Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya seperti bupati, walikota, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, dan susunan organisasi pemerintahan daerah. [end]
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
1. ANALISIS STANDART KOMPETENSI
Mata Pelajaran : PKn
Kelas/ Semester : IV (empat)/1 (satu)
Standar Kompetensi :
2. Memahami sistem pemerintahan kabupaten,
kota, dan provinsi
Kompetensi Dasar :
2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan
pemerintah kabupaten, kota dan provinsi.
2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten,
kota dan provinsi
3. 1. Sistem
2. Pemerintahan
3. Kabupaten
4. Kota
5. Provinsi
6. Sistem pemerintahan
7. Sistem pemerintahan kabupaten
8. Sistem pemerintahan kota
9. Sistem pemerintahan provinsi
Nama Konsep
5. SISTEM
• Sistem adalah seperangkat unsur yang secara
teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas
• Sistem adalah susunan yang teratur dari
pandangan, teori, asas, dan sebagainya.
• Sistem adalah susunan yang teratur dan saling
berkaitan dimana masing-masing bagian
merupakan satu kesatuan kerja.
• Sistem adalah terjemahan dari kata system
(bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan,
jaringan, atau cara.
6. PEMERINTAHAN
• Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan
yang berasal dari kata perintah. Arti yang luas,
pemerintahan adalah perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh badan-badan legislative,
eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam
rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
Negara. Arti yang sempit,
• Pemerintahan adalah perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta
jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan Negara.
7. KABUPATEN
• Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di
Indonesia setelah provinsi.
• Kabupaten adalah daerah otonom yang diberi
wewenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri.
• Kabupaten merupakan sejenis daerah di Indonesia
yang dipimpin oleh seorang kepala daerah yang
dipanggil bupati. Kabupaten merupakan hierarki
terendah dari pembagian administratif Indonesia di
bawah pemerintah propinsi ( disebut "daerah tingkat
kedua") .
8. KOTA
• Kota adalah sebuah area wilayah yang berbeda dari desa
ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan
penduduk, kepentingan, atau status hukum.
• Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia
setelah provinsi yang dipimpin oleh seorang wali kota.
• Kota adalah kawasan pemukiman yang secara fisik
ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang
mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai
fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara
mandiri.
• Secara umum kota adalah tempat bermukimnya warga
kota,tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang
ekonomi, pemerintah dan lain-lain.
9. PROVINSI
• Wilayah atau daerah yg dikepalai oleh gubernur
• Provinsi (bahasa Indonesia: provinsi atau
Propinsi) adalah tingkat tertinggi dari badan
pemerintah regional daerah di Indonesia.
• Provinsi adalah pemerintah provinsi. (Pasal 1
Angka 12 UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang
Perkebunan).
10. SISTEM PEMERINTAH
• Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu
tatanan utuh yang terdiri atas berbagai
komponen pemerintahan yang bekerja saling
bergantungan dan memengaruhi dalam
mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.
11. SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN
• Suatu tatanan pemerintah kabupaten yang
terstruktur terdiri atas berbagai
komponen/anggota pemerintah kabupaten
yang bekerja saling bergantung dan
memengaruhi dalam mencapai tujuan dan
fungsi pememrintah kabupaten.
12. SISTEM PEMERINTAHAN KOTA
• Suatu tatanan pemerintah Kota yang terstruktur
terdiri atas berbagai komponen/anggota
pemerintah kota yang bekerja saling bergantung
dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan
fungsi pememrintah kota.
13. SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI
• Suatu tatanan pemerintah provinsi yang
terstruktur terdiri atas berbagai
komponen/anggota pemerintah provinsi yang
bekerja saling bergantung dan memengaruhi
dalam mencapai tujuan dan fungsi
pememrintah provinsi.
15. Pada pemerintahan daerah kabupaten/kota
dilaksanakan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota bersama DPRD kabupaten/kota.
lembaga ini berfungsi untuk mengatur, mengurus,
dan menjalankan roda pemerintahan. Lembaga
daerah tiap pemerintahan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah masing-masing.
Susunan Lembaga Pemerintahan Kabupaten
16. Bupati
• Bupati adalah kepala daerah untuk daerah
kabupaten. Bupati sejajar dengan wali kota, yakni
kepala daerah untuk daerah kota. Tugas dan
wewenang bupati adalah memimpin
penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan
yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten.
Bupati dipilih dalam satu pasangan secara
langsung oleh rakyat di kabupaten setempat.
• Bupati merupakan jabatan politis karena
diusulkan oleh partai politik, bukan pegawai
negeri sipil.
17. Tugas bupati sebagai kepala daerah, antara lain:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten;
2. Mengajukan rancangan perda;
3. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama
DPRD kabupaten;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan prda tentang APBD
kepada DPRD kabupaten untuk dibahas dan ditetapkan;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan
perundang-undangan;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten (DPRD Kabupaten)
• Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
(DPRD kabupaten) adalah sebuah lembaga
perwakilan rakyat di daerah kabupaten. DPRD
kabupaten terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih
berdasarkan hasil pemilihan umum
19. Tugas dan wewenang DPRD kabupaten adalah:
1. Menetapkan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota hasil
pemilihan.
2. Membentuk peraturan daerah kabupaten yang dibahas dengan bupati
untuk mendapat persetujuan bersama;
3. Menetapkan APBD kabupaten bersama dengan bupati;
4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan
bupati, APBD kabupaten, kebijakan pemerintah daerah dalam
melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama
internasional di daerah;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati
kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut
kepentingan daerah;
7. menampung dan menindaklanjuti aspirasi warga masyarakat.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kabupaten
dalam pelaksanaan tugas desentralisai.
20. • Setiap anggota DPRD memiliki hak interpelasi
(meminta keterangan kepada pemerintah daerah), hak
angket (mengadakan penyelidikan), dan hak
menyatakan pendapat. Anggota DPRD kabupaten juga
memiliki hak mengajukan rancangan perda kabupaten,
mengajukan anggaran belanja DPRD, menyampaikan
usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta
hak protokoler.
21. Kewajiban DPRD yang harus dijalankan:
1. mempertahankan dan memlihara keutuhan Negara
kesatuan republic Indonesia
2. mengamalkan pancxasila dan UUD 1945 serta menaati
dan menjalankan segala perundang-undangan/perda yang
berlaku
3. memeliharan dan membina demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah
4. meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah
berdasarkan demokrasi ekonomi
5. memperlihatkan dan menyalurkan kehendak, menerima
keluhan dan pengaduan masyarakat, dan memfasilitasi
tindak lanjut penyelesaiannya
6. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan
pribadi dan golongan
7. menjaga hubungan kerjasama dengan lembaga terkait.
22. Susunan oraganisasi DPRD kabupaten terdiri atas:
1. Pimpinan,
2. Komisi,
3. Panitia musyawarah,
4. Badan kehormatan,
5. Panitia anggaran, dan
6. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
23. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten dalam
pelaksanaan otonomi daerah, antara lain sebagai berikut::
• Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
• Perencanaan, pemanfaatan, dan pelaksanaan pengawasan tata ruang;
• Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
• Penyediaan sarana dan prasarana umum;
• Penanganan bidang kesehatan;
• Penyelenggara pendidikan;
• Penaggulang masalah sosial;
• Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
• Pelaksana pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
• Pelaksana pengendalian lingkungan hidup;
• Pemberi pelayanan pertahanan;
• Pemberi pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
• Pemberi pelayanan administrasi umum pemerintahan;
• Pemberi pelayanan administrasi penanaman modal;
• Penyelenggara pelayanan dasar lainnya;
• Pelaksana urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
24. Kebijakan-kebijakan pemerintahan kabupaten, antara lain:
• Kebupaten/kota dapat bekerja sama antar kabupaten/kota, ataupun menyerahkan
kewenangan tersebut kepada provinsi.
• Pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu kewenangan
kepada provinsi harus didasarkan pada keputusan kepala daerah kabupaten/kota dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
• Kepala daerah wajib menyampikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan
kepada gubernur dan presiden dengan tembusan kepada dewan pertimbangan otonomi
daerah.
• Presiden setelah memperoleh masukan dari dewan pertimbangan otonomi daerah dapat
menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut.
• Jika presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus
dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
• Jika presiden memberi persetujuan, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan
kepada provinsi.
• Apabila dalam jangka waktu satu bulan presiden tidak memberikan tanggapn, maka
peyerhan kewenangan tersebut dianggap disetui.
• Sebagai akibat dari penyerahan tersebut, provinsi sebagai daerah otonom harus
melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
• Apabila provinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut maka provinsi
menyerahkannya kepada pemerintah dengan mekanisme yang berlaku.
• Apabila kabupaten/kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan
tersebut, provinsi atau pemerintah wajib mengembalikannya kepada kabupaten/kota
tanpa persetujuan presiden.
25. Perangkat Daerah
1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sekretaris daerah kabupaten merupakan unsur pembantu
pimpinan pemerintah kabupaten.
Kedudukan sekretaris daerah kabupaten berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada bupati.
Sekretaris daerah kabupaten bertugas membantu bupati
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, organisasi, dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah
kabupaten. Sekretaris daerah untuk kabupaten diangkat dan
diberhentikan oleh gubernur atas usul bupati.
Sekretaris daerah kabupaten terdiri atas sebanyak-banyaknya
tiga asisten, dimana setiap asisten, dimana setiap asisten
terdiri dari sebanyak-banyaknya empat bagian.
26. 2. Muspida Yang Membantu Pemerintah
Daerah
Kodim (komandan distrik meliter)
Polres (kepolisian resort)
Pengadilan negeri
Kejaksaan negeri
27. 3. Dinas daerah kabupaten
Dinas daerah kabupaten merupakan unsur
pelaksana pemerintah kabupaten/kota. Dinas
daerah kabupaten dipimpin oleh seorang
kepala yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada bupati melalui sekretaris
daerah.
28. 4. Lembaga Teknis Daerah
Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana
pemerintah daerah. Untuk daerah kabupaten,
lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis
daerah memiliki tugas untuk melaksanakan tugas
tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh
sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup
tugasnya. Tugas lembaga teknis daerah meliputi
bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan,
pengawasan, pendidikan dan pelatihan,
perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi,
kependudukan, dan pelayanan kesehatan.
30. Daerah provinsi disebut juga dengan daerah
otonom dan daerah administrasi. daerah otonom
adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai
batas daerah tertentu yang berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai
aspirasi masyarakat dalam system NKRI.
sedangkan daerah administrasi adalah daerah
kerja gubernur selakau wakil pemerintah pusat.
Susunan Lembaga Pemerintahan Provinsi
31. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi
1. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana
umum dan rencana rinci, arahan peraturan zonasi untuk
sistem provinsi untuk pengendalian pemanfaatan ruang
wilayah provinsi, petunjuk pelaksanaan bidang penataan
ruang.
2. Melaksanakan standar pelayanan bidang penataan ruang.
3. Pemerintah daerah provinsi melaksanakan :
4. Penetapan kawasan strategis provinsi
5. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi
6. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
7. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi
8. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian KS provinsi
dapat dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui tugas pembantuan.
32. Gubernur
• Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang
kepala daerah yaitu gubernur. Gubernur dibantu
oleh wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada.
Masa jabatan gubernur adalah 5 tahun. Gubernur
dan wakil gubernur melaksanakan pemerintahannya
bertanggungjawab kepada presiden melalui mentri
dalam negeri.
33. Gubernur memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelengaraan
daerah kebupaten/kota.
2. Menggoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di
daerah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Mengoordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi
dan kabupaten/kota.
34. Adapun tugas dan wewenang kepala daerah:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
bersama DPRD;
2. Mengajukan rancangan peraturan daerah
(perda);
3. Menetapkan perda yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda
tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) kepada DPRD untuk dibahas.
35. Gubernur dibantu wakil gubernur dalam menjalankan
pemerintahan di provinsi. Wakil daerah mempunyai tugas antara
lain:
1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah;
2. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasi kegiatan instansi
vertikal di daerah;
3. Menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pemberdayaan
perempuan dan pemuda;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
5. Memantau dan mengevaluasi penyelengaraan pemerintahan di
wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala
daerah kabupaten/kota;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam
penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala
daerah berhalangan.
36. Gubernur memiliki hak, wewenag, dan kewajiban yang
meliputi:
• menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan
pemerintah daerah provinsi
• bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri
dalam negeri menurut jenjangnya
• berkewajiban memberikan ketermnagan
pertanggungjawaban kepada DPRD sekurang-
kureangnya setahu atau jika dipandang perlu olehnya
atau diminta oleh DPRD
• bersama dengan DPRD membuat rancangan RAPBD
• bersama dengan DPRD membuat peraturan daerah.
37. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari
berbagai partai politik yang dipilih melalui
pemilihan umum. Anggota DPRD provinsi sekurang-
kurangnya berjumlah 35 orang dan paling banyak
berjumlah 100 orang. DPRD memiliki fungsi, di
antaranya:
• Legislasi (menyusun peraturan daerah);
• Anggaran;
• Pengawasan.
38. Adapun tugas dan wewenang DPRD, yaitu sebagai berikut;
1. Bersama gubernur membuat peraturan daerah (perda)
2. Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui
rancangan APBD
3. Melaksanakan bentuk pengawasan terhadap perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya
4. Mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah
dan wakil kepala daerah kepada presiden melalui menteri
dalam negeri
5. Memilih wakil kepala daerah jika terjadi kekosongan jabatan
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah
7. Memberikan persetujuan rencana kerja sama internasional
8. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
10. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar
daerah.
39. Selain mempunyai tugas dan wewenang, DPRD juga
memiliki hak. Hak tersebut antara lain sebagai
berikut;
• Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta
keterangan kepada gubernur/bupati/ walikota.
Biasanya, mengenai kebijakan yang berdampak
pada kehidupan orang banyak/ masyarakat.
Misalnya, pendirian tempat pembuangan sampah
akhir (TPA), apakah sudah sesuai AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan).
• Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan
penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala
daerah. Menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD
menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala
daerah mengenai kebijakan luar biasa yang terjadi
di daerah.
40. Kewajiban DPRD, antara lain sebagai berikut:
1. Mengamalkan Pancasila
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
dan
3. menaati segala peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah.
5. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
6. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Menyerap,
menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
7. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan golongan.
8. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota
DPRD terhadap daerah pemilihannya sebagai bentuk tanggung jawab moral
dan politis.
9. Menaati peraturan, tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
10. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga terkait.
41. Sekretariat Daerah Provinsi
• Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh
sekretaris daerah (sekda). Sekretaris daerah
bertugas membantu kepala daerah
mengoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis
daerah. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris
daerah bertanggung jawab kepada gubernur.
Sekretaris daerah dibantu beberapa pembantu
gubernur dan beberapa kepala bidang. Sekretaris
daerah provinsi diangkat dan diberhentikan oleh
presiden atas usul gubernur.
42. Struktur Pemerintahan Provinsi
Bag. Agama, Pemuda, dan
Olahraga
Bag. Perekonomian dan
Pembangunan
Bag. Pemberdayaan Perempuan
Bag. Tata Pemerintahan
Bag. Hukum dan HAM
Bag. Organisasi dan Tata Laksana
Bag. Hubungan Masyarakat
Bag. Umum
Bag. Keuangan
Bag. Perlengkapan
Bag. Kepegawaian
Wali kota
Wakil wali kota
Sekretaris Daerah
Asisten I
Bidang Pemerintahan
Asisten II
Bidang Ekonomi Pembangunan dan
Sosial
Asisten III
Bidang Administrasi
43. Contoh (+/-)
Pemerintah kabupaten/kota Pemerintah provinsi
Contoh positif
Adanya susunan/struktur pemerintah
kabupaten/kota
Pemerintah kabupaten memperhatikan
sumberdaya alam yang ada di daerahnya
yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat
wisata yang akan menambah devisa daerah
kabupaten.
Pemerintah kabupaten menyediakan dan
mensosialisasikan tentang panca usaha tani
kepada masyarakat yang sebagaian besar
bermata pencarian sebagai petani
Masyarakat yang sebagian besar bekerja
sebagai karyawan industri dan pemerintah
kota menjaminkan upah yang layak serta
jaminan kesehatan (JAMSOSTEK)
Menjaga dan memperhatikan lingkungan dari
limbah industri serta memberikan tempat
untuk pembuangan atau pengolahan limbah
Adanya susunan/struktur pemerintah provinsi
Pemerintah provinsi membuat kebijakan
untuk mengurus dan mengatur segala
kebutuhan masyarakat di daerah provinsinya
baik dalam bidang pendidikan, ekonomi,
sosial budaya, politik, dan lain sebagainya.
Gubernur memberikan laporan hasil kerjanya
selama menjabat sebagai tanda rasa tanggung
jawabnya kepada DPRD
44. Pemerintah kabupaten/kota Pemerintah provinsi
Contoh negatif
Pemerintah kabupaten tidak
memberikan penyuluhan tetnatng
panca usaha tani kepada
masyarakatnya dan membiarkan
petani merugi
Pemerintah kabupaten tidak
memperhatikan sumberdaya alam
yang ada di daerahnya yang dapat
dimanfaatkan sebagai tempat wisata
dan tidak menjaga kelestarian atau
mereabilitasi lingkungan alam
didaerahnya
Upah karyawan tidak memenuhi
standar dan pemerintah kota hanya
diam saja tidak memberi kebijakan
untuk menaikannya
Tidak adanya kebijakan tentang
perlindungan lingkungan akibat
limbah industri
Bupati/walikota/gubernur Tidak
menjalankan program kerja seperti yang
telah ada
Adanya sekelompok masyarakat di
daerah provinsi tersebut yang makan
nasi aking dan tidak ada tindakan
yangnyata dari pemerintah provinsi. Hal
ini membuktikan bahwa pemerintah
tidak melaksanakan hak otonomi daerah
untuk mengurus dan mengatur
daerahnya
Gubernur tidak memberikan laporan
prgam kerja kepada DPRD karena
ketidak berhasilan program kerjanya
dan ketidak bartanggungjawaban sang
gubernur.
46. • Dengan adanya Bupati/walikota serta lembaga-lembaga yang mempunyai nilai jujur dalam
setiap menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan akan menjadikan Kab/Kota menjadi maju
dan sejahtera
• Kedisplinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap anggota
lembaga Kab/Kota perlu diperhatiakan karena dapat berpengaruh besar pada kinerja setiap
anggota lembaga dan keberhasilan program kerja pemerintah Kab/Kota.
• Untuk menjadikan daerah Kab/Kota yang maju, masyrakatnya sejahtera diperluakan kerja
keras dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap lembaga yang
tersusun dalam pemerintah provinsi juga perlua adanya kerajasama serta hubungan
baik/komunikatif dengan masayarakat sekitar.
• Dengan memegang teguh prinsip demokratis akan memberikan solusi yang tepat dalam setiap
permaslahan yang ada sehingga mampu mengukur sejauh mana tanggung jawab dari setiap
anggota lembaga pemerintah Kab/Kota dalam mengemban amanat yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya untuk menjadikan wilayah provinsi yang maju dan masayrakatnya
sejahtera.
• Pemerintah Kab/Kota yang memiliki wewenang untuk mengeksploitasikan sumber daya alam
di lingkungan sekitar sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar seharusnya
sebagai lembaga pemerintah memiliki nilai yang peduli lingkungan dan peduli sosial
sehingga lahan/tanah/ di provinsi tersebut tetap terjaga dan terlindungi serta adanya hubungan
sosial yang baik dari lembaga pemerintah dengan masyarakat sehingga segala aspirasi
masyarakat mudah tersampaikan kepada para pejabat, segala permasalahan yang ada dapat
diselesiakan dengan bersama dan baik.
Sistem Pemerintahan Kabupaten
47. • Dengan adanya Gubernur serta lembaga-lembaga yang mempunyai nilai jujur dalam setiap
menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan akan menjadikan provinsi menjadi maju dan
sejahtera
• Kedisplinan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap anggota
lembaga provinsi perlu diperhatiakan karena dapat berpengaruh besar pada kinerja setiap
anggota lembaga dan keberhasilan program kerja pemerintah provinsi.
• Untuk menjadikan daerah provinsi yang maju, masyrakatnya sejahtera diperluakan kerja
keras dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam setiap lembaga yang
tersusun dalam pemerintah provinsi juga perlua adanya kerajasama serta hubungan
baik/komunikatif dengan masayarakat sekitar.
• Dengan memegang teguh prinsip demokratis akan memberikan solusi yang tepat dalam
setiap permaslahan yang ada sehingga mampu mengukur sejauh mana tanggung jawab dari
setiap anggota lembaga pemerintah provinsi dalam mengemban amanat yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya untuk menjadikan wilayah provinsi yang maju dan masayrakatnya
sejahtera.
• Pememrintah provinsi yang memiliki wewenang untuk mengeksploitasikan sumber daya
alam di lingkungan sekitar sehingga dapat menopang perekonomian masyarakat sekitar
seharusnya sebagai lembaga pemerintah memiliki nilai yang peduli lingkungan dan peduli
sosial sehingga lahan/tanah/ di provinsi tersebut tetap terjaga dan terlindungi serta adanya
hubungan sosial yang baik dari lembaga pemerintah dengan masyarakat sehingga segala
aspirasi masyarakat mudah tersampaikan kepada para pejabat, segala permasalahan yang
ada dapat diselesiakan dengan bersama dan baik.
Sistem Pemerintahan Provinsi
48. • Setiap anggota lembaga memiliki nilai-nilai yang
ada maka pemerintahan akan berjalan dengan
baik sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang
yang ada. Hasil yang akan didapat juga akan baik.
Namun jika setiap anggota lembaga pemerintah
provinsi tidak memiliki nilai-nilai yang ada maka
buruklah system pemerintahan didaerah tersebut.
Dan hasilnya baik lembaga ataupun masyarakat
akan mengalami kerugian yang sangat besar
meskipun yang melanggar/tidak patuh hanya
segelintir orang.
Moral
49. • Pada sistem pemerintahan provinsi
berlandasakan norma hukum dengan landasan
yuridisnya UUD 1945.
Norma/Aturan