SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 26
SERVICE INFORMATION UNTUK
SIARAN DIGITAL FREE-TO-AIR
INDONESIA
Riza Azmi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PRESENTATION
OVERVIEW
Service
Information
Mengapa
Perlu Diatur?
Apa itu
Service
Information?
Private Data
vs Defined
Alokasi dari
DVB Project
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SERVICE INFORMATION: MENGAPA PERLU DIATUR?
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
DEFINISI
• Service Information (SI) merupakan penomoran di dalam siaran televisi digital
berbasis DVB yang bertujuan untuk memberikan identitas siaran televisi
• Alokasi Service Information ditetapkan agar pihak industri dapat membuat
Integrated Receiver Decoder (IRD) atau peralatan penerima siaran TV digital untuk
mengenali service dan event yang dipancarkan dalam bitstream pemancar.
• Penetapan alokasi identitas dan kode Service Information dimaksudkan untuk
menjamin siaran berlangsung tanpa adanya gangguan.
• Tujuan ditetapkannya alokasi dan kode Service Information ini agar tidak terjadi
duplikasi identitas siaran antar Lembaga Siaran serta mengharmonisasikan dengan
alokasi Service Information yang telah ditentukan oleh DVB Project.
• DVB-Project: Lembaga Nirlaba yang mengatur alokasi Service Information secara
umum di dunia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
DASAR PENGATURAN SERVICE
INFORMATION
• ETSI TS 101 162 v1.3.1 menyediakan alokasi secara umum
• Alokasi Service Information di Indonesia yang lebih rinci dibutuhkan untuk
setiap lembaga penyiaran terutama sistem penyiaran digital terestrial free-
to-air untuk menjamin agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran
• Aturan mengenai alokasi Service Information yang unik wajib dimiliki oleh
masing-masing lembaga penyiaran agar siaran dapat diterima dengan baik
oleh peralatan penerima siaran TV digital karena Service Information bersifat
identitas pengenal
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PENGGUNA SERVICE INFORMATION
Service
Information
Multiplexer
Content
Provider
Integrated
Receiver
Decoder
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PENGATURAN SERVICE
INFORMATION DI NEGARA LAIN
•Free-TV Australia
•Ditetapkan melalui Operational Practice, misalkan OP-40: Allocation of DVB Service Information for Australia
Australia
•DTT Multiplex Operators Limited (DMOL)
Inggris
•Nordic Rule of Operation
Negara-Negara Nordic
•DGTVi
•Diatur dalam dokumen DGTVi Z-Book 1.3
Italia
•Malaysian Technical Standards Forum Bhd
Malaysia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SERVICE INFORMATION
Penjelasan Teknis
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
STANDAR DVB-T/T2
• Service Information berisi definisi struktur data (grup data yang
dikirim).
• Masing-masing struktur data dilabeli dengan ID (table_id)
• table_id terdiri dari
• Defined table_id: ditentukan oleh ETSI (berlaku internasional)
• Private table_id: ditentukan oleh negara pengadopsi (berlaku
nasional)
• mandatory usage
Technical
Specification
• recomended usage and
guideline
Technical Report
(ETSI TR 101 162)
• Specific Information for
DVB-T
ETSI EN 300 468
• ProposedBluebook DVB
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
META DATA PADA DVB
• NIT: Network Information Table
(Identity)
• SDT: Service Descriptor Table (Table
Description)
• EIT: Event Information Table
(Program Guide)
• TDT: Time and Date Table
(Syncronization)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PAT-NIT-PMT-PID
MUXER
KONTEN
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PRIVATE DATA VS DEFINED
Struktur Dasar Pengaturan dalam Draft Kepmen tentang Penetapan Alokasi Service Information
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
ALOKASI PRIVATE DATA DAN
ALOKASI UMUM
Alokasi Umum
• Struktur data sesuai dengan standar ETSI
• Hanya perlu menetapkan alokasi rinci
• Contoh alokasi
• Network Information Table (NIT)
• Service Descriptor Table (SDT)
Alokasi Private Data (berlaku lokal)
• Alokasi sesuai dengan kebutuhan tiap negara
• Kasus kebutuhan di Indonesia disebabkan:
• Disaster Emergency Warning System Table (DEWST) – Permenkominfo 22/2011
• Rating – Permenkominfo 22/2011
• Logical Channel Number (LCN)
• Application Information Table (AIT) - untuk layanan TV-interaktif
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
ALOKASI UMUM
•National
Code
country_code
•Identitas
untuk siaran
Free-To-Air
original_network_id
•Identitas
Perusahaan
Multiplexer
network_id
•Identitas
Multiplexer
Per-Zona
transport_stream_id
•Identitas
Content
Provider
service_id
•Identitas BTS
(untuk SFN)
cell_id
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PRIVATE DATA
• Packet_ID
• Service Type
• Section of Region Disaster
Warning
• Section of Code Disaster
Warning
• Section of Message Disaster
Warning
Indonesia EWS
• Def: nomor remote (urutan
kanal tv)
• Prinsip First-Come First-Serve
• Alokasi default 2 digit
• Alokasi 3 digit untuk
tambahan
• Alokasi 1 digit dilelang
Logical
Channel
Number
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
FUTURE TO DO (TV 2.0)
• Radio over TV
• Application over TV
• Data Over TV
Regulasi konten
non-broadcasting
via Infrastruktur
Penyiaran
• Pengaturan identitas
aplikasi
Application
Information Table
(AIT)
• Penentuan standar
industri untuk format
applikasi yang
dipakai
(MHP/MHEG/OCAP)
Standar Aplikasi
• Penetapan kanal
frekuensi untuk TV
Interaktif
• Potensi kanal
23,24,25,26,27,28)
Frekuensi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
ALOKASI DVB PROJECT UNTUK SERVICE
INFORMATION INDONESIA
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
ALOKASI INDONESIA
• Country Code: 360
• Original Network
• original_network_id: 0x2168
• original_network_name: Digital Terrestrial Network of Indonesia
• original_network_operator: Ministry of Communication and Information Technology
of the Republic of Indonesia
• Private Data Specifier
• private_data_specifier_id: 0x00002168
• description: Digital Terrestrial Network of Indonesia
• private_data_specifier_organisation: Ministry of Communication and Information
Technology of the Republic of Indonesia
• Network ID: Color D
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
PENUTUP
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
KESIMPULAN
1. Service Information berisi identitas siaran untuk standar DVB, secara global
diatur oleh DVB Project
2. Untuk skala lokal, Indonesia perlu menetapkan secara rinci Service
Information baik yang telah ditetapkan secara umum oleh DVB Project
(Defined) maupun Private Data karena ada kebutuhan khusus di dalam
negeri
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
SARAN
1. Pembuatan Regulasi Teknis untuk penyelenggaraan TV digital misalnya:
a. Regulasi Teknis Multiplexer Transmition Parameter
b. Regulasi Teknis STB Marketed in Indonesia
c. Regulasi Teknis Service Information in Indonesia
d. Regulasi Teknis Allocation and Standard for Logical Channel Number
e. Regulasi Teknis Disaster Emergency Warning System through DVB-T
f. Regulasi Teknis Application Standard and DTV Interactive
g. Regulasi Teknis Implementation Guide for Event Information Table
2. Pembuatan Data Base untuk inventarisasi alokasi ID yang digunakan /
telah diberikan kepada Penyelenggara Siaran Digital
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
TERIMA KASIH
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Más contenido relacionado

Similar a SIARAN DIGITAL SERVICE

ISDN (Integrated Sevices Digital Network)
ISDN (Integrated Sevices Digital Network)ISDN (Integrated Sevices Digital Network)
ISDN (Integrated Sevices Digital Network)Syauqina Idzni Adzhani
 
Perencanaan Jaringan Akses dan Core
Perencanaan Jaringan Akses dan CorePerencanaan Jaringan Akses dan Core
Perencanaan Jaringan Akses dan CoreZaki Abdurrasyid
 
Televisi digital pub artikel
Televisi digital pub artikelTelevisi digital pub artikel
Televisi digital pub artikelpenyiaranpublik
 
Bab 12 Jaringan Komputer.ppt
Bab 12  Jaringan Komputer.pptBab 12  Jaringan Komputer.ppt
Bab 12 Jaringan Komputer.pptSuhendra33
 
Perencanaan jaringan nirkabel
Perencanaan jaringan nirkabelPerencanaan jaringan nirkabel
Perencanaan jaringan nirkabelAtik Charisma
 
PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...
PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...
PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...LuffyTopiJerami
 
P R O P O S A L P E M B U A T A N I N T E R N E T S E R V I C E P R O V I...
P R O P O S A L  P E M B U A T A N  I N T E R N E T  S E R V I C E  P R O V I...P R O P O S A L  P E M B U A T A N  I N T E R N E T  S E R V I C E  P R O V I...
P R O P O S A L P E M B U A T A N I N T E R N E T S E R V I C E P R O V I...gobed
 
Jardiknas VoIP
Jardiknas VoIPJardiknas VoIP
Jardiknas VoIPpranajaya
 
Layanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGCLayanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGCDany Laksono
 
One.net rancangan pembuatan warnet
One.net rancangan pembuatan warnetOne.net rancangan pembuatan warnet
One.net rancangan pembuatan warnetAnang Dwi Purwanto
 
INTERNET.ppt
INTERNET.pptINTERNET.ppt
INTERNET.pptGobah1
 
MATERI KELAS 11 INTERNET
MATERI KELAS 11 INTERNETMATERI KELAS 11 INTERNET
MATERI KELAS 11 INTERNETBEJOGAMING
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
slide_11_-_12_INTERNET.ppt
slide_11_-_12_INTERNET.pptslide_11_-_12_INTERNET.ppt
slide_11_-_12_INTERNET.ppthajarharike
 

Similar a SIARAN DIGITAL SERVICE (20)

Isdn dan intelegent network
Isdn dan intelegent networkIsdn dan intelegent network
Isdn dan intelegent network
 
Cp jasatel
Cp jasatelCp jasatel
Cp jasatel
 
ISDN (Integrated Sevices Digital Network)
ISDN (Integrated Sevices Digital Network)ISDN (Integrated Sevices Digital Network)
ISDN (Integrated Sevices Digital Network)
 
Perencanaan Jaringan Akses dan Core
Perencanaan Jaringan Akses dan CorePerencanaan Jaringan Akses dan Core
Perencanaan Jaringan Akses dan Core
 
Televisi digital pub artikel
Televisi digital pub artikelTelevisi digital pub artikel
Televisi digital pub artikel
 
Bab 12 Jaringan Komputer.ppt
Bab 12  Jaringan Komputer.pptBab 12  Jaringan Komputer.ppt
Bab 12 Jaringan Komputer.ppt
 
2-1.pdf
2-1.pdf2-1.pdf
2-1.pdf
 
Modul 7 infrastruktur
Modul 7 infrastrukturModul 7 infrastruktur
Modul 7 infrastruktur
 
Perencanaan jaringan nirkabel
Perencanaan jaringan nirkabelPerencanaan jaringan nirkabel
Perencanaan jaringan nirkabel
 
Menginstalasi WAN
Menginstalasi WANMenginstalasi WAN
Menginstalasi WAN
 
PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...
PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...
PEMBANGUNAN JARINGAN RT-RW NET BERBASIS MIKROTIK DI DESA SUKODONO KECAMATAN D...
 
P R O P O S A L P E M B U A T A N I N T E R N E T S E R V I C E P R O V I...
P R O P O S A L  P E M B U A T A N  I N T E R N E T  S E R V I C E  P R O V I...P R O P O S A L  P E M B U A T A N  I N T E R N E T  S E R V I C E  P R O V I...
P R O P O S A L P E M B U A T A N I N T E R N E T S E R V I C E P R O V I...
 
Workstation.pptx
Workstation.pptxWorkstation.pptx
Workstation.pptx
 
Jardiknas VoIP
Jardiknas VoIPJardiknas VoIP
Jardiknas VoIP
 
Layanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGCLayanan data spasial berbasis OGC
Layanan data spasial berbasis OGC
 
One.net rancangan pembuatan warnet
One.net rancangan pembuatan warnetOne.net rancangan pembuatan warnet
One.net rancangan pembuatan warnet
 
INTERNET.ppt
INTERNET.pptINTERNET.ppt
INTERNET.ppt
 
MATERI KELAS 11 INTERNET
MATERI KELAS 11 INTERNETMATERI KELAS 11 INTERNET
MATERI KELAS 11 INTERNET
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
slide_11_-_12_INTERNET.ppt
slide_11_-_12_INTERNET.pptslide_11_-_12_INTERNET.ppt
slide_11_-_12_INTERNET.ppt
 

Último

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 

Último (14)

PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 

SIARAN DIGITAL SERVICE

  • 1. SERVICE INFORMATION UNTUK SIARAN DIGITAL FREE-TO-AIR INDONESIA Riza Azmi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 2. PRESENTATION OVERVIEW Service Information Mengapa Perlu Diatur? Apa itu Service Information? Private Data vs Defined Alokasi dari DVB Project Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 3. SERVICE INFORMATION: MENGAPA PERLU DIATUR? Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 4. DEFINISI • Service Information (SI) merupakan penomoran di dalam siaran televisi digital berbasis DVB yang bertujuan untuk memberikan identitas siaran televisi • Alokasi Service Information ditetapkan agar pihak industri dapat membuat Integrated Receiver Decoder (IRD) atau peralatan penerima siaran TV digital untuk mengenali service dan event yang dipancarkan dalam bitstream pemancar. • Penetapan alokasi identitas dan kode Service Information dimaksudkan untuk menjamin siaran berlangsung tanpa adanya gangguan. • Tujuan ditetapkannya alokasi dan kode Service Information ini agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran antar Lembaga Siaran serta mengharmonisasikan dengan alokasi Service Information yang telah ditentukan oleh DVB Project. • DVB-Project: Lembaga Nirlaba yang mengatur alokasi Service Information secara umum di dunia Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 5. DASAR PENGATURAN SERVICE INFORMATION • ETSI TS 101 162 v1.3.1 menyediakan alokasi secara umum • Alokasi Service Information di Indonesia yang lebih rinci dibutuhkan untuk setiap lembaga penyiaran terutama sistem penyiaran digital terestrial free- to-air untuk menjamin agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran • Aturan mengenai alokasi Service Information yang unik wajib dimiliki oleh masing-masing lembaga penyiaran agar siaran dapat diterima dengan baik oleh peralatan penerima siaran TV digital karena Service Information bersifat identitas pengenal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 6. PENGGUNA SERVICE INFORMATION Service Information Multiplexer Content Provider Integrated Receiver Decoder Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 7. PENGATURAN SERVICE INFORMATION DI NEGARA LAIN •Free-TV Australia •Ditetapkan melalui Operational Practice, misalkan OP-40: Allocation of DVB Service Information for Australia Australia •DTT Multiplex Operators Limited (DMOL) Inggris •Nordic Rule of Operation Negara-Negara Nordic •DGTVi •Diatur dalam dokumen DGTVi Z-Book 1.3 Italia •Malaysian Technical Standards Forum Bhd Malaysia Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 8. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 9. SERVICE INFORMATION Penjelasan Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 10. STANDAR DVB-T/T2 • Service Information berisi definisi struktur data (grup data yang dikirim). • Masing-masing struktur data dilabeli dengan ID (table_id) • table_id terdiri dari • Defined table_id: ditentukan oleh ETSI (berlaku internasional) • Private table_id: ditentukan oleh negara pengadopsi (berlaku nasional) • mandatory usage Technical Specification • recomended usage and guideline Technical Report (ETSI TR 101 162) • Specific Information for DVB-T ETSI EN 300 468 • ProposedBluebook DVB Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 11. META DATA PADA DVB • NIT: Network Information Table (Identity) • SDT: Service Descriptor Table (Table Description) • EIT: Event Information Table (Program Guide) • TDT: Time and Date Table (Syncronization) Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 12. PAT-NIT-PMT-PID MUXER KONTEN Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 13. PRIVATE DATA VS DEFINED Struktur Dasar Pengaturan dalam Draft Kepmen tentang Penetapan Alokasi Service Information Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 14. ALOKASI PRIVATE DATA DAN ALOKASI UMUM Alokasi Umum • Struktur data sesuai dengan standar ETSI • Hanya perlu menetapkan alokasi rinci • Contoh alokasi • Network Information Table (NIT) • Service Descriptor Table (SDT) Alokasi Private Data (berlaku lokal) • Alokasi sesuai dengan kebutuhan tiap negara • Kasus kebutuhan di Indonesia disebabkan: • Disaster Emergency Warning System Table (DEWST) – Permenkominfo 22/2011 • Rating – Permenkominfo 22/2011 • Logical Channel Number (LCN) • Application Information Table (AIT) - untuk layanan TV-interaktif Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 16. PRIVATE DATA • Packet_ID • Service Type • Section of Region Disaster Warning • Section of Code Disaster Warning • Section of Message Disaster Warning Indonesia EWS • Def: nomor remote (urutan kanal tv) • Prinsip First-Come First-Serve • Alokasi default 2 digit • Alokasi 3 digit untuk tambahan • Alokasi 1 digit dilelang Logical Channel Number Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 17. FUTURE TO DO (TV 2.0) • Radio over TV • Application over TV • Data Over TV Regulasi konten non-broadcasting via Infrastruktur Penyiaran • Pengaturan identitas aplikasi Application Information Table (AIT) • Penentuan standar industri untuk format applikasi yang dipakai (MHP/MHEG/OCAP) Standar Aplikasi • Penetapan kanal frekuensi untuk TV Interaktif • Potensi kanal 23,24,25,26,27,28) Frekuensi Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 18. ALOKASI DVB PROJECT UNTUK SERVICE INFORMATION INDONESIA Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 19. ALOKASI INDONESIA • Country Code: 360 • Original Network • original_network_id: 0x2168 • original_network_name: Digital Terrestrial Network of Indonesia • original_network_operator: Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia • Private Data Specifier • private_data_specifier_id: 0x00002168 • description: Digital Terrestrial Network of Indonesia • private_data_specifier_organisation: Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia • Network ID: Color D Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 20. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 21. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 23. PENUTUP Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 24. KESIMPULAN 1. Service Information berisi identitas siaran untuk standar DVB, secara global diatur oleh DVB Project 2. Untuk skala lokal, Indonesia perlu menetapkan secara rinci Service Information baik yang telah ditetapkan secara umum oleh DVB Project (Defined) maupun Private Data karena ada kebutuhan khusus di dalam negeri Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 25. SARAN 1. Pembuatan Regulasi Teknis untuk penyelenggaraan TV digital misalnya: a. Regulasi Teknis Multiplexer Transmition Parameter b. Regulasi Teknis STB Marketed in Indonesia c. Regulasi Teknis Service Information in Indonesia d. Regulasi Teknis Allocation and Standard for Logical Channel Number e. Regulasi Teknis Disaster Emergency Warning System through DVB-T f. Regulasi Teknis Application Standard and DTV Interactive g. Regulasi Teknis Implementation Guide for Event Information Table 2. Pembuatan Data Base untuk inventarisasi alokasi ID yang digunakan / telah diberikan kepada Penyelenggara Siaran Digital Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  • 26. TERIMA KASIH Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika