a

1. Daftar Tangkapan Terbesar KPK
Sejak berdiri 13 tahun silam, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menjebloskan sejumlah
nama-nama besar ke balik jeruji besi. Di antaranya adalah Irjen Djoko Susilo, yang awalnya
melawan tapi kemudian terjerembab
Komisi Pemberantasan Korupsi mendulang badai politik setelah menetapkan calon Kepala
Kepolisian RI, Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus korupsi. Tapi serangan model ini
bukan yang pertama kali dihadapi lembaga antirasuah itu. Namun begitu, Budi Gunawan bisa
dikatakan pejabat pertama buruan KPK yang memiliki pengaruh besar di jantung kekuasaan
Ibukota.
Berikut nama-nama besar lain yang pernah diseret oleh KPK sejak dibentuk 2002 silam.
Irjen Djoko Susilo
Kasus yang menimpa bekas kepala korps lalu lintas Polri ini banyak dikutip setelah calon
Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Serupa dengan Gunawan, Djoko Susilo
yang terjerembab lantaran kasus korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi
itu sempat melawan KPK yang kemudian memicu perang Cicak versus Buaya jilid pertama.
Namun begitu, Irjen Djoko Susilo dijebloskan ke penjara selama 18 tahun oleh Tipikor.
Luthfi Hassan Ishaaq
Luthfi Hasan Ishaaq dijemput dan ditahan KPK pada tanggal Januari 2013 dengan dugaan
menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan kuota impor daging pada Kementerian
Pertanian. Pria yang saat ditangkap menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) ini divonis 16 tahun penjara.

2. Rudi Rubiandini
Penangkapan Rudi dianggap sebagai sebuah pukulan, mengingat mantan Kepala Satuan
Kerja Khusus Migas ini dikenal sebagai pribadi yang bersih dan jujur. Nyatanya Rudi
menerima suap dari Kernel Oil senilai US$ 400 ribu. Ketua KPK Abraham Samad mengecam
Rudi sebagai figur yang serakah, karena menerima suap kendati mengantongi gaji tinggi
sebagai pejabat SKK Migas.
Ratu Atut Chosiyah
Ratu asal Banten ini sedang menancapkan kekuasaannya yang menggurita di provinsi Banten
ketika KPK mengubah statusnya menjadi tersangka. Sang gubernur terjungkal kasus
pengadaan alat kesehatan dan dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak,
Banten. Politisi muda Golkar ini dovinis empat tahun penjara.
Miranda S. Goeltom
Perempuan ambisius yang sudah malang melintang di Bank Indonesia ini resmi menjadi
tersangka pada Januari 2012 dalam kasus suap cek pelawat buat anggota DPR. Duit tersebut
dikucurkan selama berlangsungnya pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
Periode 2004. Miranda kemudian divonis menginap tiga tahun di balik jeruji besi.
Burhanuddin Abdullah
Bekas Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah dinyatakan bersalah oleh
Pengadilan Tipikor karena menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan
Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan
pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan amandemen UU BI. Ia divonis lima tahun penjara.
Aulia Pohan
Besan bekas Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini terjerat dalam kasus yang sama
dengan Burhanuddin Abdullah. Pohan yang kala itu menjabat sebagai Deputi Gubernur BI
divonis penjara empat tahun enam bulan.
Urip Tri Gunawan
Urip Tri Gunawan, bekas orang kuat di Kejaksaan Agung, tertangkap tangan oleh KPK saat
menerima duit 610.000 dolar AS dari Arthalita Suryani di rumah obligor BLBI Syamsul
Nursalim. Urip divonis 20 tahun penjara. Sedangkan Arthalita mendapat vonis 5 tahun
penjara. Saat ditangkap, Urip masih aktif sebagai jaksa untuk kasus Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia.
Muhammad Nazaruddin

3. Nazaruddin ditangkap saat menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. Ia terjerat kasus
suap proyek Wisma Atlet SEA
Games
. Setelah sempat melarikan diri, Nazaruddin akhirnya dibekuk di Cartagena, Kolombia.
Dalam perkembangan kasusnya, pria yang kemudian divonis empat tahun sepuluh bulan
penjara ini ikut menyeret nama-nama yang terlibat.
Andi Malarangeng
Anas dan Andi Malarangeng sejatinya adalah dua bintang politik Indonesia yang tengah
meroket. Namun tragisnya kedua sosok muda itu terjerembab oleh kasus yang sama. Berbeda
dengan Anas, Andi pergi dengan diam setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sebelum
kemudian divonis empat tahun penjara oleh Tipikor.
Anas Urbaningrum
Penangkapan terhadap Anas antara lain berhasil berkat "nyanyian" Nazaruddin. Pria yang
kala itu masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat tersebut kemudian divonis delapan
tahun penjara oleh pengadilan. Tapi ia bukan petinggi Demokrat terakhir yang dijerat oleh
KPK terkait kasus Hambalang.
Akil Mochtar
Setelah menjadi tersangka menerima suap Rp. 3 miliar dari bupati Gunung Mas dan tindak
pidana pencucian uang terkait kasus sengketa Pilkada, mantan ketua Mahkamah Konstitusi,
Akil Mochtar, resmi dijemput oleh KPK. Ia adalah satu-satunya terpidana korupsi yang
mendapat vonis seumur hidup dari Tipikor.
Suryadharma Ali
Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali ditetapkan
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Penetapan tersebut
diumumkan di tengah sengitnya masa kampanye jelang Pemilihan Umum Kepresidenan
2014. Hingga kini kasus yang menjerat bekas menteri agama itu masih diproses KPK.

4. Terlibat Kasus Korupsi Dana Hibah Rp 1,6 Miliar, Mantan Bupati Alor
Ditahan
KUPANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT), menahan mantan
Bupati Alor periode 2008-2013 Simeon Thobias Pally. Ia diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana
korupsi dana hibah kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Alor tahun 2012 dan 2013
sebesar Rp 1,6 miliar.
“Yang bersangkutan (Simeon) sudah diperiksa dua kali. Hari ini yang ketiga. Setelah diperiksa selama
enam jam, penyidik akhirnya memutuskan untuk menahan yang bersangkutan," kata Kepala Bidang
Hubungan Masyarakat Polda NTT AKBP Agus Santosa, kepada Kompas.com, Selasa (21/4/2015).
Simeon diperika sejak pukul 09.00 hingga 15.00 wita. Ia dikenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHP.
Alasan penahanan, kata Agus, yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri dan merusak barang
bukti atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi perbuatannya. Dari segi yuridis, penahanan
dilakukan supaya ada dampak hukum terhadap yang bersangkutan ataupun orang lain.
Simeon ditetapkan sebagai tersangka karena perannya memberikan dana hibah kepada ULP
Kabupaten Alor yang tidak dianggarkan dalam APBD Alor tahun anggaran 2012 dan 2013. Selain
Simeon, polisi juga menetapkan Kepala ULP Alor Abdul Djalal serta Sekretaris ULP Alor Melkzon Beri
sebagai tersangka.
Alex Usman Resmi Ditahan Terkait Kasus
Korupsi UPS
Jakarta,pwrionline.com-: Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power
Supply (UPS) anggaran APBDP 2014 Alex Usman, ditahan Bareskrim Mabes Polri. Alex
ditahan setelah dijemput paksa dari Rumah Sakit Siloam Jakarta Barat Kamis, (30/4) dan
menjalani pemeriksaan sekitar 4 jam di Bareskrim Polri.
Alex ditetapkan tersangka bersama Zaenal Soleman, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
proyek pengadaan UPS tersebut di Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.
“Alex Usman resmi ditahan untuk 20 hari ke depan. Guna kepentingan penyidikan.
Tersangka sudah tanda tangani surat penahanan,” Kasubdit V Dittipikor Bareskrim Polri,
Kombes Muhammad Ikram kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (1/5/2015).
Seperti diketahui, hari ini Alex kembali dijadwalkan akan diperiksa oleh Bareskrim Polri.
Tak hadir, tim kuasa hukumnya hanya memberikan surat dari dokter.

5. Sedangkan menurut Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan pihaknya belum
menetapkan tersangka baru, “Belum, belum ada tersangka baru, belum ada, tapi potensi jadi
tersangka ada, tergantung nanti setelah pemeriksaan setelah ini,” katanya.
Kemungkinan ada tersangka baru itu muncul dari hasil penggeledahan yang dilakukan di
Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Ruangan yang digeledah penyidik
Bareskrim diantaranya ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana
alias H. Lulung dan anggota DPRD Fraksi Hanura Fahmi Zulfikar Hasibuan, serta ruang
rapat Komisi E di lantai 1 Gedung DPRD DKI Jakarta.
“Yang kemarin digeledah itu untuk mencari barang bukti dan alat bukti, serta petunjukNah
dari situ larinya kemana. Nah itu yang nanti dengan hasil penggeledahan itu mengarah
kemungkinan bias menjadi tersangka,” tegas Budi Waseso.
Alex Usman dan Zaenal Suleman akan dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat
(1) ke satu KUHP. (muhidin)
Korupsi Bansos, Mantan Ketua DPRD
Bengkalis Ditahan
TEMPO.CO, Pekanbaru - Kepolisian Daerah Riau akhirnya menahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Bengkalis periode 2009-2014, Jamal Abdilah, atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos)
Tahun Anggaran 2012 senilai Rp 272 miliar.
“Tersangka ditahan atas kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial Bengkalis tahun 2012,” kata
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Komisaris Besar Yohanes Widodo kepada Tempo,
Selasa, 28 April 2015.
Menurut Yohanes, politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak
11 Juni 2014. Sebanyak 72 saksi baik dari kalangan legislator maupun Pemerintah Kabupaten
Bengkalis telah dimintai keterangan tentang alokasi bansos untuk 2.000 lembaga sosial fiktif.
Penyidik menduga korupsi dana sosial tersebut dilakukan secara berjemaah oleh para legislator.
Dalam waktu dekat, penyidik memastikan bakal menetapkan tersangka lain. “Akan ada tersangka
baru,” kata Yohanes.
Kasus dugaan korupsi bansos Bengkalis bergulir sejak 2012. Anggaran bansos senilai Rp 272 miliar
disalurkan kepada 2.000 lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan yang diduga fiktif karena
tidak jelas jenis kegiatan dan tujuan sosialnya. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
menemukan adanya indikasi korupsi duit negara Rp 29 miliar dalam penyaluran dana bansos itu.
“Banyak disalurkan kepada lembaga sosial yang fiktif,” katanya.
Setelah menjalani pemeriksaan selama empat jam, politikus aktif berusia 30 tahun yang pernah

6. menjadi ketua DPRD termuda di Indonesia itu langsung digiring menuju sel tahanan Polda Riau.
Mata Jamal, yang saat itu mengenakan kemeja lengan panjang merah muda, tampak berkaca-kaca.
Ia mengaku siap menjalani proses hukum yang menjeratnya. “Mungkin ini yang terbaik. Mudah-
mudahan saya diberi kemudahan untuk menjalaninya,” katanya.
Ditanya ihwal keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi yang membelitnya, Jamal tidak menjawab.
“Itu bukan urusan saya, biar penyidik saja,” ujarnya.
Ahmad Fathanah divonis 14 tahun penjara
Terdakwa kasus gratifikasi penetapan kuota impor sapi dan pencucian uang, Ahmad
Fathanah, dijatuhi hukuman penjara 14 tahun serta denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (04/11).
Wartawan BBC Indonesia, Arti Ekawati, yang berada di gedung Pengadilan Tipikor
melaporkan bahwa lima anggota Majelis Hakim sepakat bahwa Fathanah bersalah dalam
kasus gratifikasi namun dalam tuduhan pencucian uang ada opini berbeda (dissenting
opinion) dari dua hakim dalam perkara pencucian uang.
Menurut kedua hakim tersebut, kasus pencucian uang seharusnya diperiksa oleh kejaksaan
dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan tinggi, bukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) lalu ke pengadilan Tipikor. Sedangkan dalam kasus Fathanah, KPK sudah menangani
kasus ini dari awal.
"Menjatuhkan hukuman 14 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak dibayar
diganti pidana 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pomolango.
Majelis hakim mengatakan terdakwa terbukti melakukan korupsi dan bersama-sama
melakukan tindak pencucian uang.
Sidang yang menurut jadwal seharusnya dimulai pada pukul 14:00 WIB diundur hingga
pukul 16:40 WIB, dengan alasan menunggu kelengkapan seluruh anggota majelis.
Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi
menuntut terdakwa dijatuhi vonis 7,5 tahun dan denda Rp500 juta untuk dugaan suap
pengurusan kuota impor daging sapi.
Sedangkan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang, ia dituntut 10 tahun penjara serta
Rp1 miliar.
Ahmad Fathanah atau juga dikenal sebagai Olong Ahmad ditangkap KPK pada 29 Januari
2013.
Pria yang kemudian diketahui dekat dengan tokoh-tokoh Partai keadilan Sejahtera ini dituduh
menerima gratifikasi sebesar 1,3 miliar rupiah dari bos PT Indoguna.

7. Uang itu disebut akan diberikan kepada Presiden PKS saat itu, Lutfi Hasan Ishak, untuk
memuluskan pengurusan penetapan kuota impor daging sapi dari kementerian pertanian.
Metode suap
Fathanah digunakan oleh pihak ketiga jadi ketika kasus terungkap ia bisa diputus hanya ke pihak
broker.Yunarto Wijaya
Sementara itu, direktur riset dari Charta Politica, Yunarto Wijaya, mengatakan kasus
Fathanah adalah contoh metode suap yang menggunakan pihak ketiga untuk mengaburkan
kaitan dengan entitas politik tertentu.
Fathanah selalu menegaskan ia bukanlah simpatisan atau kader PKS.
"Fathanah digunakan oleh pihak ketiga, jadi ketika kasus terungkap dia bisa diputus hanya
sampai ke pihak broker," kata Yunarto.
Namun, KPK menurutnya memiliki perangkat untuk mendeteksi pola-pola ini.
"Fathanah tak bisa berbohong karena rekaman-rekaman percakapan di telepon didapat KPK,
termasuk hubungan dekatnya dengan Luthfi Hasan Ishak yang banyak bicara soal bisnis,"
tambah Yunarto.
Penangkapan Fathanah oleh KPK pada Januari 2013 mendapat perhatian besar dari publik.
Apalagi penangkapan itu disusul dengan pengumuman KPK yang menetapkan status
tersangka terhadap Luthfi Hasan Ishak yang berujung pengunduran diri sang ketua partai.
Menurut Yunarto, fakta-fakta yang terungkap sepanjang persidangan memperlihatkan wajah
lain PKS.
"PKS kuat memposisikan diri sebagai partai agama dengan tagline bersih dan peduli. Ini
ledakan besar bagi brand image PKS, sebagai partai agama dan dalam konteks partai di
hadapan critical voters karena tagline bersih dan peduli ternyata hanya slogan kosong bahkan
bohong," kata dia.
Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus
Korupsi
TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan
divonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta besok, Rabu, 24 September
2014.
Anas yang terjerat kasus korupsi Hambalang adalah satu dari ratusan politikus yang
mencoreng wajah Partai Demokrat dan perpolitikan Indonesia. Seperti yang dilansir akun
Twitter KPKwatch_RI, terdapat 466 politikus yang terjerat kasus korupsi. Ada sembilan
partai politik yang kadernya melakukan tindak pidana korupsi.
Berikut ini daftar parpol penyumbang koruptor terbanyak beserta contoh nama kadernya.

8. (Baca: Anas Urbaningrum Dituntut 15 Tahun Penjara)
1 PDIP (157 kader)
Partai pengusung presiden terpilih Joko Widodo ini berada pada urutan teratas. Berikut ini
beberapa nama kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi.
- Freddy Harry Sualang (bekas Wakil Gubernur Sulawesi Utara).
Bekas Ketua DPD Sulut ini divonis 2 tahun karena kasus korupsi dana talangan utang PT
PPSU.
- Hamit Bintih (bekas Bupati Gunung Mas).
Hamit divonis 3 tahun penjara karena menyuap Akil Mochtar ihwal sengketa pilkada.
- Agus Condro (bekas anggota DPR).
Agus divonis 1,5 tahun karena menerima suap Miranda S. Goeltom.
2. Golkar (113 kader)
- Zulkarnaen Djabar (bekas anggota DPR).
Politikus partai beringin ini vonis 15 tahun penjara karena terbukti korupsi proyek pengadaan
Al-Quran, Mei 2013 lalu.
- Amran Batalipu (bekas Bupati Buol).
Amran divonis 7,5 tahun penjara karena menerima suap penerbitan izin usaha perkebunan
dan hak guna usaha di Buol untuk perusahaan milik pengusaha Hartati Murdaya.
3. Partai Demokrat (49 kader)
- Jero Wacik (Menteri ESDM).
Bekas Menteri Pariwisata itu telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pemerasan dan
penyalahan kewenangan senilai Rp 9,9 miliar.
- Sutan Bhatoegana (anggota DPR).
KPK telah menetapkan Sutan sebagai tersangka penerima suap di SKK Migas dan terkait
dengan Rudi Rubiandini. (Baca: Setelah Jero, KPK Terus Telisik Mafia Migas)
4. Partai Amanat Nasional (41 kader)
- Abdul Hadi Djamal (bekas anggota DPR).
Abdul divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 3 miliar proyek dermaga
Tanjung Siapi-api.
6. Partai Hati Nurani Rakyat (13 kader)
- Mohammad Sofyan (bekas anggota DPRD Demak).
Sofyan dihukum 1 tahun bui karena terbukti korupsi dana renovasi puskesmas di Demak.
8. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (5 kader)
- Gatot Triyanto (bekas anggota DPRD Madiun).
Gatot menjadi terpidana kasus korupsi dana APBD Madiun dari 14 pos anggaran.
9. Partai Keadilan Sejahtera (4 kader)
- Lutfi Hasan Ishaaq (bekas Presiden PKS dan anggota DPR)
Lutfi divonis 18 tahun penjara karena kasus korupsi kuota impor sapi di Kementerian
Pertanian. Luthfi dinyatakan bersalah menerima janji pemberian uang sebesar Rp 40 miliar
dari pengusaha daging, Maria Elizabeth Liman.