Dokumen tersebut membahas evaluasi kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pekalongan tahun 2012. Dokumen ini meninjau ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan kesetaraan layanan pendidikan di Kabupaten Pekalongan dengan menganalisis berbagai indikator seperti jumlah sekolah, guru, murid, fasilitas kelas, tingkat partisipasi, angka putus sekolah, prestasi belajar, dan kesetaraan gender. Dokumen

1. Manajemen strategis dalam
Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah Bidang Pendidikan
Kabupaten Pekalongan 2012
Dosen : Dr. Hardi Warsono, MTP
Tugas Matakuliah : Perencanaan Pendidikan
Mahasiswa : Wisnu Adi Saputra, S.S

2. Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Pekalongan
terdiri dari 19 wilayah
kecamatan 272 desa dan
13 kelurahan

3. Kabupaten Pekalongan
Luas wilayah
secara
keseluruhan ±
836,13 km².

4. Gambaran pembangunan perumahan atau tempat tinggal penduduk di
kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2011

5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pekalongan

6. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kabupaten
Pekalongan

7. Anggaran dan Realisasi Belanja Kab Pekalongan

8. Anggaran dan Realisasi Belanja khususnya Bidang Pendidikan

9. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib

10. Anggaran dan Realisasi Belanja Urusan Wajib

11. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan Th. 2011

12. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan
pendidikan (Dinas Pendidikan) Th 2011

13. PDRB Kabupaten Pekalongan
Produk Domestik Regional Bruto, pendapatan per
Kapita penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun
2010 sebesar Rp.7.444.022,- meningkat 10,59 %
dibanding pendapatan per kapita tahun 2009
sebesar Rp.6.655.607,-

14. Visi Kabupaten Pekalongan
” "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan
yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Kearifan
Lokal"”

15. Misi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan tahun 2011-2016
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis
pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan.
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis
kearifan lokal.
4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan
berbasis pada UMKM, pertanian dan peternakan.
5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi
dan budaya daerah.
6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat.
7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan.

16. Visi Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan
” Terbentuknya manusia yang beriman, bertaqwa,
cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, sehat,
dan berbudi pekerti luhur serta berdaya saing
tinggi.”

17. Misi Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan
1. Penuntasan wajar dikdas 9 tahun menuju wajar 12 tahun
2. Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang professional
3. Mengembangkan kurikulum secara dinamis, serasi
dengan memperhatikan potensi daerah
4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana
Pendidikan yang memadai
5. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
6. Mengembangkan nilai dan seni budaya sebagai landasan
karakter bangsa
7. Mewujudkan kesetaraan, pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan bidang pendidikan

18. Isu permasalah Kabupaten Pekalongan
1. Masih rendahnya
ketersediaan sarana
dan prasarana
Pendidikan Anak
Usia Dini
(PAUD)/Taman
Kanak-Kanak (TK),
pendidikan dasar
dan menengah.

19. 2. Belum
optimalnya kualitas
penyelenggaraan
pendidikan
PAUD/TK ,
pendidikan pasar
dan pendidikan
menengah serta
pendidikan non
formal dan
pendidikan khusus.

20. 3. Masih rendahnya
keterjangkauan
pelayanan
PAUD/TK,
Pendidikan Dasar,
pendidikan
menengah dan
pendidikan non
formal serta
pendidikan khusus.

21. 4. Belum
optimalnya
kesetaraan dalam
pelayanan
PAUD/TK,
pendidikan dasar
dan pendidikan
menengah serta
non formal dan
pendidikan khusus

22. 5. Masih rendahnya
kepastian
pelayanan
PAUD/TK,
Pendidikan Dasar,
pendidikan
menengah dan non
formal serta
pendidikan khusus

23. 6. Masih rendahnya
ketersediaan,
kualitas pedidik dan
tenaga
kependidikan.

24. 7. Masih rendahnya
kualitas manajemen
penyelenggaraan
pelayanan
pendidikan.

25. 8. Belum
optimalnya
ketersediaan
sarana dan
prasarana
pondok
pesantren.

26. Tujuan kegiatan Manajemen strategis Pembangunan Daerah
Bidang Pendidikan 2012 ini diantaranya:
1. Mengetahui kondisi bidang pendidikan di Kabupaten
Pekalongan tahun 2010, dan 2011.
2. Mengetahui capaian bidang Pendidikan di Kabupaten
di Pekalongan tahun 2012.
3. Mengidentifikasi dan menetapkan indikator prioritas
bidang Pendidikan di Kabupaten Pekalongan 2013
4. Mengembangkan Program dan Rencana Tindak bidang
Pendidikan 2013

27. Sasaran yang diharapkan dari Manajemen Strategis
Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan 2012 ini antara lain:
1. Tersedianya baseline data kondisi bidang pendidikan di
Kabupaten Pekalongan tahun 2010, dan 2011.
2. Tersedianya data capaian bidang pendidikan Kabupaten
Pekalongan 2012
3. Tersedianya hasil identifikasi indikator prioritas bidang
pendidikan di Kabupaten Pekalongan 2013
4. Tersedianya hasil pengembangan program dan rencana
tindak bidang pendidikan di Kabupaten Pekalongan 2013

28. Sementara keluaran/ output yang diharapkan dari
pelaksanaan kegiatan Manajemen Strategis Pembangunan
Daerah Bidang Pendidikan 2012 meliputi hal-hal berikut:
1. Baseline data 2010, dan 2011.
2. Data capaian bidang pendidikan Kabupaten Pekalongan
2012.
3. Dokumen indikator prioritas bidang pendidikan Kabupaten
Pekalongan 2013
4. Dokumen pengembangan Program dan Rencana Tindak
bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan 2013

29. Gambaran Capaian APK, APM, APS, Angka Melanjutkan
SD/MI ,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Pekalongan
Tahun 2006 – 2010

30. Gambaran Capaian APK, APM, APS, Angka Melanjutkan
SD/MI ,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Pekalongan
Tahun 2006 – 2010

31. Gambaran Capaian APK, APM, APS, Angka Melanjutkan
SD/MI ,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Pekalongan
Tahun 2006 – 2010

32. Gambaran Capaian APK, APM, APS, Angka Melanjutkan
SD/MI ,SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Pekalongan
Tahun 2006 – 2010

33. A.KETERSEDIAAN
Pilar pertama adalah availability atau ketersediaan.
ketersediaan layanan pendidikan yang memadai sesuai
dengan standar, baik standar pelayanan minimal (SPM)
ataupun standar nasional pendidikan (SNP) yang telah
ditetapkan.

34. Evaluasi Capaian Indikator Bidang Pendidikan di Kab
Pekalongan
Jumlah Sekolah
Jumlah sekolah menunjukkan jumlah unit sekolah dari tahun 2010
hingga 2012 mengalami peningkatan jumlah pada semua tingkat
pendidikan baik PAUD, SD, SMP dam SMA/SMK.

35. Jumlah Guru
Capaian realisasi jumlah guru dari tahun 2010-2012 juga mengalami
peningkatan.

36. Jumlah Murid
dari tahun 2010 hingga 2012 mengalami peningkatan pada semua
tingkat pendidikan baik PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK. Namun
pencapaian target realisasi tingkat pendidikan SD dan SMP pada
tahun 2011

37. Ratio Guru dan Murid
Ratio Guru dan Murid yang ditetapkan oleh SPM (Standar Pelayanan
Minimal) Pendidikan yaitu 1:32 pencapaian yang ada di sekolah di
Kabupaten Pekalongan melebihi target

38. Persentase Kondisi Ruang Kelas dalam Kondisi Baik
Pencapaian target dan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan,
namun indikator ini masih perlu untuk ditingkatkan sehingga kondisi
ruangan kelas pada semua satuan pendidikan berada dalam kondisi
yang baik, sehingga mendukung suasana dan proses kegiatan belajar
mengajar di sekolah

39. Jumlah Murid
pada jenjang SMA jika dibandingkan dengan ratio ideal sekolah
terhadap murid masih sangat jauh, dimana ratio ideal adalah 1:360
(SMA), artinya melebihi batas ideal ratio. Oleh karenanya diperlukan
upaya peningkatan dari segi jumlah sekolah pada level SMA/SMK/MA.

40. B. KETERJANGKAUAN
Pilar kedua, affordability atau keterjangkauan.
Pilar ini menitikberatkan kepada prinsip pemenuhan hak
dan keadilan untuk memperoleh pendidikan bagi semua
warga negara tanpa terkecuali, khususnya untuk daerah-
daerah terdepan dan terpencil. Keterjangkauan ini juga
termasuk faktor kenyamanan dalam pemberian layanan
pendidikan bagi peserta didik.

41. Angka Partisipasi Kasar
Angka tersebut pada beberapa tingkat sekolah SMP (2012)
pencapaian realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan.

42. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka tersebut pada beberapa tingkat sekolah baik SMP (2011 dan
2012) pencapaian realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan.
Sedangkan nilai ideal APM = 100%. Jadi perlu peningkatan

43. Angka Putus Sekolah
Persentase angka putus sekolah pada semua tingkat pendidikan baik
SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA menurun, artinya jumlah siswa
yang putus sekolah pada tingkat pendidikan mengalami penurunan.

44. Angka Melanjutkan dari SD ke SMP
Persentase angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

45. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Persentase siswa yang melanjutkan dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA hanya berkisar di angka 70- 75 %. Artinya
bahwa walaupun terjadi peningkatan persentase dan
capaian target berhasil, namun jumlah siswa yang tidak
melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK/MA masih cukup
tinggi berkisar 25% dari jumlah siswa SMP/MTs yang ada.

46. C. KUALITAS
Pilar ketiga, quality atau kualitas pendidikan.
Pilar peningkatan kualitas pendidikan merupakan pilar yang
penting. Pilar peningkatan kualitas pendidikan merupakan
kesinambungan yang tak terpisahkan dengan pilar
pemerataan dan peningkatan akses pendidikan. Setelah
keberhasilan program penuntasan wajib belajar 9 tahun
sebagai wujud keberhasilan pilar pemerataan dan
peningkatan akses pendidikan, pilar peningkatan mutu
pendidikan kini harus menjadikan perhatian utama.

47. Angka Kelulusan
persentase angka lulusan pada semua jenjang pendidikan
SD, SMP, SMA mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Namun peningkatan tersebut tidak mencapai target yang
telah ditetapkan terkhusus pada tingkat pendidikan
SMP/MTs.

48. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV
Guru yang memenuhi kualifikasi pada jenjang SD/MI patut
mendapat perhatian karena hanya 50,15% dari total guru
yang ada.

49. Guru Bersertifikasi
Pada jenjang SMP/MTs persentase jumlah guru bersertifikasi pada
tahun 2011 dengan 2012 mengalami penurunan sebesar 5 %.
Persentase Jumlah guru pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs perlu
mendapat perhatian karena masih berada dibawah 50% dari jumlah
guru yang ada meskipun capaian realisasi tiap tahunnya pada
semua jenjang pendidikan mengalami peningakatan.

50. Pencapaian Nilai Rata Rata UASBN/UN
Nilai rata rata UN pada jenjang SD/MI pada tahun 2012
tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu nilai rata rata
7. sedangkan pada jenjang SMP/MTs, nilai rata rata ini tidak
mencapai target yang ditetapkan baik tahun 2010,2011 dan
2012. Sementara pada jenjang SMA/SMK/MA juga
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pencapaian
realisasi nilai rata rata UN ini juga melebihi target yang telah
ditetapkan

51. Persentase Guru Layak Mengajar
Pada jenjang SMA, bahwa target tahun 2011 dan 2012
tidak tercapai. Untuk guru layak mengajar pada jenjang
PAUD dan SD perlu mendapat perhatian, karena hanya 22%
untuk PAUD dan 45,18% dari total guru SD/MI yang layak
mengajar

52. D. KESETARAAN
Kesetaraan dapat dilihat dengan Indeks Paritas Gender.
• Indeks Paritas Gender menunjukkan ada tidaknya
kesetaraan gender antara partisipasi perempuan dan laki-
laki pada angka partisipasi Kasar (APK), APM, angka putus
sekolah, angka kelulusan dan guru layak mengajar.
• Indikator Kesetaraan ini merupakan indikator
keseimbangan kesempatan memperoleh pendidikan
antara perempuan dan laki-laki diukur yang menunjukkan
kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan,
dapat digunakan untuk memantau pencapaian tujuan
keseimbangan gender dalam mendapatkan kesempatan
pendidikan pada semua jenjang sekolah.

53. Indeks Paritas Gender APK, APM, APS, Angka Kelulusan,
dan Guru Layak Mengajar

54. KESETARAAN
1. Indeks Paritas Gender menunjukkan ada tidaknya
kesetaraan gender antara partisipasi perempuan dan laki
laki pada angka partisipasi Kasar (APK), APM, angka putus
sekolah, angka kelulusan dan guru layak mengajar.
2. Indeks Paritas Gender pada Angka partisipasi kasar, dan
Angka Partisipasi Murni pada jenjang SMP dan SMA
sudah baik, walau tingkat partisipasi masih lebih banyak
oleh perempuan.
3. Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan baik
SD, SMP dan SMA didominasi oleh laki laki.

55. 4. Pada indikator angka kelulusan telah terjadi kesetaraan
gender, dan tidak terlalu signifikan perbedaan antara
perempuan dengan laki laki.
5. Pada partisipasi penduduk usia SMA untuk menempuh
studi di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, penduduk
perempuan lebih dominan dibandingkan penduduk laki-
laki.
6. Angka putus sekolah didominasi oleh siswa laki-laki.
Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki putus sekolah
lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.
7. Partisipasi guru layak mengajar masih didominasi oleh
perempuan pada jenjang pendidikan SMP dan lebih
dominan dominasi laki laki pada jenjang pendidikan SD
dan SMA.

56. E. KETERJAMINAN
Pilar kelima, assurance atau penjaminan mutu pendidikan.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan
lembaga formal yang dibentuk dengan tanggung jawab
utama untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan.
Jaminan mutu pendidikan harus lebih banyak dilakukan
dengan berbagai studi dan evaluasi tentang faktor-faktor
apa yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan mutu
pendidikan

57. Jumlah Sekolah Terakreditasi A
Jumlah Sekolah Terakreditasi A dimana jumlah unit sekolah
yang terakreditasi A pada semua jenjang pendidikan
mengalami peningkatan.

58. Jumlah Sekolah Terakreditasi B
Jumlah Sekolah terakreditasi B pada jenjang SD/MI
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan realisasi
melebihi target yang ditetapkan.

59. Jumlah Sekolah Terakreditasi C
Jumlah Sekolah terakreditasi C pada jenjang SD/MI
meningkat dari tahun 2010 ke 2011 namun mengalami
penurunan pada tahun 2012. Demikian halnya pada jenjang
SMP/MTs yang mengalami penurunan, hal ini diakibatkan
peralihan jumlah sekolah yang terakreditasi lebih baik (A,
dan B). Sementara jumlah unit sekolah yang belum
terakreditasi mengalami penurunan..

60. Jumlah Sekolah Belum Terakreditasi
Sekolah yang belum terakreditasi pada tahun 2010, telah
terakreditasi pada tahun 2011. Namun pada tahun 2012,
terdapat 2 sekolah (penambahan unit sekolah baru pada
jenjang SD/MI), dan telah terakreditasi

61. Jumlah Sekolah RSBI
Sementara Jumlah Sekolah RSBI (Rintisan Sekolah
Berstandar Internasional) pada jenjang SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA masih stagnan dan belum meningkat
secara signifikan. Capaian realisasi sesuai dengan target
yang ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah
sekolah yang ada, perlu untuk meningkatkan jumlah
sekolah yang diprioritaskan untuk dikembangkan ke RSBI
(Rintisan Sekolah Berstandar Internasional)

62. Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat (KBM)
Aspek terakhir adalah Pendidikan nonformal diantaranya
jumlah KBM (Kelompok Belajar Masyarakat) tiap tahunnya
mengalami penurunan jumlah, dati tahun 2010 sebanyak
170 unit turun menjadi 108 unit ditahun 2012. Hal ini
berdampak baik, karena masyarakat beralih dan
mengenyam pendidikan formal. Capaian realisasi jumlah
KBM (Kelompok Belajar Masyarakat) sesuai dengan target
yang telah ditetapkan.

63. Jumlah Peserta
Jumlah peserta Program Paket A,B dan C mengalami penurunan tiap
tahunnya. Peserta program paket A pada tahun 2010 mencapai 380
orang menurun menjadi 280 pada tahun 2012, demikian halnya pada
program paket B, 1.675 orang pada tahun 2010 menurun cukup tajam
pada tahun 2012 menjadi 625 orang. Sementara pada program paket C,
pada tahun 2010 peserta mencapai 2.940 orang, meningkat menjadi
3.045 orang pada tahun 2011 dan menurun kembali pada tahun 2012
menjadi 2.765 orang. Penurunan jumlah peserta program Paket A, B
dan C ini berarti masyarakat telah beralih pada pendidikan formal.

64. Jumlah Tutor
Untuk indikator jumlah tutor pada paket A mengalami
penurunan jumlah, 38 orang pada tahun 2010 menjadi 28 orang
di tahun 2012. Demikian halnya pada paket B, mengalami
penurunan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2010
mencapai 402 orang turun menjadi 150 orang ditahun 2012.
Pada program paket C, jumlah tutor mengalami peningkatan
dari tahun 2010 ke 2011, namun jumlah tutor tersebut turun di
tahun 2012 menjadi 711 orang, dari 783 orang ditahun 2011.

65. Persentase Angka Lulusan
Persentase angka lulusan program paket A mengalami
penurunan pada tahun 2011 jika dibanding dengan tahun
2010 dan 2012. Demikian halnya pada program paket B
pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun meningkat
kembali pada tahun 2012 menjadi 86 %. Sementara pada
program paket C, mengalami peningkatan tiap tahunnya,
walaupun pencapaian target tidak tercapai.

66. Jumlah Lembaga Kursus
Jumlah lembaga kursus tiap tahunnya meningkat dimana
jumlahnya pada tahun 2010 sejumlah 50 unit, meningkat
menjadi 62 unit di tahun 2012.

67. Jumlah Lembaga Kursus Bersertifikasi
jumlah lembaga kursus yang bersertifikasi tiap tahunnya
meningkat walau tidak signifikan jika dibandingkan dengan
jumlah lembaga kursus yang ada. Pada tahun 2010 jumlah
lembaga kursus yang bersertifikasi sebanyak 32 unit
sementara pada tahun 2012 menjadi 36 unit. Capaian
realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

68. Persentase Angka Melek Huruf
Persentase angka melek huruf di Kabupaten Pekalongan
meningkat tiap tahunnya. Pencapaian sesuai dengan target
yang telah ditetapkan, dan bahkan pada tahun 2012
pencapaian melebihi target yaitu 90 % telah melek huruf.
Hal ini menandakan keberhasilan program program
pemerintah kabupaten terkait dengan pemberantasan buta
huruf, baik dengan program wajib belajar 9 tahun, program
pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

69. Angka Rata Rata Lama Sekolah
Angka Rata Rata Lama Sekolah adalah lama sekolah
(tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas. Data angka rata
rata lama sekolah di Kabupaten Pekalongan, pada tahun
2009 yaitu 6,66 tahun artinya penduduk rata rata
mengenyam sekolah 6,66 tahun. Angka ini masih dibawah
angka rata rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah yakni
7,07 tahun. Sementara untuk tahun 2010, Angka Rata Rata
Lama Sekolah laki laki yakni 7,19 dan untuk perempuan
6,25 tahun.

70. Adapun Indikator Prioritas Pendidikan yang memiliki
jumlah score Penting dan Genting terbanyak yaitu:
1. Guru Layak Mengajar (penting :10, genting:6)
2. Kondisi Ruangan (penting : 3, genting : 6)
3. Angka Kelulusan (penting :3, genting 3)
4. Angka Melanjutkan Sekolah (penting :0, genting :2)
5. Rasio Sekolah terhadap Murid (penting : 2, genting :1)

71. MANAJEMEN STARTEGIS KUALITAS PENDIDIKAN
TEMATIK KEGIATAN MONUMENTAL
A. Guru Layak Mengajar 1. Kualifikasi pendidikan guru
2. Beasiswa
3. Program Penyetaraan
4. Program Pelatihan Terintegrasi Berbasis
Kompetensi
5. Program Supervisi Pendidikan
6. Program Pemberdayaan KKG dan MGMP
7. Studi Banding
B. Kondisi Ruangan 1. Inventarisasi Kondisi Ruang yang lebih detail
dengan standar yang jelas dan baku
2. Rehabilitasi Ruang Ringan, Sedang dan Berat
3. Program Penambahan Ruang Kelas Baru,
4. Bantuan Rehabilitasi Ruang Kelas , dan perlu
disesuaikannya kondisi ruangan dengan
kapasitasnya.
5. Program Nasional Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak
Berat.

72. MANAJEMEN STARTEGIS KUALITAS PENDIDIKAN
TEMATIK KEGIATAN MONUMENTAL
C. Angka Kelulusan 1. Program Peningkatan Mutu Lulusan melalui
pembelajaran yang efisien sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan
2. Program Peningkatan Kualitas “Program Sukses
UN”
3. Uji kompetensi siswa dan guru untuk siswa
melalui tambahan belajar dan untuk guru
berusaha menuntaskan SK dan KD
4. Bedah standar kompetensi lulusan bagi guru yang
dilanjutkan dengan pembuatan kisi-kisi Ujian
Nasional
5. Program Tryout UN di seluruh sekolah pada
jenjang yang sama
6. Pendampingan secara intensif untuk sekolah
pinggiran agar mampu membaca, menjabarkan,
dan mewujudkan standar kompetensi lulusan
untuk mencapai minimal lulus Ujian Nasional

73. MANAJEMEN STARTEGIS KUALITAS PENDIDIKAN
TEMATIK KEGIATAN MONUMENTAL
D. Angka Melanjutkan Sekolah 1. Pemberian beasiswa untuk siswa yang tidak
mampu dan berprestasi
2. Subsidi untuk siswa melanjutkan sampai SMP
dan SMA
3. Peningkatan Khusus bantuan murid kurang
mampu
4. Pemahaman kepada orang tua agar siswa
melanjutkan sekolah
5. Perlu adanya sekolah unggulan yang dipercaya
oleh masyarakat
6. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta
dengan memberikan lapangan pekerjaan
khusus untuk siswa SMK
7. Membangun sekolah-sekolah lanjutan baru
seperti SMP dan SMA/ SMK mengingat jumlah
ketersediaan sekolah yang masih kurang
8. Program Sosialisasi Peran dan Urgensitas
Pendidikan bagi masyarakat

74. MANAJEMEN STARTEGIS KUALITAS PENDIDIKAN
TEMATIK KEGIATAN MONUMENTAL
E. Rasio Sekolah terhadap 1. Program Pembangunan Unit Sekolah Baru.
Murid
Hal ini dimaksudkan untuk mencapai ratio
sekolah terhadap murid sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimum Bidang
Pendidikan yaki 1:360
2. Program Pemerataan Kualitas Pendidikan.
Hal ini dimaksudkan agar sekolah yang ada
di Kabupaten Pekalongan memiliki mutu
dan kualitas yang sama, sehingga distribusi
murid pada tiap sekolah pada jenjang
pendidikan dapat merata
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana
Pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar tiap
sekolah memiliki sarana dan prasarana
penunjang proses kegiatan belajar

75. Sejatinya pendidikan tidak mengenal kata terlambat,
bagi mereka yang sungguh-sungguh.

76. TERIMAKASIH
ATAS
PERHATIANNYA

77. ど
presented by う
ごも
ざ
いあ
まり
すが
。と
Wisnu Adi Saputra う