1. UU KESEHATAN
DAN
PEKERJAAN
KEFARMASIAN

2. TUGAS POKOK
FARMASIS
UU
KESEHATAN
PP 51 /
PP LAIN
UU
PSIKOTROPIKA
UU
NARKOTIKA
PERDA
PERMENKESFARMASIS FARMASIS

3. UU KESEHATAN DAN
PERMASALAHANNYA
Sejarah UU No 36/2009
o PP 51 disyahkan 1 september 2009
o UUK No.36 Disyahkan tanggal 13 Oktober 2009
o Menggantikan UU Kesehatan No 23/1992 (yg tidak efektif?)
o Inisiator RUU : dari DPR RI Komisi Kesehatan (IX) Periode
1999-2004 dilanjutkan periode 2004-2009
o Waktu penyusunan : 6 tahun
• 2003 : penyusunan RUU
• Akhir 2006 : Penyampaian konsep RUU dari DPR kepada
Presiden dan sebaliknya
• 2007-2009 : Pembahasan RUU oleh Pansus, Panja, Timsus
• 14 September 2009 : Disyahkan oleh DPR RI melalui rapat
paripurna
3

4. Kelengkapan UU No 36/2009
Masih perlu :
• 32 Peraturan Pemerintah
• 2 Peraturan Presiden
• 22 Peraturan atau Keputusan
Kementerian Kesehatan
• Perda (kawasan tanpa rokok di wilayah)
4

5. Pemberlakuan
UU Kesehatan
• Sejak tanggal ditetapkan 13 Oktober 2009
• PP, Perpres, Kepmenkes/Permenkes, Perda paling
lambat ditetapkan 1 tahun sejak tanggal
pengundangan (pasal 202 ) – 13 Oktober 2010
• Semua peraturan pelaksanaan UU Kesehatan lama (No
23/1992) masih tetap berlaku jika tidak
bertentangan dengan UU Kesehatan yang baru
(36/2009)
• UU Kesehatan lama (23/1992) dinyatakan tidak
berlaku
5

6. KESEHATAN
• Menurut UUK 36/2009 adalah
keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang
memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan
ekonomis

7. Sediaan Farmasi Menurut
UU Kesehatan
Sediaan Farmasi
• Menurut UUK No.36/2009 adalah Obat, bahan Obat,
obat tradisional dan kosmetika
• Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan
atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,
dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki
fungsi tubuh
7

8. Sediaan Farmasi Menurut
UU Kesehatan
• Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka
penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,
peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia
• Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang
berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan
sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang
secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan
dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di
masyarakat
8

9. UU Kesehatan
• Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu,
terintegrasi dn berkesinambungan untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk
pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan
penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau
masyarakat
• Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih
mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan
9

10. UU Kesehatan
• Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan
pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit
• Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit, pengendalian penyakit, atau pengedalian kecacatan
agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin
10

11. UU Kesehatan
• Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita
ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai
anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan
masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya
• Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau
perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada
pengalaman dan ketrampilan turun temurun secara empiris
yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai
dengan norma yang berlaku dimasyarakat
11

12. Hak dan Kewajiban (pasal 4-13)
• Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang
kesehatan
• Mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan
kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
• Secara mandiri dan bertanggung jawab
menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang
diperlukan bagi dirinya

13. lanjutan
• Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi
pencapaian derajad kesehatan
• Berhak mendapatkan informasi dan edukasi
tentang kesehatan
• Informasi tentang data kesehatan dirinya
termasuk tindakan dan pengobatan yang telah
maupun yang akan diterimanya

14. lanjutan
• Berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan
meningkatkan derajat kesehatan
• Menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh
lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial
• Berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan,
mempertahankan dan memajukan kesehatan
• Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang
lain yang menjadi tanggung jawabnya
• Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial

15. Penyelenggaraan
Kesehatan (Pasal 23)
• Tenaga kesehatan berwenang untuk
menyelenggarakan pelayanan
kesehatan
• Kewenangan dilakukan sesuai dengan
bidang keahlian yang dimiliki
• Dilarang mengutamakan kepentingan
yang bernilai materi

16. Penyelenggaraan
Kesehatan (Pasal 24)
• Tenaga kesehatan harus memenuhi
ketentuan kode etik, standar profesi, hak
pengguna pelayanan kesehatan, standar
pelayanan dan SOP
• Kode etik dan standar profesi diatur oleh
organisasi profesi
• Ketentuan hak pengguna pelayanan
kesehatan, standar pelayanan dan SOP
diatur dengan peraturan menteri

17. Upaya Kesehatan (pasal 48)
a. Pelayanan kesehatan
b. Pelayanan kesehatan tradisional
c. Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
d. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
e. Kesehatan reproduksi
f. keluarga berencana
g. Kesehatan sekolah
h. Kesehatan olah raga
i. Pelayanan kesehatan pada bencana

18. Lanjutan Upaya Kesehatan (pasal 48)
j. Pelayanan darah
k. Kesehatan gigi dan mulut
l. Penanggulangan gangguan penglihatan dan
pendengaran
m. Kesehatan matra
n. Pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan
alat kesehatan
o. Pengamanan makanan dan minuman
p. Pengamanan zat adiktif; dan/atau
q. Bedah mayat

19. Perlindungan Pasien
Pasal 56
1) Hak untuk menerima atau menolak tindakan pertolongan
setelah menerima dan memahami informasi tindakan
2) Hak menerima dan menolak tidak berlaku pada :
a. Penyakit yang cepat menyebar ke masyarakat
b. Keadaan tidak sadarkan diri
c. Gangguan mental berat
Pasal 57
Hak rahasia kondisi kesehatan pribadi

20. PP No.51 tahun 2009
tentang
Pekerjaan Kefarmasian

21. Ketentuan Umum
1) Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk
pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau
penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas
dasar resep dokter, pelayanan informasi obat, serta
pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional
2) Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung
dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan
dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil
yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien

22. 3) Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus
sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah
jabatan apoteker
4) Tenaga teknis kefarmasian meliputi Sarjana Farmasi,
Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Asisten
Apoteker
5) Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) adalah
bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada
apoteker yang telah diregistrasi
6) Surat Tanda Registrasi Tenaga teknis Kefarmasian
(STRTTK) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh
Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang
telah diregistrasi

23. 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) adalah surat izin
yang diberikan kepada apoteker untuk dapat
melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek
atau Instalasi farmasi Rumah Sakit
8) Surat Izin Kerja (SIK) adalah surat izin yang
diberikan kepada Apoteker dan Tenaga Teknis
Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan
kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas
distribusi atau penyaluran

24. Tujuan Pengaturan
Pekerjaan Kefarmasian
a. Memberikan perlindungan kepada pasien
dan masyarakat
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu
penyelenggaraan Pekerjaan kefarmasian
c. Memberikan kepastian hukum bagi pasien,
masyarakat dan tenaga kefarmasian

25. Penanggung Jawab
a. Pengadaan sediaan farmasi, dilakukan tenaga
kefarmasian
b. Produksi sediaan farmasi
penanggung jawab adalah apoteker, dapat
dibantu Aping dan/atau tenaga teknis
kefarmasian
c. Distribusi atau penyaluran sediaan farmasi
penanggung jawab adalah apoteker, dapat
dibantu Aping dan/atau tenaga teknis
kefarmasian

26. Penanggung Jawab
d. Fasilitas pelayanan kefarmasian, penanggung
jawab Apoteker dapat dibantu Aping dan/atau
Tenaga teknis kefarmasian
e. Fasilitas pelayanan kefarmasian
• Apotek
• IFRS
• Puskesmas
• Klinik
• Toko obat
• Praktek bersama

27. Pasal 21- 24
• Apoteker harus menerapkan standar pelayanan
kefarmasian
• Pelayanan dan penyerahan obat berdasar resep
dilaksanakan oleh apoteker
• Di daerah terpencil jika tidak ada apoteker, peracikan dan
penyerahan dapat dilakukan oleh tenaga teknis
kefarmasian
• Aping harus memiliki SIPA
• Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan
obat generik atau merek dagang lain atas persetujuan
dokter dan/atau pasien

28. Pasal 37
• Apoteker harus memiliki SKA
• Apoteker yang baru lulus, langsung
memperoleh SKA setelah registrasi
• SKA berlaku selama 5 tahun

29. Syarat STRA
• Ijazah apoteker
• Memiliki SKA
• Memiliki surat lafal sumpah
• Keterangan sehat fisik dan mental dari dokter
• Pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan
etika profesi
STRA dikeluarkan oleh menteri melalui KFN