SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 22
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN
OLEH
MOCH MACHTINO A. MAHALE
Perlu adanya
penetapan kebijakan
dalam pembangunan
wilayah pesisir dan
laut
?
Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan
segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk
kesejahteraan masyarakat
Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan
dengan baik untuk tujuan pembangunan yang
Berkelanjutan
Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir
pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal
diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan
absolut, berkurangnya angka pengangguran
(unemployment), mempersempit jurang kesenjangan
ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta
peningkatan investasi
Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir
pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai
dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka
pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan
nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya
produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan
masyarakat (empowerment)
Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Pokok kebijakan
yang akan
diambil dalam
pembangunan
wilayah pesisir
Dalam GBHN 1993 dalam
pembangunan jangka panjang 25
tahun kedua (PJP II) pada
pendayagunaan sumberdaya
laut dan dasar laut serta
pemanfaatan fungsi wilayah laut
termaksud ZEE
- Meningkatkan kesejahteraan
rakyat
- Kesempatan usaha dan
lapangan pekerjaan
- Penegakan kedaulatan dan
perwujudan wawasan
nasional
- Terciptanya industri kelautan
yang kukuh dan maju
- Menciptakan SDM dalam
pendayagunaan SD laut
- Peningkatan usaha dengan
persaingan yang sehat
- Peningkatan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam
pendayagunaan potensi laut
- Terpeliharanya fungsi lingkungan
hidup
Sasaran dalam
PJP II untuk
Pembangunan
wilayah pesisir
dan lautan
sasaran
Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
Tabel 4
Tabel 5
Tabel 6
Dalam mencermati
pembangunan Indonesia, secara
empiris Pembangunan Kelautan
dan Perikanan kurang mendapat
perhatian , kondisi ini sangat
ironis mengingat hampir
70%wilayah indonesia
merupakan yang mempunyai
potensi ekonomi yang sangat
besar. Untuk itu pilihan
pembangunan sektor kelautan
dan perikanan sebagai sektor
andalan utama pembangunan
indoensia merupakan pilhan
yang tepat, hal ini didasarkan
potensi yang dimilikinya berupa
sumberdaya dan keterlibatan
sumberdaya manusia hampir
12,5 juta orang terlibat
didalamnya.
PERMASALAHAN
Faktor Internal
- Masih banyaknya
nelayan tradisional
- Struktur Armada
berskala kecil
- Ketimpangan
pemanfaatan stok
ikan antara kawasan
satu dengan yg
lainnya
- Lemahnya Lembaga
Hukum
- Lemahnya market
intelligence tentang
informasi pasar,
harga dan pesaing
- Rusaknya ekosistem
laut
Faktor Eksternal
Lambatnya
pembangunan
kelautan dan
perikanan khususnya
terkait kebijakan
moneter, Fisikal, dan
investasi seperti suku
bunga peminjam, dan
penyediaan kredit
perikanan
Dengan melihat potensi dan
permasalahan tersebut, maka
terdapat beberapa alasan Utama
mengapa sektor kelautan dan
perikanan sebagai alternatif utama
pembangunan masa depan
1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi
belum di garap secara optimal
2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar
domestik dan pasar luar negeri
3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu
memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan
memiliki efisienasi yang tinggi dan daya
serap tenaga kerja yang tinggi
5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang
bersumber dari daratan
6. Industri kelautan dan perikanan memiliki
keterkaitan dengan industri lainnya, seperti
halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
INDIKASI
SUMBERDAYA
ALAM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT
SEMAKIN
BERKURANG
KONFLIK PEREBUTAN
WILAYAH TANGKAP,
SEMBILAN KAPAL
DIBAKAR DI BANTAN,
BENGKALIS (KOMPAS,
4 MEI 2005)
ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT :
NELAYAN THAILAND MENANGKAP
IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT
SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005)
KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT
• TERUMBU KARANG TINGGAL 6%
SANGAT BAIK
• MANGROVE TINGGAL 30%
• PANTAI TERABRASI
FAKTA
BELUM OPTIMALNYA
PEMANFAATAN
INDIKASI
POTENSI SUMBERDAYA IKAN
INDONESIA DI WILAYAH LAUT
MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN
PANJANG PANTAI 81.000 KM,
LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2
5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI
LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT
DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA
HA
(DKP, 2002)
POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN
TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA,
SEDANGKAN TINGKAT
PEMANFAATANNYA
BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU
SEKITAR
40 % DARI TOTAL POTENSINYA
(DITJEN PERIKANAN, 1999)
FAKTA
PEMBANGUNAN
TIDAK
BERKELANJUTAN
INDIKASI
Bencana terjadi dimana-mana, seperti
Gempa, Banjir, Stunami
KEMISKINAN MENINGKAT :
- 40 % DIBAWAH GARIS
KEMISKINAN
KEBOCORAN PEMBANGUNAN
TERUS MENINGKAT :
- KKN
- KETIDAKADILAN
FAKTA
TANTANGAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
DI WILAYAH
PESISIR DAN LAUT
SOSIAL
PENGHAPUSAN
KEMISKINAN
NELAYAN
MENGUBAH POLA
KONSUMSI
& PRODUKSI YG
TIDAK
BERKELANJUTAN
MELINDUNGI &
MENGELOLA BASIS
SDA P & L BAGI
PEMBANGUNAN
SOSIAL & EKONOMI
KESEJAH-
TERAAN
EKONOMI EKOLOGI
PENENTUAN KEBIJAKAN
Banyaknya masalah yang
dihadapi dalam mengatasi
pembangunan wilayah
pesisir , Maka Dalam GBHN
di Tetapkan Pokok-pokok
Kebijakan Pembangunan di
Wilayah pesisir
1. Menegakkan kedaulatan dan
yuridiksi nasional
2. Mendayagunakan potensi laut
dan dasar laut
3. Meningkatkan harkat dan taraf
hidup nelayan
4. Mengembangkan potensi
bebagai industri kelutan
5. Memenuhi kebutuhan data dan
informasi dan mengembangkan
nya kedalam suatu jaringan
sistem informasi
6. Mempertahankan daya dukung
serta kelestarian fungsi
lingkungan hidup
1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional
a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-
bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan
Indonesia dan ZEE
b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional
c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang
maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut
d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya
pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut
a. Mengembangkan industri pengolahan ikan
b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi
penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah
lingkungan
c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk
merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya
laut
d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi
mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK
kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta
mengevaluasi penyediaan data
3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan
a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil
melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari
persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan
b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina
dalam industri pengelolaan hasil laut
c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan
dengan pengusaha untuk sistem distribusi
d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya
meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat
pantai
e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan
organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan
desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim
paceklik
4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan
a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan
terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan
industri lainnya
b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal
untuk penyebaran pembangunan industri
c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal
dan fiber glass
d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional
e. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan
pelayanan jasa kepelabuhan
f. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuh
g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan
pelayanan navigasi
5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan
a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu
yang didukung oleh perangkat hukum
b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang
berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong
terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut
a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini
mungkin
b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
pesisir
c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat
pengolahan hasil-hasil sumber daya laut.
d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata bahari
e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan
penegakan peraturan
f. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan
g. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
Sumber
Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan
Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p
Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan
sumber daya alam laut.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w
eb&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falm
arjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan-
perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs-
4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm=
bv.42452523,d.dGY
Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif
Pembangunan Indoensia Masa Depan.
http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/
Terima Kasih

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTSunoto Mes
 
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kdenny KARWUR
 
Presentasi Pengelolaan Pesisir
Presentasi  Pengelolaan  PesisirPresentasi  Pengelolaan  Pesisir
Presentasi Pengelolaan PesisirAbida Muttaqiena
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirAl Amin
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Fitri Indra Wardhono
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiamasmukriyadi
 
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauPpt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauAziza Syilpa
 
Terumbu karang
Terumbu karangTerumbu karang
Terumbu karangDeena dep
 
Ekonomi kelautan dan perikanan
Ekonomi kelautan dan perikananEkonomi kelautan dan perikanan
Ekonomi kelautan dan perikananPT. SASA
 
Masyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya
Masyarakat Pesisir dan PemberdayaannyaMasyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya
Masyarakat Pesisir dan PemberdayaannyaAinun Dita Febriyanti
 
Power point terumbu karang
Power point terumbu karangPower point terumbu karang
Power point terumbu karangrantikaput
 
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptxPPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptxWira589766
 
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan LingkunganPembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan LingkunganYuni Yolanda
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Materi AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptxMateri AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptxEffrila Nita
 
Sejarah maritim-indonesia
Sejarah maritim-indonesiaSejarah maritim-indonesia
Sejarah maritim-indonesiareskydc
 

La actualidad más candente (20)

Review pesisir dan laut
Review pesisir dan lautReview pesisir dan laut
Review pesisir dan laut
 
Pengantar limnologi
Pengantar limnologiPengantar limnologi
Pengantar limnologi
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
 
Presentasi Pengelolaan Pesisir
Presentasi  Pengelolaan  PesisirPresentasi  Pengelolaan  Pesisir
Presentasi Pengelolaan Pesisir
 
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisirKonsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
Konsep dan defenisi pengelolaan wilayah pesisir
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesiaPpt . potensi kemaritiman indonesia
Ppt . potensi kemaritiman indonesia
 
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir RiauPpt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
Ppt IPL permasalahan lingkungan pesisir Riau
 
Terumbu karang
Terumbu karangTerumbu karang
Terumbu karang
 
Ekonomi kelautan dan perikanan
Ekonomi kelautan dan perikananEkonomi kelautan dan perikanan
Ekonomi kelautan dan perikanan
 
Masyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya
Masyarakat Pesisir dan PemberdayaannyaMasyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya
Masyarakat Pesisir dan Pemberdayaannya
 
Konservasi laut
Konservasi lautKonservasi laut
Konservasi laut
 
Power point terumbu karang
Power point terumbu karangPower point terumbu karang
Power point terumbu karang
 
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptxPPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
 
Potensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidayaPotensi perikanan budidaya
Potensi perikanan budidaya
 
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan LingkunganPembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
Materi AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptxMateri AMDAL .pptx
Materi AMDAL .pptx
 
Sejarah maritim-indonesia
Sejarah maritim-indonesiaSejarah maritim-indonesia
Sejarah maritim-indonesia
 

Destacado

Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
 
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilAwik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilLalu Sabardi
 
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir Eddy Hamka
 
filsafat umum thales
filsafat umum thalesfilsafat umum thales
filsafat umum thalesLely Surya
 
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...MOH AFIFI A. JAMI'
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full PaperWindra Hardi
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilPenataan Ruang
 
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migasUu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migaskjbrahmana
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaSunoto Mes
 
Panduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangrovePanduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangroveHayuno Sakura
 
Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1niwan21
 
Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) akb78
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaMujiyanto -
 
PPT MANGROVE
PPT MANGROVEPPT MANGROVE
PPT MANGROVEElvionita
 

Destacado (20)

Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan  PesisirPengelolaan  Pesisir
Pengelolaan Pesisir
 
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilPenyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
 
Ekosistem pesisir
Ekosistem pesisirEkosistem pesisir
Ekosistem pesisir
 
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilAwik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
 
Hukum Pesisir
Hukum PesisirHukum Pesisir
Hukum Pesisir
 
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
Kesalahan pengelolaan wilayah pesisir
 
Uu migas no.22-2001
Uu migas no.22-2001Uu migas no.22-2001
Uu migas no.22-2001
 
filsafat umum thales
filsafat umum thalesfilsafat umum thales
filsafat umum thales
 
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Oleh Kelompok Nelayan di Desa Palang K...
 
Makalah Full Paper
Makalah Full PaperMakalah Full Paper
Makalah Full Paper
 
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau KecilUU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migasUu ri no 22 thn 2001 ttg migas
Uu ri no 22 thn 2001 ttg migas
 
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di IndonesiaKebijakan kelautan nasional di Indonesia
Kebijakan kelautan nasional di Indonesia
 
Panduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangrovePanduan pengenalan mangrove
Panduan pengenalan mangrove
 
Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1Presentasi materi-ajar1
Presentasi materi-ajar1
 
Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut)
 
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannyaVersi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
Versi power point kondisi ekosistem terumbu karang serta strategi pengelolaannya
 
Buku Flora Mangrove
Buku Flora MangroveBuku Flora Mangrove
Buku Flora Mangrove
 
PPT MANGROVE
PPT MANGROVEPPT MANGROVE
PPT MANGROVE
 

Similar a KEBIJAKAN PESISIR

Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananMembangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananPT. SASA
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaudinbelang1
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRsuningterusberkarya
 
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Himaka Unsyiah
 
Visi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraVisi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraArya Bima
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdfGusRaja1
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxImanuellpmukp
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxbayu silvat
 
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxKelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxUliCristina
 
jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir Universitas Brawijaya
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaKaisarDatin
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhanVOCATIONAL HIGH SCHOOL KAINUI SERUI
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptOceanEnviro
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxMaharaniGitaKusumawa
 
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptxPRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptxAhmadZulvianMaulana1
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxzulfaalya1
 
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...Dadang Solihin
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Panembahan Senopati Sudarmanto
 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfDurilSefryd
 

Similar a KEBIJAKAN PESISIR (20)

Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikananMembangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
Membangun ekonomi bangsa berbasis kelautan dan perikanan
 
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembagaPaparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
Paparan staf ahli_menteri_bidang_kemasyarakatan_dan_hubungan_antar_lembaga
 
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 9 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
Pendayagunaan dan Optimalisasi Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dala...
 
Visi Maritim Nusantara
Visi Maritim NusantaraVisi Maritim Nusantara
Visi Maritim Nusantara
 
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
3 Roren KKP - Renstra KKP 2020-2024.pdf
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
 
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptxBAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
BAPPENAS_RISET_5 SEPT 2018.pptx
 
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptxKelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
Kelompok 2 PPT_Resensi Jurnal.pptx
 
jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir jurnal tranformasi masyarakat pesisir
jurnal tranformasi masyarakat pesisir
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
1. presentasi bd perikanan laut dan pantai sebagai alternatif pemenuhan
 
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.pptRakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
RakerdaBKTRN-DitjenLautan.ppt
 
1. Perspective_CCRF.pptx
1. Perspective_CCRF.pptx1. Perspective_CCRF.pptx
1. Perspective_CCRF.pptx
 
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptxNarsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
Narsum 01 - 1. Materi Seminar di Yayasan Hang Tuah 12 Januari 2022.pptx
 
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptxPRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
PRESENTASI_Tujuan_Pembangunan_Berkelanju.pptx
 
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptxRencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
 
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
Sinergi Lintas Sektor dan Politik Anggaran dalam Mendukung Pembangunan Sumber...
 
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
 
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdfILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM KELOMPOK 6.pdf
 

Último

slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxKalpanaMoorthy3
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...Riyan Hidayatullah
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdfHeriyantoHeriyanto44
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunnhsani2006
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKArifinAmin1
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfSBMNessyaPutriPaulan
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 

Último (20)

slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...Workshop penulisan buku                       (Buku referensi, monograf, BUKU...
Workshop penulisan buku (Buku referensi, monograf, BUKU...
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN  MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPA Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf1.3.a.8  KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
1.3.a.8 KONEKSI ANTAR MATERI MODUL 1.3 (Heriyanto).pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaunModul persamaan perakaunan prinsip akaun
Modul persamaan perakaunan prinsip akaun
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 

KEBIJAKAN PESISIR

  • 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN OLEH MOCH MACHTINO A. MAHALE
  • 2. Perlu adanya penetapan kebijakan dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut ? Pembangunan wilayah perairan Indonesia dan segenap SDA yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan masyarakat Dapat mengelola dan memanfaatkan SDA perairan dengan baik untuk tujuan pembangunan yang Berkelanjutan
  • 3. Tujuan jangka panjang pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu pengembangan ekonomi lokal diharapkan dapat mengurangi jumlah kemiskinan absolut, berkurangnya angka pengangguran (unemployment), mempersempit jurang kesenjangan ekonomi (antar penduduk dan antar wilayah), serta peningkatan investasi Tujuan jangka pendek pembangunan wilayah pesisir pada umumnya yaitu Sasaran utama yang ingin dicapai dalam pengembangan ekonomi lokal ini dalam jangka pendek misalnya, terjadinya peningkatan pendapatan nelayan (masyarakat pesisir), meningkatnya produktivitas SDM, dan munculnya keberdayaan masyarakat (empowerment) Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Pokok kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan wilayah pesisir
  • 4. Dalam GBHN 1993 dalam pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua (PJP II) pada pendayagunaan sumberdaya laut dan dasar laut serta pemanfaatan fungsi wilayah laut termaksud ZEE - Meningkatkan kesejahteraan rakyat - Kesempatan usaha dan lapangan pekerjaan - Penegakan kedaulatan dan perwujudan wawasan nasional - Terciptanya industri kelautan yang kukuh dan maju - Menciptakan SDM dalam pendayagunaan SD laut - Peningkatan usaha dengan persaingan yang sehat - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendayagunaan potensi laut - Terpeliharanya fungsi lingkungan hidup Sasaran dalam PJP II untuk Pembangunan wilayah pesisir dan lautan sasaran
  • 5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir
  • 8. Dalam mencermati pembangunan Indonesia, secara empiris Pembangunan Kelautan dan Perikanan kurang mendapat perhatian , kondisi ini sangat ironis mengingat hampir 70%wilayah indonesia merupakan yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Untuk itu pilihan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor andalan utama pembangunan indoensia merupakan pilhan yang tepat, hal ini didasarkan potensi yang dimilikinya berupa sumberdaya dan keterlibatan sumberdaya manusia hampir 12,5 juta orang terlibat didalamnya. PERMASALAHAN Faktor Internal - Masih banyaknya nelayan tradisional - Struktur Armada berskala kecil - Ketimpangan pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu dengan yg lainnya - Lemahnya Lembaga Hukum - Lemahnya market intelligence tentang informasi pasar, harga dan pesaing - Rusaknya ekosistem laut Faktor Eksternal Lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan khususnya terkait kebijakan moneter, Fisikal, dan investasi seperti suku bunga peminjam, dan penyediaan kredit perikanan
  • 9. Dengan melihat potensi dan permasalahan tersebut, maka terdapat beberapa alasan Utama mengapa sektor kelautan dan perikanan sebagai alternatif utama pembangunan masa depan 1. SD laut memiliki potensi yang besar tetapi belum di garap secara optimal 2. Potensi pasar yang sangat besar baik pasar domestik dan pasar luar negeri 3. Pemanfaatan potensi yang belum mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 4. Investasi di sektor kelautan dan perikanan memiliki efisienasi yang tinggi dan daya serap tenaga kerja yang tinggi 5. Terjadi kejenuhan pembangunan yang bersumber dari daratan 6. Industri kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lainnya, seperti halnya industri kosmetik, farmasi dan energi
  • 10. INDIKASI SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SEMAKIN BERKURANG KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH TANGKAP, SEMBILAN KAPAL DIBAKAR DI BANTAN, BENGKALIS (KOMPAS, 4 MEI 2005) ILEGAL FISHING TERUS MENINGKAT : NELAYAN THAILAND MENANGKAP IKAN DI WIL < 1 MIL DI ACEH BARAT SEBELUM TSUNAMI (HASIL FGD, 2005) KERUSAKAN EKOSISTEM DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT TERUS MENINGKAT • TERUMBU KARANG TINGGAL 6% SANGAT BAIK • MANGROVE TINGGAL 30% • PANTAI TERABRASI FAKTA
  • 11. BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN INDIKASI POTENSI SUMBERDAYA IKAN INDONESIA DI WILAYAH LAUT MENCAPAI 6,4 JUTA TON/THN PANJANG PANTAI 81.000 KM, LUAS LAUTAN 6,5 JUTA KM2 5 KM KE ARAH LAUT, POTENSI LAHAN KEGIATAN BUDIDAYA LAUT DIPERKIRAKAN SEKITAR 24,53 JUTA HA (DKP, 2002) POTENSI LAHAN PENGEMBANGAN TAMBAK MENCAPAI 913.000 HA, SEDANGKAN TINGKAT PEMANFAATANNYA BARU MENCAPAI 344.759 HA ATAU SEKITAR 40 % DARI TOTAL POTENSINYA (DITJEN PERIKANAN, 1999) FAKTA
  • 12. PEMBANGUNAN TIDAK BERKELANJUTAN INDIKASI Bencana terjadi dimana-mana, seperti Gempa, Banjir, Stunami KEMISKINAN MENINGKAT : - 40 % DIBAWAH GARIS KEMISKINAN KEBOCORAN PEMBANGUNAN TERUS MENINGKAT : - KKN - KETIDAKADILAN FAKTA
  • 13. TANTANGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR DAN LAUT SOSIAL PENGHAPUSAN KEMISKINAN NELAYAN MENGUBAH POLA KONSUMSI & PRODUKSI YG TIDAK BERKELANJUTAN MELINDUNGI & MENGELOLA BASIS SDA P & L BAGI PEMBANGUNAN SOSIAL & EKONOMI KESEJAH- TERAAN EKONOMI EKOLOGI
  • 14. PENENTUAN KEBIJAKAN Banyaknya masalah yang dihadapi dalam mengatasi pembangunan wilayah pesisir , Maka Dalam GBHN di Tetapkan Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan di Wilayah pesisir 1. Menegakkan kedaulatan dan yuridiksi nasional 2. Mendayagunakan potensi laut dan dasar laut 3. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan 4. Mengembangkan potensi bebagai industri kelutan 5. Memenuhi kebutuhan data dan informasi dan mengembangkan nya kedalam suatu jaringan sistem informasi 6. Mempertahankan daya dukung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup
  • 15. 1. Menegakkan Kedaulatan dan Yurdiksi Nasional a. Menetapkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa- bangsa 1982, melalui penetapan batas wilayah perairan Indonesia dan ZEE b. Merumuskan dan menetakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kepentingan pelayaran internasional c. Mengembangkan pertahanan keamanan negara di bidang maritim untuk keselematan dan pembangunan dilaut d. Melindungi benda berjarah di dasar laut, dengan adanya pembuatan peta lokasi dan peraturan kepemilikannya
  • 16. 2. Meningkatkan Pendayagunaan Potensi Laut dan Dasar Laut a. Mengembangkan industri pengolahan ikan b. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi penangkapan dan budidaya yang efisien dan ramah lingkungan c. Meningkatkan jumlah dan kualitas SDM untuk merencanakan, mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut d. Menggali, mengumpulkan, mengelola data informasi mengenai pemanfaatan SDA melalui pengembangan IPTEK kelautan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta mengevaluasi penyediaan data
  • 17. 3. Meningkatkan Harkat dan taraf Hidup Nelayan a. Mendorong usaha peningkatan hasil tangkap nelayan kecil melalui menyediaan wilayah penangkapan yang bebas dari persaingan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan b. Meningkatkan produksi usaha nelayan kecil dan membina dalam industri pengelolaan hasil laut c. Meningkatkan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha untuk sistem distribusi d. Mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat pantai e. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemantapan organisasi antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa, dan pencarian altrnatif kesempatan kerja di musim paceklik
  • 18. 4. Mengembangkan Potensi Industri Kelautan a. Mengembangkan industri kelautan secara bertahap dan terpadu melaui keterkaitan antara industri kelautan dan industri lainnya b. Mendorang iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk penyebaran pembangunan industri c. Mendorong peningkatan kapasitas produksi galangan kapal dan fiber glass d. Mengembangkan sistem transportasi laut nasional e. Meningkatkan kapasitas daya tampung pelabuhan dan pelayanan jasa kepelabuhan f. Pengembangan potensi kawasan yang cepat tumbuh g. Meningkatkan keselamatan pelayaran melalui peningkatan pelayanan navigasi
  • 19. 5. Mengembangkan Data & Informasi Kelautan a. Meningkatkan koordinasi antar sektor, lembaga, disiplin ilmu yang didukung oleh perangkat hukum b. Mengembangkan sistem kelembagaan kelautan yang berfungsi untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan kegiatan pemanfaatan sumberdaya, mendorong terbentuknya sistem informasi geografis kelautan
  • 20. 6. Mempertahankan daya dukung dan kelestarian Fungsi lingungan laut a. Menanamkan budaya kelautan dan cinta bahari sedini mungkin b. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan pesisir c. Menigkatkan kesedaran masyarakat akan besarnya manfaat pengolahan hasil-hasil sumber daya laut. d. Mengembangkan daerah yang potensi wisata bahari e. Meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan peraturan f. Menetapkan tata ruang yang berwawasan lingkungan g. Menetapkan klasifikasi kawasan laut untuk peruntukannya
  • 21. Sumber Dahuri, R. 2008. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita. Jakarta. 125-131p Imran. Z. implementasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam laut. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w eb&cd=8&cad=rja&ved=0CGQQFjAH&url=http%3A%2F%2Falm arjan.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpembangunan- perikanan-berkelanjutan.ppt&ei=gvocUerKOcbImAWs- 4H4CA&usg=AFQjCNHn5wq5htNbg9WVpFj0hjvKk5_sHg&bvm= bv.42452523,d.dGY Riyadi. Kebijakan Wilayah Pembangunan Pesisir Sebagai Alternatif Pembangunan Indoensia Masa Depan. http:www.bappenas.go.id/get-file-server/node/3007/