[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas mengenai permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat, yaitu: (1) belum maksimalnya penyelenggaraan wajib belajar dasar 9 tahun; (2) belum tercapainya pembangunan SMK; dan (3) masih diperlukannya peningkatan kualifikasi guru menjadi S1. Dokumen tersebut juga menjelaskan strategi dan program prioritas pemerintah Jawa Barat untuk men

1. Jawa Barat
P r o v in s i
T e r m a ju d i
In d o n e s ia

3.  Jumlah Penduduk sebesar 43.021.826
jiwa (BPS, 2010) meningkat sebesar 327.875 jiwa
dibandingkan dengan Tahun 2009
(42.693.951 jiwa) dengan Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) sebesar 1,89%.

4.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada mencapai
72,08 meningkat sebesar 0,44 poin dibandingkan
dengan Tahun 2009 (71,64), dengan perincian :
- Indeks Pendidikan sebesar 81,67;
- Indeks Kesehatan sebesar 72,00;
- Indeks Daya Beli sebesar 62,57
dengan Paritas Daya Beli sebesar Rp. 630.770,-
.

5.  117,18%,
SD/MI adalah sebesar
 SMP/MTs mencapai 93,97%, dan
 SMA/SMK/MA mencapai 57,50%.

9. Sampai tahun 2012, kebijakan keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap konsisten
untuk mengalokasikan anggaran fungsi
pendidikan sebesar 20 % dari total belanja.

10. Langkah Perencanaan
Evaluasi SWOT Common Sasaran dan
Isu Strategis Program
Pembangunan Analysis Goals Indikator

11. HASIL EVALUASI PERMASALAHAN FENOMENA PRIORITAS
 Rendahnya daya serap  Keterbatasan akses terhadap PEMBANGUNAN
anggaran pendidikan pendidikan menyebabkan Kecenderungan
rendahnya APK/APM dan RLS
 Rendahnya efektivitas  Rendahnya relevansi semakin tinggi tingkat
pemanfaatan dana pendidikan menyebabkan pendidikan semakin
pendidikan meningkatnya RLS tidak
rendah kemandirian.
 Lemahnya validitas
seiring dengan meningkatnya
produktivitas masyarakat Angka pertumbuhan
COMMON GOALS
data base pendidikan Belum padunya kebijakan dan

pengangguran terdidik
program pendidikan secara
vertikal maupun horizontal semakin tinggi PENINGKATAN AKSES
KEBIJAKAN DAN RELEVANSI
 Alokasi Anggaran Pendidikan PENDIDIKAN
20%
 Program BAGUS/BAGUSS
ISU STRATEGIS
 Kesejahteraan Tenaga
1
Kependidikan
 Pelibatan masyarakat dalam
tata kelola pendidikan
PENDIDIKAN UNTUK ARAH KEBIJAKAN
TREN MENCIPTAKAN MASYARAKAT RKPD 2011
 Perubahan struktur mata
PRODUKTIF
pencaharian masyarakat 1. Meningkatkan pelayanan
sbg dampak pasar bebas
pendidikan selaras dengan
 Perubahan kelembagaan
pengelolaan pendidikan tugas dan kewenangan
 Meningkatnya permintaan pemprop
pendidikan SBI 2. Mendukung peningkatan
relevansi pendidikan melalui
peran multi sektor dan
swasta
TANTANGAN ANCAMAN PELUANG 3. Mendukung peningkatan
APK/APM dan RLS (RPJMD)
4. Mendukung peningkatan
 Pragmatisme
 Daya beli pendidikan akses dan relevansi
masyarakat pengelolaan  Berlakunya UU BHP dan
pendidikan (RPJMD)
 Menghilangkan hambatan pendidikan UU Guru dan Dosen
struktur dan kultur pelibatan 5. Mendukung Pendidikan
 Krisis kepercayaan  Perkembangan IT
masyarakat dlm pelayanan Olahraga, Kesenian,
pendidikan kepada pendidikan  Banyaknya PT bermutu
Kreativitas guna
 Meningkatkan mutu dan  Tingginya peminat  Terbukanya
meningkatkan kecakapan
ketersediaan sarana pendidikan dari luar kesempatan untuk
pendukung belajar produktif hidup bagi Pemuda
daerah melaksanakan PSG

12. Aksesibilitas Pendidikan Dasar dan Mutu Pendidikan Kejuruan
 Pemerataan dan perluasan aksesibilitas, adalah penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rancangan Wajib Belajar 12 tahun di
Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kedua isu tersebut akan berimplikasi pada
tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai,
serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar.
 Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strategi
pengembangan dan pengelolaan Sekolah Bertaraf International (SBI) serta
peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1. Penanganan SBI
selaras dengan urusan pemerintahan Provinsi berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Sedangkan peningkatan kualifikasi
guru menjadi prasyarat bagi proses sertifikasi guru dan peningkatan mutu
penyelenggaraan pendidikan.
 Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, yang menjadi fokusnya
adalah pada upaya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan
Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan,
serta pengelolaan data dan informasi pendidikan.

13. Permasalahan dan tantangan dari penyelenggaraan pembangunan
pendidikan di Jawa Barat adalah:
 Sampai saat ini penyelenggaraan Wajardikdas 9 tahun belum bejalan
dengan maksimal, sehingga dikuatirkan target RLS dalam midterm
RPJM tidak tercapai.
 Pencapaian pembangunan SMK belum tercapai
 Masih perlunya peningkatan terhadap guru untuk mencapai gelar S1
 Pencapaian jumlah SD dan SMP bertaraf internasional sesuai target
dalam RPJMD sebanyak 19 unit untuk SD dan 54 untuk SMP
 Pencapaian target jumlah SD dan SMP berstandar Nasional (SSN)
pada tahun 2011 sesuai RPJMD.
 Meningkatnya angka partisipasi Paket B dan C
 Meningkatnya daya tampung SMP/Mts dan daya tampung SMP terbuka
 Terpenuhinya buku eks pelajaran KTSP

14.  Kebijakan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja.
 Akan dibangun 6.000 RKB SMP/SMA/SMK per tahun yang tersebar di 26
Kabupaten/Kota,
 Beasiswa Pelopor Satu Siklus untuk 200 mahasiswa per tahun,
 Pembangunan 4 stadion Olah Raga tersebar di 4 Wilayah Kerja
Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP),
 4 area terbuka di empat wilayah untuk gelar budaya dan kreatifitas
pemuda.
 Merubah status 4 (empat) PTS menjadi 4 (empat) PTN secara bertahap
tersebar di empat WKPP,
 Pembangunan politeknik manufaktur di WKPP-II Purwakarta.
 Dukungan dari pihak dunia industri dan usaha difasilitasi melalui
program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan
Bina Lingkungan (PKBL).

15.  Jabar bebas putus jenjang sekolah dengan fokus pendidikan
9 tahun untuk kabupaten dan 12 tahun untuk kota;
 Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus
kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan
pendidikan berbasis masyarakat;
 Pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan bertaraf
internasional;
 Pendidikan berkeadilan;
 Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
 Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi.

16. CG 1. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
TEMATIK KEGIATAN MONUMENTAL
Penyelenggaraan pendidikan 1. Wajar Dikdas 9 Tahun Secara Gratis
formal dasar dan menengah
2. Perbaikan Gedung Sekolah
3. Bantuan dana kesejahteraan Guru Negeri dan Sukwan
4. Beasiswa bagi 50.000 Siswa SMA/SMK dari Keluarga Tidak Mampu (By
Database)
Penyelenggaraan pendidikan 1. Pendidikan paket B dan C secara massal untuk usia 15 tahun ke atas
non formal Paket A, B, dan C
sebanyak 100.000 orang
2. Keaksaraan Fungsional secara massal untuk usia 15 tahun ke atas
plus kewirausahaan sebanyak 250.000 orang
3. Pembangunan 18.000 Ruang Kelas Baru SMP, SMA, dan SMK
Penyelenggaraan pendidikan 1. Beroperasinya 5 (lima) SMA/SMK SBI dibawah manajemen provinsi
dasar dan menengah bertaraf
2. Penjaminan mutu SMA/SMK SBI di seluruh Kabupaten/Kota
internasional
Penyelenggaraan pendidikan Beroperasinya Pendidikan Inklusif di 26 Kabupaten/Kota
luar biasa
Peningkatan relevansi dan 1. Penegerian 4 (empat) Perguruan Tinggi Swasta
kualitas pendidikan tinggi
2. Pembangunan Kawasan Perguruan Tinggi Jatinangor sebagai Taman
Budaya, Ilmu dan Teknologi Jawa Barat
Pengembangan infrastruktur 1. Pembangunan Kawasan Olah Raga: Stadion Olahraga pada 4 Wilayah
olahraga dan pemuda
(Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya dan
Kabupaten Bekasi)
2. Terbinanya kreativitas pemuda dan kepeloporan dalam pembangunan

17.  Penelitian Pendidikan
 Penelitian Skim Dp2M