Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan berkelanjutan menurut beberapa sumber dan analisis konflik antar stakeholder di Makassar. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dokumen ini juga mengidentifikasi stakeholder kunci di Makassar seperti pemerintah, nelayan, industri, dan pariwisata serta menganalisis potensi konflik antara stakeholder-stake

1. TUGAS PAPER
PWPLT
KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
& ANALISIS KONFLIK
OLEH :
BUDY SANTOSO
L111 10 003
JURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013

2. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Pengertian
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota,
bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland
Report dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa
Inggris, sustainable development.Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran
lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan
sosial. (Wikipedia, 2013)
Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005,
yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama
(ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat
(Wikipedia, 2013).
Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan
pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi
dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian
orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" itu sendiri bermasalah, karena
sumberdaya bumi itu sendiri terbatas (Wikipedia, 2013).
Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan memiliki empat dimensi
yaitu, dimensi ekologis, dimensi sosial-ekonomi-budaya, dimensi sosial politik dan
dimensi hukum-kelembagaan (Dokter-Kota, 2012).
Dari sisi dimensi ekologis, secara prinsip agar dapat terjaminnya
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diperlukan :
1. Keharmonisan spasial (spatial suitability)
2. Kapasitas asimilasi
3. Pemanfaatan berkelanjutan
Syarat keharmonisan spasial adalah suatu wilayah pembangunan seperti
kota dan kabupaten diharapkan tidak seluruhnya diperuntukan bagi zona
pemanfaatan tapi harus pula dialokasikan sebagiannya untuk kawasan konservasi
maupun preservasi. Keberadaan kawasan konservasi dan preservasi dalam suatu
wilayah pembangunan sangat vital dalam memelihara berbagai proses penunjang

3. kehidupan seperti membersihkan atau mengolah limbah secara alami, siklus unsur
hara dan hidrologi serta sumber keanekaragaman hayati(Dokter-Kota, 2012).
Dari dimensi sosial ekonomi, pola dan laju pembangunan harus dikelola
sedemikian rupa sehingga total permintaannya (demand) terhadap sumberdaya
alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suplainya.Kualitas dan
jumlah permintaan tersebut ditentukan oleh jumlah penduduk dan standar kualitas
kehidupan masyarakatnya.Secara sosial-ekonomi, konsep pembangunan
berkelanjutan mensyaratkan bahwa manfaat yang diperoleh dari kegiatan
pembangunan suatu daerah harus diprioritaskan untuk kesejahteraan penduduk
(Dokter-Kota, 2012).
Pada umumnya, permasalahan kerusakan lingkungan bersifat
eksternalitas.Artinya, pihak yang menderita akibat kerusakan tersebut bukanlah si
pembuat kerusakan, melainkan pihak yang biasanya masyarakat miskin dan lemah.
Ciri lain dari kerusakan lingkungan adalah bahwa akibat dari kerusakan biasanya
muncul setelah beberapa waktu, ada semacam time lag. Mengingat karakteristik
permasalahan lingkungan tersebut, maka hanya dengan sistem dan suasana politik
yang transparan dan demokratis, pembangunan berkelanjutan dapat
dilaksanakan.Tanpa kondisi politik seperti ini, kerusakan lingkungan dapat bergerak
lebih cepat dibandingkan upaya pencegahan dan penanggulangannya (Dokter-Kota,
2012).
Pada akhirnya, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan
pengendalian diri dari setiap warga dunia untuk tidak merusak
lingkungan.Persyaratan yang bersifat personal ini dapat dipenuhi melalui penerapan
sistem peraturan dan perundang-perundangan yang berwibawa dan konsisten, serta
dibarengi dengan penanaman etika pembangunan berkelanjutan pada setiap warga
dunia (Dokter-Kota, 2012).
Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability) dalam Pembangunan
Perkotaan
Konsep ini telah menjadi pola pikir dan pola tindak baru dalam upaya
penataan ruang kota saat ini. Kegiatan penataan ruang perkotaan di Indonesia, baik
yang menyangkut perencanaan tata ruang (termasuk peninjauan kembali),
pemanfaatan ruang, maupun pengendalian pemanfaatan ruang; dengan demikian
harus mengedepankan pola pikir dan pola tindak ini (Dokter-Kota, 2012).

4. Konsep pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mengandung tiga
elemen dasar; tidak hanya elemen tradisional 'lingkungan' tetapi juga elemen 'sosial'
dan 'ekonomi' dari pembangunan yang harus disertakan. Aspek 'manusia' kemudian
menjadi salah satu isu sentral dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan (Dokter-
Kota, 2012).
Di lain pihak, secara teknis konsep pembangunan berkelanjutan dalam
penaatan ruang perkotaan mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Pemanfaatan sumber daya perkotaan dengan menimbang wilayah yang lebih
luas
2. Pengembangan bentuk dan struktur perkotaan yang hemat energi
3. Pemanfaatan lahan perkotaan yang menghindari kawasan peka lingkungan
4. Penggunaan prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
sebagai salah satu dasar dalam penilaian usulan pembangunan kegiatan
yang diduga akan memberi dampak penting terhadap lingkungan hidup
perkotaan.
Konsep Pembangunan Berkelanjutan Menurut Prof. Dr. Emil Salim
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) diartikan sebagai
suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam
dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan manusia dalam
pembangunan. Menurut Salim dalam Utomo, tanpa tahun, konsep pembangunan
berkelanjutan ini didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut:
”Pertama, proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-
menerus, dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan
manusia yang berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama
udara, air, dan tanah) memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan
menciutkan kuantitas, dan kualitasnya. Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi
langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa pola penggunaan sumber alam
saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi atau pilihan lain di masa
depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan solidaritas
transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi

5. kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya
pula”.
Prof. Dr. Emil Salim (dalam Sugandhy dan Hakim, 2007: x) mengatakan
bahwa:
“Supaya pembangunan dapat berkelanjutan, dan meningkatkan
kesejahteraan generasi masa kini tanpa memperkecil kesempatan bagi generasi
masa depan menaikkan kesejahteraan mereka nanti, maka sasaran pembangunan
ekonomi perlu menunjang, dan ditunjang oleh sasaran pembangunan sosial, dan
lingkungan. Begitu pula sasaran pembangunan sosial menunjang tercapainya
sasaran pembangunan ekonomi dan lingkungan.Dan pembangunan lingkungan
menopang tercapainya sasaran pembangunan ekonomi, dan sosial”.
Sudah banyak disinggung di awal bahwa pembangunan berkelanjutan
berkonsentrasi pada pilar pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara
sekaligus.Akhir-akhir ini, ketiga pilar tersebut kadang disamakan dengan P3
Concept, yaitu people, planet, and profits (Kemp dan Martens, 2007), tetapi mereka
tidaklah berbeda secara prinsipil. Secara sederhana, hubungan ketiga pilar tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut:
Pilar lingkungan (environment) adalah wilayah yang mengalami dampak
ekologis langsung akibat usulan kebijakan atau proyek.Sementara itu, lingkup
keberlanjutan ekonomi (economic) dan sosial (social) adalah batas administratif
lokal.Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas wilayah, maka batas
administrasi yang digunakan adalah semua wilayah yang terkena dampak. Dalam

6. pernyataan yang hampir senada, Kemp dan Martens (2007) mengatakan bahwa
economy refers to jobs and wealth; environment to environmental qualities,
biodiversity, and nature’s resources; and society to health, social cohesion, and
opportunities for self-development attributable to education and freedom (ekonomi
menunjuk pada pekerjaan dan kesejahteraan; lingkungan pada kualitas lingkungan,
biodiversitas, dan sumber daya alamiah; dan sosial pada kesehatan, kekerabatan
sosial, dan kesempatan bagi self-development attributable untuk pendidikan dan
kebebasan).

7. IDENTIFIKASI STAKE HOLDER DI MAKASSAR
1. Pemerintah
Pemerintah sangat terkait dalam hal pembangunan kota Makassar. Karena
pemerintah merupakan pihak yang mengeluarkan kebijakan yang nantinya
akan berpengaruh terhadap kota Makassar saat ini dank e depannya.
2. Nelayan
Kota Makassar terkenal dengan pelautnya yang ulung, dan sebagian besar
nelayan yang menggantungkan hidupnya pada pesisir dan laut Makassar.
Oleh karena itu nelayan juga merupakan pihak yang terkait dalam
pembangunan, terutama pembangunan kawasan pesisir, dimana nelayan-lah
yang akan membantu dalam proses pembangunan dan pengelolaan
kawasan pesisir Makassar.
3. Pariwisata
Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang bisa menjadi salah satu
devisa suatu daerah. Kawasan pariwisata yang baik akan menjadikan
sebuah daerha dikenal. Oleh karena itu sektor pariwisata sangat
berpengaruh terhadap pembangunan Makassar ke depannya.
4. Industri
Sektor Industri di Makassar tergolong menjanjikan. Jika sektor industry suatu
daerah besar, maka memungkinkan banyak investor luar yang akan
berdatangan. Oleh karena itu sektor industry juga sangat berperan penting
dalam pembangunan kota Makassar.

8. ANALISIS KONFLIK ANTAR STAKE HOLDER DI MAKASSAR
Stake
Pemerintah Industri Nelayan Pariwisata
Holder
Pemerintah
Industri
Nelayan
Pariwisata
Keterangan :
Ada Konflik
Ada hubungan, namun bukan konflik
Tidak ada hubungan
Pemerintah-pemerintah :
Tidak ada hubungan, karena tiap pemerintah memiliki kapasitas dan bidang masing-
masing.
Pemerintah-Industri
Ada hubungan, Karena sebagian besar industri di Makassar membutuhkan izin dari
pemerintah untuk melakukan produksi.
Pemerintah-Nelayan
Ada hubungan, yakni nelayan masih harus mematuhi segala peraturan dari
pemerintah, baik dalam hal penangkapan, penjualan, dll.
Pemerintah-Pariwisata
Ada hubungan, Pemerintah memberikan kebijakan kepada pihak pariwisata, baik
dalam hal pengelolaannya, sehingga sektor pariwisata dapat terus berjalan dan
mensejahterakan masyarakat
Industri-Industri

9. Tidak ada hubungan. Setiap industri mempunyai bidang masing-masing, sehingga
persaingan yang terjadi hanyalah pada industri yang jenisnya sama, sedangkan
industri secara umumnya memiliki bidang yang berbeda, misalnya industri makanan
tidak memiliki persaingan terhadap industri pakaian.
Industri-Nelayan
Ada Konflik.Pihak industri yang ada memperluar wilayahnya dan sebagian besar
mengambil daerah pesisir dan laut, sehingga nelayan kehilangan tempat mencari
nafkah, dan tidak memperoleh ganti rugi yang seimbang.
Industri-Pariwisata
Ada konflik.Sama halnya dengan hubungan Industri-nelayan, pihak industri juga
sebagian besar memperluas wilayahnya dan mengambil wilayah pariwisata. Selain
kehilangan wilayah, sektor pariwisata juga akan terganggu dengan aktivitas sektor
indsutri, mulai dari pencemaran limbah, kebisingan, dll.
Nelayan-pariwisata
Tidak ada hubungan. Nelayan memiliki wilayah penangkapan sendiri, dan bukan
pada wilayah pariwisata
Pariwisata-pariwisata
Tidak ada hubungan antara sektor pariwisata yang satu dengan yang lain.

10. SUMBER :
Dokter-Kota, 2012, http://dokter-kota.blogspot.com/2012/09/pembangunan-
berkelanjutan-sustainable.html(Di akses pada hari Senin, 8 April 2013)
Utomo, Tri Widodo W., tanpa tahun, Keseimbangan Kepentingan Ekonomis dan
Ekologis dalam Menunjang Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung,
Makalah.
Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim, 2007, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan
Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, Cet. I, Bumi Aksara, Jakarta.
Wikipedia, 2013, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan (Di akses
pada hari Senin, 8 April 2013)