2. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah
pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi
wewenang untuk itu dan diucapkan didalam persidangan yang
terbuka unutk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan
pasal 2 (1) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo pasal 47
Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan
kehakiman dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perkara
yang diterima dipengadilan adalah termasuk perkara voluntair.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 60 Undang-undang nomor
7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan ada dua
produk pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan.

3. Putusan dapat dibagi dua, yaitu:
1.
Putusan Sela
Menurut Ridwan Syahrani, putusan sela adalah
putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang
diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
Dalam hukum acara perdata dipengadilan
agama dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:
a. Putusan preparatoir
b. Putusan interlacutoir
c. Putusan incidenteel
d. Putusan provisionil

4. 2. Putusan Akhir
Menurut Abdul Manan, putusan akhir adalah
kesimpulan akhir yang diambil oleh Majlis Hakim
yang diberi wewenang untuk itu dalam
menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang
untuk umum. Putusan akhir jika dilihat dari segi
sifat amarnya Subekti membaginya dalam tiga
macam. Yaitu:
a. Putusan condemnatoir
b. Declaratoir
c. konstitutif

5. a.
b.
c.
Putusan bebas (vrijspraak), apabila pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan (psl 191/1).
Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag
van
recht
vervolging),
apabila
pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu
tidak merupakan suatu tindak pidana.
Putusan
pemidanaan,
apabila
pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka
pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1).

6. d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi
hukum yaitu apabila surat dakwaan tdk
memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl
143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan
putusan yang menyatakan dakwaan batal demi
hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa
atau PH dlm eksepsi maupun atas wewenang
hakim krn jabatannya.
e. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat
diterima yaitu apabila surat dakwaan
mengandung cacat formal atau mengandung
kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang
yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk
surat dakwaan yang diajukan penuntut umum
salah atau keliru.

7. Putusan gugur
adalah
putusan
yang
menyatakan
bahwa
gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon
tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan
tergugat hadir dan mohon putusan
2. Putusan verstek
adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,
sedang penggugat hadir dan mohon putusan
3. Putusan contradiktoir
adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon
tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi,
sedang penggugat hadir dan mohon putusan
1.

8. 1.
2.
Kekuatan Mengikat
Putusan yang dijatuhkan pengadilan
semestinya diterima oleh pihak-pihak yang
berperkara dengan tidsk melakukan tindakan
yang bertentangan dengan putusan
pengadilan agama.
Kekuatan Pembuktian
Putusan pengadilan agama dikategorikan
kepada akta otentik yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang mengikat dan
sempurna.

9. 3. Kekuatan Eksekutorial
Putusan pengadilan agama mempunyai
kekuatan eksekutorial, maksudnya adalah
mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan
secara paksa terhadap pihak yang tidak
melaksanakan putusan tersebut secara suka
rela.