Mediakom 43

etalase

mediakom 43 | JULI | 2013 |

i

ii

| mediakom 43 | JULI | 2013

etalase

POKJA untuk Indonesia
yang lebih sehat

foto

drg. Murti Utami, MPH

J

aminan kesehatan nasional (JKN), untuk Indonesia
yang lebih sehat. Pernyataan itu, mengisyaratkan
komitmen yang kuat untuk mewujudkan Indonesia
yang lebih sehat. Komitmen itu ditandai dengan
terbentuknya 6 kelompok kerja (pokja) yang
mempersiapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional,
yang akan dimulai 1 Januari 2014.
Ke enam pokja itu yakni: pokja fasilitas kesehatan, sistem
rujukan dan infrastruktur, pokja pembiayaan, transformasi
kelembagaan dan program, pokja regulasi, pokja kefarmasian
dan alat kesehatan, pokja SDM dan capacity building dan
pokja sosialisiasi dan advokasi.
Pokja ini telah bekerja sejak penetapannya 9 Mei
2012. Tahun 2013 masih melakukan finalisasi, persiapan
implementasi dan sinergisitas dari berbagai komponen untuk
suksesnya pelaksanaan JKN tahun depan.
Memang, ada sebagian kalangan yang meragukan akan
kesiapan pelaksanaan JKN Januari tahun depan. Keraguan ini
wajar, karena memang memerlukan pengorganisasian yang
cukup komplek dari berbagai komponen pendukung seperti
tercermin dalam pokja di atas. Akan tetapi, JKN yang akan

dilaksanakan bukan barang baru, tapi sebagian besar peserta,
sarana kesehatan, tenaga dan pelaksananya, sudah melakukan
pekerjaan itu selama ini. Harapanya, kalau ada kendala,
mereka akan mampu mengidentifikasi dan memberi solusi
secepatnya.
Bila masih ada kekurangan disana-sini saat pelaksanaan,
tentu harus dimaklumi. Sebab tidak ada sistem yang
dibangun langsung sempurna dalam waktu singkat. Semua
membutuhkan proses dan waktu, untuk perbaikan dan
perbaikan, mendekati “kesempurnaan”.
Nah, secara lebih rinci tentang apa dan bagaimana JKN,
kami kemukakan dalam rubrik media utama. Selain itu, kami
ketengahkan “Rapor Hijau” untuk Kementerian Kesehatan
dalam pelayanan publik pada rubrik Stopress. Penilaian itu
dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dengan melakukan
observasi terhadap 18 kementerian yang menyelenggarakan
pelayanan publik khususnya unit pelayanan perizinan.
Pada kesempatan yang baik pula, kami redaksi mediakom
yang selalu menyajikan berita “info sehat untuk semua”,
mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 H. Mohon
maaf lahir batin.* Redaksi

SUSUNAN REDAKSI
PENANGGUNG JAWAB: drg. Murti Utami, MPH PEMIMPIN REDAKSI: Dyah Yuniar Setiawati, SKM, MPS
SEKRETARIS REDAKSI: Sri Wahyuni, S.Sos, MM REDAKTUR/PENULIS: Dra. Hikmandari A, M.Ed, Busroni S.IP, Prawito,
SKM, MM M. Rijadi, SKM, MSc.PH, Aji Muhawarman, ST, Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah, S.Sos, MKM, Dewi Indah
Sari, SE, MM, Awallokita Mayangsari, SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Rahmadi, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti,
SKM, Dessyana Fa’as, SE, Siti Khadijah DESIGN GRAFIS & FOTOGRAFER: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,
S.Sn, SEKRETARIAT: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudi
ALAMAT REDAKSI: PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. HR Rasuna Said
Blok X5 Kav. 4 - 9, Jakarta, 12950 Telepon: 021-5201590 ; 021 - 52907416-9
Fax: 021-5223002 ; 021-52960661 Email: infodepkes.go.id ; kontak@depkes.go.id Call Center : 021 – 500567

•
•

•

•

•

•

•

•

•

REDAKSI MENERIMA NASKAH DARI PEMBACA, DAPAT DIKIRIM KE ALAMAT EMAIL: kontak@depkes.go.id
ilustrasi cover: Complot /shutterstock.com


1

surat pembaca

Penjelasan
Jaminan Kesehatan
Nasional
Tanya:
Mulai 1 Januari 2014, masa berlakunya Jaminan Kesehatan
Nasional ( JKN). Apakah Program Jampersal dan Jamkesmas
apa dihentikan?
Jawab:
JKN merupakan sistem asuransi sosial yang wajib bagi
seluruh penduduknya dan WNA yang bekerja lebih dari 6
bulan di Indonesia. Artinya secara bertahap semua harus
menjadi peserta, sehingga semua harus membayar iuran
kecuali yang miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar
oleh pemerintah.
Keuntungan asuransi sosial ini adalah : semua yg
merupakan indikasi medis akan dijamin ( yang tidak dijamin
antara lain kepentingan kosmetik, medical check up dll)
Dengan demikian, program Jamkesmas dan Jampersal
sudah masuk kedalam sistem penjaminan JKN.
Artinya : ANC, persalinan, PNC juga talasemia yang
selama ini semua dijamin program pemerintah maka mulai
1 Januari 2014, maka. yang miskin dan tidak mampu yang
menjadi peserta penerima bantuan iuran PBI (atau selama
ini peserta jamkesmas) serta jamkesda/apapun istilahnya)
iurannya akan dibayar pemerintah/pemda, sedangkan yang
mampu harus menjadi peserta JKN dengan membayar
iuran.
Besaran iuran bagi pekerja bukan penerima upah (atau
sering disebut pekerja informal) , saat ini masih dalam
rancangan Perpres. tetapi relatif tidak mahal. Sebagai
contoh iuran untuk kelas 3 antara 22.500 - 25.500 (angka
pasti masih dilakukan re-evaluasi).
Artinya dengan membayar iuran setahun sekitar 270.000300.000 saja , maka seluruh penyakit dan tindakkan medis
termasuk partus , talasemia dan lain lain sudah di cover
oleh JKN. Sangat murah bukan? Padahal dengan membayar
sendiri : hanya utk partus saja , biayanya sudah lebih dari Rp
300.000, belum kalau mengalami sakit lain. (Redaksi)
*Bila perlu penjelasan lebih lanjut dapat
menghubungi Halo Kemkes (kode lokal) 500567

2


daf t ar i s i

m e d i a ko m e d i s i 4 3
ETALASE / 1
info sehat / 4-9

• Pencegahan hipertensi
• Penyebab Hipertensi
• Ciri-ciri Hipertensi

stop press / 10-17

• Presiden resmikan RSCM Kirana
• Presiden Apresiasi Prestasi RSCM Raih Akreditasi JCI
• Kerjasama Kode Akses Darurat 119
• Kementerian Kesehatan pelayan publik terbaik versi
Ombudsman RI

media utama / 18-31

RAGAM / 36-39

• waspadai hipertensi, kendalikan tekanan darah
• PERUBAHAN PERATURAN TENTANG PENGANGKATAN
DOKTER DAN BIDAN PTT
• Kemenkes Kendalikan Penyakit Hepatitis di Indonesia

peristiwa / 40-45

• JKN untuk Indonesia yang lebih sehat
• MENJELANG ERA REFORMASI KESEHATAN
PERORANGAN
• MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
• Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
• Siapa Peserta JKN ?
• Pendaftaran peserta JKN
• TANTANGAN AWAL BPJS DI TAHUN 2014
• TIDAK ADA PERBEDAAN LAYANAN ORANG MISKIN
DAN KAYA
• ERA STANDARISASI LAYANAN KESEHATAN BERKELAS
INTERNASIONAL

• Bantuan Kemkes untuk Gempa Aceh
• Kemenkes Buka Posko Gempa Aceh
• Pramuka Berperan Kendalikan Penyakit
• Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

daerah / 46-57

• Dokter Keluarga untuk Masyarakat Kepri

BBM / 58-60

• Setiap pagi, niat hari ini, tanpa korupsi
• APA ITU GRATIFIKASI?

UNTUK RAKYAT / 32-35

• Apel Siaga Mudik Lebaran
• 9 Pesan untuk Jajaran Kesehatan Menjelang Arus
Mudik Lebaran
• Ramadhan Saat Tepat Berhenti Merokok

lentera /
64-68

KOLOM / 61
• BPJS lebih baik

resensi / 62-63

3

info sehat

Pencegahan
hipertensi

H

ipertensi atau tekanan
darah tinggi adalah
suatu kondisi di mana
terjadi peningkatan
tekanan darah secara
kronis (dalam jangka waktu lama).
Pada pemeriksaan tekanan darah akan
diperoleh dua angka.
Angka yang lebih tinggi diperoleh
pada saat jantung berkontraksi (sistolik),
angka yang lebih rendah diperoleh pada
saat jantung berelaksasi (diastolik). Bila
tekanan darah 120/80 mmHg maka
dikatakan normal.
Sedangkan pada tekanan darah
tinggi, biasanya terjadi kenaikan
tekanan sistolik dan diastolik. Hipertensi
biasanya terjadi pada tekanan darah
140/90 mmHg ke atas.
Tekanan darah tinggi adalah salah
satu faktor risiko untuk stroke, serangan

4


jantung, gagal jantung dan aneurisma
arterial, dan merupakan penyebab
utama gagal jantung kronis. Selain
faktor genetika, usia, dan jenis kelamin,
ada beberapa faktor penyebab lain,
antara lain:
Stres atau perasaan tertekan.
Kegemukan (Obesitas).
Kebiasaan merokok.
Kurang berolahraga.
Kelainan kadar lemak dalam darah
(Dislipidemia).
Konsumsi yang berlebihan atas
garam, alkohol, dan makanan yang
berlemak tinggi.
Kurang mengonsumsi makanan
yang berserat dan diet yang tidak
seimbang.
Sedangkan gejala umum yang
mungkin terjadi pada orang dengan
tekanan darah tinggi meliputi:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Sakit kepala saat bangun tidur yang
kemudian menghilang setelah
beberapa jam.
Rasa pegal dan tidak nyaman pada
tengkuk.
Mudah lelah, lesu, Impoten.
Telinga berdenging.
Detak jantung berdebar cepat.
Pandangan agak kabur, susah tidur,
sakit pinggang, dan mudah menjadi
marah.
Apabila anda merasakan beberapa
gejala di atas, segera cari bantuan untuk
mengatasi tekanan darah tinggi anda
mengingat banyaknya komplikasi serius
yang bisa anda alami diantaranya:

•
•
•
•
•

Kerusakan otak
Tekanan darah yang terlalu tinggi
menyebabkan pecahnya pembuluh darah
otak (stroke) akibatnya, darah tercecer dari
daerah otak tertentu sedangkan bagian
otak lain tidak teraliri cukup sehingga
bagian otak menjadi rusak.

Pencegahan hipertensi dapat Anda lakukan dengan
melakukan beberapa hal berikut.

Kerusakan jantung
Tekanan darah yang tinggi
menyebabkan pembesaran otot jantung
kiri sehingga jantung mengalami gagal
fungsi. Pembesaran otot jantung kiri
disebabkan jantung bekerja keras untuk
memompa darah.

•
•
•
•
•
•

Kerusakan ginjal
Tingginya tekanan darah akan membuat
pembuluh darah dalam ginjal tertekan.
Akhirnya, pembuluh darah menjadi
rusak dan menyebabkan fungsi ginjal
menurun hingga mengalami kegagalan
ginjal.

Kerusakan mata
Tekanan darah yang tinggi
menyebabkan tertekannya pembuluh
darah dan syaraf pada mata sehingga
penglihatan terganggu.

Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat
(Sayur dan buah).
Mengurangi konsumsi garam, alkohol, dan
makanan yang berlemak tinggi.
Mengurangi berat badan, istirahat yang cukup,
dan olahraga yang teratur.
Lakukan pengecekan tekanan darah secara
rutin.
Beberapa orang yang memiliki sistem
metabolisme tubuh yang buruk, biasanya tidak
akan mengalami perubahan yang signifikan
bahkan setelah menjalankan hal-hal di atas.
Apabila beberapa cara di atas sudah
tidak mempan, penting bagi Anda untuk
mengonsumsi obat baik obat yang diresepkan
dokter ataupun alternatif herbal untuk tekanan
darah tinggi.

Pengobatan Alternatif Hipertensi, Kendalikan
Tekanan Darah Tinggi Anda
Dalam pengobatan hipertensi,
kuncinya terletak pada sistem peredaran
darah. Jika sistem peredaran darah
sehat maka tekanan darah dalam tubuh
akan stabil. Mari kita perhatikan 2 jenis
herbal yang dapat anda konsumsi untuk
mengendalikan tekanan darah anda.
Noni Juice atau yang dikenal
dengan nama Mengkudu, mengandung
scopoletin yang terbukti dapat
menurunkan tekanan darah tinggi
dengan melebarkan pembuluh darah
yang menyempit.
Noni juga menstimulasi tubuh
untuk memproduksi Nitrit
oksida yang juga berkhasiat
melemaskan dan melebarkan
pembuluh darah serta
mengurangi tekanan pada
arteri dan jantung sehingga
bermanfaat untuk memperbaiki
sistem peredaran darah dan

kardiovaskular sekaligus mencegah
terjadinya stroke.
Selain itu, kandungan proseronin
(proxeronine) yang terdapat dalam buah
Noni mampu melebarkan pembuluh
darah sehingga menghilangkan
penyumbatan pada pembuluh darah
dan berfungsi sangat baik dalam
penyembuhan stroke dan serangan
jantung.
Nutrasetikal yang terkandung
dalam Noni juga mampu meningkatkan
kesehatan struktur sel
dalam sistem


5

info sehat
peredaran darah. Dalam penelitian
dokter Neil Solomon, dari 1.989 orang
yang mengonsumsi Noni juice untuk
membantu tekanan darah tinggi
mereka, 85% di antaranya melaporkan
adanya penurunan.
Dari 2.397 orang yang mengonsumsi
Noni untuk membantu gejala-gejala
penyakit jantung, 77% di antaranya
melaporkan gejala-gejala yang lebih
ringan. Terakhir, dari 1.893 orang yang
mengonsumsi Noni untuk membantu
gejala-gejala stroke, 51% di antaranya
terbantu.
Berbagai penelitian telah dilakukan
untuk mengetahui kandungan yang
terdapat dalam Noni dan telah diuji
khasiatnya secara praklinis maupun
secara klinis. Hasilnya? Noni terbukti
ampuh mengatasi berbagai penyakit
dan gangguan kesehatan lainnya
termasuk mengatasi dan mengendalikan
tekanan darah.
Herbal lain yang juga berkhasiat
untuk hipertensi adalah Sarang Semut.
Seperti Noni Juice, mekanisme Sarang
Semut dalam mengatasi hipertensi
adalah dengan menyehatkan dan
melancarkan sistem peredaran darah
dalam tubuh.
Sarang Semut kaya akan kandungan
antioksidan yang dapat membantu
mengatasi hipertensi, misalnya, salah

6


satu antioksidan yang terkandung
dalam Sarang Semut, tokoferol, terbukti
membantu mengencerkan darah,
mencegah penggumpalan darah, dan
memperbaiki sistem kerja jantung, serta
menurunkan tekanan darah.
Flavonoid, senyawa antioksidan
lain dalam Sarang Semut, berkhasiat
mencegah terjadinya penggumpalan
darah yang juga dapat mengakibatkan
tekanan darah tinggi.
Selain kandungan antioksidannya
yang tinggi, multi-mineral yang terdapat
dalam Sarang Semut juga berperan
penting dalam menyehatkan sistem
peredaran darah dalam tubuh, misalnya,
kalium, bertugas dalam merangsang
pengeluaran cairan dalam tubuh.
Jika proses pengeluaran kemih lancar,
otomatis tekanan darah akan turun.
Mineral lain dalam Sarang Semut,
besi dan magnesium, berperan penting
dalam menyediakan dan mengangkut
oksigen ke seluruh tubuh. Kebutuhan
oksigen yang terpenuhi akan membantu
melancarkan peredaran darah yang
selanjutnya membantu kestabilan
tekanan darah.
Kandungan antioksidan yang tinggi
dan multi-mineral yang terkandung baik
dalam Noni juice maupun Sarang Semut
sangat baik untuk mengatasi hipertensi
dan mencegah terjadinya berbagai
komplikasi yang diakibatkannya karena
kemampuannya yang mengagumkan
dalam melancarkan dan menyehatkan
sistem peredaran darah.
Tekanan darah yang stabil
tidak hanya dapat mencegah
berbagai komplikasi akibat
hipertensi tetapi juga dapat
membantu mengendalikan stres
dan menimbulkan perasaan rileks
pada tubuh sehingga memudahkan
tubuh untuk beristirahat.*

Penyebab
Hipertensi
Berdasarkan penyebab hipertensi,
dapat diklasifikasikan sebagai :
1. Hipertensi primer
Hipertensi primer didefinisikan
sebagai hipertensi yang tidak
disebabkan oleh adanya gangguan
organ lain seperti ginjal dan jantung.
Hipertensi ini dapat disebabkan
oleh kondisi lingkungan seperti
faktor keturunan, pola hidup yang
tidak seimbang, keramaian, stress,
dan pekerjaan. Sikap yang dapat
menyebabkan hipertensi seperti
konsumsi tinggi lemak, garam,
aktivitas yang rendah, kebiasaan
merokok, konsumsi alkohol dan
kafein. Sebagian besar hipertensi
primer disebabkan oleh faktor stress.
2. Hipertensi sekunder
Hipertensi yang disebabkan oleh
gangguan ginjal, endokrin, dan
kekakuan dari aorta.
Kondisi stress dapat
menyebabkan peningkatan
tekanan darah, karena saat
seseorang dalam kondisi stress
akan terjadi pengeluaran beberapa
hormon yang akan menyebabkan
penyempitan dari pembuluh
darah, dan pengeluaran cairan
lambung yang berlebihan, akibatnya
seseorang akan mengalami mual,
muntah, mudah kenyang, nyeri
lambung yang berulang, dan nyeri
kepala. Kondisi stress yang terus
menerus dapat menyebabkan
komplikasi hipertensi pula.
Pola hidup yang tidak seimbang,
merupakan sikap hidup yang

tidak tepat komposisi antara asupan
makanan, olahraga dan istirahat,
sehingga menimbulkan gejala awal
seperti obesitas yang selanjutnya dapat
menyebabkan gangguan lain seperti
kencing manis, dan gangguan jantung.
Konsumsi garam berlebihan, dapat
menimbulkan darah tinggi diakibatkan
oleh peningkatan kekentalan dari darah,
sehingga jantung membutuhkan tenaga
yang lebih untuk mendorong darah
sampai ke jaringan paling kecil.
Kebiasaan konsumsi alkohol, kafein,
merokok dapat menyebabkan kekakuan
dari pembuluh darah sehingga
kemampuan elastisitas pada saat
mengalami tekanan yang tinggi menjadi
hilang.

Pembagian Hipertensi
Berdasarkan asosiasi hipertensi eropa
2003, diklasifikasikan hipertensi sebagai
berikut :
Katagori     Tekanan sistolik (mmHg)
Tekanan diastolik (mmHg)
Optimal     < 120    <80
Normal     <130    <85
Hipertensi
Ringan    140-159    90-99
Sedang    160-180    100-110
Berat    ≥ 180    ≥ 110
Komplikasi Hipertensi
Kondisi hipertensi yang berkepanjangan
menyebabkan gangguan pembuluh
darah di seluruh organ tubuh manusia.
Angka kematian yang tinggi pada
penderita darah tinggi terutama
disebabkan oleh gangguan jantung.
1. Organ Jantung
Kompensasi jantung terhadap kerja
yang keras akibat hipertensi berupa
penebalan otot jantung kiri. Kondisi
ini akan memperkecil rongga jantung
untuk memompa, sehingga jantung
akan semakin membutuhkan energi

yang besar. Kondisi ini disertai
dengan adanya gangguan pembuluh
darah jantung sendiri (koroner) akan
menimbulkan kekurangan oksigen dari
otot jantung dan menyebabkan nyeri.
Apabila kondisi dibiarkan terus menerus
akan menyebabkan kegagalan jantung
untuk memompa dan menimbulkan
kematian.
2. Sistem Saraf
Gangguan dari sistem saraf terjadi pada
sistem retina (mata bagian dalam) dan
sistem saraf pusat (otak). Didalam retina
terdapat pembuluh-pembuluh darah
tipis yang akan melebar saat terjadi
hipertensi, dan memungkinkan terjadi
pecah pembuluh darah yang akan
menyebabkan gangguan penglihatan.
3. Sistem Ginjal
Hipertensi yang berkepanjangan akan
menyebabkan kerusakan dari pembuluh
darah ginjal, sehingga fungsi ginjal
sebagai pembuang zat-zat racun bagi
tubuh tidak berfungsi dengan baik,
akibatnya terjadi penumpukan zat
yang berbahaya bagi tubuh yang dapat
merusak organ tubuh lain terutama
otak.

Indikasi pengobatan
Terapi mulai dilakukan pada tekanan
sistolik >140 mmHg dan diastolik >
90 mmHg dengan tujuan optimal
adalah 140/90 mmHg, karena dari hasil
penelitian tidak ada perbedaan angka
kematian pada pasien dengan tensi
140/90 mmHg atau lebih rendah lagi,
patokan ini hanya dipergunakan tanpa
adanya gangguan gula darah. Tujuan
pengobatan darah tinggi pada pasien
gula darah untuk mencapai tensi 130/85
mmHg, karena terdapat perbedaan
harapan hidup antara tensi 154/87
mmHg dengan 144/82 mmHg pada
pasien dengan gangguan gula darah
(Diabetes Melitus).
Pengobatan
Pengobatan dapat dilakukan dengan
perubahan gaya hidup seperti
mengurangi makanan berlemak
(daging merah, minyak, jeroan), dan
mengandung garam, meningkatkan
aktivitas melalui olahraga yang
teratur , menghidari rokok, alkohol
dan mengurangi stress. Tetapi
kondisi hipertensi harus tetap dalam
pengawasan dokter sehingga pemilihan
olahraga dan makanan akan lebih
tepat.*


7

info sehat

Ciri-ciri

Hipertensi

P

ada umumnya gejala
hipertensi tidak diketahui
dengan pasti. Sebagian
besar penderita baru
menyadari jika ia telah
mengidap penyakt hipertensi setelah
terjadi komplikasi pada organ lain
seperti ginjal, mata, otak, dan jantung.
Sakit kepala, mimisan,limbung dan
mabuk sering dianggap sebagai ciri-ciri
hipertensi.
Data pada sebuah klinik di Paris
menyebutkan bahwa dari 1771

8


penderita penyakit hipertensi yang tidak
diobati, mengalami sakit kepala 40,5
%, berdebar 28,5 %, sering buang air
kecil waktu malam 20,4 %, rasa limbung
20,8 %, dan sering mengalami telinga
berdengung 13,8 %.
Gejala hipertensi yang sudah terjadi
komplikasi bisa berupa gangguan
penglihatan, gangguan saraf, lemah
jantung dan gejala lain karena
penurunan fungsi ginjal. lemah jantung
yang lebih dikenal gagal ginjal biasanya
diikuti rasa sesak di dada. Sementara itu

gangguan penglihatan sering dutemui
pada penderita hipertensi berat.
Pada umumnya gejala komplikasi
hipertensi berbeda-beda antara satu
tempat dan dan tempat lainnya.
Gejala hipertensi yang terjadi
komplikasi pada jantung bisa
menyebabkan gagal jantung , pada
otot bisa menyebabkan stroke yang
membuat anggota badan lumpuh.
Serangan isekmi pada otak bisa
ditandai dengan kesemutan pada wajah
dan anggota badan atau kehilngan

kesadaran dan kembali pulih setelah 24
jam.
Peningkatan tekanan darah
mendadak pada orang yang
sebelumnya memiliki tekanan darah
normal bisa menyebabkan pembuluh
darah di otak mengalami penciutan
mendadak. Sebagian lagi mengalami
pelebaran disertai merembesnya serum
atau cairan dari dinding pembuluh
darah otak yang menyebabkan otak
menjadi lembab yang biasanya disebut
dengan stroke yang berakibat pada
kelumpuhan saraf otak.
Komplikasi hipertensi pada gagal
jantung bisa mempercepat proses
arterosclerosis pada penyakit jantung
koroner. Salah satu teori menyebutkan
bahwa sel intima dari dinding pembuluh
darah koroner yang mempercepat
timbulnya pengendapan kolesterol
pada bagian dalam dinding pembuluh
darah.
Hipertensi juga bisa menyebabkan
tekanan sistolik dalam bilk kiri
bertambah. Hal ini menyebabkan
tekanan otot jantung naik, sehingga
kebutuhan oksigen pada otot jantung
meningkat. selanjutnya terjadi
ketidakseimbangan antara kebutuhan
oksigen dan darah yang
dialirkan sehingga
terjadi

angina pectoris. Dengan mengobati
hipertensi maka proses penyakit
jantung koroner dapat dikurangi atau
dihambat.
Itulah gejala-gejala hipertensi
yang timbul beserta ciri-ciri penyakit
hipertensi yang sudah mempunyai
komplikasi pada organ tubuh.
Ciri-ciri hipertensi
Darah tinggi atau hipertensi dikenal
sebagai “Silent killer” dalam dunia medis
karena penyakit yang satu ini biasanya
menyerang penderita secara tiba-tiba
tanpa gejala apapun yang biasanya
terjadi pada penderita hipertensi
primer. Pada penderita hipertensi
sekunder gejala hipertensi dapat di
deteksi melalui reaksi tubuh terhadap
serangan penyakit ini. Pada umumnya
seseorang akan dinyatakan bebas
dari hipertensi jika tekanan darahnya
normal. Hal ini bisa di lihat dari tekanan
darah sistolik (jantung mengkerut)
dan diastolik (jantung mengembang)
berkisar 120/80mmHg. Seseorang akan
dinyatakan menderita hipertensi jika
tekanan darah sistolik/diastoliknya
lebih dari 140/90 mmHg. Berikut
ini adalah gejala-gejala
hipertensi seperti mudah
marah, muka merah,
gelisah, tengku terasa
pegal, kepala
terasa sakit,
sesak

napas, kelelahan padahal tidak
melakukan kerja berat, mimisan (keluar
darah dari hidung) yang biasanya
terjadi pada penderita yang sudah
akut. Sedangkan bahaya yang dihadapi
oleh penderita hipertensi juga cukup
fatal sehingga akan mengakibatkan
gangguan pada kegiatan sehari-hari
hingga kematian. Penderita hipertensi
beresiko lebih mudah mengalami
kerusakan ginjal, stroke atau pecahnya
pembuluh darah di otak yang juga
disusul dengan kelumpuhan, dan juga
pendarahan selaput bening (retina).
Mengetahui penyebab penyakit
hipertensi akan menghindarkan kamu
dari resiko penyakit ini, berikut adalah
penyebabnya. Orang yang banyak
mengkonsumsi alkohol, kokain, dan
merokok, keracunan timbal akut,
memiliki penyakit ginjal, preeklamasi
kehamilan dan juga kelainan hormon.
Kamu bisa menghindari pemicu
munculnya penyakit ini dengan
mulai membiasakan hidup sehat.
Sebelum hipertensi menjadi cukup
parah, ada baiknya kamu mulai
melakukan pengobatan tanpa obat
kimia seperti olah raga bisa jalan cepat
atau bersepeda selama 30-45 menit
3 atau 4 kali seminggu, melakukan
diet rendah garam, lemak jenuh dan
kolesterol (hubungi dokter), tidak
mengkonsumsi alkohol, rileks dan
stop merokok. Pencegahan penyakit
ini juga sama yaitu dengan ber-olah
raga secara teratur, pola makan sehat,
tidak mengkonsumsi alkohol, dan
berhenti merokok. Hipertensi tidak
hanya menyerang orang tua saja namun
sekarang ini telah menjangkiti kaum
muda. Mencegah selalu lebih mudah
dari pada mengobati. Jangan sampai
kamu menyesal karena tidak menjaga
kesehatan pada saat muda sehingga
penyakit menumpuk di masa tua.*


9

stop press
Presiden resmikan
RSCM Kirana didampingi
Menteri Kesehatan dan
Gubernur DKI Jakarta.

Presiden resmikan
RSCM Kirana

P

residen RI, Dr. H. Susilo Bambang
Yudhoyono beserta Ibu Ani
Yudhoyono, didampingi oleh
Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah
Mboi, Sp.A, MPH, Direktur
Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
(RSCM), DR. Dr. C. Heriawan Soejono,
Sp.PD, KGer, M.Epid, dan Gubernur DKI
Jakarta, Ir. H. Joko Widodo, meresmikan
Unit Pelayanan Terpadu Kesehatan

10


(UPTK) Mata RSCM Kirana.
Dalam sambutannya, Presiden
menyadari bahwa angka kebutaan di
tanah air masih cukup tinggi. Penyebab
kebutaan di tanah air, lebih banyak
disebabkan oleh penyakit katarak
yang diikuti oleh berbagai sebab lain.
Kebutaan akibat penyakit katarak ini,
setiap tahunnya cenderung meningkat.
Peningkatan risiko kebutaan salah

satunya disebabkan oleh adanya backlog
katarak atau keterbatasan kemampuan
dalam menjangkau pelayanan operasi
katarak. Keterbatasan itu, meliputi
diantaranya ketersediaan jumlah spesialis
penyakit mata yang masih kurang, serta
sering terlambatnya penduduk untuk
pergi berobat ke puskesmas maupun
institusi kesehatan yang lain.
Di penghujung acara, Presiden juga

Menkes RI memberikan dukungan dan
semangat bagi seluruh jajaran pimpinan
dan staf, serta secara khusus bagi
UPTK Mata RSCM Kirana untuk dapat
mencapai visi menjadi pusat Oftamologi
terbaik di Indonesia sekaligus salah satu
layanan kesehatan mata terbaik di Asia
Pasifik pada tahun 2014 mendatang.
“Pastikan pencapaian visi tersebut
dengan terus meningkatkan kualitas
dan memperluas akses pelayanan
penanganan penyakit mata bagi warga
bangsa khususnya masyarakat miskin;
dengan peningkatan sosialisasi penyakit
mata di kalangan masyarakat, utamanya
kaitan antara penyakit itu dengan pola
hidup sehat, dengan pencegahan polusi
melalui kegiatan pelestarian lingkungan
hidup dan dengan kebiasaan

mengkonsumsi makanan yang bergizi”,
tandas Presiden SBY.
RSCM Kirana merupakan suatu
Center of Excellence yang didalamnya
terdapat Pelayanan Klinis Mutakhir,
Pendidikan dan Pelatihan, Riset Klinis
Dasar dan Komprehensif, Rehabilitasi
dan Optimalisasi Penglihatan, serta
Pengembangan Produk dan Kebijakan
Komunitas, serta upaya-upaya
pencegahan kebutaan. RSCM Kirana
terdiri dari 6 lantai. Terdapat 5 kamar
bedah dengan 6 tempat tindakan
bedah yang dilengkapi peralatan serta
sistem monitor yang lengkap. Kamar
bedah tersebut diberikan secara khusus
kepada para pasien yang membutuhkan
tindakan pembedahan. Kamar bedah
RSCM Kirana memberikan pelayanan

yang cepat, tepat, akurat dan yang
terpenting mengutamakan keselamatan
pasien. Bagi masyarakat yang menjalani
rawat inap, RSCM Kirana menyediakan
21 tempat tidur di ruang perawatan
yang terletak di lantai 4. Dengan rincian,
12 tempat tidur untuk kelas 3, 4 tempat
tidur kelas 2, 2 tempat tidur anak, 1
tempat tidur isolasi, serta VIP dan VVIP
masing-masing 1 tempat tidur.
“Bagi para pasien yang berasal dari
kalangan tidak mampu, serta pemilik
Jamkesmas (Jaminan Kesehatan
Masyarakat), KJS (Kartu Jakarta Sehat),
Jamkesda, GAKIN (Keluarga Miskin), tak
perlu khawatir. Karena kamar bedah
RSCM Kirana akan tetap melayani, tanpa
membedakan dalam penggunaan alat
bedah”, ujar Dirut RSCM.*

Presiden Apresiasi Prestasi
RSCM Raih Akreditasi JCI

P

residen RI, Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono
beserta Ibu Ani Yudhoyono
menyaksikan penyerahan
sertifikat akreditasi Joint

Commision International (JCI) dari
Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo (RSCM), DR. Dr. C.
Heriawan Soejono, Sp.PD, KGer, M.Epid
kepada Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah

Mboi, Sp.A, MPH pada kegiatan Apresiasi
Akreditasi JCI RSCM bertempat di
auditorium RSCM Kirana, Jakarta (4/7).
Kegiatan tersebut juga dihadiri pula
oleh Menteri Sekretaris Negara, Letjen
TNI (Purn.) Sudi Silalahi; Gubernur DKI
Jakarta, Ir. H. Joko Widodo; dan Utusan
Khusus Presiden RI untuk Millenium
Development Goals (MDGs), Prof. Dr. dr.
Nila F. Moeloek, Sp.M (K).
Dalam sambutannya, Presiden
menyampaikan apresiasi tinggi atas
prestasi RSCM menjadi RS Pemerintah
pertama yang memperoleh akreditasi
JCI pada April 2013 lalu. Menurutnya,
pelayanan berstandar internasional
dapat meningkatkan kepercayaan


11

stop press

masyarakat terhadap pelayanan RS,
terutama RS Pemerintah.
“Dengan pelayanan tersebut, kita
dapat menahan arus masyarakat yang
berobat ke luar negeri”, ujar Presiden
SBY.
Presiden juga mengharapkan
seluruh jajaran direksi, manajemen, serta
tim medis RSCM, dapat memberikan
pelayanan yang profesional, berkualitas,
dan mengacu pada pendekatan ”Better,
Cheaper, Easier and Faster”.
”Berikanlah pelayanan yang lebih
baik (better); Layanan yang mudah,
cepat, dan tidak berbelit-belit (easier);
Layanan yang lebih murah (cheaper)
agar dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat; serta layanan yang cepat
(faster) terutama bagi pasien yang
dalam kondisi kritis” tambahnya.
Berkaitan dengan hal tersebut,

12


Menkes RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH,
menerangkan bahwa saat ini terdapat
8 RS di Indonesia yang telah berstandar
Internasional. Dari jumlah tersebut, dua
diantaranya merupakan RS Pemerintah,
yaitu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
(RSCM) di Jakarta dan RSUP Sanglah di
Denpasar.
Menkes berharap, akreditasi
internasional yang berhasil diperoleh RS
Pemerintah dapat menjadi momentum

bahwa pelayanan kesehatan yang
berkualitas tinggi juga diperuntukkan
bagi seluruh lapisan masyarakat,
khususnya masyarakat yang kurang
mampu.
”Semoga hal ini dapat menjadi
contoh serta semangat bagi rumah
sakit lainnya untuk dapat meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan, yaitu
pelayanan bagi mereka yang sakit
dengan sepenuh hati”, tandas Menkes.*

”Berikanlah pelayanan yang lebih baik (better); Layanan
yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit (easier);
Layanan yang lebih murah (cheaper) agar dapat
menjangkau seluruh lapisan masyarakat; serta layanan
yang cepat (faster) terutama bagi pasien yang dalam
kondisi kritis” Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono , Presiden RI

Foto bersama usai Penandatangan
MOU Kode Akses 119

Kerjasama
Kode Akses Darurat

P

ada hari Senin (3/6), Direktur
Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI,
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU (K),
melakukan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama Pembukaan
Kode Akses Panggilan Darurat 119
Kegawatdaruratan Bidang Kesehatan,
bersama PT Telekomunikasi Indonesia,

119

Tbk, dan 9 Provider Telekomunikasi, yang
berperan sebagai penyelenggara, yaitu
PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat
Tbk, PT XL AXIATA Tbk, PT Smartfren
Telecom, PT Bakrie Telecom Tbk, PT
Axis Telekom Indonesia, PT Sampoerna
Telekomunikasi Indonesia, PT Smart
Telecom, PT Hutchison 3 Indonesia.
Perjanjian ini dimaksudkan

sebagai dukungan terhadap Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT) Kementerian
Kesehatan RI, melalui pembukaan kode
akses panggilan darurat 119. Tujuan
Perjanjian ini adalah terwujudnya
kerja sama produktif antara para pihak
dalam rangka peningkatan pelayanan
pemberian informasi penanggulangan


13

stop press
gawat darurat terpadu, kepada
masyarakat dalam SPGDT dan sebagai
landasan hukum dalam pelaksanaan
Perjanjian pembukaan kode akses
panggilan darurat 119.
SPGDT adalah suatu sistem
penanggulangan pasien gawat darurat,
yang terdiri dari unsur, pelayanan pra
rumah sakit, pelayanan di rumah sakit
dan pelayanan antar rumah sakit. SPGDT
harus berjalan terpadu, baik pra, intra
dan antar rumah sakit. Hal ini demi
mewujudkan tujuan yang lebih tinggi
yaitu Safe Community, yaitu keadaan
sehat dan aman yang tercipta dari, oleh
dan untuk masyarakat.
Dalam upaya mewujudkan SPGDT,
rumah sakit perlu membentuk jejaring
atau sistem yang terintegrasi, yang
dimulai dari pra rumah sakit, antar
rumah sakit dan intra rumah sakit. “Salah
satunya adalah dengan melalui call
center,” kata Prof. Akmal.
SPGDT Call Center merupakan
salah satu unsur pelayanan, bertujuan
mempermudah akses pelayanan
penderita gawat darurat. Dengan
adanya SPGDT Call Center119, maka
diharapkan akan memberikan
kemudahan kepada masyarakat
mendapat pertolongan, pada saat
terjadi kasus kegawatdaruratan serta
untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap pelayanan kegawatdaruratan
yang berkualitas, lanjut Prof. Akmal.
Dirjen BUK menambahkan,
Pemerintah dan segenap masyarakat
bertanggung jawab dalam memelihara
dan meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan, termasuk pelayanan
kesehatan kegawatdaruratan.
Berdasarkan laporan Direktur
Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Kemenkes RI Dr. Chairul Radjab
Nasution,SpPD,KGEH,FINASIM,M.
Kes, dalam paparannya pada acara

14


Dengan adanya SPGDT Call
Center 119, maka diharapkan
akan memberikan kemudahan
kepada masyarakat mendapat
pertolongan, pada saat terjadi
kasus kegawatdaruratan serta
untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan
kegawatdaruratan yang
berkualitas
Prof. Dr. dr. Akmal Taher
Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan Kementerian
Kesehatan RI

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
Pembukaan Kode Akses Panggilan
Darurat 119, menyampaikan bahwa
Nomor Kode Akses 119 adalah kode
akses kegawatdaruratan bidang
kesehatan, yang telah diberikan
oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika kepada Kementerian
Kesehatan sesuai Surat Menteri
Komunikasi dan Informatika No.

486/M.KOMINFO/09/2012 tanggal 13
September 2012, Perihal Penetapan
Kode Akses Panggilan Darurat 119.
Dr. Chairul Radjab menambahkan,
kode akses Panggilan Darurat 119,
adalah milik Kementerian Kesehatan
yang dapat diakses oleh pengguna
(masyarakat) setelah jalurnya
dibuka oleh para penyelenggara
telekomunikasi. Dalam rangka
membuka jalur tersebut, diperlukan
suatu Perjanjian Kerja Sama antara
Kementerian Kesehatan dengan para
penyelenggara telekomunikasi.
“Perjanjian kerja sama ini merupakan
payung hukum dari penyelenggara
telekomunikasi, untuk membuka
kode panggilan darurat 119 di seluruh
Indonesia dalam mendukung program
Sistem Penanggulangan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT) baik dalam keadaan
sehari-hari maupun bencana,” jelas Dr.
Chairul.
Kode akses 119 menurut Dr.
Chairul, adalah kode akses yang
tidak berbayar bagi pelanggan PT.
Telekomunikasi Indonesia sedangkan
untuk penyelenggara telekomunikasi
lainnya, diberlakukan tarif normal bagi
penggunanya, sehingga Perjanjian Kerja
Sama antara Kementerian Kesehatan
dan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk
dibuat tersendiri dan terpisah dari
penyelenggara telekomunikasi lainnya.
Diharapkan, Sembilan (9) penyelenggara
lain dapat segera menyesuaikan dengan
PT. Telekomunikasi, terkait pembebasan
biaya.
Lebih lanjut, Dr. Chairul
menyampaikan dalam laporannya,
dengan adanya perjanjian kerja sama
ini, diharapkan seluruh penyelenggara
telekomunikasi dapat membuka nomor
kode akses 119, di seluruh wilayah
Indonesia dan tergantung kesiapan dari
daerah masing-masing.*

Kementerian Kesehatan
pelayan publik terbaik
versi Ombudsman RI

K

etua Ombudsman RI, Danang
Girindrawardana memberikan
rapor hijau kepada empat
kemeterian yakni: Kementerian
Kesehatan, Kementerian
ESDM, , Kementerian Perdagangan, dan

Kementerian Perindustrian.
“Ombudsman Republik Indonesia
melakukan observasi terhadap 18
kementerian yang menyelenggarakan
pelayanan publik khususnya unit
pelayanan perizinan. Observasi itu

dilakukan berdasarkan Undang-Undang
nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik yang memuat komponen standar
pelayanan publik,” kata Danang saat
jumpa pers di kantornya, Senin 22 Juli
2013, di Jakarta.


15

stop press

Suasana pelayanan di
Unit Layanan Terpadu
Kementerian Kesehatan

16


Menurut Danang, kondisi
penyelenggaraan pelayanan publik
di Indonesia masih jauh dari harapan
masyarakat. Setidaknya gambaran itu
tercermin dari hasil survei World Bank
pada 2011 terhadap 183 negara yang
menempatkan Indonesia di urutan ke129 dalam hal pelayanan publik.
Khusus tingkat kementerian, dari
hasil observasi ada lima kementerian
yang mendapat rapor merah karena
belum mematuhi seluruh komponen
standar pelayanan yang tertuang dalam
UU Pelayanan Publik tersebut.
“Kelima kementerian itu
adalah Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, Kementerian
Sosial, Kementerian Pertanian, dan
Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi,” ujarnya.
Danang menjelaskan ada tiga kategori
penilaian dalam observasi ini. Ketiganya
adalah kategori merah untuk kementerian
yang kepatuhan rendah terhadap UU
nomor 25 tahun 2009, kategori kuning
untuk kepatuhan sedang, dan kategori
hijau untuk kementerian dengan
kepatuhan tinggi. “Lima kementerian
masuk zona merah, sembilan kementerian
di zona kuning, dan empat kementerian

pada zona hijau,” imbuhnya.
Sembilan kementerian yang dinilai
dapat rapor kuning dalam menjalankan
UU Pelayanan Publik adalah
Kementerian Agama, Kemenkum HAM,
Kementerian Kehutanan, Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Keuangan, Kementerian Komunikasi
dan Informasi, Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian Perhubungan, dan
Kementerian Riset dan Teknologi.* (Pra)


17

m e d i a
u t a m a

JKN
untuk
Indonesia
yang lebih
sehat
18


1 Januari 2014, hari bersejarah bagi kesehatan rakyat
Indonesia. Mengapa, hari itu dimulainya penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Era baru pelayanan
kesehatan komprehenship. Pola gotong royong yang telah
lama diimpikan. Sikaya membatu saudaranya yang miskin.
Orang yang sehat membantu saudaranya yang sakit. Inilah
sejatinya asuransi sosial dalam JKN.
Gotong royong ini melibatkan seluruh warga negara
Indonesia, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun
yang berada di luar negeri, bahkan termasuk warga asing yang
tinggal di Indonesia. Pelibatan seluruh penduduk Indonesia
yang mencapai kurang lebih 250 juta, tentu sangat dahsyat
dampak positifnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan
negara.
Individu akan terjamin layanan kesehatanya, masyarakat

akan merasakan kebersamaan, saling tolong menolong yang
terbingkai dalam satu kesatuan nasionalisme Bangsa dan
Negara Indonesia.
Jadi, dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari
pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, TNI, POLRI, akan
memungkinkan akses pelayanan kesehatan terjangkau seluruh
masyarakat. Secara kualitas pelayanan, setiap Penyelenggara
pelayanan kesehatan (PPK) harus berlomba, untuk memberi
pelayanan yang terbaik. Jika PPK pelayanannya buruk,
pelan tapi pasti, akan ditinggalkan masyarakat. Dengan JKN
semangat gotong-royong dan saling melayani akan terwujud.
Cakupan pelayanan JKN lebih menyeluruh, dibanding
asuransi lainnya. Ia memberi layanan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif dalam satu paket untuk setiap
orangnya. Insyallah, dengan JKN Indonesia lebih sehat.*


19

m e d i a
u t a m a

20


MENJELANG
ERA REFORMASI
KESEHATAN PERORANGAN

M

embayangkan biaya
pengobatan saat ini terasa
sangat menakutkan,
bagaimana tidak setiap kali
kita jatuh sakit, tidak sedikit
rupiah harus dikeluarkan. Apalagi
bagi kalangan dengan penghasilan
pas – pasan apabila ada keluarga
yang menderita sakit dan memerlukan
penanganan cukup lama, bisa miskin
mendadak. Untuk keluarga yang mampu
apabila sakitnya memerlukan perawatan
yang lama dan mahal juga akan berpikir
ulang tidak masalah.
Kesehatan menjadi salah satu
jaring pengaman sosial utama, dimana
ketahanan sebuah bangsa akan rapuh
bila penduduknya tidak sehat, untuk itu
setiap negara berusaha menyehatkan
penduduknya, baik dengan cara
mencegah maupun mengobati dengan

penyediaan sarana kesehatan dan
tenaga kesehatan yang mencukupi.
Indonesia sebagai negara besar,
dengan jumlah penduduk lebih dari
200 juta tak luput dari permasalahan
ini, bahkan lebih kompleks. Wilayah
geografis Indonesia yang luas dan
terdiri atas pulau – pulau besar dan kecil
membuat penyediaan sarana dan tenaga
kesehatan menjadi agak sulit, selain itu
sebaran penduduk yang tidak merata
membuat sarana kesehatan hanya
terkonsentrasi di beberapa pulau, karena
pembangunan sarana kesehatan di
daerah yang jarang penduduknya secara
ekonomis kurang efisien bagi pengusaha
atau pihak swasta sebagai partner
pemerintah untuk investasi. Hanya
pemerintah yang mampu menyediakan
pusat layanan kesehatan di daerah –
daerah tersebut melalui puskesmas

yang kini berjumlah hampir 10 ribu
puskesmas di seluruh Indonesia.
Soal kesehatan seperti kita ketahui
mempunyai implikasi yang luas, baik
dari aspek ekonomi, sosial dan politik.
Seperti kasus Flu Burung adalah kasus
yang cukup menyita perhatian media
massa dan masyarakat karena sudah
jatuh korban jiwa, selain itu dampak
ekonomi juga mengemuka dengan
adanya pemusnahan sejumlah unggas
secara massal di beberapa lokasi yang
terindikasi menulari manusia. Beban
biaya penanggulangan kesehatan
menjadi sangat tinggi terutama bagi
anggota masyarakat dan pemerintah.
Sebab saat ini masih banyak anggota
masyarakat yang belum terlindungi oleh
asuransi kesehatan , berdasarkan data
yang dirilis oleh Dewan Sistim Jaminan
Sosial Nasional jumlah penduduk yang


21

m e d i a
u t a m a

Pelayanan di loket
Puskesmas

telah menerima asuransi sebesar 151
juta jiwa, masih ada 88 juta penduduk
yang belum dijamin. Jaminan tersebut
dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan
swasta, dengan peserta adalah PNS,
TNI, Polri dan Karyawan swasta, dan
non – karyawan. Dari data yang diterima
DJSN, peserta BPJS Kesehatan yang
sudah terdaftar adalah Askes Pegawai
Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan TNI/POLRI
sebanyak 17,3 juta, Asabri 2,2 juta,
Jamkesmas 76,4 juta, Jamsostek 5,6 juta,
Jamkesda 31,8 juta, Asuransi Komersial
2,9 juta, dan Self Insured 15,4 juta.

SEDIA PAYUNG
SEBELUM HUJAN
Bicara kesehatan perorangan
(individu) adalah bicara risiko,
setiap individu mempunyai risiko
kesehatan sama, untuk mengantisipasi

22


kemungkinan jatuh sakit sudah banyak
individu yang mampu atau karena
dibiayai oleh perusahaan dimana mereka
bekerja masuk dalam program asuransi.
Lalu bagaimana dengan mereka yang
kurang mampu? Kesehatan individu
merupakan isu penting, secara normatif
negara mempunyai kewajiban menjamin
kesehatan warga negaranya, hal ini
tertuang dalam UUD 1945 yaitu : Pasal 28
H ayat (1) (2) (3) UUD 45, (1) Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan., (3) Setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh
sebagai manusia yang bermartabat.
Selain itu dalam pasal 34 ayat (1) (2) UUD
45 yang berbunyi:
(1) Fakir miskin dan anak-anak

yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2) Negara mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan.
Tindak lanjutnya dari amanat UUD
1945 adalah UU No. 40 tentang Sistim
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) , sebuah
program perlindungan kesehatan
perorangan yang diberikan pemerintah
kepada setiap warga negara Indonesia.
Dalam Pasal 19 ayat (2) UU 40/2004
SJSN menyebutkan, Jaminan kesehatan
diselenggarakan dengan tujuan
menjamin agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan
dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan. Metode
pembiayaan kesehatan individu yang
ditanggung pemerintah secara umum
terbagi dua, pertama bersumber dari

hasil pajak, kedua menggunakan sistim
kapitasi seperti yang akan diterapkan di
Indonesia, prinsipnya adalah sejumlah
individu ditanggung dengan nilai
nominal tertentu. Saat ini sejumlah
pemerintah daerah telah menerapkan
model kapitasi ini melalui progam
Jamkesda, seperti Kartu Jakarta Sehat
(KJS) yang diterapkan oleh Pemda DKI
Jakarta.
Pemerintah melalui peraturan
perundangan di atas diwajibkan
menyediakan payung agar kalau hujan
rakyat tidak basah. Asuransi kesehatan
ibaratnya seperti sebuah payung, di
mana saat sehat mungkin kita tidak
begitu memerlukan, tapi bila musim
hujan kita akan mencari – cari payung di
rumah, bahkan kalau perlu membeli lagi.

ERA GOTONG ROYONG
Program perlindungan kesehatan
bukan lah hal yang baru , asuransi
kesehatan sudah dikenal bahkan sudah
diterapkan oleh pihak pemerintah
dan swasta. Persoalannya, sistim
perlindungan ini lebih banyak
mengikat mereka yang mempunyai
penghasilan tetap dan mereka yang
mempunyai penghasilan cukup untuk
membayar premi, sedangkan kaum
pinggiran (marginal) belum tersentuh
oleh program ini. Sehingga terjadi
kesenjangan yang cukup dalam,
asas pemerataan kesejahteraan
yang tidak merata saat ini terjadi di
bidang kesehatan. Lebih – lebih biaya
kesehatan, dalam hal ini pengobatan
cukup tinggi, sehingga masyarakat
kurang mampu tidak mampu dapat
mengakses pelayanan kesehatan.
Pemerintah telah menerbitkan
aturan, bahwa 10% dari dana APBN
dan APBD dialokasi untuk kesehatan,
namun itu belum cukup memadai

untuk menjamin masyarakat tetap
sehat. Untuk itu pemerintah
mengeluarkan program Jaminan
Kesehatan Nasional yang merupakan
perintah dari Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program
JKN adalah sebuah asuransi sosial
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
1 angka 3 UU No. 40 / 2004 tentang
SJSN menyatakan, asuransi sosial
adalah suatu mekanisme pengumpulan
dana yang bersifat wajib yang
berasal dari iuran guna memberikan
perlindungan atas risiko sosial ekonomi
yang menimpa peserta dan/atau
anggota keluarganya.
Dalam sistim ini pembiayaan
ditanggung pemerintah dan penerima
pertanggungan, baik itu PNS/TNI/Polri,
karyawan swasta, profesional, buruh,
pengusaha. Intinya semua orang yang
mampu diwajibkan untuk membayar
premi asuransi ini, sedangkan mereka
yang tidak mampu, iurannya akan
dibayari oleh pemerintah lewat program
Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran
atau prosentase pemotongan biaya
premi adalah 5 persen dari gaji pokok
untuk semua warga negara indonesia,

namun mekanisme pemotongan
antara pegawai pemerintah dan
swasta berbeda. Program Jaminan
Kesehatan Nasional ini menganut asas
gotong – royong, seperti dikatakan oleh
Direktur Kepesertaan dan Hubungan
Antar Lembaga PT Askes (Persero) Sri
Endang Tidarwati, “Yang menerima
upah akan membayar. Disinilah akan
menghidupkan budaya gotong royong.
Yang sakit dibayar oleh yang sehat dan
tidak mampu dibantu,” kata Endang
dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI,
Rabu (8/5/2013)..
JKN nanti akan dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),
badan ini terbentuk dari PT ASKES dan
PT. Jamsostek kesehatan yang saat
ini sudah mengelola sistim jaminan
kesehatan bagi PNS,TNI-Polri dan
pekerja. Saat ini kedua perusahaan
asuransi milik pemerintah ini sudah
mempunyai kepersertaan kurang lebih
120 juta anggota atau penerima jaminan
asuransi kesehatan. Nanti nya JKN akan
diberlakukan bagi semua warga negara
Indonesia tanpa terkecuali. Namun
yang lebih penting adalah mencegah
dari mengobati.* (Pw)


23

m e d i a
u t a m a

MANFAAT JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

M

anfaat Jaminan Kesehatan
Nasional terdiri atas 2
(dua) jenis, yaitu manfaat
medis berupa pelayanan
kesehatan dan manfaat
non medis meliputi akomodasi dan
ambulans.
Ambulans hanya diberikan untuk
pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan
dengan kondisi tertentu yang
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.
Manfaat Jaminan Kesehatan
Nasional mencakup pelayanan
promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif termasuk pelayanan obat
dan bahan medis habis pakai sesuai
dengan kebutuhan medis.
Manfaat pelayanan promotif
dan preventif meliputi pemberian
pelayanan:

24


a. Penyuluhan kesehatan
perorangan, meliputi paling
sedikit penyuluhan mengenai
pengelolaan faktor risiko penyakit
dan perilaku hidup bersih dan
sehat.
b. Imunisasi dasar, meliputi Baccile
Calmett Guerin (BCG), Difteri
Pertusis Tetanus dan HepatitisB
(DPTHB), Polio, dan Campak.
c. Keluarga berencana, meliputi
konseling, kontrasepsi dasar,
vasektomi, dan tubektomi bekerja
sama dengan lembaga yang
membidangi keluarga berencana.
Vaksin untuk imunisasi dasar dan
alat kontrasepsi dasar disediakan
oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.
d. Skrining kesehatan, diberikan

secara selektif yang ditujukan
untuk mendeteksi risiko penyakit
dan mencegah dampak lanjutan
dari risiko penyakit tertentu.
Meskipun manfaat yang dijamin
dalam JKN bersifat komprehensif,
masih ada manfaat yang tidak dijamin
meliputi: a. Tidak sesuai prosedur; b.
Pelayanan di luar Fasilitas Kesehatan
yang bekerja sama dengan BPJS;
c. Pelayanan bertujuan kosmetik;
d. General checkup, pengobatan
alternatif; e. Pengobatan untuk
mendapatkan keturunan, pengobatan
impotensi; f. Pelayanan kesehatan
pada saat bencana ; dan g. Pasien
Bunuh Diri /Penyakit yang timbul
akibat kesengajaan untuk menyiksa
diri sendiri/ bunuh diri/narkoba.* ( Pra)

Jenis Pelayanan
Jaminan Kesehatan Nasional

A

pertama. Bila Peserta memerlukan
pelayanan kesehatan tingkat lanjutan,
maka hal itu harus dilakukan melalui
rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama, kecuali dalam keadaan
kegawatdaruratan medis.

Prosedur Pelayanan
Peserta yang memerlukan pelayanan
kesehatan pertama-tama harus
memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat

Kompensasi Pelayanan
Bila di suatu daerah belum tersedia
Fasilitas Kesehatan yang memenuhi
syarat guna memenuhi kebutuhan
medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan
wajib memberikan kompensasi, berupa:
penggantian uang tunai, pengiriman
tenaga kesehatan atau penyediaan

da 2 (dua) jenis pelayanan yang
akan diperoleh oleh Peserta
JKN, yaitu berupa pelayanan
kesehatan (medis) serta
akomodasi dan ambulans (non
medis). Ambulans hanya diberikan untuk
pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan
dengan kondisi tertentu yang ditetapkan
oleh BPJS Kesehatan.

Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian
uang tunai hanya digunakan untuk biaya
pelayanan kesehatan dan transportasi.
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
Penyelenggara pelayanan kesehatan
meliputi semua Fasilitas Kesehatan
yang menjalin kerja sama dengan BPJS
Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
swasta yang memenuhi persyaratan
melalui proses kredensialing (penilaian)
dan rekredensialing ( penilaian
kembali).*
(Pw)


25

m e d i a
u t a m a

Siapa Peserta JKN ?

P

eserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yakni setiap
orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat
6 (enam) bulan di Indonesia,
yang telah membayar Iuran. Peserta
tersebut meliputi: penerima bantuan
iuran (PBI) dan bukan PBI dengan
rincian sebagai berikut:
a. Peserta PBI Jaminan Kesehatan
meliputi orang yang tergolong fakir
miskin dan orang tidak mampu.
b. Peserta bukan PBI adalah Peserta
yang tidak tergolong fakir miskin dan
orang tidak mampu yang terdiri atas:
1) Pekerja Penerima Upah dan
anggota keluarganya, yaitu:
Pegawai Negeri Sipil; Anggota
TNI; Anggota Polri;Pejabat Negara;
Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri; Pegawai Swasta; dan
pekerja yang tidak termasuk
kategori sebelumnya yang
menerima upah.
2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan

26


anggota keluarganya, yaitu:
Pekerja di luar hubungan kerja atau
Pekerja mandiri dan Pekerja selain
yang disebutkan sebelumnya yang
bukan penerima Upah.
Pekerja sebagaimana dimaksud
poin 1 dan poin 2, termasuk warga
negara asing yang bekerja di
Indonesia paling singkat 6 (enam)
bulan.
3) Bukan Pekerja dan anggota
keluarganya terdiri atas:
Investor; Pemberi Kerja; Penerima
Pensiun; Veteran; Perintis
Kemerdekaan; dan
bukan pekerja yang tidak termasuk
dalam kategori yang disebutkan
sebelumnya.
4) Penerima pensiun terdiri atas:
Pegawai Negeri Sipil yang berhenti
dengan hak pensiun; Anggota TNI
dan Anggota Polri yang berhenti
dengan hak pensiun;Pejabat
Negara yang berhenti dengan hak
pensiun; Penerima Pensiun selain

PNS, anggota TNI/Polri, dan pejabat
negara, serta janda, duda, atau anak
yatim piatu dari penerima pensiun
yang mendapat hak pensiun.
Anggota keluarga bagi pekerja
penerima upah meliputi: Istri
atau suami yang sah dari peserta.
Anak kandung, anak tiri dan/
atau anak angkat yang sah dari
peserta, dengan kriteria: tidak atau
belum pernah menikah atau tidak
mempunyai penghasilan sendiri;
dan belum berusia 21 (dua puluh
satu) tahun atau belum berusia 25
(duapuluh lima) tahun yang masih
melanjutkan pendidikan formal.
Sedangkan Peserta bukan PBI
JKN dapat juga mengikutsertakan
anggota keluarga yang lain.
5) WNI di Luar Negeri
Jaminan kesehatan bagi pekerja
WNI yang bekerja di luar negeri
diatur dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tersendiri.*
(Pw)

Pendaftaran peserta JKN
Syarat pendaftaran akan diatur kemudian dalam peraturan
BPJS. Sedang lokasi pendaftaran peserta dilakukan di kantor
BPJS terdekat/ setempat.
Prosedur pendaftaran Peserta
a. Pemerintah mendaftarkan PBI JKN sebagai Peserta
kepada BPJS Kesehatan.
b. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja
dapat mendaftarkan diri sebagai Peserta kepada BPJS
Kesehatan.
c. Bukan pekerja dan peserta lainnya wajib mendaftarkan
diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS
Kesehatan.
Hak dan kewajiban Peserta
Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan
berhak mendapatkan a) identitas Peserta dan b) manfaat
pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan.
Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan
berkewajiban untuk: a. membayar iuran dan b. melaporkan
data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan
menunjukkan identitas Peserta pada saat pindah domisili
dan atau pindah kerja.

Asuransi Sosial
1. Kepesertaan bersifat
wajib (untuk semua
penduduk) * *
2. Non Profit
3. Manfaat komprehensif

** berpotensi mencakup 100%
penduduk (universal coverage)
dan relatif dapat menekan
peningkatan biaya pelayanan
kesehatan.

Masa berlaku kepesertaan
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama
yang bersangkutan membayar iuran sesuai dengan
kelompok peserta. Status kepesertaan akan hilang bila
Peserta tidak membayar Iuran atau meninggal dunia.
Sedangkan ketentuan lebih lanjut terhadap hal tersebut
diatas, akan diatur oleh Peraturan BPJS.
Pentahapan kepesertaan
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan
secara bertahap, yaitu tahap pertama mulai 1 Januari
2014, kepesertaannya paling sedikit meliputi: PBI Jaminan
Kesehatan; Anggota TNI/PNS di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan anggota keluarganya; Anggota Polri/PNS di
lingkungan Polri dan anggota keluarganya; peserta asuransi
kesehatan PT Askes (Persero) beserta anggota keluarganya,
serta peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek
dan anggota keluarganya. Selanjutnya tahap kedua meliputi
seluruh penduduk yang belum masuk sebagai Peserta BPJS
Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019 (Pw)

Kelebihan sistem asuransi
sosial di bandingkan
dengan asuransi komersial
antara lain

Asuransi Komersial
1. Kepesertaan bersifat
sukarela
2. Profit
3. Manfaat sesuai dengan
premi yang dibayarkan.

27

m e d i a
u t a m a

TANTANGAN AWAL BPJS
DI TAHUN 2014

P

enerapan JKN memang bisa
dikatakan sebagai langkah besar
pemerintah di bidang kesehatan,
bagaimana tidak setelah 59 tahun
Indonesia merdeka baru kali ini
pemerintah mempedulikan kesehatan
individu – individu secara langsung. Meski
begitu, BPJS bukannya tanpa halangan,
sejumlah persoalan yang berkait dengan
pelayanan kesehatan akan mengemuka.
Ibaratnya sebuah bola salju (snow ball)
program JKN akan mendorong sub sistim
kesehatan lainnya. Seperti ketersediaan
alat – alat kesehatan yang standar nasional
untuk di pusat pelayanan kesehatan (PPK)
primer yakni puskesmas, ketersediaan
obat – obat yang mencukupi, tenaga
medis , baik dokter, perawat, dan bidan
yang kompeten dan berjumlah cukup
untuk memenuhi rasio jumlah Pusat
Pelayanan Kesehatan Primer yang ada.
Kenapa bisa demikian, karena nanti
PPK Primer akan menjadi ujung tombak
pelayanan program JKN, sehingga
pemberdayaan puskesmas dan klinik
sangat urgen untuk dilaksanakan. Sistim
rujukan menjadi tulang punggung
dalam JKN, dimana pasien yang tidak
dapat tertangani di PPK Primer akan

28


dirujuk ke PPK sekunder, bila belum juga
tertangani baru ke PPK Tersier. Tentunya
setiap rujukan harus berpegang pada
kriteria –kriteria yang sudah standar
dan baku untuk jenis – jenis penyakit
yang bisa dirujuk dan tak perlu dirujuk.
Disinilah peran nakes di PPK Primer
sangat diandalkan, disamping alat
–alat kesehatan, obat – obatan yang
tersedia. Untuk itu setiap PPK Primer
perlu distandarkan di semua aspeknya,
dan dijabarkan secara baku standar
penanganan pasien yang boleh dan yang
tidak boleh. Bila penanganan di PPK
Primer tidak optimal, maka PPK sekunder
akan mengalami penumpukan pasien –
pasien rujukan dari PPK Primer.
Tak dipungkiri bahwa Pusat Pelayanan
Kesehatan baik primer, sekunder dan
tersier lebih banyak di Pulau Jawa, dengan
sendirinya peserta JKN di pulau Jawa
tidak begitu kesulitan mendapatkan
layanan kesehatan. Bagaimana dengan di
pulau – pulau lain ? Dalam program JKN
ada asas keadilan, dimana setiap peserta
harus mendapatkan standar pelayanan
yang sama, dimana pun dia berada
selama masih di wilayah Republik ini.
Kesenjangan ini harus dijembatani dengan

pembangunan PPK – PPK baru di pulau
– pulau yang luas tapi jumlah penduduk
nya sedikit dan daerah – daerah terpencil
agar semua warga negara mendapatkan
fasilitas layanan yang sama. Berapa waktu
yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi
tersebut ? Yang jelas hanya pemerintah
yang mampu mengadakannya karena
kalau dibebankan kepada pihak swasta
akan sulit. Kenapa sulit ? Pihak swasta
pasti akan menghitung untung dan rugi
dalam berinventasi dan menghitung
waktu pengembalian modal.
Inisiasi untuk mengantisipasi JKN
sudah dilaksanakan, antara penerapan
e-katalog dan sistim Standar Nasional
Indonesia untuk alat –alat kesehatan,
e-katalog untuk obat – obatan. Langkah
awal ini diharapkan dapat mendukung
kelancaran pelayanan JKN, selain itu
standarisasi PPK Primer. Semua aspek dan
sub sistim yang mendukung operasional
JKN yang ujungnya pada kepuasan pasien
dan keadilan layanan masih banyak yang
harus diadakan. Pekerjaan rumah yang
tak kalah penting adalah penanganan
di sektor Public Health, dimana upaya
pencegahan terhadap penyakit akan lebih
murah dibandingkan tindakan medis.
Sosialisasi gaya hidup sehat , seperti
kampanye anti rokok dengan penetapan
kawasan bebas rokok adalah inisiasi yang
positif untuk mengurangi biaya kesehatan
di sektor personal care. Kedua sektor ini
harus tetap berimbang agar kesejahteraan
di bidang kesehatan dapat terwujud.* (P)

M

enjelang pelaksanaan
program asuransi sosial
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) sejumlah pihak yang
terkait dengan program
sedang sibuk melakukan sosialisasi
kepada para pemangku kepentingan
JKN, antara lain tenaga medis, kalangan
perguruan tinggi, rumah sakit.
Diharapkan pada saat matahari terbit
di 1 Januari 2014 program JKN dapat
berjalan dengan lancar. Pada tahap
awal kepesertaan JKN dari peserta
Jamkesmas, peserta JPK Jamsostek,
peserta Askes anggota TNI/Polri beserta
keluarganya. Secara bertahap seluruh
warga negara Indonesia akan masuk
dalam program perlindungan individu
dari JKN. Berikut wawancara Mediakom
dengan drg. Usman Sumantri, Kepala
Pusat Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
Bagaimana persiapan JKN?
Terkait dengan berbagai sub sistem
yang lain, pertama sub sistem SDM
kesehatan, termasuk dokter, bidan
dan distribusi, sistem harus didorong
oleh kompetensi SDM yang memadai.
Kedua, sub sistem pelayanan kesehatan
harus diatur secara berjenjang atau
bertingkat, ada PPK tingkat 1, tingkat
2 dan tingkat 3, finance harus tersusun,
standar pelayanan di PPK 1 sampai PPK
3 harus jelas, apa saja yang diberikan
dan apa yang tidak berikan. Sub sistiem
pelayanan membutuhkan standar mutu
dan standar - standar biaya untuk alat,
bahan, tarif dan standar pelayanan itu
sendiri. Sub sistem yang lain adalah
mendorong sub sistem pembiayaan
yang sesuai atau harmoni itu menjadi
fungsi dalam JKN, karena pembiayaan
dalam JKN harus tersedia dan cukup.
Keempat sub sistem farmasi dan alat
kesehatan, dengan adanya sub sistem

drg. Usman Sumantri, MSc:

TIDAK ADA PERBEDAAN
LAYANAN ORANG MISKIN
DAN KAYA


29

m e d i a
u t a m a
ini harus tersedia kecukupan obat,
cukup kualitas dan kuantitas, plus bisa
mendorong harga. Untuk itu diperlukan
program seperti e-katalog, standarisasi
jenis dan alat kesehatan yang dipakai.
JKN akan diselenggarakan secara
nasional sesuai dengan pasal 19 UU No.
40 tahun 2004 tentang SJSN, dimana
pemerintah sebagai regulator dan
operatornya adalah BPJS.
Apa prinsip - prinsip dalam
penyelenggaraan JKN?
Prinsip pertama harus bersifat
nasional, pertimbangannya efisiensi,
portability (orang sakit bisa dilayani
di mana saja, orang Bali kalau sakit di
Jakarta bisa dilayani), transparansi,
akuntabilitas, kalau satu badan lebih
mudah diawasi dari pada banyak
badan. Kedua, penyelenggaranya tidak
boleh memperoleh profit/nirlaba, tidak
boleh berbentuk PT, seperti PT Askes,

Apa yang dimaksud prinsip “ekuitas”
dalam penyelenggaraan jaminan
kesehatan?
Ekuitas , maksudnya persamaan di
dalam hak untuk mendapat pelayanan
kesehatan berdasarkan kebutuhan
dasar yang layak. Kalau orang miskin
bisa dilayani operasi jantungnya, orang
kaya dilayani operasi jantungnya,
prosedurnya tidak berbeda, kaya miskin
sama. Yang membedakan adalah
kenyamanannya, convenient, ada kelas
tiga, kelas dua dan kelas satu sesuai
dengan besaran iuran yang dibayar.
Bagaimana prinsip kepesertaannya?
Bagi yang punya upah seperti
PNS makanya upah dipotong 2
persen dari gaji pokok dan tunjangan
pegawai , dan pemberi kerjanya
(pemerintah) membayar 3 persen,
kalau dia pegawai formal berarti
majikannya, pertanggungannya

Kalau tidak punya majikan,tetapi mampu membayar
besarannya ditentukan oleh pemerintah. Yang tidak
mampu membayar iuran, iurannya ditetapkan oleh
pemerintah, namanya Penerima Bantuan Iuran (PBI), by
name by address ditentukan oleh pemerintah, nantinya
sekitar 86,4 juta jiwa orang dibayari pemerintah.
PT Jamsostek, harus berbentuk badan
hukum publik di bawah presiden dan
bertanggung jawab kepada presiden
untuk menyelenggarakan jaminan
kesehatan. Ketiga, wajib bagi seluruh
penduduk, tidak terkecuali siapapun,
dari tukang becak sampai presiden
wajib mengikuti program ini. Keempat,
portabilitas dan dana amanah
(keuntungan dikembalikan kepada
kepentingan peserta)

30


menjadi 5 anggota keluarga (suami,
istri dan 3 anak). Jadi nanti pemberi
kerja mendaftarkan pekerjanya
kepada BPJS dengan iurannya. Kalau
tidak punya majikan,tetapi mampu
membayar, besarannya ditentukan
oleh pemerintah. Yang tidak mampu
membayar iuran, iurannya ditetapkan
oleh pemerintah, namanya Penerima
Bantuan Iuran (PBI), by name by address
ditentukan oleh pemerintah, nantinya
sekitar 86,4 juta jiwa orang dibayari

pemerintah. Setiap tahun PBI berubah,
ke depan menggunakan Nomor Induk
Kependudukan. Peserta PBI 2014 berasal
dari peserta Jamkesmas 2013, setiap 6
bulan sekali data ini akan divalidasi oleh
Kementerian Sosial.
Bagaimana dengan pelayanan JKN?
Pelayanan itu yang ditanggung JKN
adalah komprehensif, meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif
tetapi sifatnya kesehatan perorangan
(personal care). Dalam hal ini termasuk
konsultasi kesehatan , pemasangan alat
kontrasepsi, tapi untuk public health
adalah urusan pemerintah. JKN hanya
melayani kebutuhan dasar kesehatan.
Apa itu Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan?
Berasal dari PT Askes sekarang yang
bertransformasi menjadi BPJS, badan
hukumnya pun berubah, dibentuk oleh
UU No. 12 tahun 2011, tugasnya untuk
mengelola dan menyelenggarakan
dana – dana jaminan sosial nasional.
Kepengurusan BPJS terdiri dari, dewan
direksi, dewan pengawas internal, dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional di
luar BPJS. Tugas Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) adalah melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),
anggotanya terdiri dari 15 orang ahli,
wakil pemerintah, pemberi kerja,
pekerja, dan profesional. Operasional
BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014
peserta Jamkesmas dipindahkan ke
BPJS, jaminan pemeliharaan kesehatan
Jamsostek dipindahkan ke BPJS, pegawai
negeri sipil, pensiunan veteran, TNI – Polri
akan dipindahkan ke BPJS. Total jumlah
pada tahun 2014 peserta BPJS pada
tahap awal adalah 121,6 juta, secara
bertahap pencapaian kepersertaan
seluruh penduduk pada tahun 2019. *

ERA STANDARISASI LAYANAN KESEHATAN
BERKELAS INTERNASIONAL

R

umah sakit pemerintah saat ini
masih memiliki stigma yang
buruk dalam hal pelayanan,
seperti kurang ramahnya petugas
rumah sakit, antrean ber jam –
jam , kurangnya kebersihan rumah sakit.
Namun saat ini rumah sakit pemerintah
(RSUP) pun mengalami transformasi
dalam hal pelayanan, bahkan di Indonesia
saat ini sudah ada rumah sakit pemerintah
yang diakui secara internasional dalam
hal pelayanan. Rumah sakit pemerintah
yang pertama mendapatkan pengakuan
internasional dalam pelayanan adalah
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Cipto
Mangukusumo atau lebih dikenal
dengan RSCM. Pada bulan April 2013 lalu
RSCM telah berhasil mencapai prestasi
istimewa, yaitu menjadi rumah sakit
pemerintah pertama di Indonesia yang
terakreditasi dengan standar pelayanan
rumah sakit berkelas dunia oleh lembaga
mutu internasional, Joint Commission
International (JCI).
RSCM diwajibkan tidak
membedakan status / golongan

ekonomi, karena standar JCI menetapkan
keseragaman pelayanan medis di rumah
sakit, meminta dokter dan seluruh
tenaga kesehatan merawat pasien sesuai
dengan ketentuan tindakan/ pengobatan
yang telah ditetapkan. Selain itu JCI
juga meminta rumah sakit menjamin
keberlanjutan perawatan pasien sesuai
kebutuhan medis pasien terlepasdari
masalah administrasi. Sehingga tata
laksana pasien bisa lebih efektif dan
efisien.
Rumah Sakit Sanglah di Bali adalah
RS Pemerintah kedua yang memperoleh
pengakuan dari JCI, sebuah lembaga
akreditasi yang bermarkas di Chicago,
AS. Saat ini Kementerian Kesehatan
sedang menyiapkan 7 rumah sakit
unggulan lainnya agar mendapat
akreditasi layanan internasional, selain
kedua rumah sakit tadi masih ada 5
rumah sakit lagi yang masih dalam
proses penilaian, yaitu RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta, RSUP Adam Malik Medan,
RSPAD Gatot Subroto, RSUP Fatmawati,
RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo

Makassar.
Menurut Dirjen Bina Upaya
Kesehatan, Prof. Akmal Taher,
penyediaan pelayanan kesehatan
bermutu di RS maupun masyarakat
adalah tugas Kementerian Kesehatan
untuk mencapai visi masyarakat sehat
yang mandiri dan berkeadilan.
Prof. Akmal Taher menambahkan
sejak tahun ini akreditasi RS beralih
dan berorientasi pada paradigma
baru. Penilaian didasarkan pada focus
patient atau consumer care yang dikenal
Akreditasi versi 2012.
“Keselamatan pasien menjadi
indikator standar utama penilaian
Akreditasi 2012, di dalamnya menekan
pada focus patient atau consumer care,
standar managemen, patient safety,
MDGS”, tandasnya.
Saat ini ada 32 RSUP di Indonesia
bisa diakreditasi Internasional secara
bertahap, diharapkan akan dapat
mengurangi warga Indonesia yang
memilih berobat ke luar negeri.*
(Pw)

RSCM sebagai salah
satu Rumah Sakit
yang sudah mendapat
akreditasi JCI


31

untuk rakyat

Apel Siaga
Mudik Lebaran

A

pel Siaga Pelayanan
Kesehatan Mudik Lebaran
diikuti lebih kurang 250
personel Tim Kesehatan
yang terdiri dari lintas
program di Kementerian Kesehatan

32


serta lintas sektor, seperti Palang Merah
Indonesia (PMI), Jasa Raharja, TNI/
Polri, Kwarnas Gerakan Pramuka, Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
se-DKI Jakarta, perwakilan organisasi
masyarakat, perwakilan Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Kemenkes RI di sekitar jalur
mudik.
Pada apel tersebut, Wakil Menteri
Kesehatan RI, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti,
MSc, PhD, selaku Inspektur Apel Siaga
Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran di

Menkes melepas
karyawan mudik bareng

Halaman Kantor Kementerian Kesehatan
RI, Jakarta (25/7).
Dalam sambutannya, Prof.
Ghufron mengutip data Kementerian
Perhubungan RI yang menyebutkan
bahwa jumlah pemudik 15.121.854
(2011) meningkat menjadi 17.326.060
(2012).
“Tahun ini, diperkirakan jumlah
pemudik akan meningkat menjadi lebih
dari 18 juta jiwa”, ujar Prof. Ghufron.
Sementara itu, data Korps Lalu Lintas
Polri saat Operasi Ketupat menyebutkan


33

untuk rakyat
bahwa pada 2012 terjadi 5.233
kasus kecelakaan. Jumlah tersebut
meningkat sebanyak 10.31%
dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Tercatat, sebanyak 72%
dari seluruh kejadian kecelakaan pada
tahun 2012 melibatkan sepeda motor.
Guna mengantisipasi hal tersebut,
di bidang kesehatan, setiap tahun
sejak lima dasawarsa lalu, Pemerintah
bersama masyarakat melakukan
berbagai kegiatan pelayanan
kesehatan bagi pemudik, mulai H-14
hingga H+14, di tempat-tempat yang
diperlukan pada jalur arus mudik
Lebaran. Upaya tersebut dilakukan
dengan tujuan menurunkan angka
kecelakaan, angka kematian dan
tindak kejahatan.
Kegiatan lapangan yang
akan dilakukan, antara lain: 1)
Penyebaran informasi; 2) Penyediaan
distribusi logistik (obat-obatan,
tenda pos kesehatan, emergencykit, dan peta mudik lebaran); 3)
aPengurangan faktor risiko melalui
pemeriksaan kesehatan pengemudi
angkutan umum di 11 Provinsi; 4)
Pengendalian faktor risiko (sistem
kewaspadaan dini KLB, pemeriksaan/
inspeksi sanitasi, dan pemeriksaan
kesehatan di tempat umum); 5)
Promosi kesehatan tentang Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
dan himbauan untuk menjadikan
Bulan Ramadhan sebagai saat yang
tepat untuk berhenti merokok;
6) Pelayanan Medis dengan
menyiagakan Pos Kesehatan
Pelabuhan (206 pos), Pos Kesehatan
Terpadu Lintas Sektor (646 buah);
Puskesmas dan Ambulans 24 jam
(892 buah); serta menginstruksikan
kepada 1.554 RS di sekitar Sumatera,
Jawa dan Bali untuk siaga 24 jam.*
(Pra)

34


9 Pesan untuk Jajaran Kesehatan
Menjelang Arus Mudik Lebaran

W

amenkes, Prof. dr. Ali
Ghufron Mukti, MSc,
PhD memberikan
9 Pesan untuk
Jajaran Kesehatan
menghadapi Arus Mudik Lebaran. Pesan
itu disampaikan saat menjadi Inspektur
Apel Siaga Pelayanan Kesehatan Mudik
Lebaran di Halaman Kantor Kementerian
Kesehatan RI, Jakarta (25/7).
Pertama, menyiagakan Puskesmas
dan RS yang berada di jalur mudik lebaran
melalui penyiapan tenaga dan logistik
berupa paket obat, leaflet, spanduk,
standing banner, identitas petugas, peta
Mudik Lebaran, Buku Informasi Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Mudik Lebaran, yang
akan didistribusikan di pos-pos kesehatan
di lokasi-lokasi rawan kemacetan dan
rawan kecelakaan selama mudik Lebaran.
Kedua, menyediakan pos kesehatan
lapangan pada jalur mudik lebaran
terutama di daerah rawan kecelakaan dan
rawan kemacetan.
Ketiga, menyiagakan pos kesehatan
di pelabuhan, bandara, dan pos lintas
batas darat agar mampu menangani

kegawatdaruratan, KLB, dan masalah
kesehatan akibat melonjaknya pemudik.
Keempat, mengintensifkan sistem
kewaspadaan melalui pengumpulan datadata penyakit yang harus dipantau selama
24 jam selama masa periode arus mudik.
Hal ini penting untuk mencegah terjadinya
penyakit menular potensial KLB.
Kelima, melakukan pemeriksaan faktor
risiko kecelakaan pada pengemudi bus yang
mencakup pemeriksaan tekanan darah,
amfetamin, alkohol dan gula darah.
Keenam, melakukan pemeriksaan
makanan minuman dan pemeriksaan
sanitasi tempat-tempat umum, seperti di
terminal, stasiun, pelabuhan dan rest area.
Ketujuh, penyampaian pesan-pesan
“mudik sehat” melalui media cetak dan
media elektronik, khususnya pengemudi
dan pemudik
Kedelapan, menyiagakan layanan
informasi melalui “Halo Kemkes” di
nomor telepon: (kode lokal) 500567.
Kesembilan, meningkatkan jejaring
kemitraan antara jajaran lintas sektor di
tingkat pusat dan daerah beserta seluruh
lapisan masyarakat, LSM, dan swasta.*(Pra)

Ramadhan Saat
Tepat Berhenti
Merokok

P

ara perokok yang berpuasa akan berhenti merokok
sejak sahur sampai berbuka puasa. Kementerian
Kesehatan menganjurkan kepada masyarakat luas agar
memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan tahun
ini untuk berhenti merokok sepenuhnya.
Menurut Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga
Aditama, Sp.P, MARS, DTM&H, DTCE, terdapat 7 hal penting tentang
berhenti merokok di bulan Ramadhan, yaitu :
Pertama, asap rokok
mengandung 4.000
jenis senyawa kimia,
400 jenis diantaranya
merupakan zat beracun
dan 43 diantaranya
dapat menyebabkan
kanker.
Kedua, asap
rokok menimbulkan
gangguan pada orang
lain. Tentu pada saat
beribadah puasa maka
seseorang tidak sepatutnya menimbulkan gangguan pada orang lain
Ketiga, selama bulan suci ramadhan anda sudah berhenti
merokok dari mulai sahur sampai berbuka, lanjutkan untuk tidak
merokok sampai pada sahur berikutnya
Keempat, tanamkan niat yang kuat di bulan suci ini untuk
berhenti merokok dan juga menolak godaan untuk mulai merokok
Kelima, lakukan sesuatu yang menyehatkan jiwa raga misalnya
berolahraga, berkebun, melukis, minum air secara perlahan dan
menarik nafas dalam untuk mencegah keinginan untuk merokok
Keenam, perilaku berhenti merokok agar dilanjutkan pada harihari selanjutnya setelah bulan Ramadhan
Ketujuh, berhenti merokok di bulan Ramadhan akan memberi
manfaat bagi kesehatan dan kehidupan serta lingkungan.* (Pra)

MEDIA KUIS
MediaKuis :
1. JKN merupakan program pemerintah yang
akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari
2014, apakah kepanjangan JKN? dan apa itu
program JKN?
2. Siapakah yang wajib menjadi peserta
jaminan kesehatan nasional?
3. PBI adalah peserta yang jaminan
kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah,
apakah kepanjangan dari PBI siapakah yang
termasuk PBI?
Kirimkan jawaban kuis dengan mencantumkan
biodata lengkap (nama, alamat, kota/kabupaten,
provinsi, kode pos dan no telp yang mudah
dihubungi).
Jawaban dapat dikirim melalui:
Email : kontak@depkes.go.id
(Subject : Mediakuis)
Fax : 021 - 52921669
Pos : Pusat Komunikasi Publik,
Gedung Kemenkes, Jl. HR. Rasuna Said
Blok X5, Kav. 4-9, Jakarta Selatan
Jawaban diterima redaksi paling lambat minggu
Keempat bulan Agustus 2013.
Nama pemenang akan diumumkan di Majalah
Mediakom edisi 44 Agustus 2013.
10 Pemenang MediaKuis masingmasing akan mendapat
Kaos Polo Shirt dari
Mediakom.
Hadiah pemenang
akan dikirim
melalui pos.

Kuis ini tidak
berlaku bagi
Keluarga
Besar Pusat
Komunikasi
Publik
Kemenkes RI.


35

ragam

Rosidi Roslan*

waspadai hipertensi,
kendalikan tekanan
darah

*Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga ,
Kementerian Kesehatan RI
*Mahasiswa Doktoral Manajemen SDM
Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI Jakarta

J

udul di atas merupakan topik
Hari Kesehatan Sedunia
ke-65 tahun 2013, yang lalu.
Ini menjadi momentum
bagi setiap negara di
seluruh dunia, terutama Indonesia
bersama-sama masyarakat untuk
memahami apa yang perlu diwaspadai
terhadap hipertensi ini dan bagaimana
pengendalian tekanan darah yang
seharusnya pemerintah dan masyarakat
lakukan. Selain itu topik tersebut
memberikan pesan, bahwa pentingnya
keteraturan kontrol tekanan darah,
dalam upaya meminimalisasi munculnya
hipertensi. Kesadaran terhadap
hipertensi ini merupakan kesadaran
kita semua sebagai individu maupun
sebagai bagian anggota masyarakat
untuk memeriksakan tekanan darahnya
secara rutin dan sejak dini tanpa harus
menunggu adanya gejala.
Hipertensi merupakan salah satu isu
kesehatan masyarakat yang utama di
Indonesia, bahkan ini sudah merupakan
isu di berbagai negara di dunia.
Hipertensi termasuk ke dalam penyakit
tidak menular dan saat ini masalah
hipertensi telah menjadi sebuah agenda
bagi Kementerian Kesehatan RI, dalam
hal pengelolaannya di segenap lapisan

36


masyarakat. Hipertensi merupakan salah
satu risiko morbiditas dan mortalitas
prematur yang meningkat sesuai
dengan peningkatan tekanan sistolik
dan diastolik (Smeltzer & Bare, 2001).
Hipertensi atau tekanan darah tinggi
adalah suatu peningkatan abnormal
tekanan darah dalam pembuluh darah
arteri secara terus-menerus lebih
dari suatu periode. Menurut WHO,
batasan tekanan darah yang masih
dianggap normal adalah 140/90 mmHg,
sedangkan tekanan darah ≥ 160/95
mmHg dinyatakan sebagai hipertensi.
Tekanan darah diantara normotensi
dan hipertensi disebut borderline
hypertension (garis batas hipertensi).
Batasan WHO tersebut tidak
membedakan usia dan jenis kelamin
(Udjianti.W.J, 2010). Hipertensi ini sering
baru disadari bila telah menyebabkan
gangguan organ misalnya gangguan
fungsi jantung atau stroke karena
pada dasarnya hipertensi ini seringkali
muncul tanpa gejala, sehingga disebut
sebagai silent killer.
Tingkat prevalensi hipertensi di
seluruh dunia masih tinggi. Lebih dari
seperempat jumlah populasi dunia
saat ini menderita hipertensi. Di negara
Kanada tercatat satu dari lima orang

dewasa memiliki tekanan darah tinggi
dan prevalensinya lebih dari 50% pada
mereka yang berusia 55-74 tahun. 84%
orang Kanada yang hipertensi tidak
mengelola masalah kesehatan mereka
secara tepat (Campbell, Norm RC, dkk,
2001). Data hasil Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) tahun 2007 Indonesia juga
menunjukkan hipertensi atau tekanan
darah tinggi prevalensinya cukup tinggi
dan sudah pasti menjadi masalah
kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil
pengukuran tekanan darah, prevalensi
hipertensi pada penduduk umur 18
tahun ke atas di Indonesia adalah sebesar
31,7%. Menurut provinsi, prevalensi
hipertensi tertinggi di Kalimantan Selatan
(39,6%) dan terendah di Papua Barat
(20,1%). Provinsi Jawa Timur, Bangka
Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah,
DI Yogyakarta, Riau, Sulawesi Barat,
Kalimantan Tengah, dan Nusa Tengah
Tenggara Barat, merupakan provinsi yang
mempunyai prevalensi hipertensi lebih
tinggi dari angka nasional. Sedangkan
prevalensi hipertensi berdasarkan
diagnosis tenaga kesehatan adalah
7,2%, ditambah kasus yang minum
obat hipertensi prevalensi hipertensi
berdasarkan wawancara saat diambil
data riset adalah 7,6% (kasus yang

minum obat hipertensi hanya 0,4%).
Dengan demikian cakupan diagnosis
hipertensi oleh tenaga kesehatan hanya
mencapai 24,0%, atau dengan kata
lain sebanyak 76,0% kasus hipertensi
dalam masyarakat belum terdiagnosis.
Apabila kriteria hipertensi sesuai JNC VII
2003 juga diterapkan untuk penduduk
15-17 tahun, maka terdapat 4050 (8,4%)
responden umur 15-17 tahun yang telah
mengalami hipertensi.
Hipertensi dan
Kontrol Tekanan Darah
Hipertensi hanya dapat diketahui
dengan mengukur tekanan darah,
menjaga agar tekanan darah selalu
terkontrol, merupakan salah satu
cara yang paling baik untuk quick
response yang dapat dilakukan
oleh penderita hipertensi. Namun
sebaliknya ketidakteraturan dalam
kontrol tekanan darah akan berdampak
terhadap kemungkinan terjadinya kasus
hipertensi, dan menurut Campbell,
Norm RC, dkk, 2001 bahwa hipertensi
yang tidak terkontrol diperkirakan
akan menjadi salah satu risiko utama
yang menyebabkan kematian. Dalam
kerangka yang lebih luas tekanan darah
yang tidak terkontrol tetap menjadi
masalah kesehatan masyarakat yang
utama (Breaux-Shropshire, dkk, 2012).
Salah satu jurnal kesehatan masyarakat
Kanada tahun 2001, menyebutkan
bahwa lebih dari 20% dari orang Kanada
dewasa memiliki hipertensi. Lebih dari
40% dari mereka dengan hipertensi
tidak menyadari dan lebih dari 40%,
sementara menyadari, memiliki
tekanan darah yang tidak terkontrol.
Pengukuran tekanan darah dan rujukan
ke perawatan yang tepat merupakan
langkah penting untuk meningkatkan
kontrol tekanan darah.
Sebenarnya banyak cara bagaimana

mengontrol tekanan darah. Salah
satu studi tahun 2009 yang dilakukan
oleh Ibrahim Almuntaser dkk
memberikan bukti bahwa dengan
pemberian pengobatan anti hipertensi
(antihypertensive treatment) mengurangi
tekanan darah secara signifikan untuk 3
(tiga) bulan. Terapi obat antihipertensi
dalam mengontrol tekanan darah,
sementara ini cukup terbukti. Di lain
pihak juga adanya peningkatan kontrol
terhadap tekanan darah pada pasien
hipertensi, sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh He Mengxue
tahun 2011, maka akan memberikan
keuntungan terhadap pasien hipertensi
tersebut. Pengukuran tekanan darah
dan rujukan ke perawatan yang tepat
merupakan langkah penting untuk
meningkatkan kontrol tekanan darah
(Campbell, Norm RC, dkk, 2001).
Kontrol Hipertensi oleh
Masyarakat dan Pemerintah
Seharusnya setiap individu harus
merubah gaya hidup. Intervensi gaya
hidup dapat mencegah dan membantu
dalam mengontrol hipertensi, misalnya
berhenti merokok dan menghindari
asap rokok serta mengurangi
asupan garam yang tinggi, obesitas,
mengonsumsi alkohol yang berlebihan,
makan gorengan atau makanan
berlemak, lakukan aktivitas fisik, cukup
istirahat, dan kontrol stres menjadi
sebuah rangkaian kewajiban yang harus
ditaati oleh seorang individu untuk
terhindar dari hipertensi. Selain itu
pemeriksaan kesehatan dengan deteksi
dini secara rutin dan teratur perlu
dilakukan agar lebih menjamin status
kesehatan secara keseluruhan.
Dari sisi pemerintah, dalam
mengatasi hipertensi, ada banyak hal
yang sudah dilakukan diantaranya;
mengembangkan dan memperkuat

kegiatan deteksi dini hipertensi secara
aktif (skrining); meningkatkan akses
masyarakat terhadap pelayanan deteksi
dini melalui kegiatan pos pembinaan
terpadu penyakit tidak menular
(Posbindu PTM); dan meningkatkan
akses penderita terhadap pengobatan
hipertensi melalui revitalisasi puskesmas
untuk pengendalian Penyakit Tidak
Menular (PTM). Tidak lupa pula bahwa
tindakan preventif menjadi fokus utama
dalam pengendalian hipertensi misalnya
dengan fokus perhatian pada tindakan
peningkatan pelayanan kesehatan
dan deteksi dini. Sementara itu bagi
petugas-petugas kesehatan yang
berada di fasilitas pelayanan kesehatan
harus tetap mengupdate informasi dan
memberikan informasi yang berkaitan
dengan perubahan gaya hidup bagi
masyarakat, dan pastikan informasi
tersebut sudah ada pada pasien
hipertensi, ini merupakan langkah yang
sangat penting dalam mencegah dan
membantu kontrol terhadap hipertensi.
Upaya lain yang harus dilakukan bisa
saja para petugas di fasilitas pelayanan
kesehatan melakukan identifikasi
terhadap individu yang berisiko
terhadap hipertensi, peningkatan
pengawasan, intervensi pencegahan
dan memfasilitasi secara cepat dan tepat
dalam rujukan dini pasien.
Sebuah pendekatan yang lebih
komprehensif dalam pengendalian
hipertensi sangat diperlukan dan
Pemerintah harus serius terhadap
program-program yang dibuat dan
segera diimplementasikan dan
dirasakan oleh rakyat banyak. Pada
akhirnya, peningkatan pengetahuan,
meningkatkan kesadaran dan kontrol
terhadap tekanan darah sebagai
langkah awal yang sangat baik dalam
mewaspadai hipertensi. *


37

ragam

PERUBAHAN PERATURAN TENTANG

PENGANGKATAN

T

DOKTER DAN
BIDAN PTT

enaga kesehatan yaitu dokter
dan bidan adalah motor
utama lembaga kesehatan
yang melayani masyarakat.
Untuk mengatasi kekurangan
tenaga kesehatan tersebut Kementerian
Kesehatan mengeluarkan keputusan
perubahan tentang penempatan
tenaga Dokter dan Bidan PTT untuk
mengoptimalkan layanan kesehatan di
wilayah – wilayah terpencil.
Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes
RI, dr. Pattiselanno Robert Johan,
MARS, dalam acara temu media
mengenai Dokter/Dokter Gigi/Bidan
PTT, di Lingkungan Kemenkes RI pada
(10/5), terdapat beberapa perubahan
peraturan tentang pengangkatan
Pegawai Tidak Tetap (PTT), dalam
peraturan Menteri Kesehatan, yaitu :
Pertama, mengenai masa
penugasan bagi Dokter PTT, awalnya
dalam Keputusan Menteri Kesehatan
(Kepmenkes) No. 683 Tahun 2011,
yang ditugaskan di lokasi terpencil
dan sangat terpencil yaitu selama 1
tahun. Kemudian ditetapkan kembali
dalam Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) No. 07 Tahun 2013 masa
penugasan menjadi 2 tahun.
Kedua, pengangkatan kembali

38


dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS,
Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes RI

Dokter PTT tidak diatur dalam
Kepmenkes No. 683 Tahun 2011, akan
tetapi diatur dalam Permenkes No.
07 Tahun 2013 bahwa pengangkatan
Dokter yaitu paling banyak satu kali
masa penugasan. Sementara itu,
pengangkatan kembali Bidan PTT paling
banyak dua kali masa penugasan sesuai
ketentuan dalam Kepmenkes No. 683
Tahun 2011 dan Permenkes No. 07
Tahun 2013.
Ketiga, tahapan seleksi Bidan PTT
tingkat Kabupaten/Kota tidak diatur
dalam Kepmenkes No. 683 Tahun 2011,

tapi diatur dalam Permenkes No. 07
Tahun 2013, Bidan PTT harus terlebih
dahulu lulus seleksi administrasi dan
dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/
psikotest/wawancara/uji keterampilan.
Keempat, mengenai pembiayaan
seleksi di Kabupaten/Kota tidak diatur
dalam Kepmenkes No. 683 Tahun 2011,
namun dalam Permenkes No. 07 Tahun
2013 tentang Biaya Penyelenggaraan
Seleksi Bidan PTT yaitu dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
Kelima, perpindahan/perubahan
lokasi penugasan Dokter dan Bidan
antar provinsi, dalam Kepmenkes
No. 683 Tahun 2011, perpindahan
lokasi penugasan Dokter tidak dapat
dilakukan, kecuali pindah tugas
antar Kabupaten/Kota. Sedangkan
Bidan dapat melakukan perubahan
pemindahan lokasi tugas baik antar
provinsi maupun antar Kabupaten/Kota
Selanjutnya dalam Permenkes No. 07
Tahun 2013 menetapkan bahwa Dokter
dan Bidan tidak dapat melakukan
perubahan lokasi tugas antar provinsi.
Sementara itu, antar Kabupaten/Kota
dalam satu provinsi dapat dilakukan,
pada saat perpanjangan yang
ditetapkan oleh Menteri.*

H

epatitis adalah proses
peradangan sel-sel hati,
yang bisa disebabkan
oleh infeksi (virus, bakteri,
parasit) obat-obatan,
konsumsi alkohol, lemak yang berlebih
dan penyakit autoimmune.
Kementerian Kesehatan melakukan
pengendalian penyakit Hepatitis
di Indonesia, melalui kebijakan
pengendalian yaitu mengurangi
kesakitan dan kematian akibat virus
Hepatitis, mengurangi transmisi dari
berbagai penyebab virus Hepatitis, dan

klikdokter.com

Kemenkes
Kendalikan
Penyakit
Hepatitis di
Indonesia

mengurangi dampak sosial ekonomi
akibat virus Hepatitis pada level
individu, kelompok masyarakat, dan
populasi.
Realisasi program Kemenkes
dalam mengurangi kesakitan dan
kematian akibat Virus Hepatitis yaitu
dengan meningkatkan kepedulian,
kemitraan dan mobilisasi sumber dana,
dengan dilakukannya peringatan
Hari Hepatitis Sedunia, kemitraan
dengan Kementerian terkait untuk
menghilangkan stigma, seminar
terbuka untuk petugas kesehatan dan

masyarakat awam, serta pembuatan
media Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) Hepatitis A, B dan C.
Demikian disampaikan oleh Direktur
Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan (P2PL)
Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga
Aditama, Sp.P, MARS, DTM&H, DTCE,
pada acara temu media, di lingkungan
Kemenkes, pada (12/7).
Masalah Hepatitis di Indonesia yang
paling rawan ada pada wanita hamil.
dr. Rino, Ketua Perhimpunan Peneliti
Hati Indonesia (PPHI), berpendapat
bahwa Hepatitis B ada pada anak karena
ia masuk melalui jalan lahir ibunya.
“Dianjurkan agar wanita melakukan
pemeriksaan hepatitis, lebih awal lebih
baik”, papar dr. Rino.
Pencegahan Hepatitis pada bayi
bisa dilakukan melalui Imunisasi.
Menurut Prof. Tjandra, Imunisasi pada
bayi dilaksanakan sejak 1997, dengan
cakupan sebesar 4,5 juta bayi pada
tahun 2012.
“Sejak 1992 Palang Merah Indonesia
(PMI) telah melakukan penapisan
terhadap darah donor untuk mencegah
penularan Hepatitis B, C dan HIV”,
tambah Prof. Tjandra.
Lanjut Prof. Tjandra, Kemenkes
juga melakukan perawatan, dukungan
dan pengobatan, dengan melakukan
pengembangan buku pedoman
pengendalian Hepatitis, Pedoman
Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK)
Diagnosis dan Pengobatan Hepatitis B
(berkolaborasi dengan asosiasi profesi),
modul pelatihan deteksi dini Hepatitis
B. Selain itu pemenuhan ketersediaan
obat-obatan anti virus di PT. Askes .
Kemenkes juga melakukan jejaring
dan kemitraan, bersama dengan ikatan
profesi PPHI, IDAI, Patklin, POGI, LSM
(Peduli AIDS, Penasun), Lintas Program
di lingkungan Kemenkes, Dinkes
Propinsi, LSM Internasional (HCPI, FHI),
dan WHO, untuk mengurangi angka
kesakitan dan kematian akibat Virus
Hepatitis.*( Pra)


39

peristiwa

Bantuan KemENkes
untuk Gempa Aceh

40



41

peristiwa

B

encana gempa di Aceh telah
menimbulkan korban jiwa
dan harta yang tidak sedikit
jumlahnya, tim Direktorat
Jenderal Pengendalian Penyakit
dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen
PP dan PL) Kementerian Kesehatan RI,
membantu pelayanan kesehatan di
lokasi bencana. Selain itu, Dirjen PP dan
PL Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra Yoga
Aditama, Sp.P, MARS, DTM&H, DTCE,
juga menggerakan UPT Ditjen PP dan
PL yang ada di daerah melalui Kantor
Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banda Aceh,
KKP Sabang dan KKP Lhokseumawe
untuk turut serta membantu korban
bencana gempa, berkoordinasi dengan
bersama Unit Kementerian Kesehatan
lain serta Dinas Kesehatan setempat.
”Hingga (6/7), data korban
meninggal berjumlah 42 orang, lukaluka 167 orang, korban yang hilang

42


sebanyak 7 orang, dan korban yang
mengungsi 43.123 orang”, ujar Prof.
Tjandra.
Tim PP dan PL yang bertugas
membantu korban gempa di Aceh telah
memberikan logistik kesehatan, antara
lain vaksin anti rabies 400 vial, zink 3.400
tablet, oralit 2.800 sachet, kelambu 200
set, abate 40 kg, emergency kit 5 paket,
pamflet 400 buah
Data Rawat Inap (RI) dan Rawat Jalan
(RJ) di Kecamatan Wih Pesam Kabupaten
Bener Meriah pada tanggal (2/7) ada 4
orang yang di Rawat Inap dan 49 korban
Rawat Jalan. Sementara itu, korban
luka yang di Rawat Inap hingga (7/7)
berjumlah 2 orang dan yang di Rawat
Jalan 148 orang.
Dinkes Kabupaten Bireun
membuat Pos Kesehatan 24 jam di
lokasi pengungsian. Saat ini, jumlah
pengungsi di Desa Buter berjumlah 149

KK (460 orang) di 23 titik pengungsian.
1 titik tempat pengungsian terdapat
15-20 orang.
Data korban gempa di Pos
Kesehatan (Poskes) desa Buter
Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh
Tengah, pada (4/7) terdapat 305 orang,
sedangkan pada (5/7) sebanyak 189
orang, kemudian pada (6/7) korban
yang dibawa ke Poskes adalah 91 orang
dan pada (7/7) sebanyak 64 orang.
Sementara itu, 5 besar penyakit yang
ditemukan oleh Tim dari PP dan PL
adalah penyakit ISPA, Dispepsia, lukaluka, gangguan otot, hipertensi. Tidak
ada peningkatan bermakna penyakit
berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Senin (8/7), tim akan memperkuat
sistem surveilans penyakit mengingat
sebagian petugas Surveilans
Epidemiologi setempat menjadi korban
gempa”, jelas Prof. Tjandra.*

Kemenkes Buka Posko Gempa Aceh

K

ementerian Kesehatan
membuka posko kesehatan
di lokasi pengungsian di Desa
Kulem Parakanis Kecamatan
Timang Gajah, Aceh. Di lokasi
tersebut, tidak terdapat korban jiwa dan
tidak terdapat peningkatan penyakit
yang berarti terhadap penyakit ISPA dan
diare selama pasca bencana. Sedangkan
penyakit tertinggi yang ditangani posko
kesehatan adalah hipertensi.
Kemkes, melalui Direktur Jenderal
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (P2PL) Kemenkes RI, Prof.
dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P, MARS,
DTM&H, DTCE, mengirim Tim Ditjen
P2PL dari Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan Pengendalian Penyakit
(BTKL PP) Medan untuk turut membantu
gempa yang terjadi di Aceh.
Hingga saat ini, masih terlihat
sampah dibuang sembarangan.
Sanitarian dari BTKL PP Medan telah
menganjurkan kepada Geucik (kepala
desa) selaku tokoh masyarakat untuk

membuat tempat pembuangan sampah
sementara dengan menggali lubang
ukuran 1 x 2 meter, dan dianjurkan
untuk membakar sampah setiap harinya
guna mencegah timbulnya vector
penyakit.
Sementara itu, sarana Mandi, Cuci,
Kakus (MCK) di lokasi pengungsian
telah disediakan oleh Pemda setempat.
Tim BTKLPP Medan telah melakukan
penyemprotan dengan mistblower dan
larutan actellic di lokasi pengungsian
guna mengurangi kepadatan lalat,
karena tumpukan sampah organik yang
dibuang sembarangan. Selain itu juga
telah dilakukan pengambilan sampel air
terhadap air subsidi PDAM yang ada di
lokasi pengungsian.
Kondisi di posko pengungsian Desa
Cekal di Kecamatan Timang Gajah, tidak
terdapat peningkatan yang berarti
terhadap penyakit ISPA dan Diare
pasca 5 hari gempa. Selain itu, kondisi
dapur umum, terlihat bersih dan rapi.
Penanganan sampah lebih terkoordinir,

dikumpulkan di satu tempat dan dibakar
setiap sore hari, juga telah dilakukan
pengambilan sampel air dan tidak
ditemukan kepadatan vector penyakit
seperti lalat dan nyamuk.
Posko Dusun 5 Bintang Setiye
Desa Cekal Kecamatan Timang Gajah,
tidak melaporkan adanya korban
jiwa. Pemberian pelayanan kesehatan
dipusatkan di Puskesmas Pembantu
Desa Cekal, pengungsi berasal dari 13
rumah yang rusak parah.
“Keluhan penyakit korban gempa
yang mengungsi di Desa Cekal
Kecamatan Timang Gajah kebanyakan
adalah Hipertensi. Penanganan
sampah belum baik, sampah terlihat
dibuang sembarangan di sekitar tenda
pengungsi. Upaya yang dilakukan yaitu
penyemprotan dengan mistblower
dan larutan actellic guna mengurangi
kepadatan lalat dan dilakukan
pengambilan sampel air”, ujar Prof.
Tjandra.* (D)


43

peristiwa

Pramuka Berperan
Kendalikan Penyakit

D

irektur Jenderal Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (Dirjen PP dan PL)
Kemenkes RI, Prof. dr. Tjandra
Yoga Aditama, Sp.P (K), MARS,
DTM&H, DTCE, mencanangkan Gebyar
Pramuka Saka Bakti Husada Bidang
PP dan PL yang dilaksanakan secara
nasional di Pelabuhan Ratu, Sukabumi
(30/6). Kegiatan pencanangan dilakukan
bersama dengan kegiatan olimpiade dan
perkemahan Kwartir cabang Sukabumi.
Dalam sambutannya, Prof. Tjandra
menyebutkan terdapat 5 aspek yang
dapat dilakukan para anggota Pramuka
dalam Pengendalian Penyakit, yaitu: 1)
Mendapat pengetahuan yang ditandai
dengan memperoleh Syarat Kecakapan
Khusus; 2) Menyebarkan pengetahuan
itu kepada sesama anggota pramuka,
sehingga makin luas pramuka yang
menguasainya; 3) Menerapkan

pengetahuan yang didapat dari orang
tua, keluarga, lingkungan sekitar rumah,
sekolah dan lain-lain; 4) Anggota
pramuka dapat secara langsung
menerapkan kegiatan kesehatan
Saka Bakti Husada di lapangan; dan
5) Pramuka dapat berperan dalam
peningkatan derajat kesehatan
masyarakat secara keseluruhan.
“Dalam melakukan kegiatan nyata
Saka Bakti Husada bidang Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
(PP dan PL), para anggota Pramuka
dapat secara aktif menganjurkan
perokok untuk menghentikan
kebiasaannya, membawa mereka
yang mengalami gejala batuk lebih
dari 2 minggu ke Puskesmas. Selain
itu, para anggota Pramuka juga dapat
mengingatkan para Ibu untuk membawa
anak mereka ke Posyandu, dan lain-lain”,
terang Prof. Tjandra.

Menkes apresiasi
anggota Pramuka

44


Pada akhir sambutannya, Prof.
Tjandra menegaskan tiga alasan
pentingnya keterlibatan gerakan
pramuka dalam Saka Bakti Husada
bidang PP dan PL ini, yaitu: 1)
Gerakan Pramuka dengan jutaan
anggota di seluruh Indonesia sangat
berperan penting untuk membantu
menyelesaikan permasalahan
kesehatan; 2) Anggota pramuka sebagai
generasi muda dapat menjadi agen
perubahan penting, baik untuk sesama
kalangan muda, untuk orang tua dan
keluarganya dan juga untuk masyarakat
secara keseluruhan; 3) Generasi muda
anggota pramuka, pada masanya kelak
akan menjadi anggota dan pimpinan
masyarakat.
Saat ini, sudah ada Kantor Kesehatan
Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik
Kesehatan Lingkungan (BTKL) sebagai
inisiator untuk terlaksananya kegiatan di
daerah. Buku pedoman dan penetapan
Syarat Kecakapan Khusus. Selanjutnya,
perlu dibuat panduan kegiatan
pengorganisasian dan pelatihan bagi
Pembina di lapangan, antara KKP dan
BTKL di wilayahnya.
Prof. Tjandra berharap, meluasnya
kegiatan Saka Bakti Husada bidang
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan ke berbagai daerah
sehingga Pramuka dapat lebih
menerapkan kegiatannya yang
secara langsung membantu kegiatan
di lapangan dan memberi dampak
langsung bagi situasi epidemiologi di
masyarakat.*

Jabatan Fungsional
Pembimbing Kesehatan Kerja

M

enteri Kesehatan RI, dr.
Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH
tandatangani MOU dengan
Kepala Badan Kepegawaian
Nasional, Peraturan Jabatan
Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
dan angka kreditnya, di Jakarta, 16 Juli
2013.
Menurut Menkes, penandatanganan
ini untuk meningkatkan profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil untuk
melaksanakan tugas di bidang
kesehatan kerja. Saat ini, tenaga
kesehatan kerja tersebut telah banyak
dihasilkan oleh perguruan tinggi
negeri maupun swasta, dalam dan luar
negeri. Mulai strata D3, S1, S2, dan S3.
Seluruhnya saat ini berjumlah 10.339
orang.
Selain itu, sejak tahun 2010-2013
sebanyak 750 orang tenaga kesehatan
telah dilatih di bidang kesehatan kerja
dan mereka telah melaksanakan upaya
kesehatan kerja baik di Puskesmas, BalaiBalai Kesehatan, KKP, Rumah Sakit, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun

2013, pasal 30 menetapkan harus ada
formasinya pada setiap tempat kerja/
kantor seperti Kantor Kementerian
Kesehatan, Kementerian lain, Dinas
Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
serta satuan kerja lainnya di daerah,
rumah sakit, balai-balai kesehatan,
Kantor Kesehatan Pelabuhan, Puskesmas
dan fasilitas kesehatan lainnya yang
jumlahnya disesuaikan dengan jumlah
pekerja/pegawai, luas wilayah kerja, dan
jumlah unit organisasi lingkup kesehatan
kerja pada instansi pemerintah.
“Setiap kantor Pemerintah baik pusat
maupun daerah serta semua fasilitas
kesehatan mulai tahun 2013 ini sudah
harus merencanakan mengangkat atau
melakukan penyesuaian dalam jabatan
bagi tenaga kesehatan yang ada saat ini”,
tegas Menkes.
Menkes juga menginstruksikan
kepada semua pimpinan Kementerian
Kesehatan, khususnya Kepala Badan
PPSDM, Kepala Biro Kepegawaian
dan unit utama lainnya untuk segera
menindak lanjuti peraturan ini.
“Segera mulai lakukan perencanaan
pengangkatan, penempatan dan
penyesuaian/inpassing, peningkatan

kompetensi dan pembinaan bagi tenaga
fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja, sehingga tenaga kesehatan ini
dapat segera melaksanakan fungsinya”,
ujarnya.
Bedasarkan hasil kajian WHO,
bahaya di tempat kerja merupakan
penyebab atau pemberi kontribusi
bagi kematian dini dari jutaan orang
di seluruh dunia. Juga mengakibatkan
penyakit, serta kecacatan bagi lebih dari
ratusan orang tiap tahunnya. Selain itu,
diketahui bahwa setiap tempat kerja
memiliki potensi bahaya yang dapat
menimbulkan berbagai penyakit dan
kecelakan pada pekerja, baik penyakit
umum yang ada di tempat kerja,
maupun penyakit akibat kerja yang
diakibatkan karena faktor lingkungan,
proses, cara kerja serta bahan yang
dipakai dalam bekerja.
Mengingat besarnya jumlah pekerja
dan besarnya permasalahan kesehatan
yang berkaitan dengan pekerja, seperti
penyakit akibat kerja, cidera kerja dan
kematian akibat kerja, maka diperlukan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
mempunyai kompetensi khusus di
bidang kesehatan kerja. * (P)


45

d a e r a h

Pulau Penyengat sebagai pulau wisata

46


Dokter
Keluarga
untuk

Masyarakat

Kepri

Program dokter keluarga ternyata mampu
memperkuat pelayanan primer. Ia bertugas
mempromosikan pola hidup sehat,
pencegahan dan pengendalian penyakit
kronis, deteksi dini dan pelaporan penyakit
menular. Melalui program ini, angka orang
sakit dapat dikendalikan. Sehingga jumlah
kunjungan ke rumah sakit jadi berkurang.


47

Mediakom 43

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (15)

Destacado

Destacado (9)

Similar a Mediakom 43

Similar a Mediakom 43 (20)

Más de ppidkemenkes

Más de ppidkemenkes (20)

Mediakom 43