2. Perlu adanya
penetapan kebijakan
dalam pembangunan
wilayah pesisir dan
laut
?
Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan
segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk
kesejahteraan masyarakat
Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan
dengan baik untuk tujuan pembangunan yang
Berkelanjutan
3. Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir
pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal
diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan
absolut, berkurangnya angka pengangguran
(unemployment), mempersempit jurang kesenjangan
ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta
peningkatan investasi
Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir
pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai
dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka
pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan
nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya
produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan
masyarakat (empowerment)
Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Pokok kebijakan
yang akan
diambil dalam
pembangunan
wilayah pesisir
4. Dalam GBHN 1993 dalam
pembangunan jangka panjang 25
tahun kedua (PJP II) pada
pendayagunaan sumberdaya
laut dan dasar laut serta
pemanfaatan fungsi wilayah laut
termaksud ZEE
- Meningkatkan kesejahteraan
rakyat
- Kesempatan usaha dan
lapangan pekerjaan
- Penegakan kedaulatan dan
perwujudan wawasan
nasional
- Terciptanya industri kelautan
yang kukuh dan maju
- Menciptakan SDM dalam
pendayagunaan SD laut
- Peningkatan usaha dengan
persaingan yang sehat
- Peningkatan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam
pendayagunaan potensi laut
- Terpeliharanya fungsi lingkungan
hidup
Sasaran dalam
PJP II untuk
Pembangunan
wilayah pesisir
dan lautan
sasaran
8. Dalam mencermati
pembangunan Indonesia, secara
empiris Pembangunan Kelautan
dan Perikanan kurang mendapat
perhatian , kondisi ini sangat
ironis mengingat hampir
70%wilayah indonesia
merupakan yang mempunyai
potensi ekonomi yang sangat
besar. Untuk itu pilihan
pembangunan sektor kelautan
dan perikanan sebagai sektor
andalan utama pembangunan
indoensia merupakan pilhan
yang tepat, hal ini didasarkan
potensi yang dimilikinya berupa
sumberdaya dan keterlibatan
sumberdaya manusia hampir
12,5 juta orang terlibat
didalamnya.
PERMASALAHAN
Faktor Internal
- Masih banyaknya
nelayan tradisional
- Struktur Armada
berskala kecil
- Ketimpangan
pemanfaatan stok
ikan antara kawasan
satu dengan yg
lainnya
- Lemahnya Lembaga
Hukum
- Lemahnya market
intelligence tentang
informasi pasar,
harga dan pesaing
- Rusaknya ekosistem
laut
Faktor Eksternal
Lambatnya
pembangunan
kelautan dan
perikanan khususnya
terkait kebijakan
moneter, Fisikal, dan
investasi seperti suku
bunga peminjam, dan
penyediaan kredit
perikanan
9. Dengan melihat potensi dan
permasalahan tersebut, maka
terdapat beberapa alasan Utama
mengapa sektor kelautan dan
perikanan sebagai alternatif utama
pembangunan masa depan
1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi
belum di garap secara optimal
2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar
domestik dan pasar luar negeri
3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan
memiliki efisienasi yang tinggi dan daya
serap tenaga kerja yang tinggi
5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang
bersumber dari daratan
6. Industri kelautan dan perikanan memiliki
keterkaitan dengan industri lainnya, seperti
halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
10. INDIKASI
SUMBERDAYA
ALAM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT
SEMAKIN
BERKURANG
KONFLIK PEREBUTAN
WILAYAH TANGKAP,
SEMBILAN KAPAL
DIBAKAR DI BANTAN,
BENGKALIS (KOMPAS,
4 MEI 2005)
ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT :
NELAYAN THAILAND MENANGKAP
IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT
SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005)
KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT
• TERUMBU KARANG TINGGAL 6%
SANGAT BAIK
• MANGROVE TINGGAL 30%
• PANTAI TERABRASI
FAKTA
11. BELUM OPTIMALNYA
PEMANFAATAN
INDIKASI
POTENSI SUMBERDAYA IKAN
INDONESIA DI WILAYAH LAUT
MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN
PANJANG PANTAI 81.000 KM,
LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2
5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI
LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT
DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA
HA
(DKP, 2002)
POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN
TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA,
SEDANGKAN TINGKAT
PEMANFAATANNYA
BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU
SEKITAR
40 % DARI TOTAL POTENSINYA
(DITJEN PERIKANAN, 1999)
FAKTA
13. TANTANGAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT
SOSIAL
PENGHAPUSAN
KEMISKINAN
NELAYAN
MENGUBAH POLA
KONSUMSI
& PRODUKSI YG
TIDAK
BERKELANJUTAN
MELINDUNGI &
MENGELOLA BASIS
SDA P & L BAGI
PEMBANGUNAN
SOSIAL & EKONOMI
KESEJAH-
TERAAN
EKONOMI EKOLOGI
14. PENENTUAN KEBIJAKAN
Banyaknya masalah yang
dihadapi dalam mengatasi
pembangunan wilayah
pesisir , Maka Dalam GBHN
di Tetapkan Pokok-pokok
Kebijakan Pembangunan di
Wilayah pesisir
1. Menegakkan kedaulatan dan
yuridiksi nasional
2. Mendayagunakan potensi laut
dan dasar laut
3. Meningkatkan harkat dan taraf
hidup nelayan
4. Mengembangkan potensi
bebagai industri kelutan
5. Memenuhi kebutuhan data dan
informasi dan mengembangkan
nya kedalam suatu jaringan
sistem informasi
6. Mempertahankan daya dukung
serta kelestarian fungsi
lingkungan hidup
15. 1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional
a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-
bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan
Indonesia dan ZEE
b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional
c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang
maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut
d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya
pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
16. 2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut
a. Mengembangkan industri pengolahan ikan
b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi
penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah
lingkungan
c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk
merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya
laut
d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi
mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK
kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta
mengevaluasi penyediaan data
17. 3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan
a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil
melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari
persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina
dalam industri pengelolaan hasil laut
c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan
dengan pengusaha untuk sistem distribusi
d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat
pantai
e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan
organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan
desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim
paceklik
18. 4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan
a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan
terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan
industri lainnya
b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal
untuk penyebaran pembangunan industri
c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal
dan fiber glass
d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional
e. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan
pelayanan jasa kepelabuhan
f. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuh
g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan
pelayanan navigasi
19. 5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan
a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu
yang didukung oleh perangkat hukum
b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang
berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong
terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
20. 6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut
a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini
mungkin
b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
pesisir
c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat
pengolahan hasil-hasil sumber daya laut.
d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata bahari
e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan
penegakan peraturan
f. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan
g. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
21. Sumber
Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan
Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p
Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan
sumber daya alam laut.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falm
arjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan-
perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs-
4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm=
bv.42452523,d.dGY
Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif
Pembangunan Indoensia Masa Depan.
http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/