Perkebunan
•
4 recomendaciones•2,204 vistas
Presentasi oleh Mas Achmad Santosa, disampaikan pada Diskusi Terbatas Mengenai Revisi PERMENTAN No. 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Perkebunan. Diselenggarakan oleh ELSAM, Sawit Watch, SPKS, dan PILNET di Jakarta, 29 Mei 2013.
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (13)
Similar a Perkebunan
Similar a Perkebunan (20)
Más de ELSAM
Más de ELSAM (9)
Perkebunan
- 1. UNIT KERJA PRESIDEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERBAIKAN TATA KELOLA DIPERBAIKAN TATA KELOLA DI SEKTOR PERKEBUNAN Mas Achmad Santosa Deputi VI UKP PPP Jakarta, 29 Juni 2013 .
- 2. 1 2 3 AKAR KONFLIK PERKEBUNANAKAR KONFLIK PERKEBUNANAKAR KONFLIK PERKEBUNANAKAR KONFLIK PERKEBUNAN MODUS PELANGGARAN HUKUMMODUS PELANGGARAN HUKUMMODUS PELANGGARAN HUKUMMODUS PELANGGARAN HUKUM DAFTAR ISI PERBAIKAN TATA KELOLA PERKEBUNAN3 4 5 1 PENEGAKAN HUKUM MULTIDOORPENEGAKAN HUKUM MULTIDOORPENEGAKAN HUKUM MULTIDOORPENEGAKAN HUKUM MULTIDOOR KESIMPULANKESIMPULANKESIMPULANKESIMPULAN PERBAIKAN TATA KELOLA PERKEBUNAN
- 3. Bagian 1 AKAR KONFLIK AGRARIA 2
- 4. PENYEBAB KONFLIK [1] • Banyak tanah yang dikuasai masyarakat adat/lokal yang “ditunjuk” sebagai kawasan hutan [33.000 desa berada di kawasan hutan], proses penetapan kawasan hutan lambat [baru 14,2 juta Ha /12% yang temu gelang], dll)- Contoh: Konflik Kesepuhan/adat Lebak-Banten dengan Pemerintah terkait perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak; Konflik Pulau Padang terkait pemberian HTI pada PT RAPP, Konflik • Jumlah tanah masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan formal masih terbatas (proses sertifikasi belum tuntas) • Pengambilalihan tanah masyarakat oleh penjajah Penetapan Sepihak atas Status Tanah (Termasuk Kawasan Hutan) oleh Negara • Adanya pemberian izin dan hak di tanah yang masih dimiliki/kuasai masyarakat (misalnya: izin kebun, tambang atau perumahan) - Contoh kasus Bima antara masyarakat dengan PT Newmont Permasalahan dalam Pemberian Izin dan Hak • Pengambilalihan tanah masyarakat oleh penjajah Belanda dan tidak adanya proses pengembalian atas tanah tersebut pasca kemerdekaan (kerap menimbulkan masalah lanjutan hingga kini) ,
- 5. PENYEBAB KONFLIK [2] • Ganti rugi tidak dibayar/tidak sesuai kesepakatan/tidak wajar- Contoh: Konflik antara PTPN VII dan Masyarakat Cinta Manis- Sumsel • Pembebasan lahan dengan kekerasan • Manipulasi dalam pembebasan lahan Permasalahan Pembebasan Lahan • Tidak membuat plasma, luas/letak kebun plasma tidak sesuai kesepakatan • Tidak menjalankan kewajiban/kesepakatan (tidak membeli Perusahaan Ingkar Janji/ • Tidak menjalankan kewajiban/kesepakatan (tidak membeli hasil kebun plasma, membayar pembelian/diluar kesepakatan dll)- Contoh: Konflik antara PT Sumber Wangi Alam (PT SWA)-PT Treekreasi Marga Mulia (PT TMM) dengan Masyarakat Desa Sodog, Kec. Mesuji, Kab.OKI,Prov.Sumsel. Perusahaan Ingkar Janji/ Kewajiban Hukumnya • Masyarakat menduduki lahan/tanah secara tidak sah, baik tanah yang dikuasai negara/perusahaan atau tanah yang ditelantarkan - Contoh: Konflik masyarakat adat dengan PT. Sumber Air Mas Pratama di Karawang Keterbatasan Akses Tanah
- 6. • Tidak diakuinya status kepemilikan tanah masyarakat adat /lokal yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal (sertifikat) • Belum tuntasnya penetapan status kepemilikan tanah negara dan masyarakat Ketidakjelasanan Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah • Ketiadaan pengaturan pembatasan lahan yang efektif (hukum tidak ditegakkan dan saling bertentangan) Ketimpangan Struktur PENYEBAB KONFLIK [3] 5 (hukum tidak ditegakkan dan saling bertentangan) • Pola Pembangunan yang belum sepenuhnya adil (pengelolaan tanah perkebunan, pertanian dan kawasan hutan oleh masyarakat relatif kecil dibanding perusahaan skala besar) Struktur Kepemilikan, Penguasaan serta Peruntukan Tanah • Praktek KKN dalam pemberian izin/hak • Kelemahan koordinasi antara instansi • Kelemahan penegakan hukum dan lembaga penyelesai konflik • Peraturan yang tumpang tindih • Ketiadaan peta yang terintegrasi (one map) Kelemahan dalam Tata Pemerintahan
- 7. Bagian 2 MODUS PELANGGARAN HUKUM 6
- 8. Data Penggunaan Kawasan Hutan Non-Prosedural PROPINSI PERKEBUNAN TAMBANG PERKIRAAN KERUGIAN 7 Sumber : Presentasi Ir. Rafles B Panjaitan (Direktur Penyidikan & Pengamanan Hutan Kemenhut) pada FGD Peta Jalan yang diselenggarakan Satgas REDD+ yang didapat dari hasil ekspose Gubernur dan Bupati / Walikota)
- 9. Modus Diterbitkannya izin tanpa persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (Contoh : Penerbitan IUP tanpa Amdal atau UKL-UPL) Dikeluarkannya izin di wilayah yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas perizinan yang bersangkutan. (Contoh: Aktivitas perkebunan diareal gambut dalam dan/atau hutan primer) Aktivitas tanpa izin di kawasan hutan, antara lain: a) Aktivitas tanpa Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan; Beberapa Modus Kejahatan SDA-LH antara lain: Hutan (IPKH) bagi usaha Perkebunan; b) Aktivitas tanpa IUPerkebunan. (Contoh : melakukan penanaman di luar areal konsensi) Tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan- Dana Reboisasi (PSDH-DR) dan menebang tanpa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam pembukaan lahan untuk perkebunan. (contoh : kasus DL Sitorus) Melakukan pembakaran yang menyebabkan kerusakan dan dilampauinya baku mutu. (Contoh : kasus pembakaran di Rawa Tripa) 8
- 10. BAGIAN II.BAGIAN II. PERBAIKAN TATA KELOLA 9
- 11. PerkembanganPerkembangan KebijakanKebijakan yangyang TerkaitTerkait dengandengan KehutananKehutanan • Pembaharuan Agraria mencakup proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SD Agraria • Arah kebijakan: • Pengkajian ulang terhadap seluruh peruu-an yang berkaitan dengan agraria • Melaksanakan penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (landrefrom) dgn memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat • Menyelesaikan konflik agraria • Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksanaan pembaruan agraria • Pembaharuan Agraria mencakup proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SD Agraria • Arah kebijakan: • Pengkajian ulang terhadap seluruh peruu-an yang berkaitan dengan agraria • Melaksanakan penataan kembali penguasaan , penggunaan dan pemanfaatan tanah (landrefrom) dgn memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat • Menyelesaikan konflik agraria • Memperkuat kelembagaan dan kewenangan pelaksanaan pembaruan agraria TAP MPR No.TAP MPR No. IX/MPR/2001IX/MPR/2001 tentangtentang PembaruanPembaruan AgrariaAgraria dandan PengelolaanPengelolaan SDASDA • Penunjukan wilayah untuk tujuan kehutanan dan non-kehutanan merupakan kewenangan provinsi. Tetapi penetapan rancangan perda provinsi terkait RTRWP dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri (Pasal 18) • Penunjukan wilayah untuk tujuan kehutanan dan non-kehutanan merupakan kewenangan provinsi. Tetapi penetapan rancangan perda provinsi terkait RTRWP dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri (Pasal 18) UU 26/2007UU 26/2007 tentangtentang PenataanPenataan dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri (Pasal 18) • PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • Wilayah yang dialokasikan untuk kehutanan dalam revisi RTRWP harus sesuai dengan yang ditunjuk oleh Kemenhut (Pasal 31) dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri (Pasal 18) • PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang • Wilayah yang dialokasikan untuk kehutanan dalam revisi RTRWP harus sesuai dengan yang ditunjuk oleh Kemenhut (Pasal 31) UU 26/2007UU 26/2007 tentangtentang PenataanPenataan RuangRuang • Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajiian Llingkungan Hidup Strategis (KLHS). • Usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL (a.l. . IUPHHK-HA, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Perkebunan) diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkungan • Perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada Kajiian Llingkungan Hidup Strategis (KLHS). • Usaha yang wajib AMDAL/UKL-UPL (a.l. . IUPHHK-HA, Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Perkebunan) diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin lingkungan UU 32/2009UU 32/2009 tentangtentang PerlindunganPerlindungan dandan PengelolaanPengelolaan LingkunganLingkungan HidupHidup
- 12. 11 PENANDATANGAN MOU PEMERINTAH PROVINSI KALTENG & SATGAS REDD+
- 13. PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN; PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN; PEMETAAN KAWASAN HUTAN; DAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN. TAHAPAN Manfaat bagi Penegakan Hukum : 1. Mempermudah lingkup wilayah penyelidikan karena batas wilayah untuk melakukan verifikasi menjadi jelas; 2. Batas yang jelas mempermudah 1. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 12 Urgensi Pengukuhan Kawasan Hutan memperjelas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Ini merupakan konsekuensi dari kebijakan kehutanan di Indonesia yang menginginkan adanya pengelolaan hutan secara khusus oleh pemerintah sehingga harus terang benderang adanya pemisahan hak antara negara dengan pihak ketiga lainnya. mempermudah pembuktian sifat melawan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan; 3. Penyelesaian konflik yang disebabkan tata batas.
- 14. STRATEGI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN 13 a. Memastikan penetapan kawasan hutan hanya dapat dilakukan setelah seluruh konflik antara negara dan masyarakat atas batas hutan dan opsi penyelesaiannya selesai. b. Adanya mekanisme untuk mengintegrasikan penetapan kawasan hutan dengan peta tata ruang wilayah. c. Penetapan kawasan hutan menghasilkan kawasan hutan yang tegas batas status, luas, dan letaknya.
- 15. REGISTRASI IZIN Pengumpulan data Membuat IMS yang terintegrasi LALC/UJI TUNTAS Pemilihan Kabupaten PELAKSANAAN REKOMENDASI Penertiban perizinan & Penyelesaian Konflik Emisi GRK turun, ekonomi tumbuh & kesejahteraan rakyat 2. REVIEW IZIN Manfaat bagi penegakan hukum : 1. Memberikan indikasi awal dari kemungkinan adanya pidana yang dilakukan; 2. Menjadi sarana untuk dapat menemukan modus sehingga dapat dijadikan saranan pencegahan. Upload data Siap untuk dimanfaatkan Pelaksanaan LALC Penyusunan rekomendasi Membangun kesepakatan para pihak Pemantauan secara berkala Peta perizinan lengkap dan terkonekasi antar pemerintah pusat dan daerah Perbaikan kebijakan tumbuh & kesejahteraan rakyat meningkat Okt 2012– Juni 2013 Pasca Juni 2013 Pemprov Kalteng/ Satgas REDD+ Pemprov Kalteng/ Badan REDD+
- 16. Barito Selatan* Kapuas* Kotawaringin Timur* KENDALA DALAM PENGUMPULAN DATA 30% pengumpulan data izin terpenuhi dari total 137 perizinan 50% pengumpulan data izin terpenuhi dari total 55 perizinan 55% pengumpulan data izin terpenuhi dari total 87 perizinan *Progres pengumpulan data per Maret 2013 oleh SEKALA Progress Pengumpulan Data • Banyak data yang tidak bisa diperoleh karena sistem pengarsipan yang kurang memadai; • Penerbitan izin tidak sesuai prosedur: Bupati sebelumnya mengeluarkan izin dulu, setelah itu baru disusulkan dengan pertimbangan teknis dari dinas perkebunan dan administrasi lainnya. Akibatnya data administrasi tidak lengkap; • Diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng yang lebih besar sebagai salah satu upaya membangun komunikasi intensif. • Ada PemiluKada, dimana Bupati yang menjabat kembali mencalonkan diri, sehingga beliau harus cuti selama kampanye dan pemilu. Segala urusan dikendalikan Sekda; • Sekda dan SKPD tidak berwenang memberikan data apapun kecuali ada perintah dari Bupati; • Diperlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng yang lebih besar sebagai salah satu upaya membangun komunikasi intensif. • Pada awalnya terdapat kesepakatan untuk mengeluarkan data lewat satu pintu, yaitu Sekda Kotim. Akan tetapi pada perkembangannya SKPD menyerahkan data ke konsultan untuk menghindari sanksi administrasi dan/atau pidana. 15
- 17. Overlay wilayah Hutan Lindung & Kawasan Konservasi… …overlay dengan wilayah HPH dan Contoh: Overlay hutan-perkebunan- tambang di Kabupaten Paser (Kalimantan Timur) KEBUTUHAN ADANYA SATU DATA RUJUKAN 16 …overlay dengan wilayah HPH dan HTI… …overlay dengan wilayah Perkebunan… …overlay dengan wilayah pertambangan…. Integrated license database can be used as starting point to solve license overlaps
- 18. … there should be one 3. One map for national reference ... 17 President Susilo Bambang Yudhoyono Cabinet Meeting December 23, 2010 … there should be one authoritative map for national reference ..!
- 19. 4. Penguatan Pencegahan D & D (bersama KPK) Kesepakatan 3 (tiga) langkah dalam perbaikan tata kelola di sektor kehutanan melalui: Harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan; penyelarasan teknis dan prosedur; dan resolusi konflik didasari pada prinsip keadilan, penghormatan, dan pemajuan hak asasi manusiapenghormatan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan. 18
- 20. MENUJU TATA KELOLA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN & BERBASISKAN KEADILAN • REVISI PERMENTAN 26 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN 19
- 21. a) Pembatasan Luas Lahan Bagi Group Perusahaan • ISU • Pada dua Permentan sebelumnya, (Kepmentan No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/KPTS-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan) telah diatur pembatasan kepemilikan lahan sebesar 20.000 hektar dalam satu propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia untuk perusahaan/kelompok perusahaan. • Permentan 26/2007 memiliki perbedaan dengan dua peraturan sebelumnya karena tidak lagi memberikan pembatasan penguasaan lahan untuk perkebunan pada kelompok perusahaan, melainkan hanya pada satu perusahaan saja. • Hal ini berakibat pada akumulasi lahan di kelompok perusahaan tertentu, hal mana tidak• Hal ini berakibat pada akumulasi lahan di kelompok perusahaan tertentu, hal mana tidak sejalan dengan konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan. 20 REKOMENDASI Pembatasan 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia untuk perusahaan/kelompok perusahaan.
- 22. b) Plasma dan Kemitraan • ISU • Belum terakomodirnya pengaturan mengenai plasma secara komprehensip. Hal tersebut menjadi celah bagi perbedaan penafsiran dan tidak dilaksanakannya kewajiban plasma oleh pengusaha. REKOMENDASI Berdasarkan berbagai pengaduan yang masuk pada kami terkait implementasi plasma dan kemitraan, Permentan yang baru perlu 21 implementasi plasma dan kemitraan, Permentan yang baru perlu memperjelas pengaturan antara lain mengenai hal berikut: a. kejelasan wilayah pelaksanaan plasma (apakah di dalam atau di luar lokasi yang diberikan IUP); b. prosedur pemberian plasma; dan c. rencana membangun kemitraan dalam konteks persyaratan IUP perlu lebih diperketat sehingga memastikan masyarakat yang akan terlibat dalam pelaksanaan usaha telah terlibat secara aktif sejak proses perencanaan kebun.
- 23. c) Perizinan yang Terintegrasi • ISU • Pada dasarnya untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, seluruh proses perizinan di atas dua area tersebut perlu agar terkoordinasi secara baik antar instansi. Dalam hal ini, Permentan yang baru perlu mengakomodir peraturan perundang- undangan terkait sehingga memastikan proses perizinan bersifat harmonis dan konsisten. REKOMENDASI 22 REKOMENDASI Mencantumkan kewajiban registrasi perizinan secara terpusat dan penyesuaian dengan berbagai regulasi (seperti izin lingkungan dan pelepasan kawasan hutan)
- 24. d) Kejelasan Kewajiban Menyelesaikan Hak Atas Tanah (HGU) Sebelum Berkegiatan • ISU • Saat ini praktek yang marak terjadi adalah pelaksanaan kegiatan perkebunan sebelum HGU secara resmi dikeluarkan oleh BPN. Hal ini berdampak negatif terutama pada kejelasan dan kepastian hak-hak masyarakat dan perusahaan, serta hilangnya yang pendapatan negara atas pajak. REKOMENDASI 23 REKOMENDASI Penyesuaian redaksi dengan secara tegas mewajibkan penyelesaian HGU sebelum kegiatan dilakukan.
- 25. e) Pengawasan, Sanksi Administratif & Tanggung Jawab Pemerintah • ISU • Diperlukan suatu pengaturan yang lebih baik dan jelas mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban perusahaan dan pemberi izin. Dalam hal ini, sering ditemui permasalahan bahwa pemberian izin dilakukan tanpa memperhatikan kelengkapan syarat- syarat yang diatur di dalam Permentan 26/2007. • Karenanya, diperlukan peran aktif pemerintah pusat untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum adminsitratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik. • Sehubungan dengan hal di atas, diperlukan sanksi adminsitratif yang lebih ketat dengan dilengkapi mekanisme second-line administrative enforcement oleh Pemerintah Pusat. 24 REKOMENDASI Ketentuan pembatalan perizinan dan pemberian sanksi oleh pemerintah pusat.
- 26. f) Prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan izin • ISU • Pasal 19 Permentan 26/2007 berdampak pada timbulnya pemahaman bahwa: • “persyaratan izin dianggap lengkap apabila tidak ada respon dari pejabat pemberi izin dalam jangka 30 (tiga puluh) hari kerja” • izin dapat langsung terbit apabila syarat dianggap telah lengkap. • Hal ini tidak sejalan dengan: • Pasal 3 UU 5/1986 tentang PTUN yang pada prinsipnya mengatur bahwa sikap pemerintahan yang diam (misal, tidak merespon permohonan izin) harus diartikan sebagai sikap penolakan terhadap permohonan izin (prinsip fiksi negatif). •• • . 25 REKOMENDASI Penyesuaian dengan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986.
- 27. RSPO & ISPO No. RSPO ISPO 1. Komitmen Terhadap Transparansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 2. Memenuhi Hukum dan Peraturan yang Berlaku Tanggung Jawab Terhadap Pekerja 3. Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang Tanggung Jawab Sosial dan Komunitas 4. Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat 26 perkebunan dan pabrik Masyarakat 5. Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan 6. Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individu, dan komunitas yang terkena dampak perkebunan dan pabrik Sistem Perizinan dan Manajemen Perkebunan 7. Pengembangan perkebunan baru yang bertanggung jawab Penerapan Pedoman Teknis Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit. 8. Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktiftas -