1. 1
KATA PENGANTAR
Kebaikan Tuhan Yang Maha agung telah memberikan pencerahan pikiran
kepada penulis sehingga penulis dapat segera menyelesaikan makalah ini. Oleh
sebab itu, tiada kata yang pantas selain ucapan syukur tak terhingga karena penulis
dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Pentingnya Hukum Bisnis bagi Para
Pengusaha”. Makalah ini ditujukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro.
Dalam penulisan makalah ini, banyak pihak yang telah membantu hingga
makalah ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada
Bapak Drs. Muh. Abdullah, MA, selaku Dosen mata kuliah Bahasa Indonesia
Universitas Diponegoro, serta teman-teman yang telah mendukung penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna.
Karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di
masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana
yang membangun.
Semoga makalah sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun
bagi para pembaca.
Semarang, Juni 2013
Penulis
(Dibuat oleh Oktiana Rustami, NIM: 12030112140319, Mahasiswa UNDIP)

2. 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1. Latar Belakang Masalah ............................................................. 1
1.2. Rumusan Masalah....................................................................... 2
1.3. Tujuan Penulisan ........................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................ 3
2.1. Pengertian hukum dan bisnis………........................................... 3
2.2. Aturan-aturan hokum itu dibutuhkan dalam bisnis...................... 3
2.3. Fungsi hukum bisnis ................................................................... 5
2.4. Ruang lingkup hukum bisnis........................................................ 5
2.5. Sumber hukum bisnis................................................................... 6
2.6. Bagaimana cara agar pelaku bisnis sesuai ketentuan hukum bisnis.............
7
2.7. Pentingnya pemahaman bidang hukum...................................... 8
BAB III PENUTUP .................................................................................. 9
3.1. Kesimpulan ................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 10

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar BelakangMasalah
Dewasa ini dengan semakin pesatnya perkembangan setiap bidang kehidupan, termasuk
bisnis yang kini tak hanya barang namun juga jasa, diperlukan suatu kebutuhan untuk sadar
hukum dan “melek” hukum. Suatu negara yang digambarkan dalam Diagram Pareto pada
awalnya dibuat atas fenomena unik bahwa menurut penelitian tersebut 80% pendapatan negara
ditentukan oleh 20% penduduknya, ini menunjukan bahwa bisnis termasuk sebagai penopang
perekonomian dan pembangunan di suatu negara.
MenurutSaleh (1990), “Hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan
bagaimana kesejehateraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana
keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan rakyat banyak”.
Sebagai pelaku bisnis tentu tidak akan terlepas dari hukum, khususnya hukum bisnis.
Hukum bisnis bertujuan untuk memberikan kepada para pelaku bisnis berupa keadilan,
kepastian hukum, dan ketertiban dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka.Dengan demikian,
hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib,
danaman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis
tersebut.
Hukumsebagaisalahalatpengawasan (social control)yang
efektifuntukmengendalikanpraktekbisnis yang
tidaksehat.Sebabhukummenetapkansecarategasapa yang
harusdilakukanatautidakbolehdilakukan, sertabentuknya yang tertulismemberi rasa
amanbagiparapelakubisnis,
karenaapabilaterjadipelanggaransanksinyajelasdanterdapatbuktinyata.
Kegiatan bisnis yang terkadang kompleks menjadi alasan perlunya hukum sebagai “atap”nya,
bisnis tentu melibatkan dua pihak atau lebih, payung hukum lah yang menjamin agar mereka
masing-masing pihak menunaikan seluruh kewajiban dan atau mendapatkan seluruh haknya.
1.2 Rumusan Masalah

4. 4
1.2.1 Mengapa aturan-aturan hukum dibutuhkan dalam bisnis?
1.2.2 Apa fungsi dari hukum bisnis?
1.2.3 Ruang lingkup apa saja yang termasuk ke dalam hukum bisnis?
1.2.4 Darimanakah sumber atau acuan hukum bisnis?
1.2.5 Bagaimana caranya agar para pelaku bisnis dapat menjalankan bisnis sesuai
dengan ketentuanhukum bisnis?
1.2.6 Mengapa pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha?
1.3 TujuandanManfaatPenelitian

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menetukan tingkah laku manusia
dalam masyarakat. Meliputi aturan tertulis dan tidak tertulis yang berlaku dalam
penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Van
Vollenhoven (Het adatrecht van Nederlandsche Indie), Hukum adalah suatu gejala dalam
pergaulan hidup yang bergejolak terus menerus dalam keadaan bentur membentur tanpa henti-
hentinya dengan gejala lainnya.
Norma hukum masih diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat meskipun ada norma-
norma atau kaidah-kaidah lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.
Norma hukum masih diperlukan karena dari ketiga norma tersebut tidak mampu memberikan
secara langsung rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat.Dalam hukum dikenal dengan
istilah berlaku secara unifikasi (berlaku bagi seluruh golongan). Norma semacam ini dapat
berlaku secara menyeluruh dikarenakan dalam pembuatan norma itu jelas, atau dengan kata
lain ada azas legalitas dalam hukum.
Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara
teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa
maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan. (R.B. Simatupang). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis
adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutindilakukan, karena
dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi;Bisnis merupakan
aktivitas dalam perdagangan;Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan/laba
Ada 3 bidang usaha bisnis:
1. Perdagangan
2. Industri
3. Jasa

6. 6
Aturan-aturan hukum itu dibutuhkan dalam bisnis karena :
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih
daripada sekadar janji serta iktikad baik saja.
2. Adanya kebutuhan untuk menciptkan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya
salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya. Disinilah peran
hukum bisnis tersebut.
Dengan kata lain hukum binis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk enforcement-
nya) yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau
keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan
menempatkan uang dari para entrepreneunr dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan
motif (dari entrepreneur tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan. (Munir Fuady,
2005 : 2).
Dapat dikatakan bahwa hukum bisnis penting atau perlu diketahui atau dipelajari oleh pelaku
ekonomi atau bisnis karena setiap aktivitas/kegiatan bisnis selalu diatur oleh hukum. Untuk itu
para pelaku bisnis atau ekonomi perlu mengetahui atau mempelajarinya agar bisnisnya bisa
berjalan dengan lancar sehingga tidak melanggar hukum atau melakukan bisnis yang illegal
yang menyebabkan kerugian baik pelaku bisnis itu sendiri (produsen) maupun masyarakat
(konsumen).
Etika Bisnis
Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen Jouurnal (1988),
memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku Etika bisnis, yaitu :
Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh
karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti langkah-langkah yang
dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak
membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki
hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus
dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang
lain.

7. 7
Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan
bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara
perseorangan ataupun secara kelompok.
Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk
suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai
kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang
kokoh.
Fungsi Hukum Bisnis
1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,
2. Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis,
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat
dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).
Ruang Lingkup Hukum Bisnis
Secara garis besar yang merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, antara lain sebagai
berikut :
1. Kontrak bisnis
2. Bentuk-bentuk badan usaha (PT, CV, Firma)
3. Perusahaan go publik dan pasar modal
4. Jual beli perusahaan
5. Penanaman modal/investasi (PAM/PMDN)
6. Kepailitan dan likuidasi
7. Merger, konsolidasi dan akuisisi
8. Perkreditan dan pembiayaan
9. Jaminan hutang
10. Surat-surat berharga
11. Ketenagakerjaan/perburuhan
12. Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Paten (UU No. 14 tahun 2001, Hak
Merek UU No. 15 tahun 2001, Hak Cipta (UU No. 1 19 tahun 2002),
Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 tahun 2000), Rahasia

8. 8
Dagang (UU No. 30 tahun 2000 ), Desain Industri, (UU No. 31 tahun
2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 tahun 2000).
13. Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
14. Perlindungan konsumen (UU No.8/1999)
15. Keagenan dan distribusi
16. Asuransi (UU No. 2/1992)
17. Perpajakan
18. Penyelesaian sengketa bisnis
19. Bisnis internasional
20. Hukum pengangkutan (dart, laut, udara)
21. Alih Teknologi – perlu perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi
pemilik teknologi maupun pengguna teknologi seperti mengenai bentuk
dan cara pengalihan teknologi asing ke dalam negeri.
22. Hukum perindustrian/industri pengolahan.
23. Hukum Kegiatan perusahan multinasional (ekspor – inport)
24. Hukum Kegiatan Pertambangan
25. Hukum Perbankan (UU No. 10/1998) dan surat-surat berharga
26. Hukum Real estate/perumahan/banguna
27. Hukum Perjanjianinternasional/perdagangan internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15 tahun 2002)
Sumber Hukum Bisnis
Yang dimaksud dengan sumber hukum bisnis disini adalah dimana kita bisa
menemukan sumber hukum bisnis itu. Yang mana nantinya sumber hukum
tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam
menjalankan bisnis tersebut. Sumber hukum bisnis yang utama/pokok (1338 ayat
1 KUHPerdata) adalah :
Asas kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama,
dimana masing-masing pihak terikat untuk tunduk kepada kontrak yang
telah disepakati. (kontrak yg dibuat diberlakukan sama dgn UU).

9. 9
Asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan
menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati.
Secara umum sumber hukum bisnis (sumber hukum perundangan) tersebut ada :
1. Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Hukum Dagang (KUHDagang)
3. Hukum Publik (pidana Ekonomi/KUHPidana)
4. Peraturan Perundang-undangan diluar KUHPerdata, KUHPidana,
KUHDagang
Atau menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah
 Perundang undangan;
 Perjanjian;
 Traktat;
 Jurisprudensi;
 Kebiasaan;
 Pendapat sarjana hukum (doktrin)
Bagaimana caranya agar para pelaku bisnis dapat menjalankan bisnis sesuai
dengan ketentuan hukum bisnis?
Langkah-langkah yang dapat Anda tempuh untuk memiliki bisnis yang taat
hukum, sebagaiberikut:
1. Mengetahui secara pasti dan memahami peraturan-peraturan yang
mengatur bidang bisnis yang Anda geluti.
2. Itikad baik, tekad, dan tanggung jawab akan menuntun Anda menjadi
pribadi yang memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum dan menghindari
pelanggaran terhadap hukum. Itikad baik, tekad, dan tanggung jawab akan
memagari Anda untuk tidak melakukan, misalnya manipulasi pajak,
memproduksi barang-barang yang tidak aman dikonsumsi, atau
mencurangi rekanan bisnis Anda.
3. Jika Anda melakukan kegiatan bisnis dalam sebuah wadah badan usaha,
yang melibatkan sejumlah tenaga kerja atau karyawan, maka Anda wajib

10. 10
melakukan sosialisasi atau memberikan pelatihan kepada karyawan Anda
tentang hukum yang terkait dengan bidang usaha Anda dan kewajiban
semua orang di perusahaan Anda untuk menaatinya. Ketaatan Anda
terhadap hukum bisnis akan menjadi sia-sia jika orang-orang di
perusahaan Anda justru melakukan pelanggaran. Hal ini karena
bagaimanapun, pelanggaran hukum yang dilakukan karyawan Anda pasti
akan menyeret nama Anda dan perusahaan Anda.
4. Meningkatkan sistem pengawasan di perusahaan Anda sehingga ketika ada
indikasi praktik pelanggaran hukum bisnis, dapat ditangani sesegera
mungkin, sebelum masalahnya berkembang menjadi besar.
5. Meminta bantuan hukum kepada ahlinya, misalnya pengacara atau notaris,
untuk menangani permasalahan hukum bisnis ketika Anda hendak
membangun sebuah bisnis dan masa sesudahnya (ketika Anda telah
menjalankan kegiatan bisnis).
6. Menetapkan standar yang tinggi ketika memilih rekanan kerja. Pilihlah
rekanan kerja yang kinerjanya baik dan ketaatannya pada hukum bisnis
telah teruji. Hal ini dapat menjadi langkah pencegahan Anda terseret
tindakan pelanggaran hukum yang mungkn dilakukan oleh rekanan bisnis
Anda. Juga langkah pencegahan timbulnya perselisihan akibat rekanan
kerja Anda tidak menaati hukum
Mengapa pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha?
Pemahamanbidanghukumpentingbagiseorangpengusaha (enterpreneur),
antaralain :
Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan
usahanya atau kegiatan bisnis. Seperti adanya Izin usaha :
1. Akte pendirian perusahaan dari notaris setempat PT/CV atau berbentuk
badan hukum lainnya.
2. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
3. Surat tanda daftar perusahaan
4. Surat izin tempat usaha dari pemda setempat

11. 1
1
5. Surat tanda rekanan dari pemda setempat
6. SIUP setempat
7. Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Penerangan
Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau
undang-undang yang bersangkutan.
Hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebagai subyek hukum dan obyek
hukumnya.
Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang
bersangkutan.
Misal, sebuah bisnis tidak memiliki surat izin tempat usaha maka besar
kemungkinan tersangkut hukum, seperti: pembongkaran tempat usaha,
denda atau pun sanksi lainnya.
Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha
dan pihak-pihak lain yang terkait.
Dengan keberadaan hukum maka bisnis yang melibatkan dua atau
beberapa pihak di dalamnya, hanya dijalankan berdasarkan itikad baik atau
kesepakatan lisan,tentu tidak ada yang menjamin. Sehingga hukum dapat
menjamin bahwa masing-masing pihak akan menunaikan seluruh
kewajibannya, atau sebaliknya mendapatkan seluruh haknya. Hukum
bisnis juga diperlukan ketika terjadi perselisihan atau konflik di ranah
bisnis. Tanpa hukum bisnis, bukan tidak mungkin perselisihan yang
berkaitan dengan aktivitas bisnis diselesaikan menggunakan “hukum
rimba” atau melalui jalan kekerasan.
KESIMPULAN
Hukum tentu sangat penting untuk bisnis, seluruh subjek dan objek bisnis
tak akan terlepas dari hukum. Hukum menjamin agar kegiatan bisnis dapat
berjalan dengan aman,tertib dan terlindungi oleh kepastian hukum. Sesuai dengan
fungsinya, bahwa Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis,

12. 12
Untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, Agar terwujud
watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan
dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum).
Hukum pun menjamin bahwa hak dan kewajiban semua pihak
terpenuhi,baik itu produsen maupun konsumennya, sehingga tidak ada satu pihak
pun yang merasa dirugikan jika terjadinya wanprestasi. Hak-hak konsumen untuk
merasa aman terhadap suatu produk pun terjamin.Agar bisnisnya bisa berjalan
dengan lancar pelaku bisnis tentu berhubungan erat dengan hukum sehingga tidak
ada kata melanggar hukum atau melakukan bisnis yang illegal yang menyebabkan
kerugian baik pelaku bisnis itu sendiri (produsen) maupun masyarakat
(konsumen).
Oleh karena itu, dengan menaati hukum bisnis akan menghindarkan para pelaku
bisnis dari berbagai persoalan, sekaligus membuat kegiatan bisnis menjadi aman
dan terlindungi. Jadi, tidak ada alasan bagi para pelaku bisnis untuk tidak
melakukannya.

13. 1
3
DAFTAR PUSTAKA
Hj. Suarny Amran, S. M. (t.thn.). Etika dan Hukum Bisnis. Dipetik Juni 23, 2013, dari
slideshare: http://www.slideshare.net/085289742051/etika-
danhukumdalambisnis
Investasionline.com. (T.thn.). Gambaran Mengenai Bahasa Hukum Kontrak Bisnis.
Dipetik Juni 24, 2013, dari InvestasiOnline.com:
www.investasionline.net/gambaran-mengenai-bahasa-hukum-kontrak-bisnis-
144.html
Irwanto, B. (2012, 02 02). Membangun Bisnis yang Kukuh dengan Menaati Hukum Bisnis .
Dipetik Juni 24, 2013, dari bambangirwanto.com:
http://www.bambangirwanto.com/membangun-bisnis-yang-kukuh-dengan-
menaati-hukum-bisnis/
Pitaloka, D. A. (2011, 02 26). Aspek Hukum dan Etika Dalam Bisnis. Dipetik Juni25, 2013,
dari DEWI AYU PITALOKA:
http://dewiayupitaloka.wordpress.com/2011/02/26/aspek-hukum-dan-etika-
dalam-bisnis/
Tiar Ramon, S. M. (t.thn.). Hukum Bisnis. Dipetik Juni 25, 2013, dari Tiar Ramon, SH. MH:
http://tiarramon.wordpress.com/category/bahan-kuliah/hukum-bisnis/