1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Jawa Tengah. 2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan unit analisis masyarakat dan pemerintah desa. 3. Teori yang mendasari penelitian ini adalah konsep partisipasi dan perencanaan yang menekankan pada ke

1. KELOMPOK I
PROPOSAL PENELITIAN
MATA KULIAH
: PRAKTIKUM
DOSEN PENGAMPU : B. Hari Saptaningtyas, Dra, M. Si
“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DESA
GEMBONGAN, KECAMATAN SIGALUH, KABUPATEN
BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH.”
OLEH:
NAMA
PRODI
PARALEL
: RIKYARDUS EFENDI GERE (11520073)
PASKALIS BRUNO WIKUL (11520077
BENNY ISJANRI CHANDRA (11520085)
MIKAEL TEKEGE (11520070)
FRANSISKUS ANCE (11520247)
CIPRIANO MAIA DO ROSARIO (11520002)
: ILMU PEMERINTAHAN
: IP 2L
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD”
YOGYAKARTA
2013

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan
pemerintahan di indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis
desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai
posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat
istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukan dengan
tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling
kongkrit.
Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa
mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang
berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1979 melakukan setralisasi, birokratisasi dan
penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan
pemerintahan asli, dimana undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional.
Dengan kata lain, penggerakan masyarakat atas dasar “Mobilitas” dan bukan partisipasi.
Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998,
telah diikuti dengan lahirnya undang-undang no 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi UU
No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mencabut undang-undang diatas
tentang pemerintahan desa dan kelurahan. Dengan dikeluarkan undang-undang ini ditegaskan
bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administrative, bahkan tidak lagi menjadi bawahan
atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri dan
berada didalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas
kepentingan sendiri sesuai kondisi social budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya,
sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf o uu No. 32/2004. Sehingga desa sebagi otonomi asli
dalam hal ini telah memberikan keluangan dan kesempatan bagi desa.Masyarakat desa dapat
mewujudkan kemandirian (otonomi desa).Lebih dari itu adalah dalam pelaksanaannya
kemudian merujuk pada suatu penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis, transparan
dan akuntabel.Inilah suatu harapan yang diidamkan yaitu menyejahterakan melalui berbagai
pelayanan yang tepat sasaran.
Berangkat dari tugas pembantuan diatas, maka desa memiliki tanggung jawab dalam
pembangunan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.Perencanaan pada hakekatnya
merupakan usaha secara sadar, terorganisir dan terus menerus dilakukan guna memilih
alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh
sebab itu perencanaan merupakan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan
organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara
menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk

3. mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya
tujuan organisasi (Robbins dan Coulter, 2002).
Dalam pelaksanaan Musrenbang pada umumnya dan khususnya di Desa, ada sejumlah
prinsib yang harus dipegang teguh oleh semua pihak yang terlibat, seperti Pertama,
kesetaraanpeserta musyawarah adalah warga desa dengan hak yang setara untuk
menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjdi perbedaan pendapat dan
juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama; Kedua, Musyawarah Dialogis. Peserta
Musrenbang Desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia,
jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya itu merupakan sudut pandang tersebut
diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak atau desa
di atas kepentingan individu dan golongan; Ketiga, Anti Dominasi.Dalam musyawarah, tidak
boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat
tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang;
Keempat, Keberpihakan.Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong
individu dan kelompok yang paling ’diam’ untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya,
terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda; Kelima, Anti Diskriminasi.
Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta
musrenbang untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan; dan
keenam, Pembangunan Desa Secara Holistik.Musrenbang Desa dimaksudkan untuk
menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu
saja.Musrenbang Desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan
kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan
egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.Prinsip-prinsip ini tidak
boleh dilanggar agar Musrenbang Desa benar-benar menjadi forum musyawarah
pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan
desa.Dalam konteks pembangunan dan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat terbentang
dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi.
Meskipun demikian, pada kenyataannya dalam perumusan perencanaan keterlibatan
masyarakat sering kali terabaikan dan tidak dilaksanakan secara utuh dan mekanismenya
cenderung formalitas sehingga kebijakan yang dikeluarkan terkadang menimbulkan konflik.
Sumartono (1984) mengemukakan bahwa, struktur dan kondisi permasalahan yang selalu
ada di masyarakat salah satunya adalah kurang aktifnya partisipasi dari warga masyarakat.
Hal-hal yang mempengaruhi keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi di antaranya adalah
adanya tradisi tradisi yang mengikat mereka, yang sifatnya cenderung tertutup dari pengaruh
luar, adanya sikap kepatuhan pada pimpinan yang berlebih sedangkan pimpinan itu sendiri
kurang memiliki sikap perubahan atau tidak responsif terhadap perubahan yang datang dari
luar. Secara umum menurut Sumartono (1984), masyarakat memiliki pendidikan yang
rendah sehingga hal ini berpengaruh terhadap kemampuan memahami berbagai persoalan
yang ada di lingkungannya, dan berimbas pada kurangnya kemampuan dan kemauan untuk
memecahkan persoalannya.

4. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dipengaruhi oleh
faktor tertentu terutama ketersediaan sarana dan prasarana fisik, kelembagaan (formal dan
lokal), kepemimpinan (formal dan lokal), pengaturan dan pelayanan yang dilakukan oleh
pemerintah desa. Dari potensi-potensi yang ada dalam masyarakat yang serba terbatas
digalang dan dihimpun dalam suatu wadah kebersamaan yang mereka percaya dan hormati
yaitu kelompok-kelompok swadaya usaha bersama, maka mereka akan mampu mengatasi
masalah-masalah dengan kekuatan mereka sendiri. Faktor lain yang mempengaruhi
partisipasi warga desa adalah karena selama ini kesempatan yang diberikan untuk ikut
terlibat dalam kegiatan pembangunan adalah sangat terbatas, hal ini didukung dengan
kebiasaan masyarakat yang hanya selalu menurut atau tunduk kepada tokoh-tokoh di
desanya.
B. RUMUSAN MASALAH
Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah sebagai tuntunan
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
MUSREMBANG Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi
Jawa Tengah.
C. TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian yang kami lakukan adalah untuk memberikan gambaran tentang bentuk
partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan partisipasi masyarakat dalam
musrembang desa.Sebagaimana terlansir pada latar belakang dan rumusan masalah di atas
maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam hal ini adalah mendeskripsikan sejauh mana
partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG Desa pemerintah di Desa Gembongan,
Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi Jawa Tengah.
D. KERANGKA TEORI
Teorisasi merupakan batasan terhadap masing-masing variabel untuk dijadikan pedoman
dalam penelitian sehingga tujuan atau arahan tidak menyimpang. Terkait dengan dengan
topik yang diangkat dalam penelitian ini berikut ada beberapa teori yang digunakan sebagai
landasan antara konsep ideal dan kondisi empiris sebagai berikut :
a. Partisipasi
 Mubyarto (1984, 35, dalam: Drs. Taliziduhu Ndraha)
Mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya
setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan
kepentingan diri sendiri.Adapun pertisapasi menurut,
 Tjokroamidjojo ( 1990: 24, Skripsi )
Mengemukakan partisipasi itu tidak hanya menyangkut kegiatan badaniah
semata-mata namun juga penyertaan mental dan emosi seseorang dalam situasi

5. kelompok yang mendorong, mereka untuk menyumbangkan pikiran dan perasaan
bagi tercapainya tujuan organisasi.
b. Perencanaan
 Robbins dan Coulter (2002)
Mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses dimulai dari
penetapan tujuan organisasi, menentukan strategis untuk pencapaian tujuan
organisasi tersebut secara menyeluru, serta merumuskan sistem perencanaan yang
menyeluru untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan
organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.
 Terry (dalam Prof. Dr. Panglaykim, hal. 78)
Mendefinisikan Perencanaan berarti memilih dan menghubung-hubungi
kenyataan dalam kita membayangkan dan merumuskan tindakan-tindakan yang
dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diingini.
Secara singkat dari kedua definisi antara partisipasi dan perencanaan
dengan versi masing – masing para ahli diatas pada hakekatnya tidak jauh berbeda,
dimana sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama hanya saja narasi
kalimat berbeda.
Dengan demikian berdasarkan definisi teori partisipasi dan perencanaan
diatas dalam hal ini simpulkan sebagai keikutsertaan seluruh elemen masyarakat
dalam merumuskan perencanaan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk
program untuk suatu tujuan dalam memenuhi kebutuhan bersama.
E. RUANG LINGKUP
Pada dasarnya ruang lingkup adalah batasan sebagai titik fokus penelitian.Ruang lingkup
penelitian sebagai batasan dalam penelitian ini adalah pedesaan dengan dengan subjek
adalah masyarakat (tokoh agama, pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan dll) serta
pemerintah di Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi
Jawa Tengah.
F. METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya memuat asas-asas yang memberikan tuntutan
terhadap penelitian atas dunia empiris, oleh karena itu metode penelitian mencakup seluruh
proses penelitian dan alat didalam upaya untuk memahami suatu realitas social, maka
penggunaan metode penelitian disesuaikan dengan realitas yang hendak diteliti.
a. Jenis penelitian
Terkait dengan judul yang diajukan dari kelompok kami yaitu “Partisipasi
Masyarakat Terhadap MUSRENBANG Desa”, maka jenis penelitian yang kami gunakan
adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bisa sampai pada taraf penulisan, yakni

6. penelitian deskriptif, dengan mana peneliti hanya memaparkan suatu keadaan, dimana
obyek atau suatu peristiwa, tanpa menarik suatu kesimpulan umum.
Penelitian kualitatif dapat memaparkan dan menghasilkan secara deskriptif/
menggambarkan penjelasan-penjelasan tentang beberapa hal yang menyangkut
permasalahan tersebut. Penelitian kualitatif berdasarkan atas fakta-fakta yang ada,
sehingga penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis
atau membuat suatu prediksi tertentu.
Metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk maksud deskriptif atau
memaparkan suatu objek masalah ini bertujuan untuk menjelaskan, mengungkapkan dan
untuk mendapatkan deskripsi yang tepat mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam
Musrenbang Desa Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjaenegara, Provinsi
Jawa Tengah.
b. Unit analisis
Unit analisis dalam suatu penelitian secara esensial dapat meliputi individu,
rumah tangga, kelompok, organisasi, lembaga sosial, dan lain-lain (Earl R. Babie dalam
Heru Nugroho, Uang Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa, 2001: 50). Unit analisis
macam apa yang diambil dalam proses penelitian ini tergantung dari problem yang akan
diteliti. Dalam penelitian ini unit analisis yang dipilih adalah individu dan
organisasi.Individu yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat
setempat sebagai objek dari pelayanan.Kemudianorganisasi yaitu pemerintah desa yang
memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.
c. Teknik pengumpulan data
Untuk mengadakan penelitian diperlukan adanya data-data yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan oleh peneliti, maka kelompok kami sebagai peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi
Merupakan metode atau teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara
langsung ke obyek penelitian dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematik
fenomena-fenomen yang diselidiki. Lebih lanjut M. Iqbal Hasan(2002) menyatakan
bahwa observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pegodean
serangkaian perilaku dan susunan yang berkenan, sesuai dengan tujuan-tujuan
empiris.
2. Wawancara (interview)
Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatka seseorang
yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.Wawancara secara garis besar
terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara

7. tidak terstruktur sering disebut juga wawancara mendalam, wawancara kualitatif, dan
wawancara terbuka (Opended Interview), wawancara etnogratifis, sedangkan
wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (Standardized Interview)
yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis), dengan
pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. (Dr. Deddy Mulyana, M.A, 2002
: 180). Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan percapakan oleh dua pihak.
Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan dan responden memberikan jawaban
atas pertanyaan tersebut.Dimana dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan
teknik wawancara berstruktur.
Terkait dengan teknik wawancara tersebut, kami mengajukan beberapa
pertanyaan terhadap responden. Daftar pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:
a). Untuk Masyarakat Di Desa Gembongan Kec. Sigaluh, Kab.
Banjarnegara,Provinsi Jawa Tengah
 Nama?
 Usia ?
 Jenis kelamin?
 Mata Pencaharian?
 Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui tentang musrenbang desa ?
 Dimana musrenbang desa dilaksanakan?
 Apakah bapak/ibu/saudara/i pernah terlibat dalam murenbang desa ?
 Bagaimana tingkat partisipasi masyrakat dalam mengikuti musrenbang desa ?
 Apa saja yang pernah dibahas dalam musrenbang desa yang pernah diikuti
oleh bapak/ibu/saudara/i ?
 Apakah dalam pelaksanaan musrenbang desa, masyarakat diberi kesempatan
untuk menyampaikan pendapat ?
 Apakah hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat telah
terealisasi, khususnya dalam pembangunan ?
 Bagaimana perasaan bapak/ibu/saudara/i setelah mengikuti murenbang desa ?
b).
Untuk pemerintah Di Desa Gembongan Kec. Sigaluh,
Banjarnegara,Provinsi Jawa Tengah
 Nama?
 Usia ?
 Jenis kelamin?
 Jabatan ?
 Kapan terakhir kali musrenbang desa dilaksanakan?
 Dimana musrenbang desa dilaksanakan?
 Siapa saja yang terlibat didalam musrenbang desa?
 Apa saja yang dibahas didalam musrenbang desa?
 Apa peranan bapak/ibu selama mengikuti musrenbang desa?
Kab.

8.  Bagaiman tingkat partisisipasi aparat desa dalam mengikuti musrenbang
desa?
 Bagaimana perasaan bapak/ibu setelah mengikuti musrenbang desa?
3. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen
sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat dan
mengabadikan dalam gambar. Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian
sebagai sumber data karena dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir bahkan
untuk meramalkan.
d. Teknik analisis data
Dalam menganalisa data lapangan, yang paling utama dilakukan adalah penulis
menggunakan analisis data kualitatif dengan alasan untuk mengetahui secara mendetail
dan mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa, maka data
yang dibutuhkan lebih bersifat uraian atau berupa penjabaran tentang apa yang diperoleh
dari responden.

9. BAB II
PROFIL DESA
A. SEJARAH DESA
Menurut Bapak Sutrisyasto (40 Tahun) gembong artinya kumpulan orang-orang sakti.
Selain itu, Desa Gembongan berdiri pada tahun 1945. Selama menjadi desa, Gembongan
telah dipimpin oleh lima orang kepala desa hingga saat ini, dimulai dari Almarhum Bapak
Soekarno hingga Ibu Hj. Suniah yang akan memerintah desa Gembongan Hingga Tahun
2017 mendatang.
Adapun kepala Desa yang pernah memimpin Gembongan hingga saat ini adalah:
1. Bapak Soekarno
Bapak soekarno adalah kepala desa Gembongan yang memerintah pertama kali.
Beliau memerintah Desa Gembongan dari Tahun 1945 hingga Tahun 1985. Perlu
diketahui bahwa Beliau memerintah Desa gembongan seumur hidup, hingga pada saat
beliau wafat barulah jabatan kepala Desa diberikan kepada pemerintah selanjutnya.
2. Bapak W. Tono
Dalam pemerintahan yang kedua ini, Bapak W. Tono memerintah Desa
Gembongan dari tahun 1985 sampai tahu 1993. Adapun pada saat Bapak W. Tono
menjadi Kepala Desa kala itu, Ia dipilih oleh masyarakat Desa Gembongan.
3. Bapak Suparyono
Beliau adalah Kepala Desa Gembongan yang ketiga setelah bapak W. Tono. Ia
menjabat jabatan Kepala Desa dari tahun 1993 sampai 2001. Sama seperi Bapak W. Tono
yang merupakan kepala Desa sebelumnya, Ia dipilih oleh masyarakat Gembongan.Selain
itu, Bapak Suparyono merupakan suami dari Ibu Kepala Desa saat ini yaitu Ibu Sunyah.
4. Bapak Samiyo
Dalam kepemimpinannya, Bapak Samiyo memimpin Desa Gembongan selama
Sebelas tahun. Beliau memerintah Desa Gembongan dari Tahun 2001 hingga tahun 2012.
Ia pun mendapatkan jabatan itu berdasarkan pilihan dari masyarakat Desa Gembongan.
Selain itu, Bapak Samiyo memerintah Desa Gembongan Selama dua periode. Menurut
informasi yang kami terima, ternyata Bapak Samiyo adalah anak dari Pak Soekarno yang
merupakan kepala desa pertama Gembongan.
5. Ibu Hj. Suniah
Ibu Hj. Suniah adalah perempuan satu-satunya dalam sejarah kepemimpinan
DesaGembongan hingga saat ini. Beliau dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa
Gembongan. Ibu Hj. Suniah akan memerintah Desa Gembongan dari Tahun 2012 hingga
Tahun 2017 mendatang. Uniknya lagi, meurut informasi yang kami dapatkan bahwa

10. ternyata Ibu Suniah yang saat ini menjabat sebagai kepala Desa ternyata adalah Isteri dari
Bapak kepala Desa sebelumnya yaitu Bapak Suparyono.
Dari informasi yang kami dapatkan mengenai ke lima kepala desa Gembongan sejak
Bapak Soekarno Hingga ibu Hj. Sunyah yang akan memerintah sampai 2017 mendatang, ada hal
unik yang kami temukan. Dimana, pergantian kepala Desa Gembongan terkait dengan beberapa
hal yaitu pergantian dengan system dinasti/ kekeluargaan.Hal ini bisa di lihat pada pergantian
kepala desa yang terakhir Ibu Hj. Sunyah yang merupakan istri dari kepala Desa sebelumnya
yaitu Bapak Suparyono (kepala Desa Ke Tiga).Selain itu kepala desa Setelah pemerintahan
Bapak Suparyono yaitu Bapak Samiyo, ternyata merupakan anak dari kepala desa yang pertama
yaitu bapak Soekarno yang merupakan kepala desa pertama Desa Gembongan.Melihat hal ini,
dapat dikatakan bahwa pergantian jabatan kepala desa di Gembongan, ada yang berdasarkan
dinasti atau system kekeluargaan.
B. GEOGRAFIS
1. Letak Desa Gembongan
Desa Gembongan terletak di kecamatan Sigaluh, kabupaten Banjarnegara, Propinsi
Jawa Tengah.Selain itu, wilayah desa gembongan terdiri dari perbukitan, sawah, dan
perkebunan.
Dilihat dari letak desa gembongan yang terdiri dari perbukitan, sawah, dan
perkebunan, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa
Gembongan adalah sebagai Petani.
2. Luas wilayah Desa Gembongan
Luas wilayah desa gembongan seluruhnya adalah 288.900,03 ha terdiri dari:
a. Tanah Sawah
: 104.837
ha
b. Tanah Pemukiman/Bangunan
: 25.144
ha
c. Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun
: 150.544
ha
d. Lainnya
: 8.375,03 ha
Dari data yang kami peroleh mengenai luas wilayah Gembongan berdasarkan bagianbagiannya, kelompok kami mencoba memberikan penjelasan tambahan yang lebih
terperinci melalui presentasi luas wilayah Desa Gembongan berdasarkan bagianbagiannya yaitu sebagai berikut:
 Tanah Sawah
Presentasi luas tanah sawah di desa Gembongan dari luas Desa secara
keseluruhan adalah: 104.837
100% = 0,36 100% = 36%
288.900,03

11.  Tanah Pemukiman/Bangunan
Presentasi Luas Tanah Pemukiman/ Bangunan dari luas Desa Gembongan secara
keseluruhan adalah: 25.144
100% = 0,09 100% = 9%
288.900,03
 Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun
Presentasi Luas Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun dari luas Desa Gembongan
secara keseluruhan adalah: 150.544
100% = 0,52 100% = 52%
288.900,03
 Tanah Lainnya
Presentasi luas tanah lainnya dari luas Desa Gembongan Secara Keseluruhan
adalah: 8.375,03 100% = 0,03 100% = 3%
288.900,03
Berikut adalah gambaran presentase wilayah Desa Gembongan Menurut
Bagian-Bagiannya:
PRESENTASE LUAS WILAYAH
DESA GEMBONGAN, KEC.SIGALUH, KAB.
BANJARNEGARA, PROPINSI JAWA TENGAH BERDASARKAN
BAGIAN-BAGIANNYA
Tanah
Lainnya
Tanah
Pemukiman/ 3%
Bangunan
9%
Tanah Sawah
36%
Tanah
Pekarangan/
Tegalan/Kebun
52%
Keterangan:




Tanah Pekarangan/Tegalan/Kebun
: 52%
Tanah Sawah
: 36%
Tanah Pemukiman/Bangunan
: 9%
Tanah Lainnya
: 3%

12. 3. Batas Desa
Adapun batas Wilayah dari Desa Gembongan adalah sebagai berikut:
a. Utara
: Sungai Serayu (wilayah kecamatan sukoharjo-Wonosobo).
b. Timur
: Desa Prigi.
c. Selatan
: Kawasan Perhutani dan Desa Kemiri.
d. Barat
: Desa Wanacipta dan Desa Sigaluh.
Dilihat dari batas wilayah Desa Gembongan dengan wilayah dari daerah lain,baik itu
dari utara,timur,selatan, dan barat, maka dapat dikatakan bahwa Desa Gembongan hanya
memiliki batas darat sedangkan batas laut tidak ada.
C. DEMOGRAFIS
Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan
manusia.Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana
jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta
penuaan.Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau
kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama,
atau etnisitas tertentu.
Adapun Data Demografis dari Desa Gembongan Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara,
Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
a) Penduduk dalam kelompok jenis kelamin
 Laki – laki
: 1. 732 orang
 Perempuan
: 1. 722orang +
Jumlah
: 3.454 orang
Berdasarkan jumlah penduduk Desa Gembongan, maka kepadatan penduduk didaerah
ini adalah:
kepadatan penduduk= luas wilayah:jumlah penduduk
= 288.900,03:3.454
= 83,64 /km²
b) Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian (bagi umur 10 tahun ke atas)
Petani
: 1.212 orang
Buruh petani
: 378 orang
Tukang industri
: 58 orang
Buruh bangunan
: 80 orang
Pedagang
:178 orang
Pengangkutan
:27 orang
PNS
: 64 orang
Pensiunan
: 56 orang

13. Jasa social
TNI/POLRI
:
:
12 orang
3 orang
Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa
Gembongan berprofesi sebagai petani. Hal ini sangat sesuai dengan kondisi wilayah Desa
Gembongan yang terdiri dari perbukitan,sawah, perkebunan, dan lain-lain. Oleh karena
itu tidaklah mengherankan jika mayoritas penduduk Desa Gembongan berprofesi sebagai
petani.
c) Penduduk menurut pendidikan (bagi umur 5 tahun keatas)
Dari segi pendidikan, mayoritas penduduk Desa Gembongan adalah lulusan SD yang
kemudian diikuti oleh penduduk tamatan SLTP,SLTA,Belum Tamat SD (sedang
bersekolah), Tidak tamat SD, Tamat Akademik/PT, Serta Tidak Sekolah diposisi terakhir.
Hal tersebut diperkuat dengan data sebagai berikut:
Tamat akademik/PT
: 115 orang
Tamat SLTA
: 457 orang
Tamat SLTP
: 571 orang
Tamat SD
: 1.564orang
Tidak Tamat SD
: 267 orang
Belum tamat SD
: 274 orang
Tidak sekolah
: 5orang
Jumlah
: 3.253 orang
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Gembongan adalah
masyarakat yang berpendidikan.
d) Penduduk menurut pemetaan agama
Dilihat dari segi kepercayaan, mayoritas penduduk Desa Gembongan beragama
muslim. Sedangkan sisanya beragama katolik. Hal ini diperkuat dengan data sebagai
berikut:
Islam
: 3.453 orang
Khatolik
:
1 orang
Dari data diatas, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh agama Islam sangat kuat
diDesa Gembongan.Hal ini tergambar dalam penduduknya yang mayoritas beragama
Islam dan sisanya beragama katolik itupun hanya satu orang.
D. SOSIAL EKONOMI
Warga masyarakat desa Gembongan kabupaten banjar negara rata-rata tamatan SD
sampai dengan SMA, dan pekerjaan mereka pun hampir semua sama, yakni petani

14. salak.Pada saat panen salak masyarakat memasarkan dengan harga, Rp. 2000; perkilo.
Namun, ada juga moment-moment tertentu yang harganya dinaikan Rp. 5000;/kg.
Pada saat salak tidak lagi musim, masyarakat desa gembongan berupaya melakukan atau
mencari kerja dan menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutahan sehari-hari.Selain itu
masyarakat di desa itu juga tidak banyak yang keluar atau merantau karena dengan adanya
salak mereka merasa mampu memenuhi kebutuhan.
Disamping salak itu juga, ada tanaman buah, duku, durian yang hampir 50 % dimiliki
oleh masyarakat, dan manggis serta pohon albasia itu merupakan barang langkah dipasaran
dan bisa menghasilkan puluhan juta.
Penghasilan masyarakat 50.000; sampai dengan 60.000; per hari.Kemudian gaji
perangkat desa Rp. 500.000; perbulan.Dan desa memiliki tanah untuk khas desa, namun,
diberikan kepada para pemuda untuk mengelola, sedangkan desa hanya menerima pajak
tergantung besar uang yang diberikan oleh para pemuda yang mengelolah itu.
E. SARANA DAN PRASARANA
Prasarana: Segala sesuatu yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses
pendidikan yang memanfaatkan fisik untuk menghasilkan perubahan.
Sarana: Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan
pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan fisik, baik
dalam fisik, mental serta emosional.
Sarana dan prasarana adalah semua yang menunjang segala kegiatan demi tercapainya
suatu tujuan yang ingin dicapai.Jika dilihat kondisi yang ada saat ini, sarana dan prasarana di
desa gembongan secara keseluruhan sudah sangat memadai.Hal ini bisa dilihat dari data yang
kami peroleh.
Adapun sarana dan prasaranan di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara,
Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
1. SaranaPemerintahanDesa
a. Balai Desa
:1
b. Kantor Desa
:1
c. Tanah BengkokpamongDesa
- Sawah
: 85.698 HA
- Kering
: 15.514 HA
d. Tanah KasDesa
- Sawah
: 39.229 HA
- Kering
: 38.347 HA
Jika dilihat dari segi sarana pemerintahan desa, maka dapat dikatakan sudah memadai
atau bisa dibilang baik. Hal ini karena Desa Gembongan sudah memiliki kantor dan balai
desa sendiri. Dengan demikian pemerintah desa bisa memberikan pelayanan kepada
masyarakatnya dengan baik.

15. Bukan hanya itu saja, pembangunan desa gembongan kedepannya khususnya yang
berkaitan dengan fasilitas-fasilitas umum Desa sangat terbuka lebar karena Desa
Gembongan masih memiliki banyak Tanah Desa yang dapat digunakan untuk melakukan
pembangunan umum yang tentunya dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Gembongan.
2. PanjangJalan/Jembatan
Sarana seperti jalan raya sangat dibutuhkan oleh setiap daerah termasuk di Desa
Gembongan.Hal ini karena jalan raya merupakan salah satu penunjang mobilitas
masyarakat di Desa Gembongan.Adapun saranan berupa jalan yang ada didesa
Gembongan beserta pendukung lainnya adalah sebagai berikut.
a. JalanDesaAspal
: 8 Km, BknAspl - Km.
b. Jembatan (dapatdilalui roda 4)
: 4 Buah.
Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa sarana dan prasaranan berupa jalan raya dan
pendukung lainnya di Desa Gembongan sudah cukup baik.Meskipun jalanan ke pelosokpelosok kampong banyak yang berlubang tetapi setidaknya akses untuk menuju kampong
sudah tersedia berupa jalan raya.Selain itu adanya rambu-rambu jalan dan sarana
pendukung lainnya seperti jembatan juga sangat membantu masyarakat di Desa
Gembongan.
3. SaranaPerekonomian
Dari segi perekonomian, di Desa Gembongan juga terdapat sarana dan prasarana
sebagai berikut:
a. JumlahToko/Kios/Warung
: 62 Buah.
b. BadanKredit
: 1 Buah.
Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya sarana diatas, masyarakat bisa
terbantu dari segi ekonomi.Dimana mereka bisa melakukan transaksi jual/beli di
toko/kios/warung tanpa harus bersusah payah untuk mencari ditempat yang lebih
jauh.Selain itu adanya badan kredit sangat membantu warga untuk mendapatkan
pinjaman sehingga setiap orang bisa memanfaatkannya dalam pengembangan usaha
disetiap bidang.
4. Jumlah Perusahaan/Usaha
Masyarakat Desa Gembongan merupakan masyarakat yang dari segi matapencahariannya
sangat beraneka ragam.Ada yang berkecimpung di Industri Rumah Tangga, dan ada juga
yang mengembangkan usaha Rumah/Warung Makan.Secara terperinci, adapun data yang
berkaitan dengan Jumlah Perusahaan/Usaha di Desa Gembongan adalah sebagai berikut:
a. Industri
- RumahTangga
: 15 Buah.
b. Rumah/WarungMakan
: 47 Buah

16. Dengan banyaknya Industri Rumah Tngga dan Rumah/warung makan, secara tidak
langsung dapat mendongkrak kehidupan ekonomi masyarakat Desa Gembongan
meskipun tidak semuanya.Hal ini didasari oleh kebutuhan Industri Rumah Tangga dan
Rumah/ Warung Makan yang tentunya membutuhkan karyawan.
5. BanyaknyaRumahPenduduk
Salah satu tolak ukur masyarakat bisa hidup dengan nyaman adalah dengan memiliki
rumah yang layak huni. Adapun data yang kami peroleh berkaitan dengan kondisi rumah
penduduk di desa Gembongan adalah sebagai berikut:
a. Rumah Permanen
:555 Buah.
b. Rumah Semi Permanen
:185 Buah.
c. Rumah Papan
:129 Buah.
Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Gembongan sudah
memiliki Rumah Layak Huni dengan model rumah diantaranya Rumah Permanen, semi
permanen, dan rumah papan. Dengan demikian masyarakat Desa Gembongan bisa hidup
dan tinggal dengan layak serta sebagaimana mestinya.
6. SaranaPendidikan
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemerintah
Desa. Jika dilihat dari segi pendidikan, Desa Gembongan sudah menyediakan saranan
dari tingkat TK sampai SMA yaitu sebagai berikut:
- TK
: 2 Buah.
- SD
: 2 Buah.
- SLTP Umum
: 1 Buah.
- SLTA Umum
: 1 Buah.
- SLTA Kejuruan
: 1 Buah.
Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah Desa Gembongan sangat serius
memperhatikan perkembangan pendidikan didesa tersebut.Dengan adanya sarana dan
prasarana pendidikan seperti sekolah, setiap anak di Desa Gembongan bisa mendapatkan
kesempatan untuk mengenyam pendidikan.
7. JumlahTempatIbadah
Sebagai umat beragama, setiap orang wajib melakukan ibadah sesuai dengan
kepercayaannya masing-masing. Namun bagaimana jadinya jika sarana dan prasarana
seperti tempat ibadah tidak ada sama sekali. Tentunya hal ini mustahil untuk
dilaksanakan.Sarana dan prasarana di Desa Gembongan berkaitan dengan tempat ibadah
sudah tersedia. Diantaranya sebagai berikut:
a. Masjid
: 4 Buah.
b. Surau/Musollah
: 10 Buah.

17. Adanya tempat ibadah ini memudahkan masyarakat Gembongan untuk
beribadah.Sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk mencari tempat ibadah.
8. SaranaKesehatan
Kesehatan merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan.Oleh sebab itu, adanya
sarana dan prasaranan sangat penting untuk diperhatikan agar pelayanan yang diberikan
pada masyarakat bisa maksimal dan berkualitas, begitu juga didesa Gembongan. Untuk
mewujudkan hal tersebut, adapun saranan dan prasarana kesehatan yang telah tersedia
oleh pemerintah Desa Gembongan adalah sebagai berikut:
a. Puskesmas
:
1 Buah.
b. DokterPerawat
: 10 Orang.
c. BidanDukunBayi
: 12 Orang.
d. Jamban
: 782 Buah.
Dengan adanya fasilitas seperti puskesmas dan tenaga medis yaitu dokter sebanyak
sepuluh orang masyarakat bisa dengan mudah memperoleh layanan kesehatan.Dengan
begitu setiap orang bisa memperoleh layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.Selain
itu fasilitas-fasilitas tambahan seperti jamban membuat pelayanan kesehatan lebih baik
lagi.Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat desa Gembongan masih
percaya pada bidan-bidan desa/bida dukun Desa.Hal ini membuktikan bahwa
kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis belum sepenuhnya.
F. BUDAYA DAN PEMERINTAHAN
Dalam sebuah lembaga pemerintahan maupun organisasi formal mau pun non formal
tidak terlepas dari yang nama stuktur. Struktur pemerintahan adalah sebuah pembagian tugas
secara hirarki maupun non hirarki di lihat dari tugas dan fungsinya.Untuk itu struktur
pemerintahan desa gembongan pun harus ada agar dapat membagi tugas dan fungsi masingmasing perangkat di Desa Gembongan agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik.
Adapun kebudaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh
sebuah sekelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Untuk itu kami dari
kelompok coba menggali kebudayaan di Desa Gembongan yang ada dan masih di lestarikan.

18. 1. Stuktur Pemerintahan
KEPALA DESA
BPD
SUNIYAH
SUWITO
SEKRETARIS DESA
SUTRIS YANTO, S.IP
DUSUN I
DUSUN II
BASIRUN
KUAT LESMONO
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN
DUSUN III
KUDUANA
URUSAN
UMUM
URUSAN
URUSAN
DUSUN IV
KUSTIANTO
PELAKSANA TEKNIS
LAPANGAN
Keterangan:
Garis Komando
------------------------ Garis Koordinasi
Catatan:
 Ada tiga (03) RT di Desa Gembongan dan,
 Ada empat (04) RW di desa gembongan.
 Masing-masing
Dusun
memiliki
RT
dan
RW
(misalnya
dusun
satu memiliki RT 01/RW 01 dan di Dusun dua,tiga dan Empat pun sama, dimana
memiliki RT 01/RW 02).
Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan Desa Gembongan tergolong
masih rendah.Haal ini dibuktikan dengan hanya seorang saja wanita yang masuk dalam
struktur pemerintahan desa Gembongan yaitu Hj. Ibu Sunyah yaitu kepala Desa
Gembongan saat ini.
2. Kebudayaan
Menurut hasil wawancara dengan Bpk. Kuat asmono bahwa kebudayaan yang
dilestarikan di desa gembongan, yaitu :
kuda lumping (yang diikuti oleh siswa SD, SMP, SMA dan warga masyarakat) yang
mana dalam rangka pelestarian budaya dan sering di tampilkan satu minggu sekali.
Rebana (yang diikuti oleh kelompok lansia)

19. Langen Sari di adakan dua minggu sekali.
Janeng sering ditambilkan namun kurang berjalan dengan baik karena kekurangan
peralatan serta pendanaan.
Bahasa, yang sering digunakan adalah bahasa jawa dengan dialek “jawa angpak”.

20. BAB III
ANALISIS DATA
A. DESKRIPSI INFORMAN
1. Deskripsi Informan Menurut Nama
Selama berada di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi
Jawa Tengah kami melakukan sesi wawancara terhadap beberapa informan guna
mendapatkan informasi untuk menjawab rumusan masalah kelompok kami. Adapun
nama-nama informan yang berhasil kami wawancarai di Desa Gembongan adalah sebagai
Berikut:
NO
NAMA
1
Bapak Nipandwicoprayetno
2
Ibu Sujit
3
Simbah Mangundiarso/ Mariamah
4
Bapak Subarudin
5
Bapak Basirun
6
Bapak Tukijo
7
Bapak Hadi Pawiro
8
Ibu Sukesi
9
Ibu Sunia
10 Ibu Ani
11 Bapak Rahmat
12 Bapak Kijo
13 Bapak Gustrantu
14 Bapak Kuduana
15 Bapak Rito
16 Bapak Darmaji
17 Ibu Rahmat
18 NN
19 Bapak Nurdin
20 Mbak Widi
21 Bapak Nijan
22 Bapak Rusdiono
23 Bapak Ralan N
24 Bapak Kuat Asmono

21. 2. Deskripsi Informan Menurut Jenis Kelamin
Adapun deskripsi informan menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:
NO
JENIS KELAMIN
1
Laki-Laki
2
Wanita
JUMLAH
17
7
Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah informan laki-laki sebanyak
17 orang, sedangkan jumlah informan wanita sebanyak 7 orang.Dengan demikian jumlah
informan laki-laki lebih banyak dari jumlah informan wanita. Hal ini menunjukkan
bahwa data yang diperoleh cukup akurat karena melibatkan informan laki-laki dan
perempuan.
3. Deskripsi Informan Menurut Tingkat Pendidikan
Adapun deskripsi informan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:
NO
PENDIDIKAN
JUMLAH
1
Tidak Sekolah
2
2
SD
6
3
SMP
3
4
SMA/SLTA
8
5
SARJANA
3
Berdasarkan table diatas, maka dapat dilihat bahwa informan yang diwawancara
mayoritas berpendidikan SMA.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informan
dalam penelitian ini cukup representative untuk dijadikan sebagai sumber informasi
terkait partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa Gembongan.
4. Deskripsi Informan Menurut Usia
Adapun desskripsi informan menurut usia adalah sebagai berikut:
NO
RENTANG USIA
JUMLAH
1
10-30
2
2
31-50
11
3
51-70
8
4
71-90
2

22. Berdasarkan table diatas, mayoritas informan yang diwawancarai berusia antara
31-50 tahun.Sehingga bisa disimpulkan bahwa informan dalam penelitian ini mayoritas
berusia produktif dalam pengembangan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.
5. Deskripsi Informan Menurut Jabatan
Adapun deskripsi informan menurut jabatan adalah sebagai berikut:
NO
JABATAN
JUMLAH
1
Kepala Desa
1
2
Kadus
3
3
Kaur Desa
3
4
Ketua RT
1
Berdasarkan table diatas, informan yang kami wawancarai juga merupakan
perangkat desa yang jumlahnya 8 orang.Maka dapat disimpulkan bahwa data yang
diperoleh cukup akurat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap
Musrenbang Desa Gembongan.Selain itu, hal ini juga menegaskan bahwa data yang kami
peroleh tidak semata-mata dari masyarakat Desa Gembongan saja sehingga data yang
diperoleh dari masyarakat dan pemerintah Desa Gembongan dapat di sesuaikan untuk
menghasilkan data yang akurat.
6. Deskripsi Informan Menurut Pekerjaan
Adapun deskripsi informan menurut pekerjaan adalah sebagai berikut:
NO
PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN
JUMLAH
1
Petani
10
2
PNS
1
3
Pedagang
1
4
Ibu Rumah Tangga
1
5
Sopir
1
Berdasarkan table diatas, dilihat dari segi pekerjaan mayoritas informan yang
kami wawancarai adalah petani yang berjumlah 10 orang. Banyaknya petani yang
menjadi informan dalam penelitian ini memberikan kami informasi yang banyak tentang
apa yang mereka rasakan berkaitan tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang
desa Gembongan. Selain itu mereka juga sangat bersahabat dan terbuka dalam
memberikan data terkait dengan apa yang kami tanyakan yang walaupun ada seorang
petani yang tidak ingin namanya dipublikasikan.

23. B. ANALISIS DATA
1. Proses Musrenbang Di Desa Gembongan Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara,
Propinsi Jawa Tengah
Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) desa adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan.
Musrembang adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh
lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku
kepentingan lainnya. Musrembang yang bermakna akan mampu membangun
kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensidan
sumber-sumber pembangunan yang tersedian baik dari dalam maupun luar desa.
Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen
tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat dan swasta) tiak berperan atau berfungsi.
Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian
aktif adri tata pemerintahan dan pembangunan.
Konsep musyawarah menunjukan bahwa forum musrembang bersifat partisipatif dan
dialogis. Musyawarah sebenarnya istilah yang sudah punya arti yang jelas merupakan
forum untuk merembuk sesuatu dan berakhir pada pengambilan kesepakatan atau
pengambilan keputusan bersama, bukan seminar atau sosialisasi sempurna.
Pada umumnya, dalam pelaksanaan musrenbang Desa sementara motor penggerak
kegiatan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelibatan masyarakat
cukup tinggi pada kegiatan ini, baik dilihat dari sisi perwakilan masyarakat yang
ditentukan sendiri maupun antusiasme masyarakat untuk membangun wilayahnya secara
swadaya. Hasil yang diperoleh adalah dokumen rencana kerja pembangunan desa.yang
meliputi dua kelompok. Pertama, prioritas pembangunan skala desa/kelurahan, baik yang
akan didanai oleh alokasi dana desa maupun swadaya warga. Kedua,prioritas kegiatan
pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal lain yang mestinya dihasilkan oleh musrenbang pada tingkat ini adalah daftar nama
delegasi untuk mengikuti musrenbang pada tingkatan selanjutnya yaitu musrenbang
tingkat kecamatan.
Untuk menemukan jawaban mengenai proses musrenbang di Desa Gembongan, Kec.
Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah kamipun menanyakan beberapa
pertanyaan kepada beberapa informan. Dan jawaban mereka terkait dengan proses
musrenbang di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Propinsi Jawa
Tengah adalah sebagai berikut:
Bapak Nipandwicoprayetno mengatakan bahwa setahu bapak musrenbang desa itu
pertemuan ditingkat desa untuk membahas berbagai masalah seperti masalah
pembangunan, tetapi tidak semua warga boleh ikut, melainkan hanya perwakilan saja.
Karena sebelum adanya musrenbang desa diadakan rapat dulu ditingkat RT, kemudian
hasil dari pertemuan tersebut akan disampaikan pada musrenbag desa.

24. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Nipandwicoprayetno terlihat jelas
bahwa sebelum adanya musrenbang ditingkat desa, pada mulanya diadakan pertemuan
ditingkat RT/RW yang hasilnya akan disampaikan di Musrenbag Desa.
Bapak Subarudin juga mengatakan bahwa Musrenbang desa adalah musyawarah
yang diadakan ditingkat desa guna membicarakan program pembangunan dan dihadiri
oleh ketua RT/RW, Tokoh Pemuda, dan tokoh Agama serta pemerintah desa. Sebelum
adanya musrenbang desa, pertemuan diawali pada tingkat RT kemudiandari RT akan
diutussatu orang perwakilan untuk menyampaikan hasil pertemuan mereka pada
musrenbang desa.
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Subarudin (ketua RT 02/RW 02 desa
Gembongan), terlihat jelas bahwa tidak semua masyarakat mengikuti musrenbang Desa
Gembongan melainkan perwakilan dari setiap RT/RW, tokoh agama, Tokoh pemuda, dan
lain sebagainya.
Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat dan perangkat desa,
adapun proses musrenbang di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara,
Propinsi Jawa tengah adalah sebagai berikut:
Pertama, diadakan musyawarah ditingkat RT/RW guna membicarakan pembangunan
di tingkat RT/RW.Hal ini berlaku disetiap RT/RW desa Gembongan. Selain itu pada
musyawarah ini masyarakat bias menyampaikan keluh kesah atau keinginan mereka
khususnya yang berkaitan dengan pembangunan. Hasil dari musyawarah ini akan
selanjutnya di bawa pada tahapan berikutnya yaitu Musrenbang Desa Gembongan.
Kedua, diadakan Musrenbang Desa Gembongan yang biasanya dilaksanakan di
Gedung Serbagunan Desa Gembongan yang diikuti oleh pemerintah desa gembongan
serta perwakilan masyarakat desa gembongan dan tokoh-tokoh lainnya.
Ketiga, hasil dari Musrenbang Desa Gembongan akan disampaikan kepada
masyarakat melalui perwakilan yang telah diutus seperti ketua RT/RW, Tokoh agama,
Tokoh Pemuda, dan lain sebagainya.
Pada musrenbang ini, peran pemerintah dan masyarakat desa gembongan sangat
dibutuhkan guna menghasilkan perencanaan yang terbaik sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan.
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab.
Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah
Arti penting partisipasi pada intinya dapat dilihat dari manfaatnya dalam
meningkatkan keualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan
pengetahuan riil yang ada dalam masyarakat. Selain itu partisipasi juga merupakan suatu
strategi membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan
yang telah dibuat secara kolektif.
Mengingat manfaatnya diatas maka dapat dipetik bahwa partisipasi tidak lagi
dipandang sebagai kesempatan yangdiberikan oleh pemerintah tetapi justru hak mutlak

25. masyarakat. Dengan kata lain partisipasi dianggap sebagai layanan dasar dan bagian
integral dari local governance.
Sejalan dengan partisipasi merupakan layanan dasar serta bagian integral dari local
governance berikutpenejelasan berdasarkan hasil wawancara masyarakat desa
Gembongan dilihat dari akses (kesempatan), voice (suara).
a. Dilihat dari akses(kesempatan) masyarakat desa gembongan dalam musrenbang
desa.
Akses (kesempatan) keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang desa
merupakan langkah awal sebelum pada tahap berikutnya. Akses tersebut dapat dilihat
dari kesempatan masyarakat dalam mengikuti musrembang desa. Dalam hal ini
sebagian besar hasil wawancara bersama responden menyatakan diberika kesempatan
mengikuti musrembang desa. Untuk itu maka ada beberapa sampel yang digunakan
untuk memperkuat terbukanya kesempatan partisipasi masyarakat.
Terkait dengan pernyataan diatas, berikut adalah argumen hasil wawancara
denganmasyarakat, Bapak Rito yang berprofesi sebagai petani salak mengatakan
:“Masyarakat diberi kesempatan ikut dalam musrembang desa untuk meminta
aspirasi tetapi dilakukan di tingkat RT lalu diteruskan dalam musrembang desa
melalui utusan dari RT ke desa”.
Pernyataan senada juga diungapkan oleh Ibu Rahmat dan: “kami diberikan
kesempatan untuk mengikuti musrembang desa tetapi melalui tingkat RT”.
Dilanjutkan oleh Bapak Subarudin dan Ibu Ani juga mengatakan bahwa :“Ya.
Bapak selalu mengikuti musrenbang Desa selama bapak menjadi KetuaRThingga kini
karena diundang”.
Selain itu adapun hasil wawancara yang menyatakan bahwa tertutupnya
kesempatan bagi masyarakat dalam musrenbang desa,Seperti yang dikatakan olehAde
Darmaji :“Hanya RT dan toko agama serta toko pemuda yang ikut musrenbang
Desa”.
Selanjutnya oleh Pak Rito Petani salak mengatakan :
“Masalah musrenbang sudah disosialisasi kepada masyarakat tetapi ada
yang
tidak peduli dan ada juga yang memangtidakmengertitentang itu,sehingga RT melalui
pengamatannya sendiri menyampaikan atau usulkanpadasaatmusrenbang”.
Setelah argumen yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini juga terdapat hasil
wawancara bersama kepala desa hingga aparatur desa Gembongan.Masih tentag akses
dalam musrembang desa selanjutnyaPak Kuduana selaku Kadus III mengatakan :
“saya selalu mengkikuti musrembang desa dan selain itu yang terlibat dalam
musrembang desa secara keseluruhan mereka adalah Perangkat desa, Tokoh
masyarakat, anggota BPD, Tokoh agama, Ketua RT/RW, Tokoh pemuda”.
Dilanjutkan oleh PakGustianto selaku Kadus IV mengatakan bahwa: “Yang
terlibat adalah Lembaga desa, Tokoh masyarakat”.

26. Selanjutnya oleh Bapak Basirunselaku Kadus I mengatakan:“Dalam Musrembang
Pemerintah Desa dan perangkatnya juga diberi kesempatan kepada Perakilan
Masyarakat seperti Ketua RT/RW, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, BPD Serta
beberapa masyarakat desa”.
Pernyataan senada juga dikatakan oleh Pak Ralanselaku KAURPembangunan:
“Anggota DPD, RT/RW, kadus, semua Kaur, Kadus, Kepala desa, Sekertaris desa, ya
semua perangkat desa dan tim dari kecamatan”.
Beberapa hasil wawancara diatas merupakan perwakilan dari informan
lainnyayang secara garis besar mengatakan terbukanya akses masyarakat oleh
pemerintahan desa untuk pelaksanaan musrenbang tetapi juga ada yang
menafikannya.Hal itu dibuktikan bahwa ada sebagian musyawarahtingkatRT dalam
rangka musrenbang desa hanya segelintir masyarakat yang ikut. Keadaan ini
menegaskan masih adanya masyarakat yang terpinggirkan dalam musrenbang desa
Gembongan.Dengan demikian terkait partisipasi masyarakat desa Gembongan oleh
peneliti dengan indikator akses pada dasarnya belum maksimal. Berdasarkan kondisi
empiris diataskelompok berpendapat
bahwa pemerintahan
desa
gembongan
belum mampu merangkul partisipasi
masyarakat secara meyeluruh sebagai suatu
kesempatanmemanfaatkanmoment musrenbang.
b. Dilihat Dari Segi Voice (Suara) Masyarakat Gembongan Pada Saat
Mengemukakan Pendapat Dalam Musrenbang Desa
Mekanisme voice dalam musyawarah adalah suatu rangsangan partisipasi yang
diekspresikan dengan mengeluarkan pendapatuntuk tujuan dan arah pembangunan.
Hal ini menunjukan kehadiran saja tidak cukup jika tidak diekspresi dengan
mengeluarkan pendapat. Pendapat merupakan faktor penting untuk menjadikan kata
sepakat maupun bersifat masukan. Terkait dengan bentuk partisipasi dengan
mekanisme voice berikut hasil wawancara dengan masyarakat desa Gembongan
dalam hal musrenbang.
Seperti yang diungkapkan oleh Ade Darmaji sebagai petani salak :“Kami
diberikan kebebasan sehingga kami bisa menyampaikan aspirasi,jadi kami beri nama
forum bebas”.
Bapak Rahmat juga mengatakan bahwa“kami menyampaikan kepada RT saja lalu
RT yang ikut musrenbang”.
Dilanjutkan oleh Bapak Nipandwicoprayetno, Ia mengatakan :“Diberi
kesempatan. Tetapi selama bapak ikut hanya mendengarkan saja. Kalau masyarakat
lain ada yang memberikan pendapat selain dari perangkat desa”.
Selanjutnya oleh Ibu sujit, Ia menagatakan : “biasanya kalau ada masalah kami
ngadunya ke pak Rt. Nanti pak Rt yang sampai’in ke Desa”.

27. Selanjutnya juga dikatakan oleh Bapak Subarudin : “Ya. Masyarakat diberikan
kesempatan untuk memberikan pendapat.Ada juga yang bentuknya melalui
perwakilan yaitu melalui Ketua RT/RW, tokoh pemuda dan Tokoh Agama”.
Selain pernyataan diatas adapun hasil wawancara masyarakat yang menyatakan
tidak menghiraukan pendapatnyabahkan juga kesempatan.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Nurtini :“kami hanya tahu hasil dari
murenbang desa itu pun kalau ada kekurangananggaran dan kami harus sumbang
untuk nambah dan melakukan pekerja secara gotong royong”.
Lebih lanjut juga dikataka oleh Pak Nijan (Pengemudi)& Ibu Muslima (Ibu
Rumah Tangga) :“Bpk. Nijan & Ibu muslima, ya namanya kami orang kecil yang ikut
saja apa keputusan pemerintah desa”.
Selain itu juga oleh Rahmat Petani Salak :“Saya perna mengusulkan untuk
membangun jembatan penghubung kampung sebela yang merupakan bagian dari
desa ini yang rusak, tetapi usulan saya tidak diterima dan dianggap bodoh dan
mereka bilang yang punya kebun disekitar itu yang perbaiki,seakan-akan kampung
sebelah dianak tirikan pada itu bagian dari desa gembongan. Kami tidak diberikan
kesempatan untuk menyampaikan aspirasi sehingga kadang kami mendengar
perintah dari RT saja”.
Adapun hasil wawancara bersama kepala desa beserta aparat :
Oleh ibu Sunia selaku Kepala Desa terkait mekanisme voice dalam
musrenbang desa gembongan : “Sangat antusias. Hal itu dapat dilihat dari ide-ide
yang diangkat terkait rencana pembangunan dalam kaitannya dengan strategi dalam
pembangunan”.
Oleh Bapak Basirun selaku Kadus 1 Desa Gembongan :“Tingkat
partisipasinya sangat tinggi dimana pada setiap pelaksanaan musrenbang desa
setiap perangkat desa beserta utusan dari masyarakat tingkat RT(tokoh masyarakat,
agama, pemuda ) selalu ikut ambil bagian baik menyampaikan hasil musyawarah
bersama masyarakat maupun menyampaikan Ide individu masing-masing”.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mekanisme voice
masyarakat desa gembongan dalam mengemukakan pendapatnya pada pelaksanaan
musrenbang belum merata kepada seluruh kalangan masyarakat.Terlepas hasil
wawancara bersama aparat desa,hasil wawancara bersama masyarakat membuktikan
adanya diskriminasi diantara masyakat satu dengan yang lainnya dalam menentukan
pembangunan melalui musrenbang. Ada gagasan yang diterima tetapi ada juga
gagasan yang tidak diterima. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Rahmat
Petani Salak“memperlihatkan bahwa Musrenbang desa Gembongan kadang atas
dasar kepentingan ketimbang persamaan dan prioritas”.

28. BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Partisipasi dalam perencanaan pembangunan merupakan keikutsertaan seluruh elemen
masyarakat dalam merumuskan perencanaan yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk
program untuk suatu tujuan dalam memenuhi kebutuhan bersama oleh berbagai organisasi
tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kelompok terkait data diatas, maka koneteks
partsisipasi masyarakat Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara dalam
musrenbang pada dasarnya masih belum menunjukan situasi partisipasi penuh oleh seluruh
masyarakat. Hal ini dilihat dari mekanisme akses (kesempatan) hingga pada mekanisme
voice (suara).Kedua mekanisme ini berdasarkan temuan penelitian bersama masyarakat
dalam pelaksanaanya masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak terlibat (kesempatan),
tidak memahami apa itu musrembang desa bahkan ada gagasan (voice) yang ditolak secara
mentah-mentah dengan alasan yang tidak logis oleh berbagai pihak dalam forum musrenbang
Desa Gembongan.Walaupun demikian pada kondisi saat ini telah menunjukan progresifitas
dimana dalam rangka musrenbang desa, masyarakat telah dilibatkan melalui musyawarah
ditingkat RT untuk kemudian dulanjutkan dengan mekanisme delegasi ke Musrenbang Desa.
Demikianlah hasil penelitian kami di Desa Gembongan, Kec. Sigaluh, Kab. Gembongan,
Propinsi Jawa Tengah. Semoga penelitian ini bisa berguna dan menjadi tambahan informasi
bagi orang lain khususnya kaum akademisi.
B. SARAN
Dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan, maka pada langkah musrenbang
diharapkan mampu menerapkan musyawarah yang berasaskan partisipasi oleh berbagai
kalangan masyarakat tanpa kecuali. Dengan ini masyarakat tidak hanya sebagai pelaksana
tetapi merupakan bagian penting dari berhasil dan tidaknya program dimaksut. Lebih dari itu
bahwa partisipasi mempunyai nilai rasa memiliki oleh masyarakat sehingga kemungkian
besar setiap perencanaan program akan berhasil karena ditopang oleh partisipasi masyarakat
dengan berbagai macam kontribusi.
Harapan akan kondisi ideal partisipasi sebagai faktor penting dari musrenbang terkait
kondisi Desa Gembongan, perlu adanya kerjasama baik dari pihak pemerintah desa maupun
masyarakat. Oleh sebab itu ruang dan waktu bagi masyarakat adalah merupakan syarat
mutlak membangun kesepahaman pemerintah desa dan masyarakat untuk tujuan bersama.

29. DAFTAR PUSTAKA
1.
Buku:
 Sumitro H. Maskun. 1995. Pembangunan Masyarakat Desa (Asas, Kebijakan dan
Manajemen). Media Widia Mandala. Yogyakarata
 Dr. M. R. Muluk Khairul, M. Si. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam
Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Sistem). Bayumedia
Publishing & Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW. Malang
 Gaffar Abdul Karim, Amirudin, Sukmajati Mada, dan Azizah Nur. 2003. Kompleksitas
Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
 Ir. Sadyohutomo Mulyono, MRCP. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah (Realita dan
Tantangan). Bumi Aksara. Bandung
 Panglaykim J. Dan Tansil Hazil: 1990 Manajemen Suatu Pengantar, Bandung. Ghalia
Indonesia
 Ndraha Taliziduhu: 1987, Pembangunan Masyarakat. mempersiapkan masyarakat
tinggal landas. Jakarta. PT Bina Aksara
 Sule Ernie Tisnawati & Saefullah Kurniawan : Pengantar Manajemen, Jakarta. Kencana
Prenada Media Group
 Junianto Subuh, Peranan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan fisik
desa,Skripsi , Prodi. Ilmu Pemerintahan.
2.
Sumber-sumber lain:
 http://paulsinlaeloe.blogspot.com/2010/12/musrenbang-desa.html