Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
SIARAN DIGITAL SERVICE
1. SERVICE INFORMATION UNTUK
SIARAN DIGITAL FREE-TO-AIR
INDONESIA
Riza Azmi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
3. SERVICE INFORMATION: MENGAPA PERLU DIATUR?
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
4. DEFINISI
• Service Information (SI) merupakan penomoran di dalam siaran televisi digital
berbasis DVB yang bertujuan untuk memberikan identitas siaran televisi
• Alokasi Service Information ditetapkan agar pihak industri dapat membuat
Integrated Receiver Decoder (IRD) atau peralatan penerima siaran TV digital untuk
mengenali service dan event yang dipancarkan dalam bitstream pemancar.
• Penetapan alokasi identitas dan kode Service Information dimaksudkan untuk
menjamin siaran berlangsung tanpa adanya gangguan.
• Tujuan ditetapkannya alokasi dan kode Service Information ini agar tidak terjadi
duplikasi identitas siaran antar Lembaga Siaran serta mengharmonisasikan dengan
alokasi Service Information yang telah ditentukan oleh DVB Project.
• DVB-Project: Lembaga Nirlaba yang mengatur alokasi Service Information secara
umum di dunia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
5. DASAR PENGATURAN SERVICE
INFORMATION
• ETSI TS 101 162 v1.3.1 menyediakan alokasi secara umum
• Alokasi Service Information di Indonesia yang lebih rinci dibutuhkan untuk
setiap lembaga penyiaran terutama sistem penyiaran digital terestrial free-
to-air untuk menjamin agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran
• Aturan mengenai alokasi Service Information yang unik wajib dimiliki oleh
masing-masing lembaga penyiaran agar siaran dapat diterima dengan baik
oleh peralatan penerima siaran TV digital karena Service Information bersifat
identitas pengenal
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
7. PENGATURAN SERVICE
INFORMATION DI NEGARA LAIN
•Free-TV Australia
•Ditetapkan melalui Operational Practice, misalkan OP-40: Allocation of DVB Service Information for Australia
Australia
•DTT Multiplex Operators Limited (DMOL)
Inggris
•Nordic Rule of Operation
Negara-Negara Nordic
•DGTVi
•Diatur dalam dokumen DGTVi Z-Book 1.3
Italia
•Malaysian Technical Standards Forum Bhd
Malaysia
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
10. STANDAR DVB-T/T2
• Service Information berisi definisi struktur data (grup data yang
dikirim).
• Masing-masing struktur data dilabeli dengan ID (table_id)
• table_id terdiri dari
• Defined table_id: ditentukan oleh ETSI (berlaku internasional)
• Private table_id: ditentukan oleh negara pengadopsi (berlaku
nasional)
• mandatory usage
Technical
Specification
• recomended usage and
guideline
Technical Report
(ETSI TR 101 162)
• Specific Information for
DVB-T
ETSI EN 300 468
• ProposedBluebook DVB
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
11. META DATA PADA DVB
• NIT: Network Information Table
(Identity)
• SDT: Service Descriptor Table (Table
Description)
• EIT: Event Information Table
(Program Guide)
• TDT: Time and Date Table
(Syncronization)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
13. PRIVATE DATA VS DEFINED
Struktur Dasar Pengaturan dalam Draft Kepmen tentang Penetapan Alokasi Service Information
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
14. ALOKASI PRIVATE DATA DAN
ALOKASI UMUM
Alokasi Umum
• Struktur data sesuai dengan standar ETSI
• Hanya perlu menetapkan alokasi rinci
• Contoh alokasi
• Network Information Table (NIT)
• Service Descriptor Table (SDT)
Alokasi Private Data (berlaku lokal)
• Alokasi sesuai dengan kebutuhan tiap negara
• Kasus kebutuhan di Indonesia disebabkan:
• Disaster Emergency Warning System Table (DEWST) – Permenkominfo 22/2011
• Rating – Permenkominfo 22/2011
• Logical Channel Number (LCN)
• Application Information Table (AIT) - untuk layanan TV-interaktif
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
16. PRIVATE DATA
• Packet_ID
• Service Type
• Section of Region Disaster
Warning
• Section of Code Disaster
Warning
• Section of Message Disaster
Warning
Indonesia EWS
• Def: nomor remote (urutan
kanal tv)
• Prinsip First-Come First-Serve
• Alokasi default 2 digit
• Alokasi 3 digit untuk
tambahan
• Alokasi 1 digit dilelang
Logical
Channel
Number
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
17. FUTURE TO DO (TV 2.0)
• Radio over TV
• Application over TV
• Data Over TV
Regulasi konten
non-broadcasting
via Infrastruktur
Penyiaran
• Pengaturan identitas
aplikasi
Application
Information Table
(AIT)
• Penentuan standar
industri untuk format
applikasi yang
dipakai
(MHP/MHEG/OCAP)
Standar Aplikasi
• Penetapan kanal
frekuensi untuk TV
Interaktif
• Potensi kanal
23,24,25,26,27,28)
Frekuensi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
18. ALOKASI DVB PROJECT UNTUK SERVICE
INFORMATION INDONESIA
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
19. ALOKASI INDONESIA
• Country Code: 360
• Original Network
• original_network_id: 0x2168
• original_network_name: Digital Terrestrial Network of Indonesia
• original_network_operator: Ministry of Communication and Information Technology
of the Republic of Indonesia
• Private Data Specifier
• private_data_specifier_id: 0x00002168
• description: Digital Terrestrial Network of Indonesia
• private_data_specifier_organisation: Ministry of Communication and Information
Technology of the Republic of Indonesia
• Network ID: Color D
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
24. KESIMPULAN
1. Service Information berisi identitas siaran untuk standar DVB, secara global
diatur oleh DVB Project
2. Untuk skala lokal, Indonesia perlu menetapkan secara rinci Service
Information baik yang telah ditetapkan secara umum oleh DVB Project
(Defined) maupun Private Data karena ada kebutuhan khusus di dalam
negeri
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
25. SARAN
1. Pembuatan Regulasi Teknis untuk penyelenggaraan TV digital misalnya:
a. Regulasi Teknis Multiplexer Transmition Parameter
b. Regulasi Teknis STB Marketed in Indonesia
c. Regulasi Teknis Service Information in Indonesia
d. Regulasi Teknis Allocation and Standard for Logical Channel Number
e. Regulasi Teknis Disaster Emergency Warning System through DVB-T
f. Regulasi Teknis Application Standard and DTV Interactive
g. Regulasi Teknis Implementation Guide for Event Information Table
2. Pembuatan Data Base untuk inventarisasi alokasi ID yang digunakan /
telah diberikan kepada Penyelenggara Siaran Digital
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika