruktur secara berlebihan
sehingga akan menimbulkan inefisiensi
nasional.
0,08 2,00 0,16
7 Penetapan Tatrawil dan Tatralok sebagai
perwujudan Sistranas dalam skala wilayah
provinsi dan kabupaten/kota terkesan
dipaksakan untuk menampung aspirasi
kebijakan otonomi daerah, sehingga tidak
sesuai dengan karakteristik transportasi
yang mengabaikan sekat-sekat daerah
administratif dan konsisten dengan
pandangan daerah fungsional.
0,02 3,00 0,06
8 Tatrawil dan Tatralok akan dijadikan
legitimasi bagi daerah untuk membangun
infrastruktur transportasi dengan motivasi
utama untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah. Kondisi ini akan menjadikan
kebijakan pelayanan transportasi yang
diamanahkan dalam Sistranas terdistorsi
sehingga berpotensi menimbulkan ekonomi
biaya tinggi.
0,08 2,00 0,16
9 Kemampuan riset dan pengembangan
teknologi transportasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan masih rendah
0,08 1,00 0,08
10 Industri otomotif tidak memberikan respon
memadai terhadap kebijakan penggunaan
bahan bakar gas
0,17 4,00 0,68
11 Kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah tidak semuanya dapat
diimplementasikan di tingkat daerah
0,06 1,00 0,06
1,00 2,97

22. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
22
3. Peluang (Opportunity)
Resume analisis peluang (opportunity) untuk Kementerian Perhubungan:
No. Uraian
Bobot Rating
Nilai
1 Terbukanya infrastruktur transportasi bagi
peran serta swasta termasuk investor asing
akan membuka peluang alih teknologi serta
peluang perluasan pangsa pasar, terutama
untuk segmen usaha yang memiliki pasar
pada skala global.
0,20 4,00 0,80
2 Globalisasi di sektor transportasi
memberikan kesempatan kepada operator
transportasi untuk melakukan kerjasama
yang saling menguntungkan dengan
operator transportasi asing guna
memperluas jangkauan jaringan
transportasi tidak saja dalam negeri
melainkan juga luar negeri.
0,10 3,00 0,30
3 Posisi Sistranas sebagai Tatanan Makro
Strategis memungkinkan
dilakukanperumusan kebijakan dan
penyusunan peraturan perundang-
undangan di bidang transportasi darat yang
akan memberikan kesempatan pada
masyarakat untuk mengambil peran optimal
dalam pengoperasian dan pembangunan
transportasi.
0,17 4,00 0,68
4 Penjabaran Sistranas ke dalam Tatranas,
Tatrawil dan Tatralok,
memberikankesempatan untuk
mensinergikan kepentingan pusat dan
daerah dalam pengembangan transportasi.
0,21 3,00 0,63
5 Sektor transportasi memiliki karakteristik
padat modal dan sensitif terhadap
perubahan teknologi
0,12 4,00 0,48
6 Pembiayaan program-program
pembangunan selalu mempersyaratkan
pembangunan berwawasan lingkungan,
sehingga program-program pembangunan
infrastruktur transportasi yang telah
disahkan rencana induknya mendapatkan
kemudahan dalam pembiayaan program
0,20 3,00 0,60
1,00 3,49
4. Ancaman (Threat)
Resume analisis ancaman (threat) untuk Kementerian Perhubungan adalah
sebagai berikut:

23. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
23
No. Uraian
Bobot Rating
Nilai
1 Ketidaksiapan infrastruktur maupun
operator transportasi dalam negeri
khususnya dalam era globalisasi tentunya
merupakan ancaman bagi menurunnya
daya saing nasional mengingat perusahan-
perusahaan swasta nasional di bidang
transportasi yang tidak siap bersaing akan
mengalami kebangkrutan dan gulung tikar
karena persaingan modal kerja yang tidak
seimbang.
0,18 3,00 0,54
2 Kuatnya intensitas krisis tersebut membuat
negara-negara di kawasan Asia yang
semula dianggap relatif steril dari dampak
krisis, akhirnya sulit bertahan dan ikut
terkena imbas krisis.
0,12 3,00 0,36
3 Kebijakan desentralisasi bidang transportasi
yang tidak terkendali berpotensi
menimbulkan kerancuan dalam
penyelenggaraan transportasi yang
mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan
kebijakan umum Sistranas.
0,11 2,00 0,22
4 Ketidakharmonisan perencanaan
transportasi antara pusat dan daerah akan
berdampak kepada kualitas pelayanan
sehingga menjadi ancaman bagi daya saing
produk nasional
0,11 4,00 0,44
5 Ketidakmampuan pemerintah membeli
barang modal dan teknologi, dikarenakan
keterbatasan anggaran
0,12 3,00 0,36
6 Polusi udara yang cenderung meningkat
sebagai akibat bertambahnya kendaraa
bermotor
0,20 3,00 0,60
7 Kurangnya kepedulian masyarakat
terhadap pembangunan yang berwawasan
lingkungan akan memperburuk dampak
pembangunan sektor transportasi yang
dilakukan oleh Pemerintah
0,16 3,00 0,48
1,00 3,00
Dari ringkasan analisa SWOT tersebut, Kementerian Perhubungan memiliki
kekuatan-kekuatan (S) yang melebihi kelemahan-kelemahannya (W) serta peluang-
peluang (P) yang melebihi tantangan-tantangannya (T). Kesimpulan tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut:
No. Uraian Nilai
I Faktor Internal
Kekuatan 3,29

24. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
24
Kelemahan 2,97
II Faktor Eksternal
Peluang 3,49
Ancaman 3,00
Dari hasil evaluasi menggunakan matrisk SWOT diatas maka dapat
disimpulkan bahwa strategi yang seharusnya diterapkan oleh Kementerian
Perhubungan cenderung kearah strategi S-O (kuadran 1,lihat gambar) yang disebut
dengan agressive strategy. Strategi ini memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang
ada dan peluang-peluang yang dimiliki disamping tetap memperhatikan kelemahan-
kelemahan yang masih dimiliki dan antangan-tantangan yang harus dihadapi.
Berdasarkan hal diatas maka penjabaran Kebijakan Umum Strategi Kementeriah
Perhubungan telah tepat dan memenuhi strategi agresif namun ada dua kebijakan
umum yang diambil dengan memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang
diantaranya :
1. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan
tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan
daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan
jaminan kelangsungan usaha
2. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan
penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif
D. PENJABARAN SASARAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KE
DALAM INDIKATOR KINERJA
Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2009-2014 terdapat lima
sasaran strategis. Pada LAKIP 2012 terdapat perubahan RENSTRA
Kementerian Perhubungan. Perubahan tersebut berupa penambahan satu
strategi yaitu “Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat
dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan
efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi”. Selain itu, pada LAKIP 2012
Kementerian Perhubungan telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk
Sasaran Strategis pertama (Meningkatnya keselamatan, keamanan dan
pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan

25. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
25
Minimal), terdapat 5 IKU. Sasaran Strategis kedua (Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna
mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah) memiliki hanya 1 IKU,
Sasaran Strategis ketiga (Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana
transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur
transportasi) memiliki 3 IKU, Sasaran Strategis keempat (Peningkatan Kualitas
SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi)
memiliki 7 IKU, sasaran strategis kelima (Meningkatkan pengembangan teknologi
transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap
perubahan iklim) memiliki IKU dan sasaran strategis yang terakhir
(Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam
penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan
efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi) memiliki 1 IKU. Jadi pada tahun
2012, Kementerian Perhubungan memiliki 6 sasaran strategis dengan 17
indikator kinerja.
Menurut pendapat kami, indikator kinerja yang dituangkan pada LAKIP
Kementerian Perhubungan pada tahun 2011 dan 2011 telah mendukung sasaran
strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan 2009-2014.
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja
1
Meningkatnya
keselamatan,
keamanan dan
pelayanan
sarana dan
prasarana
transportasi
sesuai Standar
Pelayanan
Minimal
Meningkatnya
keselamatan,
keamanan dan
pelayanan
sarana dan
prasarana
transportasi
sesuai Standar
Pelayanan
Minimal
1 Jumlah kejadian
kecelakaan angkutan
penyeberangan
Jumlah Kejadian
Kecelakaan
Transportasi Nasional
Yang Disebabkan Oleh
Faktor Yang Terkait
Dengan Kewenangan
Kementerian Perhubungan
2 jumlah kejadian
kecelakaan
transportasi laut yang
disebabkan oleh
manusia
Jumlah Gangguan
Keamanan Pada Sektor
Transportasi Oleh Faktor
Yang Terkait Dengan
Kewenangan Kementerian
Perhubungan
3 jumlah kejadian
kecelakaan
transportasi laut yang
disebabkan oleh alam
Rata-Rata Prosentase
Pencapaian On-Time
Performance (Otp) Sektor
Transportasi (Selain
Transportasi Darat)

26. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
26
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja
4 jumlah kejadian
kecelakaan
transportasi laut yang
disebabkan oleh teknis
dan lain-lain
Jumlah Sarana
Transportasi Yang Sudah
Tersertifikasi
5 rasio kecelakaan
transportasi udara
pada AOC 121 dan
AOC 135 dengan
korban jiwa dan
pesawat rusak berat
Jumlah Prasarana
Transportasi Yang Sudah
Tersertifikasi
6 rasio kecelakaan
transportasi udara
pada AOC 121 dan
AOC 135 dengan tidak
ada korban jiwa dan
pesawat rusak ringan
7 rasio kecelakaan
transportasi udara
pada AOC 121 dan
AOC 135 dengan tidak
ada korban jiwa dan
pesawat rusak berat
8 jumlah air traffic
insident dengan rasio
4:100.000 pergerakan
9 jumlah kejadian
kecelakaan kereta api
khususnya kejadian
anjlokan dan kejadian
tabrakan antar kereta
10 jumlah kejadian jenis
percobaan
perompakan dan
pencurian transportasi
laut
11 jumlah kejadian
gangguan keamanan
penerbangan
/transportasi udara
12 Jumlah pelabuhan laut
yang mempunyai
pencapaian Waiting
Time (WT) masih
sesuai standar yang
telah ditetapkan
13 Jumlah pelabuhan laut
yang mempunyai
pencapaian Approach
Time (AT) masih
sesuai standar yang
telah ditetapkan
14 Jumlah pelabuhan laut
yang mempunyai
pencapaian Waktu
Efektif (Effective

27. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
27
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Time/ET) masih sesuai
standar yang telah
ditetapkan
15 Prosentase
pencapaian On Time
Performance (OTP)
Transportasi Udara
2 Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
pelayanan
sarana dan
prasarana
transportasi
guna
mendorong
pengembangan
konektivitas
antar wilayah
Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
pelayanan
sarana dan
prasarana
transportasi
guna
mendorong
pengembangan
konektivitas
antar wilayah
1 Jumlah Rute
keperintisan angkutan
jalan
Jumlah Lintas Pelayanan
Angkutan Perintis dan
Subsidi
2 Jumlah Lintas
keperintisanAngkutan
sungai, danau dan
penyeberangan
(ASDP)
3 Jumlah rute perintis
Transportasi Laut
4 Jumlah rute pelayanan
penerbangan perintis
5 Jumlah rit Angkutan
Jalan perintis pada
daerah
tertinggal dan terisolir
yang terlayani
6 Jumlah trip angkutan
Angkutan sungai,
danau dan
penyeberangan
(ASDP) perintis pada
daerah tertinggal dan
terisolir yang terlayani
7 Jumlah voyage perintis
yang dilayani
transportasi laut
8 Jumlah Frekuensi
penerbangan perintis
pada daerah tertinggal
dan terisolir yang
terlayani
9 Jumlah rute perintis
Angkutan Jalan
Transportasi Darat
yang menjadi rute
komersial
10 Jumlah rute perintis
Angkutan
Penyeberangan
(ASDP) yang menjadi
rute komersial
11 Jumlah Kota/daerah
yang terhubungi oleh
transportasi Laut
12 Jumlah Kota/daerah
yang terhubungi oleh

28. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
28
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja
transportasi udara
3 Meningkatnya
kapasitas
sarana dan
prasarana
transportasi
untuk
mengurangi
backlog dan
bottleneck
kapasitas
infrastruktur
transportasi
Meningkatnya
kapasitas
sarana dan
prasarana
transportasi
untuk
mengurangi
backlog dan
bottleneck
kapasitas
infrastruktur
transportasi
1 Jumlah kota yang
menerapkan jenis
angkutan umum
massal Bus Rapid
Transit (BRT) dalam
rangka mengurangi
kendaraan pribadi
Kontribusi sektor
transportasi terhadap
pertumbuhan ekonomi
nasional
2 Jumlah penumpang
angkutan
penyeberangan yang
terangkut pada 7
(tujuh) lintasan utama
Total produksi angkutan
penumpang
3 Jumlah penumpang
Transportasi Laut
yang terangkut
Total produksi angkutan
barang
4 Jumlah penumpang
Angkutan udara
domestik
5 Jumlah penumpang
Angkutan Udara
Internasional
6 Jumlah Penumpang
Angkutan Udara
Perintis
7 Jumlah penumpang
KA yang dilayani
8 Jumlah Kendaraan
Roda 2 (dua) yang
diangkut yang oleh
Transportasi ASDP
9 Jumlah Muatan
Angkutan Laut Dalam
Negeri yang diangkut
oleh Kapal Nasional
10 Jumlah Muatan
Angkutan Laut Dalam
Negeri yang diangkut
oleh Kapal Nasional
11 Jumlah Muatan
Angkutan Laut Dalam
Negeri yang diangkut
oleh Kapal Asing
12 Jumlah kargo yang
diangkut Penerbangan
Domestik
13 Jumlah kargo yang
diangkut Penerbangan
Internasional
14 Jumlah Angkutan
Barang yang dilayani
oleh Kereta Api
15 Persentase Pangsa
Muatan Kapal
Nasional untuk

29. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
29
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Angkutan Laut Dalam
Negeri
16 Persentase Pangsa
Muatan Kapal
Nasional untuk
Angkutan Laut Luar
Negeri
17 Prosentase
peningkatan
produktivitas angkutan
laut nasional
4 Peningkatan
Kualitas SDM
dan
melanjutkan
restrukturisasi
kelembagaan
dan reformasi
regulasi
Peningkatan
Kualitas SDM
dan melanjutkan
restrukturisasi
kelembagaan
dan reformasi
regulasi
1 Nilai akuntabilitas
kinerja berdasarkan
hasil evaluasi
KEMENPAN dan RB
Nilai AKIP Kementerian
Perhubungan
2 Jenis opini BPK Opini BPK atas laporan
keuangan Kementerian
Perhubungan
3 Jumlah Rancangan
Peraturan Pemerintah
bidang transportasi
Nilai aset negara yang
berhasil diinventarisasi
sesuai kaidah
pengelolaan BMN
4 Peraturan Menteri
Perhubungan yang
telah ditetapkan
Jumlah SDM operator
prasarana dan sarana
transportasi yang telah
memiliki sertifikat
5 Jumlah Petugas
Penguji Kendaraan
Bermotor
Jumlah SDM fungsional
teknis Kementerian
Perhubungan
6 Jumlah awak kapal
patroli
Jumlah lulusan diklat SDM
Transportasi Darat, Laut,
Udara,
Perkeretaapian dan
Aparatur yang prima,
profesional dan beretika
yang dihasilkan setiap
tahun yang sesuai standar
kompetensi/kelulusan;
7 Jumlah tenaga marine
inspector A
Jumlah peraturan
perundang-undangan di
sektor transportasi yang
ditetapkan
8 Jumlah tenaga marine
inspector B
9 Jumlah tenaga
Kesyahbandaran
Kelas A
10 Jumlah tenaga
Kesyahbandaran
Kelas B
11 Jumlah Inspektur
Penerbangan

30. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
30
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja
12 Jumlah Personil
Penerbangan yang
memiliki lisensi
13 Jumlah Masinis
14 Jumlah asisten
masinis
15 Jumlah PPKA
16 Jumalh juru penilik
jalan
17 jumlah penjaga pintu
perlintasan
5 Meningkatkan
pengembangan
teknologi
transportasi
yang efisien
dan ramah
lingkungan
sebagai
antisipasi
terhadap
perubahan iklim
Meningkatkan
pengembangan
teknologi
transportasi
yang efisien dan
ramah
lingkungan
sebagai
antisipasi
terhadap
perubahan iklim
1 Jumlah bandar udara
yang memenuhi eco
airport (AMDAL)
Jumlah konsumsi energi
tak terbarukan dari sektor
transportasi nasional
2 Jumlah Converter kit
yang digunakan pada
Angkutan Umum
Jumlah emisi gas buang
dari sektor transportasi
nasional
3 Jumlah emisi gas
buang (CO2) dengan
kegiatan peremajaan
armada Pesawat
Jumlah penerapan
teknologi ramah lingkungan
pada sarana dan
prasarana transportasi
4 Jumlah penurunan
emisi gas buang
(CO2) Transportasi
Laut
Jumlah lokasi simpul
transportasi yang telah
menerapkan konsep
ramah lingkungan
6 Meningkatkan
peran Pemda,
BUMN, swasta,
dan masyarakat
dalam
penyediaan
infrastruktur
sektor
transportasi
sebagai upaya
meningkatkan
efisiensi dalam
penyelenggaraa
n transportasi
jumlah infrastruktur
transportasi yang siap
ditawarkan melalui
Kerjasama Pemerintah
Swasta