2. Waktu : 8 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar Kompetensi Dasar :
Kompetensi : 3.1. Mendeskripsikan pengertian,
3. Mengevaluasi fungsi, dan peran serta
peranan pers perkembangan pers di
dalam Indonesia.
masyarakat
demokrasi 3.2. Menganalisis pers yang bebas
dan bertanggung jawab sesuai
kode etik jurnalistik dalam
masyarakat demokrasi di
Indonesia.
3.3. Mengevaluasi kebebasan pers
dan dampak penyalahgunaan
kebeba-san media massa dalam

3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi peranan pers dalam
masyarakat demokrasi
Kompetensi Dasar :
3.1.Mendeskripsikan
pengertian, fungsi,
dan peran serta
perkembangan pers
di Indonesia.

4. (Indikator)
Hasil Yang
Diharapkan :
 Menjelaskan pengertian pers.
 Menguraikan tentang teori-toeri pers.
 Mendeskripsikan sistem pers di
beberapa negara.
 Menganalisis sifat, fungsi, dan
peranan pers serta perkembangan
pers di Indonesia.

5. Pengertian Pers Otoritaria
n
Libertarian
Teori-teori
PERKEMBANGAN Tentang Pers Komunis
PERS
Barat (USA)
Sistem Pers di
Komunis (Rusia)
Beberapa Negara
Karakteristik Pers
Sifat, Fungsi dan Barat & Komunis
Peranan Pers
Perkembangan Pers di
Indonesia

6. 1. Pengertian, Fungsi & Peran Serta
Perkembangan Pers di Indonesia
a. Pengertian Pers
Istilah Pers diberi pengertian dengan penerbitan
pers.
Belakangan pengertiannya meliputi dua hal :
a. Pers dalam arti sempit, yakni media cetak dan
b. Pers dalam arti luas, yakni meliputi semua barang
cetakan yang ditujukan untuk umum sebagai
pengganti istilah printed mass media .
Wartawan sebagai bagian dari pers adalah orang
yang
secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik

7. Lanjutan ………….
1. Ensiklopedi Pers Indonesia , istilah Pers merupakan
sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang
berkaitan dengan media masa atau wartawan.
2. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah lembaga
sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan
kegiatan jurnalistik meliputi : mencari, memperoleh,
memi - liki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara , gambar, serta
data dan grafik maupun dlm bentuk lainnya dgn
menggunakan media cetak, media elektronik dan segala
jenis saluran yg tersedia.
3. Profesor Oemar Seno Adji , Pers dalam arti sempit
mengan - dung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau
berita-berita dengan kata tertulis. D alam arti luas , yaitu
memasuk - kan di dalamnya semua media mass
communications yang memancarkan pikiran, dan
perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis
maupun dengan lisan .

8. Lanjutan ………….
4. L. Taufik, dalam bukunya , pengertian pers terbagi
dua :
a. Pers dalam arti sempit diartikan sebagai surat
kabar, koran, majalah, tabloid, dan buletin-buletin
kantor berita. Jadi, pers terbatas pada media
tercetak.
b. Pers dalam arti luas mencakup semua media
massa, termasuk radio, televisi, film dan internet.
4. Leksikom Komunikasi , Pers berarti : 1) usaha
percetakan dan penerbitan, 2) usaha pengumpulan
dan penyiaran berita, 3) penyiaran berita melalui
surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah
“ press ” atau pers : surat kabar dan majalah (dalam
arti sempit) & dalam arti luas yaitu, menyangkut
media massa (surat kabar, radio, televisi, dan film).

9. b. Teori-teori Tentang
Pers
Teori Pers Otoritarian
Menganggap negara merupakan ekspresi tertinggi dari
organisasi kelompok manusia, mengungguli masyarakat
dan individu.
Menurut Mc. Quail , prinsip-prinsip dasar pelaksanaan pers
otoritarian :
1. Media selamanya (akhirnya)harus tunduk kepada
penguasa yang ada.
2. Penyensoran dapat dibenarkan.
3. Kecaman thd penguasa atau penyimpangan dari
kebijakan resmi tidak dapat diterima.
4. Wartawan tidak mempunyai kebebasan di dalam
organisasinya.

10. Teori Pers Libertarian
Berpendapat bahwa pers harus memiliki
kebebasan yg seluas-luasnya untuk membantu
manusia mencari dan menemukan kebenaran
yang hakiki tersebut.
Teori ini memandang sensor merupakan tindakan yg
inkonstitusional thd kemerdekaan pers. Karena pers
mempunyai tugas :
1. Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan)
2. Melayani kebutuhan kehidupan politik
3. Mencari keuntungan (demi kelangsungan
hidupnya)
4. Menjaga hak warga negara
5. Memberi hiburan.

11. Lanjutan ………….
Krisna Harahap , menyebutkan ciri-ciri pers
L ibertarian :
1. Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan,
2. Penerbitan & pendistribusian terbuka bagi setiap orang
tanpa memerlukan izin atau lisensi,
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai
politik tidak dapat dipidana,
4. Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal,
5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan
publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan
dengan opini dan keyakinan,
6. Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpu-
lan informasi untuk kepentingan publikasi,
7. Wartawan mempunyai otonomi profesional dalam
organisasi mereka.

12. Teori Tanggung Jawab
Sosial
Bahwa kebebasan pers harus disertai tanggung jawab
kepada masyarakat. Kebebasan pers itu perlu
dibatasi oleh dasar moral, etika & hati nurani insan
pers.
Komisi Kemerdekaan Pers, bahwa kemerdekaan pers itu
harus diartikan :
1. Bahwa kebebasan tersebut tidaklah berarti bebas untuk
melanggar kepentingan-kepentingan individu lain.
2. Bahwa kebebasan harus memperhatikan segi-segi
keamanan negara.
3. Bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan pers
membawa konsekuensi/ tanggung jawab terhadap ukuran
yang berlaku.

13. Lanjutan ………….
Prinsip utama teori Tanggung Jawab Sosial, sbb :
1. Media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat.
2. Menetapkan standar yang tinggi atau professional tentang
keinformasian, kebenaran, obyektivitas, keseimbangan,
dsb.
3. Dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan
lembaga yang ada.
4. Menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan
kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau
penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
5. Bersifat pluralis dan mencerminkan kebhinekaan.
6. Memberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan
berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.
7. Masyarakat memiliki hak mengharapkan standar prestasi
yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk
mengamankan kepentingan umum.

14. Teori Pers Komunis
Pers merupakan alat pemerintah (partai yg berkuasa)
dan bagian integral dari negara, sehingga pers
harus tunduk kepada pemerintah. Berfungsi
sebagai alat untuk melakukan “ indoktrinasi
massa ”.
Ciri-ciri Teori Pers Komunis :
1. Media berada di bawah pengendalian kelas
peker-ja, karenanya ia melayani kepentingan
kelas tsb.
2. Media tidak dimiliki secara pribadi.
3. Masyarakat berhak melakukan sensor &
tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau
menghukum setelah terjadinya peristiwa
publikasi anti masyarakat.

15. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian,
Fungsi dan Peran Serta Perkembangan Pers Indonesia
(Pengertian Pers, dan Teori-teori tentang pers),
dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan
sebagai berikut :
1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pers”
sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang
Pers, .......................................................
N
Tokoh Uraian Singkat
o
Oemar .......................................................
1.
Seno Adji ................
.......................................................
2. L. Taufik
................

16. Lanjutan ………….
2. Dalam teori pers “Otoritarian” menganggap negara
merupakan ekspresi tertinggi dari organisasi kelompok
manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Berikan
penjelasan singkatnya yang dimaksud dengan !
a. Negara sebagai ekspresi tertinggi : .......................................
b. Mengungguli masyarakat : ......................................................
3. Menurut Teori Tanggung Jawab Sosial, kebebasan pers
itu perlu dibatasi oleh dasar moral, etika dan hati nurani
insan pers. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah
ini !
Dasar Moral Hati Nurani Insan Pers
.................................................. ..................................................
.................................................. ..................................................

17. Lanjutan ………….
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa di dalam pers
kemerdekaan yang mutlak hanyalah merupakan khayalan
belaka ! .......................................................................
....................................
5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada teori pers
“Otoriterian” dengan “Komunis” di bawah ini !
Persamaan Perbedaan
.................................................... ....................................................
.................................................... ....................................................

18. c. Sistem Pers di Beberapa
Negara
Sistem Pers Barat
(USA)
Representasi sistem pers barat ini dapat diwakili oleh
sistem pers Amerika Serikat dan Eropa. Pada umunya
baik Amerika maupun Eropa menganut falsafah
“Liberalisme”, yang menjadi landasan sistem sosial,
sistem politik dan sistem pemerintahan mereka.
Di Amerika Serikat, pers mempunyai kebebasan untuk
bergerak. Di dalam sistem liberal, pers tidak
berorientasi pada politik pemerintah (bkn merupakan
terompet pemerintah seperti di negara-negara).

19. Lanjutan ………….
Sistem Pers Komunis
(Rusia)
P ers di negara Komunis dimiliki sepenuhnya oleh
pemerintah; tidak adak kepemilikan oleh
perorangan atau swasta.
Pers di gunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan
kekuasaan pemerintah dan partai untuk kegiatan
propaganda dan agitasi .
Ada lembaga kontrol / sensor yang
diberi nama Glavit . Tugas nya :
mengawasi bahan-bahan pers yang
akan dipublikasikan dan tugas-tugas
untuk mengamankan politik ideologis
dan keamanan .

20. Lanjutan ………….
Menurut F. Rachmadi, fungsi pers komunis :
1. Pers sebagai alat propaganda, agitator, dan
organisator kolektif.
2. Pers merupakan tempat pendidikan kader-kader
komu - nis di kalangan masa.
3. Pers bertugas sebagai lembaga yang
memmobilisasi dan berorganisir masa untuk
pembangunan ekonomi.
4. Pers menerapkan dan menyiarkan semua
dekrit, keputusan, intruksi yang di keluarkan
oleh Komite Sentral Partai maupun oleh
Pemerintah Rusia serta bahan publikasi lain
dari pemerintah.
5. Pers berfungsi sebagai alat untuk melakukan

21. Sistem Pers di Negara-Negara Berkembang
Ciri-ciri khusus :
1. Cenderung mengikuti sistem pers negara bekas
penjajahnya.
2. Masih mencari bentuk yang tepat , sehingga kurang
stabil.
3. Dituntut dapat berperan sebagai “ agent of social
change ” dan mempunyai tanggung jawab atas
keberhasilan pembangunan.
4. Dalam pelaksanaannya , terdapat pembatasan-
pembatasan dengan menganut sistem pers tanggung
jawab sosial ( social responsibility ).
5. Mengalami masalah di bidang komunikasi, yaitu;
ketimpangan informasi, monopoli, dan pemusatan
yang berlebihan dari sumber dan jalur komunikasi.
6. Pola hubungan antara pers & pemerintah mempunyai
tendensi perpaduan antara sistem-sistem yang ada

22. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :
1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pers” yang
diterapkan di beberapa negara (Barat, Komunis dan
Berkembang) !
2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pers di negara-
negara barat (terutama di Amerika Serikat yang berfalsafah
liberalisme) ada tidak sependapat dengan kebebasan pers
yang ada !
3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di negara-negara
Komunis pada umumnya, kebebasan pers sulit diwujudkan !
4. Tulisakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) karakteristik sistem
pers di negara-negara berkembang pada umumnya !
5. Berikan penjelasan, bagaimana hubungan antara
keberadaan pers yang bebas dan bertanggung jawab dengan
hak asasi manusia dan demokrasi !

23. d. Sifat, Fungsi dan Peranan
Pers
Sifat
Pers (Falsafah) Pers, mencakup sbb :
Sifat
• Liberal Democration press (Pers Demokrasi
liberal),
• Communist Press (Pers Komunis),
• Authoritarian Press (Pers Otoriter ) ,
• Freedom and Responsibility Press (Pers Bebas
dan Bertanggung-jawab) ,
• Development Press (Pers Pembangunan), dan
• Five Foundation Press (Pers Pancasila)

24. Misi dan Fungsi Pers
Pers mempunyai misi :
1. Ikut mencerdaskan masyarakat,
2. Menegakkan keadilan,
3. Memberantas kebatilan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, pada Pasal 3 antara lain
disebutkan pers nasional berfungsi sebagai
media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol
sosial dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi .

25. Lanjutan ………….
Menurut Kusman Hidayat , Pers mempunyai 4
fungsi :
1. Fungsi Pendidik , yaitu melalui karya-karya
tercetaknya, membantu masyarakat
meningkatkan budayanya.
2. Fungsi Penghubung , merupakan sarana lalu-
lintas hubungan antar manusia.
3. Fungsi Pembentuk Pendapat Umum ; melalui
rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu ,
merupakan ruang untuk memberikan
pandangan / pikiran kepada khalayak pembaca.
4. Fungsi Kontrol , pers berusaha melakukan
bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat
tentang tingkah laku yang benar / yang tidak

26. Peranan Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,
menyebutkan tentang peranan pers :
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong
terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi
Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan
umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

27. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sifat, Fungsi dan
Peranan Pers , lakukan Strategi Pembelajaran dengan
Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau
Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

28. e. Perkembangan Pers di
Indonesia
Pers Jaman Penjajahan Belanda &
Jepang
 Pemerintah penjajah Belanda meman dang
perlu membuat undang-undang khusus untuk
membendung pengaruh pers Indonesia, karena
menjadi momok yang harus diperangi.
 Masa pendudukan Jepang, pers Indonesia
banyak yang berjuang tidak hanya dengan
tulisan, melainkan juga melalui : org .
keagamaan, pendidikan, politik, d sb.
 Baik masa kolonial Belanda maupun Jepang,
menggambarkan bahwa kehidupan pers masa
itu sangat tertekan.

29. Pers di Masa
Pergerakan
 Dengan munculnya pergerakan modern Budi Utomo
(20 Mei 1908), surat kabar yang dikeluarkan lebih
banyak berfungsi sebagai alat perjuangan.
 Pers menjadi “terompet” dari organisasi pergerakan
sema-cam parlemen orang Indonesia yang terjajah.
 Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan dan
sekaligus menjadi pendorong untuk memperbaiki
nasib dan kedudukan bangsa.
 Saat itu, pers mendapat tekanan dari pemerintah
Hindia Belanda, dengan cara memberantas dan
menutup usaha penerbitan pers pergerakan.
 Pada masa pergerakan, berdirilah Kantor Berita
Nasional Antara pada tanggal 13 Desember 1937.

30. Pers di Masa Penjajahan Jepang
 Pers semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang
dan bersifat pro Jepang.
 Pers banyak mengalami penderitaan dan
pengekangan kebebasan yang lebih daripada jaman
Belanda.
 Namun, ada beberapa keuntungan bagi insan pers
Indonesia yang bekerja pada penerbitan Jepang :
1. Pengalaman yang diperoleh para karyawan
bertambah.
2. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam
pemberitaan makin sering dan luas.
3. Adanya pengajaran untuk rakyat agar berpikir
kritis terhadap berita yang disajikan oleh
sumber-sumber resmi Jepang.

31. Pers di Masa Revolusi
Fisik
 Periode revolusi fisik terjadi antara tahun 1945
sampai 1949.
 Saat itu, pers terbagi menjadi dua golongan :
a. Pers yang diterbitkan dan diusahakan Sekutu
dan Belanda yang dinamakan Pers Nica
(Belanda) .
b. Pers yang diterbitkan dan diusahakan oleh orang
Indonesia yang disebut Pers Republik.
 Sesuai dengan fungsi, naluri dan tradisinya, pers
harus men - jadi penjaga kepentingan publik ( public
watch dog ).
 Untuk menangani masalah-masalah pers,
pemerintah mem - bentuk Dewan Pers pada tanggal
17 Maret 1950 , yang terdiri dari orang-orang
persuratkabaran, cendikiawan, dan pejabat-pejabat
pemerintah.

32. Pers di Era Demokrasi Liberal (1949-
1959)
Di era demokrasi liberal, landasan kemerdekaan pers
adalah Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara
1950.
 Pers pada waktu itu, lebih banyak diperlakukan
negatif . Sela ma periode tahun 1952-1959, terjadi
tindakan anti pers sebanyak 374 kali, dan yang
terbanyak selama tahun 1957, yaitu mencapai angka
125 kali.
 Awal pembatasan terhadap kebebasan pers adalah
efek sam - ping dari keluhan para wartawan thd pers
Belanda dan Cina.
 Pemerintah selalu mencari cara untuk membatasi
penerbitan, karena negara tidak akan membiarkan
ideologi “asing” merongrong Undang- U ndang Dasar.
 Pada akhirnya pemerintah melakukan pembredelan

33. Pers di Zaman Orde Lama atau Pers
Terpimpin (1956-1966)
 Pers Terpimpin, merupakan pers yang lebih banyak
menjadi alat penguasa daripada alat penyambung
lidah rakyat.
 Tahun 1960, penguasa perang mulai mengenakan
sanksi-sanksi perizinan terhadap pers dan tindakan
tekanan terhadap pers terus berlangsung .
 Memasuki tahun 1964 , kondisi kebebasan pers
semakin memburuk, saat itu Kementerian
Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua
kegiatan pers.
 Tindakan-tindakan penekanan terhadap kebebasan
pers merosot, ketika ketegangan dalam
pemerintahan menurun. Para wartawan diwajibkan
untuk berjanji mendukung politik pemerintah .

34. Pers di Era Demokrasi Pancasila dan Orde
Baru
 Di awal pemerintahan Orde Baru, lahirlah istilah Pers
Pancasila.
 Masa “bulan madu” antara pers dan pemerintah ,
dipermanis dengan keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1966
tentang Pokok -pokok Pers, yang men jamin tidak ada
sensor dan pembredelan .
 Sejak terjadinya “Peristiwa Malari” 1974, kebebasan
pers menga - lami set-back yang berakibat beberapa
surat kabar dilarang terbit .
 Penguasa lebih menggiatkan larangan-larangan melalui
telepon supaya pers tidak menyiarkan suatu berita .
Demikian juga penga - wasan terhadap kegiatan pers dan
wartawan diperketat , terutama menjelang Sidang MPR-
1978.
 Pada saat itu , pers jarang malah tidak pernah
melakukan kontrol sosial secara krisis, tegas dan berani.
 Rezim Orde Baru melihat pers tidak lebih dari sekedar

35. Kebebasan Pers di Era
Reformasi
 Pemerintahan pada masa reformasi sangat
mempermudah izin penerbitan pers. Akibatnya, pada
awal reformasi banyak sekali penerbitan pers atau
koran-koran, majalah atau tabloid baru bermunculan.
 Kalangan pers mulai bernafas lega ketika pemerintah
mengeluarkan U U No . 39 / 1999 tentang Hak Asasi
Manusia dan UU No . 40 / 1999 tentang Pers.
 Di dalam U U Pers tsb , dengan tegas menjamin adanya
kemerde - kaan pers sebagai hak asasi manusia , tidak lagi
di kenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan
penyiaran .
 Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan
hukum, wartawan mempunyai hak tolak.
 Pers nasional melaksanakan peran penting dalam
mengawal demokrasi, supremasi hukum, keadilan dan
kebenaran, dsb.

36. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 4
Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah,
internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal
berikut :
1. Rumuskan kembali pemahaman anda tentang perkembangan
kehidupan pers di Indonesia semenjak pra kemerdekaan
hingga sekarang ini !
2. Berikan penjelasan bagaimana peranan pers Indonesia pada
masa penjajahan Belanda dan Jepang !
3. Berikan penjelasan kembali tentang peranan pers di masa
revolusi yang dikatakan sebagai “penjaga kepentingan publik”
!
4. Berikan sekurang-kurangnya 2 (dua) indikator yang mendasar
antara peranan pers pada masa orde lama dan orde baru !
5. Identifikasikan kembali dalam bentuk apa sajakah perubahan
pers di Indonesia paska rezim orde baru atau era reformasi
dewasa !

37. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Mengevaluasi peranan pers dalam
masyarakat demokrasi
Kompetensi Dasar :
3.2. Menganalisis pers yang bebas dan ber-
tanggung jawab sesuai kode etik jurna-
listik dalam masyarakat demokrasi di
Indonesia.
3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dam-
pak penyalahgunaan kebebasan media
massa dalam masyara-kat demokrasi di
Indonesia.

38. (Indikator)
Hasil Yang
Diharapkan :
 Menguraikan tentang landasan hukum pers
Indonesia dan norma-norma pers nasional.
 Menjelaskan tentang orgnisasi pers
Indonesia
 Mendeskripsikan kode etik jurnalistik dan
tanggung jawab profesi kewartawanan.
 Mendeskripsikan tentang kebebasan pers
Indonesia
 Menganalisis dampak penyalahgunaan
kebebasan media massa dalam masyarakat
demokrasi Indonesia.

39. Landasan Hukum
Norma-norma Pers Nasional
PERS Organisasi Pers Nasional
INDONESIA
Sistem Pers Indonesia
Kode Etik Jurnalistik & Tanggung Jawab
Profesi Kewartawanan
Kebebasan Pers
Pers Pers, Masy & Pem
Indonesia
Dampak Penyalahgunaan
Kebebasan Pers

40. 2. Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Sesuai Kode Etik Jurnalistik Dalam Masyarakat
Demokratis Di Indonesia
a. Landasan Hukum Pers
Indonesia
 Pasal 28 UUD 1945
 “ Pasal 28 F UUD 1945
 “ Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia
 Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang
Hak Asasi Manusia Pasal 14 Ayat 1 dan 2
 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 dalam
Pasal 2 dan Pasal 4 ayat 1 tentang pers

41. b. Norma-norma Pers Nasional
 Pers Nasional, menganut Norma-norma :
a. Keserasian sosiologis yg berpedoman pada
Pancasila,
b. Pola pikir dan kerja berdasarkan nilai-nilai
gotong-royong.
 Lingkup hubungannya pers :
a. Hubungan antara pers dan pemerintah
b. Hubungan antara pers dan masyarakat cq.
golongan-golongan dalam masyarakat.
 Hubungan antara pers dan pemerintah terjalin dalam
bentuk yang dijiwai oleh semangat persekawanan
( partnership ) dalam mengusahakan terwujudnya
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan
Pancasila.

42. c. Organisasi Pers
Dalam komponen sistem pers nasional, terdapat
Dewan Pers.
Anggota Dewan Pers terdiri dari:
1. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
2. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh
organisasi perusahaan pers;
3. Tokoh masyarakat, ahli bidang pers atau komunikasi
dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi
perusahaan pers;
4. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota;
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana yang
dimaksud dalam ayat 3 pasal 15 ditetapkan dengan
keputusan presiden;
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga
tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali

43. d. Sistem Pers Nasional
Sistem pers nasional adalah sistem pers yang
berlaku di Indonesia.
Ciri khas sistem pers nasional :
1. Integrasi ( integaration )
2. Keteraturan ( regularity )
3. Keutuhan ( wholeness )
4. Organisasi ( organization )
5. Koherensi ( coherence )
6. Keterhubungan ( connectedness )
dan
7. Ketergantungan ( interdependence
) dari bagian-bagiannya.

44. e. Kode Etik Jurnalistik Dan
Tanggung Jawab Profesi
Kewartawanan
Kehidupan pers nasional Indonesia, merupakan
produk dari sistem nilai yang berlaku dalam
masyarakat yang diproyeksikan ke dalam bidang
kegiatan pers .
Aturan main ( rules of the game ) pers nasional:
 Landasan Idiil : Pancasila (Pemb UUD
1945).
 Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar
1945.
 Landasan Yuridis : Undang-undang
Pokok Pers.
 Landasan Strategis : GBHN.
 Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik.
 Landasan Etis : Tata nilai yang berlaku

45. Pertanggungjawaban :
 Dalam menjalankan profesinya seorang
wartawan harus :
a. Dengan sadar menjalankan tugas, hak, dan
kewajiban,
b. Mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi,
jelas, terang, dan mudah dimengerti serta
bersifat terbuka.
 Pers dalam pengembangan kegiatan sehari-hari
harus berada dalam konteks interaksi positif
antara pers dan Pemerintah serta masyarakat.
 Jika ada masalah dalam masyarakat, pers
berupaya membantu menjernihkan persoalan
( fungsi mendidik ) , bukan sebaliknya.

46. Kode Etik
Jurnalistik
 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah
menetapkan Kode
Etik Kewartawanan .
 Kode Etik Wartawan telah dijadikan pedoman ;
a. Sejak berdirinya PWI di Surakarta bulan Februari
1946.
b. Penegasan kembali dilaksanakan pada tgl 1 Mei
1955.
c. Kongres PWI di Medan (1955), telah dikeluarkan
pengesa - han berlakunya Kode Etik Jurnalistik
tersebut.
d. D alam sidang gabungan PWI Pusat dgn Badan
Pekerja Kongres yang berlangsung di Ujung
Pandang (1968) , telah menetapkan perubahan
Kode Etik Jurnalistik th 1955 .

47. M. Alwi Dahlan, Ph. D , menyebutkan bahwa ada 3
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik
Jurnalistik :
1. Etik Institusional , yaitu sistem aturan,
k ebijakan , dan kendala formal yang
dikembangkan oleh institusi yang memiliki
media, maupun yang mengawasi media.
2. Etik Personel , yaitu sistem nilai dan moralitas
per - orangan yang merupakan hati nurani
wartawan ( keyakinan pribadi yang menimbang
tindakan yang hendak dilakukannya ) .
3. Etik Profesional , yaitu menentukan cara
pemberian yang paling tepat sehingga informasi
itu mudah diterima oleh khalayak, dlm
proporsi yang wajar.

48. Penugasan Praktik Kewarganegaraan 5
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pers yang bebas dan
betanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat
demokratis di Indonesia , dilanjutkan Penugasan dengan
menjawab pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :
1. Berikan penjelasan, bagaimana batasan yang dimkasud “pers
yang bebas dan betanggung jawab”, dan Berikan Contohnya !
Penjelasan : ........................................................................
..............
No Contoh Uraian Singkat
1.
2.

49. Lanjutan ………….
2. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai sarana
penerangan, pendidikan umum, kontrol sosial dan hiburan pers
menjadi wahana bagi pembinaan pendapat umum yang sehat.
Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !
a. Pendidikan Umum : ...............................................................................
b. Kontrol Sosial : ......................................................................................
3. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi
peru-sahaan pers yang mempunyai latar belakang sejarah, alur
perjua-ngan dan penentuan tata krama professional berupa
kode etik masing-masing. Beri penjelasan singkat pada kolom
di bawah ini !
Alur Perjuangan Tata Krama Profesional
....................................................... .....................................................
............................................... ...........................................

50. Lanjutan ………….
4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa pers harus memiliki
“rasa pertanggungjawaban” terhadap informasi/berita-berita
yang
ditulisnya ! ............................................................................................
.......................
5. Tuliskan perbedaan dan persamaan organisasi pers di
Indonesia pada masa sebelum dan setelah reformasi di bawah
ini !
Persamaan Perbedaan
.......................................................... .......................................................
................................................ .............................................
..................................................... ..................................................

51. 3. Kebebasan Pers dan Dampak
Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa
Dalam Masyarakat Demokratis di Indonesia
a. Kebebasan Pers
Indonesia
Landasan hukum kebebasan pers Indonesia :
1. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang
Kebe-basan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum
2. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran.

52. Pemahaman Tentang Kebebasan
Pers
 Adalah kebebasan mengemukakan pendapat,
baik secara tulisan maupun lisan, melalui media
pers, seperti harian, majalah, dan buletin.
 Pers dituntut tanggung jawabnya untuk
menegakkan keadilan, ketertiban dan keamanan
dalam masyarakat.
 Kebebasan harus disertai tanggung jawab,
sebab kekuasaan mudah sekali disalahgunakan
dan dibuat semena-mena.
 Pers harus mempertimbangkan apakah berita
yang disebarkan dapat menguntungkan
masyarakat luas atau sebaliknya.

53. Pers, Masyarakat dan
Pemerintah
Hal terpenting yang harus diperhatikan :
1. Interaksi harus dikembangkan sekreatif
mungkin.
2. Negara Indonesia, berpaham pada keseluruhan
dan keseimbangan , baik antara individu dan
masyarakat
3. Harus dikembangkan hubungan fungsional.
4. Adanya pendekatan kultural terhadap segala
persoalan, sebagai identitas Indonesia.
5. Pengembangan kultur politik yang
memungkinkan ber-fungsinya sistem kontrol
sosial dan kritik secara efektif dan terbuka.
6. Pembangunan masyarakat bisa berlangsung

54. Lanjutan ………….
7. Pembangunan seluruh bidang kehidupan
masyarakat yang pelaksanaannya bertahap dan
selektif.
8. Adanya kekurangan merupakan gejala umum
yg harus kita terima bersama.
9. Mrp hubungan kekerabatan dan fungsional
yang terus menerus dikembangkan dalam
mekanisme dialog.
10. Adanya otonomi masing-masing lembaga
sesuai asas Demokrasi Pancasila.
11. Pers “lahir” di tengah-tengah masyarakat,
sehingga pers dan masyarakat tidak dapat
dipisahkan.
12. Menurut Wilbur Schramm, pers adalah

55. Dampak Penyalahgunaan Kebebasan
Media jejak pendapat Kompas, 12/2/2007)
(Hasil
al :
 Dunia pers Indonesia semakin tenggelam dalam
ideologi komersial,
 Fungsi media masa sebagai alat pendidikan
masyarakat tidak lagi menjadi ciri yang kuat melekat.
 Cenderung melebih-lebihkan sebuah pemberitaan.
 Sering berbenturan dengan kepentingan pemerintah.
 Cenderung berorientasi pada aspek komersial
ketimbang idealisme.
 Penayangan adegan kekerasan di televisi sudah
berlebihan , termasuk tayangan yang berbau
pornograf dan mistik .
 Wajah kebebasan pers Indonesia saat ini , justru
dikhawatirkan dapat menghancurkan moral bangsa.

56. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan yang anda ketahui makna pers dalam kehidupan
masyarkat demokratis !
2. Salah satu karakteristik pers adalah adanya kebebasan yang
bertanggung jawab, berikan alasan mengapa demikian !
3. Beri penjelasan singkat perbandingan sisem dan kemerdekaan
pers pada negara barat dengan negara berkembang pada
umumnya !
4. Berikan contoh sekurang-kurangnya 3 (tiga) dampak positif
kelahiran era reformasi dengan kebebasan pers di Indonesia !
5. Beri penjelasan perbedaan yang mendasar antara sifat pers
pada negara yang berfalsafah demokrasi liberal dengan
komunis !

57. Lanjutan ……………….
6. Jelaskan yang dimaksud bahwa pers memiliki fungsi pendidik
dan penghubung !
7. Berikan alasan, mengapa salah satu peranan pers
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yaitu
memperjuangkan keadilan dan kebenaran !
8. Menurut pendapat anda, apa langkah-langkah yang paling
mungkin dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka
menghadapi pers di era reformasi yang cenderung
mengedepankan kebebasannya dari pada
tanggungjawabnya !
9. Jelaskan, mengapa dalam melaksanakan tugas kewartawanan
diperlukan Kode Etik Jurnalistik !
10.Berikan alasan mengapa Kode Etik Jurnalistik menjadi
aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang
harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya !

58. TUGAS DAN DISKUSI
1. Diskusikan dengan teman-temanmu tentang topik-
topik berikut ini !
a. Hubungan kebebasan pers dengan
demokratisasi.
b. Tantangan dunia pers dalam menjembatani
kepentingan rakyat dan pemerintah.
c. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap
fungsi dan peranan pers di Indonesia.
d. Melalui pers yang bebas dan bertanggung
jawab dapat terwujud tegaknya keadilan !
2. Carilah referensi lain baik dari buku, koran,
buletin, majalah, internet dan sebagainya yang
berhubungan dengan pers yang bebas dan
bertanggung jawab !

59. Lanjutan ……………….
Bentuklah kelompok sesuai dengan kebutuhan !
a. Rumuskan kembali yang dimaksud dengan pers !
b. Jelaskan mengapa di negara Indonesia lebih tepat
menerapkan teori pers tanggung jawab sosial !
c. Jelaskan kembali fungsi dan peranan pers dalam
kehidupan masyarakat !
d. Berikan contoh dampak positif dan negatif pers
Indonesia di era orde baru dan pasca orde baru
(reformasi) !
e. Buatlah analisis tentang penerapan peranan pers yang
bebas dan bertanggung jawab di Indonesia dalam rangka
mendorong masyarakat dan pemerintah menuju
kehidupan yang demokratis !
f. Buatlah makalah sehubungan dengan pembahasan
tersebut dan presentasikan hasilnya di depan kelas !

60. INQUIRI
Isilah titik-titik pada kolom berikut ini untuk menganlisis fungsi
pers Indonesia dalam mendorong kehidupan masyarakat yg
demokratis !
No Fungsi Pers Indikator / Keterangan Contoh
1. Pendidik ........................................... .....................
......................................... .....................
2. Penghubung ........................................... .....................
......................................... .....................
3. Pembentuk ........................................... .....................
Pendapat ........................................... .....................
Umum ........................................ .....................
4. Kontrol ........................................... .....................
......................................... .....................
5. Pemersatu ........................................... .....................
......................................... .....................