1. HAK MENDAHULU UTANG PAJAK DALAM KEPAILITAN (KASUS PT. INTI MUTIARA KIMINDO) OLEH ARRIDHO ABDUH DENNI HIDAYAT
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Dari ketentuan undang-undang diatas terlihat bahwasanya utang pajak adalah tagihan yang lahir dari undang-undang dan bukan karena adanya “Perjanjian Utang Piutang” Putusan Mahkamah Agung No.15 K/N/1999 yang menjadi yurisprudensi dalam kasus ini. Pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tidak termasuk kreditor dalam ruang lingkup pailit.