2. 1.
2.
3.
4.
5.
PADA TAHUN 1940 MALAYSIA
MENCOBA MEMBUKA BANK TANPA
BUNGA
PADA TAHUN 1950 PAKISTAN
PAKISTAN MENCOBA MEMBUKA
LEMBAGA PERKREDITAN TANPA
BUNGA
PADA TAHUN 1963 MESIR SUKSES
MIT GHAMR LOCAL SAVING BANK
PADA TAHUN 1971 DIBUKANYA
NASSER SOCIAL BANK
PADA TAHUN 1975 DIDIRIKANNYA
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
1. PADA TAHUN 1998 JUMLAH KANTOR BANK
SYARIAH SECARA NASIONAL SEBANYAK 78
KANTOR
2. PETA PENYEBARAN TERKOSENTRASI DI
DAERAH JAKARTA,TANGGERANG,
BOGOR,BEKASI,BANDUNG.
3. DEWASA INI TELAH BANYAK
BERMUNCULAN BANK UMUM DENGAN
PRINSIP SYARIAH, SEPERTI BANK SYARIAH
MANDIRI,BANK NEGARA INDONESIA
SYARAIAH, BRI SYARIAH,BUKOPIN
SYARIAH, DLL.
4. UNTUK MENGAKOMODIR KEINGINAN
MASYARAKAT YANG MENDAMBAKAN
SISTEM PERBANKAN NON BUNGA

3. UU NO 10 1998

PASAL 1 AYAT 3 TENTANG KETENTUAN
UMUM

PASAL 6 HURUF m TENTANG USAHA
BANK UMUM

PASAL 7 HURUF c TENTANG USAHA
BANK UMUM

PASAL 8 AYAT 1 DAN 2 TENTANG
USAHA BANK UMUM

PASAL 11 AYAT 1 TENTANG USAHA
BANK UMUM
KONSEP DASAR RIBA
1.
AL QUR’AN 2/275
(AL BAQARAH AYAT 275) TENTANG RIBA
(TAMBAHAN)
2.
RIBA ADALAM MENSYARATKAN
TAMBAHAN PEMBAYARAN YANG
MEMBERATKAN PIHAK LAIN
3.
RIBA DIBAGI DUA
A.RIBA NASIAH YAITU PERTANGGUHAN
ATAU PERLAMBATAN
B.RIBA FADHAL YAITU PEMBAYARAN
YANG DILEBIHKAN.

4. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara
bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan
Syariah (nilai-nilai makro dan mikro).

Nilai-nilai Makro: Keadilan, Maslahah, Zakat, bebas dari bunga (riba),
bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir),
bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari halhal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan uang sebagai alat tukar.

Nilai-nilai Mikro: Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah

Dimensi keberhasilan: Dunia dan akhirat (long term oriented) dan sangat
memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan
hasil.

5. Prinsip-prinsip Dasar
NILAI-NILAI MAKRO
 Keadilan:
•
Keseimbangan antara hak dan kewajiban
•
Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang mengekploitasi dan
terekploitasi)
•
Menempatkan sesuatu pada tempatnya
•
Berpihak kepada kebenaran
 Maslahah:
•
Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak
•
Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (hanya memenuhi
needs tidak wants)
•
Tidak merusak lingkungan
•
Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal

6.  Zakat:
•
•
•
•
•
Social safety net (perlindungan hak fakir miskin)
Mendorong asset diinvestasikan
Hubungan harmonis antara the have dan the have not.
Zakat bukan charity tetapi kewajiban
Lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta
masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas
investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi
 Bebas dari bunga (riba):
•
•
•
Masa depan tidak dapat dipastikan
Menghindari adanya pihak yang terekploitasi
Lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran
investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi
melalui pelarangan adanya pemastian (riba)

7.  Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti
perjudian (maysir):
•
•
•
Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dengan
pengembangan sektor riil).
Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil.
Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka
panjang dan menghindari tindakan potong kompas
 Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan
(gharar):
•
•
•
Symmetric Information
Meminimalkan transaksi yang tidak transparan
Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi

8.  Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil):
 Uang sebagai alat tukar:
•
•
•
•
•
Fungsi dasar uang sebagai alat tukar
Uang bukan untuk diperdagangkan
Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan
Pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil
Pengendalian uang = pengendalian sektor riil
 Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi
mengenal konsep “economic value of time”

9. Prinsip-prinsip Dasar
NILAI-NILAI MIKRO
1. Shiddiq (Benar dan Jujur)
Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang
menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan
dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang
meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram);
2. Tabligh (Mengembangkan Lingkungan / Bawahan Menuju Kebaikan)
Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai
prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak
hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu
mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah;
3. Amanah (Dapat Dipercaya)
Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang
diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak
pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib);
4. Fathanah (Kompeten dan Profesional)
Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif
sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank.
Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan
(ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

10. PENGERTIAN RIBA
 Riba secara bahasa adalah tambahan, meningkat,
membesar
 Riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan
dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima
pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena
menangguhkan atau berpisah dari sebagian modalnya
dalam kurun waktu tertentu.
 Riba adalah tambahan atas modal baik sedikit atau banyak
(sayid sabiq)

11. KONSEP RIBA
 Konsep riba di kalangan Yahudi
dalam kitab old testament (perjanjian lama) dan
undang-undang talmud yang menyatakan melarang
praktek bunga (Kitab Exodus pasal 22 ayat 25)
 Konsep riba dikalangan Kristen
dalam kitab perjanjian baru yang meyatakan
melarang praktek riba
(Lukas pasal 6 ayat 34-35)
 Konsep riba dalam Islam
dalam alqur’an secara tegas melarang praktek
bunga
(Al baqarah ayat 275, 276,277,278,279)

12. MACAM RIBA
 Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan
tertentu yang disayaratkan terhadap yang berutang
 Riba jahiliah adalah dibayarnya lebih dari pokok
pinjaman karena sipeminjam tidak mam[u membayar
utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
 Riba fadhl/buyu adalah pertukaran barang sejenis yang
tidak memenuhi kriteria yang sama kualitas dan
kuantitasnya sehingga menimbulkan ketidakjelasaan
(gharar) bagi kedua belah pihak.
 Riba nasiah adalah penangguhan penyerahan atau
penerimaan jenis barang yang dipertukarkan

13. PRINSIP RIBA
 Pertukaran barang yang sama jenis dan nilainya
tetapi berbeda jumlah dilakukan secara tunai dan
kredit.
 Pertukaran barang yang sama jenis dan jumlahnya
tetapi berbeda nilai (harganya) dilakukan secara
kredit, tetapi bila dilakukan secara tunai dari tangan
ke tangan maka tidak riba
 Pertukaran barang yang sama nilai atau harganya
tetapi berbeda jenis dan kuantitas nya dilakukan
secara kredit, tetapi bila dilakukan dari tangan ke
tangan dan secara tunai maka tida riba

14. DAMPAK RIBA
 Menimbulkan permusuhan antar individudan mengurangi





semangat kerjasama dan saling tolong menolong
Menimbulkan mental pemboros dan pemalas
Merupakan salah satu bentuk penjajahan
Potensi ekploitasi terhadap yang lemah
Alokasi sumberdaya ekonomi tidak efisien
Menurunkan minat untuk berinvestasi (terhambatnya
investasi)

15. Perbedaan Bank Syariah dan
Bank Konvensional
BUNGA
BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad
dengan asumsi usaha akan selalu
menghasilkan keuntungan.
1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil
disepakati pada waktu akad dengan
berpedoman pada kemungkinan untung
rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan pada
jumlah dana/modal yang dipinjamkan.
2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada
jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang/variabel, dan
besarnya naik turun sesuai dengan naik
turunnya bunga patokan atau kondisi
ekonomi.
3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama
akad masih berlaku, kecuali diubah atas
kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang
dijanjikan tanpa pertimbangan apakah
usaha yang dijalankan peminjam untung
atau rugi.
4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan
usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi,
kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat
sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai
dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak
dikecam) oleh semua agama.
6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi
hasil.

16. BUNGA