Inpres ini menetapkan kebijakan dan strategi nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba tahun 2011-2015 melalui empat bidang utama yaitu pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dengan target menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Inpres ini juga menetapkan target dan rencana aksi konkret di setiap instansi pemerintah untuk mencapai tujuan ter
1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
TAHUN 2011-2015
Hotel Haris, 7 Nopember 2011
2. Lahgun & edar gelap narkoba mrpkan masalah
global & mjd ancaman serius bg bangsa & negara
Tahun 2005 angka prevalensi penyalahguna 1,55%,
Tahun 2008 meningkat menjadi 1,99%, Tahun 2010
mencapai 2,4% dan tahun 2015 apabila tidak
ditangani secara serius diperkirakan akan mencapai
2,8% (5,6 juta).
Mengapa prevalensi penyalahguna narkoba terus
meningkat?
3. Fasilitas rehabilitasi yang dimiliki BNN di Lido
Bogor hanya mampu menampung 500 orang
pecandu narkoba, apabila dibandingkan dengan
angka prevalensi tahun 2010 lahgun narkoba
yang mencapai 3,3 juta.
Fasilitas rehabilitasi yang dibangun diseluruh
wilayah RI hny mampu menampung 180 ribu
pecandu, shg masih banyak para pecandu yang
belum mendapatkan pelayanan rehabilitasi.
Masalah tersebut mjd psr terbuka yng dpt
menimbulkan kerawanan pemakai baru.
4. Dilihat dari segi peredaran, pintu
masuk menuju Negara Indonesia
sangat banyak baik dari laut, darat dan
udara yg tidak semuanya dapat
terawasi, didukung pula oleh oknum
aparat penegak hukum dan oknum
pemerintah yang masih lemah.
Untuk mengatasi ancaman tersebut
harus diketahui siapa penyalahguna?
5. Hasil penelitian dan gakkum pada umumnya
lahgun adalah para pekerja yang berpendidikan
sekolah menengah (SMP/SMA), Oleh karena itu
sasaran kerawanan adalah para pekerja instansi
pemerintah dan swasta serta pelajar / mahasiswa
yang siap kerja.
Ada 4 sasaran kerawanan yang mesti digarap :
sekolah menengah, perguruan tinggi, pekerja
pemerintah dan swasta.
Sasaran narkotika ada 4 yng perlu dpt perhatian :
Ganja, XTC, Shabu dan Heroin.
6. Kita lihat Inpres sebagai berikut :
Pada alinea I untuk mencapai Indonesia bebas narkoba diperlukan Kebijakan dan
Strategi Nasional (Jakstranas) P4GN.
Diktum Pertama : menggambarkan empat fokus bidang sasaran pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan, Setiap bidang
mempunyai tujuan masing-masing
1.Bidang pencegahan menjadikan masyarakat tahu dan paham, memiliki
keterampilan menolak narkoba;
2.Bidang pemberdayaan masyarakat menggerakan seluruh komponen bangsa
untuk menciptakan lingkungan bebas narkoba melalui kegiatan tes narkoba;
3.Bidang Rehabilitasi agar para pengguna tidak relaps (tidak kambuh) melalui
kegiatan rehabilitasi dan after care (pembinaan lanjut);
4. Bidang Pemberantasan untuk mengawasi pintu-pintu masuk
dan tempat rawan narkoba seperti tempat - tempat hiburan serta tempat
pembuatan/pabrik narkoba.Para tersangka yang tertangkap akan disita aset-aset shg
kekuatan jaringan sindikat akan lumpuh.
7. Diktum Kedua: Dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011 - 2015
1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada :
a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan
mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan
terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada :
a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan
kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi, dan Heroin;
b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja,
shabu, ekstasi, dan Heroin;
c. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat di
daerah-daerah yang secara sosiologis dan ekonomis
melakukan penanaman ganja.
8. 3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada :
a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor
Pecandu Narkotika;
b. Upaya memberikan pelayanan
rehabilitasi medis dan rehabilitasi
sosial kepada penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan pecandu
narkoba;
c. Upaya pembangunan kapasitas
lembaga rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial secara prioritas
berdasarkan kerawanan daerah
penyalahgunaan narkoba;
d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan
penyalahguna, korban penyalahgunaan
9. 4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada :
a. Upaya was ketat terhadap impor, produksi,
distribusi, penggunaan (end user), ekspor, dan re-
ekspor bahan kimia prekusor dan gakkum
terhadap jaringan tersangka yang melakukan
penyimpangan;
b. Upaya ungkap pabrikan gelap narkoba dan/atau
lab. rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat;
c. Upaya ungkap tindak pidana pencucian uang yang
berkaitan dgn tindak pidana narkotika scr tegas
dan keras sesuai peraturan perundang-undangan;
d. Upaya sidik dan lidik, penuntutan, dan peradilan
jaringan sindikat narkoba baik dalam maupun luar
negeri scr sinergi;
e. Upaya tindakan yng tegas dan keras thd aparat
penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya
yng terlibat jaringan sindikat narkoba;
f. Upaya tingkatan kerjasama antar penegak hukum
untuk menghindari kesenjangan di lapangan;
g. Upaya kerjasama dengan aparat penegak hukum
tingkat internasional.
10. Diktum Ketiga : Para Menteri dan Kepala Lembaga
bertindak sebagai penanggung jawab dilingkungan
kerja masing-masing terhadap pencapaian target
sesuai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba Tahun 2011-2015.
Diktum Keempat : Para Gubernur
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi 2011 – 2015 di tingkat
Provinsi .
2. Melaporkan secara berkala kepada Presiden
melalui Kepala Badan Narkotika Nasional.
11. Diktum Kelima : Para Bupati/Walikota :
1. Dalam waktu 3 (tiga) bulan, menyusun
dan melaksanakan Rencana Aksi 2011
– 2015 di tingkat Kabupaten/ Kota.
2. Melaporkan secara berkala kepada
Presiden melalui Ka BNN.
12. NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
1. Para Siswa/Pelajar
pendidikan menengah
tidak menyalahgunakan
narkoba dan terlibat
peredaran gelap narkoba.
Memberikan
penyuluhan dan
penerangan kepada
para Siswa/Pelajar
menengah yang
rentan dan
beresiko tinggi dari
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - KEMENDIKNAS
- KEMENAG.
- KPAI
- BKKBN
- BNN
Meningkat
nya jumlah
Siswa/Pelaj
ar
pendidikan
menengah
menolak
narkoba.
Membentuk dan
meningkatkan
keterampilan kader
anti narkoba di
kalangan para
Siswa/Pelajar
pendidikan
menengah yang
lingkungannya
rentan dan
beresiko tinggi dari
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - KEMENDIKNAS
- KEMENAG.
- BNN
Meningkat
nya jumlah
Kader Anti
Narkoba di
kalangan
para
Siswa/Pelaj
ar
pendidikan
menengah.
Contoh rencana aksi masing – masing bidang sebagai berikut :
BIDANG PENCEGAHAN
13. NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
1. Para Pegawai di Lembaga
Negara/Pemerintah tidak
menyalahgunakan narkoba
dan terlibat peredaran
gelap narkoba.
Memberikan
penyuluhan dan
penerangan kepada
pegawai negeri
yang rentan dan
beresiko tinggi dari
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - Seluruh
Kementerian
dan Lembaga
Pemerintah
Meningkat
nya jumlah
Pegawai
Negeri
menolak
narkoba.
Membentuk dan
meningkatkan
keterampilan kader
anti narkoba di
Instansi pemerintah
yang lingkungannya
rentan dan
beresiko tinggi dari
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkoba.
+10 % +20 % +30 % +40 % +50 % - Seluruh
Kementerian
dan Lembaga
Pemerintah
Meningkat
nya jumlah
Kader Anti
Narkoba di
lingkungan
Instansi
Pemerinta
h
Contoh BIDANG PENCEGAHAN
14. NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
1. Lingkungan pendidikan menengah
bebas dari penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkoba
terutama Ganja, Shabu, Ekstasi,
dan Heroin
Melakukan test narkoba
dimulai dari pendidikan
menengah yang rentan
dan beresiko tinggi
terhadap penyalahgunan
dan peredaran gelap
narkoba.
6 12 12 12 12 BNN
Meningkatnya
jumlah
pendidikan
menengah
bebas
narkoba
Memberikan pelayanan
rehabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial bagi
pelajar pendidikan
menengah yang terlibat
sebagai penyalahguna,
korban penyalahgunaan,
dan pecandu narkoba
6 12 12 12 12 - Kemensos
- Kemenskes
- BNN
Mengungkap jaringan
sindikat narkoba yang
mengakibatkan pelajar
pendidikan menengah
terlibat sebagai
penyalahguna, korban
penyalahgunaan, dan
pecandu narkoba.
10 % 20 % 30 % 40 % 50 % - Polri
- BNN
CONTOH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
15. NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
1. Para pencandu
narkoba yang sudah
cukup umur atau
keluarganya dan
orang tua atau wali
pecandu Narkotika
yang belum cukup
umur melaporkan
diri institusi
penerima wajib
lapor
Melakukan pendataan
Wajib Lapor secara
terpadu
5.000
orang
7.500
orang
10.000
orang
15.000
orang
20.000
orang
-Kemenkes
-Kemensos
-Polri
-BNN
Meningkatnya
jumlah pecandu
narkotika yang
melaporkan diri
dan menerima
perawatan
Membangun kapasitas
institusi penerima
wajib lapor terdepan.
(penetapan Institusi
Wajib Lapor)
128 170 210 250 290 -Kemenkes
Contoh BIDANG REHABILITASI
16. NO TUJUAN RENCANA AKSI TARGET PELAKSANA INDIKATOR
2011 2012 2013 2014 2015
1. Terungkapnya
penyelewengan
bahan kimia
prekursor dan
penindakan jaringan
tersangka
berdasarkan hukum
yang berlaku
Meningkatkan koordinasi
instansi terkait yang
bertanggung jawab
melakukan pengawasan
bahan kimia prekursor
6 12 12 12 12 - Kemenkes
- BPOM
- Kemendag
- Kemenperin
- Bea Cukai
- Polri
- BNN
- Surveyor Indonesia
Meningkatnya hasil
pengungkapan
penyelewengan bahan
kimia prekursor
Melakukan penegakan
hukum yang tegas dan
keras terhadap setiap
terjadinya penyimpangan
bahan kimia prekursor
25
Kasus
25
Kasus
50
Kasus
50
Kasus
75
Kasus
- Polri
- BNN
- Prekursor yang disita
- Produksi kimia
Prokursor yang
diungkap
- Tersangka yang
terlibat produksi
kimia prekursor yang
ditangkap
+ 25 %
+ 10 %
+ 10 %
+25 %
+10 %
+10 %
+ 25 %
+ 10 %
+ 10 %
+25 %
+10 %
+10 %
+ 25 %
+ 10 %
+ 10 %
Contoh BIDANG PEMBERANTASAN
17. DAFTAR RENCANA AKSI NASIONAL YANG SUDAH KIRIM
KEMENTERIAN/ LEMBAGA
NO. INSTANSI
1 2
1 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2 TNI-AL
3 Badan Tenaga Nuklir Nasional
4 Badan Koordinasi Keamanan Laut
5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
6 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
7 ANRI
8 Badan Nasional P2 TKI (BNP2TKI)
9 KPAI
10 BPK
11 DPD
12 Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral
13 Kejaksaan Agung
14 TNI-AD
15 Kementerian Hukum & Ham
16 Kementerian Perhubungan
17 Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional
18. NO. INSTANSI
1 2
18 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
19 Komisi Kepolisian Nasional
20 Kemen. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
21 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
22 Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
23 Lemsaneg
24 Kemen Koperasi & UKM
25 Kementerian Perindustrian
26 Kementerian PU
27 Komite Nasional Keselamatan Transportasi
28 Perpustakaan Nasional
29 Kementerian Pertanian
30 Kementerian PAN & RB
31 Kementerian Sosial
32 Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi
Jumlah K/L = 120
K/L yang sudah kirim = 32
K/L yang belum kirim = 88