Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Demokrasi di Indonesia
Similar to Demokrasi di Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Demokrasi di Indonesia
- 1. DEMOKRASI DI INDONESIA Created By : Olive Alexander Ambardhy Prastyo Bayu Nugroho Raden Roro Yanuar Dian Pratiwi Ridwan Pambudi Rizka Agustina Rachma
- 4. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5. Demokrasi Pancasila adalahpaham demokrasi yang bersunber kepada kepribadian dan falsafahhidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalamketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.
- 6. Dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila menurut Notohamidjojo mengandung beberapaaspek, yaitu : 1. Aspek Formal 2. Aspek Material 3. Aspek Nornatif 4. Aspek Optatif 5. Aspek Organisasi 6.Aspek Kejiwaan
- 7. Mempersoalkan proses dan cara rakyatmenunjuk wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan pemerintahan serta bagaimanamengatur permusyawaratanwakil-wakilrakyat secarabebas, terbukadan jujur untuk mencapai konsensus bersama.
- 8. Mengemukakangambaran manusia dan mengakui harkatdan martabat manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia sesuai dengan gambaran,harkat dan martabat tersebut.
- 9. Mengungkapkanseperangkatnorma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaiantujuan.
- 10. Mengarahkan tujuan yang hendak dicapai
- 11. Mempersoalkan organisasi sebagaiwadah pelaksanaan Demokrasi Pancasiladimana wadah tersebutcocokdengan tujuan yang hendak dicapai.
- 12. Menjadisemangat para penyelenggaranegara dan semangat para pemimpin pemerintahan.
- 13. Prinsip-prinsip Demokrasi Universal dikaitkandengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila,secara normatif dapat kita simak sebagaiberikut: DEMOKRASI UNIVERSAL DEMOKRASI PANCASILA 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan publik. 2. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. 1. Persamaan bagi seluruh warga Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepadaTuhanYang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah dan mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita- cita nasional.
- 14. PelaksanaanDemokrasi di Indonesia : 1. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Lama. 2. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Orde Baru. 3. Pelaksanaan Demokrasi Pada Masa Reformasi.
- 15. Pada masa Orde Lama Indonesia menggunakanDemokrasiTerpimpin sebagaipedoman atau falsafahhidup bangsa Indonesia, dimulai sejak tanggal5 Juli 1959 – 11 Maret 1966. a. Landasan Demokrasi Terpimpin b. Pengertian Demokrasi Terpimpin c. Ciri-Ciri Umum Demokrasi Terpimpin d. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin e. Penyelewengan Pada Masa Orde Lama
- 16. 1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 2.Tap MPRS/1968 yangkemudian dicabut denganTap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968tentangpedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpinoleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 17. Merupakanpaham demokrasiyang berdasarkankerakyatanyang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,yang berintikanmusyawah untuk mufakat serta gotong royong.
- 18. 1. Ada rasa gotong royong 2. Tidak mencari kemenangan atas golongan lain 3. Tidak mencari alasan untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat 4. Melarang propaganda anti nasakom
- 20. 1. Tap MPR No. III/MPRS/1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup 2. Pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 oleh presiden 3. Pengangkatan ketua DPRGR/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden 4. Lebih mengutamakan terpimpinya daripada hikmah negara oleh presiden 5. Pembentukan MPRS dan DPRGR tanpa pemilu 6. Menafsirkan pancasila terpisah dalam kesatuan bulat dan utuh 7. Konnsep pancasila berubah menjadi konsep Nasakom 8. Bergesernya makna demokrasi terrpimpin
- 21. Pada masa Orde Baru Deorasi di Indonesia, dimulai 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Maret 1998 a. Landasan Demokrasi b. Pengertian Demokrasi c. Ciri-Ciri Umum Demokrasi d. Pelaksanaan Demokrasi e. Penyelewengan Kebijakan Pemerintah f. Penyelewengan Pada Masa Orde Baru
- 22. 1. Supersemar 11 Maret 1996 2. Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 3. Diperkuat dengan Tap MPRS No. 1/MPR/1973, tap MPRNo. 1/MPR 1978, Tap MPR No. 1/MPR/ 1983 tentang peraturan tata tertib MPR
- 23. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dijiwai/ diliputi oleh nilai- nilai pancasila,dimana sebagai intinya adalah sila ke empat yaitu “kerakyatan yang dipimpinoleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan
- 24. 1. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat 2. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat 3. Tidak memaksakan kehendak orang lain 4. Selalu diliputi semangat kekeluargaan 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani 7. Hasil kep[utusan harus dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan YME berdasar nilai kebenaran dan keadilan
- 25. 1. Belum sesuai dengan jiwa dan ciri umum. Presiden masih dominan dalan suprastruktur dan infrastruktur. 2. Masa ini kepemimpinan nasional berjalan dengan baik, tapi dalam perlembanganya mengalami perubahan ke arah otoriter 3. Pemerintah tidak tanggap terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga menimbulkan ketidak puasan 4. Banyak terjadi manipulasi politik dan KKn yang telah membudaya, yang menyebabkan krisis berkepanjangan.
- 26. 1. Dalam penyusunan keanggotaan DPR peran pemerintah sangat besar 2. Para calon legislatif dari tiga kontestan cenderungan mempertahankan orang yang loyal 3. Kekuasaan eksekutif lebih dominan 4. Surat kabar dibredel tanpa melalui keputusan pengadilan 5. Tindakan cekal pada para tokoh kritis dan mantan pejabat yang akan meluruskan konstitusi.
- 27. 1. Banyak manipulasi politik 2. Supremasi hukum hanya menjadi slogan 3. Terjadi KKN hampir diseluruh lembaga negara. 4. Kebebasan berpendapat dibatasi 5. Hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi.
- 28. Pelaksanaan demokrasi pada masa atau era reformasi : a. Landasan b. Pengertian Deomokrasi Pancasila di era Reformasi c. Ciri Umum Demokrasi Pancasila di Era Reformasi d. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Reformasi
- 29. Memuat Mekanisme Demokrasi Pancasila Tap MPR No. VII/MR/1998JO Tap MPR No X/MPR/1998JO Tap MPR No. II/MPR/1999
- 31. Merupakan demokrasi yang harus menyatu atau dijiwai oleh sila Pancasila. Demokrasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi yang Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang memperkokoh Persatuan Indonesia dan Demokrasi yang mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Karena itu, Demokrasi Pancasila tidak hanya merupakan Demokrasi Politik tetapi juga Demokrasi Ekonomi dan Sosial sesuai dengan pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 UUD 1945.
- 32. Merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan yang lazim disebut Demokrasi Politik tercermin dari sila ke-4 Pancasila.
- 33. 1. Menekankan penegakan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan. 2. Pembagian secara tegas wewenang dan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. 3. Penghormatan kepada keberagaman asas, ciri, aspirasi dan program partai politik dan multi partai.
- 34. Karena kegagalan pemerintah orde baru dalam mewujudkan Negara Demokrasi Pancasila adanya Reformasi Total di segala kehidupan Bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat madani, yaitu menegakkan kembali kewibawaan negara dan pemerintah serta kedaulatan rakyat maka diselenggarakan sidang istimewa MPR tahun 1998, pemilu 1999 sidang umum MPR 1999 dan sidang tahunan MPR th 2001, 2002 dan 2003.
- 35. Pelaksanaan dan penerapan demokrasi Pancasila Era Reformasi (10 Pilar Demokrasi Pancasila) : 1. Demokrasi Pancasila Yang BerkeTuhanan Maha Esa. 2. Demokrasi Pancasila yang menunjang Hak Asasi Manusia. 3. Demokrasi Pancasila yang mengutamakan Kedaulatan Rakyat 4. Demokrasi Pancasila yang didukung oleh Kecerdasan Warga Negara. 5. Demokrasi Pancasila yang menerapkan pembagian kekuasaan. 6. Demokrasi Pancasila yang menjamin otonomi daerah. 7. Demokrasi Pancasila yang menerapkan konsep negara hukum. 8. Demokrasi Pancasila menjunjung peradilan yang merdeka dan tidak memihak. 9. Demokrasi Pancasila mengusahakan kesejahteraan rakyat. 10. Demokrasi Pancasila berkeadilan sosial.