Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan merupakan dokumen yang membahas tentang pengertian, dasar hukum, cara penerbitan, fungsi, dan jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak serta pembetulannya.

1. SURAT KETETAPAN PAJAK
DAN
SURAT KEPUTUSAN
Nama : Riama D H Sibuea
NIM : 1201112523
Mata Kuliah : Administrasi Perpajakan
Dosen Pembimbing : Sri Zuliarni, S.Sos, MBA
ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2012/2013

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat dan karuniaNya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan
Paper ini tepat pada waktunya. Semoga Paper ini dapat digunakan sebagai acuan,
petunjuk maupun pedoman bagi para pembaca.
Adapun judul dari paper ini adalah “Surat Ketetapan Pajak dan Surat
Keputusan”. Paper ini berisikan tentang pengertian surat ketetapan pajak, dasar
penerbitan surat ketetapan pajak, fungsi surat ketetapan pajak, jenis surat ketetapan
pajak, dan lainnya.
Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ibu pembimbing kami ibu
Sri Zuliarni, S.Sos, MBA yang telah membimbing kami, dan saya tidak lupa
mengucapkan
terima
kasih
kepada
semua
pihak
yang
mendukung
dalam
penyelesaikan paper ini. Harapan saya dalam membuat paper ini semoga Tuhan Yang
Maha Esa memberkahi paper ini dan dapat benar-benar bermanfaat bagi saya dan
pembaca.
Saya sebagai manusia sadar akan ketidaksempurnaan saya dalam pembuatan
paper ini, paper ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, baik dari isi, gaya
bahasa, maupun ketidaksesuaian dalam penggunaan kalimat . Untuk itu saya mohon
maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan paper ini.
Pekanbaru,
Oktober 2013
Penulis

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................
i
DAFTAR ISI
ii
...............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .......................................................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ..................................................................... 2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan ................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak ............................................... 2
2.2 Dasar Hukum Surat Ketetapan Pajak .........................................
3
2.3 Dasar Penerbitan surat Ketetapan Pajak ..................................
5
2.4 Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak ................................
6
2.5 Fungsi Surat Ketetapan Pajak ..................................................... 9
2.6 Jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak .............................................. 10
2.7 Pembetulan Ketetapan Pajak ...................................................... 11
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan .................................................................................. 12
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
iii

4. SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia
adalah
disegala k e p e m i l i k a n
kesejahteraan
negara
modal
rakyat
yang
yang
sedang
melakukan
bertujuan
Indonesia. Agar
Pembangunan
meningkatkan
pembangunan
yang
d ilaksananakan berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan berdasarkan UndangUndang yang berlaku di Indonesia. Untuk ITU, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi,
dana tersebut diperoleh dari rakyat itu sendiri yang dibayarkan dalam bentuk pajak.
Dimana pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan seluruh aspek dalam negara
termasuk rakyat.
Berbicara mengenai Ketetapan Pajak, umumnya tidak terlepas
d a r i s u b y e k pajak yaitu Orang atau badan yang memenuhi syarat subyektif,
yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai ketentuan UndangUndang.
Sedangkan obyek pajak artinya mereka mempunyai Potensi untuk dikenai
pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu, Wajib Pajak (WP)
adalah Orang atau badan yang memenuhi syarat subyektif selain harus
memenuhi syarat obyektif. Jadi, Wajib Pajak (WP) tidak hanya potensial untuk
dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk
membayar Utang pajak.
Surat Ketetapan Pajak dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur
berjalannya administrasi perpajakan dalam negara. Latar Belakang dibentuknya Surat
Ketetapan Pajak adalah keinginan untuk membentuk aparatur ( pegawai ) yang bersih,
professional dan bertanggung jawab, serta dapat menciptakan birokrasi yang efektif
dan efesien.

5. Reformasi perpajakan melalui Sistem Administrasi Perpajakan dilakukan secara
konprehensif (menyeluruh) di segala bidang meliputi : bidang administrasi berupa
modernisasi administrasi perpajakan, bidang Peraturan perpajakan berupa amandemen
UU perpajakan yang mulkai berlaku tahun 2008,
bidang pengawasan melalui
pembentukan bank data nasional yang berisi data – data wajib pajak di seluruh
Indonesia
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka diidentifkasikan suatu masalah, yaitu ;
1. Apa sebenarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut ?
2. Apa saja dasar hukum Surat Ketetapan Pajak (SKP) ?
3. Bagaimana Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini dapat diterbitkan ?
4. Apa fungsi dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut ?
5. Apa saja jenis-jenis dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) ?
6. Bagaimana pembenaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut ?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan
1.3.1 Tujuan
Tujuan penyusunan paper ini adalah untuk memperoleh informasi dan data
yang cukup sehingga permasalahan berdasarkan rumusan masalah diatas dapat
diketahui dengan jelas melalui informasi yang diperoleh. Berikut tujuan penyusunan
paper ini :
-
Memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan guna sebagai acuan
untuk penilaian.
-
Untuk mengetahui Ketetapan Pajak.
-
Mengumpulkan materi / bahan tulisan untuk kepentingan penilaian sebagai
acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai

6. perpajakan khususnya yang berhubungan dengan Surat Ketetapan Pajak serta
bagaimana pembetulannya.
1.3.2 Manfaat
Adapun manfaat penyusunan paper Surat Ketetapan Pajak (SKP) ini, yaitu:
1.
Bagi penyusun, paper ini akan memberikan / menambah pengetahuan
tentang rumusan masalah yang akan dibahas, sehingga dapat di peroleh gambaran
yang lebih jelas mengenai Surat Ketetapan Pajak (SKP).
2.
Bagi pembaca, paper ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan
pengetahuan serta sebagai sumber bacaan mengenai Surat Ketetapan Pajak (SKP).

7. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Surat Ketetapan Pajak
Surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan
pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja
perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan
keuangan.
Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan
Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Nihil, atau surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari
proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa
pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan
konsultasi pajak.
Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang
mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda
administrasi, kepada Wajib Pajak (WP).
Pengertian Surat Ketetapan Pajak / SKP ( Pasal 1 angka 14 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 ):
-
Surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
-
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak kewenangan mengeluarkan
surat ketetapan pajak, dilimpahkan kepada KPP.
-
Surat ketetapan pajak timbul berdasarkan hasil pemeriksaan .

8. 2.2 Dasar Hukum Ketetapan Pajak
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember 1994.
3. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 18/PJ.24/1995 Tentang Perubahan atas
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 05/PJ.24/1995 Tanggal 3 Februari
1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak atas
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak Tanggal 22 Desember 2000.
2.3 Dasar Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib
Pajak (WP) tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau
karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Selain itu, Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila :
a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) :
-
tidak diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta tidak ditandatangani oleh
Wajib Pajak;
-
tidak disampaikan kembali dalam jangka waktu 30 hari dan setelah ditegur
secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran;

9. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak
yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
2.4 Cara Penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP)
SKP disampaikan kepada Wajib Pajak melalui :
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan
Konsultasi Perpajakan.
2. Kantor Pos.
3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini Aparat Desa atau Kelurahan).
2.5 Fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Ketetapan Pajak (SKP) berfungsi sebagai :
a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban
materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar
e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
2.6 Jenis-jenis Ketetapan Pajak
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

10. b.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan sebelumnya. Timbulnya ketetapan ini biasanya dikarenakan
adanya data baru yang belum terungkap pada saat pemeriksaan sebelumnya
pada tahun pajak yang bersangkutan.
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit
pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang. Timbulnya pajak lebih bayar ini disebabkan karena kredit pajak
yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dibayar. Untuk SPT masa
PPN bisa disebabkan karena dalam transaksi awal telah dipungut PPN oleh
bendaharawan atau pemungut pajak, juga karena adanya transaksi ekspor
yang memiliki tarif pajak 0% sehingga selisih lebih bayar karena kredit pajak
masukan telah dibayar PPN 10%. Sedangkan dalam SPT Tahunan PPh
disebabkan karena kredit pajak yang lebih besar dibandingkan pajak yang
seharusnya
terutang
sehingga
menyebabkan
lebih
bayar.
Untuk
mengembalikan kelebihan pajak ini kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa dokumen dan data-data
terkait telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
e.
Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Timbulnya Surat
Tagihan Pajak (STP) adalah karena keterlambatan kewajiban melaporkan
(Denda Pasal 7), keterlambatan pembayaran, atau karena terdapat
kekurangan pembayaran dari yang seharusnya, dan tunggakan pajak yang
terlambat dibayar (STP bunga Penagihan). Pokok pajak dari kekurangan
pembayaran ini dapat menjadi kredit pajak yang sifatnya mengurangi jumlah

11. pajak yang harus dibayar dalam perhitungan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT Tahunan).
Surat Tagihan Pajak (STP) Adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan
dalam hal :
- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar
- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat
salah tulis dan atau salah hitung;
- WP dikenakan sanksi administrasi denda dan/atau bunga;
- Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undangundang PPN, tetapi
tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak;
- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi
membuat faktur pajak,
- Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur
Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur
Pajak. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat
dilakukan dengan Surat Paksa.
- Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak dikenai sanksi.
- Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali.
2.7 Pembetulan Ketetapan Pajak
Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak
mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh
Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak (WP).

12. 2.7.1 Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang dapat dibetulkan
Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau
kekeliruan dari :
a. Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama,
alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor surat ketetapan pajak,
jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;
b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan
dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;
c. Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma
Penghitungan
Penghasilan
Neto,
penerapan
sanksi
administrasi,
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun
berjalan, dan pengkreditan pajak.
2.7.2 Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan
Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara
lain:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- Surat Tagihan Pajak (STP);
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- Surat Keputusan Keberatan
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak
benar.

13. 2.7.3 Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak
Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus
diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima. Apabila jangka waktu tersebut
telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka
permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan.
2.7.4 Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP
dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilafan
atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak (WP).
2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus
memenuhi ketentuan:
a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan
alasan yang jelas dan meyakinkan;
b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan
Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;
c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP,
SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;
d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan
atas suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu
tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak member keputusan
maka permohonan dianggap diterima.

14. 2.7.5 Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP
dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar;
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar harus memenuhi ketentuan:
a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat
ketetapan pajak;
b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP
seharusnya terhutang.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling
lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka
waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak member
keputusan maka permohonan dianggap diterima.
2.7.6 Permintaan penjelasan/pemberian keterangan tambahan
a. Untuk keperluan pengajuan permohonan , WP dapat meminta
penjelasan/keterangan
tambahan,
dan
Kepala
KPP
wajib
menjawabnya secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan,
pemotongan atau pemungutan.
Catatan :
-
WP harus tetap memperhatikan jangka waktu pengajuan
permohonan di atas.
- WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
sebelum surat keputusan atas permohonan diterbitkan.
2.8 Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

15. 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak
(WP) dapat :
a. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau STP yang
tidak benar; dan/atau
b. Membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak hasil
pemeriksaan yang penerbitannya tanpa penyampaian surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil
pemeriksaan
dengan
WP.
Untuk SKPKB atau SKPKBT tersebut harus yang tidak diajukan keberatan,
diajukan keberatan tetapi telah dicabut oleh WP atau diajukan keberatan
tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan.
2. Permohonan pengurangan atau pembatalan tersebut harus memenuhi
ketentuan :
a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, atau surat ketetapan pajak
termasuk surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan
tanpa
penyampaian
surat
pemberitahuan
hasil
pemeriksaan
atau
pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c.
Mencantumkan
penghitungan
jumlah
WP
pajak
disertai
yang
seharusnya
dengan
alasan
terutang
yang
menurut
mendukung
permohonannya;
d. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan
Pajak tempat WP terdaftar;
e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat
permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut
harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
Permohonan Wajib Pajak (WP) dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan
permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim,

16. kecuali untuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan
yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau
pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali saja.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas permohonan WP
dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan
WP. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak
memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh WP dianggap dikabulkan
dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.
Keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dapat berupa mengabulkan
sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan WP. WP dapat meminta secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk
menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak (WP).

17. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan
diantaranya :
-
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat yang dibuat oleh Direktorat Jenderal
Pajak untuk mengatur sistem perpajakan di Indonesia berjalan dengan benar,
efisien, dan efektif tanpa adanya penyimpangan.
-
Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang telah dibuat mempunyai dasar hukum yang
sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
-
Adanya fungsi dari Surat Ketetapan Pajak (SKP) tersebut, yakni sebagai sarana
administrasi, sarana melakukan koreksi fiscal dari pajak, dll.
-
Surat Ketetapan Pajak (SKP) mempunyai jenis-jenis sebagai berikut : Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),Surat
Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Tagihan Pajak (STP) .
-
Adanya pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila surat tersebut
mempunyai kesalahan ataupun ketidaksesuaian dalam penetapan pajak.
3.2 Saran
Adapun Saran-Saran Yang dapat penyusun sampaikan melalui paper Surat
Ketetapan Pajak (SKP), yaitu :
-
Setiap Warga Negara membayar pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak
agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan
yang diharapkan.

18. -
Membantu menejelaskan bagaimana sebenarnya Surat Ketetapan Pajak
sehingga yang membaca dapat lebih memahami dan mengerti mengenai
penetapan pajak dan dapat menjalankan proses perpajakan dengan benar.

19. DAFTAR PUSTAKA
Achmad Tjahyono Dan Triono Wahyudi. 2005. Perpajakan Indonesia Edisi Kedua.
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Soemitro. R.1977. Dasar – dasar hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung :
Dispenda.
Waluyo.2004. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eakt/2010/jiunkpe-ns-s1-2010-3240612514637-pelaporan-chapter1_1_high.jpg
http://www.klinik-pajak.com/2008/surat-ketetapan-pajakskp.html#sthash.Nge6vzR4.dpuf
www.pajak.go.id