SlideShare una empresa de Scribd logo

Bab 5

•Descargar como PPS, PDF•
•
R
Ridwan Munir
Economía y finanzas
1 de 191
ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT BAB 5 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A. Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.
A. Kebijakan Pembiayaan dan Penyusunan Kebijakan Pembiayaan 1. Faktor Penting dalam Kebijakan Pembiayaan a. b. c. d. e. Pembiayaan yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanannya harus memerhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan didasarkan pada prinsip yang sehat yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas Kebijakan pembiayaan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan Untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan telah memiliki kebijakan pembiayaan yang disusun dan diterapkan berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat. Perlunya ditetapkan ketentuan kebijakan pembiayaan adalah agar setiap lembaga keuangan memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, yaitu: 1. Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual 2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan internal pada semua tahapan proses pembiayaan
f. g. h. Bagi lembaga keuangan yang belum memiliki kebijakan pembiayaan wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang minimal mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan Bagi lembaga keuangan yang telah memiliki kebijakan pembiayaan, wajib meneliti kembali apakah semua aspek dalam pedoman kebijakan pembiayaan telah tercakup dalam kebijakan pembiayaan dan melakukan penyesuaian apabila belum mencakup seluruh aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang baik, minimal dalam kebijakan tersebut mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prinsip kehati-hatian pembiayaan; Organisasi dan manajemen pembiayaan; Kebijakan persetujuan pembiayaan; Dokumentasi dan administrasi; Pengawasan pembiayaan; Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
i. Kebijakan pembiayaan yang baik minimal sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pembiayaan. Dalam penyusunan kebijakan pembiayaan bank dapat menambah dan memperluas aspek-aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan. j. Kebijakan pembiayaan selanjutnya harus menjadi acuan dan harus tercermin dalam pedoman pelaksanaan pembiayaan yang dipergunakan oleh setiap lembaga keuangan. k. Lembaga keungan wajib menyampaikan kebijakan pembiayaan dan wajib mendapat persutujuan dewan komisaris. l. Lembaga keuangan wajib melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten m. Pengertian pembiayaan dalam kebijakan pembiayaan meliputi semua jenis fasilitas keuangan yang disediakan kepada customer.
2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan a. Kebijakan pokok pembiayaan mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. Prosedur pembiayaan yang sehat; Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus; Perlakuan pembiayaan yang di plafondering; Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan, dan pelaporan pembiayaan macet; Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/customer besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai: 1. 2. 3. 4. Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan; Tata cara penyediaan pembiayaan; Persyaratan pembiayaan; Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.
c. Pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan customer yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi. d. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti: 1. 2. 3. 4. Pembiayaan untuk spekulasi; Informasi keuangan yang tidak cukup; Pembiayaan dengan keahlian khusus; Pembiayaan bermasalah pada bank lain.
e. Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar f. Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus: 1. 2. Professional, jujur, objektif, dan cermat; Memahami dengan baik makna pembiayaan.
3. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan a. Dalam kebijakan pembiayaan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat yang terkait dalam pembiayaan. b.Dalam perangkat pembiayaan, di samping pejabat yang bertanggung jawab dalam pembiayaan, komisaris dan direksi wajib memiliki: 1. 2. Komite kebijakan pembiayaan; Komite pembiayaan.
c. d. e. Komite kebijakan pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan dan pimpinan satuan kerja terkait. Keanggotaan Komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal: 1. 2. 3. Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan kebijakan pembiayaan. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Mengawasai potofolio pembiayaan, ketaatan terhadap peraturan dan lain-lain.
f. Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi: 1. 2. g. h. Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan pembiayaan kepada pimpinan. Memberikan saran langkah perbaikan kepada pimpinan. Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan. Tugas komite pembiayaan minimal meliputi: 1. 2. Menyetuji/menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya. Kordinasi dengan Assets and Lialibility Committee (ALCO) mengenai pendanaan.
i. Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi: 1. 2. j. Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan saksama. Menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalitas. Wewenang dan tanggung jawab komisaris, di antaranya: 1. 2. 3. 4. Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana. Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan. Meminta penjelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan.
k. Wewenang dan tanggung jawab direksi, antara lain meliputi: 1. 2. 3. 4. Menyusun rencana pembiayaan tahunan. Menyusun atau mengordinasikan penyusunan kebijakan pembiayaan. Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten. Melaporkan kepada dewan komisaris mengenai perkembangan dan kualitas pembiayaan. l. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan: 1. 2. 3. Menaati semua ketentuan dalam kebijakan pembiayaan. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, obyektif, cermat, dan saksama. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan.
4. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan a) Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Konsep humarginn total permohonan pembiayaan. Penetapan batas wewenang pembiayaan. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan. Persetujuan pencairan pembiayaan.
b. c. d. Konsep humarginn total pemohon pembiayaan. Persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan. Penetapan batas wewenang persetujuan pembiayaan. Ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan adalah memastikan bahwa: 1. 2. 3. 4. Setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pembiayaan yang sehat. Pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan. Pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan saksama serta independen. Meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah.
e. Proses persetujuan pembiayaan; minimal telah mencakup: 1. 2. 3. 4. Permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap. Analisis pembiayaan yang lengkap dan obyektif. Rekomendasi persetujuan pembiayaan yang sesuai dengan análisis. Pemberian persetujuan pembiayaan dengan memerhatikan analisis dan rekomendasi. Keputusan pembiayaan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.
f. Perjanjian pembiayaan; dibuat secara tertulis. Bentuk dan format ditetapkan dan minimal harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:   Memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan perusahaan. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara permbayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.
g. Persetujuan pencairan pembiayaan; hendaknya didasarkan pada prinsip:   Hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan. Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan.
5. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan a. Dokumentasi pembiayaan; wajib melaksanakan dokumentasi yang baik dan tertib meliputi: 1. Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan. 2. Pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan. 3. Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda b. Administrasi pembiayaan; hendaknya mencakup: 1. Penatausahaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap dan akurat tanpa pengecualian 2. Tata cara administrasi pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal
6. Pengawasan pembiayaan Mereka berkata: ”(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 61)  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS Al-Hujurat [49]: 6) 
Dalam kebijakan pembiayaan harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan. Minimal hendaknya meliputi: a. Prinsip pengawasan pembiayaan  Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan  Pengawasan rutin/melekat pada setiap pelaksanaan pemberian  pembiayaan  Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan b. Obyek pengawasan pembiayaan 1. Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan 3. Semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait
c. Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengawasi dan memonitor apakah: Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebikakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku Perkembangan kegiatan customer secara off-site dan on-site dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan-pembiayaan yang berisiko Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan Pembinaan kepada customer Secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan customercustomer besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan
d. Struktur pengendalian internal pembiayaan e. Harus mempunyai struktur pengendalian internal yang memadai dalaam pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang f. Penerapan struktur pengendalian internal  Harus diterapkan pada semua tahapan proses pembiayaan
f.    Cakupan struktur pengendalian internal pembiayaan Penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap tahap proses pemberian pembiayaan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan/atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan pembiayaan harus memadai Adanya mekanisme deteksi dini terhadap setiap pelanggaran terhadaap kebijakan pemberian pembiayaan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan
g. Kajian berkala efektifitas system pengendalian internal pembiayaan. wajib melakukan kajian berkala atas system pengendalian internal pembiayaan h. Pengawasan melekat  Dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dan mempertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang
i. Audit internal pembiayaan  Merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan dan telah memenuhi prinsip perpembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan  Pelaksanannya harus mengacu pada Standar pelaksanaan Fungsi Audit Internal
7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah a. Pendekatan Pembiayaan Bermasalah tidak membiarkan atau bahkan menutupi-nutupi adanya pembiayaan bermasalah harus menseleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara plafondering tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group     
b. Pembiayaan dalam pengawasan khusus  Setiap bulan wajib menyusun daftar atas kualitas.  Selanjutnya mengawasi secara khusus pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah dan segera melakukan penyelesaiannya.
c. Evaluasi pembiayaan bermasalah  wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya serta menghitung persentasenya terhadap total pembiayaan
d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah       Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong berusaha telah mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan maka wajib: Membuat laporan pembiayaan bermasalah kepada Bank Indonesia secara tertulis Membuat satuan kerja/kelompok/tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah
e. Penyelesaian terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih     Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain: Satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada Direksi Satuan kerja melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui Direksi Daftar pembiayaan yang tidak dapat ditagih, cara dan pelaksanan penyelesaiannya wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada Direksi dan komisaris untuk kemungkinan di bawa ke RUPS
B. Persiapan dalam Penyusunan Kebijakan Pembiayaan 1. Persiapan Umum a. Pelajari pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan b. Bagi yang telah memiliki kebijakan pembiayaan     Lihat kebijakan pembiayaan yang ada dan teliti apakah ada aspek dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan yang belum tercantum Siapkan penulisan konsep untuk aspek yang perlu ditambahkan dalam kebijakan pembiayaan yang ada Aspek lain yang ada dalam kebijakan pembiayaan yang tidak diatur dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan. Namun demikian, perlu diteliti kembali apakah ada yang menyimpang dengan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan dan lakukan penyesuaian Aspek-aspek yang telah tercantum dalam kebijakan pembiayaan bank dan termasuk obyek pengaturan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan bank agar diteliti dan disesuaikan dengan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan bank sepanjang ada perbedaan
c. Bagi Bank yang belum memiliki kebijakan pembiayaan bank: 1. Siapkan penyusunan konsep kebijakan pembiayaan bank 2. Minimal masukkan format dan materi pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan bank sebagai kebijakan pembiayaan bank
2. Penyusunan Materi Kebijakan Pembiayaan Bank a) b) Dapat menuliskan yang terkait dengan visi, misi ataupun hal-hal lain yang bersifat umum sepanjang dikehendaki. Penyusunan tentang Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dilakukan dengan: 1) Pokok-pokok pengaturan pembiayaan:      Definisikan menurut pengertian pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus, Tetapkan sikap apakah tunggakan margin pembiayaan akan dikapitalisasikan (plafondering) dan berapa lama Tetapkan sikap apakah pembiayaan macet perlu dihapuskan segera dan berapa besar serta bagaimana system pelaporannya, Tetapkan cara untuk menyelesaikan jaminan yang dikuasai Penetapan/pendefinisian hal-hal tersebut di atas harus matang, karena akan dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.
2. Pengaturan pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar:    Rumuskan suatu jumlah pembiayaan yang maksimum akan disediakan kepada pihak yang terkait. Mengingat jumlah dalam bentuk rupiah (angka absolute) dapat menyulitkan bank, maka angka tersebut dikonversikan dalam %-tase terhadap modal dan total pembiayaan Rumuskan cara untuk mengatasi jumlah maksimum tertentu Tetapkan sikap apakah persyaratan pembiayaan (margin, jaminan dan sebagainya), kepada grup di atas akan disamakan dengan customer lain atau akan ditetapkan lebih ringan
3) Rumuskan sector ekonomi, segmen pasar dan jenis customer yang dinilai oleh mengandung risiko yang tinggi. Maksud dari penetapan ini adalah agar lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan teradap sector di atas dibandingkan kepada yang lainnya. 4) Rumuskan pembiayaan yang perlu dihindari, karena dapat menimbulkan kesulitan. Rumusan tersebut didasarkan pengalaman atau keyakinan atau penelitian. Misalnya pembiayaan yang akan digunakan untuk tujuan spekulatif 5) Rumuskan pula tata cara penilaian kualitas pembiayaan secara internal sedemikian rupa sehingga hasil penilaian pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
c. Hasil rumusan di atas harus dilakukan dengan cernat dan perlu melibatkan banyak pihak yang terkait dengan pembiayaan, karena akan menjadi policy statement yang mengikat nantinya d. Bagian terakhir mencantumkan profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan sebagai kode etik yang perlu dijunjung tinggi oleh semua personal yang terkait dengan pembiayaan
Penyusunan materi untuk Organisasi dan Manajemen Pembiayaan didasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Cantumkan bahwa telah terdapat komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan Tetapkan pula bahwa keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan ditetapkan secara tertulis poleh Direksi. Cantumkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, satuan Kerja Pembiayaan (termasuk kantor cabang), Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan minimal seperti yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan. Bahkan dapat menambahkannya apabila dianggap perlu Dalam kebijakan pembiayaan tidak perlu dicantumkan nama-nama orang, tetapi jabatan atau pimpinan unit dalam organisasi, karena yang diperlukan adalah nama jabatan ex-officio
      Penyusunan materi selanjutnya, yaitu: Kebijakan persetujuan pembiayaan Dokumentasi dan administrasi pembiayaan Pengawasan pembiayaan Penyelesaian pembiayaan bermasalah relative lebih mudah , yaitu dengan mencantumkan minimal semua materi yang tercantum dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan, yang disesuaikan dengan kondisi, struktur organisasi dan system administrasi yang berlaku.
3. Penyusunan konsep kebijakan pembiayaan bank a. b. c. Setelah semua materi di atas telah didefinisikan dan dirumuskan, selanjuytnya diolah dan dituliskan dalam bentuk konsep kebijakan pembiayaan Konsep kebijakan pembiayaan tersebut hendaknya dibahas dan dikaji ulang, karena: Selanjutnya bank dapat menyusun konsep kebijakan pembiayaan bank final dengan memerhatikan batas waktu, agar tidak terlambat penyampaiannya kepada Bank Indonesia
Konsep kebijakan pembiayaan tersebut hendaknya dibahas dan dikaji ulang, karena: 1. 2. 3. 4. 5. Kebijakan pembiayaan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten Kebijakan pembiayaan bukan suatu formalitas karena pelaksanannya akan dipantau oleh komisaris lama: komisaris individu Sekalipun bebas menentukan besaran-besaran tertentu, misalnya jumlah maksimum pembiayaan kepada pihak yang terkait dan customer-customer besar, tetapi tetap harus memerhatikan prinsip kehati-hatian. Pada saat penyampaian kebijakan pembiayaan kepada Direksi, kebijakan pembiayaan tersebut dan perbaiki kembali apabila tidak sesuai dengan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan dan menyimpang dari asas pembiayaan yang sehat Walaupun harus melakukan kaji ulang terhadap kebijakan pembiayaan, tetapi jangan sampai kebijakan pembiayaan harus direvisi terlampau sering
4.   Finalisasi kebijakan pembiayaan Konsep kebijakan pembiayaan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Agar konsep tersebut dapat dengan cepat memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai bukti bahwa kebijakan pembiayaan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, maka pada buku kebijakan pembiayaan dicantumkan pernyataan yang dtandatangani oleh Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun kebijakan pembiayaan dan tanda tangan Dewan Komisaris sebagai tanda persetujuan.
C. Perencanaan Pembiayaan 1. Pengertian Perencanaan pembiayaan dapat diartikan, sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan harus dilakukan di waktu yang akan datang, agar tujuan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dapat tercapai.
Perbedaan Perencanaan dengan Peramalan Peramalan (Forecast) Perencanaan (Planning) Ramalan adalah suatu proses perkiraan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang dengan anggapan (asumsi) bahwa keadaankeadaan yang memengaruhi suatu kejadian akan sama dengan keadaan yang lampau. perencanaan pembiayaan dapat diartikan, sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan harus dilakukan di waktu yang akan datang, agar tujuan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dapat tercapai. ramalan merupakan proses yang pasif. Suatu proses tanpa ada usaha untuk menentukan tujuan atau tanpa ada usaha untuk memengaruhi kejadian di waktu yang akan datang. Kejadian di waktu yang akan datang diserahkan pada keadaan-keadaan yang memengaruhinya tanpa ada usaha untuk menyerahkan. Proses ini biasanya disebut ’reference projection’. Sebaliknya, perencanaan di mana ada upaya untuk menentukan kejadian yang akan datang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan disebut ‘wishful projection’. Garis perencanaan terjadi karena adanya target tertentu yang ingin dicapai melalui strategi yang ditetapkan, bukan semata-mata didasarkan pada perkembangan masa lampau.
Gambar 1 Perbedaan antara Ramalan dengan Perencanaan Pembiayaan Pembiayaan . . . . Waktu . 2001 2002 . 2003 . 2004 2006 2007 Keterangan: x … x .. = garis realisasi perkembangan pembiayaanpembiayaan = garis ramalan (refernce projection) = garis perencanaan (wishful projection) 2005
2. Faktor Penting dalam Perencanaan Pembiayaan Dalam perencanaan pembiayaan banyak faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:  Kondisi ekonomi dan moneter secara makro  Kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat  Kondisi yang dapat diketahui melalui SWOT Analysis dan Performance Analysis  Kemampuan customer dan manajemen  Komposisi dana dan Kemampuan dalam menghimpun dana  Strategi pemasaran produk-produk  Kondisi kesehatan dan bisnis secara mikro  Daya beli masyarakat terhadap hasil produksi customer  Kebijakan (jangka pendek, menengah dan panjang) danb asumsi dasar yang digunakan  Tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku  Tingkat margin dana dan pembiayaan pesaing  Kebijakan pembangunan Pemerintah  Strategi bisnis
3. Risiko Pembiayaan a. b. c. d. e. Risiko Risiko Risiko Risiko Risiko politik sifat usaha greographis persaingan ketidakpastian usaha
a. Risiko politik  Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal sebagai akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas, sehingga politik yang stabil merupakan factor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha/customer. Dalam suatu Negara yang sedang bergejolak seperti dialami Indonesia pada kurun waktu 1997 – 2003 telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian, sehingga banyak usaha yang hancur berantakan, macet dan bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjaadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksi hancurnya bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi berberapa bank.
b. Risiko sifat usaha  Setiap jenis usaha masing-masing mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antar usaha yang sejenispun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu ketika akan membiayai suatu jenis usaha customer perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi dikemudian hari, sehingga dapat mengantisipasinya sebelum risiko tersebut benarbenar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha, dan penyeluran pembiayaan tetap perlu melihatnya secara kasus per kasus.
c. Risiko greographis  Risiko geographis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan usaha customer yang berlokasi didaerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh customer.
d. Risiko persaingan  Bisnis apapun yang ingin dimasuki/digeluti oleh customer tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara customer dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antar bank yang ingin samasama membiaya proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.
e. Risiko ketidakpastian usaha  Karena ketidak mampuan memprediksi/meramal kondisi yang akan datang akan berakibat fatal bagi bisnis, akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.
4. Pendekatan dalam Perencanaan Pembiayaan a. b. c. d. Perencanaan berdasarkan pendekatan sumber dana Perencanaan berdasarkan pendekatan pasar Perencanaan pembiayaan dengan pendekatan anggaran Perencanaan Pembiayaan Berdasarkan pendekatan peraturan Moneter yang ada
a.  Perencanaan berdasarkan pendekatan sumber dana Salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembiayaan adalah didasarkan pada tersedianya dana. Oleh karena itu kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan sangat tergantung pada kemampuan dalam menghimpun dana atau pada sumber dana yang ada. Disadari bahwa tiap jenis dana memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi biaya, jangka waktunya maupun jenis dananya. Dari dana yang berhasil dikumpulkan tidak seluruhnya dapat disalurkan atau dipasarkan berupa pembiayaan, perlu diperhatikan kewajiban memelihara likuiditas yang dikenal dengan un loanable funds serta kemungkinan penyaluran pada sektor lainnya.
Beberapa masalah dalam perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber dana, yaitu:        Berapa banyak dana yang berhasil dikumpulkan Berapa banyak dana yang dapat disalurkan Berapa cost of funds dan cost of loanable fundsnya Bagaimana komposisi sumber dana, menurut jenis dana Darimana sumber dananya diperoleh Berapa kemungkinan margin/spread yang mungkin dapat diperoleh Bagaimana risiko yang kemungkinan dihadapi
Konsep Biaya dalam Pengumpulan Sumber Dana a. b. Konsep variable costing Konsep full costing.
Perhitungan Biaya dengan Konsep Full Absorpin Costing Biaya Overhead Biaya Tenaga Kerja Biaya Dana Bank Customer Gambar 15. Pola Full Absorption Costing
Perhitungan Full absorption costing harus dilakukan untuk kebijakan jangka : Kerja 1. Cost of Money Biaya Dana Variabel ≠ Overhead + Tenaga = -------------------------------------------------------------Total Dana Biaya Dana Variabel ≠ Overhead + Tenaga Kerja 2. Cost of Borrowing Fund = -------------------------------------------------------------------------------------Total Dana – Unloanable Fund – idle Fund
Biaya yang dibebankan kepada Costumer     Biaya yang harus dibebankan kepada costumer adalah cost of borrowing fund ini. Karena dalam jenis biaya ini telah diperhitungkan semua pengeluaran dalam usahanya untuk memperoleh dana tersebut. Dengan demikian akan dapat memperoleh kepastian laba/rugi dalam pemasaran dana dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan. Dengan diketahui komposisi biaya dana yang merupakan manifestasi dari sumber-sumber dan jenis dana yang dapat dikumpukan tersebut dapatlah dihitung secara timbal balik antara dipasarkan.
Perhitungan menggunakan pendekatatan analisis titik pulang pokok sebagai berikut: Perhitungan menggunakan pendekatatan analisis titik pulang pokok sebagai berikut: BT BAB MDM = ( -------------- X -------------- ): R% BV PD 1 - -----PD BT + RP X MDM = ( -------------BV 1 - -----PD BAB X -------------- ): R% PD Namun apabila bagian dana ingin memperoleh tambahan laba besar Rp X sebagaian laba administratif, maka rumus di atas dapat dimodifikasi lagi menjadi
Keterangan:        PD = BT = VB = BAB = Pendapatan Biaya Tetap. Biaya Variable Margin Antar Bagian yang diperoleh dari transfer pool dana R% = Besarnya tingkat margin dari transfer pool dana. Rp x = Laba dalam rupiah yang diinginkan MDM = minimal dana mengendap/volume dana
b. Perencanaan berdasarkan pendekatan pasar  Pendekatan pasar ini lazim juga disebut dengan “customer Oriented”, artinya penyaluran pembiayaan didasarkan pada kebutuhan customer atau dengan kata lain kepada siapa dana tersebut akan dipasarkan
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan melalui pendekatan pasar:     Perlu dipahami bahwa market profile dari pasar pembiayaan ditinjau dari “economic environment” sesungguhnya dapat diketahui melalui budaya masyarakat, pengaruh lingkungan. Dengan demikian dapat diketahui pola pasar pembiayaan masa kini maupun prakiraan masa yang akan datang Perlu diketahui competitive profile, dan berapa jumlah pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa market share yang berhasil diraih, serta berapa market share perusahaan lain sebagai pesaing. Selain itu perlu pula diketahui konsentrasi penyaluran pembiayaan setiap pesaing, kondisi pembiayaan dan pricing policy. Perlu pula diketahui costomer profile, hal ini sangat berpengaruh dalam perencanaan pembiayaan. Apakah customer yang ada saat ini adalah perusahaan swasta nasional, swasta asing, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Perlu pula diketahui product profile yang sedang dan yang akan dipasarkan, yang mana dalam hal ini bank perlu mengetahui dengan baik jenis produk pembiayaan yang akan dipasarkan, komposisi per jenis produk. Hal ini dengan maksud di samping untuk menperoleh keutungan yang optimal juga tidak boleh mengesampingkan keamanan dari setiap pembiayaan yang dipasarkan berdasarkan pemahaman corak produk ini nantinya akan bermanfaat dalam “produk developmen” untuk menciptakan difersikasi jenis-jenis pembiayaan yang diapasarkan agar lebih dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para customer-nya.
Analisis SWOT faktor-faktor pemasaran pembiayaan:     Di mana kekuatan dalam menerobos pasar, hal ini dapat diukur dari jumlah cabang sebagai sales force yang dipunyai, jumalah dana yang siap dipasarkan, nasbahcustomer debitur maupun customer giro yang telah dikuasai dan lain-lain. Di mana letak kelemahan-kelemahan (weaknesses) dan pembiayaan, apakah administrasi dan sistem produsernya telah baik, apakh jenis pembiayaan (diversifikasi) yang memiliki baru terbatas beberapa jenis saja dan lain-lain. Di mana letak pelung-peluang usaha (opportunities) yang dapat dimanfaatkan dalam menerobos pasar dana (pembiayaan) seterusnya. Siapa-siapa saja yang menjadi ancaman persaingan beberapa market share yang telah dimiliki yang harus dipertahankan dan seterusnya.
Sasaran pemasaran (Market Objectives) dari jasa-jasa keuangan di bidang pembiayaan: Customer siapa sajakah yang memerlukan pembiayaan (tentu yang feasible)  Berapa volume pembiayaan yang diperlukan  Jenis pembiayaan apa saja yang dibutuhkan  Kapan keperluan tersebut dapat dipenuhi oleh calon debiturnya. 
   1. 2. 3. Setelah objektif dari pemasaran pembiayaan ini dapat dirumuskan barulah disusun market strategy yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Dan akhirnya setelah strategi dapat dirumuskan barulah disusun program pemasaran dari pembiayaan. Program Pemasaran Pembiayaan: Area pemasaran/wilayah pemasaran Jadwal pemasaran pembiayaan Target pemasaran untuk setiap wilayah/cabang untuk setiap wilayah/cabang
Gambar 16. Pola Perencanaan Pembiayaan dengan Pendekatan Pemasaran PENELITIAN PASAR Market Profile Competion Profile Product Profile Cutomer Profile Stengthness, Weakness, Opportunities, threat analysis SASARAN PEMASARAN PEMBIAYAAN SASARAN PEMASARAN PEMBIAYAAN Program Pemasaran Pembiayaan Jenis Pembiayaan Wilayah Pemasaran Target Pemasaran Jadwal Pemasaran
c. Perencanaan pembiayaan dengan pendekatan anggaran Maksud dan tujuan penyusunan anggaran antara lain: 1. Sebagai alat koordinasi dari berbagai kegiatan yang ada dalam suatu bank. 2. Sebagai alat pengawasan karena anggaran merupakan tolak ukur dari rencana kerja yang akan direalisir di kemudian hari. 3. Sebagai alat pemilihan alternatif-alternatif yang akan ditempuh oleh suatu bank dalam mewujudkan optimal profit dari pengelolaan faktor-faktor produksi yang dikuasainya.
Tahapan-tahapan dalam perencanaan pembiayaan melalui pendekatan-pendekatan anggaran : Tahap ke 1: Perumusan Kebijakan
Gambar 17. Perumusan Kebijakan Pembiayaan OWNERS PREFERENCES MANAGEMENT ATTITUDES AND DECISIONS OBJEC THE BANK OBJECTIVE OBJEC POLICIES TO ACHIEVE THAT OBJECTIVE LIQUIDITY MANAGEMENT THAT OBJECTIVE SPREAD MANAGEMENT OVERHEAD MANAGEMENT SOCIETY REGULATORY ECONOMIC ENVIRONMENT OBJEC
Faktor-faktor anggaran tersebut dapat diumpamakan suatu gelang rantai yang saling berhubungan sebagai berikut: AM SD M PK TK L ME SK Gambar: 3.7. Aspek Usaha yang Saling Berhumarginn
Tahap ke 2 pengenalan faktor-faktor usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aspek Modal (AM) Aspek Pemasaran Pembiayaan (PK) Aspek Penyediaan Sumber-sumber Dana (SD) Aspek Manajemen (M) Aspek Sarana Kerja (hard ware maupun sofware) (SK) Aspek Tenaga Kerja (TK) Aspek Legal (Ketentuan-ketentuan pemerintah peraturan monoter per-undang-undang = (L) Aspek Makro Ekonomi (ME)
Tahap ke 3 Penetapan Critical Point M AM SD PK TK ME SK L Gambar 3.8. Humargin Aspek-aspek Usaha yang Telah Seimbang Dari gambar di atas perencanaan pembiayaan disusun atas keseimbangan kekuatan dari faktor-faktor produksi yang lain.
Tahap ke 4: Penetapan Target usaha dalam perencanaan pembiayaan antara lain meliputi: Volume pembiayaan yang akan dipasarkan  Jenis-jenis pembiayaan yang akan dipasarkan  Wilayah/cabang yang akan memasarkan  Tingkat Biaya  Sumber-sumber dana untuk pembiayaan pembiayaan  Dan lain-lain. 
Tahap ke 5 : “Penetapan Planning Asumption”        Biaya dana tahun yang akan datang akan berkisar antara x% sampai dengan x% per tahun Biaya gaji pegawai maksimum akan naik R% Biaya dana ditambah over head (cost of money) Biaya dana dipinjamkan (cost of boorowing fund) Besarnya tarip margin (rate of interest untuk pembiayaan modal kerja, untuk pembiayaan jangka menengah, pembiayaan investasi jangka panjang dan seterusnya. Besarnya spread yang diinginkan Dan seterusnya.
Tahap ke 6 Menyusun Anggaran (Perencanaan Pembiayaan) Bank Arif Rencana Pembiayaan Tahun 2007 No. Jenis Pembiayaan 1. Pembiayaan Modal Kerja a. b. c. d. - 2. Pembiayaan Eksport dan seterusnya - Industri Perdagangan Prasarana Perkebunan Plafond Margin Pembiayaan Pendapatan Margin Rp xxx Y% Rp xy xx xx xx xx y1 % y2% y 3% y 4% Rp xy1 xy2 xy3 xy4 xxx X% xx
Bank Arif Rencana Pembiayaan per Wilayah Tahun 2007 No 1. 2. 3. . Jenis Pembiay aan Modal kerja Industri Perdag Prasaran a Perkebu naan Exspor Impor Total Margin Fla rata Jakarta pon d rata Rpxx xx xx xx xx yyy zzz x% x1% x2% x3% x4% y% z% xx Xx xx2 xx3 xx4 y z Distribusi per Wilayah Jabar xx xx xx xx xx y x Jateng Xx XX XX XX XX Y z Jatim Xx XX XX XX XX Y Z Lain Xx XX XX XX XX Y z
d. Perencanaan Pembiayaan Berdasarkan pendekatan peraturan Moneter yang ada  Pada umumnya dapat saja dihadapkan pada peraturan moneter yang ketat, terutama dalam masalah pembiayaan (tight money policy) oleh penguasa moneter. Didalam situasi seperti ini jelas tidak ada lagi kebebasan dari para bankir dalam merencanakan pembiayaannya.
5. Perencanaan Penetapan Margin Pembiayaan (Base Financing Rate) Penetapan margin pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting, karena dalam pasar yang bersaing ketat margin pembiayaan akan sangat berpengaruh dalam proses penyaluran pembiayaan.
Faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan base financing rate          Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana, atau yang dikenal dengan cost of fund, cost of money, cost of loanable fund atau cost of borrowing fund Faktor customer, dalam era persaingan yang semakin ketat perlu ada kesepakatan antara perusahaan dengan customer, karena pada dasarnya customer dapat memilih atau menegosiasikan margin pada level tertentu Jenis usaha customer, lokasi usaha, pengalaman dan keahlian, pesaing usaha customer (untuk usaha sejenis) Prime dan non prime customer pesaing, untuk memenangkan persaingan, margin pembiayaan merupakan factor yang sangat menentukan. Sehingga dalam penetapan margin pembiayaan perlu dipertimbangkan secara matang. Kualitas pelayanan, pelayanan cepat dan berkualitas sangat menentukan dalam pemasaran pembiayaan, terutama bilamana customer memerlukan segera untuk dicarkan permohonannya. Risiko usaha, pada dasarnya setiap usaha mengandung risiko. Hal ini perlu menjadi petimbangan dalam menetapkan marginnya. Biasanya risiko pembiayaan akan menentukan besarnya margin yang akan dibenkan pada customer. Jangka waktu pinjaman Hasil kajian dari lembaga rating
Teknik menetapkan margin pembiayaan a. b. c. d. e. f. Cost plus pricing Teknik marginal pricing Teknik “costomer Profotability Analysis” Teknik non cost pricing Teknik penetration pricing Teknik skimming pricing
a. Cost plus pricing  ini adalah yang paling sederhana dalam menetapkan margin pembiayaan, yaitu  “Margin pembiayaan = biaya dana + laba yang diinginkan”  Yang menjadi masalah adalah, biaya dana yang mana?, Perlu diketahui ada biaya yang langsung dikeluarkan untuk mendapatkan dana, yang dikenal dengan biaya margin dana yang dibayarkan kepada penabung atas penempatan dananya. Biaya dana ini akan berubah-ubah sebenar/sebanyak dana yang ditempatkan, atau disebut pula sebagai variable cost Selain itu adapula biaya tetap antara lain biaya umum perusahaan, gaji karyawan dan biaya overhead lainnya (biaya non operasional lainnya), yang disebut pula dengan fixed cost. 
b. Teknik marginal pricing  Margin pembiayaan ditetapkan atas dasar marginal cost. Konsep ini sangat cocok dalam kebijakan penetapan margin pembiayaan untuk jangkan pendek, terutama untuk menghadapi:     Tingkat persaingan yang sangat ketat, sebagai upaya merebut minat calon customer Memanfaatkan idle fund Mengadakan penetrasi pasar Memengaruhi kondisi pasar yang labil Sehingga:  Margin pembiayaan xx  Biaya variable xx -/ Contribution margin xx  Fixed cost xx -/ Laba xx
c. Teknik “costomer Profotability Analysis”  Praktiknya tingkat margin pembiayaan yang dibebankan kepada customer didasarkan pada besar kecilnya kontribusi customer dalam menghasilkan pendapat atau dengan kata lain besar-kecilnya aktivitas/kegiatan usaha customer yang disalurkan atau melalui bank tersebut.
d. Teknik non cost pricing  Praktiknya tingkat margin pembiayaan telah terbentuk di pasar melalui mekanisme demand dan supplay yang terlihat diberbagai media (terutama media cetak). Dalam kondisi begini mungkin akan menetapkan margin pembiayaan di bawah margin pembiayaan yang telah terbentuk oleh pasar agar dapat bersaing, tetapi masalahnya harus mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Meskipun margin pembiayaan diturunkan dibawah margin yang telah terbentuk di pasar, sebagai perusahaan hendaknya masih memperoleh margin yang memadai. Sebaliknya akan mengalami kesulitan untuk menetapkan margin pembiayaan yang melebihi tingkat margin yang telah terbentuk dipasar, sehingga praktiknya ketika akan menentukan margin pembiayaannya terpaksa harus ekstra hati-hati, dan harus berusaha seefisien mungkin dalam bisnisnya agar dapat bersaing secara wajar. Selain itu dapat saja dalam menentukan cost of funds tidak berdasarkan pada dana gamarginn akan tetapi dihitung menurut jenis dana.
e. Teknik penetration pricing  Konsep ini pada dasarnya adalah dengan menetapkan margin serendarendahnya sebatas masih dapat menutup biaya variable untuk merebut customer. Sehingga konsep ini lebih cenderung dikatakan sebagai konsep yang mengkaitkan atau diselaraskan dengan marketing strategy. Umumnya pola ini dianut oleh perusahaan yang baru berdiri atau baru membuka kantor cabang disuatu daerah, akan tetapi jumlah pembiayaan yang disalurkan biasanya dalam jumlah yang terbatas (terbatas dalam jumlah per-customer, jangka waktu dan bahkan biasanya dikaitkan dengan produk bank lainnya). Ketika telah berhasil merebut customer, mulailah secara bertahap menaikkan margin pembiayaannya untuk menutup kerugian yang diderita, atau dapat pula membebani dengan kewajiban lainnya pada customer. Pola ini juga banyak digunakan dalam meningkatkan omzet/volume transaksinya, dengan menyalurkan sebesarbesarnya dengan jumlah customer sebanyak-banyaknya akan tetapi dengan yang bersifat retail. Dari sisi pendekatan marketing sangat dimungkinkan akan tetapi harus diimbangi/disertai dengan efisiensi yang tinggi dalam segala hal dan pengawasan yang ketat sehingga kemungkinan risiko yang timbul dikemudian hari dapat dihindarkan.
f. Teknik skimming pricing   Dalam memasarkan pembiayaan pada konsep ini cenderung memasarkan dengan tingkat margin yang relatif lebih tinggi bilamana dibandingkan dengan teknik penetration pricing. Konsep ini lazimnya dilakukan oleh yang benar-benar sudah professional dengan berbasis pada teknologi, sehingga orientasinya adalah pada kepuasan customer. Meskipun customer dibebankan margin yang tinggi, bagi customer tidak terlalu memberatkan karena customer mendapatkan kepuasan lebih yang mungkin tidak diperoleh di bank lain. Dalam praktik banyak customer yang selalu ingin diperlakukan istimewa dan dibedakan dengan customer lain, untuk itu customer tersebut tidak keberatan dibebankan tarif yang lebih besar dibandingkan dengan customer lain. Umumnya pola tarif ini diberlakukan pada customer secara individu atau case by case, dan setiap customer diberikan perlakuan atau pelayanan khusus. Pemberian perlakuan/pelayanan khusus ini sepatutnya dibayar lebih oleh setiap customer yang mendapatkan fasilitas atau kemudahan tersebut.
Cara perhitungan margin pembiayaan 1. 2. 3. Single interest Add on basis Effective Interest rate
1. Single interest Perhitungan margin pembiayaan dengan cara ini didasarkan pada saldo debet dari rekening dari satu periode ke periode tertentu dan dikalikan dengan margin pembiayaannya.  Dengan cara ini apabila terjadi margin pada periode tertentu, maka margin tidak diperhungkan, karena margin akan dibebankan hanya pada utang pokok saja. 
Rumusannya Single Interest: I = MW x p/k Catatan: I = Interest M = Modal P = Persentase W = waktu K = Konstante (360 atau 365 hari dalam satu tahun)
2. Add on basis   Dalam menghitung margin pembiayaan dengan cara ini, pada tahap awal margin dihitung terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan pokok pinjaman dan hasil perhitungannya dibagi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan Dengan cara ini tiap periode/tiap tahun akan diperoleh jumlah angsuran pembiayaan yang sama hingga pinjaman customer lunas, meskipun saldo debitnya dari waktu ke waktu jumlahnya menurun. Cara ini lazim juga disebut dengan flat rate yang banyak digunakan oleh Leasing Company ketika customer meminta pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.
Rumusannya Add on basis adalah Catatan: A = Angsuran M= Modal I = Tingkat margin pembiayaan n = Jangka waktu pembiayaan
3. Effective Interest rate   Sumber dana yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan kepada customer tidak selalu dalam rupiah, akan tetapi mungkin saja akan memperoleh dalam valas. Penggunaan dana valas dalam penyaluran pembiayaan rupiah mengandung risiko yang besar sebagai akibat perubahan kurs yang tidak diduga sebelumnya. Rumusan ini dapat melindungi dari adanya kenaikan kurs valuta asing, sedangkan bagi customer akan menambah beban karena harus membayar kembali valuta asing dengan kurs yang lebih tinggi. Inilah risiko pembiayaan yang dibiayai dengan dana valas.
Rumusan Effective Interest rate Catatan EIR = Effective interest rate NT Rp MTA = Nilai tukar antara rupiah dengan mata uang asing yang akan diperbandingkan NT Rp MTA (n) = Perkiraan nilai tukar antara rupiah dengan mata uang asing yang akan diperbandingkan setelah n hari TB.MTA (n) = Tingkat margin mata uang asing yang bersangkutan selama n hari TR. Rp (n) = Tingkat margin rupiah selama n hari
Beberapa tata cara perhitungan margin pembiayaan antara lain: a. b. c. Tarif margin efektif (effective rate) Margin berjalan Tarif Margin Tetap (Add On Basis)
a. Tarif margin efektif (effective rate)  Pada sistem ini, menggunakan margin (tahunan atau bulanan) yang dikenakan pada sisa pokok utang (saldo efektif). Cicilan bulanan tetap besarnya dan terdiri dari cicilan pokok utang (principal repayment) dan cicilan margin.
Contoh Soal:  Pada tanggal 1 Januari 2006 meminjam uang sebesar Rp 10.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun dengan asumsi margin efektif per tahun = 12% (1%/bln). Hitung berapa yang harus dibayarkan oleh Betty jika ia membayar angsuran per bulan? 
Jawab: Keterangan: A = Besarnya anuitas M = pinjaman i = margin n = banyaknya anuitas
Sehingga.... Pada kasus ini, Novi menerima seluruh uang yang dipinjamnya pada tanggal 1 Januari 2005 dan mulai membayar cicilan utang pertamanya pada awal bulan Februari 2005. Serta dapat dilihat pada tabel di bawah ini angsuran utang yang dibayar Novi setiap bulannya dan besarnya margin pembiayaan yang menurun dari posisi awal pembayaran angsuran utang sampai angsuran pada bulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh sisa pokok utang (outstanding principal) yang mengecil.
Tabel Angsuran Utang (Dalam Rp) ANUITAS Margin BULAN ke UTANG (1% / bln) Angsuran Pokok SISA UTANG 1 10,000,000.00 100,000.00 370,734.72 9,629,265.28 2 9,629,265.28 96,292.65 374,442.07 9,254,823.21 3 9,254,823.21 92,548.23 378,186.49 8,876,636.72 4 8,876,636.72 88,766.37 381,968.36 8,494,668.36 5 8,494,668.36 84,946.68 385,788.04 8,108,880.32 6 8,108,880.32 81,088.80 389,645.92 7,719,234.41 7 7,719,234.41 77,192.34 393,542.38 7,325,692.03 8 7,325,692.03 73,256.92 397,477.80 6,928,214.23 9 6,928,214.23 69,282.14 401,452.58 6,526,761.65 10 6,526,761.65 65,267.62 405,467.11 6,121,294.54 11 6,121,294.54 61,212.95 409,521.78 5,711,772.76 12 5,711,772.76 57,117.73 413,616.99 5,298,155.77 13 5,298,155.77 52,981.56 417,753.16 4,880,402.60 14 4,880,402.60 48,804.03 421,930.70 4,458,471.91 15 4,458,471.91 44,584.72 426,150.00 4,032,321.90 16 4,032,321.90 40,323.22 430,411.50 3,601,910.40 17 3,601,910.40 36,019.10 434,715.62 3,167,194.78
19 2,728,132.01 27,281.32 443,453.40 2,284,678.61 20 2,284,678.61 22,846.79 447,887.94 1,836,790.67 21 1,836,790.67 18,367.91 452,366.82 1,384,423.85 22 1,384,423.85 13,844.24 456,890.48 927,533.37 23 927,533.37 9,275.33 461,459.39 466,073.98 24 466,073.98 4,660.74 466,073.98 0.00 1.297.633,38 10,000,000.00 TOTAL
b. Margin berjalan  Jika Novi pada tanggal 1 Januari 2006 hanya mendapat 50% dari pinjamannya dan sisanya akan diberikan pada tanggal 1 Juli 2006. Maka perhitungan marginnya akan berbeda dengan contoh soal sebelumnya (lihat table di bawah ini). Sehingga total margin yang dibayarkan sampai bulan ke-6 oleh Novi ketika ia baru mendapat pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 adalah sebesar Rp 236.041,99.
Anuitas per bulan yang harus dihitung untuk bulan ke-1 sampai bulan ke-6 ialah:
Tabel angsuran utang selama 6 bulan pertama (Jumlah pinjaman Rp 5.000.000,00) (Dalam Rp) ANUITAS BULAN ke UTANG MARGIN 1 5,000,000.0 0 50,000.00 185,367.36 4,814,632.64 2 4,814,632.6 4 48,146.33 187,221.03 4,627,411.60 3 4,627,411.6 0 46,274.12 189,093.25 4,438,318.36 4 4,438,318.3 6 44,383.18 190,984.18 4,247,334.18 5 4,247,334.1 8 42,473.34 192,894.02 4,054,440.16 6 4,054,440.1 6 40,544.40 194,822.96 3,859,617.20 271,821.37 ANGSURAN POKOK SISA UTANG
Untuk utang bulan ke 7 cara menghitungnya adalah sisa utang di bulan ke 6 ditambah Rp 5.000.000,00 (sisa pinjaman yang belum diberikan). Sehingga dapat dicari nilai margin pada bulan ke-7.
ANUITAS BULAN ke UTANG MARGIN ANGSURAN UTANG SISA UTANG 7 8,859,617.20 88,596.17 451,681.43 8,407,935.77 8 8,407,935.77 84,079.36 456,198.24 7,951,737.53 9 7,951,737.53 79,517.38 460,760.23 7,490,977.31 10 7,490,977.31 74,909.77 465,367.83 7,025,609.48 11 7,025,609.48 70,256.09 470,021.51 6,555,587.97 12 6,555,587.97 65,555.88 474,721.72 6,080,866.25 13 6,080,866.25 60,808.66 479,468.94 5,601,397.32 14 5,601,397.32 56,013.97 484,263.63 5,117,133.69 15 5,117,133.69 51,171.34 489,106.26 4,628,027.42 16 4,628,027.42 46,280.27 493,997.33 4,134,030.10 17 4,134,030.10 41,340.30 498,937.30 3,635,092.80 18 3,635,092.80 36,350.93 503,926.67 3,131,166.13 19 3,131,166.13 31,311.66 508,965.94 2,622,200.19 20 2,622,200.19 26,222.00 514,055.60 2,108,144.59 21 2,108,144.59 21,081.45 519,196.15 1,588,948.43 22 1,588,948.43 15,889.48 524,388.12 1,064,560.32 23 1,064,560.32 10,645.60 529,632.00 534,928.32 24 534,928.32 5,349.28 534,928.32 0.00
Dari Tabel Angsuran tersebut:  Jadi jika Batara belum memberikan seluruh pinjaman kepada customernya maka margin pembiayaan yang diberikan dihitung dari margin pembiayaan yang berlaku dikalikan dengan jumlah pinjaman yang sudah diberikan.
c. Tarif Margin Tetap (Add On Basis)   Dalam sistem ini, margin pembiayaan dijanjikan tidak akan berubah, ketika margin di pasar uang naik atau turun. Pada saat margin pasar pada posisi yang tinggi, customer akan menikmati keuntungan margin tetap yang rendah. Jika margin pasar turun dengan jumlah yang berarti, tetapi margin pembiayaan tetap tinggi, ada baiknya mempertimbangkan untuk melakukan refinancing. Yaitu, menyelesaikan pembiayaan lebih awal, dan menggantinya dengan pembiayaan baru yang bermargin pembiayaan lebih rendah. Pada metode ini perhitungan margin dihitung terlebih dahulu kemudian ditambahkan dengan pokoknya dan akhirnya dibagi sesuai dengan jangka waktu pembiayaannya.
Rumus Tarif Margin Tetap (Add On Basis) M + i(M × n) A= n A M i n = = = = Angsuran (pokok + margin pembiayaan) Modal tingkat margin pembiayaan jangka waktu pembiayaan
Contoh Soal: Pada tanggal 1 Juni 2005 Novi membeli sepeda motor sebesar Rp 10.000.000,00 untuk jangka waktu 1 tahun dengan asumsi margin yang berlaku 15% per tahun.  Hitung berapa yang harus dibayarkan oleh Novi jika ia membayar angsuran per bulan? 
Jawab:
Tabel Angsuran Utang Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Hutang Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Angsuran Margin Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Angsuran Pokok Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Total Angsuran Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp11,500,000 Pada kasus di atas, Novi akan tetap membayarkan margin pembiayaannya sebesar Rp 125.000,00 per bulan. Karena system margin flat ini memiliki ciri-ciri yaitu pembayaran margin setiap periode besarnya harus sama.
Perbedaan antara Margin Efektif dengan Margin Flat Margin efektif Tingkat persentansi Lebih Tinggi Pembayaran Tahun Margin Flat Lebih Rendah per Berbeda dari awal- Sama akhir Dari sisi customer Pembayaran lebih murah dibanding memakai flat rate Pembayaran lebih mahal dibandingkan memakai effective rate
6. Sifat-sifat Perencanaan  Perencanaan yang disusun secara cermat dan baik memiliki ciriciri sebagai berikut:       Bersifat objektif: artinya disusun berdasarkan fakta dan dugaan secara ilmiah, bukan atas khayalan. Jelas dan praktis serta mempermudah tercapainya suatu tujuan: Ini berarti bahwa perencanaan harus disusun secara jelas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan. Bersifat fleksibel dan pragmatis: Artinya rencana harus dapat mengalami penyesuaian-penyesuaian bila keadaan dan pelaksanaan menghendaki demikian. Disusun secara lengkap dan rinci: Ini berarti bahwa segala aspek yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan harus tercakup di dalamnya. Artinya rencana harus memudahkan pengawasan: Rencana adalah suatu pengaturan pelaksanaan di waktu yang akan datang, Jadi apabila disusun secara jelas dan sistematik, maka dapat memudahkan pengawasan pelaksanaan suatu kegiatan. Rencana mengandung suatu risiko: artinya rencana menyangkut masa yang akan datang dan sukar untuk diukur apa yang akan terjadi karena risiko yang mungkin timbul harus diperhitungkan.
D. Tugas Pokok dan Tujuan Perencanaan 1. Tugas Pokok (Mission)  Pada umumnya tiap perusahaanmemiliki tugas pokok yang menjadi arah dan pegangan operasinya. Tugas pokok adalah tugas utama menurut spesialisasinya sebagaimana ditentukan pendiriannya. Tugas pokok biasanya disebut “line of business”. Di samping itu termasuk tugas pokok pula adalah semua sektor kegiatan ekonomi.  Pada dasarnya, suatu perencanaan tentunya akan mengarah pada tercapainya suatu keuntungan usaha yang optimal.
2. Tujuan (Objective) Berdasarkan keinginan pimpinan dan pemegang saham, analisis keadaan dan data yang ada, maka ditetapkan tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan pada hakikatnya merupakan penjabaran tugas pokok yang lebih nyata dan terperinci disertai jumlah (besar-besaran) yang nyata, sehingga tujuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6. Feasible, yang artinya dapat di laksanakan. Suitable, berarti dapat memberikan arah yang kita kehendaki. Acceptable, yang berarti dapat diterima. Valuable, mempunyai nilai yang berarti. Achieevable, yang berarti mudah di capai. Measurable, yang berarti hasilnya dapat segera dievaluasikan
Tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.  Bersifat kualitatif apabila berupa pernyataan yang sifatnya tidak mengenai jumlah atau persentase. Sebaliknya, bersifat kuantitatif apabila menyangkut pernyataan mengenai jumlah atau persentase yang ingin dicapai. 
E. Premises   Untuk memberikan landasan dalam penyusun perencanaan agar dapat tersusun dengan baik, dilakukan penilaian keadaan. Keadaan yang dinilai berupa factorfaktor yang dapat memengaruhi dan bahkan mungkin menentukan pelaksanaan perencanaan. Kecuali penilaian keadaan juga harus diseswuaikan dengan keinginan pimpinan dan pemegang saham. Penilaian akan menghasilkan anggapan dasar yang merupakan latar belakang atau landasan berpikir terhadap kejadian-kejadian yang mungkin dialami ataupun memengaruhi rencana yang disusun. Anggapan anggapan dasar tersebut disebut premises.
Premises mencakup: 1. Keinginan Stake Holder Penelaahan keinginan pimpinan dan pemegang saham, meliputi keinginan-keinginan yang dapat memengaruhi kebijakan pengarahan dan pengelolaan pembiayaan, tingkat keuntungan, perluasan usaha, dan sebagainya. 2. Penilaian keadaan Penilaian keadaan meliputi: a. Keadaan internal b. Keadaan eksternal
a. Penilaian Keadaan Internal 1. Kekuatan internal yang perlu dilihat dalam rangka pengpembiayaanan meliputi:       pimpinan, organisasi dan administrasi pembiayaan yang baik. pelaksanaan pengelolaan maupun pengawasan yang baik. tenaga, baik tenaga ahli maupun pengawasan yang baik. alat-alat yang cukup baik. Pelayanan yang baik. lain-lain.
2. Kelemahan internal meliputi antara lain:    kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami di bidang administrasi, organisasi, pembiayaan. kekurangan tenaga dan pengalaman di bidang pembiayaan. kemacetan-kemacetan pada berbagai pembiayaan dan lain-lain.
b. Penilaian keadaan eksternal Environment (keadaan umum) 1. Environment (keadaan umum) 2. Opportunities (peluang) 3. Threats (tantangan)
1. Environment (keadaan umum)  Penilaian ini meliputi keadaan ekonomi pada umumnya, saingan-saingan dengan lembaga lain. Kebijakan pemerintah, rencana-rencana dan informasi dari departemen, dinas-dinas, pengusaha, konsumen, para customer, lembaga penelitian, dan lain-lain.
2. Opportunities (peluang)  Kemungkinan memperluas pemberian pembiayaan pada suatu daerah, atau terbukanya humarginn dengan daerah lain merupakan suatu kesempatan. Demikian pula dengan meluasnya usaha, maka mungkin dapat timbul customer-customer baru. Kesempatan merupakan suatu faktor yang dapat memperluas berkembangnya pembiayaan. ]
Threats (tantangan)    Adanya saingan karena organisasi, pelayanan dan keuletan bank-bank lain merupakan tantangan. Tantangan ini seyogyanya dihadapi dengan usaha-usaha untuk mengatasinya, sehingga operasi pembiayaan dapat menandingi bahkan mengunggulinya. Tantangan juga dapat timbul dalam hal memperoleh customer, baik customer pembiayaan maupun dana.
3. Data Base    Data base perlu disusun, khususnya untuk memberi gambaran besaran yang perlu bagi perencanaan. Data dasar meliputi data pembiayaan, dana dan biaya. Data tentang realisasi pemberian pembiayaan tahun-tahun yang lalu merupakan kenyataan kekuatan dalam operasi pembiayaannya. Besarnya pembiayaan yang akan direncanakan (diprogram) untuk dialokasikan tergantung pada besarnya perkiraan dana yang akan dapat diperoleh. Berapa biaya yang harus dikeluarkan harus pula diperkirakan sehingga besarnya margin yang diperoleh dari pemberian pembiayaan dapat menutup dana dan biaya overhead
4. Asumsi-asumsi  Asumsi-asumsi perlu disusun untuk memungkinkan penentuan penyusunan perencanaan. Asumsi diadakan untuk menetapkan kemungkinan dugaan-dugaan keadaan yang tidak menentu di waktu yang akan datang.
F. Strategi Perencanaan 1.    Strategi Strategi dimaksudkan upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangantantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyususn target (sasaran), program dan juga proyek untuk mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premises dan tujuan yang telah ditetapkan Dengan disusunnya strategi, maka berarti mengetahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan perencanaan telah dirumuskan.
Contoh:  Tujuan perencanaan adalah meningkatkan pembiayaan sektor industri kecil yang banyak menyerap tenaga, sehingga strategi yang dilakukan, adalah:     Mengutamakan persetujuan permohonan pembiayaan sektor industri kecil, misalnya: memiliki tenaga kerja minimal 25 orang. Mencari dan menghubungi secara aktif pengusahapengusaha kecil di daerah-daerah baru, yang belum terjangkau. Mengutamakan pembiayaan permohonan pembiayaan untuk investasi industri kecil di daerah yang padat penduduknya. Menambah tenaga Account Officer di bidang industri kecil.
2. Pelaksanaan Perencanaan Pada hakikatnya, program pembiayaan merupakan perincian bagaimana tujuan pembiayaan dilaksanakan. Program pembiayaan disusun berdasarkan tujuan dan strategi yang dituangkan dalam perencanaan.  Program pembiayaan merupakan perwujudan pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan pembiayaan, baik dalam perencanaan jangka panjang, menengah maupun pendek 
G. Performance Analysis Pembiayaan    Tujuan performance analysis ini dengan maksud agar mengetahui kondisi pembiayaan serta sebagai tolok ukur dalam penyaluran pembiayaan pada tahun yang akan datang. Performance analysis ini perlu dilakukan sebagai pedoman operasional berikutnya, karena keberhasilan dalam pembiayaan juga akan sangat tergantung salah satunya adalah pada tersedianya sumber dana. Performance analysis inilah yang memberikan rekomendasi pada Direksi kebijakan pembiayaan untuk waktu yang akan datang.
Perangkat analysis dalam melakukan performance analysis ini adalah: 1. 2. Penilaian kesehatan Penilaian melalui Analysis Rasio
1. Penilaian kesehatan a) b) c) d) e) f) g) Capital Adequacy Ratio (CAR) Bad Debt Ratio (BDR) Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan Penilaian Kemampuan Manajemen Return on Assets (ROA) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Loan to Deposit Ratio (LDR)
a. Capital Adequacy Ratio (CAR) Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum dan laba ditahan, dan yang termasuk modal pelengkap adalah cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umuym PPAP, Modal Pinjaman, Pinjaman subordinasi
b. Bad Debt Ratio (BDR) Aktiva produktif meliputi: 1. Pembiayaan yang diberikan dan telah dicairkan customer 2. Surat-surat berharga (surat berharga pasar uang maupun surat berharga pasar modal) 3. Penyertaan saham 4. Tagihan lain.
c. Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan  Wajib membentuk cadangan khusus yang ditujukan untuk menampung kemungkinan kerugian yang diderita sebagai akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Contoh: memiliki sejumlah pembiayaan bermasalah yang nilainya besar, maka bilamana pembiayaan bermasalah tersebut hendak dihapuskan (write off) dan telah tersedia cadangan yang memadai. Cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan dari sebagian laba dan merupakan persetujuan RUPS.
d. Penilaian Kemampuan Manajemen Pertanyaan untuk penilaian kemampuan manajemen dengan kompisisi sebagai berikut: Aspek Manajemen Yang Dinilai Manajemen Umum Manajemen Risiko A. B. C. D. E. Total Pertanyaan Strategi/sasaran B. Struktur C. Sistem D. Sumber Daya Manusia E. Kepemimpimam F. Budaya Kerja Risiko Likuiditas Risiko Pasar Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Pemilik dan Pengurus A.
e. Return on Assets (ROA)
f. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
h. Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio ini sebagai salah satu alat menilai likuiditas perusahaan. Dengan demikian LDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyakaraat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada customer pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan Nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini berarti memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.
2. Penilaian melalui Analysis Rasio a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Cash Ratio Reserve Requirement Loan to Deposit Ratio (LDR) Loan to Asset Ratio Rasio Kewajiban Bersih Call Money Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) Rasio Biaya Operasional (BOPO) Net Profit Margin (NPM) Ratio Debt to Equity Ratio Long Term Debt to Assets Ratio Credit risk ratio Yield on Credit
a. Cash Ratio Rasio ini untuk mengukur kemampuan dalam membayar kembali simpanan customer pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula kemampuan likuiditas yang bersangkutan, akan tetapi dalam praktiknya dapat memengaruhi profitabilitasnya.
b. Reserve Requirement oRasio ini lazim pula disebut dengan likuiditas wajib minimum (GWM = Giro wajib minimum) adalah simpanan minimum
c. Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio ini sebagai salah satu alat menilai likuiditas perusahaan. Dengan demikian LDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyakaraat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada customer pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan Nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini berarti memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.
d. Loan to Asset Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, artinya tingkat likuidiatsnya semakin kecil karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.
e. Rasio Kewajiban Bersih Call Money Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancer atau aktiva yang paling likuid dari bank. jika rasio ini semakin kecil nilainya, dikatakan likuid jika dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya.
f. Return on Assets (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi dari segi penggunaan asset.
g. Return on Equity (ROE) Rasio ini sebagai indicator yang penting bagi investor dalam mengukur kemampuan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Setiap kenaikan dari rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih. Sehingga setiap terjadi kenaikan berarti akan menaikan harga saham di pasar modal. Rasio ini menarik bagi para pemegang saham serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham (jika telah go public), terutama para investor yang akan membeli saham dipasar modal.
h. Rasio Biaya Operasional (BOPO) Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan operasinya. Secara teoretis, biaya margin ditentukan berdasarkan perhitungan cost of loanable funds (COLF) secara weighted average cost, sedangkan pendapatan margin sebagian besar diperoleh dari interest income (penerimaan margin) atas pemberian pembiayaan, seperti berupa: margin pinjaman, provisi pembiayaan, commitment fee, syndication fee, heandling fee, appraisal fee, supervision fee, administration fee dan lain-lain.
i. Net Profit Margin (NPM) Ratio Perhitungan rasio ini mengacu pada pendapatan operasional yang terutama berasal dari kegiatan pemberian pembiayaan yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko pembiayaan (non performing loan), margin (negative spread), kurs valas (jika diberikan dalam valuta asing) dan lain-lain
j. Debt to Equity Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menutup sebagian atau seluruh utangutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Atau dikatakan pula rasio ini mrngukur seberapaa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal sendiri dibandingkan dengan besarnya utang.
k. Long Term Debt to Assets Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva dibiayai dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang. Dalam bisnis perbankan utang jangka panjang biasanya diperoleh dari simpanan jangka panjang pinjaman dari pemegang pemilik (pemegang saham).
l. Interest Margin
m. Credit Risk Ratio n. Yield on Credit
Catatan: Y = Yield on credit R = Nominal interest rate ALO = Average Loan Out Standing RR = Reserve Requirement and Overage idle funds FCD = Free Collected Deposits EA = Effective Addition to Nominal Rate of Interest
CFU = Commitment Fee Charges on in Used Commitment Perhitungan ini dimaksudkan adalah untuk membandingkan antara pendapatan yang diterima dalam setiap pemberian pembiayaan, yaitu pendapatan margin (interest income) dan pendapatan provisi pembiayaan atau commitment fee. Semakin tinggi Yield yang diperoleh artinya akan semakin sehat pembiayaan.
H. Penyimpangan dan Peninjauan   Perubahan-perubahan keadaan yang terjadi serta dugaan-dugaan yang meleset mengakibatkan tujuan perencanaan beserta programnya tidak dapat terwujud. Keadaan ini merupakan penyimpangan perencanaan. Dalam hal terjadi penyimpangan, perlu ditinjau dan diselidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan, sehingga tujuan, strategi serta program dapat diubah berdasarkan keadaan dan kenyataan yang baru timbul. Karenanya, perencanaan selalu akan mengalami evaluasi dan peninjauan, agar tujuannya dapat terjadi. Peninjauan dapat dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan.
I. Proses Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Pada saat penyusunan perencanaan pembiayaan mula-mula dikenali lebih dahulu tugas pokoknya (mission), melalui akta pendirian disertai tambahan tugas pokok lainnya, jika ada.  Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan disusun premises, dan selanjutnya tujuan. Setelah tujuan disusun, kemudian dirumuskan strategi dan program 
Tahapan Proses Penyusunan Perencanaan Pembiayaan 1. Menyusun tugas pokok (mission) 2. Menyusun premises a.Keinginan para pemimpin dan para pemegang saham. b. Analisis keadaan 3. Menyusun tujuan-tujuan (objectives) 4. Menyusun strategi 5. Menyusun program/target 6. Pelaksanaan dan pengawasan
  Apabila perencanaan merupakan perencanaan jangka panjang, maka premises, tujuan serta strategi ditujukan pada penelaahan dari pencapaian untuk jangka panjang. Demikian pula untuk perencanaan jangka menengah dan pendek. Pada dasarnya premises, tujuan dan strategi untuk perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek adalah sama, hanya untuk jangka menegah harus di masukkan dan di perhatikan pula unsur unsur jangka menengah. Demikian juga, untuk jangka pendek harus di lihat faktor faktor yang menetukan perencanaan jangka pendek.
: Penyusunan tugas pokok Penyusunan premises Penyusunan tujuan Penyusunan strategi Penyusunan program Pelaksanaan dan Pengawasan Gambar 3.1 Tahapan Perencanaan Pembiayaan
 Proses pengulangan dilakukan apabila pada suatu tahap penyusunan perencanaan ternyata ditemui sesuatu yang tidak mungkin atau sulit disusun atau dilaksanakan.
Penyusunan perencanaan pembiayaan dapat di tempuh dengan beberapa cara: 1. Dari atas diteruskan ke bawah (top down approach)  Dalam acara ini, perencanaan pembiayaan disusun oleh kantor pusat bank atau oleh eselon atas. Kemudian cabang cabang atau eselon bawah tinggal melaksanakan atau membuat program yang sesuai dengan tujuan serta strategi yang telah di gariskan. 2. Dari bawah ke atas (bottom up approach)  Dalam cara ini, perencanaan mula mula di susun oleh kantor kantor cabang atau eselon bawah kemudian diteruskan ke kantor pusat atau eselon atas. 3. Perpaduan antara atas dan bawah (mixed approach)  Cara lain dapat ditempuh dengan memperpadukan antara perencanaan pembiayaan yang disusun oleh kantor pusat dengan kantor cabang.
J. Penyusunan Perencanaan Pembiayaan  Dan janganlah kamu serahkan kepada orangorang yang belum sempurna akalnya (Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. An Nisaa’ (4: 5)
Promosi disusun perencanaan pembiayaannya untuk jangka 5 tahun, dan jangka pendeknya sebagai berikut:     Tugas Pokok (line of business) Premises Data Base Asumsi-Asumsi
1. Tujuan Pembiayaan (Objectives)     Membantu peningkatan pembiayaan sektor pertanian dan industri menengah serta kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Membantu pembiayaan pembangunan di Pusat dan Daerah. Meningkatkan kelancaran perdagangan dan ekspor hasil-hasil pertanian, industri kecil dan menengah. Dalam masa 5 tahun mendatang secara bertahap memperbesar pemberian pembiayaannya hingga mencapai 20% dari seluruh pemberian pembiayaan bank-bank yang beroperasi di wilayah kerja.
2. Strategi untuk Perencanaan jangka waktu 5 tahun a. Strategi untuk tujuan no. 1     Tingkat margin dan besarnya jaminan untuk sektor pertanian dan industri menengah serta kecil yang banyak menyerap tenaga ditentukan lebih rendah dari pembiayaan-pembiayaan lainnya. Memperluas penawaran pembiayaan di sektor pertanian, industri menegah dan kecil melalui media-media advertensi, kontak langsung dan sebagainya. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan customercustomer dan calon customer pembiayaan sektor pertanian, industri menengah dan kecil melalui peningkatan jumlah dan training tenaga pembina dan pengawas pembiayaan. Meningkatkan alokasi pembiayaan untuk sektor-sektor tersebut di muka, menjadi alokasi yang terbesar dari sektor-sektor lainnya, ialah untuk pertanian 35% dan industri 35% dari seluruh tambahan pembiayaan bruto setiap tahunnya.
b. Strategi untuk tujuan no. 2  Membantu proyek-proyek yang menunjang sektor pertanian, industri menengah dan kecil.
c. Strategi untuk tujuan no. 3   Memberi fasilitas pembiayaan dengan margin lebih ringan pada sektor perdagangan dan ekspor hasil pertanian, industri menengah dan kecil serta sektor pembiayaan perdagangan lainnya. Mengadakan alokasi pembiayaan bruto dari sektor pembiayaan tersebut di muka sebesar 20% dari seluruh alokasi pembiayaan bruto selama 5 tahun mendatang.
d. Strategi untuk tujuan no. 4           Mendirikan 2 kantor cabang di daerah-daerah yang intensitas kegiatan ekonominya kurang lebih sama dengan dari 2 kantor cabang yang telah ada. Meningkatkan intensitas pengerahan dana sesuai dengan rencana peningkatan pembiayaan: Peningkatan pembiayaan menjadi 20% dari besarnya pembiayaan bruto dalam 5 tahun mendatang ditempuh dengan cara: memperbesar pembiayaan bruto berdasarkan angka proyeksi tambahan pembiayaan bruto secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga mencapai 20% dari tambahan pembiayaan bruto dalam 5 tahun mendatang. pembesaran angka-angka pembiayaan dilakukan sebagai berikut: 2004: 10% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2005: 12,5% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2006: 15% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2007: 17,5% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2008: 20% dari proyeksi pembiayaan bruto.   Alokasi atas jenis-jenis pembiayaan didasarkan atau rata-rata perbandingan tahun-tahun lampau Alokasi ke kantor-kantor cabang didasarkan atas besar kecilnya intensitas kegiatan ekonomi setiap wilayah cabang dan perkembanagn pemberian pembiayaan cabang yang bersangkutan pada tahun-tahun yang lampau.
5. Program serta Target Pembiayaan untuk jangka waktu 5 tahun a.Program tambahan pembiayaan bruto (dalam milyar Rp) Tahun Proyeksi pembiayaan bruto Seluruh bank-bank Program pembiayaan 2004 58,5 5,85 2005 64,2 8,02 2006 69,9 10,48 2007 75,6 13,23 2008 81,3 16,26 *) Trend pembiayaan bruto seluruh bank-bank dihitung atas dasar 120% dari trend pembiayaan nettonya.
b. Program Alokasi tambahan pembiayaan bruto berdasarkan sektor ekonomi (dalam milyar Rp) Tahun Pertanian Industri Perdagangan/ Sektor lainnya Jumlah Alokasi 2004 2,05 2,04 1,17 0,59 5,85 2005 2,80 2,80 1,60 0,82 8,02 2006 3,67 3,67 2,10 1,04 10,48 2007 4,63 4,63 2,65 1,32 13,23 2008 5,69 5,69 3,25 1,63 16,26
c. Alokasi berdasarkan jenis pembiayaan Berdasarkan tahun-tahun yang lalu, maka tambahan pembiayaan bruto dialokasikan atas jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut: 1. Pembiayaan investasi 30% dari seluruh alokasi 2. Pembiayaan modal kerja 50% dari seluruh alokasi 3. UMKM 15% dari seluruh alokasi 4. Lain-lain 5% dari seluruh alokasi
d. Alokasi ke kantor cabang  Berdasarkan strategi perencanaan dan intensitas kegiatan ekonomi di wilayah cabang, maka untuk tahun 2004 dan 2005 dialokasikan sebagai berikut.:  Cabang A 60% dari seluruh alokasi  Cabang B 40% dari seluruh alokasi  Pada tahun 2006 dan 2007  Cabang A 50% dari seluruh alokasi  Cabang B 30% dari seluruh alokasi  Cabang C 20% dari seluruh alokasi  Pada tahun 2008  Cabang A 40% dari seluruh alokasi  Cabang B 30% dari seluruh alokasi  Cabang C 20% dari seluruh alokasi  Cabang D 10% dari seluruh alokasi  *) Cabang C baru didirikan 2002  **) Cabang D akan didirikan 2008
4. Strategi Perencanaan Jangka Pendek ( 1 tahun ) a. Strategi untuk tujuan No. 1 dan No. 2 b. Strategi untuk tujuan no. 3 c. Strategi untuk tujuan no. 4
a. Strategi untuk tujuan No. 1 dan No. 2  Sesuai dengan strategi yang diperuntukkan perencanaan jangka waktu 5 tahun dengan menitikberatkan untuk tahun 2004 sebagai berikut:     palawija dan buah-buahan, kayu, kopra, kopi dan karet. Perikanan darat Peternakan ayam     Sektor pertanian di fokuskan pada: Sektor industri mengutamakan pada: industri bahan bangunan hasil kerajinan lokal. Membiayai proyek-proyek jangka pendek.
b. Strategi untuk tujuan no. 3         Sektor perdagangan mendahulukan: perdagangan tekstil perdagangan barang-barang hasil pertanian dan industri menengah dan kecil. Perdagangan barang-barang kebutuhan pokok. Ekspor kayu, karet, kopra, kopi dan barangbarang hasil pertanian, industri kecil dan menengah. Sektor-sektor lain mengutamakan: transport jasa-jasa perbengkelan dan tukang jahit
c. Strategi untuk tujuan no. 4 Strategi penentuan margin  Strategi alokasi pembiayaan  Strategi pengerahan dana  Strategi biaya dan pendapatan program pemberian pembiayaan  Pendapatan margin dari pembiayaan  Selisih biaya dan pembebanan (interest difference)  Strategi pelaksanaan program 
Untuk pemberian pembiayaan diutamakan: Permohonan tambahan pembiayaan dari customer lama yang pembiayaannya lancar, sektor usahanya sesuai dengan prioritas program dan dapat dipertimbangkan untuk memperoleh tambahan.  Permohonan-permohonan pembiayaan baru yang telah disetujui, tetapi belum ditarik.  Permohonan pembiayaan yang sesuai dengan sektor-sektor yang diprogramkan. 
PROGRAM ALOKASI PEMBIAYAAN TAHUN 2008 Program pembiayaan per jenis pembiayaan (dalam milyar Rp) Jenis pembiayaan 1. Posisi debet awal tahun 2008 Program tambah an pembia ya-an bruto Pembiayaan investasi dengan plafon di atas jumlah tertentu 2,65 Pembiayaan modal kerja 11,76 2,93 50 % 16 % - Permohonan tambahan pembiayaan customer lama sebesar Rp 0,75 milyar. 4. UMKM 3,45 0,88 15 % 12 % - Customer baru yang belum menarik Rp 0,87 milyar. 5. Pembiayaan lainnya 0,63 0,30 5% 16 % 21,59 5,85 100 % Jumlah 13 % Keterangan 3,10 3. 15 % Margin per tahu n Pembiayaan investasi dengan plafon tertentu 2. 0,87 % dari alokasi keseluruhan - 0,87 15 % 15 % - Permohonan tambahan pembiayaan customer lama sebesar Rp 0,12 milyar. Customer baru yang belum menarik Rp 0,23 milyar Permohonan tambahan pembiayaan customer lama sebesar Rp 0,21 milyar. Customer baru yang belum menarik Rp 0,17 milyar.
Program pembiayaan per sektor ekonomi Sektor Ekonomi Posisi debet awal 2008 Program tambahan pembiayaan bruto % dari alokasi keseluruhan Pertanian 8,66 2,05 35 % Industri 3,10 2,05 35 % Perdagangan 7,6 1,17 20 % Lain-lain 2,23 0,58 10 % Jumlah 21,59 5,85 100 %
Program Pembiayaan per Kantor Cabang Jenis Pembiayaan Posisi debet Program tambahan pembiayaan bruto % dari alokasi keseluruhan Margin per tahun Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B 1. Pembiayaan investasi dengan plafon sampai dengan Rp100 juta 1,86 1,24 0,53 0,35 12% 19% 12% 12% 2. Pembiayaan investasi dengan plafon di atas Rp100 juta 1,55 1,10 0,53 0,35 18% 11% 13% 13% 3. Pembiayaan modal kerja 7,05 4,71 1,75 1,17 55% 42% 14% 14% 4. UMKM 2,15 1,30 0,53 0,35 9% 23% 12% 12% 5. Pembiayaan lainnya 0,43 0,20 0,17 0,12 6% 5% 14% 14% Jumlah 13,04 8,55 3,51 2,34 100% 100%
Program alokasi pembiayaan per kantor cabang berdasarkan sektor ekonomi (dalam milyar Rp) Sektor Ekonomi Posisi debet Program tambahan pembiayaan bruto % dari alokasi keseluruhan Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Pertanian 5,32 3,34 1,23 0,82 35 % 35% Industri 2,05 1,05 1,23 0,82 35% 35% Perdagangan 4,34 3,62 0,70 0,47 20% 20% Lain - lain 1,33 0,90 0,35 0,23 10% 10% 13,04 8,55 3,51 2,34 100% 100% Jumlah
 Program alokasi tersebut bersifat fleksibel. Suatu program pembiayaan untuk suatu sektor ekonomi atau jenis pembiayaan tertentu apabila alokasinya terlalu besar, kelebihan alokasinya dapat dipergunakan untuk sektor atau jenis pembiayaan lainnya. Dengan demikian program alokasi pembiayaan setiap saat dapat ditinjau apabila memerlukan perubahan-perubahan, tetapi perubahan-perubahan tersebut diusahakan jangan sampai terlalu menyimpang dengan perhitungan penerimaan margin.
PELAKSANAAN 1. 2. 3.         Pelaksanaan dilakukan oleh unit pemberian pembiayaan. Sedangkan pengerahan dana oleh unit pengerahan dana. Seluruh strategi perencanaan akan menjadi dasar ketentuanketentuan kebijaksanaan pembiayaan seperti kebijaksanaan pengarahan sektor ekonomi, jenis pembiayaan, margin, prioritas customer yang akan memperoleh pembiayaan, alokasi ke kantor cabang dan sebagainya. Persiapan-persiapan lain yang diperlukan: Penyusunan kembali organisasi pembiayaan (data diperlukan). Penyusunan prosedur. Penyusunan formulir permohonan dan lain-lain. Penentuan wewenang memutus persetujuan pemberian pembiayaan. Ketentuan jaminan. Ketentuan penarikan dan pelunasan. Ketentuan penagihan. Ketemntuan penyelesaian pembiayaan yang macet.
Pelaksanaan.    Penilaian terhadap permohonan pembiayaan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan strategi perencanaan. Alokasi pembiayaan harus berdasarkan pada batas-batas jumlah sesuai dengan program. Walaupun terdapat program alokasi yang telah ditetapkan, realisasi pemberian pembiayaan harus mengingat pula kemungkinan pengerahan dana.
PENGAWASAN      Apakah pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan program dan strategi perencanaan baik menyangkut alokasi, pengarahan sektoral, margin, prioritas, prosedur dll. Apabila terjadi penyimpangan karena kekeliruan harus segera dilakukan penelitian dan segera dilakukan koreksi. Jika terjadi penyimpangan karena keadaan, misalnya suatu sektor yang diprioritaskan ternyata jenuh, maka setelah diadakan penelitian, selanjutnya diadakan penelaahan untuk bila perlu mengubah tujuan atau strategi dan program perencanaan. Apabila jumlah alokasi suatu sektor atau jenis pembiayaan ternyata berkelebihan, maka kelebihan tersebut dapat digeser ke sektor atau jenis pembiayaan lain yang ternyata kekurangan alokasi. Setiap triwulan atau semester diadakan peninjauan secara umum terhadap seluruh pelaksanaan perencanaan.
Contoh Menghitung Prakiraan Posisi Pinjaman dengan Mempergunakan Trend Bulan Mutasi Januari Posisi Debet 6,661 Februari 0,063 6,724 Maret 0,074 6,798 April 0,093 6,891 Mei 0,074 6,965 Juni 0,083 7,048 Juli 0,096 7,154 Agustus 0,090 7,244 September 0,087 7,331 Oktober 0,079 7,410
 Berdasarkan angka-angka realisasi mutasi di atas dicari angka trand mutasi pada bulan Dovember dan Desember. Setelah ditemukan, maka angka-angka mutasi selama februari sampai dengan Desember ditambahkan pada angka posisi debet akhir bulan Januari (31 Januari 2006 dan akan diperoleh perkiraan posisi debet pada tanggal 31 Desember 2006).
Maka trend mutasi pinjamannya adalah Rp 0,96 milyar. Dengan demikian angka mutasi dan posisi pinjaman menjadi sebagai berikut: Bulan Mutasi Posisi Debet Februari 0,063 6,661 Maret 0,074 6,724 April 0,093 6,798 Mei 0,074 6,965 Juni 0,083 7,048 Juli 0,096 7,154 Agustus 0,090 7,244 September 0,087 7,331 Oktober 0,079 7,410 Nopember 0,094 7,504 Desember 0,096 7,600 Januari

Recomendados

Hk perbankan-3
Hk perbankan-3Hk perbankan-3
Hk perbankan-3bank bjb
 
Kesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankKesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankRosita Dewi
 
Collectabilitas pembiayaan
Collectabilitas pembiayaanCollectabilitas pembiayaan
Collectabilitas pembiayaanSaKinatun NisSa
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6Ridwan Munir
 
EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)
EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)
EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)MUHAMMAD SOFYAN KS
 
bab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanbab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanRidwan Munir
 
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanBab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanRidwan Munir
 
Bab 3
Bab 3 Bab 3
Bab 3 Ridwan Munir
 

Recomendados

Hk perbankan-3
Hk perbankan-3Hk perbankan-3
Hk perbankan-3bank bjb
 
Kesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankKesehatan dan rahasia bank
Kesehatan dan rahasia bankRosita Dewi
 
Collectabilitas pembiayaan
Collectabilitas pembiayaanCollectabilitas pembiayaan
Collectabilitas pembiayaanSaKinatun NisSa
 
Bab 6
Bab 6Bab 6
Bab 6Ridwan Munir
 
EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)
EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)
EKONOMI ISLAM (ETIKA BISNIS ISLAM)MUHAMMAD SOFYAN KS
 
bab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanbab1 sejarah pembiayaan
bab1 sejarah pembiayaanRidwan Munir
 
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanBab 3 sisi syariah dalam pembiayaan
Bab 3 sisi syariah dalam pembiayaanRidwan Munir
 
Bab 3
Bab 3 Bab 3
Bab 3 Ridwan Munir
 
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdfPPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdfWildaauliarahma
 
2 pola dasar manajemen bank
2 pola dasar manajemen bank2 pola dasar manajemen bank
2 pola dasar manajemen bankNovitaButarbutar1
 
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversiSop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversiIwinhidayathidayat
 
Manajemen Kredit Bank
Manajemen Kredit BankManajemen Kredit Bank
Manajemen Kredit BankDwi Purbo
 
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKANMateri Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKANKanaidi ken
 
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdfKel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdfNovaIndriyani025
 
KREDIT TANPA AGUNAN
KREDIT TANPA AGUNANKREDIT TANPA AGUNAN
KREDIT TANPA AGUNANPropaningtyas Windardini
 
Makalah keuangan sebelum uas
Makalah keuangan sebelum uasMakalah keuangan sebelum uas
Makalah keuangan sebelum uasBaudin_Nurwahid
 
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di IndonesiaManajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di IndonesiaSupardi56
 
17981045.ppt
17981045.ppt17981045.ppt
17981045.pptIGedeKaharSuputra1
 
BANK DAN PERKREDITAN
BANK DAN PERKREDITANBANK DAN PERKREDITAN
BANK DAN PERKREDITANreidjen raden
 
PPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxPPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxrifqi80
 
Analisis kredit alk (credit analysis)
Analisis kredit alk (credit analysis)Analisis kredit alk (credit analysis)
Analisis kredit alk (credit analysis)Eka Wahyuliana
 
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnyaBank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnyaMaulana Syarif Hidayatullah
 
ppt bab 5.pptx
ppt bab 5.pptxppt bab 5.pptx
ppt bab 5.pptxLauwYongsien
 
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxPengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxdaniel muttaqin
 
Karya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganKarya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganandi asrul zani
 
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxPengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxdaniel muttaqin
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumIndonesia Anti Corruption Forum
 
Kelompok 7_MPS.pptx
Kelompok 7_MPS.pptxKelompok 7_MPS.pptx
Kelompok 7_MPS.pptxHilmanWicaksono1
 
Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azRidwan Munir
 
Pengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiPengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiRidwan Munir
 

Más contenido relacionado

Similar a Bab 5

PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdfPPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdfWildaauliarahma
 
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversiSop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversiIwinhidayathidayat
 
Manajemen Kredit Bank
Manajemen Kredit BankManajemen Kredit Bank
Manajemen Kredit BankDwi Purbo
 
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKANMateri Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKANKanaidi ken
 
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdfKel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdfNovaIndriyani025
 
Makalah keuangan sebelum uas
Makalah keuangan sebelum uasMakalah keuangan sebelum uas
Makalah keuangan sebelum uasBaudin_Nurwahid
 
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di IndonesiaManajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di IndonesiaSupardi56
 
BANK DAN PERKREDITAN
BANK DAN PERKREDITANBANK DAN PERKREDITAN
BANK DAN PERKREDITANreidjen raden
 
PPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxPPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxrifqi80
 
Analisis kredit alk (credit analysis)
Analisis kredit alk (credit analysis)Analisis kredit alk (credit analysis)
Analisis kredit alk (credit analysis)Eka Wahyuliana
 
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxPengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxdaniel muttaqin
 
Karya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganKarya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganandi asrul zani
 
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxPengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxdaniel muttaqin
 

Similar a Bab 5 (20)

PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdfPPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
PPT k.10 manajemen investasi dan pembiyaan-dikonversi.pdf
 
2 pola dasar manajemen bank
2 pola dasar manajemen bank2 pola dasar manajemen bank
2 pola dasar manajemen bank
 
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversiSop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
Sop pinjaman-cu-amarta-no-001-2013 2-dikonversi
 
Manajemen Kredit Bank
Manajemen Kredit BankManajemen Kredit Bank
Manajemen Kredit Bank
 
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKANMateri Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
Materi Credit Analysis _Materi Training KREDIT PERBANKAN
 
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdfKel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
Kel 4 - manajemen risiko perbankan.pdf
 
KREDIT TANPA AGUNAN
KREDIT TANPA AGUNANKREDIT TANPA AGUNAN
KREDIT TANPA AGUNAN
 
Makalah keuangan sebelum uas
Makalah keuangan sebelum uasMakalah keuangan sebelum uas
Makalah keuangan sebelum uas
 
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di IndonesiaManajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
Manajemen kredit dan macam-macam kredit di Indonesia
 
17981045.ppt
17981045.ppt17981045.ppt
17981045.ppt
 
BANK DAN PERKREDITAN
BANK DAN PERKREDITANBANK DAN PERKREDITAN
BANK DAN PERKREDITAN
 
PPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptxPPT SKRIPSI.pptx
PPT SKRIPSI.pptx
 
Analisis kredit alk (credit analysis)
Analisis kredit alk (credit analysis)Analisis kredit alk (credit analysis)
Analisis kredit alk (credit analysis)
 
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnyaBank & Lembaga Keuangan lainnya
Bank & Lembaga Keuangan lainnya
 
ppt bab 5.pptx
ppt bab 5.pptxppt bab 5.pptx
ppt bab 5.pptx
 
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxPengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
 
Karya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuanganKarya ilmiah manajemen keuangan
Karya ilmiah manajemen keuangan
 
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptxPengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
Pengembangan Modal Bimtek PWMP.pptx
 
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umumSe no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
Se no 9 12 dpnp tentang pelaksanaan gcg bagi bank umum
 
Kelompok 7_MPS.pptx
Kelompok 7_MPS.pptxKelompok 7_MPS.pptx
Kelompok 7_MPS.pptx
 

Más de Ridwan Munir

Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azRidwan Munir
 
Pengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiPengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiRidwan Munir
 
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariahEkonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariahRidwan Munir
 
Mikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islamMikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islamRidwan Munir
 
Manajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariahManajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariahRidwan Munir
 
Bab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemenBab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemenRidwan Munir
 

Más de Ridwan Munir (15)

Uzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah azUzlah menurut dr wahbah az
Uzlah menurut dr wahbah az
 
Pengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islamiPengantar ekonomi mikro islami
Pengantar ekonomi mikro islami
 
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariahEkonomi+islam+dan+perbankan+syariah
Ekonomi+islam+dan+perbankan+syariah
 
Mikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islamMikro ekonomi islam
Mikro ekonomi islam
 
Manajemen risiko
Manajemen risikoManajemen risiko
Manajemen risiko
 
Manajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariahManajemen keuangan syariah
Manajemen keuangan syariah
 
Manajemen syariah
Manajemen syariahManajemen syariah
Manajemen syariah
 
Bab 12
Bab 12Bab 12
Bab 12
 
Bab 11
Bab 11Bab 11
Bab 11
 
Bab 10
Bab 10Bab 10
Bab 10
 
Bab 9
Bab 9Bab 9
Bab 9
 
Bab 8
Bab 8Bab 8
Bab 8
 
Bab 7
Bab 7Bab 7
Bab 7
 
Bab 4
Bab 4Bab 4
Bab 4
 
Bab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemenBab 2 sejarah islamic manajemen
Bab 2 sejarah islamic manajemen
 

Último

sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptpebipebriyantimdpl
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okegaluhmutiara
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsunghaechanlee650
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisGallynDityaManggala
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxFrida Adnantara
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSriHandayani820917
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5SubhiMunir3
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianHALIABUTRA1
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptmuhammadarsyad77
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanHakamNiazi
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh Cityjaanualu31
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121tubagus30
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptzulfikar425966
 

Último (20)

MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE LEAST COST.pptx
 
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptxMETODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
METODE TRANSPORTASI NORTH WEST CORNERWC.pptx
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptxPEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
PEREKONIMIAN EMPAT SEKTOR (PEREKONOMIAN TERBUKA).pptx
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
K5-Kebijakan Tarif & Non Tarif kelompok 5
 
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptxMODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
MODEL TRANSPORTASI METODE VOGEL APPROXIMATIONAM.pptx
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptxTEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
TEORI DUALITAS TENTANG (PRIM AL-DUAL).pptx
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 

Bab 5

  • 1. ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT BAB 5 KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A. Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.
  • 2. A. Kebijakan Pembiayaan dan Penyusunan Kebijakan Pembiayaan 1. Faktor Penting dalam Kebijakan Pembiayaan a. b. c. d. e. Pembiayaan yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanannya harus memerhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar pembiayaan didasarkan pada prinsip yang sehat yaitu melalui kebijakan pembiayaan yang jelas Kebijakan pembiayaan berperan sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan pembiayaan Untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan telah memiliki kebijakan pembiayaan yang disusun dan diterapkan berdasarkan asas-asas pembiayaan yang sehat. Perlunya ditetapkan ketentuan kebijakan pembiayaan adalah agar setiap lembaga keuangan memiliki dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang baik, yaitu: 1. Mampu mengawasi portofolio pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian pembiayaan secara individual 2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan internal pada semua tahapan proses pembiayaan
  • 3. f. g. h. Bagi lembaga keuangan yang belum memiliki kebijakan pembiayaan wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pembiayaan yang minimal mengandung semua aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan Bagi lembaga keuangan yang telah memiliki kebijakan pembiayaan, wajib meneliti kembali apakah semua aspek dalam pedoman kebijakan pembiayaan telah tercakup dalam kebijakan pembiayaan dan melakukan penyesuaian apabila belum mencakup seluruh aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang baik, minimal dalam kebijakan tersebut mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prinsip kehati-hatian pembiayaan; Organisasi dan manajemen pembiayaan; Kebijakan persetujuan pembiayaan; Dokumentasi dan administrasi; Pengawasan pembiayaan; Penyelesaian pembiayaan bermasalah.
  • 4. i. Kebijakan pembiayaan yang baik minimal sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan pembiayaan. Dalam penyusunan kebijakan pembiayaan bank dapat menambah dan memperluas aspek-aspek yang tertuang dalam pedoman kebijakan pembiayaan. j. Kebijakan pembiayaan selanjutnya harus menjadi acuan dan harus tercermin dalam pedoman pelaksanaan pembiayaan yang dipergunakan oleh setiap lembaga keuangan. k. Lembaga keungan wajib menyampaikan kebijakan pembiayaan dan wajib mendapat persutujuan dewan komisaris. l. Lembaga keuangan wajib melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten m. Pengertian pembiayaan dalam kebijakan pembiayaan meliputi semua jenis fasilitas keuangan yang disediakan kepada customer.
  • 5. 2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan a. Kebijakan pokok pembiayaan mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. Prosedur pembiayaan yang sehat; Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus; Perlakuan pembiayaan yang di plafondering; Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan, dan pelaporan pembiayaan macet; Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.
  • 6. b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait/customer besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai: 1. 2. 3. 4. Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan; Tata cara penyediaan pembiayaan; Persyaratan pembiayaan; Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan.
  • 7. c. Pencantuman sektor ekonomi, pasar, dan customer yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi. d. Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti: 1. 2. 3. 4. Pembiayaan untuk spekulasi; Informasi keuangan yang tidak cukup; Pembiayaan dengan keahlian khusus; Pembiayaan bermasalah pada bank lain.
  • 8. e. Penjabaran mengenai tata cara penilaian kualitas pembiayaan. Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar f. Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan harus: 1. 2. Professional, jujur, objektif, dan cermat; Memahami dengan baik makna pembiayaan.
  • 9. 3. Organisasi dan Manajemen Pembiayaan a. Dalam kebijakan pembiayaan harus dicantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan serta harus dijabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi dan setiap pejabat yang terkait dalam pembiayaan. b.Dalam perangkat pembiayaan, di samping pejabat yang bertanggung jawab dalam pembiayaan, komisaris dan direksi wajib memiliki: 1. 2. Komite kebijakan pembiayaan; Komite pembiayaan.
  • 10. c. d. e. Komite kebijakan pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan dan pimpinan satuan kerja terkait. Keanggotaan Komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal: 1. 2. 3. Memberikan masukan kepada manajemen dalam penyusunan kebijakan pembiayaan. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Mengawasai potofolio pembiayaan, ketaatan terhadap peraturan dan lain-lain.
  • 11. f. Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi: 1. 2. g. h. Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan dan penerapan kebijakan pembiayaan kepada pimpinan. Memberikan saran langkah perbaikan kepada pimpinan. Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan. Tugas komite pembiayaan minimal meliputi: 1. 2. Menyetuji/menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya. Kordinasi dengan Assets and Lialibility Committee (ALCO) mengenai pendanaan.
  • 12. i. Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi: 1. 2. j. Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan saksama. Menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalitas. Wewenang dan tanggung jawab komisaris, di antaranya: 1. 2. 3. 4. Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana. Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan. Meminta penjelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan.
  • 13. k. Wewenang dan tanggung jawab direksi, antara lain meliputi: 1. 2. 3. 4. Menyusun rencana pembiayaan tahunan. Menyusun atau mengordinasikan penyusunan kebijakan pembiayaan. Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten. Melaporkan kepada dewan komisaris mengenai perkembangan dan kualitas pembiayaan. l. Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan: 1. 2. 3. Menaati semua ketentuan dalam kebijakan pembiayaan. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, obyektif, cermat, dan saksama. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan.
  • 14. 4. Kebijakan Persetujuan Pembiayaan a) Kebijakan pembiayaan harus memuat kebijakan persetujuan pembiayaan yang mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Konsep humarginn total permohonan pembiayaan. Penetapan batas wewenang pembiayaan. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan. Proses persetujuan pembiayaan. Perjanjian pembiayaan. Persetujuan pencairan pembiayaan.
  • 15. b. c. d. Konsep humarginn total pemohon pembiayaan. Persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan. Penetapan batas wewenang persetujuan pembiayaan. Ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk. Tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan adalah memastikan bahwa: 1. 2. 3. 4. Setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pembiayaan yang sehat. Pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan. Pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan saksama serta independen. Meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah.
  • 16. e. Proses persetujuan pembiayaan; minimal telah mencakup: 1. 2. 3. 4. Permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap. Analisis pembiayaan yang lengkap dan obyektif. Rekomendasi persetujuan pembiayaan yang sesuai dengan análisis. Pemberian persetujuan pembiayaan dengan memerhatikan analisis dan rekomendasi. Keputusan pembiayaan yang berbeda dengan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis.
  • 17. f. Perjanjian pembiayaan; dibuat secara tertulis. Bentuk dan format ditetapkan dan minimal harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:   Memenuhi aspek legalitas yang dapat melindungi kepentingan perusahaan. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara permbayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.
  • 18. g. Persetujuan pencairan pembiayaan; hendaknya didasarkan pada prinsip:   Hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan. Sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan.
  • 19. 5. Dokumen dan Administrasi Pembiayaan a. Dokumentasi pembiayaan; wajib melaksanakan dokumentasi yang baik dan tertib meliputi: 1. Jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan. 2. Pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan. 3. Penyimpanan dan penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda b. Administrasi pembiayaan; hendaknya mencakup: 1. Penatausahaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap dan akurat tanpa pengecualian 2. Tata cara administrasi pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal
  • 20. 6. Pengawasan pembiayaan Mereka berkata: ”(Kalau demikian) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan.” (QS Al-Anbiya’ [21]: 61)  Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS Al-Hujurat [49]: 6) 
  • 21. Dalam kebijakan pembiayaan harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan. Minimal hendaknya meliputi: a. Prinsip pengawasan pembiayaan  Mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan  Pengawasan rutin/melekat pada setiap pelaksanaan pemberian  pembiayaan  Audit internal terhadap semua aspek pembiayaan b. Obyek pengawasan pembiayaan 1. Semua pejabat yang terkait dengan pembiayaan 3. Semua jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan kepada pihak-pihak yang terkait
  • 22. c. Cakupan fungsi pengawasan pembiayaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mengawasi dan memonitor apakah: Pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebikakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku Perkembangan kegiatan customer secara off-site dan on-site dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan-pembiayaan yang berisiko Penilaian kualitas pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan Pembinaan kepada customer Secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan customercustomer besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku Pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan Memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan
  • 23. d. Struktur pengendalian internal pembiayaan e. Harus mempunyai struktur pengendalian internal yang memadai dalaam pembiayaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang f. Penerapan struktur pengendalian internal  Harus diterapkan pada semua tahapan proses pembiayaan
  • 24. f.    Cakupan struktur pengendalian internal pembiayaan Penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap tahap proses pemberian pembiayaan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan/atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan perusahaan Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan pembiayaan harus memadai Adanya mekanisme deteksi dini terhadap setiap pelanggaran terhadaap kebijakan pemberian pembiayaan dan prosedur pelaksanaan pembiayaan
  • 25. g. Kajian berkala efektifitas system pengendalian internal pembiayaan. wajib melakukan kajian berkala atas system pengendalian internal pembiayaan h. Pengawasan melekat  Dilakukan oleh pejabat kepada bawahannya dan mempertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang
  • 26. i. Audit internal pembiayaan  Merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan untuk lebih memastikan bahwa pemberian pembiayaan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan dan telah memenuhi prinsip perpembiayaan yang sehat serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan  Pelaksanannya harus mengacu pada Standar pelaksanaan Fungsi Audit Internal
  • 27. 7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah a. Pendekatan Pembiayaan Bermasalah tidak membiarkan atau bahkan menutupi-nutupi adanya pembiayaan bermasalah harus menseleksi secara dini adanya pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah Penanganan pembiayaan bermasalah atau diduga akan menjadi pembiayaan bermasalah juga harus dilakukan secara dini dan sesegera mungkin tidak melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara plafondering tidak boleh melakukan pengecualian dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah termasuk pembiayaan kepada group     
  • 28. b. Pembiayaan dalam pengawasan khusus  Setiap bulan wajib menyusun daftar atas kualitas.  Selanjutnya mengawasi secara khusus pembiayaan-pembiayaan yang termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah dan segera melakukan penyelesaiannya.
  • 29. c. Evaluasi pembiayaan bermasalah  wajib melakukan evaluasi terhadap daftar pembiayaan dalam pengawasan khusus serta hasil penyelesaiannya serta menghitung persentasenya terhadap total pembiayaan
  • 30. d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah       Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong berusaha telah mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan maka wajib: Membuat laporan pembiayaan bermasalah kepada Bank Indonesia secara tertulis Membuat satuan kerja/kelompok/tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah Menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah Melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah Mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah
  • 31. e. Penyelesaian terhadap pembiayaan yang tidak dapat ditagih     Upaya-upaya yang dapat dilakukan, antara lain: Satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada Direksi Satuan kerja melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui Direksi Daftar pembiayaan yang tidak dapat ditagih, cara dan pelaksanan penyelesaiannya wajib segera dilaporkan secara tertulis kepada Direksi dan komisaris untuk kemungkinan di bawa ke RUPS
  • 32. B. Persiapan dalam Penyusunan Kebijakan Pembiayaan 1. Persiapan Umum a. Pelajari pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan b. Bagi yang telah memiliki kebijakan pembiayaan     Lihat kebijakan pembiayaan yang ada dan teliti apakah ada aspek dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan yang belum tercantum Siapkan penulisan konsep untuk aspek yang perlu ditambahkan dalam kebijakan pembiayaan yang ada Aspek lain yang ada dalam kebijakan pembiayaan yang tidak diatur dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan. Namun demikian, perlu diteliti kembali apakah ada yang menyimpang dengan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan dan lakukan penyesuaian Aspek-aspek yang telah tercantum dalam kebijakan pembiayaan bank dan termasuk obyek pengaturan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan bank agar diteliti dan disesuaikan dengan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan bank sepanjang ada perbedaan
  • 33. c. Bagi Bank yang belum memiliki kebijakan pembiayaan bank: 1. Siapkan penyusunan konsep kebijakan pembiayaan bank 2. Minimal masukkan format dan materi pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan bank sebagai kebijakan pembiayaan bank
  • 34. 2. Penyusunan Materi Kebijakan Pembiayaan Bank a) b) Dapat menuliskan yang terkait dengan visi, misi ataupun hal-hal lain yang bersifat umum sepanjang dikehendaki. Penyusunan tentang Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dilakukan dengan: 1) Pokok-pokok pengaturan pembiayaan:      Definisikan menurut pengertian pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus, Tetapkan sikap apakah tunggakan margin pembiayaan akan dikapitalisasikan (plafondering) dan berapa lama Tetapkan sikap apakah pembiayaan macet perlu dihapuskan segera dan berapa besar serta bagaimana system pelaporannya, Tetapkan cara untuk menyelesaikan jaminan yang dikuasai Penetapan/pendefinisian hal-hal tersebut di atas harus matang, karena akan dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.
  • 35. 2. Pengaturan pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank dan debitur-debitur besar:    Rumuskan suatu jumlah pembiayaan yang maksimum akan disediakan kepada pihak yang terkait. Mengingat jumlah dalam bentuk rupiah (angka absolute) dapat menyulitkan bank, maka angka tersebut dikonversikan dalam %-tase terhadap modal dan total pembiayaan Rumuskan cara untuk mengatasi jumlah maksimum tertentu Tetapkan sikap apakah persyaratan pembiayaan (margin, jaminan dan sebagainya), kepada grup di atas akan disamakan dengan customer lain atau akan ditetapkan lebih ringan
  • 36. 3) Rumuskan sector ekonomi, segmen pasar dan jenis customer yang dinilai oleh mengandung risiko yang tinggi. Maksud dari penetapan ini adalah agar lebih berhati-hati dalam pemberian pembiayaan teradap sector di atas dibandingkan kepada yang lainnya. 4) Rumuskan pembiayaan yang perlu dihindari, karena dapat menimbulkan kesulitan. Rumusan tersebut didasarkan pengalaman atau keyakinan atau penelitian. Misalnya pembiayaan yang akan digunakan untuk tujuan spekulatif 5) Rumuskan pula tata cara penilaian kualitas pembiayaan secara internal sedemikian rupa sehingga hasil penilaian pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
  • 37. c. Hasil rumusan di atas harus dilakukan dengan cernat dan perlu melibatkan banyak pihak yang terkait dengan pembiayaan, karena akan menjadi policy statement yang mengikat nantinya d. Bagian terakhir mencantumkan profesionalisme dan integritas pejabat pembiayaan sebagai kode etik yang perlu dijunjung tinggi oleh semua personal yang terkait dengan pembiayaan
  • 38. Penyusunan materi untuk Organisasi dan Manajemen Pembiayaan didasarkan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Cantumkan bahwa telah terdapat komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan Tetapkan pula bahwa keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan ditetapkan secara tertulis poleh Direksi. Cantumkan tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, satuan Kerja Pembiayaan (termasuk kantor cabang), Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan minimal seperti yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan. Bahkan dapat menambahkannya apabila dianggap perlu Dalam kebijakan pembiayaan tidak perlu dicantumkan nama-nama orang, tetapi jabatan atau pimpinan unit dalam organisasi, karena yang diperlukan adalah nama jabatan ex-officio
  • 39.       Penyusunan materi selanjutnya, yaitu: Kebijakan persetujuan pembiayaan Dokumentasi dan administrasi pembiayaan Pengawasan pembiayaan Penyelesaian pembiayaan bermasalah relative lebih mudah , yaitu dengan mencantumkan minimal semua materi yang tercantum dalam pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan, yang disesuaikan dengan kondisi, struktur organisasi dan system administrasi yang berlaku.
  • 40. 3. Penyusunan konsep kebijakan pembiayaan bank a. b. c. Setelah semua materi di atas telah didefinisikan dan dirumuskan, selanjuytnya diolah dan dituliskan dalam bentuk konsep kebijakan pembiayaan Konsep kebijakan pembiayaan tersebut hendaknya dibahas dan dikaji ulang, karena: Selanjutnya bank dapat menyusun konsep kebijakan pembiayaan bank final dengan memerhatikan batas waktu, agar tidak terlambat penyampaiannya kepada Bank Indonesia
  • 41. Konsep kebijakan pembiayaan tersebut hendaknya dibahas dan dikaji ulang, karena: 1. 2. 3. 4. 5. Kebijakan pembiayaan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten Kebijakan pembiayaan bukan suatu formalitas karena pelaksanannya akan dipantau oleh komisaris lama: komisaris individu Sekalipun bebas menentukan besaran-besaran tertentu, misalnya jumlah maksimum pembiayaan kepada pihak yang terkait dan customer-customer besar, tetapi tetap harus memerhatikan prinsip kehati-hatian. Pada saat penyampaian kebijakan pembiayaan kepada Direksi, kebijakan pembiayaan tersebut dan perbaiki kembali apabila tidak sesuai dengan pedoman penyusunan kebijakan pembiayaan dan menyimpang dari asas pembiayaan yang sehat Walaupun harus melakukan kaji ulang terhadap kebijakan pembiayaan, tetapi jangan sampai kebijakan pembiayaan harus direvisi terlampau sering
  • 42. 4.   Finalisasi kebijakan pembiayaan Konsep kebijakan pembiayaan diajukan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. Agar konsep tersebut dapat dengan cepat memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. Sebagai bukti bahwa kebijakan pembiayaan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, maka pada buku kebijakan pembiayaan dicantumkan pernyataan yang dtandatangani oleh Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab menyusun kebijakan pembiayaan dan tanda tangan Dewan Komisaris sebagai tanda persetujuan.
  • 43. C. Perencanaan Pembiayaan 1. Pengertian Perencanaan pembiayaan dapat diartikan, sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan harus dilakukan di waktu yang akan datang, agar tujuan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dapat tercapai.
  • 44. Perbedaan Perencanaan dengan Peramalan Peramalan (Forecast) Perencanaan (Planning) Ramalan adalah suatu proses perkiraan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang dengan anggapan (asumsi) bahwa keadaankeadaan yang memengaruhi suatu kejadian akan sama dengan keadaan yang lampau. perencanaan pembiayaan dapat diartikan, sebagai suatu proses pemikiran dan penentuan bagaimana pelaksanaan pemberian pembiayaan harus dilakukan di waktu yang akan datang, agar tujuan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dapat tercapai. ramalan merupakan proses yang pasif. Suatu proses tanpa ada usaha untuk menentukan tujuan atau tanpa ada usaha untuk memengaruhi kejadian di waktu yang akan datang. Kejadian di waktu yang akan datang diserahkan pada keadaan-keadaan yang memengaruhinya tanpa ada usaha untuk menyerahkan. Proses ini biasanya disebut ’reference projection’. Sebaliknya, perencanaan di mana ada upaya untuk menentukan kejadian yang akan datang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan disebut ‘wishful projection’. Garis perencanaan terjadi karena adanya target tertentu yang ingin dicapai melalui strategi yang ditetapkan, bukan semata-mata didasarkan pada perkembangan masa lampau.
  • 45. Gambar 1 Perbedaan antara Ramalan dengan Perencanaan Pembiayaan Pembiayaan . . . . Waktu . 2001 2002 . 2003 . 2004 2006 2007 Keterangan: x … x .. = garis realisasi perkembangan pembiayaanpembiayaan = garis ramalan (refernce projection) = garis perencanaan (wishful projection) 2005
  • 46. 2. Faktor Penting dalam Perencanaan Pembiayaan Dalam perencanaan pembiayaan banyak faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:  Kondisi ekonomi dan moneter secara makro  Kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat  Kondisi yang dapat diketahui melalui SWOT Analysis dan Performance Analysis  Kemampuan customer dan manajemen  Komposisi dana dan Kemampuan dalam menghimpun dana  Strategi pemasaran produk-produk  Kondisi kesehatan dan bisnis secara mikro  Daya beli masyarakat terhadap hasil produksi customer  Kebijakan (jangka pendek, menengah dan panjang) danb asumsi dasar yang digunakan  Tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku  Tingkat margin dana dan pembiayaan pesaing  Kebijakan pembangunan Pemerintah  Strategi bisnis
  • 48. a. Risiko politik  Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal sebagai akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas, sehingga politik yang stabil merupakan factor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha/customer. Dalam suatu Negara yang sedang bergejolak seperti dialami Indonesia pada kurun waktu 1997 – 2003 telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian, sehingga banyak usaha yang hancur berantakan, macet dan bahkan sulit untuk kembali bangkit seperti sebelum terjaadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997. Akibat krisis moneter ini banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar dan akhirnya merefleksi hancurnya bisnis perbankan yang berakhir dengan likuidasi berberapa bank.
  • 49. b. Risiko sifat usaha  Setiap jenis usaha masing-masing mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antar usaha yang sejenispun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh karena itu ketika akan membiayai suatu jenis usaha customer perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi dikemudian hari, sehingga dapat mengantisipasinya sebelum risiko tersebut benarbenar terjadi. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan tidak menyamakan setiap jenis usaha, dan penyeluran pembiayaan tetap perlu melihatnya secara kasus per kasus.
  • 50. c. Risiko greographis  Risiko geographis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha, sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan usaha customer yang berlokasi didaerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh customer.
  • 51. d. Risiko persaingan  Bisnis apapun yang ingin dimasuki/digeluti oleh customer tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara customer dengan usaha yang sejenis, atau dapat pula antar bank yang ingin samasama membiaya proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.
  • 52. e. Risiko ketidakpastian usaha  Karena ketidak mampuan memprediksi/meramal kondisi yang akan datang akan berakibat fatal bagi bisnis, akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.
  • 53. 4. Pendekatan dalam Perencanaan Pembiayaan a. b. c. d. Perencanaan berdasarkan pendekatan sumber dana Perencanaan berdasarkan pendekatan pasar Perencanaan pembiayaan dengan pendekatan anggaran Perencanaan Pembiayaan Berdasarkan pendekatan peraturan Moneter yang ada
  • 54. a.  Perencanaan berdasarkan pendekatan sumber dana Salah satu pertimbangan dalam perencanaan pembiayaan adalah didasarkan pada tersedianya dana. Oleh karena itu kemampuan dalam menyalurkan pembiayaan sangat tergantung pada kemampuan dalam menghimpun dana atau pada sumber dana yang ada. Disadari bahwa tiap jenis dana memiliki karakter yang berbeda, baik dari sisi biaya, jangka waktunya maupun jenis dananya. Dari dana yang berhasil dikumpulkan tidak seluruhnya dapat disalurkan atau dipasarkan berupa pembiayaan, perlu diperhatikan kewajiban memelihara likuiditas yang dikenal dengan un loanable funds serta kemungkinan penyaluran pada sektor lainnya.
  • 55. Beberapa masalah dalam perencanaan pembiayaan melalui pendekatan sumber dana, yaitu:        Berapa banyak dana yang berhasil dikumpulkan Berapa banyak dana yang dapat disalurkan Berapa cost of funds dan cost of loanable fundsnya Bagaimana komposisi sumber dana, menurut jenis dana Darimana sumber dananya diperoleh Berapa kemungkinan margin/spread yang mungkin dapat diperoleh Bagaimana risiko yang kemungkinan dihadapi
  • 56. Konsep Biaya dalam Pengumpulan Sumber Dana a. b. Konsep variable costing Konsep full costing.
  • 57. Perhitungan Biaya dengan Konsep Full Absorpin Costing Biaya Overhead Biaya Tenaga Kerja Biaya Dana Bank Customer Gambar 15. Pola Full Absorption Costing
  • 58. Perhitungan Full absorption costing harus dilakukan untuk kebijakan jangka : Kerja 1. Cost of Money Biaya Dana Variabel ≠ Overhead + Tenaga = -------------------------------------------------------------Total Dana Biaya Dana Variabel ≠ Overhead + Tenaga Kerja 2. Cost of Borrowing Fund = -------------------------------------------------------------------------------------Total Dana – Unloanable Fund – idle Fund
  • 59. Biaya yang dibebankan kepada Costumer     Biaya yang harus dibebankan kepada costumer adalah cost of borrowing fund ini. Karena dalam jenis biaya ini telah diperhitungkan semua pengeluaran dalam usahanya untuk memperoleh dana tersebut. Dengan demikian akan dapat memperoleh kepastian laba/rugi dalam pemasaran dana dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan. Dengan diketahui komposisi biaya dana yang merupakan manifestasi dari sumber-sumber dan jenis dana yang dapat dikumpukan tersebut dapatlah dihitung secara timbal balik antara dipasarkan.
  • 60. Perhitungan menggunakan pendekatatan analisis titik pulang pokok sebagai berikut: Perhitungan menggunakan pendekatatan analisis titik pulang pokok sebagai berikut: BT BAB MDM = ( -------------- X -------------- ): R% BV PD 1 - -----PD BT + RP X MDM = ( -------------BV 1 - -----PD BAB X -------------- ): R% PD Namun apabila bagian dana ingin memperoleh tambahan laba besar Rp X sebagaian laba administratif, maka rumus di atas dapat dimodifikasi lagi menjadi
  • 61. Keterangan:        PD = BT = VB = BAB = Pendapatan Biaya Tetap. Biaya Variable Margin Antar Bagian yang diperoleh dari transfer pool dana R% = Besarnya tingkat margin dari transfer pool dana. Rp x = Laba dalam rupiah yang diinginkan MDM = minimal dana mengendap/volume dana
  • 62. b. Perencanaan berdasarkan pendekatan pasar  Pendekatan pasar ini lazim juga disebut dengan “customer Oriented”, artinya penyaluran pembiayaan didasarkan pada kebutuhan customer atau dengan kata lain kepada siapa dana tersebut akan dipasarkan
  • 63. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembiayaan melalui pendekatan pasar:     Perlu dipahami bahwa market profile dari pasar pembiayaan ditinjau dari “economic environment” sesungguhnya dapat diketahui melalui budaya masyarakat, pengaruh lingkungan. Dengan demikian dapat diketahui pola pasar pembiayaan masa kini maupun prakiraan masa yang akan datang Perlu diketahui competitive profile, dan berapa jumlah pembiayaan yang telah dipasarkan ke masyarakat dan berapa market share yang berhasil diraih, serta berapa market share perusahaan lain sebagai pesaing. Selain itu perlu pula diketahui konsentrasi penyaluran pembiayaan setiap pesaing, kondisi pembiayaan dan pricing policy. Perlu pula diketahui costomer profile, hal ini sangat berpengaruh dalam perencanaan pembiayaan. Apakah customer yang ada saat ini adalah perusahaan swasta nasional, swasta asing, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Perlu pula diketahui product profile yang sedang dan yang akan dipasarkan, yang mana dalam hal ini bank perlu mengetahui dengan baik jenis produk pembiayaan yang akan dipasarkan, komposisi per jenis produk. Hal ini dengan maksud di samping untuk menperoleh keutungan yang optimal juga tidak boleh mengesampingkan keamanan dari setiap pembiayaan yang dipasarkan berdasarkan pemahaman corak produk ini nantinya akan bermanfaat dalam “produk developmen” untuk menciptakan difersikasi jenis-jenis pembiayaan yang diapasarkan agar lebih dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para customer-nya.
  • 64. Analisis SWOT faktor-faktor pemasaran pembiayaan:     Di mana kekuatan dalam menerobos pasar, hal ini dapat diukur dari jumlah cabang sebagai sales force yang dipunyai, jumalah dana yang siap dipasarkan, nasbahcustomer debitur maupun customer giro yang telah dikuasai dan lain-lain. Di mana letak kelemahan-kelemahan (weaknesses) dan pembiayaan, apakah administrasi dan sistem produsernya telah baik, apakh jenis pembiayaan (diversifikasi) yang memiliki baru terbatas beberapa jenis saja dan lain-lain. Di mana letak pelung-peluang usaha (opportunities) yang dapat dimanfaatkan dalam menerobos pasar dana (pembiayaan) seterusnya. Siapa-siapa saja yang menjadi ancaman persaingan beberapa market share yang telah dimiliki yang harus dipertahankan dan seterusnya.
  • 65. Sasaran pemasaran (Market Objectives) dari jasa-jasa keuangan di bidang pembiayaan: Customer siapa sajakah yang memerlukan pembiayaan (tentu yang feasible)  Berapa volume pembiayaan yang diperlukan  Jenis pembiayaan apa saja yang dibutuhkan  Kapan keperluan tersebut dapat dipenuhi oleh calon debiturnya. 
  • 66.    1. 2. 3. Setelah objektif dari pemasaran pembiayaan ini dapat dirumuskan barulah disusun market strategy yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Dan akhirnya setelah strategi dapat dirumuskan barulah disusun program pemasaran dari pembiayaan. Program Pemasaran Pembiayaan: Area pemasaran/wilayah pemasaran Jadwal pemasaran pembiayaan Target pemasaran untuk setiap wilayah/cabang untuk setiap wilayah/cabang
  • 67. Gambar 16. Pola Perencanaan Pembiayaan dengan Pendekatan Pemasaran PENELITIAN PASAR Market Profile Competion Profile Product Profile Cutomer Profile Stengthness, Weakness, Opportunities, threat analysis SASARAN PEMASARAN PEMBIAYAAN SASARAN PEMASARAN PEMBIAYAAN Program Pemasaran Pembiayaan Jenis Pembiayaan Wilayah Pemasaran Target Pemasaran Jadwal Pemasaran
  • 68. c. Perencanaan pembiayaan dengan pendekatan anggaran Maksud dan tujuan penyusunan anggaran antara lain: 1. Sebagai alat koordinasi dari berbagai kegiatan yang ada dalam suatu bank. 2. Sebagai alat pengawasan karena anggaran merupakan tolak ukur dari rencana kerja yang akan direalisir di kemudian hari. 3. Sebagai alat pemilihan alternatif-alternatif yang akan ditempuh oleh suatu bank dalam mewujudkan optimal profit dari pengelolaan faktor-faktor produksi yang dikuasainya.
  • 69. Tahapan-tahapan dalam perencanaan pembiayaan melalui pendekatan-pendekatan anggaran : Tahap ke 1: Perumusan Kebijakan
  • 70. Gambar 17. Perumusan Kebijakan Pembiayaan OWNERS PREFERENCES MANAGEMENT ATTITUDES AND DECISIONS OBJEC THE BANK OBJECTIVE OBJEC POLICIES TO ACHIEVE THAT OBJECTIVE LIQUIDITY MANAGEMENT THAT OBJECTIVE SPREAD MANAGEMENT OVERHEAD MANAGEMENT SOCIETY REGULATORY ECONOMIC ENVIRONMENT OBJEC
  • 71. Faktor-faktor anggaran tersebut dapat diumpamakan suatu gelang rantai yang saling berhubungan sebagai berikut: AM SD M PK TK L ME SK Gambar: 3.7. Aspek Usaha yang Saling Berhumarginn
  • 72. Tahap ke 2 pengenalan faktor-faktor usaha 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aspek Modal (AM) Aspek Pemasaran Pembiayaan (PK) Aspek Penyediaan Sumber-sumber Dana (SD) Aspek Manajemen (M) Aspek Sarana Kerja (hard ware maupun sofware) (SK) Aspek Tenaga Kerja (TK) Aspek Legal (Ketentuan-ketentuan pemerintah peraturan monoter per-undang-undang = (L) Aspek Makro Ekonomi (ME)
  • 73. Tahap ke 3 Penetapan Critical Point M AM SD PK TK ME SK L Gambar 3.8. Humargin Aspek-aspek Usaha yang Telah Seimbang Dari gambar di atas perencanaan pembiayaan disusun atas keseimbangan kekuatan dari faktor-faktor produksi yang lain.
  • 74. Tahap ke 4: Penetapan Target usaha dalam perencanaan pembiayaan antara lain meliputi: Volume pembiayaan yang akan dipasarkan  Jenis-jenis pembiayaan yang akan dipasarkan  Wilayah/cabang yang akan memasarkan  Tingkat Biaya  Sumber-sumber dana untuk pembiayaan pembiayaan  Dan lain-lain. 
  • 75. Tahap ke 5 : “Penetapan Planning Asumption”        Biaya dana tahun yang akan datang akan berkisar antara x% sampai dengan x% per tahun Biaya gaji pegawai maksimum akan naik R% Biaya dana ditambah over head (cost of money) Biaya dana dipinjamkan (cost of boorowing fund) Besarnya tarip margin (rate of interest untuk pembiayaan modal kerja, untuk pembiayaan jangka menengah, pembiayaan investasi jangka panjang dan seterusnya. Besarnya spread yang diinginkan Dan seterusnya.
  • 76. Tahap ke 6 Menyusun Anggaran (Perencanaan Pembiayaan) Bank Arif Rencana Pembiayaan Tahun 2007 No. Jenis Pembiayaan 1. Pembiayaan Modal Kerja a. b. c. d. - 2. Pembiayaan Eksport dan seterusnya - Industri Perdagangan Prasarana Perkebunan Plafond Margin Pembiayaan Pendapatan Margin Rp xxx Y% Rp xy xx xx xx xx y1 % y2% y 3% y 4% Rp xy1 xy2 xy3 xy4 xxx X% xx
  • 77. Bank Arif Rencana Pembiayaan per Wilayah Tahun 2007 No 1. 2. 3. . Jenis Pembiay aan Modal kerja Industri Perdag Prasaran a Perkebu naan Exspor Impor Total Margin Fla rata Jakarta pon d rata Rpxx xx xx xx xx yyy zzz x% x1% x2% x3% x4% y% z% xx Xx xx2 xx3 xx4 y z Distribusi per Wilayah Jabar xx xx xx xx xx y x Jateng Xx XX XX XX XX Y z Jatim Xx XX XX XX XX Y Z Lain Xx XX XX XX XX Y z
  • 78. d. Perencanaan Pembiayaan Berdasarkan pendekatan peraturan Moneter yang ada  Pada umumnya dapat saja dihadapkan pada peraturan moneter yang ketat, terutama dalam masalah pembiayaan (tight money policy) oleh penguasa moneter. Didalam situasi seperti ini jelas tidak ada lagi kebebasan dari para bankir dalam merencanakan pembiayaannya.
  • 79. 5. Perencanaan Penetapan Margin Pembiayaan (Base Financing Rate) Penetapan margin pembiayaan merupakan faktor yang sangat penting, karena dalam pasar yang bersaing ketat margin pembiayaan akan sangat berpengaruh dalam proses penyaluran pembiayaan.
  • 80. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penetapan base financing rate          Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana, atau yang dikenal dengan cost of fund, cost of money, cost of loanable fund atau cost of borrowing fund Faktor customer, dalam era persaingan yang semakin ketat perlu ada kesepakatan antara perusahaan dengan customer, karena pada dasarnya customer dapat memilih atau menegosiasikan margin pada level tertentu Jenis usaha customer, lokasi usaha, pengalaman dan keahlian, pesaing usaha customer (untuk usaha sejenis) Prime dan non prime customer pesaing, untuk memenangkan persaingan, margin pembiayaan merupakan factor yang sangat menentukan. Sehingga dalam penetapan margin pembiayaan perlu dipertimbangkan secara matang. Kualitas pelayanan, pelayanan cepat dan berkualitas sangat menentukan dalam pemasaran pembiayaan, terutama bilamana customer memerlukan segera untuk dicarkan permohonannya. Risiko usaha, pada dasarnya setiap usaha mengandung risiko. Hal ini perlu menjadi petimbangan dalam menetapkan marginnya. Biasanya risiko pembiayaan akan menentukan besarnya margin yang akan dibenkan pada customer. Jangka waktu pinjaman Hasil kajian dari lembaga rating
  • 81. Teknik menetapkan margin pembiayaan a. b. c. d. e. f. Cost plus pricing Teknik marginal pricing Teknik “costomer Profotability Analysis” Teknik non cost pricing Teknik penetration pricing Teknik skimming pricing
  • 82. a. Cost plus pricing  ini adalah yang paling sederhana dalam menetapkan margin pembiayaan, yaitu  “Margin pembiayaan = biaya dana + laba yang diinginkan”  Yang menjadi masalah adalah, biaya dana yang mana?, Perlu diketahui ada biaya yang langsung dikeluarkan untuk mendapatkan dana, yang dikenal dengan biaya margin dana yang dibayarkan kepada penabung atas penempatan dananya. Biaya dana ini akan berubah-ubah sebenar/sebanyak dana yang ditempatkan, atau disebut pula sebagai variable cost Selain itu adapula biaya tetap antara lain biaya umum perusahaan, gaji karyawan dan biaya overhead lainnya (biaya non operasional lainnya), yang disebut pula dengan fixed cost. 
  • 83. b. Teknik marginal pricing  Margin pembiayaan ditetapkan atas dasar marginal cost. Konsep ini sangat cocok dalam kebijakan penetapan margin pembiayaan untuk jangkan pendek, terutama untuk menghadapi:     Tingkat persaingan yang sangat ketat, sebagai upaya merebut minat calon customer Memanfaatkan idle fund Mengadakan penetrasi pasar Memengaruhi kondisi pasar yang labil Sehingga:  Margin pembiayaan xx  Biaya variable xx -/ Contribution margin xx  Fixed cost xx -/ Laba xx
  • 84. c. Teknik “costomer Profotability Analysis”  Praktiknya tingkat margin pembiayaan yang dibebankan kepada customer didasarkan pada besar kecilnya kontribusi customer dalam menghasilkan pendapat atau dengan kata lain besar-kecilnya aktivitas/kegiatan usaha customer yang disalurkan atau melalui bank tersebut.
  • 85. d. Teknik non cost pricing  Praktiknya tingkat margin pembiayaan telah terbentuk di pasar melalui mekanisme demand dan supplay yang terlihat diberbagai media (terutama media cetak). Dalam kondisi begini mungkin akan menetapkan margin pembiayaan di bawah margin pembiayaan yang telah terbentuk oleh pasar agar dapat bersaing, tetapi masalahnya harus mampu bekerja dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Meskipun margin pembiayaan diturunkan dibawah margin yang telah terbentuk di pasar, sebagai perusahaan hendaknya masih memperoleh margin yang memadai. Sebaliknya akan mengalami kesulitan untuk menetapkan margin pembiayaan yang melebihi tingkat margin yang telah terbentuk dipasar, sehingga praktiknya ketika akan menentukan margin pembiayaannya terpaksa harus ekstra hati-hati, dan harus berusaha seefisien mungkin dalam bisnisnya agar dapat bersaing secara wajar. Selain itu dapat saja dalam menentukan cost of funds tidak berdasarkan pada dana gamarginn akan tetapi dihitung menurut jenis dana.
  • 86. e. Teknik penetration pricing  Konsep ini pada dasarnya adalah dengan menetapkan margin serendarendahnya sebatas masih dapat menutup biaya variable untuk merebut customer. Sehingga konsep ini lebih cenderung dikatakan sebagai konsep yang mengkaitkan atau diselaraskan dengan marketing strategy. Umumnya pola ini dianut oleh perusahaan yang baru berdiri atau baru membuka kantor cabang disuatu daerah, akan tetapi jumlah pembiayaan yang disalurkan biasanya dalam jumlah yang terbatas (terbatas dalam jumlah per-customer, jangka waktu dan bahkan biasanya dikaitkan dengan produk bank lainnya). Ketika telah berhasil merebut customer, mulailah secara bertahap menaikkan margin pembiayaannya untuk menutup kerugian yang diderita, atau dapat pula membebani dengan kewajiban lainnya pada customer. Pola ini juga banyak digunakan dalam meningkatkan omzet/volume transaksinya, dengan menyalurkan sebesarbesarnya dengan jumlah customer sebanyak-banyaknya akan tetapi dengan yang bersifat retail. Dari sisi pendekatan marketing sangat dimungkinkan akan tetapi harus diimbangi/disertai dengan efisiensi yang tinggi dalam segala hal dan pengawasan yang ketat sehingga kemungkinan risiko yang timbul dikemudian hari dapat dihindarkan.
  • 87. f. Teknik skimming pricing   Dalam memasarkan pembiayaan pada konsep ini cenderung memasarkan dengan tingkat margin yang relatif lebih tinggi bilamana dibandingkan dengan teknik penetration pricing. Konsep ini lazimnya dilakukan oleh yang benar-benar sudah professional dengan berbasis pada teknologi, sehingga orientasinya adalah pada kepuasan customer. Meskipun customer dibebankan margin yang tinggi, bagi customer tidak terlalu memberatkan karena customer mendapatkan kepuasan lebih yang mungkin tidak diperoleh di bank lain. Dalam praktik banyak customer yang selalu ingin diperlakukan istimewa dan dibedakan dengan customer lain, untuk itu customer tersebut tidak keberatan dibebankan tarif yang lebih besar dibandingkan dengan customer lain. Umumnya pola tarif ini diberlakukan pada customer secara individu atau case by case, dan setiap customer diberikan perlakuan atau pelayanan khusus. Pemberian perlakuan/pelayanan khusus ini sepatutnya dibayar lebih oleh setiap customer yang mendapatkan fasilitas atau kemudahan tersebut.
  • 88. Cara perhitungan margin pembiayaan 1. 2. 3. Single interest Add on basis Effective Interest rate
  • 89. 1. Single interest Perhitungan margin pembiayaan dengan cara ini didasarkan pada saldo debet dari rekening dari satu periode ke periode tertentu dan dikalikan dengan margin pembiayaannya.  Dengan cara ini apabila terjadi margin pada periode tertentu, maka margin tidak diperhungkan, karena margin akan dibebankan hanya pada utang pokok saja. 
  • 90. Rumusannya Single Interest: I = MW x p/k Catatan: I = Interest M = Modal P = Persentase W = waktu K = Konstante (360 atau 365 hari dalam satu tahun)
  • 91. 2. Add on basis   Dalam menghitung margin pembiayaan dengan cara ini, pada tahap awal margin dihitung terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan pokok pinjaman dan hasil perhitungannya dibagi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan Dengan cara ini tiap periode/tiap tahun akan diperoleh jumlah angsuran pembiayaan yang sama hingga pinjaman customer lunas, meskipun saldo debitnya dari waktu ke waktu jumlahnya menurun. Cara ini lazim juga disebut dengan flat rate yang banyak digunakan oleh Leasing Company ketika customer meminta pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.
  • 92. Rumusannya Add on basis adalah Catatan: A = Angsuran M= Modal I = Tingkat margin pembiayaan n = Jangka waktu pembiayaan
  • 93. 3. Effective Interest rate   Sumber dana yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan kepada customer tidak selalu dalam rupiah, akan tetapi mungkin saja akan memperoleh dalam valas. Penggunaan dana valas dalam penyaluran pembiayaan rupiah mengandung risiko yang besar sebagai akibat perubahan kurs yang tidak diduga sebelumnya. Rumusan ini dapat melindungi dari adanya kenaikan kurs valuta asing, sedangkan bagi customer akan menambah beban karena harus membayar kembali valuta asing dengan kurs yang lebih tinggi. Inilah risiko pembiayaan yang dibiayai dengan dana valas.
  • 94. Rumusan Effective Interest rate Catatan EIR = Effective interest rate NT Rp MTA = Nilai tukar antara rupiah dengan mata uang asing yang akan diperbandingkan NT Rp MTA (n) = Perkiraan nilai tukar antara rupiah dengan mata uang asing yang akan diperbandingkan setelah n hari TB.MTA (n) = Tingkat margin mata uang asing yang bersangkutan selama n hari TR. Rp (n) = Tingkat margin rupiah selama n hari
  • 95. Beberapa tata cara perhitungan margin pembiayaan antara lain: a. b. c. Tarif margin efektif (effective rate) Margin berjalan Tarif Margin Tetap (Add On Basis)
  • 96. a. Tarif margin efektif (effective rate)  Pada sistem ini, menggunakan margin (tahunan atau bulanan) yang dikenakan pada sisa pokok utang (saldo efektif). Cicilan bulanan tetap besarnya dan terdiri dari cicilan pokok utang (principal repayment) dan cicilan margin.
  • 97. Contoh Soal:  Pada tanggal 1 Januari 2006 meminjam uang sebesar Rp 10.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun dengan asumsi margin efektif per tahun = 12% (1%/bln). Hitung berapa yang harus dibayarkan oleh Betty jika ia membayar angsuran per bulan? 
  • 98. Jawab: Keterangan: A = Besarnya anuitas M = pinjaman i = margin n = banyaknya anuitas
  • 99. Sehingga.... Pada kasus ini, Novi menerima seluruh uang yang dipinjamnya pada tanggal 1 Januari 2005 dan mulai membayar cicilan utang pertamanya pada awal bulan Februari 2005. Serta dapat dilihat pada tabel di bawah ini angsuran utang yang dibayar Novi setiap bulannya dan besarnya margin pembiayaan yang menurun dari posisi awal pembayaran angsuran utang sampai angsuran pada bulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh sisa pokok utang (outstanding principal) yang mengecil.
  • 100. Tabel Angsuran Utang (Dalam Rp) ANUITAS Margin BULAN ke UTANG (1% / bln) Angsuran Pokok SISA UTANG 1 10,000,000.00 100,000.00 370,734.72 9,629,265.28 2 9,629,265.28 96,292.65 374,442.07 9,254,823.21 3 9,254,823.21 92,548.23 378,186.49 8,876,636.72 4 8,876,636.72 88,766.37 381,968.36 8,494,668.36 5 8,494,668.36 84,946.68 385,788.04 8,108,880.32 6 8,108,880.32 81,088.80 389,645.92 7,719,234.41 7 7,719,234.41 77,192.34 393,542.38 7,325,692.03 8 7,325,692.03 73,256.92 397,477.80 6,928,214.23 9 6,928,214.23 69,282.14 401,452.58 6,526,761.65 10 6,526,761.65 65,267.62 405,467.11 6,121,294.54 11 6,121,294.54 61,212.95 409,521.78 5,711,772.76 12 5,711,772.76 57,117.73 413,616.99 5,298,155.77 13 5,298,155.77 52,981.56 417,753.16 4,880,402.60 14 4,880,402.60 48,804.03 421,930.70 4,458,471.91 15 4,458,471.91 44,584.72 426,150.00 4,032,321.90 16 4,032,321.90 40,323.22 430,411.50 3,601,910.40 17 3,601,910.40 36,019.10 434,715.62 3,167,194.78
  • 102. b. Margin berjalan  Jika Novi pada tanggal 1 Januari 2006 hanya mendapat 50% dari pinjamannya dan sisanya akan diberikan pada tanggal 1 Juli 2006. Maka perhitungan marginnya akan berbeda dengan contoh soal sebelumnya (lihat table di bawah ini). Sehingga total margin yang dibayarkan sampai bulan ke-6 oleh Novi ketika ia baru mendapat pembiayaan sebesar Rp5.000.000,00 adalah sebesar Rp 236.041,99.
  • 103. Anuitas per bulan yang harus dihitung untuk bulan ke-1 sampai bulan ke-6 ialah:
  • 104. Tabel angsuran utang selama 6 bulan pertama (Jumlah pinjaman Rp 5.000.000,00) (Dalam Rp) ANUITAS BULAN ke UTANG MARGIN 1 5,000,000.0 0 50,000.00 185,367.36 4,814,632.64 2 4,814,632.6 4 48,146.33 187,221.03 4,627,411.60 3 4,627,411.6 0 46,274.12 189,093.25 4,438,318.36 4 4,438,318.3 6 44,383.18 190,984.18 4,247,334.18 5 4,247,334.1 8 42,473.34 192,894.02 4,054,440.16 6 4,054,440.1 6 40,544.40 194,822.96 3,859,617.20 271,821.37 ANGSURAN POKOK SISA UTANG
  • 105. Untuk utang bulan ke 7 cara menghitungnya adalah sisa utang di bulan ke 6 ditambah Rp 5.000.000,00 (sisa pinjaman yang belum diberikan). Sehingga dapat dicari nilai margin pada bulan ke-7.
  • 106. ANUITAS BULAN ke UTANG MARGIN ANGSURAN UTANG SISA UTANG 7 8,859,617.20 88,596.17 451,681.43 8,407,935.77 8 8,407,935.77 84,079.36 456,198.24 7,951,737.53 9 7,951,737.53 79,517.38 460,760.23 7,490,977.31 10 7,490,977.31 74,909.77 465,367.83 7,025,609.48 11 7,025,609.48 70,256.09 470,021.51 6,555,587.97 12 6,555,587.97 65,555.88 474,721.72 6,080,866.25 13 6,080,866.25 60,808.66 479,468.94 5,601,397.32 14 5,601,397.32 56,013.97 484,263.63 5,117,133.69 15 5,117,133.69 51,171.34 489,106.26 4,628,027.42 16 4,628,027.42 46,280.27 493,997.33 4,134,030.10 17 4,134,030.10 41,340.30 498,937.30 3,635,092.80 18 3,635,092.80 36,350.93 503,926.67 3,131,166.13 19 3,131,166.13 31,311.66 508,965.94 2,622,200.19 20 2,622,200.19 26,222.00 514,055.60 2,108,144.59 21 2,108,144.59 21,081.45 519,196.15 1,588,948.43 22 1,588,948.43 15,889.48 524,388.12 1,064,560.32 23 1,064,560.32 10,645.60 529,632.00 534,928.32 24 534,928.32 5,349.28 534,928.32 0.00
  • 107. Dari Tabel Angsuran tersebut:  Jadi jika Batara belum memberikan seluruh pinjaman kepada customernya maka margin pembiayaan yang diberikan dihitung dari margin pembiayaan yang berlaku dikalikan dengan jumlah pinjaman yang sudah diberikan.
  • 108. c. Tarif Margin Tetap (Add On Basis)   Dalam sistem ini, margin pembiayaan dijanjikan tidak akan berubah, ketika margin di pasar uang naik atau turun. Pada saat margin pasar pada posisi yang tinggi, customer akan menikmati keuntungan margin tetap yang rendah. Jika margin pasar turun dengan jumlah yang berarti, tetapi margin pembiayaan tetap tinggi, ada baiknya mempertimbangkan untuk melakukan refinancing. Yaitu, menyelesaikan pembiayaan lebih awal, dan menggantinya dengan pembiayaan baru yang bermargin pembiayaan lebih rendah. Pada metode ini perhitungan margin dihitung terlebih dahulu kemudian ditambahkan dengan pokoknya dan akhirnya dibagi sesuai dengan jangka waktu pembiayaannya.
  • 109. Rumus Tarif Margin Tetap (Add On Basis) M + i(M × n) A= n A M i n = = = = Angsuran (pokok + margin pembiayaan) Modal tingkat margin pembiayaan jangka waktu pembiayaan
  • 110. Contoh Soal: Pada tanggal 1 Juni 2005 Novi membeli sepeda motor sebesar Rp 10.000.000,00 untuk jangka waktu 1 tahun dengan asumsi margin yang berlaku 15% per tahun.  Hitung berapa yang harus dibayarkan oleh Novi jika ia membayar angsuran per bulan? 
  • 111. Jawab:
  • 112. Tabel Angsuran Utang Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total Hutang Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Rp10,000,000 Angsuran Margin Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Rp125,000 Angsuran Pokok Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Rp833,333 Total Angsuran Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp958,333 Rp11,500,000 Pada kasus di atas, Novi akan tetap membayarkan margin pembiayaannya sebesar Rp 125.000,00 per bulan. Karena system margin flat ini memiliki ciri-ciri yaitu pembayaran margin setiap periode besarnya harus sama.
  • 113. Perbedaan antara Margin Efektif dengan Margin Flat Margin efektif Tingkat persentansi Lebih Tinggi Pembayaran Tahun Margin Flat Lebih Rendah per Berbeda dari awal- Sama akhir Dari sisi customer Pembayaran lebih murah dibanding memakai flat rate Pembayaran lebih mahal dibandingkan memakai effective rate
  • 114. 6. Sifat-sifat Perencanaan  Perencanaan yang disusun secara cermat dan baik memiliki ciriciri sebagai berikut:       Bersifat objektif: artinya disusun berdasarkan fakta dan dugaan secara ilmiah, bukan atas khayalan. Jelas dan praktis serta mempermudah tercapainya suatu tujuan: Ini berarti bahwa perencanaan harus disusun secara jelas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan. Bersifat fleksibel dan pragmatis: Artinya rencana harus dapat mengalami penyesuaian-penyesuaian bila keadaan dan pelaksanaan menghendaki demikian. Disusun secara lengkap dan rinci: Ini berarti bahwa segala aspek yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan harus tercakup di dalamnya. Artinya rencana harus memudahkan pengawasan: Rencana adalah suatu pengaturan pelaksanaan di waktu yang akan datang, Jadi apabila disusun secara jelas dan sistematik, maka dapat memudahkan pengawasan pelaksanaan suatu kegiatan. Rencana mengandung suatu risiko: artinya rencana menyangkut masa yang akan datang dan sukar untuk diukur apa yang akan terjadi karena risiko yang mungkin timbul harus diperhitungkan.
  • 115. D. Tugas Pokok dan Tujuan Perencanaan 1. Tugas Pokok (Mission)  Pada umumnya tiap perusahaanmemiliki tugas pokok yang menjadi arah dan pegangan operasinya. Tugas pokok adalah tugas utama menurut spesialisasinya sebagaimana ditentukan pendiriannya. Tugas pokok biasanya disebut “line of business”. Di samping itu termasuk tugas pokok pula adalah semua sektor kegiatan ekonomi.  Pada dasarnya, suatu perencanaan tentunya akan mengarah pada tercapainya suatu keuntungan usaha yang optimal.
  • 116. 2. Tujuan (Objective) Berdasarkan keinginan pimpinan dan pemegang saham, analisis keadaan dan data yang ada, maka ditetapkan tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan pada hakikatnya merupakan penjabaran tugas pokok yang lebih nyata dan terperinci disertai jumlah (besar-besaran) yang nyata, sehingga tujuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  • 117. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Feasible, yang artinya dapat di laksanakan. Suitable, berarti dapat memberikan arah yang kita kehendaki. Acceptable, yang berarti dapat diterima. Valuable, mempunyai nilai yang berarti. Achieevable, yang berarti mudah di capai. Measurable, yang berarti hasilnya dapat segera dievaluasikan
  • 118. Tujuan dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif.  Bersifat kualitatif apabila berupa pernyataan yang sifatnya tidak mengenai jumlah atau persentase. Sebaliknya, bersifat kuantitatif apabila menyangkut pernyataan mengenai jumlah atau persentase yang ingin dicapai. 
  • 119. E. Premises   Untuk memberikan landasan dalam penyusun perencanaan agar dapat tersusun dengan baik, dilakukan penilaian keadaan. Keadaan yang dinilai berupa factorfaktor yang dapat memengaruhi dan bahkan mungkin menentukan pelaksanaan perencanaan. Kecuali penilaian keadaan juga harus diseswuaikan dengan keinginan pimpinan dan pemegang saham. Penilaian akan menghasilkan anggapan dasar yang merupakan latar belakang atau landasan berpikir terhadap kejadian-kejadian yang mungkin dialami ataupun memengaruhi rencana yang disusun. Anggapan anggapan dasar tersebut disebut premises.
  • 120. Premises mencakup: 1. Keinginan Stake Holder Penelaahan keinginan pimpinan dan pemegang saham, meliputi keinginan-keinginan yang dapat memengaruhi kebijakan pengarahan dan pengelolaan pembiayaan, tingkat keuntungan, perluasan usaha, dan sebagainya. 2. Penilaian keadaan Penilaian keadaan meliputi: a. Keadaan internal b. Keadaan eksternal
  • 121. a. Penilaian Keadaan Internal 1. Kekuatan internal yang perlu dilihat dalam rangka pengpembiayaanan meliputi:       pimpinan, organisasi dan administrasi pembiayaan yang baik. pelaksanaan pengelolaan maupun pengawasan yang baik. tenaga, baik tenaga ahli maupun pengawasan yang baik. alat-alat yang cukup baik. Pelayanan yang baik. lain-lain.
  • 122. 2. Kelemahan internal meliputi antara lain:    kekurangan-kekurangan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami di bidang administrasi, organisasi, pembiayaan. kekurangan tenaga dan pengalaman di bidang pembiayaan. kemacetan-kemacetan pada berbagai pembiayaan dan lain-lain.
  • 123. b. Penilaian keadaan eksternal Environment (keadaan umum) 1. Environment (keadaan umum) 2. Opportunities (peluang) 3. Threats (tantangan)
  • 124. 1. Environment (keadaan umum)  Penilaian ini meliputi keadaan ekonomi pada umumnya, saingan-saingan dengan lembaga lain. Kebijakan pemerintah, rencana-rencana dan informasi dari departemen, dinas-dinas, pengusaha, konsumen, para customer, lembaga penelitian, dan lain-lain.
  • 125. 2. Opportunities (peluang)  Kemungkinan memperluas pemberian pembiayaan pada suatu daerah, atau terbukanya humarginn dengan daerah lain merupakan suatu kesempatan. Demikian pula dengan meluasnya usaha, maka mungkin dapat timbul customer-customer baru. Kesempatan merupakan suatu faktor yang dapat memperluas berkembangnya pembiayaan. ]
  • 126. Threats (tantangan)    Adanya saingan karena organisasi, pelayanan dan keuletan bank-bank lain merupakan tantangan. Tantangan ini seyogyanya dihadapi dengan usaha-usaha untuk mengatasinya, sehingga operasi pembiayaan dapat menandingi bahkan mengunggulinya. Tantangan juga dapat timbul dalam hal memperoleh customer, baik customer pembiayaan maupun dana.
  • 127. 3. Data Base    Data base perlu disusun, khususnya untuk memberi gambaran besaran yang perlu bagi perencanaan. Data dasar meliputi data pembiayaan, dana dan biaya. Data tentang realisasi pemberian pembiayaan tahun-tahun yang lalu merupakan kenyataan kekuatan dalam operasi pembiayaannya. Besarnya pembiayaan yang akan direncanakan (diprogram) untuk dialokasikan tergantung pada besarnya perkiraan dana yang akan dapat diperoleh. Berapa biaya yang harus dikeluarkan harus pula diperkirakan sehingga besarnya margin yang diperoleh dari pemberian pembiayaan dapat menutup dana dan biaya overhead
  • 128. 4. Asumsi-asumsi  Asumsi-asumsi perlu disusun untuk memungkinkan penentuan penyusunan perencanaan. Asumsi diadakan untuk menetapkan kemungkinan dugaan-dugaan keadaan yang tidak menentu di waktu yang akan datang.
  • 129. F. Strategi Perencanaan 1.    Strategi Strategi dimaksudkan upaya bagaimana tujuan-tujuan perencanaan dapat dicapai dengan mempergunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu diusahakan pula untuk mengatasi kesulitan-kesulitan serta tantangantantangan yang ada. Strategi dapat berupa upaya untuk menyususn target (sasaran), program dan juga proyek untuk mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan serta tugas pokok perencanaan. Strategi disusun berdasarkan premises dan tujuan yang telah ditetapkan Dengan disusunnya strategi, maka berarti mengetahui bagaimana upaya untuk mencapai tujuan perencanaan telah dirumuskan.
  • 130. Contoh:  Tujuan perencanaan adalah meningkatkan pembiayaan sektor industri kecil yang banyak menyerap tenaga, sehingga strategi yang dilakukan, adalah:     Mengutamakan persetujuan permohonan pembiayaan sektor industri kecil, misalnya: memiliki tenaga kerja minimal 25 orang. Mencari dan menghubungi secara aktif pengusahapengusaha kecil di daerah-daerah baru, yang belum terjangkau. Mengutamakan pembiayaan permohonan pembiayaan untuk investasi industri kecil di daerah yang padat penduduknya. Menambah tenaga Account Officer di bidang industri kecil.
  • 131. 2. Pelaksanaan Perencanaan Pada hakikatnya, program pembiayaan merupakan perincian bagaimana tujuan pembiayaan dilaksanakan. Program pembiayaan disusun berdasarkan tujuan dan strategi yang dituangkan dalam perencanaan.  Program pembiayaan merupakan perwujudan pelaksanaan tujuan-tujuan perencanaan pembiayaan, baik dalam perencanaan jangka panjang, menengah maupun pendek 
  • 132. G. Performance Analysis Pembiayaan    Tujuan performance analysis ini dengan maksud agar mengetahui kondisi pembiayaan serta sebagai tolok ukur dalam penyaluran pembiayaan pada tahun yang akan datang. Performance analysis ini perlu dilakukan sebagai pedoman operasional berikutnya, karena keberhasilan dalam pembiayaan juga akan sangat tergantung salah satunya adalah pada tersedianya sumber dana. Performance analysis inilah yang memberikan rekomendasi pada Direksi kebijakan pembiayaan untuk waktu yang akan datang.
  • 133. Perangkat analysis dalam melakukan performance analysis ini adalah: 1. 2. Penilaian kesehatan Penilaian melalui Analysis Rasio
  • 134. 1. Penilaian kesehatan a) b) c) d) e) f) g) Capital Adequacy Ratio (CAR) Bad Debt Ratio (BDR) Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan Penilaian Kemampuan Manajemen Return on Assets (ROA) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Loan to Deposit Ratio (LDR)
  • 135. a. Capital Adequacy Ratio (CAR) Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum dan laba ditahan, dan yang termasuk modal pelengkap adalah cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan umuym PPAP, Modal Pinjaman, Pinjaman subordinasi
  • 136. b. Bad Debt Ratio (BDR) Aktiva produktif meliputi: 1. Pembiayaan yang diberikan dan telah dicairkan customer 2. Surat-surat berharga (surat berharga pasar uang maupun surat berharga pasar modal) 3. Penyertaan saham 4. Tagihan lain.
  • 137. c. Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan  Wajib membentuk cadangan khusus yang ditujukan untuk menampung kemungkinan kerugian yang diderita sebagai akibat penurunan kualitas aktiva produktif. Contoh: memiliki sejumlah pembiayaan bermasalah yang nilainya besar, maka bilamana pembiayaan bermasalah tersebut hendak dihapuskan (write off) dan telah tersedia cadangan yang memadai. Cadangan ini dibentuk dengan menyisihkan dari sebagian laba dan merupakan persetujuan RUPS.
  • 138. d. Penilaian Kemampuan Manajemen Pertanyaan untuk penilaian kemampuan manajemen dengan kompisisi sebagai berikut: Aspek Manajemen Yang Dinilai Manajemen Umum Manajemen Risiko A. B. C. D. E. Total Pertanyaan Strategi/sasaran B. Struktur C. Sistem D. Sumber Daya Manusia E. Kepemimpimam F. Budaya Kerja Risiko Likuiditas Risiko Pasar Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Pemilik dan Pengurus A.
  • 139. e. Return on Assets (ROA)
  • 140. f. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
  • 141. h. Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio ini sebagai salah satu alat menilai likuiditas perusahaan. Dengan demikian LDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyakaraat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada customer pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan Nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini berarti memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.
  • 142. 2. Penilaian melalui Analysis Rasio a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) Cash Ratio Reserve Requirement Loan to Deposit Ratio (LDR) Loan to Asset Ratio Rasio Kewajiban Bersih Call Money Return on Assets (ROA) Return on Equity (ROE) Rasio Biaya Operasional (BOPO) Net Profit Margin (NPM) Ratio Debt to Equity Ratio Long Term Debt to Assets Ratio Credit risk ratio Yield on Credit
  • 143. a. Cash Ratio Rasio ini untuk mengukur kemampuan dalam membayar kembali simpanan customer pada saat ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula kemampuan likuiditas yang bersangkutan, akan tetapi dalam praktiknya dapat memengaruhi profitabilitasnya.
  • 144. b. Reserve Requirement oRasio ini lazim pula disebut dengan likuiditas wajib minimum (GWM = Giro wajib minimum) adalah simpanan minimum
  • 145. c. Loan to Deposit Ratio (LDR) Rasio ini sebagai salah satu alat menilai likuiditas perusahaan. Dengan demikian LDR ini menyatakan seberapa jauh kemampuan dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan masyakaraat dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Artinya seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada customer pembiayaan dapat mengimbangi kewajiban untuk dapat segera memenuhi permintaan Nasabah yang ingin menarik kembali dananya yang telah digunakan untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini berarti memberikan indikasi bahwa semakin rendahnya kemampuan likuiditas tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.
  • 146. d. Loan to Asset Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan menggunakan total asset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, artinya tingkat likuidiatsnya semakin kecil karena jumlah asset yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan menjadi semakin besar.
  • 147. e. Rasio Kewajiban Bersih Call Money Rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancer atau aktiva yang paling likuid dari bank. jika rasio ini semakin kecil nilainya, dikatakan likuid jika dapat segera menutup kewajiban dalam kegiatan pasar uang antar bank dengan alat likuid yang dimilikinya.
  • 148. f. Return on Assets (ROA) Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi dari segi penggunaan asset.
  • 149. g. Return on Equity (ROE) Rasio ini sebagai indicator yang penting bagi investor dalam mengukur kemampuan dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran dividen. Setiap kenaikan dari rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih. Sehingga setiap terjadi kenaikan berarti akan menaikan harga saham di pasar modal. Rasio ini menarik bagi para pemegang saham serta para investor di pasar modal yang ingin membeli saham (jika telah go public), terutama para investor yang akan membeli saham dipasar modal.
  • 150. h. Rasio Biaya Operasional (BOPO) Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan dalam melakukan kegiatan operasinya. Secara teoretis, biaya margin ditentukan berdasarkan perhitungan cost of loanable funds (COLF) secara weighted average cost, sedangkan pendapatan margin sebagian besar diperoleh dari interest income (penerimaan margin) atas pemberian pembiayaan, seperti berupa: margin pinjaman, provisi pembiayaan, commitment fee, syndication fee, heandling fee, appraisal fee, supervision fee, administration fee dan lain-lain.
  • 151. i. Net Profit Margin (NPM) Ratio Perhitungan rasio ini mengacu pada pendapatan operasional yang terutama berasal dari kegiatan pemberian pembiayaan yang dalam praktiknya memiliki berbagai risiko, seperti risiko pembiayaan (non performing loan), margin (negative spread), kurs valas (jika diberikan dalam valuta asing) dan lain-lain
  • 152. j. Debt to Equity Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam menutup sebagian atau seluruh utangutangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Atau dikatakan pula rasio ini mrngukur seberapaa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal sendiri dibandingkan dengan besarnya utang.
  • 153. k. Long Term Debt to Assets Ratio Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva dibiayai dananya diperoleh dari sumber-sumber utang jangka panjang. Dalam bisnis perbankan utang jangka panjang biasanya diperoleh dari simpanan jangka panjang pinjaman dari pemegang pemilik (pemegang saham).
  • 155. m. Credit Risk Ratio n. Yield on Credit
  • 156. Catatan: Y = Yield on credit R = Nominal interest rate ALO = Average Loan Out Standing RR = Reserve Requirement and Overage idle funds FCD = Free Collected Deposits EA = Effective Addition to Nominal Rate of Interest
  • 157. CFU = Commitment Fee Charges on in Used Commitment Perhitungan ini dimaksudkan adalah untuk membandingkan antara pendapatan yang diterima dalam setiap pemberian pembiayaan, yaitu pendapatan margin (interest income) dan pendapatan provisi pembiayaan atau commitment fee. Semakin tinggi Yield yang diperoleh artinya akan semakin sehat pembiayaan.
  • 158. H. Penyimpangan dan Peninjauan   Perubahan-perubahan keadaan yang terjadi serta dugaan-dugaan yang meleset mengakibatkan tujuan perencanaan beserta programnya tidak dapat terwujud. Keadaan ini merupakan penyimpangan perencanaan. Dalam hal terjadi penyimpangan, perlu ditinjau dan diselidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan, sehingga tujuan, strategi serta program dapat diubah berdasarkan keadaan dan kenyataan yang baru timbul. Karenanya, perencanaan selalu akan mengalami evaluasi dan peninjauan, agar tujuannya dapat terjadi. Peninjauan dapat dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan.
  • 159. I. Proses Penyusunan Perencanaan Pembiayaan Pada saat penyusunan perencanaan pembiayaan mula-mula dikenali lebih dahulu tugas pokoknya (mission), melalui akta pendirian disertai tambahan tugas pokok lainnya, jika ada.  Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan disusun premises, dan selanjutnya tujuan. Setelah tujuan disusun, kemudian dirumuskan strategi dan program 
  • 160. Tahapan Proses Penyusunan Perencanaan Pembiayaan 1. Menyusun tugas pokok (mission) 2. Menyusun premises a.Keinginan para pemimpin dan para pemegang saham. b. Analisis keadaan 3. Menyusun tujuan-tujuan (objectives) 4. Menyusun strategi 5. Menyusun program/target 6. Pelaksanaan dan pengawasan
  • 161.   Apabila perencanaan merupakan perencanaan jangka panjang, maka premises, tujuan serta strategi ditujukan pada penelaahan dari pencapaian untuk jangka panjang. Demikian pula untuk perencanaan jangka menengah dan pendek. Pada dasarnya premises, tujuan dan strategi untuk perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek adalah sama, hanya untuk jangka menegah harus di masukkan dan di perhatikan pula unsur unsur jangka menengah. Demikian juga, untuk jangka pendek harus di lihat faktor faktor yang menetukan perencanaan jangka pendek.
  • 162. : Penyusunan tugas pokok Penyusunan premises Penyusunan tujuan Penyusunan strategi Penyusunan program Pelaksanaan dan Pengawasan Gambar 3.1 Tahapan Perencanaan Pembiayaan
  • 163.  Proses pengulangan dilakukan apabila pada suatu tahap penyusunan perencanaan ternyata ditemui sesuatu yang tidak mungkin atau sulit disusun atau dilaksanakan.
  • 164. Penyusunan perencanaan pembiayaan dapat di tempuh dengan beberapa cara: 1. Dari atas diteruskan ke bawah (top down approach)  Dalam acara ini, perencanaan pembiayaan disusun oleh kantor pusat bank atau oleh eselon atas. Kemudian cabang cabang atau eselon bawah tinggal melaksanakan atau membuat program yang sesuai dengan tujuan serta strategi yang telah di gariskan. 2. Dari bawah ke atas (bottom up approach)  Dalam cara ini, perencanaan mula mula di susun oleh kantor kantor cabang atau eselon bawah kemudian diteruskan ke kantor pusat atau eselon atas. 3. Perpaduan antara atas dan bawah (mixed approach)  Cara lain dapat ditempuh dengan memperpadukan antara perencanaan pembiayaan yang disusun oleh kantor pusat dengan kantor cabang.
  • 165. J. Penyusunan Perencanaan Pembiayaan  Dan janganlah kamu serahkan kepada orangorang yang belum sempurna akalnya (Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya), harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. An Nisaa’ (4: 5)
  • 166. Promosi disusun perencanaan pembiayaannya untuk jangka 5 tahun, dan jangka pendeknya sebagai berikut:     Tugas Pokok (line of business) Premises Data Base Asumsi-Asumsi
  • 167. 1. Tujuan Pembiayaan (Objectives)     Membantu peningkatan pembiayaan sektor pertanian dan industri menengah serta kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Membantu pembiayaan pembangunan di Pusat dan Daerah. Meningkatkan kelancaran perdagangan dan ekspor hasil-hasil pertanian, industri kecil dan menengah. Dalam masa 5 tahun mendatang secara bertahap memperbesar pemberian pembiayaannya hingga mencapai 20% dari seluruh pemberian pembiayaan bank-bank yang beroperasi di wilayah kerja.
  • 168. 2. Strategi untuk Perencanaan jangka waktu 5 tahun a. Strategi untuk tujuan no. 1     Tingkat margin dan besarnya jaminan untuk sektor pertanian dan industri menengah serta kecil yang banyak menyerap tenaga ditentukan lebih rendah dari pembiayaan-pembiayaan lainnya. Memperluas penawaran pembiayaan di sektor pertanian, industri menegah dan kecil melalui media-media advertensi, kontak langsung dan sebagainya. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan customercustomer dan calon customer pembiayaan sektor pertanian, industri menengah dan kecil melalui peningkatan jumlah dan training tenaga pembina dan pengawas pembiayaan. Meningkatkan alokasi pembiayaan untuk sektor-sektor tersebut di muka, menjadi alokasi yang terbesar dari sektor-sektor lainnya, ialah untuk pertanian 35% dan industri 35% dari seluruh tambahan pembiayaan bruto setiap tahunnya.
  • 169. b. Strategi untuk tujuan no. 2  Membantu proyek-proyek yang menunjang sektor pertanian, industri menengah dan kecil.
  • 170. c. Strategi untuk tujuan no. 3   Memberi fasilitas pembiayaan dengan margin lebih ringan pada sektor perdagangan dan ekspor hasil pertanian, industri menengah dan kecil serta sektor pembiayaan perdagangan lainnya. Mengadakan alokasi pembiayaan bruto dari sektor pembiayaan tersebut di muka sebesar 20% dari seluruh alokasi pembiayaan bruto selama 5 tahun mendatang.
  • 171. d. Strategi untuk tujuan no. 4           Mendirikan 2 kantor cabang di daerah-daerah yang intensitas kegiatan ekonominya kurang lebih sama dengan dari 2 kantor cabang yang telah ada. Meningkatkan intensitas pengerahan dana sesuai dengan rencana peningkatan pembiayaan: Peningkatan pembiayaan menjadi 20% dari besarnya pembiayaan bruto dalam 5 tahun mendatang ditempuh dengan cara: memperbesar pembiayaan bruto berdasarkan angka proyeksi tambahan pembiayaan bruto secara bertahap dari tahun ke tahun, sehingga mencapai 20% dari tambahan pembiayaan bruto dalam 5 tahun mendatang. pembesaran angka-angka pembiayaan dilakukan sebagai berikut: 2004: 10% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2005: 12,5% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2006: 15% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2007: 17,5% dari proyeksi pembiayaan bruto. 2008: 20% dari proyeksi pembiayaan bruto.   Alokasi atas jenis-jenis pembiayaan didasarkan atau rata-rata perbandingan tahun-tahun lampau Alokasi ke kantor-kantor cabang didasarkan atas besar kecilnya intensitas kegiatan ekonomi setiap wilayah cabang dan perkembanagn pemberian pembiayaan cabang yang bersangkutan pada tahun-tahun yang lampau.
  • 172. 5. Program serta Target Pembiayaan untuk jangka waktu 5 tahun a.Program tambahan pembiayaan bruto (dalam milyar Rp) Tahun Proyeksi pembiayaan bruto Seluruh bank-bank Program pembiayaan 2004 58,5 5,85 2005 64,2 8,02 2006 69,9 10,48 2007 75,6 13,23 2008 81,3 16,26 *) Trend pembiayaan bruto seluruh bank-bank dihitung atas dasar 120% dari trend pembiayaan nettonya.
  • 173. b. Program Alokasi tambahan pembiayaan bruto berdasarkan sektor ekonomi (dalam milyar Rp) Tahun Pertanian Industri Perdagangan/ Sektor lainnya Jumlah Alokasi 2004 2,05 2,04 1,17 0,59 5,85 2005 2,80 2,80 1,60 0,82 8,02 2006 3,67 3,67 2,10 1,04 10,48 2007 4,63 4,63 2,65 1,32 13,23 2008 5,69 5,69 3,25 1,63 16,26
  • 174. c. Alokasi berdasarkan jenis pembiayaan Berdasarkan tahun-tahun yang lalu, maka tambahan pembiayaan bruto dialokasikan atas jenis-jenis pembiayaan sebagai berikut: 1. Pembiayaan investasi 30% dari seluruh alokasi 2. Pembiayaan modal kerja 50% dari seluruh alokasi 3. UMKM 15% dari seluruh alokasi 4. Lain-lain 5% dari seluruh alokasi
  • 175. d. Alokasi ke kantor cabang  Berdasarkan strategi perencanaan dan intensitas kegiatan ekonomi di wilayah cabang, maka untuk tahun 2004 dan 2005 dialokasikan sebagai berikut.:  Cabang A 60% dari seluruh alokasi  Cabang B 40% dari seluruh alokasi  Pada tahun 2006 dan 2007  Cabang A 50% dari seluruh alokasi  Cabang B 30% dari seluruh alokasi  Cabang C 20% dari seluruh alokasi  Pada tahun 2008  Cabang A 40% dari seluruh alokasi  Cabang B 30% dari seluruh alokasi  Cabang C 20% dari seluruh alokasi  Cabang D 10% dari seluruh alokasi  *) Cabang C baru didirikan 2002  **) Cabang D akan didirikan 2008
  • 176. 4. Strategi Perencanaan Jangka Pendek ( 1 tahun ) a. Strategi untuk tujuan No. 1 dan No. 2 b. Strategi untuk tujuan no. 3 c. Strategi untuk tujuan no. 4
  • 177. a. Strategi untuk tujuan No. 1 dan No. 2  Sesuai dengan strategi yang diperuntukkan perencanaan jangka waktu 5 tahun dengan menitikberatkan untuk tahun 2004 sebagai berikut:     palawija dan buah-buahan, kayu, kopra, kopi dan karet. Perikanan darat Peternakan ayam     Sektor pertanian di fokuskan pada: Sektor industri mengutamakan pada: industri bahan bangunan hasil kerajinan lokal. Membiayai proyek-proyek jangka pendek.
  • 178. b. Strategi untuk tujuan no. 3         Sektor perdagangan mendahulukan: perdagangan tekstil perdagangan barang-barang hasil pertanian dan industri menengah dan kecil. Perdagangan barang-barang kebutuhan pokok. Ekspor kayu, karet, kopra, kopi dan barangbarang hasil pertanian, industri kecil dan menengah. Sektor-sektor lain mengutamakan: transport jasa-jasa perbengkelan dan tukang jahit
  • 179. c. Strategi untuk tujuan no. 4 Strategi penentuan margin  Strategi alokasi pembiayaan  Strategi pengerahan dana  Strategi biaya dan pendapatan program pemberian pembiayaan  Pendapatan margin dari pembiayaan  Selisih biaya dan pembebanan (interest difference)  Strategi pelaksanaan program 
  • 180. Untuk pemberian pembiayaan diutamakan: Permohonan tambahan pembiayaan dari customer lama yang pembiayaannya lancar, sektor usahanya sesuai dengan prioritas program dan dapat dipertimbangkan untuk memperoleh tambahan.  Permohonan-permohonan pembiayaan baru yang telah disetujui, tetapi belum ditarik.  Permohonan pembiayaan yang sesuai dengan sektor-sektor yang diprogramkan. 
  • 181. PROGRAM ALOKASI PEMBIAYAAN TAHUN 2008 Program pembiayaan per jenis pembiayaan (dalam milyar Rp) Jenis pembiayaan 1. Posisi debet awal tahun 2008 Program tambah an pembia ya-an bruto Pembiayaan investasi dengan plafon di atas jumlah tertentu 2,65 Pembiayaan modal kerja 11,76 2,93 50 % 16 % - Permohonan tambahan pembiayaan customer lama sebesar Rp 0,75 milyar. 4. UMKM 3,45 0,88 15 % 12 % - Customer baru yang belum menarik Rp 0,87 milyar. 5. Pembiayaan lainnya 0,63 0,30 5% 16 % 21,59 5,85 100 % Jumlah 13 % Keterangan 3,10 3. 15 % Margin per tahu n Pembiayaan investasi dengan plafon tertentu 2. 0,87 % dari alokasi keseluruhan - 0,87 15 % 15 % - Permohonan tambahan pembiayaan customer lama sebesar Rp 0,12 milyar. Customer baru yang belum menarik Rp 0,23 milyar Permohonan tambahan pembiayaan customer lama sebesar Rp 0,21 milyar. Customer baru yang belum menarik Rp 0,17 milyar.
  • 182. Program pembiayaan per sektor ekonomi Sektor Ekonomi Posisi debet awal 2008 Program tambahan pembiayaan bruto % dari alokasi keseluruhan Pertanian 8,66 2,05 35 % Industri 3,10 2,05 35 % Perdagangan 7,6 1,17 20 % Lain-lain 2,23 0,58 10 % Jumlah 21,59 5,85 100 %
  • 183. Program Pembiayaan per Kantor Cabang Jenis Pembiayaan Posisi debet Program tambahan pembiayaan bruto % dari alokasi keseluruhan Margin per tahun Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B 1. Pembiayaan investasi dengan plafon sampai dengan Rp100 juta 1,86 1,24 0,53 0,35 12% 19% 12% 12% 2. Pembiayaan investasi dengan plafon di atas Rp100 juta 1,55 1,10 0,53 0,35 18% 11% 13% 13% 3. Pembiayaan modal kerja 7,05 4,71 1,75 1,17 55% 42% 14% 14% 4. UMKM 2,15 1,30 0,53 0,35 9% 23% 12% 12% 5. Pembiayaan lainnya 0,43 0,20 0,17 0,12 6% 5% 14% 14% Jumlah 13,04 8,55 3,51 2,34 100% 100%
  • 184. Program alokasi pembiayaan per kantor cabang berdasarkan sektor ekonomi (dalam milyar Rp) Sektor Ekonomi Posisi debet Program tambahan pembiayaan bruto % dari alokasi keseluruhan Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Cab.A Cab.B Pertanian 5,32 3,34 1,23 0,82 35 % 35% Industri 2,05 1,05 1,23 0,82 35% 35% Perdagangan 4,34 3,62 0,70 0,47 20% 20% Lain - lain 1,33 0,90 0,35 0,23 10% 10% 13,04 8,55 3,51 2,34 100% 100% Jumlah
  • 185.  Program alokasi tersebut bersifat fleksibel. Suatu program pembiayaan untuk suatu sektor ekonomi atau jenis pembiayaan tertentu apabila alokasinya terlalu besar, kelebihan alokasinya dapat dipergunakan untuk sektor atau jenis pembiayaan lainnya. Dengan demikian program alokasi pembiayaan setiap saat dapat ditinjau apabila memerlukan perubahan-perubahan, tetapi perubahan-perubahan tersebut diusahakan jangan sampai terlalu menyimpang dengan perhitungan penerimaan margin.
  • 186. PELAKSANAAN 1. 2. 3.         Pelaksanaan dilakukan oleh unit pemberian pembiayaan. Sedangkan pengerahan dana oleh unit pengerahan dana. Seluruh strategi perencanaan akan menjadi dasar ketentuanketentuan kebijaksanaan pembiayaan seperti kebijaksanaan pengarahan sektor ekonomi, jenis pembiayaan, margin, prioritas customer yang akan memperoleh pembiayaan, alokasi ke kantor cabang dan sebagainya. Persiapan-persiapan lain yang diperlukan: Penyusunan kembali organisasi pembiayaan (data diperlukan). Penyusunan prosedur. Penyusunan formulir permohonan dan lain-lain. Penentuan wewenang memutus persetujuan pemberian pembiayaan. Ketentuan jaminan. Ketentuan penarikan dan pelunasan. Ketentuan penagihan. Ketemntuan penyelesaian pembiayaan yang macet.
  • 187. Pelaksanaan.    Penilaian terhadap permohonan pembiayaan harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berdasarkan strategi perencanaan. Alokasi pembiayaan harus berdasarkan pada batas-batas jumlah sesuai dengan program. Walaupun terdapat program alokasi yang telah ditetapkan, realisasi pemberian pembiayaan harus mengingat pula kemungkinan pengerahan dana.
  • 188. PENGAWASAN      Apakah pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan program dan strategi perencanaan baik menyangkut alokasi, pengarahan sektoral, margin, prioritas, prosedur dll. Apabila terjadi penyimpangan karena kekeliruan harus segera dilakukan penelitian dan segera dilakukan koreksi. Jika terjadi penyimpangan karena keadaan, misalnya suatu sektor yang diprioritaskan ternyata jenuh, maka setelah diadakan penelitian, selanjutnya diadakan penelaahan untuk bila perlu mengubah tujuan atau strategi dan program perencanaan. Apabila jumlah alokasi suatu sektor atau jenis pembiayaan ternyata berkelebihan, maka kelebihan tersebut dapat digeser ke sektor atau jenis pembiayaan lain yang ternyata kekurangan alokasi. Setiap triwulan atau semester diadakan peninjauan secara umum terhadap seluruh pelaksanaan perencanaan.
  • 189. Contoh Menghitung Prakiraan Posisi Pinjaman dengan Mempergunakan Trend Bulan Mutasi Januari Posisi Debet 6,661 Februari 0,063 6,724 Maret 0,074 6,798 April 0,093 6,891 Mei 0,074 6,965 Juni 0,083 7,048 Juli 0,096 7,154 Agustus 0,090 7,244 September 0,087 7,331 Oktober 0,079 7,410
  • 190.  Berdasarkan angka-angka realisasi mutasi di atas dicari angka trand mutasi pada bulan Dovember dan Desember. Setelah ditemukan, maka angka-angka mutasi selama februari sampai dengan Desember ditambahkan pada angka posisi debet akhir bulan Januari (31 Januari 2006 dan akan diperoleh perkiraan posisi debet pada tanggal 31 Desember 2006).
  • 191. Maka trend mutasi pinjamannya adalah Rp 0,96 milyar. Dengan demikian angka mutasi dan posisi pinjaman menjadi sebagai berikut: Bulan Mutasi Posisi Debet Februari 0,063 6,661 Maret 0,074 6,724 April 0,093 6,798 Mei 0,074 6,965 Juni 0,083 7,048 Juli 0,096 7,154 Agustus 0,090 7,244 September 0,087 7,331 Oktober 0,079 7,410 Nopember 0,094 7,504 Desember 0,096 7,600 Januari