Mengurus Hutan
•Descargar como PPTX, PDF•
2 recomendaciones•9,177 vistas
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Indonesia oleh negara dan korporasi, termasuk penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi hutan, pemberian izin pemanfaatan hutan, dan dampaknya terhadap rakyat dan kepastian hukum atas lahan-lahan mereka.
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Similar a Mengurus Hutan
Similar a Mengurus Hutan (20)
Más de Raflis Ssi
Más de Raflis Ssi (18)
Último
Último (20)
Mengurus Hutan
- 1. “Bagaimana Negara dan Korporasi Mengurus Hutan Indonesia?” Raflis http://raflis.wordpress.com/ Wakil Sekjen Forum Tata Ruang Sumatera Disampaikan pada: Pertemuan Nasional Masyarakat Korban Pembangunan Hutan Tanaman Industri(HTI)/ Kebun Kayu Komersial (KKK) dan Organisasi Masyarakat Sipil (NGO) Pendukung “Putaran Kedua” dan Strategi Advokasi Radja Garuda Mas (RGM) : “Selamatkan Kehidupan Rakyat, Rebut Hak hak Rakyat” Parapat, Sumatera Utara: 16-20 Juni 2013
- 2. Penguasaan Hutan (UU 41/1999) Hutan Negara Pemerintah Rakyat Menguasai Wewenang Untuk Mengurus Mengurus Memanfaatkan mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan Mengakui hak masyarakat hukum adat Kemakmuran Rakyat 1 2 3
- 3. Perencanaan (UU 41/1999) inventarisasi pengukuhan penatagunaan pembentukan wilayah pengelolaan penyusunan rencana Neraca Sumberdaya Hutan Sistim Informasi Kehutanan penunjukan penataan batas pemetaan penetapan Memperhatikan rencana tata ruang Kepastian Hukum Hubungan Hukum Penetapan Fungsi dan Penggunaan Unit Pengelolaan Mempertahankan 30% Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan TGHK
- 4. Pengelolaan (UU 41 1999) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan rehabilitasi dan reklamasi hutan perlindungan hutan dan konservasi alam pembagian kawasan hutan dalam blok-blok ekosistem tipe fungsi rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Izin Pemanfaatan Hutan Izin Penggunaan diluar kehutanan Pembatasan Izin Hutan Adat Hutan Hak Hutan Negara Selain Hkm dan HD Disesuaikan Tidak dibutuhkan izin dari pemerintah Direvisi berdasarkan PUU 35
- 5. SK Penunjukan Kawasan Hutan http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8246 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau dan Kepualauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung
- 6. Penunjukan Kawasan Hutan • Pemerintah telah menunjuk kawasan hutan, tetapi hanya membagi kawasan berdasarkan fungsi kawasan hutan (Pasal 6 UU 41/1999) • Belum pernah ada penunjukan kawasan hutan berdasarkan status (Pasal 5 UU 41/1999), yang membagi kawasan hutan berdasarkan Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak, Hutan Negara termasuk didalamnya Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan. • Dalam prakteknya pemerintah mengasumsikan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” (lihat PP dan permen) • Apakah fenomena ini merupakan bentuk perampasan lahan secara konstitusi ??
- 7. Status Kawasan Hutan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan • Merupakan bagian dari Hutan Negara dalam status kawasan Hutan (Pasal 5 UU 41 tahun 1999). • Kepastian hukum didapat setelah melalui proses pengukuhan yang diawali dengan penunjukan dan diakhiri dengan penetapan (lihat PUU 45) • Kementrian kehutanan mendefinisikan kedua jenis hutan ini kedalam perizinan. (Izin HD dan Izin Hkm) • Apakah hal ini merupakan upaya untuk mengabaikan mandat pasal 5 UU 41/1999 ???
- 10. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan • Fungsi kawasan hutan diatur berdasarkan skoring (topografi, jenis tanah dan Curah hujan), kecuali untuk kawasan konservasi • Perubahan fungsi tidak bisa dilakukan tanpa ada perubahan skoring (khususnya HL dan HPT) • Perubahan fungsi hanya bisa terjadi pada kawasan yang memiliki skoring yang sama yaitu: Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Konversi dan Area Pemanfaatan Lain. • Apakah merupakan upaya untuk melegalkan pelanggaran yang sudah terjadi ???
- 11. Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan • Diberikan pada kawasan hutan yang belum mempunyai kepastian hukum (baik berdasarkan status maupun fungsi) • Pemerintah mengalihkan tanggungjawab kepada penerima izin untuk mengidentifikasi status kawasan hutan melalui SK perizinan. • Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan sesuai dengan keinginan penerima izin • Pada umumnya pemilik izin mengadopsi asumsi yang digunakan oleh kementrian kehutanan bahwa “ Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan fungsi merupakan hutan negara” sehingga terjadi kriminalisasi terhadap masyarakat yang menguasai kawasan hutan. • Kriteria kawasan yang dapat diberikan izin disesuaikan dengan kebutuhan pemilik izin. • Apakah ini merupakan salah satu bentuk perampasan lahan secara konstitusi???? (LAND GRABBING fenomena)
- 12. Hutan Tergadai ???? Pemerintah Koorporasi Rakyat Negara Perampasan Lahan
- 13. Momentum PUU 35 Hutan Adat PUU 45 Pengukuhan NKB KPK & 12 Kementrian Kepastian Hukum Moratorium Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi UU 41 Kriminalisasi