SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
                         NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007

                                  TENTANG
                                 PEDOMAN
                    PENILAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
                PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
                        PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
                           MENTERI DALAM NEGERI


Menimbang


a.   bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan

penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), dalam

penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

(RKPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan

sebagai strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



b.   bahwa hasil pelaksanaan penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut, dipandang perlu

untuk dinilai dan dievaluasi, agar dalam penyelengaraan MUSRENBANG tersebut dapat

mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel,dan

komprehensif;


bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi penyelengaraan

MUSRENBANG sebagaimana pada butir a dan b, maka perlu disusun Pedoman Penilaian dan

Evaluasi Penyelenggaraan MUSRENBANG, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam

Negeri.
Daerah-daerah telah mengesahkan prosedur Musrenbang dalam bentuk Perda tentang

   Musrenbang atau Perda Partisipasi dan Transparansi demi memastikan keterwakilan yang lebih

   baik dari seluruh pemangku kepentingan.Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas

   pengambilan keputusan dalam Musrenbang tentang alokasi sumberdaya anggaran.


   menimbang
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

   Nasional


          Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

   Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

   pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal

   2ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun)

   maupunjangka pendek atau tahunan (1 tahun), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang

   Pemerintahan Daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana

   Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

   Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

          Undang-Undang      25/2004   tentang   Sistem   Perencanaan    Pembangunan      Nasional

   melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang,

   jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan

   perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif,teknokratis, ‟bottom-up‟ dan ‟top down‟ dalam

   perencanaan pembangunan daerah



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4286);
Di tetapkan dalam undang-undang 27 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang di mana

   dalam hal ini sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.Keuangan daerah perlu di

   perhatikan mana kala dana yang di miliki Negara tidak mencukupi atau dengan kata lain tidak

   bisa melaksanakan pembangunan.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4437);

   Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini dibuat/di gunakan dengan maksud untuk menilai dan

   mengevaluasi secara cepat, praktis dan sistematis pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang

   Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja

   Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

   sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

   Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

          Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ini juga; meletakkan

   partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat;

   menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin

   terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum;perumusan program dan

   pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat.



   Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka

   bagi Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan „bottom-up‟ dengan „top down‟

   dan merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non

   pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

A. Histori musrenbang
Musrenbang adalah hasil assesmen paling penting terhadap usulan program yang prioritas dari

     masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

     Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004

     tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus

     menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses

     demokrasi.

     Untuk itu, agar Musrenbang lebih bermakna serta kelanjutan pembangunan,Kita berharap kepada

     Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mensinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya

     dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD pemanfataannya lebih

     maksimal untuk kepentingan masyarakat. Wildan menambahkan bila suatu perencanaan sudah

     disusun dengan rapi dan matang diyakini sistem penyelenggaraan pemerintahan akan

     berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah

     daerah.Musrenbang kita tahu adalah proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan

     daerah yang di laksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat di

     setiap daerah yang akan di adakan pembangunan.Musrenbang adalah forum di mana masyarakat

     dapat menyampaikan aspirasi meraka,dalam proses pembangunan yang akan di laksanakan

     tentang bagaiman yang seharusnya di lakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus di lakukan

     masyarakat dalam pembnguna yang akan di laksanakan.musrenbang adalah proses memajukan

     setiap daerah mulai dari desa/kelurahan,kecamatan,kabupaten/kota ,provinsi hingga pusat.

B.   Peranan dan Kedudukan Musrenbang

     Musrenbang RKPD merupakan wahana publik („public event‟) yang penting untuk membawa

     para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan

     daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan consensus untuk pemecahan
berbagai masalah pembangunan daerah.Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya

 „tahap persiapan‟ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan

 proses      perencanaan    partisipatif.   Musrenbang   RKPD      bertujuan   menstrukturkan

 permasalahan,mencapai kesepakatan prioritas issu dan permasalahan daerah, serta mekanisme

 penanganannya.Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan

 merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”,pendekatan penilaian kebutuhan

 masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical

 assessment); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government

 stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan

 kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber

 pendanaan pembangunan.Musrenbang RKPD disebut juga Musrenbangda, untuk tingkat

 kabupaten/kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota dan untuk tingkat provinsi disebut

 Musrenbang Provinsi. Musrenbang kabupaten/ kota merupakan puncak kegiatan musyawarah

 pembangunan yang diawali dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,

 dan Forum SKPD, sedangkan Musrenbang Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan

 Musrenbang Kabupaten/Kota diwilayahnya, Forum SKPD Provinsi dan Rakornas RKP.

     Filosofi ( Tujuan dari musrenbang )

 Peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk mencapai

 konsensus dan kesepakatan mengenai:

a.       prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD

b.      penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten.

 Pada tinggkat kabupaten kota Musrenbang bertujuan untuk mencapai consensus dan kesepakatan

 tentang draft final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
Daerah). Dokumen ini berisikan

1. arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atauRenja (Rencana

     Kerja) SKPD.

3. kerangka ekonomi makro dan keuangan.

4. prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi,dan sumber-

     sumber biaya lainnya

5. rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

6.   Alokasi anggaran untuk ADD.

     Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut

     Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik seperti kesehatan dan pendidikan.Kegiatan

     ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan

     prioritas masyarakat.Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum

     SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih

     lanjut.Didalam   kaitannya   dengan    proses    pembangunan     nasional    untuk   perencanaan

     pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),

     Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan

     APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang-

     Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari

     kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat

     karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan

     masyakat. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas,

     bahwa    Dokumen-dokumen         perencanaan    pembangunan     menetapkan     tindakan-tindakan
pemerintah dimasa datang, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan

untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ditujukan

untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam

pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakarakat,

pemerintah mengharuskan didalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun

daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali

dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang

Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat

undang-undang.Jika ditinjau dari proses kebijakan publik proses perencanaan pembangunan

meliputi empat kegiatan yaitu perumusan masalah, perumusan agenda, perumusan usulan dan

pengesahan usulan. Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang desa dimana masyarakat

desa dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan tentang permasalahan yang dihadapi

mereka beserta alternatif pemecahannya di tingkat desa untuk dibawa ditingkat musrenbang

kecamatan dan selanjutnya dibawa ke musrenbang kabupaten maupun provinsi. Namun,

ditingkat kabupaten, provinsi ataupun negara ini terjadi proses selanjutnya yaitu penyusunan

agenda pemerintah, didadalam proses inilah terjadi penyaringan usulan-usulan untuk disesuaikan

dengan kepentingan-kepentingan politik atau pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap

kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya,

setelah melalui tahapan agenda setting selanjutnya usulkan untuk proses legislasi yang dilakukan

oleh pemerintah beserta DPR/D untuk ditetapkan sebagai Peraturan / Undang-Undang.

Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui

tiga jalur yaitu :
1. Jalur Musrenbang dimana masyarakat dapat menayulurkan aspirasinya secara langsung sesuai

   dengan tingkatannnya.

2. Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses.

3. Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikan melalui SKPD maupun kepala daerah.

   Jalur musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran

   serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah mayoritas

   aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukkan bagi proses perencanaan pembangunan

   selanjutnya.Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang

   disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah pada proses

   perumusan agenda dan usulan kegiatan. Masyarakat tidak banyak tahu seberapa besar peluang

   usulannya yang ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar

   persentase kegiata-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang berasal dari

   aspirasi musrenbang. Inilah problem utama partisipasi masyarakat yang dihadapi didalam proses

   kebijakan penentuan perencanaan pembangunan di Indonesia.Jika dilihat lebih lanjut maka

   penyebab lemahnya aspirasi masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu


       1. Eksternal, yang dimaksud adalah kondisi diluar sistem birokrasi pemerintah yaitu

           masyarakat umum.

       2. Internal, yang dimaksud adalah kondisi didalam sistem birokrasi pemerintah.

   Penyebab utama kelemahan dari sisi ekternal atau masyarakat termasuk didalamnya LSM,

   Kelompok-kelompok masyarakat dan civil society lainnya untuk lebih berperan serta dalam

   proses perencanaan      pembangunan adalah kapasitas dan kapabilitas mereka yang tidak

   mencukupi untuk mengikuti proses perencanaan pembangunan tersebut. Pada berbagai
kesempatan musrenbang tingkat kabupaten yang kami ikuti dapat simpulkan bahwa usulan-

   usalan mereka terlalu mikro dan lebih banyak pada pembangunan fisik saja misal dalam

   musrenbang tingkat kabupaten masyarakat masih mengusulkan perbaikan selokan desa, tembok

   makam rehab balai desa dan lain sebagainya. Disamping itu, didalam masyarakat sendiri terdapat

   hambatan kultur yang membuat iklim dan lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadi

   partisipasi. Didalam banyak kesempatan kami sering menemui dari sekian banyak masyarakat

   yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarkan pendapat hanya segelitir orang,

   sebagian besar yang lain hanya diam tidak berpendapat bahkan menginginkan forum tersebut

   segara disudahi.Dari tahun ke tahun kapasitas mereka kami amati tidak banyak berkembang, lalu

   Apa penyebabnya ?karena mereka tidak atau kurang diberdayakan (dikembangkan). Dalam

   kasus ini terdapat dua pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus tersebut yaitu

   pemerintah dan partai politik.

   Pertama, Pemerintah selama ini memandang bahwa untuk berpartisipasi dalam penyusunan

   perencanaan pembangunan cukup dengan menyampaikan permasalahan dan usulan saja.Namun,

   pemerintah tidak menyadari bahwa masyarakat sipil kita tidak mempunyai informasi yang cukup

   tentang Visi, Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut menyebabkan usulan-usulan

   yang disampaikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan program-program pemerintah

   Kedua, Partai politik yang merupakan bagian dari stuktur politik bangsa ini mempunyai lima

   fungsi yaitu :

1. Pendidikan politik.

2. Mempertemukan kepentingan.

3. Agregasi kepentingan.

4. Komunikasi politik.
5. Seleksi kepemimpinan.

            Kenyataan yang terjadi, seringkali masyarakat dikecewakan oleh partai politik yang

     disebabkan fungsi-fungsi tersebut diatas tidak berjalan sebagaiman mestinya.Parpol lebih banyak

     memperjuangkan kepentingannya daripada kepentingan masyarakat luas.Seharusnya parpol

     melalui wakil-wakilnya di DPRD memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat

     paling tidak dengan memberikan contoh yang baik, mendengarkan keluhan masyarakat dan

     mengawal aspirasi masyarakat.Namun, dalam banya kesempatan kami temui para anggota dewan

     yang terhormat sering tidak hadir dalam acara musrenbang tingkat desa dan kecamatan, ataupun

     mereka hadir tetapi kurang interest dengan forum tersebut. Hal tersebut menyebabkan

     Masyarakat pesimis terhadap fungsi anggota dewan sebagai argregator            dan artikulator

     kepentingan masyarakat, mereka menilai bahwa kehadiran wakil rakyat tidak banyak manfaatnya

     bagi forum tersebut.Seperti yang sudah dijelaskan diatas selain faktor internal juga terdapat

     faktor internal pemerintah yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum efektif di dalam

     sistem perencanaan pembangun.Sistem Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan jadual

     yang ketat mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk menyampaikan

     seluruh aspirasinya. Sebagai contoh musrenbang provinsi yang menghadirkan pemangku

     kepentingan yang berjumlah ratusan orang hanya dilaksanakan dalam satu hari.Kondisi tersebut

     tidak memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasinya.

2.    Aparat birokrasi yang paling bawah ditingkat desa / kelurahan maupun kecamatan tidak

     memperoleh informasi yang cukup tentang program-program kabupaten / kota. Ada dua

     kemungkinan penyebab hal tersebut terjadi yaitu karena mereka tidak memperoleh informasi

     yang   cukup    dari   kabupaten    /   kota   atau   mereka     sendiri   tidak   ingin   tahu

     perencanaanpembangunan daerah yang tertuang didalam dokumen-dokumen perancanaan
pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dengan minimnya kecamatan atau kelurahan yang

     mempunyai buku atau dokumen RPJP daerah atau RPJM daerah.

3.   Masih besarnya dominasi program-program pemerintah kabupaten, provinsi atau pemerintah

     pusat    didalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan didalam perencanaan

     pembangunan. Besarnya dominasi tersebut menyebabkan aspirasi-aspirasi masyarakat (Bottom

     up) mentah pada tahapan penentuan agenda dan usulan kebjakan.

4.   Terpisahnya jalur perencanaan kegiatan dan keuangan menyebabkan akses masyarakat untuk

     menentukan anggaran menjadi sangat terbatas. Masyarakat selama ini hanya mempunyai peran

     didalam perencanaan kegiatan melalui jalur musrenbang namun tidak mempunyai akses yang

     cukup dalam perencanaan keuangan melalui jalur KUA dan PPAS.

5. Masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk sampai pada

     usulan rencana penganggaran. Selama ini tidak pernah ada prosentase yang jelas tentang jumlah

     program atau kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat, program pemerintah maupun

     aspirasi melalui dewan. Masyarakat hanya pasrah menerima nasib mereka tanpa tahu alasannya

     mengapa usulan mereka tidak sampai pada penganggaran.Dengan tidak adanya penjelasan yang

     cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya ”nasib” aspirasi mereka dapat mengakibatkan

     hal-hal yang kontra produktif didalam pelaksanaan pembangunan selajutnya. Gejala tersebut

     dapat dilihat dengan banyaknya gejolak di lingkungan masyarakat ketika saluran-saluran

     komunikasi baik dengan pemerintah maupun politisi tersumbat.

     Dari factor-faktor itu masyarakat menjadi jeli dan tidak menyetujui adanya kegiatan musrenbang

     lagi.dalam konteks musrenbang yang seharusnya adalah:

1.    Berorientasi pada masyarakat. Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang

     mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program
pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan

strategis   masyarakat   yang    hasil   dan     dampaknya     dapat    dirasakan    langsung   oleh

masyarakat Sesuai    dengan     kebutuhan      masyarakat.   Proses    perencanaan    pembangunan,

pelaksanaan sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan

daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara

langsung serta dapat memberdayakan masarakat;

  Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat.Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan

memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam

masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam

kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global.

 Berwawasan Lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi
lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka pendek, menengah
danpanjang
Tidak diskriminatif. Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan,

kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak diskriminatif

sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu.

Kemitraan.Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta

dan pemerintah.

Berbasis Pemerintahan yang bersih. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean

governments dan good governance;

Anggaran berbasis kinerja.Pengelolaan anggarandilaksanakan berdasarkan sistim anggaran

berbasis kinerja.

Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang

        Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu

memiliki karakter sebagai berikut:
1.    Merupakan „demand driven process‟ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang

     berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang.

2.    Bersifat inkusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-

     luasnya kepada semua stakeholdersuntuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi

     posisinya, mengemukakan.

3. pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang.

4.   Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan

     rencana daerah (RKPD).

5.    Bersifat „strategic thinking process‟ artinya proses pembahasan dalam musrenbang

     distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan

     keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap

     permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.

6. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang

7.    Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas issu dan permasalahan

     pembangunan daerah dan mengembangkan consensus.

8.    Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang

     perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; menfasilitasi landasan bersama dan

     mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua

     pihak (mutually acceptable solutions)



E. Syarat Keberhasilan Musrenbang

            Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang

     sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri.
Secara lebih terinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:



             a.    Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran

     APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting

     untuk keberhasilan musrenbang.

            b.     Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan

     mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.

             c.     Fasilitator yang ditugaskan untuk menfasilitasi musrenbang ini harus memiliki

     keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel.

            d.     Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang

     kerangka berfikir strategis, pengalaman menfasilitasi perencanaan strategis; menge-tahui metoda

     dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada

     hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan;

     berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting

     mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam

     pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada

     kesejahteraan masyarakat.

     Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah;

1.    kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama tentang

     kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi,prioritas program, kegiatan dan

     ketersediaan pendanaan;
2. Adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses

     pengambilan keputusan;

3.    Kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan daerah,

     tematik isu strategis yang dihadapi;

4. Ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk

     mencapai kesepakatan;

5. Kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; keterwakilan

     stakeholders;

6. Keterlibatan aktif DPRD;

7. Nara sumber menguasai materi yang disampaikan.

     Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil musrenbang. Sasaran

     yang harus dicapai dalam persiapan musrenbang adalah:

     a.   peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrenbang;

     b.     peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta

     mempunyai cukup waktu untuk memahami tentang maksud dan tujuan musrenbang, kemudian

     mengkaji,menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah;

     c.    informasi yang disajikan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta

     yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman danstatus social.

     Masalah-masalah dalam musrenbang

     Beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam musrenbang adalah pencapayan tujuan yang

     tidak terlaksana dengan baik.Hal ini terjadi Karena dana atau anggaran yang di anggarkan untuk

     pembangunan itu tidak mencukupi untuk proses pembangunan.Dalam hal ini memang dapat kita

     katakana bahwa dana atau anggaran merupakan hal utama yg perlu di perhatikan selain
persyaratan-persyaratan lainnya.kesepakatan yang di hasilkan dalam porum musrenbang kadang

   kala tidak mendapatkan hasil yang maksimal hal ini di sebapkan oleh ketidak samaan pendapat

   antara berbagai pihak dalam porum tersebut.

   Permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

   masalah yang berkaitan dengan input, proses dan output.

    Pertama, masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat

   yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan

   keputusan, dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi

   oleh yang di”tua”kan (ketokohan).

    Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh top down,

   sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi kepentingan pihak

   tertentu dan formalitas saja.

    Ketiga, masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang berlomba

   untuk menyusun “shoping list” dan “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa

   memperhatikan kebutuhan.

   Dengan memperhatikan maksud dan tujuan Musrenbang, serta mekanisme pelaksanaan

   Musrenbang yang sangat singkat, dan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan

   Musrenbang (mulai dari input – proses – output) muncul beberapa isu penting yang perlu diatasi.

 Hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam

   Musrenbang kota/kabupaten berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

 Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan terdistribusi ke instansi-

   instansi teknis.
 Tidak adanya feed-back kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrenbang,berdampak pada

   menurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan berperan-serta dalam membuat

   keputusan.

 Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana

   telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrenbang kurang kondusif

   bagi pembahasan usulan program secara berkualitas.

 Program masih didominasi kepentingan pemerintah, politis dan egoisme sektoral terbukti dengan

   kecilnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan,dan

   lingkungan hidup.

Solusi dan rekomendasi

          Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama

   pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih

   berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai

   perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan

   masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya

   melalui proses musrenbang. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang

   diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah

   kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan.Penyelenggaraan

   musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan

   pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju

   apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta)

   tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga

   agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.Dengan cara yang berbeda
Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan pembelajaran kepada

 masyarakat untuk mengelola program dan dana yang terkumpul dari diri mereka yang telah

 diserahkan kepada negara dengan membayar pajak,retribusi dan pungutan lain yang sah,

 sehingga masyarakat mampu untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan

 berdasarkan kebutuhan riil

        Melalui tiga pendekatan utama pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dan

 didukung dengan komitmen pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan

 pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek dan menengah yang sedang dihadapi

 oleh daerah dapat dipecahkan. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk

 mewujudkan seluruh program dan

 kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang lama.



 Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut di atas

 berlandaskan pada prinsip berikut:

a.    Berorientasi pada masyarakat,Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang

 mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program

 pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan

 strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;

b.    Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan

 sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan

 masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta

 dapat memberdayakan masarakat;
c.     Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat. Pengembangan kegiatan dilaksanakan

 dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam

 masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam

 kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global;



d.      Berwawasan Lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus

 berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan

 terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka

 pendek, menengah dan panjang;



e.     Tidak diskriminatif. Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan,

 kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak diskriminatif

 sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu.



f.     Kemitraan. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat,

 swasta dan pemerintah.



g.    Berbasis Pemerintahan yang bersih. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean

 governments dan good governance;



h.   Anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran

 berbasis kinerja.
Jika pertanyaan mengapa tidak semua aspirasi masyarakat dalam proses pra maupun

pasca musrenbang banyak yang tidak terakomodir setelah menjadi dokumen APBD kemudian

dijawab dengan keterbatasan anggaran, maka zero, yakni terjadi perencanaan versus

penganggaran. Dalam konteks ini, diskursus tentang makna musrenbang perlu diketengahkan

yakni bagaimana membangun sinkronisasi politik perencanaan dengan politik penganggaran.

Memang, pasca keluarnya UU 25/2004 ada beberapa fungsi yang dahulunya dimiliki oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sedikit berkurang, namun hal ini menjadi

fatal.Fungsi arahan alokasi anggaran program yang dahulu menempel dalam fungsi BAPPEDA

bersamaan dengan fungsi perencanaan program saat ini hilang. Hal ini berakibat pada lemahnya

fungsi BAPPEDA dalam konteks menyelaraskan program dan ketersediaan anggaran sehingga

penetapan prioritas dan alokasi menjadi sesuatu yang tidak bisa disepakati dan dihasilkan dalam

musrenbang.Karena kepastian prioritas dan penyepakatan anggaran itu tidak selesai di

musrenbang,maka agenda pasca musrenbang yang notabene tidak bisa dipantau oleh banyak

orang menjadi forum yang lebih menentukan, dan sarat dengan kepentingan. Selain itu, fungsi

penganggaran kemudian juga bukan kewenangan BAPPEDA melainkan kewenangan

bagian/biro/dinas pengelolaan keuangan sehingga sinergisitas antara perencanaan dan

penganggaran tidak bisa dijamin. Isu yang sangat ‟ramai‟ diperdebatkan dalam musrenbang yang

dikomandani BAPPEDA, tak jarang hilang manakala masuk ke arena penganggaran yang

dikomandani satuan kerja lain. Mengapa hilang?karena satuan kerja penentu anggaran tidak ikut

atau tidak terlibat secara langsung dalam ramainya perdebatan dalam musrenbang sehingga tidak

memahami substansi mengapa usulan program itu menjadi prioritas untuk dianggarkan. Selain

itu, meski sistem penganggaran kita sudah menganut performance budget, yakni konsep yang

menggeser politik pembiayaan dari anggaran hanya sebagai instrument pengendalian kepada
anggaran kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, namun

nampaknya hak ini belum banyak berubah. Padahal, dalam model performance budgetini,

seharusnya penyusunan anggaran didasarkan atas kebutuhan local yang tersusun dalam standar

pelayanan minimal (SPM) yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Ironisnya,

substansi SPM pun masih dikendalikan oleh pusat, sehingga meski program yang disusun telah

menganut asas minimal-pun ternyata masih menjadi maksimal bagi sebagian besar daerah karena

kapasitas keuangan daerah untuk membiayai program dalam standar minimal itu masih jauh dari

cukup. Oleh karena itu, wacana merevisi UU 25/2004 dalam konteks membangun sinergisitas

politik perencanaan dan politik penganggaran oleh satu lembaga dan membangun SPM yang

didasarkan   atas   potensi   lokalitas   menjadi   PR   yang   penting   untuk   diperjuangkan

daerah.Musrenbang kemudian tidak hanya sebagai rutinitas dan kewajiban tahunan yang

‟membosankan‟ tetapi menjadi forum bertemunya stakeholders untuk membangun daerahnya

atas dasar kewenangan dan kemampuan yang dimiliknya.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerahvicividivini
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset DesaTV Desa
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdMusnanda Satar
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDadang Solihin
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfAnggoroRespati2
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDAde Suerani
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptxMohamadSofiyullah
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptxIrwin Sopyanudin
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022BappedaLampungUtara
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 

La actualidad más candente (20)

Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriMateri paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri
 
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan DaerahIntegrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
Integrasi dan Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Pembangunan Daerah
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset DesaSarapan SDGs DESA Pengelolaan  Aset Desa
Sarapan SDGs DESA Pengelolaan Aset Desa
 
Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002Pokir dewan dalam sipd edit 002
Pokir dewan dalam sipd edit 002
 
Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi PembangunanPedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdfPointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
Pointers Ringkasan RPD_20232026_01.pdf
 
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRDTata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
Tata Cara Pembahasan Raperda di DPRD
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptxSOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA  PD.pptx
SOSIALISASI PERMENDAGRI 86 RENJA PD.pptx
 
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
4 Paparan Musrenbang RKPD Tahun 2023_KOTA SERANG.pptx.pptx
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah  menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan DaerahPenyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 
Makalah penyesuaian andi ck ok
Makalah  penyesuaian  andi ck okMakalah  penyesuaian  andi ck ok
Makalah penyesuaian andi ck ok
 

Destacado

Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012irhaman
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
 
Strategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahStrategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahUmpungeng
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShareSlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Destacado (8)

Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012Musrenbangdes kab pidie ta 2012
Musrenbangdes kab pidie ta 2012
 
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanPedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Strategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerahStrategi pengembangan pariwisata daerah
Strategi pengembangan pariwisata daerah
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar a Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang

Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011pardi bujang
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Dadang Solihin
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Raz Cell
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN febi diostovel
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004Dadang Solihin
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalDadang Solihin
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 20081.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008bappedameme
 
Renstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembRenstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembndut88
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017noldy HP
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri  no.54 tahun 2010Permen dagri  no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 

Similar a Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang (20)

Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
 
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan D...
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 
Catatan MPD.docx
Catatan MPD.docxCatatan MPD.docx
Catatan MPD.docx
 
Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN Makalah PROSES PERENCANAAN
Makalah PROSES PERENCANAAN
 
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
Kajian Efektivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kalimantan.
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH POL PP..LAMPUNG UTARA ,Zarkasi BY ACHMAD AVANDI,SE,MM
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MMMAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH ,DICAPIL...Fitri ,BY..ACHMADAVANDI,SE,MM
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah  berdasarkan UU 25/2004
Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan UU 25/2004
 
Ipi250660
Ipi250660Ipi250660
Ipi250660
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalSistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
MAKALAH PERENCANAAN DAERAH DIINSPEKTORAT...Dani 24...BY.ACHMAD AVANDI,SE,MM.....
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
se rkpd
se rkpdse rkpd
se rkpd
 
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 20081.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
1.111 se rkpd 050 200 ii bangda 2008
 
Renstra bag adm pemb
Renstra bag adm pembRenstra bag adm pemb
Renstra bag adm pemb
 
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
RPJMD menurut Permendagri 86 Tahun 2017
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri  no.54 tahun 2010Permen dagri  no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
 

Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050-187/Kep/Bangda/2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) MENTERI DALAM NEGERI Menimbang a. bahwa dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dan sebagai strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum yang akan menjadi satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b. bahwa hasil pelaksanaan penyelenggaraan MUSRENBANG tersebut, dipandang perlu untuk dinilai dan dievaluasi, agar dalam penyelengaraan MUSRENBANG tersebut dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparansi, akuntabel,dan komprehensif; bahwa untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan penilaian dan evaluasi penyelengaraan MUSRENBANG sebagaimana pada butir a dan b, maka perlu disusun Pedoman Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan MUSRENBANG, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  • 2. Daerah-daerah telah mengesahkan prosedur Musrenbang dalam bentuk Perda tentang Musrenbang atau Perda Partisipasi dan Transparansi demi memastikan keterwakilan yang lebih baik dari seluruh pemangku kepentingan.Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam Musrenbang tentang alokasi sumberdaya anggaran. menimbang 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditetapkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupunjangka pendek atau tahunan (1 tahun), serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bab VII pasal 150 bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-Undang 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan dan perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif,teknokratis, ‟bottom-up‟ dan ‟top down‟ dalam perencanaan pembangunan daerah 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  • 3. Di tetapkan dalam undang-undang 27 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang di mana dalam hal ini sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.Keuangan daerah perlu di perhatikan mana kala dana yang di miliki Negara tidak mencukupi atau dengan kata lain tidak bisa melaksanakan pembangunan. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 ini dibuat/di gunakan dengan maksud untuk menilai dan mengevaluasi secara cepat, praktis dan sistematis pelaksanaan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ini juga; meletakkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan kepentingan umum;perumusan program dan pelayanan umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka bagi Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan „bottom-up‟ dengan „top down‟ dan merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan kebutuhan pemerintah daerah dan non pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. A. Histori musrenbang
  • 4. Musrenbang adalah hasil assesmen paling penting terhadap usulan program yang prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi. Untuk itu, agar Musrenbang lebih bermakna serta kelanjutan pembangunan,Kita berharap kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mensinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dana yang ada di SKPD pemanfataannya lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Wildan menambahkan bila suatu perencanaan sudah disusun dengan rapi dan matang diyakini sistem penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah.Musrenbang kita tahu adalah proses musyawarah masyarakat tentang pembangunan daerah yang di laksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara masyarakat di setiap daerah yang akan di adakan pembangunan.Musrenbang adalah forum di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi meraka,dalam proses pembangunan yang akan di laksanakan tentang bagaiman yang seharusnya di lakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembnguna yang akan di laksanakan.musrenbang adalah proses memajukan setiap daerah mulai dari desa/kelurahan,kecamatan,kabupaten/kota ,provinsi hingga pusat. B. Peranan dan Kedudukan Musrenbang Musrenbang RKPD merupakan wahana publik („public event‟) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan permasalahan pembangunan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan consensus untuk pemecahan
  • 5. berbagai masalah pembangunan daerah.Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya „tahap persiapan‟ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. Musrenbang RKPD bertujuan menstrukturkan permasalahan,mencapai kesepakatan prioritas issu dan permasalahan daerah, serta mekanisme penanganannya.Musrenbang RKPD merupakan wahana untuk mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-up”,pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment); resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government stakeholders untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.Musrenbang RKPD disebut juga Musrenbangda, untuk tingkat kabupaten/kota disebut juga Musrenbang Kabupaten/Kota dan untuk tingkat provinsi disebut Musrenbang Provinsi. Musrenbang kabupaten/ kota merupakan puncak kegiatan musyawarah pembangunan yang diawali dari kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD, sedangkan Musrenbang Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diwilayahnya, Forum SKPD Provinsi dan Rakornas RKP. Filosofi ( Tujuan dari musrenbang ) Peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk mencapai konsensus dan kesepakatan mengenai: a. prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD b. penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten. Pada tinggkat kabupaten kota Musrenbang bertujuan untuk mencapai consensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah
  • 6. Daerah). Dokumen ini berisikan 1. arah kebijakan pembangunan daerah. 2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atauRenja (Rencana Kerja) SKPD. 3. kerangka ekonomi makro dan keuangan. 4. prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi,dan sumber- sumber biaya lainnya 5. rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. 6. Alokasi anggaran untuk ADD. Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik seperti kesehatan dan pendidikan.Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat.Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut.Didalam kaitannya dengan proses pembangunan nasional untuk perencanaan pembangunan yang dituangkan didalam tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana kerja Pembangunan (RKP) dan APBN/D merupakan bagian dari sebuah kebijakan publik yang dikuatkan dengan Undang- Undang atau Perda. Produk-produk dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik sebab implikasi dari produk-produk perencanaan tersebut adalah masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat. Hal tersebut sesuai dengan intisari dari kebijakan publik yang telah disebutkan diatas, bahwa Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan menetapkan tindakan-tindakan
  • 7. pemerintah dimasa datang, mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas serta senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diawali dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.Jika ditinjau dari proses kebijakan publik proses perencanaan pembangunan meliputi empat kegiatan yaitu perumusan masalah, perumusan agenda, perumusan usulan dan pengesahan usulan. Proses tersebut dimulai dari tingkat musrenbang desa dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan tentang permasalahan yang dihadapi mereka beserta alternatif pemecahannya di tingkat desa untuk dibawa ditingkat musrenbang kecamatan dan selanjutnya dibawa ke musrenbang kabupaten maupun provinsi. Namun, ditingkat kabupaten, provinsi ataupun negara ini terjadi proses selanjutnya yaitu penyusunan agenda pemerintah, didadalam proses inilah terjadi penyaringan usulan-usulan untuk disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan politik atau pemerintah yang dapat menyebabkan bias terhadap kepentingan publik terutama yang diusulkan masyarakat melalui musrenbang. Selanjutnya, setelah melalui tahapan agenda setting selanjutnya usulkan untuk proses legislasi yang dilakukan oleh pemerintah beserta DPR/D untuk ditetapkan sebagai Peraturan / Undang-Undang. Didalam penentuan kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu :
  • 8. 1. Jalur Musrenbang dimana masyarakat dapat menayulurkan aspirasinya secara langsung sesuai dengan tingkatannnya. 2. Jalur Politik atau melalui partai politik yang dilakukan oleh anggota dewan dalam masa reses. 3. Jalur birokrasi yang dapat langsung disampaikan melalui SKPD maupun kepala daerah. Jalur musrenbang dapat dikatakan sebagai jalur utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan perencanaan pembangunan. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi masyarakat disalurkan sebagai masukkan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya.Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi yang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan. Masyarakat tidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar persentase kegiata-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang berasal dari aspirasi musrenbang. Inilah problem utama partisipasi masyarakat yang dihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan di Indonesia.Jika dilihat lebih lanjut maka penyebab lemahnya aspirasi masyarakat tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu 1. Eksternal, yang dimaksud adalah kondisi diluar sistem birokrasi pemerintah yaitu masyarakat umum. 2. Internal, yang dimaksud adalah kondisi didalam sistem birokrasi pemerintah. Penyebab utama kelemahan dari sisi ekternal atau masyarakat termasuk didalamnya LSM, Kelompok-kelompok masyarakat dan civil society lainnya untuk lebih berperan serta dalam proses perencanaan pembangunan adalah kapasitas dan kapabilitas mereka yang tidak mencukupi untuk mengikuti proses perencanaan pembangunan tersebut. Pada berbagai
  • 9. kesempatan musrenbang tingkat kabupaten yang kami ikuti dapat simpulkan bahwa usulan- usalan mereka terlalu mikro dan lebih banyak pada pembangunan fisik saja misal dalam musrenbang tingkat kabupaten masyarakat masih mengusulkan perbaikan selokan desa, tembok makam rehab balai desa dan lain sebagainya. Disamping itu, didalam masyarakat sendiri terdapat hambatan kultur yang membuat iklim dan lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadi partisipasi. Didalam banyak kesempatan kami sering menemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang berani mengutarkan pendapat hanya segelitir orang, sebagian besar yang lain hanya diam tidak berpendapat bahkan menginginkan forum tersebut segara disudahi.Dari tahun ke tahun kapasitas mereka kami amati tidak banyak berkembang, lalu Apa penyebabnya ?karena mereka tidak atau kurang diberdayakan (dikembangkan). Dalam kasus ini terdapat dua pihak yang paling bertanggungjawab terhadap kasus tersebut yaitu pemerintah dan partai politik. Pertama, Pemerintah selama ini memandang bahwa untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan cukup dengan menyampaikan permasalahan dan usulan saja.Namun, pemerintah tidak menyadari bahwa masyarakat sipil kita tidak mempunyai informasi yang cukup tentang Visi, Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut menyebabkan usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat tidak sesuai dengan program-program pemerintah Kedua, Partai politik yang merupakan bagian dari stuktur politik bangsa ini mempunyai lima fungsi yaitu : 1. Pendidikan politik. 2. Mempertemukan kepentingan. 3. Agregasi kepentingan. 4. Komunikasi politik.
  • 10. 5. Seleksi kepemimpinan. Kenyataan yang terjadi, seringkali masyarakat dikecewakan oleh partai politik yang disebabkan fungsi-fungsi tersebut diatas tidak berjalan sebagaiman mestinya.Parpol lebih banyak memperjuangkan kepentingannya daripada kepentingan masyarakat luas.Seharusnya parpol melalui wakil-wakilnya di DPRD memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat paling tidak dengan memberikan contoh yang baik, mendengarkan keluhan masyarakat dan mengawal aspirasi masyarakat.Namun, dalam banya kesempatan kami temui para anggota dewan yang terhormat sering tidak hadir dalam acara musrenbang tingkat desa dan kecamatan, ataupun mereka hadir tetapi kurang interest dengan forum tersebut. Hal tersebut menyebabkan Masyarakat pesimis terhadap fungsi anggota dewan sebagai argregator dan artikulator kepentingan masyarakat, mereka menilai bahwa kehadiran wakil rakyat tidak banyak manfaatnya bagi forum tersebut.Seperti yang sudah dijelaskan diatas selain faktor internal juga terdapat faktor internal pemerintah yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum efektif di dalam sistem perencanaan pembangun.Sistem Perencanaan Pembangunan yang disusun dengan jadual yang ketat mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai cukup waktu untuk menyampaikan seluruh aspirasinya. Sebagai contoh musrenbang provinsi yang menghadirkan pemangku kepentingan yang berjumlah ratusan orang hanya dilaksanakan dalam satu hari.Kondisi tersebut tidak memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasinya. 2. Aparat birokrasi yang paling bawah ditingkat desa / kelurahan maupun kecamatan tidak memperoleh informasi yang cukup tentang program-program kabupaten / kota. Ada dua kemungkinan penyebab hal tersebut terjadi yaitu karena mereka tidak memperoleh informasi yang cukup dari kabupaten / kota atau mereka sendiri tidak ingin tahu perencanaanpembangunan daerah yang tertuang didalam dokumen-dokumen perancanaan
  • 11. pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dengan minimnya kecamatan atau kelurahan yang mempunyai buku atau dokumen RPJP daerah atau RPJM daerah. 3. Masih besarnya dominasi program-program pemerintah kabupaten, provinsi atau pemerintah pusat didalam menentukan kebijakan, program dan kegiatan didalam perencanaan pembangunan. Besarnya dominasi tersebut menyebabkan aspirasi-aspirasi masyarakat (Bottom up) mentah pada tahapan penentuan agenda dan usulan kebjakan. 4. Terpisahnya jalur perencanaan kegiatan dan keuangan menyebabkan akses masyarakat untuk menentukan anggaran menjadi sangat terbatas. Masyarakat selama ini hanya mempunyai peran didalam perencanaan kegiatan melalui jalur musrenbang namun tidak mempunyai akses yang cukup dalam perencanaan keuangan melalui jalur KUA dan PPAS. 5. Masyarakat tidak mempunyai mekanisme untuk memantau aspirasi mereka untuk sampai pada usulan rencana penganggaran. Selama ini tidak pernah ada prosentase yang jelas tentang jumlah program atau kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat, program pemerintah maupun aspirasi melalui dewan. Masyarakat hanya pasrah menerima nasib mereka tanpa tahu alasannya mengapa usulan mereka tidak sampai pada penganggaran.Dengan tidak adanya penjelasan yang cukup kepada masyarakat tentang tidak jelasnya ”nasib” aspirasi mereka dapat mengakibatkan hal-hal yang kontra produktif didalam pelaksanaan pembangunan selajutnya. Gejala tersebut dapat dilihat dengan banyaknya gejolak di lingkungan masyarakat ketika saluran-saluran komunikasi baik dengan pemerintah maupun politisi tersumbat. Dari factor-faktor itu masyarakat menjadi jeli dan tidak menyetujui adanya kegiatan musrenbang lagi.dalam konteks musrenbang yang seharusnya adalah: 1. Berorientasi pada masyarakat. Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program
  • 12. pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masarakat; Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat.Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global. Berwawasan Lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka pendek, menengah danpanjang Tidak diskriminatif. Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak diskriminatif sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu. Kemitraan.Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. Berbasis Pemerintahan yang bersih. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean governments dan good governance; Anggaran berbasis kinerja.Pengelolaan anggarandilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja. Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrenbang Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter sebagai berikut:
  • 13. 1. Merupakan „demand driven process‟ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. 2. Bersifat inkusif artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas- luasnya kepada semua stakeholdersuntuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan. 3. pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang. 4. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah (RKPD). 5. Bersifat „strategic thinking process‟ artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi. 6. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang 7. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas issu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan consensus. 8. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; menfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (mutually acceptable solutions) E. Syarat Keberhasilan Musrenbang Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait musrenbang itu sendiri.
  • 14. Secara lebih terinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: a. Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang. b. Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan. c. Fasilitator yang ditugaskan untuk menfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. d. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman menfasilitasi perencanaan strategis; menge-tahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrenbang adalah; 1. kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi,prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan;
  • 15. 2. Adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan; 3. Kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi pemerintahan daerah, tematik isu strategis yang dihadapi; 4. Ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan; 5. Kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan; keterwakilan stakeholders; 6. Keterlibatan aktif DPRD; 7. Nara sumber menguasai materi yang disampaikan. Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil musrenbang. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrenbang adalah: a. peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrenbang; b. peserta telah menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta mempunyai cukup waktu untuk memahami tentang maksud dan tujuan musrenbang, kemudian mengkaji,menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah; c. informasi yang disajikan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman danstatus social. Masalah-masalah dalam musrenbang Beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam musrenbang adalah pencapayan tujuan yang tidak terlaksana dengan baik.Hal ini terjadi Karena dana atau anggaran yang di anggarkan untuk pembangunan itu tidak mencukupi untuk proses pembangunan.Dalam hal ini memang dapat kita katakana bahwa dana atau anggaran merupakan hal utama yg perlu di perhatikan selain
  • 16. persyaratan-persyaratan lainnya.kesepakatan yang di hasilkan dalam porum musrenbang kadang kala tidak mendapatkan hasil yang maksimal hal ini di sebapkan oleh ketidak samaan pendapat antara berbagai pihak dalam porum tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam Musrenbang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masalah yang berkaitan dengan input, proses dan output. Pertama, masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di”tua”kan (ketokohan). Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh top down, sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu dan formalitas saja. Ketiga, masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “shoping list” dan “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan. Dengan memperhatikan maksud dan tujuan Musrenbang, serta mekanisme pelaksanaan Musrenbang yang sangat singkat, dan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Musrenbang (mulai dari input – proses – output) muncul beberapa isu penting yang perlu diatasi.  Hasil Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan sebagai masukan dalam Musrenbang kota/kabupaten berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.  Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan terdistribusi ke instansi- instansi teknis.
  • 17.  Tidak adanya feed-back kepada masyarakat tentang hasil-hasil Musrenbang,berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat akan kemungkinan berperan-serta dalam membuat keputusan.  Musrenbang terkesan hanya sebagai alat untuk melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrenbang kurang kondusif bagi pembahasan usulan program secara berkualitas.  Program masih didominasi kepentingan pemerintah, politis dan egoisme sektoral terbukti dengan kecilnya alokasi anggaran untuk sektor-sektor ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan,dan lingkungan hidup. Solusi dan rekomendasi Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang. Musrenbang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan.Penyelenggaraan musrenbang merupakan salah satu tugas pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musrenbang juga merupakan forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.Dengan cara yang berbeda
  • 18. Musrenbang sebenarnya secara tidak langsung akan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengelola program dan dana yang terkumpul dari diri mereka yang telah diserahkan kepada negara dengan membayar pajak,retribusi dan pungutan lain yang sah, sehingga masyarakat mampu untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan berdasarkan kebutuhan riil Melalui tiga pendekatan utama pembangunan daerah yang dilakukan secara simultan dan didukung dengan komitmen pembiayaan serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan diharapkan sejumlah masalah jangka pendek dan menengah yang sedang dihadapi oleh daerah dapat dipecahkan. Sudah tentu, konsistensi dan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang lama. Adapun sejumlah aspek penting pendekatan-pendekatan pembangunan tersebut di atas berlandaskan pada prinsip berikut: a. Berorientasi pada masyarakat,Masyarakat didaerah adalah pelaku sekaligus pihak yang mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga program pembangunan diarahkan untuk kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis dan strategis masyarakat yang hasil dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat; b. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai kepada pengawasan melibatkan masyarakat. Sehingga aspirasi, kebutuhan daerah dan masyarakat terakomodir dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara langsung serta dapat memberdayakan masarakat;
  • 19. c. Sesuai dengan Adat dan Budaya masyarakat. Pengembangan kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan adat, budaya dan norma-norma yang terpelihara dan berkembang dalam masyarakat sebagai sebuah kerifan lokal yang memperkaya kasanah budaya bangsa dalam kerangka orientasi lokal, nasional, regional, dan global; d. Berwawasan Lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip ini mempertimbangkan dampak kegiatan terhadap kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat didaerah dalam jangka pendek, menengah dan panjang; e. Tidak diskriminatif. Pelaksanan pembangunan tersebar keseluruh wilayah kecamatan, kampung/kelurahan sesuai pengembangan 6 klaster wilayah kepulaun serta tidak diskriminatif sara. Sehingga tidak akan bias pada kepentingan tertentu. f. Kemitraan. Pelaksanaan pembangunan berdasarkan prinsip kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah. g. Berbasis Pemerintahan yang bersih. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada clean governments dan good governance; h. Anggaran berbasis kinerja. Pengelolaan anggaran dilaksanakan berdasarkan sistim anggaran berbasis kinerja.
  • 20. Jika pertanyaan mengapa tidak semua aspirasi masyarakat dalam proses pra maupun pasca musrenbang banyak yang tidak terakomodir setelah menjadi dokumen APBD kemudian dijawab dengan keterbatasan anggaran, maka zero, yakni terjadi perencanaan versus penganggaran. Dalam konteks ini, diskursus tentang makna musrenbang perlu diketengahkan yakni bagaimana membangun sinkronisasi politik perencanaan dengan politik penganggaran. Memang, pasca keluarnya UU 25/2004 ada beberapa fungsi yang dahulunya dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sedikit berkurang, namun hal ini menjadi fatal.Fungsi arahan alokasi anggaran program yang dahulu menempel dalam fungsi BAPPEDA bersamaan dengan fungsi perencanaan program saat ini hilang. Hal ini berakibat pada lemahnya fungsi BAPPEDA dalam konteks menyelaraskan program dan ketersediaan anggaran sehingga penetapan prioritas dan alokasi menjadi sesuatu yang tidak bisa disepakati dan dihasilkan dalam musrenbang.Karena kepastian prioritas dan penyepakatan anggaran itu tidak selesai di musrenbang,maka agenda pasca musrenbang yang notabene tidak bisa dipantau oleh banyak orang menjadi forum yang lebih menentukan, dan sarat dengan kepentingan. Selain itu, fungsi penganggaran kemudian juga bukan kewenangan BAPPEDA melainkan kewenangan bagian/biro/dinas pengelolaan keuangan sehingga sinergisitas antara perencanaan dan penganggaran tidak bisa dijamin. Isu yang sangat ‟ramai‟ diperdebatkan dalam musrenbang yang dikomandani BAPPEDA, tak jarang hilang manakala masuk ke arena penganggaran yang dikomandani satuan kerja lain. Mengapa hilang?karena satuan kerja penentu anggaran tidak ikut atau tidak terlibat secara langsung dalam ramainya perdebatan dalam musrenbang sehingga tidak memahami substansi mengapa usulan program itu menjadi prioritas untuk dianggarkan. Selain itu, meski sistem penganggaran kita sudah menganut performance budget, yakni konsep yang menggeser politik pembiayaan dari anggaran hanya sebagai instrument pengendalian kepada
  • 21. anggaran kinerja yang mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, namun nampaknya hak ini belum banyak berubah. Padahal, dalam model performance budgetini, seharusnya penyusunan anggaran didasarkan atas kebutuhan local yang tersusun dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Ironisnya, substansi SPM pun masih dikendalikan oleh pusat, sehingga meski program yang disusun telah menganut asas minimal-pun ternyata masih menjadi maksimal bagi sebagian besar daerah karena kapasitas keuangan daerah untuk membiayai program dalam standar minimal itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, wacana merevisi UU 25/2004 dalam konteks membangun sinergisitas politik perencanaan dan politik penganggaran oleh satu lembaga dan membangun SPM yang didasarkan atas potensi lokalitas menjadi PR yang penting untuk diperjuangkan daerah.Musrenbang kemudian tidak hanya sebagai rutinitas dan kewajiban tahunan yang ‟membosankan‟ tetapi menjadi forum bertemunya stakeholders untuk membangun daerahnya atas dasar kewenangan dan kemampuan yang dimiliknya.