1. Good Governonce & UUDS, RIS,UUD
1945
Nama :Pedro Jati Wicaksono
NIM: 44212010158
Program Studi: Public Relations

2. Good Governace
Good Governace
• Good governance adalah istilah tak tentu
digunakan dalam literatur pembangunan
internasional untuk menggambarkan bagaimana
institusi publik melakukan urusan publik dan
mengelola sumber daya publik. Governance
adalah "proses pengambilan keputusan dan
proses dengan mana keputusan
diimplementasikan (atau tidak
diimplementasikan).

3. Good governance menurut:
(UNDP)
Good governance menurut:
(UNDP)
• Dalam Dokument kebijakan yang berjudul ‘’Governance for Sutainable
Human Development’’(1997),Mendefinisikan kepemerintahan
(governace) sebagai berikut:
• “ Governance is the excercise of economic, political, and administrative
authority to a country’s affairs all levels and means by wich states
promote social cohesion,integration,and ensure the well being of their
population’’. (Kepemimpinan adalah pelaksananaan
kewenangan/kekuasaan dalam bidang,ekonomi,politik,dan administratif
untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan
merupakan instrument kebijakan negara pada setiap tingkatanya dan
merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya
kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas sosial dalam
masayarakat).

4. • Prinsip good governace menurut UNDP :
a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan yang sah
yang mewakili kepentingan mereka.
• Dasolen: Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan
mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
Dasein:Sedangkan yang terjadi justru partisipasi dari masyarakat berkurang dan cendrung
individualis.
b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa
pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
• Dasolen: Hukum harus di tegakan degan se adil –adilnya tanpa harus memihak pihak
manapun.Kusushnya menyangkut Hak – hak yang harus di peroleh manusia.
• Dasein: sedangkan yang terjadi Hak asasi manusia sering di abaikan dan terkesan pilih
kasih.hanya si kaya yang mampu menang dalam sebuak perkara. Dan si miskin di hukum
seberat-beratnya.
c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi dasar bagi perspektif tersebut.
• Dasolen: Pemerintah seharusnya beriskap terbuka kepada masyarakat mengenai atas dasar
apa keputusan itu di buat.dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan angaran.
• Dasein: Sedangkan yang terjadi pemerintah terkesan menutup-nutupi semuanya, dan
cenderung ingin menguasai.maka terjadilah tindak korupsi.

5. UUD 1950,RIS ,UUDS 1945
UUDS 1950:
• UUDS 1950
• Sistem politik pada periode ini, Indonesia menggunakan UUDS RI 1950, yang
merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan
piagam persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI (Yogyakarta)
pada tanggal 19 Mei 1950.
• Faktor Exteran Dan Interan:
• Faktor Extern:
• Perang:
• Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara
sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini
diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil
diusir dari daerah pendudukannya.
• Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai
oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya
di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki
oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah.

6. UUD BELANDA
• UUD dibuat Belanda:
• Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi
seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum
perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa
disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti
dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan
UU Kepailitan.
• Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30
April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848.
• Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-
Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum
digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW
Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.
• KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:
• Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
• Buku 2 tentang Benda
• Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht
• Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs

7. • Faktor Interen:
• PKI:
• Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang
berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan
pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926,
mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta
mendalangi peristiwa G30S/PKI dan terlibat kasus pembunuhN 6
jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965.
• Apra:
• Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23
Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana
kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah
pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan
komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke
kota Bandung dan membunuh semua orang berseragamTNI yang mereka
temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan
sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan
tertinggi militer Belanda.

8. • Abdul Aziz:
• Andi Abdul Azis (lahir di Simpangbinangal, kabupaten Baru, Sulawesi
Selatan, 19 September 1924; umur 88 tahun) adalah seorang tokoh
militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam Peristiwa
Andi Azis. Andi Azis lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi
Selatan. Pada awal tahun 1930-an Andi Azis kemudian dibawa seorang
pensiunan Asisten Residen bangsa Belanda ke Belanda. Pada
tahun 1935 ia memasuki Leger School dan tamat tahun 1938 lalu
meneruskan ke Lyceum sampai tahun 1944. Sebenarnya Andi Azis sangat
berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk
menjadi seorang prajurit tetapi niat itu tidak terlaksana karena
pecah Perang Dunia II. Kemudian Andi Azis memasuki Koninklijk Leger
dan bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melawan Tentara
Pendudukan Jerman (Nazi). Dari pasukan bawah tanah kemudian Andi
Azis dipindahkan kebelakang garis pertahanan Jerman, untuk
melumpuhkan pertahanan Jerman dari dalam. Karena di Eropa
kedudukan sekutu semakin terjepit, maka secara diam-diam Andi Azis
dengan kelompoknya menyeberang ke Inggris, daerah paling aman dari
Jerman — walaupun sebelum 1944 sering mendapat kiriman bom
Jerman dari udara.

9. • Di TII:
• Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang
artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7
Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji
Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar,
Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamirkan saat Negara Pasundan
buatan belanda mengangkat Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai presiden.
• Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru
saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan
Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam
proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum
Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan
Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam
Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang
yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain
Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam
Qur'aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50
• Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat
(berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah),Sulawesi
Selatan, Aceh dan Kalimantan Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi
pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun
dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

10. • Naskom:
• Nasakom adalah konsep politik selama Soekarno presiden di
Indonesia. Ini adalah akronim didasarkan pada Indonesian kata
NASionalisme ('nasionalisme'), Agama ('agama'), dan KOMunisme
('komunisme').
• Pada 1956 Sukarno secara terbuka mengkritik demokrasi
parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada
konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan Indonesia
harmoni sebagai keadaan alami hubungan manusia. Sebaliknya, ia
mencari sebuah sistem yang didasarkan pada sistem desa
tradisional diskusi dan konsensus, di bawah bimbingan para tetua
desa. Ia mengusulkan tiga kali lipat perpaduan nasionalisme,
agama dan komunisme menjadi pemerintah Nas-A-Kom 'koperasi.
Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama
dalam politik Indonesia - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan
komunis. Dengan dukungan militer, pada bulan Februari ia
menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet
yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk PKI).

11. • 7 Kabinet
• Presidensial
• 2 September 1945
• 14 November 1945
• Ir. Soekarno
• Presiden
• 21 orang
• 2
• Sjahrir I
• 14 November 1945
• 12 Maret 1946
• Sutan Syahrir
• Perdana Menteri
• 17 orang
• 3
• Sjahrir II
• 12 Maret 1946
• 2 Oktober 1946
• Sutan Syahrir
• Perdana Menteri
• 25 orang
• 4
• Sjahrir III
• 2 Oktober 1946
• 3 Juli 1947
• Sutan Syahrir
• Perdana Menteri
• 32 orang

12. • Amir Sjarifuddin I
• 3 Juli 1947
• 11 November 1947
• Amir Sjarifuddin
• Perdana Menteri
• 34 orang
• 6
• Amir Sjarifuddin II
• 11 November 1947
• 29 Januari 1948
• Amir Sjarifuddin
• Perdana Menteri
• 37 orang
• 7
• Hatta I
• 29 Januari 1948
• 4 Agustus 1949
• Mohammad Hatta
• Perdana Menteri
• 17 orang