2. SK Menkes no. 128 tahun 2004 tentang Kebijakan
Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
kepala puskesmas dipersyaratkan harus seorang
sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum
pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat
dan menempati eselon III B
3. Organisasi dan Tatalaksana
Puskesmas
upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak
hanya dalam hal pengobatan (kuratif) tetapi juga
meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif
Kompleksnya upaya pelayanan kesehatan yang
ada di Puskesmas menuntut adanya sebuah
sistem manajemen Puskesmas yang baik meliputi
perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan
pengawasan, pengendalian dan penilaian
manajemen merupakan sebuah ilmu dan seni
4. Kompetensi Sarjana Kesehatan
Masyarakat (SKM)
Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) baik strata
satu maupun strata dua adalah salah satu tenaga
di bidang kesehatan yang memiliki ilmu
manajemen yang berkaitan dengan kesehatan
masyarakat
kompetensi sarjana kesehatan masyarakat
khususnya jurusan administrasi kebijakan
kesehatan, dalam kaitannya dengan manajemen
puskesmas sudah memadai
Kompetensi dokter dan dokter gigi sebagai
kepala Puskesmas merupakan sebuah over
qualified competence. Karena untuk menjadi
seorang administrator tidak perlu belajar anatomi,
biokimia dan ilmu bedah. Keterampilan dokter
5. SKM dan non SKM
Sebuah penelitian telah dilakukan di Kabupaten
Grobogan, Jawa Tengah tentang perbedaan
fungsi manajemen antara Puskesmas yang
dikepalai oleh SKM dan non SKM
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan fungsi perencanaan, fungsi
koordinasi, fungsi penggerakan, fungsi evaluasi,
serta angka cakupan program kesehatan pada
Puskesmas yang dikepalai oleh SKM dan Non
SKM
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan fungsi manajemen antara Puskesmas
yang dikepalai oleh SKM dan Non SKM pada
6. SKM dan non SKM
Dari perbandingan kurikulum pendidikan antara SKM
dan dokter, terlihat seorang sarjana kesehatan
masyarakat lebih memiliki keahlian yang diharapkan
untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang
pemimpin Puskesmas
Namun, keberhasilan kepemimpinan Puskesmas oleh
seorang sarjana kesehatan masyarakat berpulang
kembali kepada kecerdasan orang tersebut untuk
mengaplikasikan ilmunya di Puskesmas
Faktor pengalaman lapangan yang selama ini banyak
diperdebatkan memang lebih menguntungkan dokter
dan dokter gigi. Kementerian Kesehatan mewajibkan
dokter yang baru lulus melaksanakan praktik selama
satu tahun di Puskesmas dan rumah sakit
7. Masih Wacana Efisiensi Dokter
Bukan Wacana Kompetensi SKM
terkesan masih mengganggap SKM sebagai warga
kelas dua setelah dokter dalam menjadi kepala
Puskesmas
Alasan yang utama masih mengakar pada dokter,
belum pada market trust terhadap kemampuan SKM
menjalankan manajerial kesehatan
SKM masih dianggap terlalu generalis karena studi
administrasi kesehatan hanya satu bagian kecil dari
pelajaran mereka
Kemapuan manajemen SKM juga selalu ditantang
oleh kenyataan rumitnya masalah pelayanan
kesehatan yang pada dasarnya dikuasai oleh dokter
dan perawatadministrator bisa saja membawahi
orang yang lebih tinggi tingkat pendidikannya, tetapi
bisa ada semacam hambatan psikologis untuk
8. Solusi yang Ditawarkan
Harus ada kejelasan tentang prospek jenjang karir sarjana
kesehatan masyarakat
Bila memang SKM diniati untuk bisa mengisi jabatan top
management Puskesmas atau rumah sakit, maka mahasiswa
kesehatan masyarakat dengan kualifikasi dan kompetensi
macam apa yang berhak menduduki jabatan tersebut
SKM harus dibekali secara detail baik teori maupun praktek
tentang total quality management of primary care sebagai ciri
khas spesifik SKM dengan dokter
jenjang keprofesian SKM agar tidak dianggap sebagai bidang
ilmu yang generalis
Untuk menghindari penganakemasan salah satu profesi dalam
menduduki jabatan kepala Puskesmas, akan lebih adil jika
rekrutmen kepala Puskesmas dilakukan melalui open
recruitment
Yang paling utama adalah berikan kesempatan kepada