1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Di dalam melakukan pembangunan, setiap Pemerintaah memerlukan perencanaan
yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang
dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi
peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data
sampai tingkat Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan
adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Struktur perencanaan pembangunan diIndonesia berdasarkan hirarki dimensi
waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dibagi menjadiperencanaan jangka panjang, jangka menengah dan
jangka pendek (tahunan),sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian
penting dariperencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana pembangunan
daerah,yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana
Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sertaRencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan
RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan yaitu :
1. Apakah yang dimaksud denganPerencanaan?
2. Apa sajakah sasaran pendekatan dalam pembangunan?
3. Apa sajakan tujuan perencanaan?
4. Apa sajakah manfaat perencanaan ?
5. Bagaimanakah langkah-langkah dan syarat perencanaan ?
6. Apakah yang dimaksud ruang lingkup perencanaan ?
7. Apa sajakah klasifikasi perencanaan ?
8. Bagaimanakah tahapan perencanaan ?
9. Apa sajakah unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan ?
10. Bagaimanakah proses dan siklus perencanaan pembangunan ?

2. 2
C. Tujuan Penulisan
1. Mengetahui defenisi perencanaan.
2. Mengetahui sasaran pendekatan dalam pembangunan.
3. Mengetahui tujuan perencanaan.
4. Mengetahui manfaat perencanaan
5. Mengetahui langkah-langkah dan syarat perencanaan
6. Mengetahui ruang lingkup perencanaan
7. Mengetahui klasifikasi perencanaan
8. Mengetahui tahapan perencanaan
9. Mengetahui unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan
10. Mengetahui proses dan siklus perencanaan pembangunan
D. Manfaat Penulisan
1. Mahasiswa dapat mengetahui pengertian perencanaan.
2. Mahasiswa dapat mengetahui pendekatan dalam pembangunan.
3. Mahasiswa mampu menyebutkan tujuan perencanaan.
4. Mahasiswa dapat mengetahui manfaat perencanaan.
5. Mahasiswa dapat mengetahui langkah-langkah dan syarat perencanaan.
6. Mahasiswa dapat mengetahui ruang lingkup perencanaan.
7. Mahasiswa mampu menyebutkan klasifikasi perencanaan ?
8. Mahasiswa mampu menyebutkan tahapan perencanaan ?
9. Mahasiswa dapat mengetahui unsur – unsur pokok perencanaan pembangunan ?
10. Mahasiswa dapat mengetahui proses dan siklus perencanaan pembangunan ?
.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Perencanaan
Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada
suatau periode tertentu dalam rangka tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli
adalah :
 Bintarao Tjokroaminoto ialah proses mempersiapkan kegiatan kegiatan secara
sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
Secara rinci Tjokroamidjojo (1977) menguraikan tahap-tahap dalam suatu proses
perencanaan yang meliputi penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi.
Pertama, penyusunan rencana meliputi unsur-unsur tinjauan keadaan (review) yang
dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu rencana maupun tinjauan terhadap pelaksanaan
rencana sebelumnya. Pada tahap ini pula dilakukan perkiraan keadaan masa yang akan dilalui
rencana (forecasting), karena itu dibutuhkan berbagai informasi untuk mengetahui
kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Informasi yang diperlukan dapat
berupa data statistik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.Setelah semua perkiraan
dilakukan, maka selanjutnya penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-
cara pencapaian tujuan rencana.Unsur kegiatan berikutnya adalah mengidentifikasi kebijakan
(policy) yang perlu dilakukan.Operasionalisasi unsur ini perlu didasarkan pada pilihan
alternatif terbaik dan skala prioritas.Setelah seluruh unsur kegiatan dinilai tuntas, maka unsur
kegiatan yang terakhir dari tahapan penyusunan rencana adalah pengambilan keputusan
(decision making) sebagai persetujuan atas suatu rencana.
Kedua, penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang lebih
terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal
kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama
antarlembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Tahap ini
seringkali perlu dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow chart, operation plan atau
network plan.
Ketiga, pelaksanaan rencana (implementasi). Implementasi menurut Salusu (1996),
adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan, atau dengan kata lain
dapat dikatakan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran
tertentu.

4. 4
Keempat, pengawasan atas pelaksanaan rencana yang bertujuan untuk mengusahakan
supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan
maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta
dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut,
maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback
yang baik daripada pelaksana rencana. Berdasarkan pelakunya, pengawasan dapat dibedakan
ke dalam empat macam jenis pengawasan, yakni pengawasan melekat, pengawasan
fungsional, pengawasan masyarakat, dan pengawasan legislatif.
Pengawasan melekat adalah pengawasan terhadap program yang dilakukan secara
langsung oleh atasan terhadap bawahannya yang bersifat preventif dan represif serta
kontinue. Sementara pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat baik secara internal
maupun eksternal yang ditunjuk khusus (exclusively assigned) untuk melakukan audit secara
independen. Lain halnya dengan pengawasan masyarakat yang merupakan bentuk kontrol
sosial baik secara langsung maupun dalam bentuk pemberitaan melalui media massa.
Sedangkan pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif
yang memang memiliki fungsi pengawasan, selain fungsi legislasi dan anggaran.
Kelima, evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui
suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus (concurrent review). Di samping itu,
evaluasi juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni evaluasi
sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya. Dari hasil
evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian
yang diperlukan dalam (pelaksanaan) perencanaan itu sendiri.
Dalam pengertian tersebut, terkandung makna bahwa pada hakekatnya aspek
perencanaan senantiasa terdapat dalam setiap jenis usaha manusia. Perencanaan adalah suatu
cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maximum out put) dengan memberdayakan
sumber daya yang ada agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa perencanaan tidak dapat terlepas dari kegiatan pengambilan keputusan
dan penentuan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

5. 5
 Prajudi Atmosudirdja mendefinisikan perencanaan ialah perhitungan dan penentuan
tentang sauatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu , siapa
yang melakukan , bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukanya.
 Handoko( 2003) meliputi (1)pemilihan atau penetapan tujuan tujuan organisasi., (2)
penentuan strategi , kebijakan , proyek, program , prosedur, metode, system,
anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.
Perencanaan pada hakikatnya adalah sauatu proses pengambilan keputusan atas
sejumlah alternatife mengenai sasaran dan cara cara yang kan dilaksanakan di masa yang
akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaian atas
hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut perencanaan adalah kegiatan
yang dilakukan di masa ynag akan datang untuk mencapai tujuan. Dari definisi perencanaan
mengandunmg unsure unsur (1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, (2)adanya
proses, (3) hasil yang ingin dicapai, dan (4) menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.
Perencanaan tidak terlepas dari unsur pelaksanaan termasuk pematauan , penilaian, dan
pelaporan. Pengawasan diperlukan dalam perencanaan agar tidak terjadi penyimpanagan
penyimpangan pengawasan dalam perencanaan dapat dilakukan secara preventif dan
respresif. Pengawasan preventif merupakan pengawasa yang melekat dengan perencanaanya,
sedangkan pengawasan represif merupakan pengawasan fungsional atas perencanaan
rencana, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh aparat pengawas yang
ditugasi. Selanjutnya keempat fungsi dapat dideskripsikan sebagai berikut.
Perencanaan merupakan proses yang sitematis dalam mengambil keputusan tentang
tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan
kumpulan kebijakan yang secara sistematis disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang
dipertanggungjawabkan serta dapat digunakan sebagai pedoman kerja. Perencanaan program
pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi, fungsi yang utama, pertama, perencanaan
merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusuanan rangkaian tindakan yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan organiosasi atau lembagadenagn mempertimbangkan
sumber sumber yang tersediia atau sumber asumber yang dapat dilakukan. Kedua,
perencanaan meruoakan kegiatan untuk mengarahkan atau menggunakan sumbner sumber
terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

6. 6
 Menurut Arthur W. Lewis (1965), Perencanaan pembangunan sebagai suatu
kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan unutk merangsang masyarakat
dan seasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.
 Menurut M. L. Jhingan (1984), menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan pada
dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh
suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu
di dalam jangka waktu tertentu pula.
 Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang,
jangka menegah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsure peyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
Pendekatan Dalam Pembangunan
1. Teori Modernisasi
Modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari
kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan
dan waktu tertentu dan terukur. Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal
hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan.Pertama, kemiskinan dipandang
oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman,
2000:18).
Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari
keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan
merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga
yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab
utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut
berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak
melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana
orang itu berada, bukan negara lain.
Kedua, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang
terhadap kemiskinan.Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus
dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara.Cara paling tepat

7. 7
menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan
modal untuk melakukan investasi.Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara,
maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakih, 2002:44-47).
Teori Modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan
dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-
negara berkembang saat ini. Teori tindakan Talcott Parsons 'mendefinisikan kualitas yang
membedakan "modern" dan "tradisional" masyarakat.Pendidikan dilihat sebagai kunci
untuk menciptakan individu modern. Teknologi memainkan peran kunci dalam teori
pembangunan karena diyakini bahwa teknologi ini dikembangkan dan diperkenalkan
kepada negara-negara maju yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan ekonomi.
Salah satu faktor kunci dalam Teori Modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan
memerlukan bantuan dari negara-negara maju untuk membantu negara-negara
berkembang untuk belajar dari perkembangan mereka. Dengan demikian, teori ini
dibangun di atas teori bahwa ada kemungkinan untuk pengembangan yang sama dicapai
antara negara maju dan dikembangkan lebih rendah.
2. Teori Dependensi (Ketergantungan).
Teori Dependensi lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik
tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang.Aliran neo-
marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini.Tokoh utama dari
teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank.Theotonio Dos
Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang
tidak imbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua
kelompok negara tersebut.Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga
hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi
sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak
negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum
tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidak imbang.
Artinya, positif-negatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat
membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231).

8. 8
Enam bagian pokok dari teory independensi adalah :
1. Pendekatan Keseluruhan Melalui Pendekatan Kasus. Gejala ketergantungan dianalisis
dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sisitem dunia.
Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran
hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia
menjadi perhatian pendekatan ini.
2. Pakar Eksternal Melawan Internal. Para pengikut teori ketergantungan tidak
sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa
faktor eksternal lebih ditekankan, seperti Frank Des Santos. Sebaliknya ada yang
menekan factor internal yang mempengaruhi/ menyebabkan ketergantungan, seperti
Cordosa dan Faletto.
3. Ekonomi Melawan Analisi Sosiopolitik. Raul Plebiech memulainya dengan memakai
analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkanya juga bersifat ekonomi. AG
Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainya,
terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai sebagai
masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana
analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi dan
interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan
peran pemerintah di negara pinggiran.
4. Kontradiksi Sektoral/Regional Melawan Kontradiksi Kelas. Salah satu kelompok
penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-
negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi
regional. Tokohnya adalah AG Frank. Sedangkan kelompok lainya menekankan
analisis klas, seperti Cardoso.
5. Keterbelakangan Melawan Pembangunan. Teori ketergantungan sering disamakan
dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Seperti dinyatakan oleh Frank.
Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Cardoso, Evans
menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang
perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi
dalam konteks ketergantungan.
6. Voluntarisme Melawan Determinisme. Penganut marxis klasik melihat perkembangan
sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai
tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo

9. 9
Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan.
Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara
pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu di
ubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah
penganut teori voluntaristik.
3. Teori Artikulasi
Teori ini menyikapi kegagalan kapitalisme yang dilakukan di negara satelit,
karena kapitalisme dapat berhasil dilakukan di negara maju. Minimal adadua alasan
utama yang menyebabkan kapitalisme gagal membawa negara berkembang untuk
mencapai kemajuan dalam pembangunan yang dilakukannya. Dua hal itu adalah
kegagalan cara dan proses produksi di negara satelit.
1. Kegagalan proses produksi di negara satelit
Teori ini berpendapat bahwa negara satelit telah gagal memahami proses
industrialisasi yang dicontohkan oleh negara maju. Pemahaman yang salah atas
kapitalisme ini kemudian menbawa kegagalan dalammewujudkan kapitalisme dengan
melakukan industrialisasi dalam negeri.Disinilah yang dimaksud dengan kegagalan dalam
pembangunan menurut teori Artikulasi. Negara Dunia Ketiga gagal
mengartikulasikan profil kemajuan dan kemandirian ekonomi yang telah tercapai
di negara maju dengan kapitalisasi ekonominya, sehingga kegagalan inimembawa
negara satelit tetap menjadi negara miskin.
2. Kesalahan cara produksi
Industrialiasi yang berjalan di negara satelit mengalami kesalahan dalam hal produksi
(made of production), sehingga pemanfaatan sumberdaya alamtidak dilakukan secara
maksimal untuk menghasilkan produk barang industri.Kesalahan cara produksi ini
menyebabkan kapitalisme di negara satelit tidak berjalan dan berkembang secara murni,
sehingga pembangunan tidak berhasilmembawa kemajuan bagi negara tersebut.
Kegagalan cara produksi di negara Dunia Ketiga ini terjadi karena keterbatasan
teknologi industri yang dikuasai oleh para tenaga ahli di negara Dunia Ketiga. Dengan
terbatas dan sedikitnya teknologi industri yagng dikuasai, maka produk industri

10. 10
yangdihasilkan oleh industri negara Dunia Ketiga tetap akan mengalamikekalahan dalam
persaingan di pasar konsumsi dengan produk yang dihasilkan oleh industri negara maju.
Dengan tidak lakunya barang-barang produk industri negara Dunia Ketiga,maka
pertumbuhan pendapatan industri-industri domestik akan cenderung rugi atau hanya
mendapatkan laba yang minim, sehingga dengan keuntungan terbatas tersebut,
karyawan dan para pekerja akan terbatas mendapatkan pendapatan dari kerja yang
telah mereka lakukan. Jika pendapatan rendah, maka kemampuan konsumsi juga
rendah. Maka negara Dunia Ketiga tetap masih berada dalamketerbelakangan jika tidak
mampu merubah cara produksi industri yangada didalam negaranya. Cara tercepat untuk
merubahnya adalah dengan menguasai teknologi industri yang sangat menentukan mutu
produk industri itu sendiri. Tokoh teori ini adalah Claude Meillassoux dan Pierre
Philippe Rey, keduanya adalah antropolog yang berasal dari Perancis,(Arief Budiman,
2000: 103-107).
Tujuan Perencanaan
1. Standar pengawasan yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaannya.
2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan
3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (stuktur organisasinya) baik kualifikasinya
maupunkauntitasnya.
4. Mendapatkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya tenaga dan
waktu.
5. Meminimalkan kegiatan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga,
dan waktu.
6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerja.
7. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan.
8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui
9. Mengarahkan pada percapaian tujuan.
Manfaat perencanaan
1. Standar pelaksaanaan dan pengawasan
2. Pemilihan berbagai alternative terbaik.
3. Penyusunan skala prioritas , baik sasaran mauopun kegiatan,
4. Menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi’
5. Alat memudahkan dalam berkordinasi dengn pihak terkait

11. 11
6. Alat untuk meminimalkan pekerjaan tidak pasti.
Langkah-langkah dan Syarat Perencanaan
Langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
2. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.
3. Mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan.
4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan.
5. Merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana
pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan.
Syarat-syarat perencanaan antara lain sebagai berikut:
a. Perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas.
b. Bersifat sederhana, realistis, dan praktis.
c. Terinci, memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan
sehingga mudah dipedomani dan dijalankan.
d. Memiliki fleksibilitas sehinggga disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan
situasi sewaktu-waktu.
e. Terdapat pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan digarap dalam
perencanaan itu, menurut urgensinya masing-masing.
f. Diusahakan agar sedapat mungkin tidak terjadi adanya duplikasi pelaksanaan.
Ciri-ciri dari suatu perencanaan pembangunan :
a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial
ekonomi yang mantap (steady socialeconomic growth). Hal ini dicerminkan dalam
usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.
b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini seringkali disebut
sebagai usaha diversifikasi ekonomi.
d. Usaha perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice.
f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang
kegiatan-kegiatan pembangunan.
g. Usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

12. 12
Ruang Lingkup Perencanaan
Perencanaan dari Dimensi Waktu
a. Perencanaan Jangka Panjang (Long Term Planning)
Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun ke atas.Dalam perencanaan ini belum di
tampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih kepada proyeksi atau
prespektif atas keadaan ideal yang diinginkan dan pencapaian keadaan yang bersifat
fundamental. Contoh, Propenas.
b. Perencanaan Jangka Menengah (Medium Term Planning)
Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara tiga sampai delapan tahun. Di Indonesia
umumnya lima tahun. Perencanaan jangka menengah ini merupakan penjabaran atau uraian
perencanaan jangka panjang.Walaupun perencanaan jangka menengah ini masih bersifat
umum, tetapi sudah ditampilkan saran-saran yang diproyeksikan secara kuantitatif. Contoh,
Propeda.
c. Perencanaan Jangka Pendek (Short Term Planning)
Jangka waktunya kurang maksimal satu tahun.Perencanaan jangka pendek tahunan (annual
plann) disebut juga perencanaan (annual operational planning).Contoh, Proyek-proyek.
Klasifikasi Perencanaan
Perencanaan pembangunan dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa dimensi,
diantaranya: dimensi pendekatan dan koordinasi, dimensi waktu, dan dimensi arus penyunan.
Ketiga klasifikasi ini akan diuraikan pada pembahasan berikut ini.
I. Dimensi pendekatan dan koordinasi
Pertama, perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional
dalam skala menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan
ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah
akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, da-n hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh.
Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam
jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi
mikro.Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat
keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.
Kedua, perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan
berdasarkan sektor.Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan

13. 13
atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya.Pembagian menurut
klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-
perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri
yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam
mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan
ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada
dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja.Pendekatan ini berbeda dengan
pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.
Ketiga, perencanaan dengan dimensi pedekatan regional menitikberatkan pada aspek
lokasi di mana kegiatan dilakukan.Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda
dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu
daerah.Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral
melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan
pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat kegiatan untuk lokasi. Kedua pola pikir itu
dapat saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang
berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan
pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan sedemikian rupa
sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut.Pilihan
daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal
dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral.Berbagai
pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri
dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah yang bertumpu
pada sektor-sektor.
Keempat, perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan
tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional
ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen
perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain
tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan
kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karena pada dasarnya
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah
nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan
rencana di tingkat mikro.

14. 14
II. Dimensi waktu
Perencanaan pembangunan yang didasarkan oleh periode waktu terdiri atas tiga
klasifikasi umum.Pertama, perencanaan jangka panjang.Perencanaan jangka panjang sekitar
10 sampai dengan 25 tahun.Perencanaan ini bukan merupakan pedoman kerja yang siap
pakai, melainkan keputusan kekuasaan tertinggi yang lebih bersifat dorongan atau
motivasi.Jenis perencanaan yang demikian ini bersifat berkesinambungan, tidak dapat
diputus-putus.Perencanaan pengentasan kemiskinan, perencanaan keluarga berencana, dan
proyek jalan raya merupakan contoh sederhana dari perencanaan jangaka panjang.
Kedua, Sementara perencanaan jangka menengah lazim disebut Repelita, oleh karena
periodesasinya dalam kurun waktu 5 tahunan.Perencanaan jangka menengah biasanya
dikaitkan dengan kebutuhan secara politis karena jangka waktu disesuaikan dengan jabatan
pemerintah yang sedang berjalan.
Ketiga, perencanaan jangka pendek.Perencanaan jangka pendek sering juga dikenal
dengan istilah rencana operasional tahunan yang hanya memiliki kurun waktu 1 tahun.Jenis
perencanaan ini merupakan operasionalisasi atau penjabaran dari perencanaan jangka
menengah ke dalam perencanaan tahunan yang biasanya disesuaikan dengan kemampuan
atau kondisi riil suatu daerah tertentu.Kemampuan yang dimaksudkan di sini terkait dengan
anggaran (budget) yang populer disebut APBN dan APBD.Dalam pandangan Lewis (1994),
rencana tahunan merupakan rencana pengontrol dengan pengertian bahwa ini adalah tahun
dimana tahun demi tahun menyesuaikan sumber-sumber daya dengan hasil-hasil yang dapat
diperoleh.Singkatnya dalam pandangan Lewis bahwa rencana tahunan merupakan sebuah
dokumen operasi.Dengan demikian, sasaran dalam perencanaan jangka pendek tidak
menyimpang dari frame work kebijakan yang telah ditentukan dalam perencanaan jangka
menengah dan jangka panjang.
III. Dimensi arus penyusunan
Berdasarkan prosesnya, perencanaan ini dibagi menjadi perencanaan dari bawah ke atas
(bottom-up planning) dan perencanaan dari atas ke bawah (top-downplanning).Perencanaan
dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena
dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata.Pandangan ini timbul karena perencanaan
dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan di tingkat masyarakat

15. 15
yang secara langsung yang terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan
pembangunan yang direncanakan.
Sedangkan perencanaan dari atas ke bawah adalah pendekatan perencanaan yang
menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang
berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada di atas.Pendekatan
perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari atas ke bawah,
karena target yang ditentukan secara nasional dijabarkan ke dalam rencana kegiatan di
berbagai daerah di seluruh Indonesia yang mengacu kepada pencapaian target nasional
tersebut.Pada tahap awal pembangunan, pendekatan perencanaan ini lebih dominan, terutama
karena masih serba terbatasnya sumber daya pembangunan yang tersedia.
Di dalam implementasinya tidak terdapat lagi penerapan penuh pendekatan dari atas ke
bawah.Beberapa pertimbangan, misalnya ketersediaan tabungan pemerintah sebagai sumber
pembiayaan pembangunan dan kepentingan sektoral nasional, masih menuntut penerapan
pendekatan dari atas ke bawah. Namun, kini pendekatan tersebut tidak lagi sepenuhnya
dijalankan karena proses perencanaan rinci menuntut peran serta masyarakat. Untuk itu,
diupayakan untuk memadukan pendekatan perencanaan dari atas ke bawah dengan
perencanaan dari bawah ke atas. Secara operasional pendekatan perencanaan tersebut
ditempuh melalui mekanisme yang disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan
Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) dengan memanfaatkan forum-forum
Musyawarah Pembangunan (Musbang) Desa, Musbang Kecamatan, Rapat Koordinasi
Pembangunan (Rakorbang) Dati II, Rakorbang Dati I, Konsultasi Regional Pembangunan
(Konregbang), yaitu Dati I sepulau/kawasan, dan puncaknya terjadi pada Konsultasi Nasional
Pembangunan (Konasbang). Di setiap tingkat diupayakan untuk mengadakan koordinasi
perencanaan sektoral dan regional.Usulan atau masalah yang lintas wilayah atau lintas
sektoral yang tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawa ke tingkat di atasnya. Proses
berjenjang ini diharapkan dapat mempertajam analisis di berbagai tingkat forum konsultasi
perencanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian, perencanaan dari atas ke bawah yang
memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada
diinformasikan secara berjenjang, sehingga proses perencanaan dari bawah ke atas
diharapkan sejalan dengan yang ditunjukkan dari atas ke bawah.

16. 16
Tahapan Perencanaan: Tiga Model Dasar
1. Model Pertumbuhan Agregat: Memproyeksikan Variabel-variabel Makro
Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara
berkembang adalah model pertumbuhan agregat. (aggregate growth model). Model ini
mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-veriabel
makroekonomi yang dinilai paling mempengaruh tingkatan dan laju pertumbuhan output
nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri,
dan sebagainya. Model pertumbuhan egregat ini merupakan model yang cocok untuk
meramalkan pertumbuhan output (dan mungkin juga ketenagakerjaan) dalam kurun waktu
antara tiga sampai dengan lima tahun. Hampir semua model yang tergolong model
pertumbuhan agregat ini memiliki kemiripan gagasan dengan model dasar Harrod-Domar.
2. Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar
Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan
menggunaka beberapa varian model-antar industri (inter-industry model) atau model input-
output (input-output model). Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan
ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama
lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan
menunjukan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor
industri. Semua industri selain dianggap selain sebagai produsen output tertentu juga sebagai
konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-
inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu
(misalnya gandum) sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output ,
katakalah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk.
3. Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial
Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umunya
menggunakan model perencanaan Harrod-Domar dengan aneka variasinya, serta model
output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-
harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas
berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek
(project appraisal). Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga
teknik perencanaa yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan makro
menyusun strategi yang luas, yang bila disertai dengan analisis output-input, akan
pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten, sedangkan
penilaian proyek khusus dirancang untuk mennjamin terciptanya perencanaan proyek yang

17. 17
efisien unutk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan
tersebut akan sangat banyak menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan
pembangunan tersebut.
Jenis perencanaan pembangunan dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu:
NO. SIFAT JENIS
1. Menurut Jangka Waktunya Perencanaan Jangka Panjang
Perencanaan Jangka Menengah
Perencanaan Jangka Pendek
2. Menurut Sifat. Perencanaan dengan Komando
Perencanaan dengan Rangsangan
3. Menurut Sumber Daya. Perencanaan Keuangan
Perencanaan Fisik
4. Menurut Tingkat Keleluasaan Perencanaan Indikatif
Perencanaan Imperatif
5. Menurut Sistem Ekonomi Perencanaan pembangunan dalam
sistem kapitalis
Perencanaan pembangunan dalam
sistem komunis
Perencanaan pembangunan dalam
sistem campuran
6. Menurut Cara Pelaksanaan Perencanaan Sentralistik
Perencanaan Desentralistik
Ciri-ciri perencanaan yang dipersiapkan dengan baik yaitu sebagai berikut:
 Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta
 Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu
 Merinci tujuan dan prioritas pebangunan

18. 18
 Menterjemahkan tujuan kedalam target pembangunan
 Strategi dan kebijakan bersifat spesifik
 Berisikan perencanaan kebutuhan investasi
 Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan
 Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya.
Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan
Dalam melakukan pembangunan, harus memiliki perencanaan yang matang dan
mantap, agar pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Dalam perencanaan
pembangunan, tentunya ada unsure-unsur pokok yang harus dimiliki yaitu seperti sebagai
berikut:
1. Mengetahui Locus: mengerti, mengetahui, dan memahami kondisi umum daerah yang
dijadikan sasaran pembangunan.
2. Memiliki visi dan misi pembangunan: pelaksanaan pembangunan harus tetap fokus,
sehingga harus bersandar pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya,
mengenai untuk apa, siapa, dan mengapa pembangunan itu harus dilaksanakan.
3. Mempunyai sasaran dan target pembangunan: mengetahui tindakan nyata yang akan
dilakukan serta jangka waktu yang dibutuhkan dari tujuan yang ingin dicapai.
4. Memiliki strategi pembangunan: bertujuan agar pelaksanaan berjalan secara
kronologis serta, mengutamakan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, dengan
tepat dan terarah. Berikut merupakan contoh strategi pembangunan seperti, strategi
menyeluruh dan strategi parsial, strategi fokus dan strategi campuran.
5. Adanya prioritas pembangunan: hal ini bertujuan agar tercipta pengoptimalisasian
terhadap pencapaian sasaran pembangunan dengan dana dan sumberdaya yang
terbatas.
6. Memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas: sebagai bentuk intervensi
dari pemerintah dengan menggunakan sejumlah sumberdaya, termasuk dana dan
tenaga dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan.
Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan
Secara lebih rinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai
berikut :

19. 19
1. Penyusun Rencana
a. Tinjauan Keadaan
Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai
suatu rencana (review before take of) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan
rencana sebelumnya (review of performance). Dengan kegiatan ini diusahakan
dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah pokok yang masih
dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk menjamin kontinuitas
kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hamabatan yang masih ada, dan potensi-
potensi serta prospek yang masih bisa dikembangkan.
b. Perkiraan keadaan masa yang akan datang akan dilalui rencana
Sering juga disebut sebagai forecasting. Dalam hal ini diperlukan data-data
statistik, sebagai hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme
informasi untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan perpestik masa
depan.
c. Penetapan tujuan rencana (Plan Objectives)
Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat,memainkan
peranan yang cukup penting. Secara teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan
keadaan dan perkiraan tentang masa yang akan dilalui rencana.
d. Identifikasi kebijakan
Suatu kebijakan atau policy, mungkin perlu didukung oleh program-program
pembangunan. Untuk bisa lebih operasionalnya rencana kegiatan-kegiatan
usaha ini perlu dilakukan berdasar pemilihan alternatif yang terbaik. Hal ini
dilakukan berdasar opportunity cost dan skala prioritas. Bagi proyek-proyek
pembangunan identifikasinya didukung oleh feasibility studies dan survei-
survei pendahuluan.

20. 20
e. Tahap persetujuan rencana
Proses pengambilan keputusan disini mungkin bertingkat-tingkat, dari putusan
bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik. Disini diusahakan
pula penyelarasan dengan perencanaan pembiayaan secara umum dari pada
program-program perencanaan yang akan dilakukan.
2. Penyususnan Program Rencana
Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau
sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan
jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana
yang akan melakukan program-program pembangunan. Seringkali tahap ini perlu
dibantu dengan penyususnan suatu flow-chart, operation plan atau network plan.
3. Pelaksanaan rencana
Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konstruksi
dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan usahanya
berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan kegiatan-kegiatan
pemeliharaan.
4. Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana
a. Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya.
b. Apabila terdapat penyimpanan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan
tersebut dan apa penyebabnya.
c. Dilakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan.
5. Evaluasi
Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu evaluasi
atau tinjaun yang berjalan secara terus menerus, seringkali disebut sebagai concurrent
review. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana, yaitu
tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana
sebelumnya. Dari hasil hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap

21. 21
perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan
perencanaan itu sendiri.

22. 22
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Manfaat dari Perencanaan adalah Diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya
pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan
pembangunan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan
yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek pengembangan, juga
mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Memberi kesempatan untuk memilih
berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara
yang baik.
Dapat dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan dari segi pentingnya suatu
tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya .Akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan
suatu pengawasan dan evaluasi.Perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan
ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan.Dapat dicapai stabilitas ekonomi.
Didalam melakukan pembangunan, Pemerintaah memerlukan perencanaan yang
akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang
dilakukannya.Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi
peningkatan permintaan data dan indikator-indikator yang menghendaki ketersediaan data
sampai tingkat Kabupaten/ Kota.Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan
adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
B. Saran
Kritik dan saran yang membangun, kami harapkan dapat menjadi perkembangan
kelompok kami dalam menulis makalah ini.