Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.

1. Bab 3
Negara dan Konstitusi

2. NEGARA
1.Pengertian negara
Secara etimologi,kata negara berasal dari
kata staat(Belanda dan
Jerman),State(Inggris),Etat (Perancis);Kata
kata-kata tersebut berarti”meletakan
keadaan berdiri”,”menempatkan “,atau
membuat berdiri.

3. Negara adalah suatu organisasi dari
sekelompok atau beberapa kelompok
man usia yang secara bersama sama
mendiami suatu wilayah tertentu dan
mengakui adanya satu pemerintah yang
mengurus tata tertib serta keselematan
sekelompok atau beberapa kelompok
tersebut

4. - Sifat negara :
Sifat memaksa
Sifat Monopoli
Sifat mencakup semua

5. -Unsur pembentukan negara
Rakyat
Wilayah
Pemerintah yang berdaulat
Pengakuan dari negara lain

6. Asal mula terjadi negara
◦ Secara faktual
◦ - Occupatie
◦ - Cessie
◦ - Accesie
◦ - Fusi
◦ - Proklamasi
◦ - Anexatie

7. Secara teoritis:
- Teori ketuhanan
- Teori kekusaan
- Teori perjanjian masyarakat
-Teori hukum alam
Secara proses pertumbuhan
-Secara primer
- Secara sekunder

8. Tujuan dan Fungsi Negara
 Tujuan Negara
-Teori kekuasaan
-Teori Perdamaian Dunia
-Teori jaminan hak dan kebebasan

9. Fungsi Negara
- Menurut G.A Jacobsen dan M.H Lipman
- Menurut R.M Mac Iver
- Van vollenhoven
- John Locke
- Motesquieu

10. Konstitusionalisme
 Konstitusionalisme adalah suatu gagasan/paham yang
menyatakan bahwa suatu konstitusi /undang –undang
dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi
kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga
negara
 Konstitusiyg berpaham konstitusionalisme bercirikan
bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas
kekuasaan dan jaminan thd hak hak dasar warga negara

11. Konstitusi
Konstitusi berasal dari kata constituer (bhs Perancis)
yang berarti membentuk. Dimaksudkan untuk
pembentukan suatu negara
Konstitusi sebagai peraturan dasar/awal mengenai
negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan
penyelenggaraan bernegara

12. Negara Konsitusional
 Adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi/
memiliki konstitusi sebagai dasarnya bernegara
 Disamping itu konstitusi negara tsb haruslah memuat
gagasan mengenai konstitusionalisme
 Dengan demikian tidak setiap negara yang
berdasar/memiliki konstitusi dinamakan negara
konstitusional
 Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara
tersebut bersifat konstitusionalisme
 Banyak negara yang memiliki konstitusi (UUD) tetapi
belum tentu menganut konstitusionalisme

13. Konstitusi NKRI
Konstitusi yang berlaku di NKRI adalah UUD 1945
yang ditetapkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945,
diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli
1959 , dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22
Juli 1959 oleh DPR dan yang telah mengalami 4 kali
perubahan (amandemen) menurut putusan MPR
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002
Konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS
(1949-1950) dan UUDS (1950-1959)
Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum
dasar tertulis (undang-undang dasar)

14. Isi Konstitusi
 Berisi hal-hal yg mendasar, penting bagi negara
 Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti
dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundangan
dibawahnya
 Konstitusi negara umumnya berisi tentang identitas
/organisasi negara, pola kekuasaan negara, hubungan
antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga
negara, aturan tentang perubahan konstitusi
 Konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita,
dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa ybs.
 Dalam jenjang norma, konstitusi termasuk kelompok
Staatgrundgesetz atau aturan dasar/pokok negara

15. Kesepakatan dasar
mengenai UUD 1945
Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)
Mempertegas sistem presidensiil
Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif
akan dimasukan ke dalam pasal-pasal
Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

16. Perubahan UUD 1945
 Perubahan atas UUD 1945 dilakukan dengan sistem amendemen
(melampirkan naskah perubahan pada naskah asli)
 Atau dilakukan dengan cara addendum (menyisipkan ke naskah
konstitusi asli). Bagian yang diamandemen menjadi satu kesatuan dari
konstitusi. Isi dari konstitusi asli yang belum berubah masih tetap eksis
 Amandemen konstitusi berbeda dengan pembaharuan konstitusi . Yang
terakhir ini berlaku konstitusi yang sama sekali baru Konstitusi lama
atau asli ditinggalkan
 UUD 1945 terdiri dari lima naskah. 1) naskah 1945 yang ditetapkan
melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2), naskah perubahan pertama
ditetapkan 19 Oktober 1999. 3), naskah perubahan kedua ditetapkan
18 Agustus 2000. 4), naskah perubahan ketiga ditetapkan November
2001. 5), naskah perubahan ditetapkan 10 Agustus 2002.
 Kelima naskah dijadikan satu, yang masing-masing berlaku mengikat
sesuai dengan tanggal ditetapkannya

17. Apa yang perlu dilakukan WNI
 Memahami secara utuh dan lengkap mengenai konstitusi
negara, bukan memperdebatkan eksistensi konstitusi (perlu
tidaknya konstitusi)
 Bersikap dan berperilaku yang konstitusional dalam hidup
bernegara
 Menghindari perilaku in- konstitusional dalam hidup bernegara.
Perilaku in- konstitusional bisa dilakukan oleh penyelenggara
negara maupun oleh rakyat negara. Perilaku in- konstitusional
membahayakan kehidupan kontitusional dan praktek
bernegara pada umumnya
 Berfikir kritis dan konstruktif terhadap konstitusi untuk
kemajuan bangsa dan negara
 Perlu pendidikan kesadaran berkonstitusi, sehingga konstitusi
benar-benar berjalan dan ditaati