ad art pkb

3. ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA DAFTAR ISI
(AD/ART) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
HASIL MUKTAMAR LUAR BIASA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DI ANCOL, JAKARTA, 2-4 MEI 2008 Kata Pengantar Ketua Umum DPP PKB
Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si ~5
C DPP PKB
KETETAPAN MUKTAMAR LUAR BIASA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ~8
TIM PENYELARAS:
Andi Muawiyah Ramly
Ida Fauziyah ANGGARAN DASAR ~11
Muh. Hanif Dhakiri
MUKADIMAH ~11
Jazilul Fawaid
Zainul Munasichin BAB I NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ~12
BAB II KEDAULATAN ~13
EDITOR: BAB III ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN ~13
Darussalam
Syaiful Bari BAB IV SIFAT DAN FUNGSI ~14
BAB V TUJUAN DAN USAHA ~14
LAYOUT & COVER: BAB VI LAMBANG ~16
Imambang Ali
BAB VII KEANGGOTAAN ~17
Cetakan I, Mei 2008 BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN
SERTA PERANGKAT PARTAI ~17
Diterbitkan oleh:
SEKRETARIAT JENDERAL DPP PKB BAB IX SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI ~19
Jl. Sukabumi No. 23 Menteng Jakarta Pusat BAB X PERMUSYAWARATAN ~20
Telp/Fax: (021) 3155138 BAB XI PENGAMBILAN PUTUSAN ~21
Website: www.dpp-pkb.or.id

4. BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI ~21
BAB XIII PEMBUBARAN ~21
BAB XIV HIRARKI TATA URUTAN ATURAN PARTAI ~22
BAB XV ATURAN PERALIHAN ~22
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ~23
KATA PENGANTAR
ANGGARAN RUMAH TANGGA ~25
BAB I LAMBANG ~25 KETUA UMUM DPP PKB
BAB II KEANGGOTAAN ~26 Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
BAB III STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DAN
DESENTRALISASI KEWENANGAN ~32
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
KEPENGURUSAN PARTAI ~38 Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim
BAB V LOWONGAN ANTAR WAKTU ~44
Bagi sebuah partai politik – dan organisasi sosial mod-
BAB VI PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI ~46
ern yang lain – Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
BAB VII KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI ~47
Tangga (AD/ART) merupakan urat nadi bagi eksistensi
BAB VIII FRAKSI ~51 dan kelangsungan hidupnya. AD/ART merupakan
BAB IX PERMUSYAWARATAN ~52 landasan hukum yang utama, sehingga kinerja partai
BAB X RAPAT-RAPAT ~78 politik bisa berjalan sesuai aturan dan pada gilirannya
BAB XI KADERISASI ~80 sesuatu sesuai fatsun yang utama (akhlaq karimah).
BAB XII KEUANGAN ~80
AD/ART mengatur keseluruhan tata-kelola partai politik,
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP ~81
sehingga pelanggaran terhadap salah satu pasal saja
bisa merusak kinerja partai bersangkutan. Karena itu,
manajemen partai politik akan berjalan efektif dan
akumulatif dari segi apapun, jika AD/ART selalu menjadi
landasan dan rujukan dalam kehidupan kepartaian.
Ketundukan kepada AD/ART merupakan manifestasi
dari kehidupan partai politik modern. Tidak dibenarkan
4 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 5

5. adanya posisi tertentu yang berada di atas AD/ART atau selalu menuntun, melindungi dan memberkahi langkah
menafsirkan AD/ART sesuai kepentingannya. Kalau kita semua. Amin.
demikian yang terjadi, maka kehidupan partai politik
akan rusak dan hancur dari dalam. Wallahu al-Muwaffiq ila aqwam at-thariq
Di masa lalu, dalam sejarah Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) ada gejala di mana sejumlah pihak seringkali Jakarta, 20 Mei 2008
menempatkan diri berada di atas AD/ART – meskipun
AD/ART PKB sendiri sama sekali tidak mengatur
demikian. Akibat hal itu, untuk jangka waktu yang lama,
kehidupan politik PKB mengalami proses yang
cenderung disharmonis, disintegratif dan degradatif, dan
mencapai titik kulminasinya pada Muktamar Luar Biasa
(MLB) PKB di Ancol, Jakarta, 2- 4 Mei 2008. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si
Ketua Umum DPP PKB
Berangkat dari pengalaman itulah, pada Muktamar Luar
Biasa (MLB) PKB di Ancol, Jakarta itu, kemudian
disepakati AD/ART yang baru, yang isinya dirumuskan
dengan niat tulus dan tekad kuat untuk mewujudkan
PKB sebagai partai modern, partai yang berjalan di atas
aturan dan etika yang jelas, di mana segala bentuk
penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun sudah
ditutup, dan efektivitas kerja partai didorong seluas-
luasnya.
Karena itu, penerbitan AD/ART hasil MLB PKB di Ancol,
Jakarta ini akan menjadi pedoman bagi kehidupan partai
di semua level kepengurusan. Sehingga program-pro-
gram dan kebijakan partai selalu sesuai dengan aturan
yang ada, etika politik dan selaras dengan aspirasi
anggota serta masyarakat luas. Semoga Allah SWT
6 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 7

6. KETETAPAN Atas Anggaran Dasar dan Anggaran
MUKTAMAR LUAR BIASA Rumah Tangga Partai Kebangkitan
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Bangsa.
NOMOR 7 / MLB / PKB / V / 2008
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Partai Kebangkitan
TENTANG Bangsa;
2. Anggaran Rumah Tangga Partai
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN DASAR Kebangkitan Bangsa;
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA 3. Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Kebangkitan Bangsa NOMOR 1/ MLB /
PKB / V / 2008 tentang Peraturan Tata
MUSYAWARAH LUAR BIASA Tertib Muktamar Luar Biasa Partai
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Kebangkitan Bangsa.
Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah dalam Komisi
Menimbang : 1. Bahwa Muktamar Luar Biasa Partai Muktamar Luar Biasa Partai Kebangkitan
Kebangkitan Bangsa sebagai forum Bangsa yang bertugas untuk membahas
permusyawaratan tertinggi partai yang Rancangan atas Perubahan Anggaran
berfungsi sebagai representasi dari Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai
pemegang kedaulatan partai yang memiliki Kebangkitan Bangsa;
kewenangan untuk merubah maupun 2. Saran-saran, pendapat-pendapat, dan
menambah Anggaran Dasar dan Anggaran usul-usul yang disampaikan dalam Sidang
Rumah Tangga Partai Kebangkitan Pleno V Muktamar Luar Biasa PKB pada
Bangsa; tanggal 3 Mei 2008.
2. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga yang ditetapkan pada MEMUTUSKAN
Muktamar II PKB di Semarang tahun 2005
Menetapkan :KETETAPAN MUKTAMAR LUAR BIASA
dipandang perlu untuk diadakan
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
perubahan dan tambahan;
TENTANG PERUBAHAN ATAS
3. Bahwa untuk itu perlu diputuskan
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN
Ketetapan Muktamar Luar Biasa Partai
RUMAH TANGGA PARTAI
Kebangkitan Bangsa tentang Perubahan
KEBANGKITAN BANGSA
8 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 9

7. Pasal 1
Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Kebangkitan Bangsa sebagaimana
dimaksud dalam lampiran Ketetapan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.
ANGGARAN DASAR
Pasal 2
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. HASIL MUKTAMAR LUAR BIASA
ANCOL, JAKARTA , 2008
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2008 MUKADDIMAH
MUKTAMAR LUAR BIASA Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indo-
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA nesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka,
bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan
PIMPINAN SIDANG PLENO V pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah
Dra. Hj. Ida Fauziyah Ir. Helmy Faishal Zaini masyarakat beradab dan sejahtera, yang
Ketua Sekretaris mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran,
kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati
nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu
memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada
kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam
segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta
10 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 11

8. konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah Pengurus Partai tingkat pusat berkedudukan di Ibukota
disepakati bersama. Negara Republik Indonesia.
Bahwa perwujudan dari cita-cita kemerdekaan tersebut
menghendaki tegaknya demokrasi yang menjamin BAB II
terciptanya tatanan kenegaraan yang adil serta
KEDAULATAN
pemerintahan yang bersih dan terpercaya, terjaminnya
hak-hak asasi manusia, dan lestarinya lingkungan hidup Pasal 2
bagi peningkatan harkat dan martabat bangsa Indone-
Kedaulatan Partai berada di tangan anggota yang
sia yang diridlai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pelaksanaannya tercermin sepenuhnya di dalam
Muktamar.
Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan
adanya wahana perjuangan yang kuat, mampu
menyalurkan aspirasi dan menyatukan seluruh potensi
BAB III
bangsa yang majemuk, serta terlibat aktif dalam
penyelenggaraan negara dengan berakhlaqul karimah. ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN
Pasal 3
Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan
inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, didirikanlah PARTAI Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa,
KEBANGKITAN BANGSA yang bersifat kebangsaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indone-
demokratis dan terbuka, dengan Anggaran Dasar sebagai sia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijak-
berikut : sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indondesia.
BAB I Pasal 4
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Prinsip perjuangan Partai adalah pengabdian kepada Al-
lah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran
Pasal 1 dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga
Partai ini bernama Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan
PKB; Partai Kebangkitan Bangsa didirikan di Jakarta kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah
pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 Waljama'ah.
Masehi untuk waktu yang tidak terbatas;
12 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 13

9. BAB IV secara lahir dan batin, material dan spiritual;
(c) Mewujudkan tatanan politik nasional yang
SIFAT DAN FUNGSI
demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.
Pasal 5
Partai bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka.
Pasal 8
Pasal 6 Untuk mencapai tujuannya, Partai melakukan usaha-
Partai berfungsi: usaha sebagai berikut:
(a) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara
Indonesia dengan tanpa membedakan asal-usul, Bidang Agama: meningkatatkan ketaqwaan kepada
keturunan, suku, golongan, agama dan profesi; Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat,
(b) Sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan berbangsa, dan bernegara;
pendidikan, hak sipil dan partisipasi politik;
(c) Sebagai saluran aspirasi politik rakyat bagi Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan
terwujudnya hak-hak sipil dan politik rakyat; Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat,
(d) Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan- mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan
terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk
kepentingan rakyat di dalam lembaga-lembaga dan
kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri
proses-proses politik.
yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama
(e)Sebagai sarana mempersiapkan, memunculkan dan
luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang
melahirkan pemimpin politik, bangsa dan negara.
abadi, adil, dan sejahtera;
Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan
BAB V kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan
TUJUAN DAN USAHA demokratis;
Pasal 7 Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan
Partai bertujuan: mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu
(a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indo- mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak
nesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
Undang-Undang Dasar 1945;
(b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya
14 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 15

10. yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri BAB VII
bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan
KEANGGOTAAN
martabat bangsa;
Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas Pasal 10
sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri,
Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi
terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan
ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui
sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat
pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan,
diterima menjadi anggota Partai.
murah dan berkesinambungan;
Pasal 11
Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap
warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan
usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang
menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari
pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam BAB VIII
masyarakat.
STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN
SERTA PERANGKAT PARTAI
BAB VI
LAMBANG Pasal 12
Pasal 9 (1) Struktur Organisasi Partai terdiri dari:
a. Organisasi Tingkat Pusat, dipimpin oleh Dewan
Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi Pengurus Pusat, disingkat DPP;
sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian b. Organisasi Daerah Propinsi, dipimpin oleh Dewan
bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris Pengurus Wilayah, disingkat DPW;
ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai c. Organisasi Daerah Kabupaten/Kota, dipimpin
luar dengan garis tunggal. oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
d. Organisasi Tingkat Kecamatan, dipimpin oleh
Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
e. Organisasi Tingkat Desa/Kelurahan atau yang
16 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 17

11. setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Rant- BAB IX
ing, disingkat DPRt;
SUSUNAN KEPENGURUSAN PARTAI
f. Organisasi Tingkat Dusun/ Lingkungan/Kawasan
Pemukiman, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak
Ranting, disingkat DPARt; Pasal 16
(2) Untuk Perwakilan Partai di luar negeri, dapat dibentuk
Susunan Kepengurusan Partai pada masing-masing
struktur organisasi Partai setingkat Dewan Pengurus
tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada
Cabang, yaitu Dewan Pengurus Cabang Perwakilan,
pasal 12 Anggaran Dasar ini terdiri dari:
disingkat DPCP.
a. Mustasyar;
b. Dewan Syura;
Pasal 13
c. Dewan Tanfidz.
Kelengkapan Partai terdiri dari:
a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Pasal 17
Departemen; (1) Mustasyar adalah penasehat partai yang
b. Kelengkapan Partai di Daerah Propinsi disebut Biro; memberikan nasehat-nasehat organisasi kepada
c. Kelengkapan Partai di Daerah Kabupaten/Kota Dewan Syura dan Dewan Tanfidz baik diminta
disebut Divisi;
maupun tidak diminta;
d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/
(2) Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang
Kelurahan disebut Seksi;
membuat dan menetapkan kebijakan umum partai;
(3) Dewan Tanfidz adalah pimpinan eksekutif Partai yang
Pasal 14
membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan
Perangkat Partai terdiri dari Lembaga, Badan Otonom strategis Partai
dan Fraksi.
Pasal 15 Pasal 18
Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Kelengkapan, Ketentuan mengenai kedudukan, tugas serta wewenang
dan Perangkat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Dewan Mustasyar, Dewan Syura dan Dewan Tanfidz
Tangga. diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
18 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 19

12. BAB X BAB XI
PERMUSYAWARATAN PENGAMBILAN PUTUSAN
Pasal 19 Pasal 20
(1) Jenis-jenis permusyawaratan Partai meliputi: (1) Pengambilan putusan ditempuh melalui musyawarah
a. Muktamar untuk mencapai mufakat.
b. Muktamar Luar Biasa (2) Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan
c. Musyawarah Kerja Nasional diambil berdasarkan suara terbanyak.
d. Musyawarah Pimpinan Nasional
e. Musyawarah Wilayah
f. Musyawarah Wilayah Luar Biasa BAB XII
g. Musyawarah Kerja Wilayah
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PARTAI
h. Musyawarah Pimpinan Wilayah
i. Musyawarah Cabang Pasal 21
j. Musyawarah Cabang Luar Biasa Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:
k. Musyawarah Kerja Cabang a. Iuran anggota;
l. Musyawarah Pimpinan Cabang b. Usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Partai;
m. Musyawarah Anak Cabang c. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
n. Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa d. Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.
o. Musyawarah Kerja Anak Cabang
p. Musyawarah Ranting
q. Musyawarah Ranting Luar Biasa BAB XIII
r. Musyawarah Kerja Ranting
s. Musyawarah Anak Ranting PEMBUBARAN
t. Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa Pasal 22
u. Musyawarah Kerja Anak Ranting
(2) Ketentuan mengenai masing-masing jenis (1) Partai hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar yang
permusyawaratan Partai diatur dalam Anggaran diselenggarakan khusus untuk itu.
Rumah Tangga (2) Muktamar tersebut dalam ayat (1) pasal ini
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-
kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus
Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Dewan Pengurus
20 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 21

13. Cabang dan keputusan yang dihasilkan itu Pasal 25
dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-
Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif,
kurangnya dua pertiga suara yang hadir dalam
Dewan Pengurus Pusat harus mengadakan Muktamar
Muktamar.
dalam tempo satu tahun sejak dideklarasikannya Partai,
(3) Apabila terjadi pembubaran Partai, maka segala hak
demikian pula Dewan Pengurus Wilayah, Dewan
milik Partai diserahkan kepada organisasi sosial
Pengurus Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dan
kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh
Dewan Pengurus Ranting berkewajiban
Muktamar.
menyelenggarakan permusyawaratan sesuai tingkatan
masing-masing.
BAB XIV
Pasal 26
HIRARKI TATA URUTAN ATURAN PARTAI
Untuk pertama kalinya Anggaran Dasar Partai mulai
Pasal 23 berlaku sejak tanggal dideklarasikannya Partai.
Tata Urutan Aturan Partai terdiri dari :
a. Mabda' Siyasi.
BAB XVI
b. Anggaran Dasar.
c. Anggaran Rumah Tangga KETENTUAN PENUTUP
d. Peraturan Partai
Pasal 27
e. Keputusan Partai
(1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar
ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
BAB XV (2) Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh
Muktamar atau Muktamar Luar Biasa;
ATURAN PERALIHAN
(3) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 24
Untuk pertama kalinya, Dewan Pengurus Pusat dibentuk
oleh Deklarator, Dewan Pengurus Wilayah dibentuk oleh
Tim Wilayah, Dewan Pengurus Cabang dibentuk oleh
Tim Cabang, Dewan Pengurus Anak Cabang dibentuk
oleh Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus
Ranting dibentuk oleh Pengurus Anak Cabang .
22 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 23

14. Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2008
MUKTAMAR LUAR BIASA
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PIMPINAN SIDANG PLENO V PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
BAB I
LAMBANG
Dra. Hj. Ida Fauziyah Ir. Helmy Faishal Zaini Pasal 1
Ketua Sekretaris Makna Lambang
(1) Arti Gambar adalah sebagai berikut:
a. Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air In-
donesia yang merupakan basis perjuangan Partai
dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai
sebagaimana termaktub dalam pasal 7 Anggaran
Dasar;
b. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang
memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan,
keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan,
persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan
persaudaraan.
c. Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna
identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana
perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang
memiliki kehendak menciptakan tatanan
kehidupan bangsa yang demokratis;
24 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 25

15. d. Bingkai segi empat dengan garis ganda yang setempat dan secara aktif melakukan tugas-tugas
sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang kepartaian serta mengikuti kegiatan-kegiatan Partai;
menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, (2) Anggota tak langsung adalah warga negara Indone-
material dan spiritual, lahir dan batin, secara sia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi
sejajar. anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang
setempat dan secara aktif mengikuti kegiatan-
(2) Arti warna adalah sebagai berikut : kegiatan partai;
a. Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan (3) Anggota kehormatan adalah setiap orang yang
kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai; dianggap telah berjasa kepada Partai atau orang-
b. Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi orang tertentu yang dipilih dan disetujui
seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan penetapannya dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus
perjuangan Pusat yang mekanismenya akan diatur dalam
c. Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang Peraturan Partai.
menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada
kemaslahatan umat manusia; Pasal 4
Persyaratan Menjadi Anggota
Pasal 2
Persyaratan menjadi anggota partai adalah sebagai
Penggunaan Lambang
berikut :
Lambang Partai digunakan pada atribut-atribut Partai a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun
yang ketentuan penggunaannya akan diatur lebih lanjut dan/atau telah menikah;
oleh Dewan Pengurus Pusat dalam Peraturan Partai. b. Dapat membaca dan menulis;
c. Menyetujui dan menerima Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, dan platform Partai.
BAB II
Pasal 5
KEANGGOTAAN Tata Cara Pendaftaran Anggota
Pasal 3 Tata cara pendaftaran untuk menjadi anggota partai
Jenis Keanggotaan adalah sebagai berikut :
(1) Anggota langsung adalah setiap warga negara Indo- a. Mengajukan permintaan menjadi anggota kepada
nesia yang telah terdaftar secara sah menjadi Dewan Pengurus Cabang melalui Dewan Pengurus
anggota Partai pada Dewan Pengurus Cabang Ranting setempat, disertai pernyataan persetujuan
26 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 27

16. terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan seluruh keputusan Partai;
platform Partai, dan membayar uang pangkal; b. Setia dan tunduk kepada disiplin Partai ;
b. Apabila permintaan itu diluluskan, maka yang c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai serta
bersangkutan berstatus sebagai calon anggota bertanggungjawab atas segala sesuatu yang
selama 3 (tiga) bulan dengan hak menghadiri diamanatkan kepadanya;
kegiatan-kegiatan Partai yang dilakukan secara d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Partai
terbuka; serta menentang setiap upaya dan tindakan yang
c. Apabila selama menjadi calon anggota yang merugikan Partai dengan cara yang berakhlak;
bersangkutan menunjukkan hal-hal positif maka ia e. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama
diterima menjadi anggota secara penuh dan anggota Partai ;
kepadanya diberikan Kartu Anggota Partai yang f. Membayar uang iuran anggota;
dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Cabang atau
Dewan Pengurus Partai yang lebih tinggi Pasal 8
kedudukannya; Hak-hak Anggota
d. Permintaan menjadi anggota dapat ditolak apabila
Setiap anggota partai berhak :
terdapat alasan-alasan yang kuat secara
a. Mendapatkan perlakuan yang sama dari Partai;
organisatoris dan tidak bertentangan dengan
b. Memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
keputusan Partai;
c. Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan
Pasal 6
politik dari Partai;
(1) Anggota kehormatan dapat diterima pada tingkat d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaaan dari
Cabang ke atas; Partai;
(2) Usulan agar seseorang diterima sebagai anggota e. Mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul,
kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno saran dan kritik;
Dewan Pengurus Partai; f. Memilih dan dipilih;
(3) Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan g. Hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.
oleh Dewan Pengurus Pusat.
Pasal 9
Pasal 7 Disiplin Partai
Kewajiban Anggota
(1) Anggota Partai dilarang merangkap sebagai anggota
Setiap Anggota berkewajiban : Partai lain;
a. Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
28 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 29

17. (2) Anggota Partai dilarang menjadi anggota organisasi (2) Sebelum diberhentikan anggota yang bersangkutan
sosial kemasyarakatan yang mempunyai asas dan/ diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh
atau tujuan yang bertentangan dengan asas dan/atau Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai
tujuan Partai; anggota. Tenggang waktu dari pengeluaran peringatan
(3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya
kepada pimpinan struktur organisasi Partai yang 7 (tujuh) hari;
lebih tinggi di dalam hal-hal yang tidak bertentangan (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang
Tangga dan disiplin Partai lainnya yang diatur dalam bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama
Peraturan Partai. 3 (tiga) bulan;
(4) Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian
Pasal 10 sementara yang bersangkutan tidak melakukan
Gugurnya Keanggotaan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status
kenggotaannya gugur dengan sendirinya;
Seseorang anggota Partai dinyatakan gugur
(5) Surat Pemberhentian sebagai anggota diterbitkan
keanggotaannya dikarenakan:
oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan
a. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota
Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagi anggota;
Partai yang disampaikan secara tertulis kepada
(6) Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu
Dewan Pengurus Partai tempat kartu anggota
jabatan tertentu di dalam Partai, maka keputusan
bersangkutan dikeluarkan dan disertai sekurang-
pemberhentian sementara atau pemberhentian
kurangnya satu orang saksi;
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai yang
b. Meninggal dunia;
setingkat di atasnya berdasarkan usulan Dewan
c. Diberhentikan.
Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota,
setelah melakukan Rapat Pleno;
Pasal 11
(7) Anggota yang diberhentikan sementara atau
Tata Cara Pemberhentian Anggota
diberhentikan dapat membela diri dengan
(1) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara mengajukan permintaan peninjauan kembali atas
atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan
bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran tertinggi di lingkungannya dan/atau Dewan Pengurus
Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak Partai yang lebih tinggi. Selanjutnya Rapat Pleno
menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau Dewan Pengurus Partai dapat mengambil putusan
melanggar disiplin Partai dan/ atau mencemarkan atas permintaan itu.
kehormatan dan nama baik Partai;
30 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 31

18. BAB III Pasal 13
Dewan Pengurus Wilayah
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DAN
DESENTRALISASI KEWENANGAN (1) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan
Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;
(2) DPW memiliki wewenang:
Pasal 12 a. Menetapkan kebijakan Partai di Daerah Propinsi
Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah pimpinan Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
tertinggi Partai yang bersifat kolektif; Nasional maupun Daerah Propinsi serta
(2) DPP memiliki wewenang: Peraturan Partai;
a. Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Nasional b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan
sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Pengurus Pusat untuk pengesahan komposisi
Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat dan personalia Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Nasional serta Peraturan Partai; serta pembekuan Dewan Pengurus Cabang
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan (DPC).
Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus c. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan
Pengurus Anak Cabang (DPAC) dengan sungguh-
Cabang (DPC);
sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan
c. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus
Pengurus Cabang (DPC) yang bersangkutan;
Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang dengan
d. Membekukan kepengurusan Dewan Pengurus
prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 26
Anak Cabang (DPAC) dengan prosedur
Anggaran Rumah Tangga ini.
sebagaimana diatur dalam pasal 26 Anggaran
(3) DPP berkewajiban:
Rumah Tangga ini.
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
(3) DPW berkewajiban:
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Nasional serta Peraturan Partai;
Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
b. Menyampaikan Laporan pertanggung jawaban
Nasional maupun Daerah Propinsi serta
kepada Muktamar.
Peraturan Partai.
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan
Pengurus Pusat (DPP);
32 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 33

19. c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (3) DPC berkewajiban :
kepada Musyawarah Wilayah. a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Pasal 14 Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
Dewan Pengurus Cabang Nasional maupun Propinsi dan Kabupaten/ Kota
serta Peraturan Partai;
(1) Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah pimpinan
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan
Partai yang bersifat kolektif di Daerah Kabupaten/
Pengurus Wilayah (DPW);
Kota;
c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban
(2) DPC memiliki wewenang :
pada Musyawarah Cabang.
a. Menetapkan kebijakan Partai di Daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan Anggaran Dasar,
Pasal 15
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan
Dewan Pengurus Anak Cabang
Musyawarah Tingkat Nasional maupun Daerah
Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta (1) Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) adalah
Peraturan Partai; pimpinan partai yang bersifat kolektif di tingkat
b. Mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Kecamatan;
Pengurus Ranting (DPRt) dengan sungguh- (2) DPAC memiliki wewenang:
sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan a. Menetapkan kebijakan Partai di tingkat
Pengurus Anak Cabang (DPAC), dan Kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar,
mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan
Pengurus Anak Ranting (DPARt) dengan sungguh- Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi,
sungguh memperhatikan rekomendasi Dewan Daerah Kabupaten/Kota, dan Tingkat Kecamatan
Pengurus Ranting (DPRt); serta Peraturan Partai;
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan
Pengurus wilayah (DPW), untuk mengesahkan Pengurus Cabang (DPC) untuk mengesahkan
komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak komposisi dan personalia Dewan Pengurus Rant-
Cabang (DPAC), serta pembekuan Dewan ing (DPRt) serta pembekuan Dewan Pengurus
Pengurus Anak Cabang (DPAC); Ranting (DPRt).
d. Membekukan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) (3) DPAC berkewajiban :
dan Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
dengan prosedur sebagaimana diatur dalam pasal Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
26 Anggaran Rumah Tangga ini. Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
34 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 35

20. Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/ Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Kota, dan Tingkat Kecamatan, serta Peraturan Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
Partai; Nasional, Daerah Propinsi, Tingkat Kabupaten/
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan Kota, tingkat Kecamatan, dan tingkat Desa/
Pengurus Cabang (DPC); Kelurahan, serta Peraturan Partai;
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan
pada Musyawarah Anak Cabang. Pengurus Anak Cabang (DPAC);
c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban
Pasal 16 pada Musyawarah Ranting;
Dewan Pengurus Ranting
Pasal 17
(1) Dewan Pengurus Ranting (DPRt) adalah pimpinan
Dewan Pengurus Anak Ranting
Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa/
Kelurahan; (1) Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) adalah
(2) DPRt memiliki wewenang: pimpinan Partai yang bersifat kolektif di tingkat
a. Menetapkan kebijakan Partai di Tingkat Desa/ Dusun/ lingkungan/ kawasan pemukiman;
Kelurahan sesuai dengan Anggaran Dasar, (2) DPARt memiliki wewenang:
Anggaran Rumah Tangga, Keputusan a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
Musyawarah Tingkat Nasional, Daerah Propinsi, Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Kecamatan Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
dan Tingkat Desa/Kelurahan serta Peraturan Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota, Tingkat
Partai; Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan, dan
b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Tingkat Dusun/lingkungan/kawasan pemukiman,
Pengurus Cabang (DPC) melalui Dewan Pengurus serta Peraturan Partai;
Anak Cabang (DPAC) untuk mengesahkan b. Menetapkan dan memberhentikan komisaris/
komposisi dan personalia Dewan Pengurus Anak koordinator lapangan partai pada tingkat dusun/
Ranting (DPARt) serta pembekuan Dewan lingkungan/ kawasan pemukiman berdasarkan
Pengurus Anak Ranting (DPARt); Rapat Pleno.
c. Menerima pendaftaran calon anggota partai untuk (3) DPARt berkewajiban:
disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan
(DPC). Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
(3) DPRt berkewajiban : Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Tingkat
a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/
36 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 37

21. Kota, Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/ Pasal 21
Kelurahan, Tingkat Dusun/ lingkungan/ kawasan
(1) Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang
pemukiman, serta Peraturan Partai;
membuat dan menetapkan kebijakan umum partai
b. Membuat laporan secara berkala kepada Dewan
yang terdiri dari para ulama dan para ahli serta
Pengurus Ranting (DPRt);
mencerminkan representasi daerah.
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban
(2) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP)
pada Musyawarh Anak Ranting.
beranggotakan beberapa orang sesuai dengan
kebutuhan.
Pasal 18
(3) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
Struktur Organisasi Kepengurusan Partai mengikuti beranggotakan beberapa orang sesuai dengan
struktur administratif pemerintahan. kebutuhan.
(4) Dewan Syura Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Pasal 19 beranggotakan beberapa orang sesuai dengan
kebutuhan.
Ketentuan mengenai Dewan Pengurus Cabang (DPC)
(5) Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC)
sebagaimana diatur dalam pasal 14 Anggaran Rumah
beranggotakan beberapa orang sesuai dengan
Tangga ini berlaku juga untuk perwakilan partai di luar
kebutuhan.
negeri.
(6) Dewan Syura Dewan Pengurus Ranting (DPRt)
beranggotakan beberapa orang sesuai dengan
kebutuhan.
BAB IV
(7) Dewan Syura Dewan Pengurus Anak Ranting
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG (DPARt) beranggotakan beberapa orang sesuai
KEPENGURUSAN PARTAI dengan kebutuhan.
(8) Susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat
(DPP) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang wakil
Pasal 20 Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil
(1) Mustasyar adalah penasehat partai yang Sekretaris dan beberapa orang anggota. Sedangkan
memberikan nasehat-nasehat organisasi kepada susunan Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah
Dewan Syura dan Dewan Tanfidz baik diminta (DPW), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan
maupun tidak diminta; Pengurus Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus
(2) Anggota Mustasyar dipilih melalui Rapat Formatur Ranting (DPRt) dan Dewan Pengurus Anak Ranting
hasil permusyawaratan di masing-masing tingkatan. (DPARt) terdiri dari seorang Ketua, beberapa orang
38 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 39

22. Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum
Wakil Sekretaris dan beberapa orang anggota. permusyawaratan partai dan Peraturan Partai.
(9) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) (12) Tata cara pengambilan keputusan Dewan Syura
memiliki tugas: adalah sebagai berikut:
a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai a. Putusan Dewan Syura diambil dalam Rapat
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Dewan Syura yang dihadiri oleh sekurang-
Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan kurangnya dua pertiga (2/3) anggota Dewan
partai dan Peraturan Partai; Syura;
b. Membuat dan menetapkan pedoman umum b. Pengambilan keputusan ditempuh melalui
kebijakan-kebijakan utama Partai berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, c. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, putusan
putusan forum-forum permusyawaratan partai dan dianggap sah apabila disetujui oleh sekurang-
Peraturan Partai; kurangnya dua pertiga (2/3) peserta rapat;
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan d. Putusan Dewan Syura ditetapkan melalui Surat
pedoman umum kebijakan utama Partai oleh Keputusan Dewan Syura.
Dewan Tanfidz;
(10) Dewan Syura Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pasal 22
sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt)
(1) Dewan Tanfidz adalah Dewan Pelaksana Harian yang
memiliki tugas:
bertugas mengelola organisasi dan program partai
a. Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai
di setiap tingkatan;
dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
(2) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih
Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan
oleh dan bertanggungjawab kepada Muktamar untuk
partai dan Peraturan Partai;
masa jabatan lima tahun
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
(3) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
pedoman umum kebijakan utama Partai oleh
dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada
Dewan Tanfidz;
Musyawarah Wilayah untuk masa jabatan lima
(11) Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai
tahun.
Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) memiliki
(4) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Cabang (DPC)
wewenang untuk mengawasi dan memberikan
dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada
pertimbangan terhadap pedoman umum kebijakan
Musyawarah Cabang untuk masa jabatan lima tahun.
utama Partai yang dilaksanakan dan dijalankan oleh
(5) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Cabang
Dewan Tanfidz berdasarkan Anggaran Dasar,
(DPAC) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada
40 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 41

23. Musyawarah Anak Cabang untuk masa jabatan lima a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
tahun. Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan
(6) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dipilih Partai, dan Peraturan Partai;
oleh dan bertanggungjawab kepada Musyawarah b. Menjalankan pedoman umum kebijakan-
Ranting untuk masa jabatan lima tahun. kebijakan utama Partai dengan merujuk kepada
(7) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Anak Ranting Dewan Syura;
(DPARt) dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada c. Mengelola kebijakan, program, dan kegiatan
Musyawarah Anak Ranting untuk masa jabatan lima Partai secara efektif dan efisien dalam rangka
tahun. pencapaian tujuan Partai.
(8) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri (12) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP)
dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa memiliki wewenang :
Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil a. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan
Sekretaris Jenderal, Bendahara dan beberapa Wakil strategis Partai sebagai penerjemahan dari
Bendahara. pedoman umum kebijakan-kebijakan utama
(9) Dewan Tanfidz mulai dari Dewan Pengurus Wilayah Partai yang telah dibuat dan ditetapkan oleh
(DPW) sampai Dewan Pengurus Anak Ranting Dewan Syura;
(DPARt) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, b. Menentukan pola pengelolaan kebijakan, program
Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara, dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman
dan beberapa Wakil Bendahara. umum kebijakan-kebijakan utama Partai yang
(10) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) telah dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Syura
memiliki tugas: serta berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran
a. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Rumah Tangga, putusan forum-forum
Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan permusyawaratan partai, dan Peraturan Partai;
Partai, dan Peraturan Partai. c. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai
b. Menjalankan pedoman umum kebijakan- sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan
kebijakan utama Partai yang telah dibuat dan ketentuan yang berlaku.
ditetapkan oleh Dewan Syura. (13) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
c. Mengelola kebijakan, program, dan kegiatan sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt)
Partai secara efektif dan efisien dalam rangka memiliki wewenang :
pencapaian tujuan Partai. a. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan
(11) Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah (DPW) strategis Partai sebagai penerjemahan dari
sampai Dewan Pengurus Anak Ranting (DPARt) pedoman umum kebijakan-kebijakan utama
memiliki tugas: Partai yang merujuk kepada Dewan Syura;
42 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 43

24. b. Menentukan pola pengelolaan kebijakan, program atau Musyawarah Luar Biasa hanya bisa dilakukan
dan kegiatan partai sesuai dengan pedoman melalui forum Musyarawah atau Musyawarah Luar
umum kebijakan-kebijakan utama Partai dengan Biasa sesuai tingkatannya.
merujuk kepada Dewan Syura serta berdasarkan (3) Mekanisme dan tata cara mengenai pemberhentian
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Personalia Dewan Pengurus Partai akan diatur lebih
putusan forum-forum permusyawaratan partai, lanjut dalam Peraturan Partai.
dan Peraturan Partai.
c. Membentuk kelengkapan dan perangkat partai di Pasal 25
tingkatannya masing-masing sesuai dengan
(1) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang
Pengurus Partai yang dipilih di luar Muktamar,
berlaku.
Muktamar Luar Biasa, Musyawarah atau
Musyawarah Luar Biasa, dilakukan melalui Rapat
Pasal 23
Pleno Dewan Pengurus
Struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan (2) Pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Syura,
masing-masing diharuskan mengakomodasi unsur Ketua Umum Dewan Tanfidz dan Ketua Dewan
perempuan sekurang-kurangnya 30%. Tanfidz yang disebabkan karena meninggal dunia
atau mengundurkan diri, maka Dewan Pengurus
Partai dapat mengisi lowongan tersebut dengan
BAB V menunjuk Pejabat Sementara yang disahkan melalui
surat keputusan Dewan Pengurus partai pada
LOWONGAN ANTAR WAKTU
tingkatan masing-masing melalui Rapat Pleno.
(3) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini hanya berwenang mengambil keputusan
Pasal 24
yang berkaitan langsung dengan persiapan Muktamar
(1) Lowongan antar waktu personalia Dewan Pengurus Luar Biasa atau Musyawarah Luar Biasa.
Partai terjadi karena: (4) Pejabat Sementara harus sudah melaksanakan
a. meninggal dunia; Muktamar Luar Biasa atau Musyawarah Luar Biasa
b. mengundurkan diri; paling lama tiga (3) bulan sejak diputuskan dalam
c. diberhentikan. Rapat Pleno.
(2) Pemberhentian Ketua Dewan Syura dan atau Ketua
Dewan Tanfidz DPW, DPC, DPAC, DPRt dan DPRAt
yang dipilih secara langsung melalui Musyawarah
44 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 45

25. BAB VI (7) Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambat-
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN PARTAI
lambatnya 14 hari untuk memperbaiki
pelanggarannya;
(8) Setelah pembekuan terjadi, maka kepengurusan
Pasal 26
Dewan Pengurus Partai dipegang oleh kepengurusan
(1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan setingkat lebih tinggi, atau membentuk Caretaker
Dewan Pengurus Wilayah (DPW); sebagai Pengurus Sementara;
(2) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan (9) Pengurus sementara sebagaimana dimaksud dalam
Dewan Pengurus Cabang (DPC) dengan ayat (7) pasal ini, bertugas mempersiapkan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus penyelenggaraan forum permusyawaratan tertinggi
Wilayah (DPW); luar biasa menurut tingkatan yang akan memilih
(3) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dapat kepengurusan baru;
membekukan Dewan Pengurus Anak Cabang (10)Selambat-lambatnya tiga (3) bulan setelah
(DPAC) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan pembekuan, harus sudah terselenggara forum
Pengurus Cabang (DPC); permusyawaratan tertinggi luar biasa menurut
(4) Dewan Pengurus Cabang (DPC) dapat membekukan tingkatannya untuk memilih kepengurusan baru.
Dewan Pengurus Ranting (DPRt) dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengurus Pasal 27
Anak Cabang (DPAC), Dewan Pengurus Cabang
Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara
dapat membekukan Dewan Pengurus Anak Ranting
pembekuan pengurus di atas akan diatur lebih lanjut
(DPARt) dengan memperhatikan rekomendasi Dewan
dalam Peraturan Partai.
Pengurus Ranting (DPRt);
(5) Pengambilan keputusan pembekuan oleh Dewan
Pengurus Partai kepada Dewan Pengurus Partai di
BAB VII
tingkat bawahnya sebagaimana diatur dalam ayat
(1), (2), (3), pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI
melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai;
(6) Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris
Pasal 28
dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar,
Departemen - Departemen
Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum
permusyawaratan partai, dan Peraturan Partai; (1) Departemen adalah kelengkapan partai di tingkat
Pusat yang berfungsi sebagai unit pelaksana
46 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 47

26. program-program Dewan Pengurus Pusat (DPP); Pasal 32
(2) Departemen-departemen dibentuk dan dikoordinasi- Lembaga-lembaga
kan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP).
(1) Lembaga adalah perangkat khusus Partai yang
merupakan alat pengabdian dan perjuangan Partai
Pasal 29
dalam bidang-bidang agama, politik, ekonomi,
Biro - Biro
hukum, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan;
(1) Biro adalah kelengkapan partai di Daerah Propinsi (2) Lembaga dibentuk oleh Dewan Pengurus Partai
yang berfungsi sebagai unit pelaksana program-pro- sesuai kebutuhan;
gram Dewan Pengurus Wilayah (DPW); (3) Lembaga memiliki struktur organisasi sendiri dari
(2) Biro-biro dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP) sampai ke
Pengurus Wilayah (DPW). tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) disesuaikan
dengan potensi Dewan Pengurus Partai masing-
Pasal 30 masing tingkatan;
Divisi - Divisi (4) Lembaga berada di bawah koordinasi dan
bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Partai
(1) Divisi-Divisi adalah kelengkapan partai di Daerah
menurut tingkatannya.
Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai unit
pelaksana program-program Dewan Pengurus
Pasal 33
Cabang (DPC);
Badan Otonom
(2) Divisi-divisi dibentuk dan dikoordinasikan oleh Dewan
Pengurus Cabang (DPC). (1) Badan otonom adalah perangkat partai yang
berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai,
Pasal 31 khususnya yang berkaitan dengan kelompok
Seksi-Seksi masyarakat tertentu dan merupakan basis massa
serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/
(1) Seksi adalah kelengkapan partai di tingkat
atau lapisan sosial masyarakat;
Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berfungsi
(2) Badan Otonom dapat dibentuk berdasarkan
sebagai unit pelaksana program-program Dewan
kepentingan perjuangan partai yang berkaitan dengan
Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan
bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya,
Pengurus Ranting (DPRt);
pendidikan, dan pertahanan, yang pelaksanaan dan
(2) Seksi-Seksi dibentuk dan dikoordinasikan oleh
pencapaiannya memerlukan garis instruksi dan/ atau
Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) atau Dewan
konsolidasi dan/ atau koordinasi secara mudah,
Pengurus Ranting (DPRt).
cepat, efektif dan efisien;
48 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 49

27. (3) Badan otonom untuk segmen pemuda ialah Gerakan Peraturan Rumah Tangga harus dilaporkan kepada
Pemuda Kebangkitan Bangsa yang disingkat GARDA Dewan Pengurus Partai menurut tingkatan masing-
BANGSA; masing. Dewan Pengurus Partai berhak mengadakan
(4)Badan otonom untuk kaum perempuan ialah perubahan, jika terdapat hal-hal yang bertentangan
Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa yang dan/ atau tidak sesuai dengan garis kebijakan dan
disingkat PPKB; platform partai.
(5) Badan otonom untuk kepentingan perjuangan partai
yang berkaitan dengan bidang hukum dan hak asasi Pasal 35
manusia ialah Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Perangkat Partai Lainnya
yang disingkat LAKUMHAM
(1) Untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi
(6) Badan Otonom untuk kepentingan perjuangan partai
partai, maka dapat dibentuk Dewan Pertimbangan,
selain yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan ayat
Dewan Pakar, Badan Pengawas Keuangan, dan
(5) Pasal ini, dapat dibentuk menurut kebutuhan
lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Partai dan diputuskan oleh Dewan Pengurus Pusat
(2) DPP PKB dapat membentuk Badan Kehormatan
(DPP) serta disahkan oleh Muktamar.
atau Lembaga Arbitrase.
(7) Pimpinan Badan Otonom secara otomatis menjadi
anggota Pleno Dewan Pengurus Partai pada
tingkatan masing-masing
BAB VIII
Pasal 34 FRAKSI
(1) Susunan organisasi dan kepengurusan Badan
Otonom diatur di dalam Peraturan Dasar dan
Pasal 36
Peraturan Rumah Tangga masing-masing;
(2) Badan Otonom berkewajiban menyesuaikan asas, (1) Partai membentuk Fraksi di setiap Lembaga
tujuan, dan usahanya dengan Partai; Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan disebut
(3) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disingkat FPKB;
Otonom yang menyangkut Peraturan Dasar dan (2) Fraksi merupakan perangkat Partai yang berfungsi
Peraturan Rumah Tangga harus mendapat sebagai organ pelaksana kebijakan partai untuk
persetujuan Dewan Pengurus Pusat, baik secara memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai di dalam
keseluruhan maupun dengan perubahan; Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
(4) Keputusan permusyawaratan tertinggi Badan (3) Fraksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus
Otonom yang tidak menyangkut Peraturan Dasar dan Partai sesuai tingkatannya;
50 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 51

28. (4) Pimpinan Fraksi menyampaikan laporan kegiatannya dari pemegang kedaulatan partai dan diadakan setiap
secara berkala kepada Dewan Pengurus Partai 5 (lima) tahun sekali;
sesuai dengan tingkatannya. (2) Muktamar memiliki wewenang :
a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan
Pasal 37 Pengurus Pusat;
b. Menetapkan dan/ atau merubah Anggaran Dasar
(1) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Majelis
dan Anggaran Rrumah Tangga;
Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan
c. Menetapkan Platform PKB untuk 5 (lima) tahun
Rakyat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat;
ke depan;
(2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan
d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ditetapkan oleh
Perjuangan Partai untuk 5 (lima) tahun ke depan;
Dewan Pengurus Wilayah;
e. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura;
(3) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Dewan
f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Tanfidz dengan mendapat persetujuan dari Dewan
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang;
Syura terpilih;
(4) Tata kerja Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diatur
g. Memilih beberapa orang anggota formatur yang
dalam Peraturan Partai.
bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua
(5) Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di semua
Umum Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk
tingkatan masing-masing hanya dibatasi sampai
melengkapi susunan Dewan Pengurus Partai;
dengan 2 (dua) periode berturut-turut yang diatur
h. Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan
dalam peraturan partai.
lain yang dianggap perlu.
(6) Dalam hal-hal tertentu Dewan Pengurus Pusat (DPP)
(3) Muktamar diselenggarkan oleh Dewan Pengurus
Partai Kebangkitan Bangsa dapat membuat
Pusat;
kebijakan yang lain dan diatur dalam Peraturan Partai.
(4) Peraturan Tata Tertib Muktamar ditetapkan oleh
Muktamar.
BAB IX
PERMUSYAWARATAN Pasal 39
(1) Peserta Muktamar adalah :
Pasal 38 a. Anggota Dewan Pengurus Pusat, Ketua
Muktamar Departemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan
Otonom Tingkat Pusat;
(1) Muktamar merupakan forum permusyawaratan
b. Utusan Dewan Pengurus Wilayah yang terdiri dari
tertinggi Partai yang berfungsi sebagai representasi
52 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 53

29. Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan Pasal 41
Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya
(1) Rancangan materi Muktamar disiapkan oleh Dewan
dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari
Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh
Dewan Pengurus Wilayah;
Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Pengurus
c. Utusan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari Ketua
Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan
Muktamar berlangsung;
Sekretaris Dewan Tanfidz dan seorang lainnya
(2) Muktamar dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat.
dari unsur perempuan.
d. Pengurus Fraksi Partai di lembaga Perwakilan
Pasal 42
Rakyat di tingkat Pusat.
Muktamar Luar Biasa
e. Badan otonom di tingkat pusat.
(2) Setiap peserta Muktamar mempunyai hak bicara; (1) Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan:
(3) Setiap DPC, DPCP Luar Negeri dan DPW memiliki a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
1 (satu) hak suara; mengancam keberlangsungan hidup Partai;
(4) Dewan Pengurus Pusat secara kolektif mempunyai b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap
hak 1 (satu) suara. atau permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau
Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB;
Pasal 40 c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu
Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Umum
(1) Muktamar adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-
Dewan Tanfidz DPP PKB;
kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah wilayah dan
(2) Muktamar Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan
cabang yang sah;
permintaan dari lebih dari setengah jumlah Dewan
(2) Sidang-sidang Muktamar sah apabila dihadiri oleh
Pengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih
lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir;
dari setengah jumlah Dewan Pengurus Wilayah yang
(3) Keputusan sah apabila disetujui oleh lebih dari
sah.
seperdua (1/2) jumlah peserta yang hadir.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Muktamar berlaku
(4) Keputusan Muktamar tentang perubahan Anggaran
pada Muktamar Luar Biasa kecuali ketentuan tentang
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sah
rancangan materi Muktamar, yaitu harus
apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua
disampaikan kepada seluruh Dewan Pengurus
pertiga (2/3) jumlah peserta yang hadir;
Wilayah dan Dewan Pengurus Cabang selambat-
(5) Pemilihan mengenai orang dalam Muktamar
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Muktamar Luar
dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil
Biasa berlangsung.
dan demokratis.
54 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 55

30. Pasal 43 situasi partai dan kehidupan nasional yang dinilai
Musyawarah Kerja Nasional strategis;
(2) Musyawarah Pimpinan Nasional dapat diadakan
(1) Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum
sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Pusat sesuai
permusyawaratan pada tingkat Nasional untuk
dengan kebutuhan;
mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Nasional
program Partai, membahas masalah-masalah yang
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
berkaitan dengan keputusan-keputusan Muktamar
dan masalah-masalah lainnya yang dianggap
Pasal 46
penting;
(2) Musyawarah Kerja Nasional diadakan Dewan (1) Peserta Musyawarah Pimpinan Nasional adalah
Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali anggota Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan
dalam satu periode; Syura dan Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional Wilayah;
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. (2) Musyawarah Pimpinan Nasional adalah sah bila
dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta.
Pasal 44 Dalam pengambilan putusan setiap peserta
mempunyai satu hak suara;
(1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota
(3) Musyawarah Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan
Dewan Pengurus Pusat dan Utusan Dewan Pengurus
Pengurus Pusat.
Wilayah Partai;
(2) Musyawarah Kerja Nasional adalah sah apabila
Pasal 47
dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta
Musyawarah Wilayah
Musyawarah. Dalam pengambilan putusan setiap
peserta mempunyai satu hak suara; (1) Musyawarah Wilayah merupakan forum
(3) Musyawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan permusyawaratan tertinggi pada tingkat Wilayah yang
Pengurus Pusat. diadakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5
(lima) tahun sekali;
Pasal 45 (2) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang :
Musyawarah Pimpinan Nasional a. Menilai Laporan pertanggungjawaban Dewan
Pengurus Wilayah;
(1) Musyawarah Pimpinan Nasional merupakan forum
b. Menetapkan pokok-pokok program Dewan
permusyawaratan untuk membahas masalah-
Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun ke depan;
masalah yang berkaitan dengan perkembangan
56 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 57

31. c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Syura; seorang lainnya dari unsur perempuan yang dipilih
d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Tanfidz oleh dan dari Dewan Pengurus Anak Cabang,
yang telah mendapatkan persetujuan Ketua dengan 1 (satu) hak suara.
Dewan Syura terpilih; d. Pimpinan Fraksi Partai di Lembaga Perwakilan
e. Apabila terdapat calon Ketua Dewan Tanfidz yang Rakyat Daerah.
tidak disetujui oleh Ketua Dewan Syura terpilih, (2) Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak
maka harus mendapat persetujuan terlebih dahulu bicara.
dari lebih separuh jumlah suara yang sah. (3) Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara;
f. Memilih beberapa orang anggota formatur yang (4) Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai
bersama dengan Ketua Dewan Syura dan Ketua hak 1 (satu) suara.
Dewan Tanfidz terpilih bertugas untuk melengkapi
susunan Dewan Pengurus Partai; Pasal 49
g. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang
(1) Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri
dianggap perlu.
sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah Cabang
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Wilayah ditetapkan
Partai yang sah;
oleh Musyawarah Wilayah.
(2) Sidang-sidang Musyawarah Wilayah sah apabila
dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta
Pasal 48
yang hadir;
(1) Peserta Musyawarah Wilayah adalah : (3) Keputusan Musyawarah Wilayah sah apabila
a. Anggota Dewan Pengurus Wilayah, Ketua Biro, disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta
Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom yang hadir;
tingkat Wilayah; (4) Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah
b. Utusan Dewan Pengurus Cabang yang terdiri dari Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia,
Ketua dan Sekretaris Dewan Syura, Ketua dan jujur, adil, dan demokratis.
Sekretaris Dewan Tanfidz, dan seorang lainnya
dari unsur perempuan yang dipilih oleh dan dari Pasal 50
Dewan Pengurus Cabang;
(1) Rancangan materi Musyawarah Wilayah disiapkan
c. Bagi Dewan Pengurus Wilayah yang mempunyai
oleh Dewan Pengurus Wilayah dan disampaikan
Dewan Pengurus Cabang 10 (sepuluh) ke bawah,
kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-
maka peserta musyawarah ditambah dengan
lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah
Dewan Pengurus Anak Cabang yang terdiri dari
Wilayah berlangsung;
Ketua Dewan Syura, Ketua Dewan Tanfidz dan
58 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 59

32. (2) Musyawarah Wilayah dipimpin oleh Dewan Pengurus program Dewan Pengurus Wilayah, membahas
Wilayah. masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-
keputusan Musyawarah Wilayah, dan masalah-
Pasal 51 masalah lain yang dianggap penting;
Musyawarah Wilayah Luar Biasa (2) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan oleh Dewan
Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya dua (2) kali
(1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat
dalam (1) satu periode;
diselenggarakan:
(3) Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Wilayah
a. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
mengancam keberlangsungan hidup Dewan
Pengurus Wilayah (DPW);
Pasal 53
b. Untuk melakukan pemberhentian secara tetap atau
permanen Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua (1) Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota
Dewan Tanfidz DPW; Dewan Pengurus Wilayah dan utusan dari Dewan
c. Untuk melakukan pengisian lowongan antar waktu Pengurus Cabang Partai;
Ketua Dewan Syura dan/ atau Ketua Dewan (2) Musyawarah Kerja Wilayah adalah sah apabila
Tanfidz DPW; dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta
(2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diadakan musyawarah. Dalam pengambilan putusan, setiap
berdasarkan permintaan dari lebih dari seperdua peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
(1/2) jumlah Dewan Pengurus Cabang yang sah; (3) Musyawarah kerja wilayah dipimpin oleh Dewan
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai Musyawarah Pengurus Wilayah.
Wilayah berlaku pada Musyawarah Wilayah Luar
Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Pasal 54
Musyawarah Wilayah, yaitu harus disampaikan Musyawarah Pimpinan Wilayah
kepada seluruh Dewan Pengurus Cabang selambat-
(1) Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum
lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Musyawarah
permusyawaratan untuk membahas masalah-
Wilayah Luar Biasa berlangsung.
masalah yang berkaitan dengan perkembangan
situasi partai dan kehidupan di Daerah Propinsi yang
Pasal 52
dinilai strategis;
Musyawarah Kerja Wilayah
(2) Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan
(1) Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus Wilayah sesuai
permusyawaratan pada tingkat Wilayah untuk dengan kebutuhan;
mengevaluasi serta membahas kinerja dan program-
60 AD / ART PKB HASIL MLB ANCOL 2008 61