Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden yang tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Prinsip-prinsip sistem ini diatur dalam UUD 1945.

1. Sistem Pemerintahan
Indonesia

2. Kelompok
1. Atiya Khairunisa
2. Dhimas Setyanik
3. Diaz Kurnia Wiyandari
4. Hairunnisa

3. Pengeqtian Sistem
Pemeqintahan
Sistem Pemerintahan adalah susunan yang
teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi
berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara
lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam
menyelenggarakan pemerintahan suatu negara.

4. Bentuk Negara
Bentuk negaqa adalah
pengelompokan negaqa
beqdasaqkan kqiteqia
distqibusi kekuasaan
antaq beqbagai
tingkat pemeqintahan
dalam suatu negaqa.
Kategorinya adalah:
1. Negara Kesatuan
2. Negara Federal/ Serikat

5. Bentuk Pemerintah
Ada dua teori:
1. Klasik ( Aristoteles, Plato, Polybius)
2. Modern ( Leon Duguit, J. Gellineck)
Aristoteles ( Monarkhi,Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi,Politea, Demokrasi)
Plato (Aristokrasi, Timokrasi, Oligarkhi, Demokrasi, Tirani)
Polybius ( Monarkhi,Tirani, Aristokrasi, Oligarkhi,Demokrasi, Okhloras)i
Modern :Leon Duguit : Kriteria: Cara Penetapan
Jelineck
: Kemauan Negara
Republik : Absolut, Konstitusional, Parlementer
Monarkhi: Absolut, Konstitusional, Parlementer

6. Bentuk Pemeqintahan
Adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan
tertinggi dalam sebuah negara.
Kriterianya:
1) Monarki
2) Aristokrasi
3) Demokrasi

7. Bentuk Negara Indonesia
Ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945:
1) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV
2) Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945
3) Pasal 25A UUD 1945
7

8. Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945
SISTEM
PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
Struktur Ketatanegaraan
Kelebihan dan Kelemahan
Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku
di Indonesia dengan negara lain
Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan
negara RI dengan negara lain

9. Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensial.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang
merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh
presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan
pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan
Komisi Yudisial.

10. SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA
1. UUD 1945 tidak menyebut secara tersurat
(eksplisit) mengenai Sistem Pemerintahan
sebagaimana Klasifikasi Ilmu terkait.
2. Untuk menyimpulkan Sistem Pemeintahan
Indonesia, perlu melihat ciri-ciri sistem
pemerintahan yang banyak dianut
(Presidensiil dan Parlementer ). Ciri-ciri itu
kemudian dikaji mana yang dominan dalam
UUD 1945.
10

11. Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I.
menganut sistem distribution of power.
Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 :
1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan
itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu
yang tidak boleh saling campur tangan.
2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian
saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan
oleh 3 organ saja.
3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan
MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.

12. SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA
Pada masa berlakunya
UUD 1945 yang berlaku
sejak 18 Agustus 1945
sampai 27 Desember
1949.
kelembagaan
pemerintahannya adalah:
1. Legislatif
2. Eksekutif
3. Konsultatif
4. Eksakatif
5. yudikatif
Konstitusi RIS kekuasaan
terbagi atas 6 lembaga:
1. Presiden
2. Menteri
3. Senad
4. DPR
5. MA
6. DPK

14. Pelaksanaan
Sistem
Pemeqintahan
• UUD 1945
• KONSTITUSI RIS
• UUDS 1950
Undang undang yang sementara dimana pada
saat ini keadaan negara semakin kacau tak
terkendali.

15. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan dalam UUD UUD
1945.
 Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (Pasal 4
ayat 1)
 Menteri-menteri sebagai Pembantu Presiden
(Pasal 17)
 Kekuasaan pembentuk UU ada di tangan DPR
dengan persetujuan Presiden (Pasal 20 ayat 1
dan 2)
 Kedudukan Presiden sebagai Kepala
Pemerintahan tidak tergantung Parlemen (Pasal
6A ayat 1-5)
15

16. Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Sebelum Amandemen UUD 1945
JIWA DAN PANDANGAN
HIDUP BANGSA PANCASILA
PEMBUKAAN UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
MA
BPK
DPR
PRESIDEN
DPA

17. Setelah Amandemen UUD 1945
UNDANG-UNDANG
DASAR 1945
MPR
BPK
PRESIDEN
DPD DPR
WAPRES
Legislatif
Eksekutif
KEHAKIMAN
MK
MA
KY
Yudikatif

18. DPR, MPR, DPD

19. Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan
Setelah Amandemen UUD 1945
Masa Orde Baru
(Sebelum amandemen UUD 1945)
Masa Reformasi
(Setelah Amandemen UUD 1945)
Indonesia adalah negara hukum
(rechtssaat)
Negara Indonesia adalah negara
Hukum.
Sistem Konstitusional
Sistem Konstitusional
Kekuasaan negara tertinggi di tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Kekuasaan negara tertinggi di Tangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden ialah penyelenggara peme-rintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden ialah penyelenggara pemerintah
Negara yang tertinggi menurut UUD.
Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden,
menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab
kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat.
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak
terbatas.

20. SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL
Merupakan sistem pemerintahan di
mana kepala pemerintahan dipegang
oleh Presiden dan pemerintah tidak
bertanggung jawab kepada Parlemen
(Legislatif).
1.
2.
3.
4.
Menteri
bertanggung
jawab kepada
Presiden karena
Presiden
berkedudukan
sebagai kepala
negara sekaligus
kepala
pemerintahan.
CIRI-CIRI:
Pemerintahan Presidensial didasarkan
pada prinsip pemisahan kekuasaan.
Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan
untuk menyatu dengan legislatif
Kabinet bertanggung jawab kepada
Presiden.
Eksekutif dipilih melalui pemilu.

21. CIRI-CIRI:
Sistem pemerintahan
parlementer
 Pemerintahan Parlemen
didasarkan pada prinsip pembagian
kekuasaan.
 Adanya tanggung jawab yang
saling menguntungkan antara
legislatif dengan eksekutif, dan atar
presiden dan kabinet.
 Eksekutif dipilih oleh kepala
pemerintahan dengan persetujuan
legislatif.
Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah
(eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam
sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan
yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana
menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

22. Kesimpulan
:
Berdasarkan
prinsip-prinsip
Sistem
Pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 1, 17,
20 ayat 1, dan 2, serta pasal 6A ayat 1-5 adalah merupakan
Ciri-ciri Sistem Presidensiil. Dengan demikian Sistem
Pemerintahan Indonesia adalah PRESIDENSIIL.
Catatan :
Ciri Presidensiil semakin tegas dengan Amandemen
UUD 1945. Sebelum amandemen masih memuat ciri-ciri
Parlementer (Presiden dipilih dan bertanggungjawab kepada
MPR).
22

23. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksa-naan Sistem
Pemerintahan R.I.
Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli
terhadap penyelenggaraan negara :
1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi
pada kesejahteraan rakyat
2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang
dijalankan pemerintah
3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat
konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang
berorientasi pada rakyat banyak
4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program
pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional
5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang
baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan
kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi
“agent of changes”.