1. Lorem Ipsum Dolor Sit Amet April 2012
JAMINAN KESEHATAN
untuk Semua
Jaminan kesehatan ke terkendala dengan belum adanya Badan
Penyelenggara dan peraturan terkait
depan akan mencakup lainnya. Dengan telah diundangkannya
UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka
seluruh rakyat Indonesia. upaya untuk mencapai kepesertaan
jaminan kesehatan nasional itu akan
Semua penduduk wajib diakselerasi.
“Kami berkeinginan secepat mungkin
ikut dan wajib bayar iuran, penduduk Indonesia itu bisa mengakses
FOTO-FOTO: DOK. PUSKOM PUBLIK KEMENKES
pelayanan kesehatan tanpa beban
sedang yang tidak mampu biaya besar dan bisa mencapai derajad
kesehatan yang setinggi-tingginya,” ujar
iurannya dibayar oleh Wamenkes.
Selain itu, pencapaian JKS saat ini
Pemerintah. sudah menjadi prioritas global. Hal
tersebut menjadi tema utama pada
World Health Assembly ke-65 di Jenewa,
A
yang berlangsung tanggal 21-26 Mei
dalah suatu keharusan, Badan 2012 lalu. Upaya pencapaiannya sama
Penyelenggara Jaminan Sosial pentingnya dengan pencapaian sasaran
(BPJS) bidang kesehatan akan dalam Millenium Development Goals Artinya, mulai sekarang sampai dengan Wamenkes RI: Pemerintah memprioritaskan perluasan
dilaksanakan mulai 1 Januari (MDGs). UHC ini bisa menjadi salah satu akhir 2014 harus ada upaya untuk cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.
2014 mendatang. Langkah ini akan indikator penting untuk mengukur sejauh meningkatkan kepesertaan sebesar 7
memuluskan jalan Indonesia menuju mana kinerja Indonesia dalam menjamin persen penduduk atau sekitar 23 juta jiwa.
cakupan Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) kesehatan penduduknya. Bahkan Penambahan peserta sebesar 23 juta Bagi pekerja penerima upah (pekerja
atau Universal Health Coverage (UHC). kemungkinan akan menjadi prioritas jiwa sampai dengan 2014 itu rencananya swasta, PNS, TNI POLRI aktif, pensiunan
Namun, upaya ini tidaklah mudah. global pada era setelah prioritas MDGs meliputi 19,6 juta jiwa dari peserta dan veteran) iurannya ditanggung oleh
Kalau bicara tentang UHC, paling tidak berakhir. Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan 3,4 pekerja dan pemberi kerja.
ada tiga dimensi yang harus dipenuhi. juta jiwa peserta dari kelompok pekerja Lantas bagaimana dengan kelompok
Pertama, seberapa luas cakupan peserta MEMPERLUAS CAKUPAN penerima upah yang pada saat ini masih masyarakat miskin dan tidak mampu
yang akan dijamin. Kemudian, seberapa Saat ini sekitar 63,5 persen penduduk belum mempunyai jaminan kesehatan. membayar iuran? Mereka iurannya akan
dalam manfaat pelayanan kesehatan Indonesia atau 151,5 juta jiwa telah Untuk menambah cakupan peserta, dibayar oleh Pemerintah sebagai peserta
yang akan dijamin. Terakhir, seberapa mempunyai jaminan kesehatan dengan Pemerintah akan terus mendorong PBI. Adapun penetapan kepesertaan
besar proporsi urun biaya yang masih berbagai cara penjaminan. Itu termasuk kepesertaan pekerja penerima upah PBI akan ditetapkan melalui Peraturan
harus dikeluarkan oleh peserta jaminan para peserta Jamkesmas, Jamkesda, Askes, (formal) yang diperkirakan jumlah Pemerintah yang rancangannya kini
kesehatan ketika mendapatkan manfaat. PNS Pensiunan dan Veteran, TNI POLRI totalnya mencapai 70 juta jiwa. Saat ini tengah terus dimatangkan.
Idealnya, ketiga dimensi itu aktif, Jamsostek, jaminan oleh perusahaan pekerja formal yang menjadi peserta Sedangkan besaran iuran bagi peserta
harus terpenuhi. Namun, mengingat dan individu peserta jaminan kesehatan Jamsostek baru mencapai 6 jutaan, dan PBI dan proporsi iuran yang ditanggung
keterbatasan yang ada, tidak mungkin dari perusahaan asuransi kesehatan yang mendapat jaminan dari perusahaan oleh pekerja dan pemberi kerja saat ini
memenuhi ketiga dimensi tersebut secara swasta. Artinya, masih terdapat 37 persen mencapai 15 jutaan. masih terus digodok dan akan ditetapkan
bersamaan di awal penyelenggaraan penduduk atau 87 juta jiwa yang belum Selain itu, Pemerintah juga akan melalui Peraturan Presiden yang
jaminan kesehatan nasional. Oleh tercakup dalam jaminan kesehatan. menambah jumlah peserta PBI. Peserta rancangannya masih sedang disiapkan.
karenanya, Pemerintah memprioritaskan Menurut Wamenkes, Pemerintah PBI adalah peserta jaminan kesehatan Sementara itu, bagi pekerja bukan
upaya perluasan cakupan kepesertaan memiliki target untuk mencapai UHC yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. penerima upah yang tidak terkena wajib
terlebih dahulu, tetapi tetap dengan secepatnya. Jika memungkinkan, akhir Saat ini ada 76,4 juta peserta PBI melalui pajak diusulkan masuk dalam PBI. Secara
memperhatikan kedua dimensi yang lain. 2014 nanti minimal bisa mencakup 71 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat teknis, sulit untuk mengumpulkan iuran
Menurut Wakil Menteri Kesehatan persen penduduk atau 174,5 juta jiwa. (Jamkesmas). Untuk peserta PBI tahun dari kelompok pekerja bukan penerima
RI Ali Ghufron Mukti, sebenarnya 2013, Pemerintah menambah jumlah upah. Terlebih sistem pembayaran pajak
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian sasarannya menjadi 86,4 juta jiwa. Tahun yang ada saat ini masih belum mencakup
Kesehatan sejak 2009 menginginkan Fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas 2014 diharapkan jumlah peserta PBI seluruh pekerja. Bisa jadi biaya untuk
seluruh masyarakat itu memiliki jaminan terus dibenahi sebagai persiapan untuk melayani mencapai 96 juta. Data sasaran PBI ini mengumpulkannya sama besarnya
kesehatan pada tahun 2014. Namun, peserta Jaminan Kesehatan Semesta. telah tersedia sesuai hasil identifikasi dengan besaran iuran itu sendiri.
TNP2K bersama BPS. Namun demikian, menurut Wamenkes,
pada saatnya nanti Indonesia akan
KEPESERTAAN DAN IURAN mencapai kondisi dimana sistem
Kepesertaan Jaminan Kesehatan ini pembayaran pajak makin baik. Dengan
bersifat wajib. Jadi, seluruh masyarakat begitu, kelompok pekerja bukan penerima
di Indonesia harus ikut program jaminan upah ini secara bertahap akan membayar
kesehatan ini. Diharapkan Jaminan sendiri iurannya. Tentunya setelah semua
Kesehatan telah mencapai kepesertaan sistem pembayaran telah disiapkan
semesta atau Universal Health Coverage dengan baik oleh BPJS dan besaran biaya
(UHC) paling lambat pada tahun 2019. mengumpulkan iuran sudah efektif.
Dengan semua penduduk menjadi Di sisi lain untuk pekerja bukan
peserta jaminan kesehatan akan terjadi penerima upah namun menjadi wajib
subsidi silang antara peserta yang sehat pajak akan dicarikan jalan keluarnya.
kepada yang sakit, peserta yang muda
kepada yang tua, dan peserta yang kaya
kepada yang miskin. Dan, yang penting
diketahui masyarakat, jaminan kesehatan
ini tidak gratis. Prinsipnya semua orang
yang akan menjadi peserta jaminan
kesehatan wajib membayar iuran.