1. Kiat Bangkit Mengatasi Kesenjangan
Oleh Musni Umar, Ph.D
Kesenjangan merupakan sunnatullah (natural law). Manusia diberi tenaga, fikiran dan akal
sehat untuk mengatasi kesenjangan. Bukan menyerah apalagi pasrah terhadap kesenjangan
yang terjadi.
Kesenjangan berasal dari kata senjang, yang padanan maknanya ialah ketimpangan,
kontradiktif, gap, divergen, jurang, ketidakseimbangan, dan ketidaksimetrian.
Bentuk kesenjangan banyak sekali seperti kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi,
kesenjangan sosial budaya, kesenjangan gender, kesenjangan pendapatan, kesenjangan
informasi, kesenjangan harga dan lain sebagainya.
Pembangunan sejatinya untuk mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan kesenjangan.
Akan tetapi dalam banyak hal, justeru pembangunan melahirkan kesenjangan antar orang dan
kelompok masyarakat, kesenjangan antar kota dan desa, kesenjangan antar kawasan atau
wilayah dan lain sebagainya.
Pembangunan Ekonomi
Pembanguna di masa Orde Baru telah menciptakan kemajuan dan ketidakadilan. Melalui UU
Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), ekonomi
Indonesia dibangun.
Dengan menggunakan teori "membangun kue besar" untuk mewujudkan "trickle down"
(menetes ke bawah) ke masyarakat luas hasil-hasil pembangunan, pemerintah membangun
ekonomi Indonesia dengan menggunakan paling tidak lima strategi.
Pertama, investasi asing. Pemerintah mengundang para penanam Modal asing (investors)
untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan memberi kemudahan serta berbagai
fasilitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kedua, investasi dalam negeri. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada
pengusaha di dalam negeri dengan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk menanamkan

2. modalnya di dalam negeri.
Penanaman modal asing dan dalam negeri digenjot habis-habisan untuk mendorong
pertumuhan ekonomi yang tinggi. Konsekuensinya, pembangunan ekonomi semacam itu,
hanya semakin memperkaya orang yang sudah kaya dengan memberi tetesan ekonomi sedikit
kepada masyarakat bawah.
Mereka yang bisa berpartisipasi (ikut serta) dalam pembangunan, hanya mereka yang sudah
siap. Siapa mereka itu? Ialah orang-orang China yang sejak zaman penjajahan sudah
digolongkan sebagai "Timur Asing" yang diberi peluang bergerak di dunia bisnis. Selain itu, para
penjajah yang diundang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya.
Ketiga, berutang. Strategi yang dipergunakan untuk bisa membangun ialah dengan berutang.
Sejak Orde Baru mulai berkuasa tahun 1967, Indonesia sudah berutang. Utang itu terus
berlanjut hingga sekarang di era Orde Reformasi. Maka tidak heran jika utang Indonesia, sampai
saat ini telah mencapai sekitar
Keempat, stabilitas. Untuk mengamankan jalannya pembangunan ekonomi, maka stabilitas
nasional dijadikan sebagai salah satu trilogi pembangunan. Dengan strategi semacam itu, maka
TNI mengamalkan dwifungsi yaitu selain mengabdi dikesatuannya di TNI, juga dikaryakan di
birokrasi dan BUMN. Keamanan mendapat prioritas utama dan siapa yang menciptakan
instabilitas, maka akan dihadapi TNI. Setelah reformasi, stabilitas keamanan diserahkan
kepada polisi.
Kelima, pemerataan. Strategi pembangunan yang mementingkan pemerataan disamping
pertumbuhan dan stabilitas, gagal diwujudkan karena yang dapat maju dan bisa menikmati
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, adalah mereka yang mempunyai pendidikan yang baik dan
memadai, memiliki skill (kepakaran), modal, jaringan dan ketrampilan berusaha.
Golongan masyarakat bawah tidak dapat memanfaatkan momentum pembangunan karena
tidak memiliki berbagai persyaratan yang diperlukan untuk bisa berpartisipasi dalam
pembangunan. Akibatnya mereka terus terpuruk, seolah Tuhan telah menakdirkan mereka
menjadi kurang berpendidikan, miskin dan terkebelakang (tertinggal).
Dampak Pembangunan
Pembangunan yang dilaksanakan di masa Orde Baru telah membawa kemajuan ekonomi
bangsa dan negara, dan kekayaan yang luar biasa kepada segentir orang.

3. Sebagai contoh aktual kasus Lim Sioe Liong, yang meninggal di Singapura beberapa hari lalu.
Wartawan memberitakan bahwa rumah tempat tinggalnya seluas 8.000 meter persegi dengan
nilai Rp 1 triliun rupiah. Peti mati untuk Lim Sioe Liong seharga 9.000 dollar Singapura atau 67,5
juta.
Sedangkan untuk menjamu para politisi, pengusaha serta diplomat dan handai tolan yang
datang dari China dan Jakarta, untuk memberi penghormatan terakhir kepada beliau, perhari
Rp 1,2 milyar perhari
Para konglomerat yang dibesarkan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru, setelah terjadi
reformasi mereka lari keluar negeri dengan membawa uang dan harta yang dimiliki serta hasil
jarahan dari BLBI sekitar 650 trilun.
Pemerintah Indonesia kemudian menyehatkan perbankan dan perusahaan yang dijarah
uangnya dan ditinggal lari pemiliknya serta pemimpinnya keluar negeri. Setelah bank dan
perusahaan itu sehat, pemerintah menjualnya dengan harga murah kepada pihak asing yang
tidak jarang adalah bekas pemilik lama yang masuk ke Indonesia dengan memakai bendera
asing (investor asing).
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997 telah memberi berkah kepada orang-orang
kaya dari keturunan China karena uang mereka dibawa lari ke Singapura dan mereka tinggal di
negeri itu. Pelanggaran hukum yang mereka lakukan tidak tersentuh sedikitpun, begitu juga
perbuatan korupsi, karena pemerintah Singapura melindungi mereka.
Dampaknya setelah terjadi reformasi, mereka semakin kaya, sementara Indonesia harus
menanggung beban yang luar biasa besar, dan masyarakat bawah Indonesia terus terpuruk.
Kiat Bangkit
Masyarakat Indonesia yang selama ini masih terpuruk, tidak ada pilihan lain kecuali bangkit dan
maju. Untuk bisa bangkit dan maju, maka kiatnya.
Pertama, menumbuhkan harapan. Harapan itu masih ada walaupun kesulitan menghimpit.
Kedua, harus ada kemauan keras untuk berubah dan maju.
Ketiga, beri beri beasiswa penuh kepada anak-anak miskin.
Mereka yang diberi beasiswa harus berhijrah ke provinsi lain dan memasuki pendidikan

4. berasrama. Ini penting untuk merubah budaya miskin yang dihinggapi orang-orang miskin. Ini
adalah strategi untuk memotong pewarisan kemiskinan.
Keempat, bentuk komisi beasiswa. Pembentukan komisi beasiswa di tiap provinsi sangat
penting karena untuk memutus lingkaran setan kemiskinan hanya melalui pendidikan. Untuk
perlu ada komisi beasiswa yang dipimpin para tokoh dari kalangan pendidikan, sosiolog, tokoh
agama dan tokoh masyarakat. Sumber dananya dari APBD, CSR dari perusahaan BUMN, BUMD
dan perusahaan swasta, , donatur dalam dan luar negeri.
Kelima, beri special treatment (perlakuan istimewa) kepada masyarakat bawah dalam
pembangunan ekonomi. Mereka harus diberi tempat berusaha di mal-mal, ditempat berusaha
yang strategis, diberi izin usaha, dilatih berbisnis dan mengelola bisnis,, diberi dorongan dan
harapan, diberi modal usaha dan modal kerja, dibina manajemen, dan dikontrol perkembangan
usaha mereka.
Kesimpulan
Kesenjangan adalah persoalan yang harus dihadapi dan dipecahkan. Tidak boleh dibiarkan
karena akan membawa negeri ini menjadi negara gagal.
Pemecahan masalah kesenjangan harus dipelopori oleh diseluruh jajaran pemerintah dan
partisipasi seluruh masyarakat. Partispasi sangat penting karena pada akhirnya yang
menentukan berhasil tidaknya mengatasi kesenjangan adalah masyarakat sebagai subyek
pembangunan.
Kiat untuk bangkit mengatasi kesenjangan harus bermula dari masyarakat yang memiliki
harapan. Pemerintah kemudian mengapresiasi harapan itu dengan menyediakan sarana dan
prasana. Pemberian beasiswa penuh kepada anak-anak miskin merupakan kiat untuk
memecahkan kesenjangan pendidikan dan sosial.
Kiat untuk mengatasi kesenjangan ekonomi harus ada special treatment (perlakuan istimewa)
terhadap masyakarat bawah yang berprofesi usaha kecil dan mikro. Mereka harus diberi
tempat berusaha yang strategis seperti di mal, digedung-gedung atau jalan yang ramai
didatangi pembeli, mereka dibina, diberi modal kerja dan modal usaha, izin usaha, dilatih
kepakaran berusaha dan dilakukan kontrol secara rutin mengetahui perkembangan usaha
mereka. Jangan seperti sekarang dilepas untuk bersaing besar dengan para konglomerat dan
perusahaan asing.

5. * makalah ini dipresentasikan dalam program pemberdayaan masyarakat se Jakarta Pusat, pada 22 Juni
2012, di Gedung Teja Buana, Jalan Menteng Raya 26 Menteng, Jakarta Pusat.