1. BAB I
LATAR BELAKANG
Pembangunan merata dan maju merupakan suatu cita-cita yang diimpikan oleh seluruh
bangsa. Hal tersebut menjadi tantangan bagi tiap negara karena tiap negara punya
permasalahan masing-masing dalam mewujudkan pembangunan yang diimpikan.
Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah dan
rumusan-rumusan strategi yang tepat dalam menciptakan pembangunan yang merata.
Merata disini dapat diartikan pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Sudah menjadi
tugas negara dalam melakukan manajerial yang baik dalam membangun aspek-aspek
untuk mewujudkan pembangunan.
Pemahaman pembangunan bangsa indonesia yang menyerap dari pemahaman luar
berdampak pada penentuan kiblat arah pembangunan. Hal ini memaksa bangsa
indoneisa untuk mengikuti standarisasi pembangunan yang diciptakan secara global.
sebuah faktor yang secara tidak langsung membuat pemerintah mau tidak mau harus
mengimplementasikan e-government adalah karena permintaan IMF, dimana IMF
menghendaki standard government financial systems tersendiri bagi semua pemerintah
yang mendapatkan bantuan IMF. Dari sana muncul persaingan dan paksaan standarisasi
pembangunan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya negatif. Bahkan membantu bangsa
ini dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

2. Pembangunan erat kaitannya dengan modernisasi. Modernisasi saat ini mengarah pada
kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah
mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang.
Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan
pemerintah kepada publik. Artinya dalam era teknologi informasi ini, informasi telah
dihubungkan oleh dengan sebuah gerbang yang terintegrasi.
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya
secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan
informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan.

3. BAB II
PEMBAHASAN
Dalam perkembangannya teknologi semakin merambah dari berbagai aspek dan sendi-
sendi esensial suatu bangsa. Seperti halnya teknologi internet. Saat ini internet menjadi
teknologi yang sangat dimanfaatkan dari berbagai kalangan termasuk pemerintah.
Pemerintah di seluruh dunia mulai memanfaatkan internet untuk membantu
meningkatkan kinerjanya agar lebih efektif dan dan efisien. penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya,
urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan disebut e-
government. Pola e-gov ini sudah mulai di praktekkan hampir dari seluruh sendi-sendi
pemerintahan baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pemanfaatannya pun secara
internal dan eksternal. Tujuannya sederhana, dari segi internal e-gov mampu mampu
menciptakan koordinasi yang baik dalam pemerintahan, dan dari segi eksternal akan
lahir aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik sehingga demokratisasi bisa
lebih dirasakan oleh masyarakat.
Dalam buku Routledge Handbook of Internet Politics ada beberapa bahasan menarik
untuk dikaji terkait dengan perkembangan e-gov di Indonesia. Seperti pemanfaatan
internet oleh partai politik dalam menjalankan sistem politik seperti komunikasi politik,
rekruitmen politik dan sosialisasi politik. Tak hanya itu dalam pemilihan umum internet
menjadi media dalam berkampanye oleh bakal calon yang diusung oleh partai. Dalam
buku tersebut hal ini sudah diramalkan akan terjadi karena internet semakin hari-

4. semakin menjadi sumber manusia dalam mendapatkan informasi. Hal ini yang
dimanfaatkan oleh partai politik.
Lalu yang menarik dari buku tersebut adalah membahas mengenai dampak internet
terhadap lingkungan yang ada di dalam pemerintahan. Dalam buku tersebut dikatakan
bahwa internet telah merubah cara komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Dengan adanya internet masyarakat semakin mudah dalam menciptakan ruang publik
yang fungsinya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap pemerintah
secara kolektif. Dengan begitu demokratisasi semakin terwujud dengan pola interaksi
seperti ini.
Banyak literatur yang mengatakan bahwa kemajuan negara dapat dilihat dari sistem
birokrasinya, dan banyak pula literatur yang menegaskan bahwa Bangsa yang maju
adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menguasai
teknologi maka bangsa dapat bersaing dengan bangsa lain. Dua pendapat tersebut
memiliki garis besar yang dapat disimpulkan bahwa untuk memajukan bangsa maka
pemerintah perlu memanfaatkan teknologi dalam sistem birokrasinya.
Dalam buku Routledge Handbook of Internet Politics reformasi birokrasi menjadi
bahasan yang menarik karena dikaitkan dengan penerapan e-government. Buku tersebut
menjelaskan bahwa e-gov dalam perjalanannya telah cukup membantu proses reformasi
birokrasi di dalam pemerintahan. E-gov telah membantu memangkas birokrasi dan
membuat peran PNS menjadi lebih efektif dalam menyajikan informasi sehingga
masyarakat lebih mudah menerima pelayanan dari pemerintah . Dengan begitu terjadi
perkembangan secara institusional dalam suatu pemerintahan.

5. Pembahasan berikutnya yang terakhir dalam buku tersebut masih dalam bagian institusi
yaitu munculnya era dimana pemerintah semakin serba digital. Penerapan e-gov dalam
pemerintahan telah sampai pada penerapan manajemen publik yang saat ini lebih
menggunakan komputerisasi dalam kinerjanya. Hampir semua bentuk pekerjaan dalam
pemerintahan sudah tersentuh oleh komputerisasi.sehingga terjadi perubahan cara dan
hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan pemerintah dengan swasta. Hal ini
yang disebut perubahan manajemen publik.
Penerapan e-government dalam pemerintahan di indonesia merupakan salah satu
langkah maju dan modern. Penulis mencoba menyoroti pola pelayanan berbasis e-gov
khususnya transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi
yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Contoh,
sistem E-Procurement.
E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
yangdilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi Pemerintah melalui
Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pemerintah telah melakukan terobosan
baru dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini merupakan langkah konkret dari
pemerintah dalam penerapan good governance yang baik.
Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ternyata cukup membantu dalam efisiensi
birokrasi dan yang terpenting pola e-procurenment ini memangkas praktek-praktek
KKN dalam pengadaan barang dan jasa. Pola ini pun membantu menekan pengeluaran
anggaran negara 10 – 50 persen.

6. BAB III
KESIMPULAN
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses
kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi.
Namun dalam pelaksanaannya e-gov memerlukan ketersediaan dan akses jaringan yang
memadai, lalu dukungan penuh dari pemerintah dalam pelaksanaan e-gov dari segi
sumber dana pengembangan yang cukup, sumber daya manusia yang baik dalam
pengelolaan e-gov, lalu regulasi-regulasi yang mendukung pelaksanaan e-gov
kemajuan teknologi dan informasi diharapkan dapat membantu memudahkan
pemerintah dalam mengimplementasikan e-government. Implementasi ini harus dimulai
dari paradigma pemerintah memahami e-government yaitu perubahan pada layanan-
layanan yang diberikan, sehingga merujuk sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan
publik.
E-Procurement merupakan bentuk upaya yang inovatif dari pemerintah dalam
memperbaiki pelayanan publik khususnya pangadaan barang dan jasa. Hal ini
merupakan bentuk proses reformasi birokrasi dan transformasi tata pemerintahan dari
aspek kebijakan, kelembagaan, SDM, pengembangan sistem dan aplikasi serta program
dan anggaran.

7. Dalam pelaksanaan E-Procurement perlu adanya kepatuhan terhadap Regulasi dan
Standarisasi yang telah dibuat, dari sana muncul ide pengembangan bahwa perlu adanya
pengawasan dalam setiap proses tahapan pengadaan barang dan jasa. Ini dianggap perlu
karena dari segi administrasi E-Procurement sudah berjalan dengan baik pada proses
pelayanan, namun bewrbeda halnya dari segi implementasi dilapangan yang luput dari
pengawasan sehingga tidak ada kesesuaian antara tender yang diharapkan dengan yang
ada dilapangan.
Untuk memaksimalkan E-Procurement maka perlu adanya tim independen dalam
pelaksanaan pengawasan . agar E-Procurement tidak hanya menjadi service politik saja
dan hanya dari segi palayanan pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.
Tetapi pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi pengadaan barang dan jasa
yang lebih agar mencapai akuntabilitas.
Dalam proses E-Procurement tugas tim independen adalah melaksanakan pemantauan,
penilaian, evaluasi dan yang tak kalah penting memberikan masukan atas pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa pemerintah agar terdapat pengembangan sistem informasi
pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.
Untuk menguatkan fungsi penerapan pola E-Government maka monitoring dan evaluasi
dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu dipublikasiklan sebagai
bentuk informasi dan transparansi dari pemerintah kepada masyarakat.