Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pentingnya persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku dan budaya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dokumen ini juga membahas mengenai peluang dan hambatan dalam mewujudkan prinsip tersebut di masyarakat serta upaya yang dapat dilakukan untuk memajukan prinsip persamaan kedudukan warga negara.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pada sebuah negara demokrasi, rakyat akan menjadi subjek sekaligus objek
kekuasaan. Karena itu rakyat akan menentukan nasibnya sendiri, sedangkan
pemerintah akan menjalankan kekuasaan berdasarkan pemberian rakyat sebagai
amanat atau kepercayaan yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi
kepentingan rakyat tersebut.
Berdasarkan hal tersebut akan timbul hubungan timbal balik antara warga
negara dengan negaranya. Warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap
negaranya, sedangkan negara berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan
warga negaranya berdasarkan prinsip persamaan dalam berbagai aspek
kehidupan.
Indonesia sebagai negara demokrasi Pancasila juga menerapkan prinsip
persamaan kedudukan bagi warga negaranya tanpa membedakan agama, ras,
golongan, gender, suku dan budaya. Sebagaimana yang terkandung dalam
semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada
dalam negara Indonesia hendaknya tidak dianggap sebagai ancaman melainkan
dijadikan sebagai anugerah.
Untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara semua komponen
bangsa, maka perbedaan itu harus disikapi sedemikian rupa agar terjalin
keserasian hidup sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bahkan mungkin
perselisihan antar kelompok dengan cara menghargai persamaan kedudukan
tanpa membedakan ras, agama, golongan, gender, suku dan budaya sehingga
dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia dan sikap tenggang
rasa.
Oleh karena itu, adapun tujuan penyusunan makalah ini antara lain :
1

2. 1. Untuk mengetahui persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan
ras, agama, gender, golongan, suku dan budaya.
2. Untuk mengetahui cara menghargai persamaan kedudukan warga negara
tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku dan budaya.
3. Untuk mengetahui peluang dan hambatan yang harus dihadapi dalam
mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan
ras, agama, gender, golongan, suku dan budaya.
4. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan guna memasyarakatkan
prinsip persamaan kedudukan warga negara.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras,
agama, gender, golongan, suku dan budaya ?
2. Bagaimana menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan, suku dan budaya ?
3. Peluang dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam mewujudkan prinsip
persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan, suku dan budaya ?
4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna memasyarakatkan prinsip
persamaan kedudukan warga negara ?
C. HIPOTESIS
Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang persamaan kedudukan
warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku dan budaya
belum diaplikasikan secara maksimal dalam kehidupan di masyarakat. Oleh
karena itu, masyarakat harus lebih memahami bagaimana menghargai persamaan
kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku
dan budaya.
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama,
Gender, Golongan, Suku dan Budaya
1. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras
Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik. Perbedaan ras
yang ada hendaknya tidak dijadikan masalah yang mengancam disintegrasi
bangsa. Sesungguhnya bangsa Indonesia selain masyarakat pribumi, terdiri
dari banyak ras, misalnya
a. Ras keturunan Tionghoa atau etnis Tionghoa
b. Ras keturunan Belanda atau etnis Belanda
c. Ras keturunan Arab atau etnis Arab
Semua adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan
kewajiban yang sama dengan orang-orang bangsa Indonesia asli dalam
mewujudkan kejayaan bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia
internasional. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan
kedudukan warga negara lain hanya karena berbeda ras.
2. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Agama
Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta
alam semesta, dimana kepercayaan tersebut telah menciptaka keyakinan
yang berbeda-beda terhadap keberadaan Tuhan. Negara Indonesia menerima
adanya berbagai macam agama, sebagai bukti bahwa Indonesia menghormati
kebebasan beragama dan mengakui bahwa kehidupan beragama merupakan
hak pribadi setiap warga Negara. Jaminan-jaminan tentang persamaan
kedudukan tersebut juga telah diatur dalam UUD 1945 yaitu pasal 29 ayat 1,
2, 3. Dengan demikian persamaan kedudukan warga negara telah
mempunyai dasar hukum dan sebagai warga negara kita harus taat pada
3

4. hukum. Jelaslah sudah bahwa perbedaan agama diakui oleh negara Indonesia
demikian juga dengan kebebasan memeluk agama telah menjadi hak asasi
pribadi setiap warga negara.
Untuk itu, pemerintah membentuk lembaga keagamaan yang mengatur,
mengurus, serta membahas dan menyelesaikan segala masalah yang
menyangkut keagamaan. Adapun fungsi dari lembaga keagamaan adalah :
a. Tempat untuk membahas dan menyelesaikan segala masalah yang
menyangkut keagamaan
b. Media menyampaikan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat
dan bangsa.
c. Wahana silahturahmi yang dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan
kekeluargaan
d. Tempat berdialog antara sesama anggota antar kelompok agama.
3. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Gender
Gender adalah jenis kelamin manusia yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap
warga Negara baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan dan
hak yang sama. Perbedaan sebenarnya hanyalah dalam hal masalah kodrati
seperti menyusui ataupun melahirkan. Namun kenyataannya dalam
kehidupan sosial, laki-laki dan perempuan sering terjadi perbedaan dikaitkan
dengan kekuatan fisik, sifat, dan kemampuan. Dalam CD (Cairo
Declaration) yang dikeluarkan negara-negara OKI menjamin hak wanita
sederajat dengan pria, yaitu dalam pasal 6 yang berbunyi :
a. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan
derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak
persamaan tersebut, disamping melaksanakan kewajibannya, memiliki
hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak
untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.
b. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan
keluarga.
4

5. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa kedudukan perempuan
sama dengan laki-laki dan berhak menikmati hidup sesuai tugas dan
penampilannya masing-masing. Perempuan juga mempunyai hak sipil
sepertii pria, yaitu mencari ilmu, bekerja, dan sebagainya.
Oleh karena itu, setiap warga negara harus mengakui adanya
persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan gender.
4. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Golongan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terdapat golongan-
golongan. Golongan yang dimaksud disini adalah kelompok, misalnya
kelompok minoritas (golongan masyarakat yang sedikit jumlahnya) atau
kelompok mayoritas (golongan masyarakat yang terbanyak jumlahnya).
Tidak terdapat golongan antara si kaya dan si miskin. Semua adalah sama,
mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
5. Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Budaya dan Suku
Di Indonesia terdapat banyak suku bangsa, keanekaragaman suku bangsa
tersebut menjadikan Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Namun dengan
banyaknya suku bangsa tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah,
melainkan membuatnya lebih kokoh dengan adanya berbagai suku.
Sebagaimana makna dari Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda
namun tetap satu jua. Semboyan tersebut melambangkan persatuan dan
kesatuan seluruh warga negara Indonesia, meskipun mereka berbeda suku
dan budaya.
Indonesia mempunyai 34 provinsi. Pada setiap provinsi tersebut terdapat
adat istiadat dan budaya tersendiri. Setiap orang hendaknya menyadari bahwa
perbedaan budaya tersebut merupakan kekayaan bangsa dan tidak dijadikan
sebagai faktor yang akan memecah-belah persatuan bangsa. Adanya
pengakuan negara Indonesia terhadap keanekaragaman suku dan budaya, dan
pengakuan tersebut juga diperkuat oleh undang-undang, maka hal itu
merupakan jaminan terhadap persamaan kedudukan warga negara tanpa
5

6. membedakan suku dan budayanya. Semua warga negara baik yang berada di
Jawa, di Papua ataupun di daerah-daerah lainnya memiliki hak dan kewajiban
yang sama.
B. Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan
Ras, Agama, Gender, Golongan, Suku Dan Budaya
Kehidupan manusia yang bersinggungan di dalam pergaulan sering
menimbulkan konflik. Upaya dalam memperoleh kebutuhan hidup juga sering
melahirkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan manusia
memerlukan pengaturan agar terdapat persamaan kedudukan pada setiap warga
negara. PBB pada tahun 1948 menghasilkan UHDR (The Universal Declaration
of Human Right), dan pada pasal 2 UHDR tersebut dijelaskan bahwa setiap
orang mempunyai hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam
deklarasi ini tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, tahanan politik, atau paham yang lain, nasional atau
asal-usul sosial, hak milik, kelahiran, ataupun status lain.
Dalam pasal 7 UHDR juga disebutkan bahwa semua orang adalah sama di
depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dalam hukum
tanpa dibeda-bedakan. Semua orang berhak memperoleh perlindungan yang
sama tanpa diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap semua
hasutan apapun itu.
Dalam kehidupan bernegara, sebagai warga negara Indonesia kita harus
bekerjasama mewujudkan tujuan nasional. Kerja sama tersebut seringkali
terdapat persaingan untuk menunjukkan dan menghasilkan prestasi yang baik
Persaingan yang baik adalah yang didasari adanya persamaan kedudukan, tidak
boleh mengadakan perbedaan atas dasar perbedaan politik, kedudukan hukum
atau status internasional dari negara atau wilayah dimana orang tersebut berada.
6

7. Adapun dalam pasal 18 UHDR dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk
berpikir, bertaubat, dan beragama; dan hak ini meliputi kebebasan berganti
agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau
kepercayaan dalam bentuk beribadat dan menepatinya, baik diri sendiri maupun
dilakukan bersama-sama dengan orang lain.
C. Peluang dan Hambatan yang Dihadapi dalam Mewujudkan Prinsip
Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan Ras, Agama,
Gender, Golongan, Suku dan Budaya
Mewujudkan persamaan kedudukan warga negara bukanlah persoalan yang
mudah. Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur
hal itu, prinsip tersebut belum terwujud secara optimal yang disebabkan oleh
adanya diskriminasi di kalangan masyarakat yang masih membeda-bedakan ras,
agama, gender, golongan, dan suku. Terdapat peluang dan hambatan dalam
mewujudkan prinsip tersebut. Adapun peluang dalam mewujudkan prinsip
persamaan kedudukan warga negara Indonesia, yakni sebagai berikut :
1. Dalam UUD 1945 (hasil amandemen), dan berbagai perundang-undangan
yang berlaku sekarang semakin memberikan dasar yang kuat bagi upaya
meajukan prinsip persamaan kedudukan warga negara di berbagai bidang
kehidupan.
2. Dewasa ini demokrasi semakin diterima, dipahami dan diperjuangkan oleh
sebagian besar masyarakat, sebagai pilihan terbaik bagi kehidupan bangsa
Indonesia
3. Iklim kehidupan dalam kebebasan pers yang bebas, bermoral, dan
bertanggung jawab, yang sedang dikembangkan bangsa Indonesia,
merupakan sarana efektif untuk semakin memasyarakatkan gagasan tentang
prinsip persamaan dan kedudukan warga negara.
7

8. 4. Keterbukaan politik yang ada sekarang ini merupakan media pemebelajaran
konkret yang sangat baik bagi seluruh warga negara untuk belajar mengenai
pentingnya prinsip persamaan kedudukan warga negara.
5. Makin banyaknya tokoh-tokoh penting dalam memajukan prinsip persamaan
kedudukan warga negara, yaitu berbagai elemen civil society (masyarakat
madani) yang gigih memperjuangkan gagasan multikulturalisme.
Namun, kita perlu mawas diri karena masih juga terlihat berbagai hambatan
dalam upaya menegakkan dan memajukan prinsip persamaan kedudukan warga
negara dalam berbagai bidang kehidupan. Hambatan ini antara lain :
1. Masih adanya individu atau kelompok masyarakat yang merasa lebih tinggi
kedudukannya daripada kelompok masyarakat lainnya, sehingga mereka
cenderung menuntut perlakuan istimewa di berbagai bidang kehidupan.
2. Masih kuatnya budaya politik patron klien, dimana etika politik yang menjadi
patron akan cenderung memberikn perlakuan istimewa kepada klien mereka
3. Masih kuatnya kecenderungan tindakan negatif KKN di berbagai tingkatan
pemerintahan sehingga mendorong orang untuk bertindak diskriminatif,
terutama kepada mereka yang lemah secara sosial-ekonomi-politik.
4. Berbagai kelemahan sistem hukum dan buruknya sikap mental serta
rendahnya pemahaman beragama sebagian kecil para pelaku dan penegak
hukum, sehingga terjadi adanya mafia peradilan, dan tindakan yang
cenderung mendorong orang untuk berlaku diskriminatif
5. Masih adanya pandangan-pandangan dan gerakan-gerakan ektrim, radikal,
dan intoleran (baik alasan ras, agama, gender, golongan, budaya maupun
suku) dalam masyarakat kadang memicu sikap-sikap dan tindakan
diskriminatif.
6. Masih adanya sikap diskriminatif sejumlah oknum penegak hukum, sehingga
memicu munculnya sikap distriminatif pula oleh masyarakat terhadap
kelompok-kelompok tertentu, baik atas dasar alasan ras, agama, gender
golonga, budaya, maupun suku.
8

9. D. Upaya Yang Harus Dilakukan Guna Memasyarakatkan Prinsip Persamaan
Kedudukan Warga Negara
Berbagai peluang dan hambatan dalam mewujudkan prinsip persamaan
kedudukan warga negara dapat menyadarkan kita bahwa mewujudkan prinsip
persamaan kedudukan warga negara merupakan upaya sepanjang hayat. Dalam
hal ini akan berlaku prinsip bahwa “selama masih ada hal yang dapat diperbaiki
agar semakin menjadi lebih baik lagi, mengapa tidak kita lakukan”. Oleh karena
itu, ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan guna makin memasyarakatkan
prinsip persamaan kedudukan warga negara, antara lain sebagai berikut :
1. Secara pribadi, orang perlu terus berusaha belajar dan melatih diri untuk
dapat bersikap empati da solider terhadap mereka yang diperlakukan secara
diskriminatif (baik atas dasar alasan ras, agama, gender, golongan, budaya,
maupun suku).
2. Secara sosial, masyarakat perlu menumbuhkan sikap multikultural, yaitu
sikap bersedia menerima adanya kesejahteraan di antara keragaman budaya.
Dengan demikian, akan tumbuh masyarakat multikultural, yaitu masyarakat
beragam budaya yang di dalamnya ada sistem sosial yang secara konsisten
memberlakukan berbagai kelompok atau individu berbeda identitas budaya
tanpa diskriminasi sosial (baik atas dasar alasan ras, agama, gender,
golongan, budaya, maupun suku).
3. Aparat negara perlu memberikan teladan dalam mewujudkan tegaknya
prinsip persamaan kedudukan warga negara melalui upaya penciptaan,
penerapan, dan penegakan hukum secara konsisten sebagaimana amanat
konstitusi.
4. Semua pihak secara berkesinambungan berupaya menumbuhkan budaya
multikultural dan gerakan antidiskriminasi di berbagai bidang kehidupan.
Apabila upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan sunggh-sungguh, niscaya
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia akan
semakin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara.
9

10. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
a. Dalam rangka mengamalkan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika,
masyarakat harus menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.
b. Salah satu peluang dalam pelaksanaan persamaan kedudukan warga negara
adalah demokrasi semakin diterima, dipahami dan diperjuangkan oleh
sebagian besar masyarakat, sebagai pilihan terbaik bagi kehidupan bangsa
Indonesia, sedangkan hambatannya adalah masih adanya individu atau
kelompok masyarakat yang merasa lebih tinggi kedudukannya daripada
kelompok masyarakat lainnya
c. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan demi memasyarakatkan persamaan
kedudukan warga negara adalah perlu terus berusaha belajar dan melatih diri
untuk dapat bersikap empati da solider terhadap mereka yang diperlakukan
secara diskriminatif.
B. SARAN
1. Pemerintah tidak boleh lemah dalam menetapkan peraturan yang melarang
adanya sikap diskriminatif antar ras, golongan, gender, suku, agama, dan
budaya
2. Diharapkan untuk mengadakan sosialisasi pemahaman persamaan kedudukan
warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku dan
budaya.
3. Pembaca hendaknya lebih memperbanyak membaca materi tentang
persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender,
golongan, suku dan budaya
10

11. DAFTAR PUSTAKA
Purnama, Fifi Dewi. 2006. Buku Ajar EKSIS Pendidikan Kewarganegaraan SMA/MA
Kelas X Semester 2. Jakarta : Citra Pustaka
Tim Kreatif Simpati. 2006. Bahan Belajar Siswa SIMPATI Pendidikan
Kewarganegaraan SMA/MA Kelas X Semester 2. Jakarta : Grahadi
Abdulkarim, Aim & Trisna Sukmayadi. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan
Membangun Karakter Bangsa untuk Kelas X SMA/MA/SMK. Bandung :
Grafindo Media Pratama
http://www.google.com
11