Menggagas Tanggung Jawab Sosial (TJS) Stakeholders Hulu Migas

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
PRIVATE AND CONFIDENTIAL
MENGGAGAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL (TJS)
STAKEHOLDER HULU MIGAS
Materi Presentasi oleh Bapak Elan Biantoro (Kabag Humas SKK Migas) dalam
Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya
dalam Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013;
Diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan
didukung oleh Yayasan TIFA

2PRIVATE AND CONFIDENTIAL
TJS HULU MIGAS
TERCIPTANYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA KEGIATAN HULU MIGAS
TJS Industri
SKK Migas
KKKS
Jasa
Penunjang
TJS Pemerintah
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
TJS NGO
LSM
Yayasan
Organisasi
Masyarakat
TJS Media Massa
Media
Cetak
Internet
Televisi
TJS Akademisi
Perguruan
Tinggi
Pusat
Penelitian
Konsultan

PERBEDAAN “MAZHAB” CSR
Pemahaman Umum Pedoman Internasional
CSR / TJSP SR / TJS
CSR sama dengan Comdev CSR tidak sama dengan Comdev
Penanggulangan kemiskinan Pengurangan dampak negatif
TJS berbentuk charity / donasi / sumbangan dan sejenisnya Charity / donasi / sumbangan dan sejenisnya tidak termasuk TJS
Sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan Insentif terhadap perusahaan yang menjalankan
Hanya diukur dengan anggaran Diukur dengan komitmen, kebijakan atau dampak
Hanya berlaku bagi perusahaan Berlaku bagi Perusahaan, Pemerintah, LSM, Media, Akademisi dll
Diwajibkan atau social obligation Sukarela atau social responsibility
Pasal 88 UU 19/2003, Pasal 15 UU 25/2007 & Pasal 74 UU 40/2010 ISO 26000, GRI 3.1, IPIECA, IFC, EPFI dan sekitar 70 standar lainnya
TJS KKKS sama dengan perusahaan lainnya TJS KKKS tergantung dari “sphere of influence”
Paradox of plenty adalah tanggung jawab KKKS Paradox of plenty adalah tanggung jawab seluruh stakeholder
Laporan CSR Sustainability Reporting
Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sejenisnya 7 klausul, 7 prinsip, 7 subyek & 7 tahapan integrasi

ISO 26000 IFC GRI IPIECA EPFI
Organizational
Governance
Environmental & Social
Risks & Impacts
Strategy &
Profile
Operational Level Grievance
Mechanisms
Review & Categorisation
Human Rights Indigenous People Human Rights Human Rights Due Diligence
Process
Social & Environmental Assessment
Consumer
Issues
Community Health, Safety
& Security
Product
Responsibility
Indigenous Peoples Applicable Social & Environemental
Standards
Labour
Practices
Labour & Working
Conditions
Labour Practices
& Decent Work
Voluntary Principles on
Security & Human Rights
Action Plan & Management System
Fair Operating
Practices
Land Acquisition &
Involuntary Resettlement
Economic Guide to Operating in Areas
of Conflict
Consultation & Disclosure
Community
Involvement
Cultural Heritage Society Guide to Successful,
Sustainable Social Investment
Grievance Mechanism
Environment Resource Efficiency &
Pollution Prevention
Environmental A Guide to Social Impact
Assessment
Independent Review
Biodiversity Conservation Local Content Strategy Covenants
Independent Monitoring & Reporting
BEBERAPA PEDOMAN TJS

7 KLAUSUL ISO 26000

CLAUSE 1: SCOPE
• Standar ini dimaksudkan untuk membantu organisasi dalam
mewujudkan pembangunan berkelanjutan
• Dalam melaksanakan standar internasional ini, diharapkan bahwa
suatu organisasi mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, hukum,
budaya, politik & perbedaan organisasi, seperti halnya dengan
perbedaan kondisi ekonomi, namun tetap konsisten dengan norma
perilaku internasional
• Standar internasional ini dimaksudkan untuk membantu organisasi
dengan pedoman megenai tanggung jawab sosial & dapat digunakan
sebagai bagian dari kegiatan kebijakan publik

CLAUSE II. TERMS & DEFINITION
• Tanggung jawab sosial: tanggung jawab suatu organisasi terhadap
dampak dari keputusan & kegiatannya pada masyarakat &
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan
etis yang:
- sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan &
kesejahteraan masyarakat
- mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan
- sejalan dengan hukum yang ditetapkan & konsisten dengan norma
perilaku internasional
- terintegrasi ke dalam organisasi & dilaksanakan secara menyeluruh

CLAUSE III. UNDERSTANDING SOCIAL RESPONSIBILITY
• “CSR lebih dikenal dibandingkan “SR”
• Adanya pandangan bahwa tanggung jawab sosial berlaku untuk semua
organisasi & tidak hanya di dunia bisnis, merupakan pengakuan bahwa
organisasi lain juga memiliki tanggung jawab dalam pembangunan
berkelanjutan
• Gagasan awal dari tanggung jawab sosial lebih dipusatkan kepada
kegiatan (1) filantropis seperti pemberian donasi
• Isu seperti (2) ketenagakerjaan & (3) praktek operasi yang
berkeadilan , lahir sekitar satu abad yang lalu
• Isu lain seperti (4) HAM, (5) lingkungan, (6) perlindungan konsumen
& melawan penipuan serta (7) korupsi, baru ditambahkan seiring
berjalannya waktu karena besarnya perhatian terhadap masalah ini

CLAUSE IV. PRINCIPLES
1. Akuntabilitas
Suatu organisasi sebaiknya akuntabel kepada dampak terhadap masyarakat,
ekonomi & lingkungan
2. Transparansi
Suatu organisasi sebaiknya transparan di dalam mengambil keputusan &
kegiatannya yang berdampak terhadap masyarakat & lingkungan
3. Perilaku Etis
Suatu organisasi sebaiknya berperilaku etis
4. Menghormati Kepentingan Stakeholder
Suatu organisasi sebaiknya menghargai, mempertimbangkan & menanggapi
kepentingan stakeholder
5. Menghormati Penegakan Hukum
Suatu organisasi sebaiknya meyakini bahwa menghormati penegakan hukum
adalah sebuah kewajiban
6. Menghormati Norma Perilaku Internasional
Suatu organisasi sebaiknya menghormati norma perilaku internasional
7. Menghormati HAM
Suatu organisasi sebaiknya menghormati HAM & mengakui kepentingan &
universalitasnya

CLAUSE V. FUNDAMENTAL PRACTICES
1. Mengakui Tanggung Jawab Sosial
• Dalam menerapkan tangung jawab sosial, suatu organisasi sebaiknya
memahami tiga hubungan:
- antara organisasi dengan masyarakat
- antara organisasi dengan para stakeholder
- antara para stakeholder dengan masyarakat
• Mengakui subyek inti & isu yang relevan terhadap tanggung jawab
sosial
• Tanggung jawab sosial & ruang lingkup pengaruh organisasi
2. Identifikasi & Keterlibatan Stakeholder
• Memahami bagaimana individu atau kelompok dapat terpengaruh dari
keputusan & kegiatan suatu organisasi, akan memungkinkan untuk
mengidentifikasi kepentingan mereka untuk berhubungan dengan
organisasi tersebut
• Keterlibatan stakeholder menyangkut dialog antara organisasi dengan
satu atau lebih dari para stakeholder mereka

CLAUSE VI: CORE SUBJECTS

2012©BPMIGAS–Allrightsreserved
Labour
Practices
Human Right
Fair
Operating
Practices
Community
Involment &
Development
The
Environment
Concumer
Issues
organization
Organizational
Behavior

CLAUSE VII. INTEGRATING SOCIAL RESPONSIBILITY
1. The relationship of an organizations’ characteristics to social
responsibility
2. Understanding the social responsibility of an organization
3. Practices for integrating social responsibility throughout an
organization
4. Communication on social responsibility
5. Enhancing credibility regarding social responsibility
6. Reviewing & improving an organization’s actions & practices related
to social responsibility
7. Voluntary initiatives for social responsibility

TJS NGO DALAM
KEGIATAN HULU MIGAS

PRIVATE AND CONFIDENTIAL 16
VIDAL, TORRES, GUIX & RODRIGUEZ: THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF NON
PROFIT ORGANISATIONS, 2005
1. People within the organisation: organisations do not exist by themselves; they
consist of a group of people. Therefore, people constitute the assets in an
organisation.
2. Stakeholders: the actual social model makes necessary to participate with other
people and organisations to be able to carry out the mission.
3. Mission and values give sense to the organisation and reach all its levels. An
incoherence regarding this point impacts directly in the sense of the organisation.
4. Transparency: the fact of managing resources from other sources, and the need
to count on the credibility of civil society make transparency a key issue in the
relation with stakeholders.
5. Environmental management: all social activities consume natural resources and
produce waste. It is each one’s responsibility to assume the impact this may
causes on the environment and adapt its activity to it.
6. Communication: communication actions are responsible for the organisation
social image. They also establish a way to relate to society and to destinataries.
7. Social involvement: organisations develop a relationship with the environment
where they live, which could not be linked with the activities they carry out.

TJS MEDIA DALAM
KEGIATAN HULU MIGAS

MEDIA CSR FORUM: MAPPING THE LANDSCAPE – CSR ISSUES FOR THE
MEDIA SECTOR, 2008
1. Creative independence
2. Diversity of output
3. Freedom of expression
4. Impartial & balanced output
5. Media literacy
6. Transparent & responsible editorial policies
7. Valuing creativity
8. Responsible advertising
9. Awareness of the impact of communication

TJS AKADEMISI DALAM
KEGIATAN HULU MIGAS

DAPHNE MC CURDY: SOCIAL RESPONSIBILITIES OF UNIVERSITIES
• Personal intellectual advancement + Broader goals
• Public good
• Produce leaders of tomorrow
• Release potential of everyone
• Equip graduates with ethical and entrepreneurial skills
• Innovate - oversee development of new technologies
• Think tanks - use abstract to quantify and evaluate
• Foresee and alert to trends - prevent major crisis
• Set path to peace and sustainable development
• Engage with the community to create just society

TJS PEMERINTAH DALAM KEGIATAN
HULU MIGAS

BEBERAPA PERATURAN TERKAIT TJS
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Consumer Issues)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Human Rights)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Labour Practices)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Environment)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Transparansi
Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek
Vital Nasional
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi
Minyak Bumi Nasional

TJS PEMERINTAH DAERAH DALAM INPRES 2 / 2012 TENTANG
PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK BUMI NASIONAL
Para Gubernur:
1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota dalam rangka mendukung peningkatan produksi
minyak bumi nasional;
2. melakukan percepatan dan kemudahan perizinan yang terkait dengan
upaya peningkatan produksi minyak bumi nasional; dan
3. memberikan dukungan dan melakukan kebijakan dalam rangka
peningkatan produksi minyak bumi nasional.

TJS PEMERINTAH DAERAH DALAM INPRES 2 / 2012 TENTANG
PENINGKATAN PRODUKSI MINYAK BUMI NASIONAL
Para Bupati/Walikota:
1. melakukan percepatan dan kemudahan perizinan yang terkait dengan
upaya peningkatan produksi minyak bumi nasional; dan
2. memberikan dukungan dan melakukan kebijakan dalam rangka
mendukung peningkatan produksi minyak bumi nasional.

TJS INDUSTRI HULU MIGAS

26
Catatan:
*) Outlook berdasarkan data realisasi per 31 Maret 2013
ISO 26000: Organizational Governance / Community Involvement & Development
GRI 3.1: Governance Commitments & Engagement / Economic
IPIECA:
Profil Distribusi Penerimaan Sektor Hulu Migas
1.972 2.167 3.077 4.691 5.544 6.204
9.512
5.694 7.608 9.657 10.416 8.9734.463 5.661
7.126
7.413 8.112 8.710
9.339
10.109
11.768
15.341 15.715 17.490
9.633
10.845
13.675
19.797
22.638
23.793
35.302
19.950
26.497
35.798 34.934
30.088
16.665
19.019
24.153
32.051
36.294
38.707
54.152
35.752
45.869
60.796 61.065
56.551
2.204
2.255 2.254 2.282 2.326
2.219
2.050 2.033
2.158
2.067 2.097
2.061
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
MBOEPD
JutaUS$
Net Contractor Share Cost Recovery Indonesian Share Gross Revenue Lifting (MBOEPD) - Inc. DC. Exc.
Investasi Migas yang meningkat setiap tahunnya berdampak pada kenaikan
penerimaan negara dari sektor hulu migas

27
4.397 4.416
4.202
4.008
3.820 3.775 3.681
4.336
4.078
3.631 3.479
3.850
1.480 1.466 1.513 2.341 2.527 2.913 3.323 3.379 3.267 3.550 3.391 4.560
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014
BBTUD
Ekspor Domestik
Tangguh
710 BBTUD Tangguh
846 BBTUD
ISO 26000: Organizational Governance / Community Involvement & Development
IPIECA:
Peningkatan Penyaluran Gas ke Domestik
Catatan:
*) Outlook berdasarkan data realisasi bulan Februari 2013
Sejak tahun 2003 sampai tahun 2012, penyaluran gas ke domestik meningkat rata-rata
9% per tahun
*

28
Horizon 1: “Strengthening The Foundation
and Compliance”
Horizon 2: “Capability Enhancement” Horizon 3: “Vision Stabilization”
2013 - 2014 2015 2016 - 2017
Tujuan
Initiatives
Tujuan
Initiatives
Tujuan
Initiatives
 Fokus area adalah mengembangkan basis serta compliance
pelaksanaan terhadap regulasi tersedia
 Fokus area adalah pengembangan Tenaga Kerja Nasional
terintegrasi
 Periode roll-out inisiatif Horizon 1 menjadi business as usual
 Fokus area dalam meningkatkan sarana pendukung
 Periode stabilisasi untuk area pengelolaan SDM yang telah
diimplementasikan
 Standar model kompetensi teknis
 Penyempurnaan PTK 018 (Fase I)
 Sertifikasi PTK 018 untuk level manajemen (Fase I)
 Analisis kebutuhan tenaga kerja hulu migas
 NCB untuk fresh graduate
 Pendefinisian standar kualifikasi rekrutan SDM
 Program knowledge sharing antar KKKS
 Program penyelarasan komitmen pimpinan KKKS
 Penyesuaian kebijakan terkait penggunaan TKA
 Penyempurnaan KPI & program penilaian kinerja
 Mekanisme monitoring dan reporting kinerja
 Guest lecture & sharing session TKA di Universitas
 Cross posting TKN SKMIGAS - KKKS atau antar KKKS
 Key player program and management (Fase I)
 Penanaman wawasan kebangsaan
 Tata kelola interaksi dengan seluruh stakeholders
 Penyusunan panduan organisasi HR
 Panduan knowledge sharing dari TKA ke TKI
 Pendefinisian budaya "shared identity“
 Penerapan dual career ladder di KKKS
 Referensi remunerasi & optimasi reward system
 Forum komunikasi antar stakeholders
 Panduan pelaksanaan change management
 HRIS terintegrasi dalam pengelolaan database SDM industri
hulu migas nasional (Fase I)
 Peningkatan kapabilitas lembaga training Pusdiklat Migas
melalui implementasi program NCB
 Program internasionalisasi bagi KKKS lokal (di luar IOC)
 NCB untuk operator
 Program sertifikasi petroteknikal dan kompetensi teknis terkait
bertaraf internasional
 Key player program and management (Fase II)
 Program optimasi pensiunan sebagai tenaga ahli
 Penyempurnaan PTK 018 (Fase II)
 Sertifikasi PTK 018 untuk level manajemen bidang SDM (Revisi
PTK 018 Fase II)
 NCB untuk pekerja mid-level
 NCB untuk pimpinan
 Peningkatan kapabilitas Balai Latihan Kerja (BLK) di sekitar
wilayah operasi KKKS
 HRIS terintegrasi dalam pengelolaan database SDM industri
hulu migas nasional (Fase II)
ISO 26000: Organizational Governance / Labour Practices
GRI 3.1: Governance Commitments & Engagement / Labor
IPIECA:
Program National Capacity Building (1/2)
1. Roadmap pengelolaan SDM Industri Hulu Migas Nasional

29
Assessment
(8 – 15 Agustus 2012)
Visioning Workshop
(6 – 7 September 2012)
Raker SDM
(25 & 28 September 2012)
Blueprint Finalization
(Oktober – November 2012)
Target implementasi:
• Pemetaan kondisi
sekarang
• Analisis kondisi yang
ditargetkan
• Analisis gap
Hasil pekerjaan:
• Hasil analisis gap antara
kondisi sekarang dan yang
ditargetkan
• Pembuatan Vision & Strategic
Outcomes
• Identifikasi draft inisiatif
Hasil pekerjaan:
• Vision, Strategic Outcome
• Draft Inisiatif
• Sosialisasi visi dan inisiatif
• Identifikasi tambahan inisiatif
• Prioritisasi inisiatif
Hasil pekerjaan:
• Konfirmasi inisiatif
• Prioritisasi inisiatif
• Finalisasi Blueprint dan project charter
• Finalisasi Roadmap untuk implementasi
Hasil pekerjaan:
• Konfirmasi Blueprint
• Konfirmasi Roadmap
Stakeholder Management
(Oktober – end of period)
• Identifikasi Stakeholder
• Desain materi komunikasi
• Pemetaan kesiapan Stakeholder
Hasil pekerjaan:
• Daftar stakeholder
• Pemetaan kesiapan Stakeholder’
• Materi komunikasi
Implementation
ISO 26000: Organizational Governance / Labour Practices
GRI 3.1: Governance Commitments & Engagement / Labor
IPIECA:
Program National Capacity Building (2/2)
2. Persiapan Implementasi Program NCB

30
77%
77%
75%
71%
71%
67%
67%
67%
67%
65%
65%
65%
64%
64%
64%
62%
60%
60%
59%
59%
58%
58%
57%
57%
56%
56%
55%
53%
53%
51%
48%
48%
46%
46%
46%
46%
45%
45%
44%
42%
42%
42%
38%
14%
14%
14%
12%
10%
10%
10%
8%
8%
8%
8%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
ISO 26000: Human Rights / Fair Operating Practices / Community Involvement & Development
IPIECA:
Kontribusi KKKS terhadap GOI Take Q1-2013
Catatan:
*) Data Keuangan KKKS Sementara per 28 Januari 2013 (periode pembukuan Jan-Des’12)
Penerimaan Negara dari kegiatan KKKS rata-rata sebesar 59% dari gross
revenue.
Rata-rata : 59%
% GOI Take
% GOI Take (Pertamina)
% GOI Take JOB/PHE

31
IPIECA:
Kontribusi Industri Hulu Migas terhadap APBN
Tahun 1998 – 2013*
Catatan:
*) Outlook berdasarkan data realisasi per 31 Maret 2013
Total kontribusi industri hulu migas terhadap APBN di tahun 2013 diperkirakan akan
mencapai Rp 257 Triliun atau 17% dari total penerimaan domestik.
41 59 85 104 78 80 108 143 209 182
304
185 221 278 302 257117 146 120
197 221 261
295
351
428 524
675
683
771
920
1.034
1.268
158
204 205
301 299 341
403
494
636
706
979
868
992
1.198
1.336
1.525
26% 29%
42%
35%
26% 24%
27% 29%
33%
26%
31%
21% 22% 23% 23%
17%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
TriliunRupiah
Penerimaan dari Hulu Migas (PNBP + Pajak) Penerimaan dari Non Migas Total Penerimaan Domestik % Migas thdp Total Domestik

32
IPIECA:
Alokasi Gas untuk Industri, Kelistrikan dan Pupuk
0,1
2,7
4,1 4,2
5,2 5,9 6,2
10,1 10,2 10,3 10,3 10,7
1,2
2,3
3,2
4,4
5,3
5,8
6,3
6,9 7,0
7,6 7,6
7,9
1,1
1,2
1,8
1,9
2,8
2,8
2,9
3,1 3,3
3,6 3,9
3,9
0
5
10
15
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014
TrillionCubicFeet(TCF)
Akumulasi Total Kontrak Gas Bumi Indonesia
Industri (TCF) Kelistrikan (TCF) Pupuk (TCF) Total (TCF)
*
*) Data tahun 2013 dan 2014 berdasarkan data Perjanjian s.d. Februari 2013
Sebagian besar gas domestik digunakan untuk keperluan industri, kelistrikan dan pupuk
yaitu rata-rata 44% dari total lifting gas.

33
995
1.846 1.400
3.577 3.811 3.706
5.082
460
5.862 4.737
6.568
5.408
6.976
8.109
11.531
1.845
43%
54%
43%
49%
63% 61% 60%
51%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
JutaUS$
Barang Jasa %TKDN
Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa Januari – Maret 2013 adalah US$
2,305 Juta dengan persentase TKDN sebesar 51% (cost basis).
IPIECA:
Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

34
April 2009 s.d. Maret 2013 (US$ Juta)Komitmen Transaksi Tahunan (US$ Milyar)
Mandiri,
$19,744
(74%)
BNI,
$3,983
(15%)
BRI,
$1,845
(7%)
Syariah Mandiri,
$491
(2%)
Mandiri/BNI,
$522
(2%)
Mandiri & BRI,
$16
(.1%)
Muamalat,
$6
(.02%)
BUMD,
$71
(.3%)
3.970
4.626
6.349
9.338
2.397
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
2009 2010 2011 2012 Mar-13
IPIECA:
Keterlibatan Bank BUMN/BUMD
Nilai komitmen tahunan transaksi pembayaran melalui Bank BUMN/BUMD mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dimana nilai pada tahun 2012 meningkat 135%
dibandingkan tahun 2009.
Total April 2009 s.d. Maret 2013:
US$ 26,678 Miliar

35
IPIECA:
Penyimpanan Dana ASR di Bank BUMN
134
167
232
344
355
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011 2012 31 Mrt '13
Kumulatif Dana ASR (US$ Juta)
Sampai Maret 2013, penempatan Dana ASR di Bank BUMN telah mencapai US$ 355 Juta
atau meningkat 165% dibandingkan tahun 2009.

09/09/2013 36PRIVATE AND CONFIDENTIAL 36
Sources of
revenues
Sources of
energy and
feedstock
Creating
Multiplier
effect
Indonesia’s economic development
SHIFTING THE PARADIGM
GAS
OIL
&Past approach:
Maximize revenues
Current approach:
People prosperity
Pro poor, pro job,
pro growth, pro env.

THE
LOCOMOTIVE
TO
DEVELOP THE
NATION
NATIONAL
OBJECTIVE
UPSTREAM
OIL AND GAS
INDUSTRY

SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK Migas)
KANTOR PUSAT
Wisma Mulia Lantai LG, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, INDONESIA
PO BOX 4775
Telepon : +62 21 2924 1607
Faksimile : +62 21 2924 9999

July 2007 :
Law No. 25 and 40 / 2007 on Limited Liability Corporations,
Requiring companies and investor active in natural resources to
engage in CSR as an obligation.
on going issue

CSR Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia
1. Pasal 15 (b) UU No. 25 Thn 2007 ttg Penanaman Modal :
Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab
sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada
setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan,
nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat “.
Social Responsibility

2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74
Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya
alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan
kewajaran.

3. UU No. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
Pasal 40 :
Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap menjamin keselamatan dan
kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup disamping juga ikut
bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan
masyarakat setempat.
Penjelasan pasal 40 ayat 5:
Yang dimaksud dengan “ikut bertanggung jawab mengembangkan
lingkungan dan masyarakat setempat” adalah keikutsertaan BU/BUT
dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampuan
masyarakat setempat, antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga
kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, serta meningkatkan
lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta keharmonisan antara
BU/BUT dengan masyarakat sekitarnya

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya
Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, maka program CD
dilaksanakan dengan ketentuan sbb.:
A. Biaya Program CD yang dilaksanakan oleh KKKS Eksplorasi
dimasukkan sebagai biaya operasi (Cost Recovery) .
B. Biaya Program CD yang dilaksanakan oleh KKKS Produksi tidak
dimasukkan sebagai biaya operasi (Non Cost Recovery).

30%

Community Development

2012©BPMIGAS–Allrightsreserved
Labour
Practices
Human Right
Fair
Operating
Practices
Community
Involment &
Development
The
Environment
Concumer
Issues
organization
Organizational
Behavior
Part of category
of Social
Responsibility

Value
SR
(CSR)
Praktik
CD
Community Development

PKPO
Social Program for Operation Support

CSR in Upstream Oil and Gas
PROFIT ?
Operational Cost ?

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY KKKS
(CSR KKKS)
KKKS
Non Cost Rec.
Menjalin Hubungan Baik
Reputasi
Publik Welfare
PROGRAM KEMASYARAKATAN
PENDUKUNG OPERASI
(PKPO)
SKKMIGAS-KKKS
Cost Rec.
Mitigasi Sosial / Komitmen AMDAL
Mendukung Kepentingan Operasi
Akses Masyarakat
CD
welfare
CSR
INDUSTRI HULU MIGAS

In order to execute the production sharing contract, SKK Migas and PSC
Companies need:
1. To make sure that all upstream oil and gas activities smoothly operated to
increase the national oil and gas production.
2. Placing the society not as an object, but part of investment asset,
strategic equal level with production investment
3. Improving the production process by minimizing the risk of social
obstacles, security and environmental disaster.
4. Comply with environmental concern (Amdal)
5. Maintaining good relationship and doing the conciliation with all
stakeholders in operation area.
PKPO
Social Program for Operation Support

PKPO
1. The misunderstanding of social responsibility concept and the activities
of upstream oil and gas (production sharing system/nation interest/
contractors are the nation operator) causing the conflict in operation
area.
2. PSC Contractors through PKPO programs can be part of government
‘hands’ quick response in answering the unbalancing or problems in
social-economy.
3. PKPO SKK Migas – KKKS should direct touch to the society needs and
direct to the benefit receiver.

CSR Program in Upstream Oil and Gas
• Economic empowerment
To support government in empowering the society in the enteurpreunership to
increase their income.
• Education and Culture Development
Scholarship, education infrastructures and facility, improvement of education quality
• Health
To support the improvement society healthiness
• Social Facility, General Facility, Infrastructure
Building infrastructure and social facility surrounding the operation area
• Environment

Principles CSR Implementation
1. Commitment of PSC Company’s Top
Management
2. Donation not deliver in cash (in-kind).
3. Based on the priority of the society needs
through the bottom up aspiration.
4. Giving the positive benefit in short, medium,
and long term, and stimulate multiplier
impacts
5. Not overlapping or taking over the role,
authorization and government responsibility.
6. Prioritized in surrounding working area
7. No related with political practices and
religion, racial harassment.

Pattern of implementation and supervision
Pattern of implementation
PSC Contractors could execute their CD/CSR
programs by partnership with other parties
such as local government, university, research
institution, NGO etc.
Supervision
SKK Migas through External Affair Division by
auditing the CSR report and field visit to the
PSC working area annually.

Menggagas Tanggung Jawab Sosial (TJS) Stakeholders Hulu Migas

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Menggagas Tanggung Jawab Sosial (TJS) Stakeholders Hulu Migas

Similar to Menggagas Tanggung Jawab Sosial (TJS) Stakeholders Hulu Migas (20)

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Menggagas Tanggung Jawab Sosial (TJS) Stakeholders Hulu Migas