SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 40
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL




            Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
                  Samarinda , 17 Desember 2012
Latar Belakang
• UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
  Pembangunan Nasional
• Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan
  pembangunan
• Pentingnya evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMN daerah
• Hasil evaluasi sebagai masukan untuk perencanaan
  selanjutnya
• Perlunya pendalaman hasil evaluasi kinerja
  pembangunan daerah (EKPD) 2011 untuk dapat:
   – Mengevaluasi permasalahan utama
   – Memberikan rekomendasi strategis
   – Melakukan intervensi yang tepat bagi permasalahan

                                                          2
MONEV- Bagian dari Siklus Perencanaan

                                             Pengembangan sistem dan
                                            mekanisme monitoring sebagai
                                              early warning pelaksanaan
                                                  kegiatan/program
      Penetapan indikator kinerja                                               Evaluasi Output
                                                    pembangunan
     dengan memperhatikan kaidah                                                Evaluasi Outcome
     SMART agar kegiatan/program
                                                                                Evaluasi Impact
       yang direncanakan dapat                      Monitoring/
              dievaluasi
                                                        Pengendalian
                                                                                Bappenas:
                                                                                Memonitor &
          PERENCANAAN/                                                          Mengevaluasi
          PENGANGGARAN                              PELAKSANAAN
                                                                                Pelaksanaan
                                                                                Pembangunan 
Hasil evaluasi                                                                  Dokumen RPJMN & RKP
digunakan sebagai
bahan bagi
penyusunan
rencana/anggaran                                                           Pelaksanaan post
                                     EVALUASI                             evaluation dengan
                                                                       membandingkan apa yang
                              Evaluasi Kinerja Pembangunan             sudah dikerjakan dengan
                                                                          yang direncanakan
                              - Pencapaian Kinerja
                              - Kendala/Hambatan
                              - Langkah Tindak Lanjut
BEBERAPA INDIKATOR PEMBANGUNAN
   PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




                                 4
PEMBANGUNAN EKONOMI




                      5
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
                                                                                                             Pertumbuhan
                                                                                                                daerah
                                                                                              Perbandingan
                                              No.           PROVINSI            2010   2011                  dibandingkan
                                                                                               2010-2011
                                                                                                             Pertumbuhan
                                                                                                               Nasional
                                              1.    Aceh                         2.6    5.0    Meningkat        Rendah
                                              2.    Sumatera Utara               6.4    6.6    Meningkat         Tinggi
                                              3.    Sumatera Barat               5.9    6.2    Meningkat        Rendah
                                              4.    Riau                         4.2    5.0    Meningkat        Rendah
                                              5.    Jambi                        7.3    8.5    Meningkat         Tinggi
                                              6.    Sumatera Selatan             5.4    6.5    Meningkat         Sama
                                              7.    Bengkulu                     5.1    6.4    Meningkat        Rendah
                                              8.    Lampung                      5.8    6.4    Meningkat        Rendah
                                              9.    Kepulauan Bangka Belitung    5.9    6.4    Meningkat        Rendah
                                              10.   Kepulauan Riau               7.2    6.7    Melambat         Tinggi
                                              11.   DKI Jakarta                  6.5    6.7    Meningkat         Tinggi
                                              12.   Jawa Barat                   6.1    6.5    Meningkat         Sama
                                              13.   Jawa Tengah                  5.8    6.0    Meningkat        Rendah
                                              14.   DI. Yogyakarta               4.9    5.2    Meningkat        Rendah
                                              15.   Jawa Timur                   6.7    7.2    Meningkat         Tinggi
                                              16.   Banten                       5.9    6.4    Meningkat        Rendah
                                              17.   Bali                         5.8    6.5    Meningkat         Sama

• Pertumbuhan Kaltim berpengaruh besar        18.
                                              19.
                                                    Kalimantan Barat
                                                    Kalimantan Tengah
                                                                                 5.4
                                                                                 6.5
                                                                                        5.9
                                                                                        6.7
                                                                                               Meningkat
                                                                                               Meningkat
                                                                                                                Rendah
                                                                                                                 Tinggi
                                              20.   Kalimantan Selatan           5.6    6.1    Meningkat        Rendah
  terhadap pertumbuhan wilayah                21.   Kalimantan Timur             5.0    3.9    Melambat         Rendah
                                              22.   Sulawesi Utara               7.1    7.4    Meningkat         Tinggi
  Kalimantan, karena perannya relatif besar   23.   Sulawesi Tengah              7.8    9.2    Meningkat         Tinggi

• Pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat           24.
                                              25.
                                                    Sulawesi Selatan
                                                    Sulawesi Tenggara
                                                                                 8.2
                                                                                 8.2
                                                                                        7.7
                                                                                        8.7
                                                                                               Melambat
                                                                                               Meningkat
                                                                                                                Tinggi
                                                                                                                 Tinggi
                                              26.   Gorontalo                    7.6    7.7    Meningkat         Tinggi
  dipengaruhi gejolak perekonomian dunia,     27.   Sulawesi Barat              11.9   10.4    Melambat         Tinggi
                                              28.   Nusa Tenggara Barat          6.3   -3.2    Kontraksi        Rendah
  melalui transmisi pelemahan permintaan      29.   Nusa Tenggara Timur          5.1    5.6    Meningkat        Rendah
                                              30.   Maluku                       6.5    6.0    Melambat         Rendah
  komoditi ekspor (batubara)                  31.   Maluku Utara                 8.0    6.4    Melambat         Rendah
                                              32.   Papua Barat                 26.8   27.2    Meningkat         Tinggi
Sumber :BPS                                   33.   Papua                       -2.7   -5.7    Kontraksi        Rendah
                                                        Jumlah 33 Provinsi       6.1    6.5
Penciptaan Lapangan Kerja




•   Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun sejak 2007 tetapi masih di
    atas TPT nasional
•   Pertumbuhan yang lebih tinggi belum secara konsisten disertai dengan
    penciptaan lapangan kerja yang lebih besar
PROSENTASI PANJANG JALAN NASIONAL

                                                                                  100

100                         70.56
 90
 80
  70                                                         46.34
  60
                                             20          38.63
  50
                    15.3             25
   40
   30
            14.14
   20                                                                                           Baik
   10                          7.5                                            0
     0                                            6.98                                    sedang
                                                                         0
         Kaltim
                           Kalbar                                                       buruk
                                             Kalteng
                                                                     Kalsel

                                     buruk    sedang       Baik
Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya

                                                           KUADRAN II                                  PUBAR                                KUADRAN I        •   Dengan benchmark rata-rata
                                                                                                                                                                 nasional, posisi Kaltim termasuk
                                                                                                                                                                 dalam kelompok perekonomian
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%)




                                                                                                                                                                 yang tumbuh rendah dan
                                               10.00

                                                                                              SULBAR
                                                                                                                                                                 kurang menciptakan lapangan
                                                                                                          SULTENG
                                                                                   BANTEN
                                                                                                                               GORONTAL                          kerja baru
                                                                                                          SULTRA
                                                                                BALI
                                                                                       KALTENG
                                                                                                               KEPRI
                                                                                                                         JAMBI

                                                                                                                             JABAR
                                                                                                                                                             •   Hal ini tampaknya berkaitan
                                                                                                                                                SULSEL
                                                                   KALSEL
                                                                               LAMPUNG
                                                                                         BENGKULU        SUMUT
                                                                                                                       SUMBAR                                    dengan struktur perekonomian
                                               5.00                     DIY                  SUMSEL                                            RIAU
                                                                                                          PAPUA
                                                                                                                             BABEL                               daerah di mana peran sektor
                                                               KALTIM
                                                                                                               NTB
                                                                                                                                                                 pertambangan dominan, tetapi
                                                                                                                                                                 kemampuannya menciptakan
                                                                                                                                                                 lapangan kerja terbatas.
                                               0.00
                                                                                                                                                             •   Dominasi sektor primer juga
                                                          KUADRAN III
                                                                                                                      ACEH
                                                                                                                                            KUADRAN IV           berdampak negatif terhadap
                                                                                                                                                                 perkembangan sektor industri
                                                       -2.00            0.00                2.00               4.00                  6.00             8.00
                                                         Pengurangan persen Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2011, (%)                                          (manufaktur)
PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI
                                                                                    ANTAR PROVINSI
                                                                                                             Pertumbuhan Ekonomi - Penurunan Penggangguran
                                                                                 KUADRAN II                                                                                            KUADRAN I
                                                                                                                                                                       Riau
                                                                                                                                               Sulsel


                                                                                                                                                               Gorontalo
                                                                         1.20
     Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2010, (%)




                                                                                                                  Sumbar                    Kepri
                                                                         0.90                                                                                  Papua Barat

                                                                                                                                                      Sultra


                                                                                                                                            Papua


                                                                         0.60                                          DKI Jakarta

                                                                                                                 Jabar
                                                                                              Kep. Babel                         Sumut
                                                                                                            Maluku
                                                                                                                         Jatim

                                                                                                              Bengkulu
                                                                                                 Kalbar                                  Sumsel
                                                                                       NTB
                                                                         0.30                                               Malut                   Jambi
                                                                                                           Lampung
                                                                                                                     Bali         Kalteng
                                                                                                 NTT                                                                         Sulteng
                                                                                        Aceh                                                        Sulbar

                                                                                                     Jateng
                                                                                                                      Kalsel
                                                                                                                                              Sulut                                    Kaltim
                                                                         0.00            DIY            Banten




                                                                                KUADRAN III                                                                                       KUADRAN IV


                                                                                4.00             5.00                    6.00                  7.00                    8.00                     9.00

                                                                                               Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%)




1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job = Riau, Kepri, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Papua Barat, Papua.
2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Job = Sumbar, Sumut, Babel, DKI, Jabar, Jatim.
3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro
   ob=Aceh, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Maluku, Maluku Utara.
      10
4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro – Job = Sumsel, Jambi, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar.
PEMBANGUNAN MANUSIA




                      11
CAPAIAN IPM KALIMANTAN TIMUR

78                                                                                      77.0
                                                                          76.5
                                                 75.4        75.9
76
                             74.8
           74.3                                               76.2
                                                 75.6
74
          74.52
                              73.8
72
                                                              72.6
                                                 72.3
70        71.17
                             70.6

68

66
           2008              2009                2010         2011         1012         1013

                    TARGET KALTIM                CAPAIAN KALTIM      CAPAIAN NASIONAL

Sumber : RPJMD KALTIM 2008-2013 dan BPS KALTIM



                                                                                               12
TARGET DAN CAPAIAN APM TINGKAT SD/MI S/D SMA/MA
            PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Data BPS



                                                   13
INDIKATOR KESEHATAN
                       PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

            160.0
                         137.0
            140.0
                                                          114.0
            120.0                            116.0                        112.0      110.0
                          119.0
            100.0
                                             99.0         99.0
                80.0

                60.0
                                 24.0
                                              23.0                                   20.0
                40.0                                               22.0
                                                                            21.0
                20.0
                          23.2                            16.7
                                             17.9
                   -
                           2009               2010          2011             1012     1013
   Target AK Balita        24.0                23.0         22.0              21.0     20.0
   Target AK Bayi          35.0                33.0         32.0              31.0     30.0
   Target AKI              119.0              116.0        114.0             112.0    110.0
   Capaian AK Balita       23.2                17.9         16.7
   Capaian AK Bayi         38.0                32.0         32.0
   Capaian AKI             137.0               99.0         99.0

Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Capaian MDGs Kaltim

                                                                                              14
Kesenjangan Intrawilayah
            Perkembangan Rasio Gini Menurut Provinsi
Provinsi                    2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012
Aceh                        0.31   0.27   0.27   0.29   0.30   0.33   0.32

Sumatera Utara              0.29   0.31   0.31   0.32   0.35   0.35   0.33

Sumatera Barat              0.30   0.31   0.29   0.30   0.33   0.35   0.36

Riau                        0.31   0.32   0.31   0.33   0.33   0.36   0.40

Jambi                       0.29   0.31   0.28   0.27   0.30   0.34   0.34

Sumatera Selatan            0.31   0.32   0.30   0.31   0.34   0.34   0.40

Bengkulu                    0.29   0.34   0.33   0.30   0.37   0.36   0.35

Lampung                     0.31   0.39   0.35   0.35   0.36   0.37   0.36

Kepulauan Bangka Belitung   0.27   0.26   0.26   0.29   0.30   0.30   0.29

Kepulauan Riau              0.35   0.30   0.30   0.29   0.29   0.32   0.35

DKI Jakarta                 0.40   0.34   0.33   0.36   0.36   0.44   0.42

Jawa Barat                  0.34   0.34   0.35   0.36   0.36   0.41   0.41

Jawa Tengah                 0.30   0.33   0.31   0.32   0.34   0.38   0.38

DI Yogyakarta               0.37   0.37   0.36   0.38   0.41   0.40   0.43

Jawa Timur                  0.32   0.34   0.33   0.33   0.34   0.37   0.36

Banten                      0.33   0.37   0.34   0.37   0.42   0.40   0.39

Bali                        0.32   0.33   0.30   0.31   0.37   0.41   0.43

Nusa Tenggara Barat         0.32   0.33   0.33   0.35   0.40   0.36   0.35

Nusa Tenggara Timur         0.34   0.35   0.34   0.36   0.38   0.36   0.36

Kalimantan Barat            0.30   0.31   0.31   0.32   0.37   0.40   0.38
                                                                                 Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPS
Kalimantan Tengah           0.26   0.30   0.29   0.29   0.30   0.34   0.33

Kalimantan Selatan          0.32   0.34   0.33   0.35   0.37   0.37   0.38


                                                                             •
                            0.35   0.33   0.34   0.38   0.37   0.38   0.36
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara              0.29   0.32   0.28   0.31   0.37   0.39   0.43       Kesenjangan antar individu termasuk
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
                            0.34
                            0.32
                                   0.32
                                   0.37
                                          0.33
                                          0.36
                                                 0.34
                                                 0.39
                                                        0.37
                                                        0.40
                                                               0.38
                                                               0.41
                                                                      0.40
                                                                      0.41
                                                                                 moderat, masih di bawah nasional
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
                            0.31
                            0.32
                                   0.35
                                   0.39
                                          0.33
                                          0.34
                                                 0.36
                                                 0.35
                                                        0.42
                                                        0.43
                                                               0.41
                                                               0.46
                                                                      0.40
                                                                      0.44
                                                                             •   Tetapi kesenjangan aktivitas ekonomi
Sulawesi Barat              0.31
                            0.29
                                   0.31
                                   0.33
                                          0.31
                                          0.31
                                                 0.30
                                                 0.31
                                                        0.36
                                                        0.33
                                                               0.34
                                                               0.41
                                                                      0.31
                                                                      0.38
                                                                                 antar kab/kota termasuk tinggi,
Maluku
Maluku Utara                0.29   0.33   0.33   0.33   0.34   0.33   0.34       meskipun cenderung menurun dalam
Papua Barat                 0.29   0.30   0.31   0.35   0.38   0.40   0.43

Papua                       0.39   0.41   0.40   0.38   0.41   0.42   0.44       10 tahun terakhir
Indonesia                   0.34   0.36   0.35   0.37   0.38   0.41   0.41

Sumber : BPS
Pembangunan Manusia
           • Capaian IPM tahun 2010 cukup
             tinggi secara nasional (peringkat
             ke-4), mencapai 75,6
             (penghitungan dg metode lama)
           • Tetapi yang lebih penting adalah
             kecepatan peningkatannya relatif
             terhadap kondisi ideal (annual
             reduction of shortfall)  lebih
             tinggi dari rata-rata nasional 1,54
              bila dipertahankan akan
             meningkatkan peringkat lebih
             tinggi
PENANGULANGAN KEMISKINAN




                           17
Target dan Capaian Kemiskinan
              Provinsi Kalimantan Timur




Sumber Data : BPS

                                            18
Tingkat Kemiskinan

                             • Secara keseluruhan tingkat
                               kemiskinan cenderung
                               menurun
                             • Nampak sedikit
                               peningkatan di perkotaan
                             • Disparitas daerah
                               perkotaan dan perdesaan
                               relatif tinggi, tingkat
                               kemiskinan di perdesaan
                               lebih dari dua kali lipat di
                               perkotaan

Sumber : BPS
Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya

                                                        KUADRAN II
                                                                                                                                   PUBAR
                                                                                                                                           KUADRAN 1     •   Dengan benchmark rata-rata
                                                                                                                                                             nasional, posisi Kaltim termasuk
Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%)




                                                                                                                                                             dalam kelompok Provinsi
                                                                                                                                                             dengan pertumbuhan rendah
                                               10.00                                                                                                         dan pengurangan kemiskinan
                                                                                  BANTEN
                                                                                                           SULBAR

                                                                                                                            SULTRA         GORONTAL
                                                                                                                                                             yang rendah pula
                                                                                                              SULTENG

                                                                  JAMBI         SULUT
                                                                                                                                                         •   Analisis dengan melihat dua
                                                              DKI Jaka SUMBAR

                                                                          SUMUT
                                                                                   MALUT

                                                                                            KALTENG
                                                                                                   BENGKULU

                                                                                                           SUMSEL
                                                                                                                                      MALUKU
                                                                                                                                                             indikator:
                                               5.00                               RIAU
                                                                                         LAMPUNG

                                                                                                  BABEL
                                                                                                           KALBAR
                                                                                                                      NTT
                                                                                                                                   PAPUA                      – Rata-rata pertumbuhan
                                                                       DIY
                                                                                         KALTIM
                                                                                                                NTB
                                                                                                                                                                ekonomi 2005-2011 (persen)
                                                                                                                                                              – Besarnya pengurangan tingkat
                                                                                                                                                                kemiskinan antara 2005-2011
                                                                                                                                                                (percentage point)
                                               0.00
                                                                                                                                                         •   Relatif kecilnya pengurangan
                                                        KUADRAN III
                                                                                                                            ACEH
                                                                                                                                      KUADRAN IV             kemiskinan di Kaltim mungkin
                                                       0.00       2.00             4.00             6.00         8.00              10.00         12.00
                                                                                                                                                             karena tingkat kemiskinannya
                                                              Pengurangan persen kemiskinan 2005-2011, (%)                                                   relatif rendah
PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI
                                                                           ANTAR Ekonomi - Penurunan Kemiskinan
                                                                            Pertumbuhan
                                                                                        PROVINSI
                                                                       KUADRAN II                                                                                       KUADRAN I
                                                              1.50



                                                                               Aceh                                                   Sulbar




                                                                                                                                                    Gorontalo
                                                              1.00
                                                                                                                                 Sumsel
 Rata-rata pengurangan Persentase Kemiskinan 2005-2010, (%)




                                                                                       NTT    Kalbar        Jatim                          Sultra
                                                                                                                                                            Riau
                                                                                         Maluku                                          Jambi
                                                                             NTB                    Jateng                                                                  Kaltim
                                                                                       Bengkulu                                                                   Sulteng
                                                                                                  Lampung              Kalteng     Sulsel
                                                                                                        Sumut            Kepri
                                                              0.50                    Kep. Babel
                                                                               DIY
                                                                                                         Kalsel      Malut
                                                                                                                                 Papua

                                                                                                       Bali

                                                                                              Banten           Jabar

                                                                                                   Sumbar

                                                                                                              DKI Jakarta         Sulut
                                                              0.00




                                                                                                                                                    Papua Barat

                                                              -0.50    KUADRAN III
                                                                                                                                                                      KUADRAN IV


                                                                      4.00             5.00                   6.00                  7.00                    8.00                     9.00

                                                                                     Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%)




1. Kuadran                      I:                 Pertumbuhan                       Tinggi,                 Pro-Poor=
   Riau, Jambi, Kepri, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Gorontalo, Sultra, Sulteng, Sulsel.
2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor = Aceh, Sumut, Bengkulu, Lampung, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Maluku.
3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor = Sumbar, Babel, DKI, Jabar, DIY, Banten, Kalsel, Malut.
4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor = Sulut, Papua Barat, Papua.
   21
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
                MENURUT PROVINSI, MARET 2011
35
                                                                                                                                                                     31,9 32,0

30

25                                                                                                                                                                 23,0
                                                                                                                                                            21,2
                                                                                                                                                19,6 19,7
20                                                                                                                                       18,8
                                                                                                                             16,9 17,5
                                                                                                            15,8 15,8 16,1
15                                                                                    13,9 14,2 14,2 14,6
                                                                               11,3
                                                                   10,3 10,7
                                                             9,2
10                                       8,5 8,5 8,6 8,7 9,0
                                   7,4
                           6,6 6,8
               5,3 5,8 6,3
 5   3,7 4,2


 0




      Bengkulu
          Kalsel




           Jabar
         Kalbar
          Jambi




        Sumsel




        P.Barat
        Jakarta




       Sumbar




        Sulteng
          Malut




     Gorontalo
           Aceh
         Keppri




         Sumut




      Lampung




         Papua
        Kalteng




         Jateng

          Yogya




            NTB
            NTT
          Babel




          Sulsel


         Sulbar
            Riau




           Jatim




        Maluku
         Kaltim
        Banten
             Bali




          Sultra
           Sulut




Sumber : BPS
PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI
              TAHUN 2006-2011 (percentage points)
 12.00
                     Penurunan Tingkat Kemiskinan              Penurunan Nasional                         10.38
                                                                                                                  10.03
 10.00                                                                                                                    9.429.54
         8.71                                                                                          8.81
                                                                           8.11
                                                                                                7.80
  8.00                                                                 7.44
                           6.75                            6.86               6.64                            6.85
                                                    6.43
                                  5.77
  6.00                        5.50
                                      5.16
                                          4.76
                                                                                  4.44   4,64                                    5.26
                                                                                                   4.28
            3.683.47                             3,84
  4.00              3.38                                3.43    3.47                                                  3.55
                                                                    2.88             3.03   3,03
                       2.72

  2.00
                                             0.82

  0.00




  Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPS

Sebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan
            nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa
      Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi
                                 Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
REFORMASI BIROKRASI




                      25
Proporsi Daerah yang telah menerapkan E-Procurement (E-Proc), 2012


No          Daerah                  Status E-PROC           No         Daerah              Status E-PROC

                              Provinsi    Kab/Kota(%)                                 Provinsi   Kab/Kota(%)

1    Prov. Aceh                 sudah                17,4   18   Prov. Lampung          sudah               42,9
2    Prov. Bali                 sudah                44,4   19   Prov. Maluku           sudah                0,0
3    Prov. Bangka Belitung      sudah               100,0   20   Prov. Maluku Utara     Belum               33,3
4    Prov. Banten               sudah                75,0   21   Prov. NTB              sudah               50,0
5    Prov. Bengkulu             sudah                40,0   22   Prov. NTT              sudah                9,5
6    Prov. D. I. Yogyakarta     sudah               100,0   23   Prov, Papua            sudah                3,5
7    Prov. DKI Jakarta          sudah                 0,0   24   Prov. Papua Barat      Belum                0,0
8    Prov. Gorontalo            sudah                16,7   25   Prov. Riau             sudah               58,3
9    Prov. Jambi                sudah                45,5   26   Prov. Sulbar           sudah               60,0
10   Prov. Jawa Barat           sudah                92,3   27   Prov. Sulsel           sudah               25,0
11   Prov. Jawa Tengah          sudah                82,9   28   Prov. Sulteng          sudah               36,4
12   Prov. Jawa Timur           sudah                63,2   29   Prov. Sultra           sudah                0,0
13   Prov. Kalbar               sudah                50,0   30   Prov. Sulut            sudah               21,4
14   Prov. Kalsel               sudah                84,6   31   Prov. Sumbar           sudah               95,0
15   Prov. Kalteng              sudah                21,4   32   Prov. Sumsel           sudah               53,3
16   Prov. Kaltim               sudah                57,1   33   Prov. Sumut            sudah                5,9
17   Prov. Kepulauan Riau       sudah                85,7   Total (Rata-rata)             94%              44,9%

Sumber: LKPP, Data Per April 2012
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda, 2012
OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
LINGKUNGAN HIDUP




                   29
Pelestarian Lingkungan

                     Kapasitas Tampung Air Per
                              Wilayah

                 KALIMANTAN
SUMATERA            108.0
56.9 m3/kapita    m 3/kapita   SULAWESI               MALUKU-
HAMPIR KRITIS      SURPLUS   43.2 m3/kapita             PAPUA
                                HAMPIR            0.1 m3/kapita
                                 KRITIS          HAMPIR KRITIS
                 JAWA
         54.6 m3/kapita                   BALI-NUSA
                DEFISIT                  TENGGARA
                                      29.2 m3/kapita
                                              KRITIS




   •    Meski indikator sumber daya air masih baik, namun perlu diperhatikan
        peningkatan luas lahan kritis hutan.
   •    Luas lahan kritis telah mencapai lebih dari 40 persen luas hutan (14,7 juta ha)
   •    Perlu pengendalian aktivitas pertambangan
Tantangan 2013/2014
• Mempercepat pencapaian indikator RPJMD yang masih di
  bawah sasaran
• Dukungan pada agenda/prioritas nasional (RPJMN)
• Penguatan perekonomian domestik di tengah
  perekonomian dunia yang masih lesu
   – Permintaan komoditi ekspor diperkirakan masih lemah
   – Antisipasi pergerakan harga minyak di tengah situasi Timur
     Tengah yang sangat dinamis
• Peningkatan daya saing daerah menyongsong
  implementasi “ASEAN Economic Community” pada
  Desember 2015
Penguatan Ekonomi Domestik

                  Peningkatan
                   Daya Saing




   Peningkatan    PENGUATAN     Peningkatan
  Kesejahteraan    EKONOMI      Daya Tahan
     Rakyat        DOMESTIK      Ekonomi




                  Pemantapan
                   Stabilitas
                    Politik
Faktor Pendukung Daya Saing Daerah


         Sinergi
                                                            Berkelanjutan
 Input, Output, Outcome


                                      Daya Saing
                                       Daerah

    Memperhatikan
 Kemajuan Teknologi dan                           Bersaing secara nasional
      Perubahan                                    maupun internasional
     Kelembagaan


Sumber: Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Seminar
Nasional Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta, 26 Juni 2012.
Dukungan yang diharapkan dari Pemda
                (1)

Peningkatan                          Peningkatan
                                     Daya Tahan
 Daya Saing                           Ekonomi
                                                   Peningkatan
              Perbaikan iklim                      ketahanan pangan
              usaha  Penerapan                     pemeliharaan
              Pelayanan Terpadu                    infrastruktur
                                                   pertanian


              Percepatan
              pembangunan                          Peningkatan Rasio
              infrastruktur                       Elektrifikasi
              Penyediaan Tanah



              Pengembangan                         Konversi Energi 
              industri unggulan di                 pengembangan
              Koridor Kalimantan                   energi terbarukan
Dukungan yang diharapkan dari Pemda
                (2)
 Peningkatan                      Pemantapan
Kesejahteraan                    Stabilitas Sosial
                Pembangunan
   Rakyat                            Politik
                SDM                                 Persiapan
                pendidikan dan                       Pemilu 2014
                kesehatan

                Percepatan                           Perbaikan
                pengurangan                          kinerja
                kemiskinan                           birokrasi


                Pembangunan
                                                     Pemberantasan
                perbatasan dan
                                                     korupsi
                perdesaan
Isu-Isu Strategis Kaltim - 1
• Ketahanan pangan lokal: konsumsi > produksi
• Alternatif respon kebijakan: (i) perluasan lahan pertanian, (ii) intensifikasi/
  teknologi pertanian, (iii) perbaikan distribusi pangan, (iv) diversifikasi
  pangan
          7.000,0


          6.000,0


          5.000,0


          4.000,0


          3.000,0


          2.000,0


          1.000,0


                -




                                      Produksi   konsumsi
Isu-Isu Strategis Kaltim - 2
                       Memperkuat daya
                         saing berbasis
                       sumber daya lokal
                         berkelanjutan
Sensitif thd
 volatilitas                                                  Ekonomi
   harga                                                      berbasis
komoditas                                                     inovasi dan
                                 Ekonomi                      diferensiasi
                                 berbasis SDA
                                 terbarukan




                                                 Reinvestasi pendapatan dari
        Ekonomi berbasis SDA tak                SDA untuk pembangunan SDM
        terbarukan       Revenue saat ini         dan infrastruktur wilayah

                 TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI
Arahan bagi Pemerintah Daerah untuk
       Penguatan Sinergi Pusat-Daerah

1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan
   prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN
   2010-2014 dan RKP;
2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan
   belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya
   saing daerah;
3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan
   dan realisasi anggaran.
PENUTUP
• Kinerja pembangunan nasional ditopang dan ditentukan oleh
  kinerja pembangunan daerah.
• Kinerja pembangunan nasional juga tidak bisa lepas dari
  pengaruh dinamika ekonomi global.
• Kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing, secara
  nasional dan global, menjadi pilar bagi penguatan
  perekonomian domestik.
• Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah
  daerah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan
  kebijakan dan strategi secara terarah dan terfokus untuk
  memanfaatkan momentum pertumbuhan.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Más contenido relacionado

Similar a Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Randy Wrihatnolo
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuRandy Wrihatnolo
 
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...Dadang Solihin
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MesoPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MesoNoviyarti Badri
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi
Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi
Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi Dadang Solihin
 

Similar a Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (11)

Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Bali dan Kepulauan Nusa T...
 
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan MalukuLaporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
Laporan Pemantauan Kuartal III/2012 Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku
 
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...
Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangu...
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MesoPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
 
Sosialisasi e lakip sumatera barat
Sosialisasi e lakip sumatera baratSosialisasi e lakip sumatera barat
Sosialisasi e lakip sumatera barat
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2012
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
 
Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi
Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi
Kompetensi, Teknik dan Konsep Monitoring dan Evaluasi
 
Sosialisasi e lakip sumatera barat
Sosialisasi e lakip sumatera baratSosialisasi e lakip sumatera barat
Sosialisasi e lakip sumatera barat
 

Más de Kamen Ride

Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Kamen Ride
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
 
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Kamen Ride
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70Kamen Ride
 
Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Kamen Ride
 
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Kamen Ride
 
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONALKALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONALKamen Ride
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
 
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Kamen Ride
 
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
 

Más de Kamen Ride (12)

Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
 
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
 
Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013
 
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
 
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONALKALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
KALIMANTAN TIMUR TERDEPAN MENGHADAPI RAWAN PANGAN NASIONAL
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
 
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
 
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
 

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

  • 1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Samarinda , 17 Desember 2012
  • 2. Latar Belakang • UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan • Pentingnya evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMN daerah • Hasil evaluasi sebagai masukan untuk perencanaan selanjutnya • Perlunya pendalaman hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2011 untuk dapat: – Mengevaluasi permasalahan utama – Memberikan rekomendasi strategis – Melakukan intervensi yang tepat bagi permasalahan 2
  • 3. MONEV- Bagian dari Siklus Perencanaan Pengembangan sistem dan mekanisme monitoring sebagai early warning pelaksanaan kegiatan/program Penetapan indikator kinerja Evaluasi Output pembangunan dengan memperhatikan kaidah Evaluasi Outcome SMART agar kegiatan/program Evaluasi Impact yang direncanakan dapat Monitoring/ dievaluasi Pengendalian Bappenas: Memonitor & PERENCANAAN/ Mengevaluasi PENGANGGARAN PELAKSANAAN Pelaksanaan Pembangunan  Hasil evaluasi Dokumen RPJMN & RKP digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran Pelaksanaan post EVALUASI evaluation dengan membandingkan apa yang Evaluasi Kinerja Pembangunan sudah dikerjakan dengan yang direncanakan - Pencapaian Kinerja - Kendala/Hambatan - Langkah Tindak Lanjut
  • 4. BEBERAPA INDIKATOR PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 4
  • 6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pertumbuhan daerah Perbandingan No. PROVINSI 2010 2011 dibandingkan 2010-2011 Pertumbuhan Nasional 1. Aceh 2.6 5.0 Meningkat Rendah 2. Sumatera Utara 6.4 6.6 Meningkat Tinggi 3. Sumatera Barat 5.9 6.2 Meningkat Rendah 4. Riau 4.2 5.0 Meningkat Rendah 5. Jambi 7.3 8.5 Meningkat Tinggi 6. Sumatera Selatan 5.4 6.5 Meningkat Sama 7. Bengkulu 5.1 6.4 Meningkat Rendah 8. Lampung 5.8 6.4 Meningkat Rendah 9. Kepulauan Bangka Belitung 5.9 6.4 Meningkat Rendah 10. Kepulauan Riau 7.2 6.7 Melambat Tinggi 11. DKI Jakarta 6.5 6.7 Meningkat Tinggi 12. Jawa Barat 6.1 6.5 Meningkat Sama 13. Jawa Tengah 5.8 6.0 Meningkat Rendah 14. DI. Yogyakarta 4.9 5.2 Meningkat Rendah 15. Jawa Timur 6.7 7.2 Meningkat Tinggi 16. Banten 5.9 6.4 Meningkat Rendah 17. Bali 5.8 6.5 Meningkat Sama • Pertumbuhan Kaltim berpengaruh besar 18. 19. Kalimantan Barat Kalimantan Tengah 5.4 6.5 5.9 6.7 Meningkat Meningkat Rendah Tinggi 20. Kalimantan Selatan 5.6 6.1 Meningkat Rendah terhadap pertumbuhan wilayah 21. Kalimantan Timur 5.0 3.9 Melambat Rendah 22. Sulawesi Utara 7.1 7.4 Meningkat Tinggi Kalimantan, karena perannya relatif besar 23. Sulawesi Tengah 7.8 9.2 Meningkat Tinggi • Pertumbuhan ekonomi Kaltim sangat 24. 25. Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara 8.2 8.2 7.7 8.7 Melambat Meningkat Tinggi Tinggi 26. Gorontalo 7.6 7.7 Meningkat Tinggi dipengaruhi gejolak perekonomian dunia, 27. Sulawesi Barat 11.9 10.4 Melambat Tinggi 28. Nusa Tenggara Barat 6.3 -3.2 Kontraksi Rendah melalui transmisi pelemahan permintaan 29. Nusa Tenggara Timur 5.1 5.6 Meningkat Rendah 30. Maluku 6.5 6.0 Melambat Rendah komoditi ekspor (batubara) 31. Maluku Utara 8.0 6.4 Melambat Rendah 32. Papua Barat 26.8 27.2 Meningkat Tinggi Sumber :BPS 33. Papua -2.7 -5.7 Kontraksi Rendah Jumlah 33 Provinsi 6.1 6.5
  • 7. Penciptaan Lapangan Kerja • Tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun sejak 2007 tetapi masih di atas TPT nasional • Pertumbuhan yang lebih tinggi belum secara konsisten disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih besar
  • 8. PROSENTASI PANJANG JALAN NASIONAL 100 100 70.56 90 80 70 46.34 60 20 38.63 50 15.3 25 40 30 14.14 20 Baik 10 7.5 0 0 6.98 sedang 0 Kaltim Kalbar buruk Kalteng Kalsel buruk sedang Baik
  • 9. Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya KUADRAN II PUBAR KUADRAN I • Dengan benchmark rata-rata nasional, posisi Kaltim termasuk dalam kelompok perekonomian Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%) yang tumbuh rendah dan 10.00 SULBAR kurang menciptakan lapangan SULTENG BANTEN GORONTAL kerja baru SULTRA BALI KALTENG KEPRI JAMBI JABAR • Hal ini tampaknya berkaitan SULSEL KALSEL LAMPUNG BENGKULU SUMUT SUMBAR dengan struktur perekonomian 5.00 DIY SUMSEL RIAU PAPUA BABEL daerah di mana peran sektor KALTIM NTB pertambangan dominan, tetapi kemampuannya menciptakan lapangan kerja terbatas. 0.00 • Dominasi sektor primer juga KUADRAN III ACEH KUADRAN IV berdampak negatif terhadap perkembangan sektor industri -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 Pengurangan persen Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2011, (%) (manufaktur)
  • 10. PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI ANTAR PROVINSI Pertumbuhan Ekonomi - Penurunan Penggangguran KUADRAN II KUADRAN I Riau Sulsel Gorontalo 1.20 Rata-rata Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2005-2010, (%) Sumbar Kepri 0.90 Papua Barat Sultra Papua 0.60 DKI Jakarta Jabar Kep. Babel Sumut Maluku Jatim Bengkulu Kalbar Sumsel NTB 0.30 Malut Jambi Lampung Bali Kalteng NTT Sulteng Aceh Sulbar Jateng Kalsel Sulut Kaltim 0.00 DIY Banten KUADRAN III KUADRAN IV 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%) 1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Job = Riau, Kepri, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Papua Barat, Papua. 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro- Job = Sumbar, Sumut, Babel, DKI, Jabar, Jatim. 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro ob=Aceh, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Maluku, Maluku Utara. 10 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro – Job = Sumsel, Jambi, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulbar.
  • 12. CAPAIAN IPM KALIMANTAN TIMUR 78 77.0 76.5 75.4 75.9 76 74.8 74.3 76.2 75.6 74 74.52 73.8 72 72.6 72.3 70 71.17 70.6 68 66 2008 2009 2010 2011 1012 1013 TARGET KALTIM CAPAIAN KALTIM CAPAIAN NASIONAL Sumber : RPJMD KALTIM 2008-2013 dan BPS KALTIM 12
  • 13. TARGET DAN CAPAIAN APM TINGKAT SD/MI S/D SMA/MA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Data BPS 13
  • 14. INDIKATOR KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 160.0 137.0 140.0 114.0 120.0 116.0 112.0 110.0 119.0 100.0 99.0 99.0 80.0 60.0 24.0 23.0 20.0 40.0 22.0 21.0 20.0 23.2 16.7 17.9 - 2009 2010 2011 1012 1013 Target AK Balita 24.0 23.0 22.0 21.0 20.0 Target AK Bayi 35.0 33.0 32.0 31.0 30.0 Target AKI 119.0 116.0 114.0 112.0 110.0 Capaian AK Balita 23.2 17.9 16.7 Capaian AK Bayi 38.0 32.0 32.0 Capaian AKI 137.0 99.0 99.0 Sumber : RPJMD Kaltim 2008-2013 dan Capaian MDGs Kaltim 14
  • 15. Kesenjangan Intrawilayah Perkembangan Rasio Gini Menurut Provinsi Provinsi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aceh 0.31 0.27 0.27 0.29 0.30 0.33 0.32 Sumatera Utara 0.29 0.31 0.31 0.32 0.35 0.35 0.33 Sumatera Barat 0.30 0.31 0.29 0.30 0.33 0.35 0.36 Riau 0.31 0.32 0.31 0.33 0.33 0.36 0.40 Jambi 0.29 0.31 0.28 0.27 0.30 0.34 0.34 Sumatera Selatan 0.31 0.32 0.30 0.31 0.34 0.34 0.40 Bengkulu 0.29 0.34 0.33 0.30 0.37 0.36 0.35 Lampung 0.31 0.39 0.35 0.35 0.36 0.37 0.36 Kepulauan Bangka Belitung 0.27 0.26 0.26 0.29 0.30 0.30 0.29 Kepulauan Riau 0.35 0.30 0.30 0.29 0.29 0.32 0.35 DKI Jakarta 0.40 0.34 0.33 0.36 0.36 0.44 0.42 Jawa Barat 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.41 0.41 Jawa Tengah 0.30 0.33 0.31 0.32 0.34 0.38 0.38 DI Yogyakarta 0.37 0.37 0.36 0.38 0.41 0.40 0.43 Jawa Timur 0.32 0.34 0.33 0.33 0.34 0.37 0.36 Banten 0.33 0.37 0.34 0.37 0.42 0.40 0.39 Bali 0.32 0.33 0.30 0.31 0.37 0.41 0.43 Nusa Tenggara Barat 0.32 0.33 0.33 0.35 0.40 0.36 0.35 Nusa Tenggara Timur 0.34 0.35 0.34 0.36 0.38 0.36 0.36 Kalimantan Barat 0.30 0.31 0.31 0.32 0.37 0.40 0.38 Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPS Kalimantan Tengah 0.26 0.30 0.29 0.29 0.30 0.34 0.33 Kalimantan Selatan 0.32 0.34 0.33 0.35 0.37 0.37 0.38 • 0.35 0.33 0.34 0.38 0.37 0.38 0.36 Kalimantan Timur Sulawesi Utara 0.29 0.32 0.28 0.31 0.37 0.39 0.43 Kesenjangan antar individu termasuk Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan 0.34 0.32 0.32 0.37 0.33 0.36 0.34 0.39 0.37 0.40 0.38 0.41 0.40 0.41 moderat, masih di bawah nasional Sulawesi Tenggara Gorontalo 0.31 0.32 0.35 0.39 0.33 0.34 0.36 0.35 0.42 0.43 0.41 0.46 0.40 0.44 • Tetapi kesenjangan aktivitas ekonomi Sulawesi Barat 0.31 0.29 0.31 0.33 0.31 0.31 0.30 0.31 0.36 0.33 0.34 0.41 0.31 0.38 antar kab/kota termasuk tinggi, Maluku Maluku Utara 0.29 0.33 0.33 0.33 0.34 0.33 0.34 meskipun cenderung menurun dalam Papua Barat 0.29 0.30 0.31 0.35 0.38 0.40 0.43 Papua 0.39 0.41 0.40 0.38 0.41 0.42 0.44 10 tahun terakhir Indonesia 0.34 0.36 0.35 0.37 0.38 0.41 0.41 Sumber : BPS
  • 16. Pembangunan Manusia • Capaian IPM tahun 2010 cukup tinggi secara nasional (peringkat ke-4), mencapai 75,6 (penghitungan dg metode lama) • Tetapi yang lebih penting adalah kecepatan peningkatannya relatif terhadap kondisi ideal (annual reduction of shortfall)  lebih tinggi dari rata-rata nasional 1,54  bila dipertahankan akan meningkatkan peringkat lebih tinggi
  • 18. Target dan Capaian Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Sumber Data : BPS 18
  • 19. Tingkat Kemiskinan • Secara keseluruhan tingkat kemiskinan cenderung menurun • Nampak sedikit peningkatan di perkotaan • Disparitas daerah perkotaan dan perdesaan relatif tinggi, tingkat kemiskinan di perdesaan lebih dari dua kali lipat di perkotaan Sumber : BPS
  • 20. Kinerja Kaltim vs Provinsi Lainnya KUADRAN II PUBAR KUADRAN 1 • Dengan benchmark rata-rata nasional, posisi Kaltim termasuk Rata-rata pertumbuhan ekonomi 2005-2011, (%) dalam kelompok Provinsi dengan pertumbuhan rendah 10.00 dan pengurangan kemiskinan BANTEN SULBAR SULTRA GORONTAL yang rendah pula SULTENG JAMBI SULUT • Analisis dengan melihat dua DKI Jaka SUMBAR SUMUT MALUT KALTENG BENGKULU SUMSEL MALUKU indikator: 5.00 RIAU LAMPUNG BABEL KALBAR NTT PAPUA – Rata-rata pertumbuhan DIY KALTIM NTB ekonomi 2005-2011 (persen) – Besarnya pengurangan tingkat kemiskinan antara 2005-2011 (percentage point) 0.00 • Relatif kecilnya pengurangan KUADRAN III ACEH KUADRAN IV kemiskinan di Kaltim mungkin 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 karena tingkat kemiskinannya Pengurangan persen kemiskinan 2005-2011, (%) relatif rendah
  • 21. PERBANDINGAN KINERJA SOSIAL-EKONOMI ANTAR Ekonomi - Penurunan Kemiskinan Pertumbuhan PROVINSI KUADRAN II KUADRAN I 1.50 Aceh Sulbar Gorontalo 1.00 Sumsel Rata-rata pengurangan Persentase Kemiskinan 2005-2010, (%) NTT Kalbar Jatim Sultra Riau Maluku Jambi NTB Jateng Kaltim Bengkulu Sulteng Lampung Kalteng Sulsel Sumut Kepri 0.50 Kep. Babel DIY Kalsel Malut Papua Bali Banten Jabar Sumbar DKI Jakarta Sulut 0.00 Papua Barat -0.50 KUADRAN III KUADRAN IV 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas 2005-2010, (%) 1. Kuadran I: Pertumbuhan Tinggi, Pro-Poor= Riau, Jambi, Kepri, Sumsel, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Gorontalo, Sultra, Sulteng, Sulsel. 2. Kuadran II: Pertumbuhan Rendah, Pro-Poor = Aceh, Sumut, Bengkulu, Lampung, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalbar, Maluku. 3. Kuadran III: Pertumbuhan Rendah, Kurang Pro-Poor = Sumbar, Babel, DKI, Jabar, DIY, Banten, Kalsel, Malut. 4. Kuadran IV: Pertumbuhan Tinggi, Kurang Pro-Poor = Sulut, Papua Barat, Papua. 21
  • 22. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI, MARET 2011 35 31,9 32,0 30 25 23,0 21,2 19,6 19,7 20 18,8 16,9 17,5 15,8 15,8 16,1 15 13,9 14,2 14,2 14,6 11,3 10,3 10,7 9,2 10 8,5 8,5 8,6 8,7 9,0 7,4 6,6 6,8 5,3 5,8 6,3 5 3,7 4,2 0 Bengkulu Kalsel Jabar Kalbar Jambi Sumsel P.Barat Jakarta Sumbar Sulteng Malut Gorontalo Aceh Keppri Sumut Lampung Papua Kalteng Jateng Yogya NTB NTT Babel Sulsel Sulbar Riau Jatim Maluku Kaltim Banten Bali Sultra Sulut Sumber : BPS
  • 23. PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2006-2011 (percentage points) 12.00 Penurunan Tingkat Kemiskinan Penurunan Nasional 10.38 10.03 10.00 9.429.54 8.71 8.81 8.11 7.80 8.00 7.44 6.75 6.86 6.64 6.85 6.43 5.77 6.00 5.50 5.16 4.76 4.44 4,64 5.26 4.28 3.683.47 3,84 4.00 3.38 3.43 3.47 3.55 2.88 3.03 3,03 2.72 2.00 0.82 0.00 Sumber : Hasil Perhitungan Bappenas, dari data BPS Sebanyak 16 provinsi dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami penurunan kemiskinan di atas penurunan nasional, yaitu : NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua
  • 26. Proporsi Daerah yang telah menerapkan E-Procurement (E-Proc), 2012 No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%) 1 Prov. Aceh sudah 17,4 18 Prov. Lampung sudah 42,9 2 Prov. Bali sudah 44,4 19 Prov. Maluku sudah 0,0 3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara Belum 33,3 4 Prov. Banten sudah 75,0 21 Prov. NTB sudah 50,0 5 Prov. Bengkulu sudah 40,0 22 Prov. NTT sudah 9,5 6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,5 7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat Belum 0,0 8 Prov. Gorontalo sudah 16,7 25 Prov. Riau sudah 58,3 9 Prov. Jambi sudah 45,5 26 Prov. Sulbar sudah 60,0 10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 25,0 11 Prov. Jawa Tengah sudah 82,9 28 Prov. Sulteng sudah 36,4 12 Prov. Jawa Timur sudah 63,2 29 Prov. Sultra sudah 0,0 13 Prov. Kalbar sudah 50,0 30 Prov. Sulut sudah 21,4 14 Prov. Kalsel sudah 84,6 31 Prov. Sumbar sudah 95,0 15 Prov. Kalteng sudah 21,4 32 Prov. Sumsel sudah 53,3 16 Prov. Kaltim sudah 57,1 33 Prov. Sumut sudah 5,9 17 Prov. Kepulauan Riau sudah 85,7 Total (Rata-rata) 94% 44,9% Sumber: LKPP, Data Per April 2012
  • 27. Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda, 2012
  • 30. Pelestarian Lingkungan Kapasitas Tampung Air Per Wilayah KALIMANTAN SUMATERA 108.0 56.9 m3/kapita m 3/kapita SULAWESI MALUKU- HAMPIR KRITIS SURPLUS 43.2 m3/kapita PAPUA HAMPIR 0.1 m3/kapita KRITIS HAMPIR KRITIS JAWA 54.6 m3/kapita BALI-NUSA DEFISIT TENGGARA 29.2 m3/kapita KRITIS • Meski indikator sumber daya air masih baik, namun perlu diperhatikan peningkatan luas lahan kritis hutan. • Luas lahan kritis telah mencapai lebih dari 40 persen luas hutan (14,7 juta ha) • Perlu pengendalian aktivitas pertambangan
  • 31. Tantangan 2013/2014 • Mempercepat pencapaian indikator RPJMD yang masih di bawah sasaran • Dukungan pada agenda/prioritas nasional (RPJMN) • Penguatan perekonomian domestik di tengah perekonomian dunia yang masih lesu – Permintaan komoditi ekspor diperkirakan masih lemah – Antisipasi pergerakan harga minyak di tengah situasi Timur Tengah yang sangat dinamis • Peningkatan daya saing daerah menyongsong implementasi “ASEAN Economic Community” pada Desember 2015
  • 32. Penguatan Ekonomi Domestik Peningkatan Daya Saing Peningkatan PENGUATAN Peningkatan Kesejahteraan EKONOMI Daya Tahan Rakyat DOMESTIK Ekonomi Pemantapan Stabilitas Politik
  • 33. Faktor Pendukung Daya Saing Daerah Sinergi Berkelanjutan Input, Output, Outcome Daya Saing Daerah Memperhatikan Kemajuan Teknologi dan Bersaing secara nasional Perubahan maupun internasional Kelembagaan Sumber: Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta, 26 Juni 2012.
  • 34. Dukungan yang diharapkan dari Pemda (1) Peningkatan Peningkatan Daya Tahan Daya Saing Ekonomi Peningkatan Perbaikan iklim ketahanan pangan usaha  Penerapan  pemeliharaan Pelayanan Terpadu infrastruktur pertanian Percepatan pembangunan Peningkatan Rasio infrastruktur  Elektrifikasi Penyediaan Tanah Pengembangan Konversi Energi  industri unggulan di pengembangan Koridor Kalimantan energi terbarukan
  • 35. Dukungan yang diharapkan dari Pemda (2) Peningkatan Pemantapan Kesejahteraan Stabilitas Sosial Pembangunan Rakyat Politik SDM  Persiapan pendidikan dan Pemilu 2014 kesehatan Percepatan Perbaikan pengurangan kinerja kemiskinan birokrasi Pembangunan Pemberantasan perbatasan dan korupsi perdesaan
  • 36. Isu-Isu Strategis Kaltim - 1 • Ketahanan pangan lokal: konsumsi > produksi • Alternatif respon kebijakan: (i) perluasan lahan pertanian, (ii) intensifikasi/ teknologi pertanian, (iii) perbaikan distribusi pangan, (iv) diversifikasi pangan 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 - Produksi konsumsi
  • 37. Isu-Isu Strategis Kaltim - 2 Memperkuat daya saing berbasis sumber daya lokal berkelanjutan Sensitif thd volatilitas Ekonomi harga berbasis komoditas inovasi dan Ekonomi diferensiasi berbasis SDA terbarukan Reinvestasi pendapatan dari Ekonomi berbasis SDA tak SDA untuk pembangunan SDM terbarukan Revenue saat ini dan infrastruktur wilayah TRANSFORMASI SOSIAL EKONOMI
  • 38. Arahan bagi Pemerintah Daerah untuk Penguatan Sinergi Pusat-Daerah 1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP; 2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya saing daerah; 3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan realisasi anggaran.
  • 39. PENUTUP • Kinerja pembangunan nasional ditopang dan ditentukan oleh kinerja pembangunan daerah. • Kinerja pembangunan nasional juga tidak bisa lepas dari pengaruh dinamika ekonomi global. • Kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing, secara nasional dan global, menjadi pilar bagi penguatan perekonomian domestik. • Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin pelaksanaan kebijakan dan strategi secara terarah dan terfokus untuk memanfaatkan momentum pertumbuhan.
  • 40. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL