Laporan Tahunan Program AIPMNH Kota Kupang Tahun 2013 memberikan ringkasan pelaksanaan program AIPMNH di Kota Kupang selama tahun 2013. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kota Kupang. Laporan ini menjelaskan pencapaian target program, realisasi anggaran, kendala dan tantangan, serta rekomendasi untuk tahun berikutnya. Program AIPMNH telah berkontribusi dalam menur

1. UNIT PELAKSANA KEMITRAAN
BAPPEDA KOTA KUPANG
Laporan Tahunan Program
AIPMNH Kota Kupang Tahun 2013

2. 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Laporan
Tahunan Program AIPMNH Kota Kupang ini berhasil disusun dengan baik.
Kemitraan AIPMNH dan Pemerintah Kota Kupang yang telah berlangsung sejak tahun 2009,
sudah banyak capaian dan dukungan yang diberikan dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan
neonatal melalui tiga komponen, yaitu : (1) meningkatkan pelaksanaan layanan dan peran serta
masyarakat; (2) memperkuat sisten kesehatan; dan (3) meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sistem.
Laporan tahunan program AIPMNH ini menguraikan desain dan pendekatan program,
pencapaian program, kendala dan tantangan yang dihadapi, pembelajaran (lesson learned) dan analisis
situsi serta rencana program di tahun transisi.
Atas nama Pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih kepada AIPMNH yang
telah mendukung kebijakan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di Kota Kupang dengan
fokus menurunkan kasus kematian ibu dan bayi. Data menunjukkan bahwa kematian ibu yang
dilaporkan pada tahun 2013 sebanyak 5 kasus, menurun 61,5% dari 13 kasus pada tahun 2009.
Sedangkan kematian neonatal pada tahun 2013 sebanyak 50 kasus, menurun 66,4% dari 149 kasus
pada tahun 2009. Pretasi ini merupakan wujud dari komitmen kemitraan yang dibangun selama ini dan
kerja keras dari semua pihak, terutama SKPD yang mendapatkan dukungan dari AIPMNH.
Saya menyambut baik atas tersusunnya laporan ini, dengan harapan agar menjadi kontribusi
berharga dalam mewujudkan cita-cita pembangunan masyarakat Kota Kupang yang lebih baik,
khususnya pembangunan di sektor kesehatan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyususn
laporan ini saya mengucapkan terima kasih.
Kupang, Mei 2014
Kepala Bappeda Kota Kupang
Ir. Elvianus Wairata, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP: 1961 0602 198903 1 009

3. 2
RINGKASAN EKSEKUTIF
AIPMNH telah mendukung Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2009. Fokus dukungan AIPMNH adalah
untuk menurunkan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Dukungan diberikan melalui 3
komponen program AIPMNH yaitu :
 Komponen 1: Meningkatkan Pelaksanaan Layanan dan Peran Serta Masyarakat
 Komponen 2: Memperkuat Sistem Kesehatan
 Komponen 3: Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Sistem
Tujuan umum Program AIPMNH adalah untuk meningkatkan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir di Kota
Kupang. Sedangkan tujuan khususnya adalah pemerintah kabupaten/kota terpilih memiliki mekanisme
dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional
indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ).
AIPMNH memulai kegiatan di Kota Kupang berdasarkan Perjanjian Subsiadiry (Subsiadiry Agreement)
antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Australia dan Indonesia,
tanggal 14 Juli 2009.Perjanjian subsidiary ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kupang dengan Surat
Pernyataan Berminat Walikota Kupang tertanggal 25 Juli 2008.
Pengelolaan kegiatan AIPMNH dilakukan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku di jajaran
Pemerintah Kota Kupang termasuk dari sisi perencanaan program yang telah diintegrasikan dengan
perencanaan SKPD.
Total dana yang dialokasikan bagi Kota Kupang dari tahun 2009 sampai tahun 2013 adalah
Rp.11,938,841,950 dengan tingkat penyerapan sebesar 69,9 % ( Rp.8,344,254,575 ). Pelaksanaan
program pada tahun pertama memberikan kontribusi terhadap rendahnya penyerapan dana secara
keseluruhan.
AIPMNH telah mendukung penguatan klinis tenaga medis, penguatan kegiatan yang melibatkan
masyarakat (revitalisasi posyandu, kelurahan siaga, reformasi puskesmas ), penguatan sistim kesehatan
dan pembangunan fisik sarana kesehatan ( gedung bersalin ). Selain itu ada cross cutting issue yang
menjadi perhatian program yaitu gender dan anti korupsi.
Dukungan Program Kemitraan AIPMNH sangat membantu Pemerintah Kota Kupang dalam upaya
pembangunan kesehatan di Kota Kupang melalui pendekatan program yang komprehensif dengan
intervensi program pada supply side ( penyedia layanan ) dan demand side ( masyarakat).
Tujuan utama program AIPMNH adalah menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan neonatal sebesar
10% antara tahun 2009 and 2013 (5 tahun ). Sampai tahun 2013 bisa disimpulkan bahwa tujuan ini
telah tercapai. Kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 kasus. Menurun
61,5% dari 13 kasus pada tahun 2009. Sedangkan kematian neonatal yang dilaporkan pada tahun 2013
adalah sebanyak 50 kasus, menurun 66,4 % dari jumlah kasus pada tahun 2009.
Demikian juga dengan tujuan khusus Program AIPMNH yaitu “ Pemerintah kabupaten terpilih memiliki
mekanisme dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat
nasional indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ).” Pada tahun 2013 beberapa mekanisme
yang diperkenalkan oleh AIPMNH telah direplikasikan dengan dana APBD. Mekanisme – mekanisme ini
adalah District Team Problem Solving, Integrated Health Planning & Budgeting, dan District Health
Acount ( DHA )

4. 3
Selain mekanisme, para mitra di tingkat puskesmas dan kelurahan telah menjalankan Public Private
Partnership (PPP) sebagai salah satu sumber daya lokal yang dimanfaatkan untuk mendukung upaya
pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat dan puskesmas.
AIPMNH mendukung implementasi perencanaan dan penganggaran responsive gender melalui SKPD
yang menjadi mitra utama. Upaya pengarusutamaan gender juga dilakukan dengan dukungan untuk
pembentukan kelompok kerja (Pokja ) pengarusutamaan gender, dan pembentukan Gender Focal Point
di SKPD yang menjadi mitra AIPMNH.
Tahun 2013 merupakan masa transisi bagi Program AIPMNH yang akan berakhir pada tahun 2014.
Melihat beberapa pencapaian dan kendala dalam pelaksanaan program pada akhir tahun 2013 , ada
beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk Pemerintah Kota Kupang yaitu :
a. Target awal program untuk penurunan jumlah kasus kematian ibu melahirkan dan neonatal telah
tercapai. Akan tetapi pada dua tahun terakhir ( 2012 - 2013 ) jumlah kematian neonatal mengalami
peningkatan. Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan upaya yang menyeluruh, dan melibatkan
semua sektor untuk menjamin keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Upaya ini harus dilakukan
dengan intervensi program yang komprehensif bagi penyedia layanan dan masyarakat.
b. Seiring dengan akan berakhirnya Program AIPMNH, kegiatan – kegiatan yang sebelumnya didukung
oleh AIPMNH dalam rangka penurunan kematian ibu melahirkan dan neonatal perlu dilanjutkan
dengan menggunakan sumber dana APBD maupun sumber dana lain.
c. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Revolusi KIA di Kota Kupang. Data kasus
kematian ibu dan bayi baru lahir menunjukkan bahwa ada 2 tahun terakhir jumlah kematian bayi
baru lahir yang dilaporkan di Kota Kupang cenderung meningkat. Sebagian besar kematian terjadi
di Rumah Sakit PONEK, untuk itu Pemerintah Kota Kupang perlu mendorong supaya Pemerintah
Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan NTT untuk melakukan evaluasi kinerja Rumah Sakit PONEK
secara menyeluruh .
d. Memanfaatkan program kerjasama pembangunan dengan kegiatan fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha / lembaga untuk mendukung pembangunan kesehatan di tingkat basis. Pemerintah
Kota lewat dinas atau badan terkait perlu melakukan MoU dengan sektor usaha yang bergerak di
Kota Kupang untuk bisa mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kota Kupang.
e. Salah satu hasil kegiatan dukungan AIPMNH pada tahun 2013 adalah tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah Mengenai Pengarusutamaan Gender. Ranperda ini perlu ditetapkan menjadi
perda sehingga PUG bisa dilaksanakan di semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Hal ini
sejalan dengan salah satu target dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017 yaitu adanya peningkatan
Gender Development Index( GDI ).

5. 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1
RINGKASAN EKSEKUTIF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2
DAFTAR ISI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
DAFTAR TABEL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
DAFTAR SINGKATAN & ISTILAH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
I.1. Latar Belakang--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
I.2. Tujuan Umum dan Khusus-----------------------------------------------------------------------------------------------------10
I.3. Dasar Hukum----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
I.4. Target /Indikator-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
1.5. Analisis Situasi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
BAB II RUANG LINGKUP----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
II.1. Lokasi Intervensi------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
II.2. Biaya---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
II.3. Waktu Pelaksanaan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
II.4. Mekanisme / Tahapan----------------------------------------------------------------------------------------------------------16
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN --------------------------------------------------------------------------------------------------------17
III.1. Pencapaian Kunci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
III.2. Realisasi Target Tahunan ------------------------------------------------------------------------------------------------------20
III.3. Realisasi Anggaran & Kegiatan ----------------------------------------------------------------------------------------------21
III.4. Kendala dan Solusi---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
BAB IV RENCANA TAHUN BERIKUT-------------------------------------------------------------------------------------------------------25
IV.1. Daftar UsulanKegiatan Tahun Berikut-------------------------------------------------------------------------------------25
IV.2. Keterkaitan Dengan Hasil Kegiatan Tahun Sebelumnya---------------------------------------------------------------25
BAB V PENUTUP --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
V.1. Kesimpulan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
V.2. Rekomendasi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
DAFTAR PUSTAKA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29
Lampiran Replikasi Kegiatan Dukungan AIPMNH Pada APBD Kota Kupang Tahun Anggaran 2014 ----------------30

6. 5
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Alokasi Bantuan AIPMNH di Kota Kupang Tahun 2009 - 2013 ...............................................................9
Tabel 2 Lokasi Kematian Ibu dan Kematian Bayi Baru Lahir Di Kota Kupang Tahun 2013 ...............................12
Tabel 3 Kematian ibu, Bayi Baru Lahir , Cakupan Persalinan Nakes & Persalinan Di Fasilitas Kesehatan .......13
Tabel 4 Puskesmas Intervensi Program AIPMNH ..............................................................................................14
Tabel 5 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program AIPMNH Di Kota Kupang Tahun 2013.....................................15
Tabel 6 Rencana Kegiatan AIPMNH Kota Kupang Periode Januari – Juni 2013.................................................25

7. 6
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Jumlah Kasus Kematian Bayi Baru Lahir di Kota Kupang Tahun 2009 – 2013 ..........................................11
Gambar 2 Penyebab Kematian Neonatal di Kota Kupang Tahun 2013......................................................................11
Gambar 3 Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Kupang Tahun 2009 - 2013...............................................................12
Gambar 4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan AIPMNH...........................................................................16
Gambar 5 Menu Ruang Transparansi di Website Bappeda Kota Kupang ..................................................................19
Gambar 6 Rencana dan Realisasi Dana Bantuan AIPMNH Tahun 2009 – 2013 .........................................................21
Gambar 7 Rencana dan Realisasi Kegiatan Bantuan AIPMNH Tahun 2009 - 2013 ....................................................22

8. 7
DAFTAR SINGKATAN & ISTILAH
AIPMNH : Australia Indonesia Partnershif For maternal Neonatal Health
AKB : Angka Kematian Bayi
AKI : Angka Kematian Ibu
AMP /RMP : Audit Maternal Perinatal / Review Maternal Perinatal
ANC / PNC : Ante Natal Care / Post Natal Care
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APN : Asuhan Persalinan Normal
Bagian PP : Bagian Pemberdayaan Perempuan
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bayi Baru Lahir : Bayi umur 0 - 28 hari
BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah
Bimtek : Bimbingan Teknis
BKBKS : Badan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
BOK : Bantuan Operasional Kesehatan
BPMK : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
BPP : Badan Penyantun Puskesmas
CE : Community Engangement
CTU : Contraception Technology Update
DCC : District Coordination Committee
DFAA : District Finance Admind Asistant
DHA : District Health Account
Dinkes : Dinas Kesehatan
DPC : District Program Coordinator
DTPS : District Team Problem Solving
EPP : Evaluasi Pasca Pelatihan
GDI : Gender Development Index
GIC : Gerbang Informasi Cepat
IA : Implementing Agency
IHPB : Integrated Health Planning and Budgeting
IPC : Interpersonal Communication
Jampersal : Jaminan Persalinan
Kab. : Kabupaten
Kec. : Kecamatan
KIA : Kesehatan Ibu dan Anak
KIBBLA : Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak
MDG : Millenium Development Goals

9. 8
MDG’s : Millenium Devolepment Goals
Minilok : Mini Lokakarya
MPS : Menuju Persalinan Selamat
Neonatal : Bayi baru lahir umur 0 - 28 hari
NTT : Nusa Tenggara Timur
PCC : Provincial Coordination Committee
Pergub : Peraturan Gubernur
PMTCT : Prevention of Mother to Child Transmission
Pokjanal : Kelompok Kerja Operasional
PONED : Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar
PONEK : Penanganan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensip
Poskelkel : Pos Kesehatan Kelurahan
PPGDON : Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetrik dan Neonatal
PPP : Public Private Partnership
PUG : Pengarusutamaan Gender
Pustu : Puskesmas Pembantu
PWS : Pemantauan Wilayah Setempat
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RT : Rukun Tetangga
RW : Rukun Warga
SIKDA : Sistem Informasi Kesehatan Daerah
ToR : Term of Reference
UPK : Unit Pengelola Kemitraan

10. 9
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk dapat mencapai target Pembangunan Millenium pada tahun
2015. Sebagai bagian dari pencapaian target nasional MDG, maka Pemerintah Daerah Nusa Tenggara
Timur membuat komitmen untuk memperbaiki Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir dengan
mendeklarasikan ‘Revolusi KIA’ (PerGub:42/2009). Dengan Revolusi KIA maka dilakukan usaha yang
strategis dan sungguh-sungguh agar:
 Setiap persalinan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memadai dan dilakukan oleh staff yang
kompeten, serta dukungan peralatan kesehatan dan obat yang memadai;
 Setiap persalinan atau penanganan bayi emergensi dibantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(PUSKESMAS) atau dilakukan rujukan ke Rumah Sakit untuk penanganan yang lebih komprehensif;
 Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pengelolaan
serta memantau fasilitas kesehatan tersebut dan;
 Sumber-sumber yang dibutuhkan untuk menghasilkan, mendukung dan dilakukannya pemantuan
untuk pelayanan tersebut didapatkan tepat pada waktunya, efektif, efisien dan dikelola secara
transparan.
Pemerintah Australia melalui Australia AID, memberikan dukungan melalui Australia-Indonesia Partnership
for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) untuk mencapai target tersebut. Program AIPMNH di Kota
Kupang telah berjalan sejak tahun 2009, berdasarkan surat permohonan dari Walikota Kupang tertanggal
25 Juli 2008. Total alokasi dana bantuan AIPMNH sejak tahun 2009 adalah Rp.11,938,841,950,-. Rincian
alokasi dana sampai tahun 2013 tergambar pada tabel di bawah ini
Tabel 1
Alokasi Bantuan AIPMNH di Kota Kupang
Tahun 2009 - 2013
No Tahun Alokasi Prosentase
1 2009 2,697,744,500 22.60
2 2010 2,674,701,000 22.40
3 2011 2,497,953,900 20.92
4 2012 3,253,732,550 27.25
5 2013 814,710,000 6.82
Jumlah Total 11,938,841,950 100
Tahun 2013 merupakan tahun transisi bagi Program AIPMNH sebelum Australia AID meluncurkan program
kesehatan ibu dan bayi baru lahir yang baru. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah kegiatan dan dana
yang didukung oleh AIPMNH jika dibandingkan periode 2009 – 2012.
Untuk itu pada tahun 2013 beberapa kegiatan yang sebelumnya didukung oleh AIPMNH telah
direplikasikan menggunakan dana APBD. Total dana replikasi pada tahun 2013 adalah Rp.736.767.014,-,
terdiri dari 32 kegiatan.

11. 10
I.2. Tujuan Umum dan Khusus
Tujuan Umum
Meningkatkan kesehatan “Ibu dan bayi baru lahir di Kota Kupang
Tujuan Khusus
Pemerintah kabupaten terpilih memiliki mekanisme dalam mengelola sumber daya nasional,
lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional indikator prioritas MPS (Menuju
Persalinan Selamat ).
I.3. Dasar Hukum
 Perjanjian Subsiadiry (Subsiadiry Agreement) antara Pemerintah Australia dan Pemerintah
Indonesia untuk Kemitraan Australia dan Indonesia, tanggal 14 Juli 2009.
 Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
 Surat Pernyataan Berminat Walikota Kupang tertanggal 25 Juli 2008.
I.4. Target /Indikator
AIPMNH mendukung target – target Pemerintah Kota Kupang di bidang kesehatan Ibu dan bayi baru
Lahir sebagaimana tercantum dalam target dan indikator Revolusi KIA pada RPJMD Kota Kupang tahun
2013 – 2017 yang ditetapkan sebagai berikut :
a. Menurunkan jumlah kematian kasus kematian ibu dan kematian neonatal sebesar 20 % dari jumlah
kasus pada tahun 2012
b. Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 85,7 % pada tahun 2012 menjadi
90% pada tahun 2013
c. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dari 84,4 % pada tahun 2012 menjadi 90
% pada akhir tahun 2013.
d. Meningkatkan cakupan K4 dari 85,8 % pada tahun 2012 menjadi 88 % pada tahun 2013
e. Terlaksananya tahapan Program Puskesmas Reformasi dengan target utama
 Launching Puskesmas Reformasi di Puskesmas Pasir Panjang
 Tersedianya visi misi, dan SOP / standard pelayanan publik di Puskesmas Sikumana dan
Puskesmas Alak
 Terbentuknya Badan Penyantun Puskesmas ( BPP )Alak dan Sikumana
f. Digunakannya SIKDA dalam pencatatan dan pelaporan oleh 10 puskesmas
g. Tersedianya peraturan daerah mengenai perlindungan ibu dan anak
h. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengarusutamaan gender (PUG )

12. 11
19
15
7
3
6
BBLR
Asfiksia
Infeksi
Masalah laktasi
Lain-Lain
1.5. Analisis Situasi
Gambar 1
Jumlah Kasus Kematian Bayi Baru Lahir ( Neonatal ) di Kota Kupang Tahun 2009 – 2013
Kasus kematian bayi baru lahir sejak tahun 2011 cenderung naik. Pada tahun 2013 ada kenaikan 12
kasus dibanding jumlah kasus pada tahun 2012 sehingga total kematian bayi baru lahir sebanyak 50
orang, terdiri dari 32 laki-laki dan 18 perempuan.
Gambar 2
Penyebab Kematian Bayi Baru Lahir di Kota Kupang Tahun 2013
BBLR menjadi penyebab Utama terjadinya kematian neonatal yaitu sebanyak 19 kasus (38 %) , asfiksia
15 kasus ( 30 % ) , Infeksi 7 kasus (14 % ) , masalah laktasi 3 kasus ( (6 % ) dan penyebab lain – lain 6
149
143
31
38
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
2009 2010 2011 2012 2013

13. 12
kasus ( 12 % ). Sebagian besar bayi baru lahir meninggal pada umur kurang dari 1 minggu sebanyak 41
kasus (82 % ), sisanya 9 kasus meninggal pada periode 1 minggu sampai 28 hari (18 % ).
Gambar 3
Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kota Kupang Tahun 2009 - 2013
Setelah menurun pada tahun 2010 kematian ibu di kota Kupang terjadi peningkatan kembali ditahun
2011 dan 2012 dan akhirnya pada tahun 2013 terdapat 5 kasus kematian ibu melahirkan. Angka
kematian ibu melahirkan sejak tahun 2010 sampai tahun 2013 berkisar antara 5 – 7 kasus. Penyebab
kematian ibu pada tahun 2013 adalah perdarahan ( 4 kasus ) dan infeksi (1 kasus )
Tabel 2
Lokasi Kematian Ibu dan Kematian Bayi Baru Lahir Di Kota Kupang Tahun 2013
Indikator
Fasilitas Kesehatan Memadai Faskes
Tidak
Memadai *
Non
Fasilitas
Puskesmas
Memadai
Puskesmas
PONED
RS
PONEK
RS Non
PONEK
Jumlah Kematian Ibu 3 1 1
Jumlah Kematian Neonatal 1 35 1 13
Keterangan :* Faskes tidak memadai : 33 Pustu,5 Poskeskel & 16 Balai pengobatan KIA (Klinik menerima
Persalinan)
Sebagian besar kasus kematian ibu dan neonatal terjadi di Rumah Sakit PONEK ( WZ Yohanes ). Untuk
kematian neonatal 70 % terjadi di rumah sakit, 26 % terjadi di rumah dan sisanya 4 % terjadi di
puskesmas dan faskes lain.
Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi baru lahir yang terjadi di rumah. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun di wilayah kota, sebagian masyarakat masih belum mempunyai kesadaran untuk
memanfaatkan sarana kesehatan sebagai pilihan utama saat melahirkan. Mayoritas kematian yang
terjadi di RS Ponek menunjukkan bahwa dari sisi klinis perlu perbaikan di RS WZ Yohanes, khususnya
dalam asuhan BBLR dan Asfiksia. Kewenangan perbaikan ini ada di Provinsi karena RS WZ Yohanes
merupakan rumah sakit provinsi.
Pemerintah Kota Kupang perlu meningkatkan kemampuan PONED puskesmas, sehingga kasus dengan
komplikasi dasar bisa ditangani sendiri tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit. Saat ini baru 3 puskesmas
dari 10 puskesmas yang mempunyai kemampuan PONED. Puskesmas Pasir Panjang telah disiapkan
sebagai Puskesmas PONED akan tetapi sampai akhir tahun 2013, fungsi PONED di puskesmas ini masih
13
5
6
7 5
0
2
4
6
8
10
12
14
2009 2010 2011 2012 2013

14. 13
belum berjalan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya alat-alat esensial PONED
meskipun tim puskesmas telah mendapatkan pelatihan PONED.
Tabel 3
Kematian ibu, Bayi Baru Lahir Cakupan Persalinan Nakes &Persalinan Di Fasilitas Kesehatan
Tahun Kematian Ibu Kematian Neonatal Persalinan Nakes
Persalinan di
Fasilitas Kesehatan
2009 13 149 85 % 77,68 %
2010 5 143 72,92 % 67 %
2011 6 31 73,1 % 71 %
2012 7 38 85,7 % 84,4 %
2013 5 50 90,9 % 90 %
Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di sarana
kesehatan meningkat sejak tahun 2011. Peningkatan ini salah satunya sebagai dampak adanya Program
BOK ( Bantuan Operasional Kesehatan ) dan Jaminan Persalinan ( Jampersal ).
Meskipun cakupan persalinan nakes dan persalinan di fasilitas meningkat ,kematian neonatal justru
mengalami peningkatan mulai 2011 sampai tahun 2013.

15. 14
BAB II
RUANG LINGKUP
II.1. Lokasi Intervensi
AIPMNH mendukung SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang sebagai berikut :
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda )
 Dinas Kesehatan ( Dinkes )
 Badan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera ( BKBKS )
 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK )
 Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda ( Bagian PP )
Lokasi intervensi Program AIPMNH di 6 puskesmas dari total 10 puskesmas yang ada di Kota Kupang
yaitu sebagai berikut :
Tabel 4
Puskesmas Intervensi Program AIPMNH
No Nama Kecamatan Status Tahun Jumlah
Penduduk
1 Bakunase Kota Raja Rawat Inap 2009 49.926
2 Pasir Panjang Kota Lama Rawat Inap 2009 21.755
3 Alak Alak Rawat Inap 2009 47.807
4 Sikumana Maulafa Rawat Inap 2009 56.901
5 Naioni Alak Rawat Jalan 2010 10.105
6 Oebobo Oebobo Rawat Jalan 2011 36.185
222.679
Jumlah total penduduk di puskesmas dampingan AIPMNH adalah 222.679 ( 58,37 % dari total 381. 509
penduduk Kota Kupang ). Meskipun intervensi AIPMNH terfokus pada 6 puskesmas, namun ada
beberapa kegiatan juga diberikan kepada puskesmas yang lain. Kegiatan – kegiatan yang memberikan
dukungan untuk semua puskesmas adalah kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan penguatan
sistem kesehatan misalnya dukungan untuk pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
dan penguatan Sistem Review Maternal Perinatal (RMP).
II.2. Biaya
AIPMNH mengalokasikan dana sebesar Rp.814,710,00,- ( Delapan Ratus Empatbelas Juta Tujuh Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah ) pada tahun 2013.
II.3. Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan dukungan AIPMNH dibagi menjadi dua tahap yaitu :
 Periode Januari – Juni 2013 dan.
 Periode Juli – Desember 2013, rincian waktu kegiatan tergambar pada tabel di bawah ini

16. 15
Tabel 5
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Program AIPMNH Di Kota Kupang Tahun 2013
No. Nama Kegiatan Pelaksana
Waktu ( Bulan )
Rencana Aktual
1 Magang PPGDON Dinkes Kesga 2 3
2 Pertemuan Pelayanan ANC/PNC Dinkes Kesga 4 6
3 EPP PONED Dinkes Kesga 2 6
4 Magang PONED Dinkes Kesga 3 4
5 EPP PONEK RSUD 2 3
6 Lokakarya Gender BPP 1 1
7 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab/Kec Dinkes Kesga 2
8 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelurahan Siaga BPMKK 3 2
9 Monitoring Kinerja Reformasi Puskesmas 3 Puskesmas Dinkes Yankes 3 3
10 Lokakarya Penguatan Pengurus BPP PKM Sikumana Dinkes Yankes 2 2
11 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat (2 org) BPMKK & Dinkes 1 1
12 Bimtek SIKDA Kabupaten ke Puskesmas Dinkes Sekretariat 4 4
13 Pendampingan Perencanaan Tingkat Puskesmas Dinkes Sekretariat 1 3
14 Orientasi PMTCT Dinkes P2P 2 3
15 Supervisi Suportif Kabupaten ke Puskesmas Dinkes Kesga 3 4
16 Monev Sistem Rujukan Dinkes Yankes 4 5
17 Kontrak Pendamping BOK, Jamkesmas/Persal Dinkes Yankes 1 1
18 Pertemuan DCC Triwulan I Bappeda 2 2
19 Pertemuan DCC Triwulan II Bappeda 4 5
20 Bimtek/Supervisi PONED I Dinkes Kesga 11 12
21 Magang PONED Dinkes Kesga 11 12
22 Magang BBLR/ Asfiksia I Dinkes Kesga 9 10
23 Magang BBLR/ Asfiksia II Dinkes Kesga 9 10
24 Kampanye BCC (Radio Spots dan Talk Show) Dinkes Promkes 6 8
25 Monev efektivitas Pemanfaatan Media Dinkes Promkes 10 11
26 IPC Counseling for bidan Dinkes Promkes 8 10
27 Distribusi Media Kampanye Dinkes Promkes 7 7
28 Pertemuan Koordinasi Triwulan Lintas Sektor untuk
Pelayanan KB berkualitas dan integrasi pengelolaan data KB
terpadu
KBKS 7 7
29 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab/Kec I Dinkes Kesga 9 12
30 Penguatan AMP Tingkat Puskesmas Dinkes Kesga 8 8
31 Monev Pelaksanaan AMP di Puskesmas Dinkes Kesga 10
32 Refreshing Fasilitator Kelurahan Siaga (2 paket) BPMK 7 7
33 Penguatan Spirit Mekanisme Pelayanan Puskesmas Alak Pusk Alak 7 9
34 Penguatan BPP Puskesmas Alak Pusk Alak 8 8
35 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat (2 org) Bappeda/UPK 7 7
36 Bimtek/Monev E-SIKDA Manual dan GIC Dinkes Sekretariat 10 9
37 Supervisi Fasilitatif Kab ke Pusk PONED/ ANC- PNC I Dinkes Kesga 9 9
38 Supervisi Fasilitatif (Manajemen & Klinis) untuk Bidan Desa
(BIMTEK/Monev) Kunjungan APN, ANC, PNC I
Dinkes Kesga 8 7
39 Monev Sistem Rujukan I Dinkes Yankes 8 8
40 Kontrak Pendamping Puskesmas (BOK, Jamkesmas/ Persal ) Dinkes Yankes 7 7
41 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan III Bappeda 8 7
42 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan IV Bappeda 11 12

17. 16
Pengajuan ToR
dan RKA
Verifikasi ToR dan
RKA oleh UPK
Administrasi
pencairan dana
oleh DPC & DFAA
AIPMNH
Penyerahan Cek
kegiatan oleh UPK
kepada SKPD
Pelaksanaan
Kegiatan oleh
SKPD
Laporan
keuangan dan
kegiatan oleh
SKPD ( 2 minggu )
Penyerahan
laporan keuangan
ke UPK Bappeda
Verifikasi laporan
keuangan oleh
UPK Bappeda
Penyerahan laporan
keuangan dan
kegiatan ke
AIPMNH
Verifikasi ulang
laporan keuangan
oleh DFAA
Pengiriman
laporan keuangan
kepada AIPMNH
Provinsi
Dari 19 kegiatan pada periode Januari – Juni 2013 hanya 30 % ( 6 kegiatan ) dapat dilaksanakan sesuai
jadwal yang sudah direncanakan dan Pada periode Juli –Desember 2013 terdapat 37.5 % ( 9 kegiatan )
yang bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan.
II.4. Mekanisme / Tahapan
Pada tahun 2013 kegiatan sudah ditentukan oleh menajemen AIPMNH Provinsi. Kegiatan – kegiatan
yang ditentukan oleh menajemen AIPMNH Provinsi NTT merupakan kegiatan evidence based dalam
penurunan kematian ibu dan neonatal.
Setelah mitra SKPD menyetujui kegiatan dari AIPMNH, rencana kerja di otorisasi untuk selanjutnya
setiap bulan bagian keuangan AIPMNH Provinsi NTT mengirim dana sesuai dengan jadwal yang sudah di
tentukan. Dana di transfer ke rekening AAIF ( Approved Activity Implementation Fund ) yang bisa
dicairkan dengan menggunakan cek yang sudah ditandatangan oleh AIPMNH dan UPK Bappeda.
Koordinasi pengelolaan program dilakukan oleh Unit Pelaksana Kemitraan (UPK ) Bappeda Kota Kupang.
Mekanisme selengkapnya tergambar pada gambar di bawah ini :
Gambar 4
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kemitraan AIPMNH

18. 17
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
III.1. Pencapaian Kunci
Beberapa pencapaian Program AIPMNH di Kota Kupang adalah sebagai berikut :
a. Konstruksi Puskesmas
Selesainya pembangunan Gedung PONED di Puskesmas Sikumana. Total dana yang digunakan
untuk pembangunan Gedung Poned Sikumana adalah Rp.1.217.264.700,-.
b. Dukungan Untuk Puskesmas PONED
Berfungsinya Tim PONED dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan tingkat dasar di
Puskesmas Sikumana dan Bakunase. AIPMNH mendukung pelaksanaan PONED sejak tahun 2009
dengan kegiatan Pelatihan klinis (PONED, APN, PPGDON, Manajemen Asfiksia – BBLR ), magang,
supervise dan dukungan alat – alat essensial PONED.
c. Dukungan Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal / Review Maternal Perinatal
Digunakannya panduan AMP terbaru dalam pelaksanaan kegiatan oleh dinas kesehatan dan
puskesmas. Untuk melaksanakan proses audit / review kematian bayi dan ibu telah terbentuk Tim
AMP Kota Kupang
d. Reformasi Puskesmas
 Reformasi puskesmas mendorong maupun mendukung munculnya inovasi-inovasi dalam
pelayanan seperti : pojok ramah anak, klinik laki-laki, klinik khusus lansia, dan pemanfaatan
media blog oleh puskesmas
 Terbentuknya BPP di puskesmas intervensi yang terbukti mampu menjembatani kepentingan
puskesmas dengan pihak-pihak lain dan mampu berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan
kesehatan di puskesmas, salah satunya dengan mendorong terjadinya Kemitraan (Publik Private
partnership) antara puskesmas dengan sektor swasta
 Replikasi program reformasi puskesmas di seluruh puskesmas dengan menggunakan dana
APBD (dianggarkan untuk tahun 2014 ) dan memanfaatkan Dana BOK.
Ketika program reformasi puskesmas dimulai proses penganggaran sudah selesai. AIPMNH
hanya mendukung pelaksanaan reformasi di Puskesmas Bakunase dan Pasir Panjang. Pada
tahun 2012 salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang, untuk
mendorong puskesmas lainnya dalam mereplikasikan program ini, adalah dengan
dicantumkannya program reformasi Puskesmas pada panduan penggunaan dana BOK.
e. Kelurahan Siaga
AIPMNH memfasilitasi pembentukan 14 kelurahan Siaga di Kota Kupang.Salah satu proses yang
telah dilakukan pada tahun 2013 adalah mengintegrasikan kegiatan Kelurahan Siaga dengan
program dan kegiatan lain :
 Kelurahan siaga dimasukkan sebagai salah satu indikator lomba kelurahan ( Indikator ini secara
khusus berkontribusi terhadap Kelurahan Naikoten-II pada saat mengikuti lomba kelurahan
tingkat nasional sampai akhirnya bisa menjadi Juara II Nasional pada tahun 2013 )
 Memasukkan kelurahan siaga dalam juknis pemanfaatan dana RT-RW di Kota Kupang. Hal ini
mendorong beberapa kelurahan untuk melakukan kegiatan pertemuan kelurahan siaga /
sosialisasi dengan menggunakan dana RT-RW.

19. 18
f. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan
Terintegrasinya Proses Perencanaan DTPS-KIBBLA, IHPB dan DHA ke dalam sistem perencanaan
daerah. Kegiatan ini telah direplikasikan pada tahun 2013 dengan dukungan dana sebagai berikut
 DTPS KIBBLA ( Lokakarya perencanaan, advokasi DTPS ) sebesar Rp. 45.000.000,-
 Integrated Health Planning & Budgeting (IHPB) sebesar Rp. 94.911.600,-
 District Health Acount (DHA) sebesar Rp. 29.903.200,-
g. Sistim Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
 SIKDA elektronik dan manual sudah diimplementasikan oleh dinas kesehatan
 Adanya komiment untuk mereplikasikan SIKDA secara keseluruhan lewat penganggaran APBD
tahun 2013 sebesar Rp. 230.490.500
h. Peraturan Daerah (PERDA )
 Perda No 7 tahun 2013 mengenai Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan anak (KIBBLA ) telah
disahkan oleh DPRD Kota Kupang
i. Unit Pengelola Kemitraan (UPK)
Terjadinya harmonisasi perencanaan dan penganggaran antara kegiatan dukungan AIPMNH dan
APBD Kota Kupang tahun 2013. Pada tahun 2013 Pemerintah Kota mereplikasikan kegiatan yang
sebelumnya didukung oleh AIPMNH sebesar Rp. 736.767.014,-. Kegiatan-kegiatan replikasi ini saling
mendukung dan berhubungan dengan kegiatan yang didukung oleh AIPMNH pada masa transisi.
j. Pengarusutamaan Gender (PUG )
 Dilakukannya anggaran responsive gender dalam kegiatan AIPMNH pada tahun 2013
 Terbentuknya Tim Gender Focal Point di Bappeda Kota Kupang, Dinas Kesehatan, Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera, Bagian
Pemberdayaan Perempuan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kupang dan Dinas Sosial.
 Terbentuknya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
 Tersedianya rancangan peraturan daerah mengenai pengarusutamaan gender (PUG)
k. Keterbukaan Informasi Publik
Pengelolaan website menjadi media untuk transparansi dan keterbukaan informasi publik
khususnya keterbukaan dalam aspek kuangan dengan menambahkan halaman Pojok Transparasi
pada website Bappeda Kota Kupang.

20. 19
Gambar 5
Menu RuangTransparansi di Website Bappeda Kota Kupang
Kota Kupang merupakan salah satu pilot project pelaksanaan RAD PPK ( Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ) yang merupakan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2013.
Sesuai amanat inpres tersebut di atas ada 3 aspek dalam rencana aksi yaitu : Pelayanan Publik,
Keterbukaan Informasi Perencanaan dan Keuangan, serta keterbukaan pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan ( UKP4 ) melakukan
monitoring RAD PPK pada tahun 2013. Keberadaan menu Ruang Transparansi di website bappeda
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan skor Kota Kupang.

21. 20
III.2. Realisasi Target Tahunan
Realisasi target tahunan tergambar seperti di bawah ini :
Target Realisasi
Menurunkan jumlah kematian kasus kematian ibu
dan kematian neonatal sebesar 20 % dari jumlah
kasus pada tahun 2012.
 Kasus kematian ibu berhasil diturunkan sebesar 28,5
% menjadi 5 kasus dari 7 kasus pada tahun 2012
 Kasus kematian neonatal mengalami peningkatan
sebesar 31,6 % menjadi 50 kasus dari 38 kasus pada
tahun 2012
Meningkatkan cakupan persalinan oleh tenaga
kesehatan dari 85,7 % pada tahun 2012 menjadi 90
% pada tahun 2013
Cakupan persalinan nakes 90,9 %
Meningkatkan cakupan persalinan kesehatan di
fasilitas kesehatan dari 84,4 % pada tahun 2012
menjadi 90 % pada akhir tahun 2013
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 90 %
Meningkatkan cakupankunjungan K4 dari 85,8 %
pada tahun 2012 menjadi 88 % pada tahun 2013
Cakupan kunjungan K4 mengalami penurunan menjadi
82,2 % pada tahun 2013
Terlaksananya tahapan Program Puskesmas
Reformasi dengan target utama :
 Launching Puskesmas Reformasi di
Puskesmas Pasir Panjang
 Tersedianya visi misi, dan SOP / standard
pelayanan publik di Puskesmas Sikumana
dan Puskesmas Alak
 Terbentuknya Badan Penyantun
Puskesmas (BPP ) Alak dan Sikumana
 Puskesmas Pasir Panjang menyelesaikan tahapan
reformasi puskesmas dan telah di launching oleh
Walikota Kupang
 Visi, Misi, dan standar pelayanan publik telah tersedia
di Puskesmas Alak dan Sikumana
 Badan Penyantun Puskesmas telah terbentuk di
Puskesmas Alak dan Sikumana.
Meningkatnya klasifikasi kelurahan siaga aktif
 50 % kelurahan siaga pratama menjadi
madya
 50 % kelurahan siaga madya menjadi
purnama
Klasifikasi kelurahan siaga pada akhir tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
Klasifikasi 2011 2012 2013
Pratama 23 5 0
Madya 7 15 23
Purnama 0 7 4
Mandiri 0 0 3
 100 % kelurahan siaga pratama berhasil ditingkatkan
menjadi madya
 42,8 % kelurahan siaga purnama ditingkatkan menjadi
mandiri
Digunakannya SIKDA dalam pencatatan dan
pelaporan oleh 10 puskesmas
SIKDA manual telah digunakan di semua puskesmas.
Dualisme Pendobelan dalam menulis laporan dirasakan
menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan SIKDA
secara optimal.
Tersedianya peraturan daerah mengenai
perlindungan ibu dan anak
Perda No 7 tahun 2013 mengenai Kesehatan Ibu, Bayi baru
lahir dan anak (KIBBLA ) telah disahkan oleh DPRD Kota
Kupang
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah
mengenai pengarusutamaan gender (PUG )
Rancangan peraturan daerah mengenai pengarusutamaan
gender telah tersedia. Proses penetapan Ranperda PUG
telah dianggarkan untuk tahun 2014.

22. 21
III.3. Realisasi Anggaran & Kegiatan
Alokasi dan penyerapan dana bantuan AIPMNH pada tahun 2013 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Gambar 6
Rencana dan Realisasi Dana Bantuan AIPMNH Tahun 2009 – 2013
Tahun 2013 merupakan tahun transisi dalam pelaksanaan Program AIPMNH. Hal ini memberikan
konsekuensi terbatasnya dana, sehingga alokasi dana program menurun dibandingkan alokasi pada
tahun 2009 sampai tahun 2012. Total alokasi dana dari AIPMNH pada tahun 2013 adalah sebesar
Rp.814.710.000,- ( Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ).
2,697,745
2,674,701
2,497,954
3,253,733
814,710
525,233
1,996,279
2,098,234
3,022,806
701,702
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2009 2010 2011 2012 2013
Rencana Realisasi

23. 22
Gambar 7
Rencana dan Realisasi Kegiatan Dukungan AIPMNH Tahun 2009 - 2013
Dari total 42 kegiatan yang direncanakan, ada dua kegiatan yang tidak bisa dijalankan yaitu Pertemuan
AMP/RMP ( Periode Januari – Juni ) dan Monev AMP/RMP ( Periode Juli – Desember ).
III.4. Kendala dan Solusi
Ada beberapa kendala dalam aspek manajemen maupun teknis dalam pelaksanaan Program Kemitraan
AIPMNH di Kota Kupang pada tahun 2013 sebagai berikut :
Aspek Menajemen
 Pelaksanaan Kegiatan yang belum sesuai dengan jadwal yang direncanakan.
Hanya 30 % kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal pada periode Januari – Juni dan 37.5 % pada
periode Juli – Desember. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan ulang
sehingga pada akhir periode hanya dua kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.
 Belum maksimalnya peran Unit Pelaksana Kegiatan (UPK ) Bappeda Kota Kupang
Keterbatasan staf di Bappeda Kota Kupang menyebabkan peran UPK dalam review kerangka acuan
kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kurang optimal. Dalam pelaksanaannya fungsi review
kerangka acuan dan laporan pertanggungjawaban masih didukung oleh DPC dan DFAA AIPMNH.
UPK lebih berperan dalam melakukan sinkronisasi perencanaan kegiatan dukungan AIPMNH
dengan kegiatan dukungan APBD maupun sumber lain.
Aspek Teknis
Penguatan Sistem AMP
Review Maternal Perinatal ( RMP ) perlu lebih ditingkatkan pelaksanaannya. Pada tahun 2013 review
maternal perinatal hanya dilakukan satu kali pada trimester ke-IV. Review ini akan lebih bermanfaat jika
87
184
151
128
42
25
107
125 124
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
2009 2010 2011 2012 2013
Rencana Realisasi

24. 23
frekuensi pelaksanaannya ditingkatkan sehingga kesempatan belajar dari kasus kematian yang terjadi
akan lebih intensif.
Beberapa kendala / masalah yang ditemui dalam pelaksanaan RMP diantaranya adalah :
 Batas waktu pelaporan dan pengisian otopsi verbal belum bisa berjalan sesuai juknis. Hal ini
berdampak pada kegiatan di periode Januari – Juni, dimana kegiatan pertemuan RMP tidak dapat
dijalankan karena otopsi verbal belum diterima oleh sekretariat Tim RMP.
 Untuk kasus kematian di rumah sakit, rekam medis pasien tidak bisa didapatkan. Hal ini
meyebabkan pembahasan kasus tidak berjalan maksimal.
Beberapa solusi untuk kendala diatas antara lain adalah sebagai berikut :
 Melakukan monev AMP secara berkala baik dari sumber dana AIPMNH ( Rencana Kegiatan pada
periode Januari – Juni 2014 ) maupun kegiatan monev yang bersumber dari APBD.
 Penguatan jejaring khususnya dengan rumah sakit sehingga kasus kematian yang terjadi di rumah
sakit bisa didapatkan rekam medisnya.
Reformasi Puskesmas
Meskipun sejak tahun 2012 Dinas Kesehatan telah memasukkan program reformasi puskesmas dalam
petunjuk pemanfaatan Dana BOK , sampai akhir tahun 2013 sebagian puskesmas belum mulai
melaksanakan program reformasi puskesmas. Dari 7 puskesmas yang tidak mendapatkan dukungan
AIPMNH, hanya Puskesmas Alak yang telah memulai tahapan awal reformasi puskesmas dengan
menggunakan Dana BOK.
Pada tahun 2013 dilakukan pergantian mentor reformasi puskesmas, karena mentor lama menyatakan
pengunduran diri. Rekrutmen mentor telah menghasilkan mentor baru yang mulai bertugas pada Bulan
Juli 2013.
AIPMNH mendukung reformasi puskesmas di Bakunase dan Pasir Panjang sejak tahun 2011.Dukungan
untuk dua puskesmas ini diberikan untuk semua tahapan. Memasuki masa transisi Program AIPMNH ,
dukungan terhadap reformasi puskesmas masih diberikan kepada Puskesmas Alak dan Sikumana, akan
tetapi dukungan yang diberikan tidak selengkap seperti pada Puskesmas Bakunase dan Sikumana.
Untuk mendukung implementasi reformasi puskesmas, program ini direplikasikan melalui
penganggaran APBD Tahun 2014.
Kelurahan Siaga
Total kelurahan Siaga yang ada di Kota Kupang adalah 30 kelurahan. Semua kelurahan siaga dibentuk
dan difasilitasi oleh donor (GTZ, DHS-II dan AIPMNH ). Salah satu kendala dalam pengelolaan kegiatan
kelurahan siaga adalah adanya dualisme pemahaman dalam pengelolaan kegiatan kelurahan siaga
antara Dinas Kesehatan dan BPMK.
Pada tahun 2013, dukungan kegiatan kelurahan siaga dari AIPMNH diberikan kepada Badan
Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong implementasi Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1549 /MENKES / SK / X /2010 mengenai Pedoman Umum Pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif. Dalam peraturan ini diamanatkan adanya Pokjanal Kelurahan Siaga di tingkat
Kota, dimana ketua pokjanal adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.Hal ini memberikan
dampak positif dengan disetujuinya anggaran untuk pembentukan kelurahan siaga baru pada DPA
APBD II Tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang.

25. 24
Kendala lain yang ditemui adalah bahwa kelurahan siaga yang telah terbentuk ( Jejaring hanya ada di
tingkat RW ) belum semua RW dalam satu kelurahan mempunyai jejaring aktif. Untuk mendorong
pengembangan RW Siaga di tingkat kelurahan BPMK telah mengintegrasikan kegiatan kelurahan siaga
dalam Juknis Pemanfaatan Dana RT / RW.
Penguatan Sistem Perencanaan
AIPMNH memperkenalkan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan beberapa mekanisme
perencanaan yaitu District Team Problem Solving – KIBBLA ( DTPS-KIBBLA ), Integrated Health Planning
and Budgeting ( IHPB ), District Health Account (DHA )
Untuk menjamin keberlanjutan mekanisme perencanaan di atas telah dilakukan Training of Trainer.
Seiring dengan adanya mutasi staf saat ini, fasilitator perencanaan DTPS KIBLA yang masih tersedia
hanya berjumlah 2 orang ( 3 orang lainnya sudah berpindah unit kerja ). Sedangkan untuk fasilitator
IHPB yang masih tersedia adalah 2 orang ( 3 orang fasilitator IHPB telah berpindah tempat tugas ).
Tahapan IHPB yang dikembangkan membutuhkan dana besar untuk pelaksanaanya. Untuk menjamin
replikasi kegiatan melalui dana APBD , tahapan yang ada telah di sederhanakan oleh dinas Kesehatan.
Sistem Informasi Kesehatan daerah ( SIKDA )
Kota Kupang telah mengimplementasikan Sistem Kesehatan Informasi Daerah (SIKDA ) di semua
puskesmas. SIKDA Elektronik diimplementasikan di dua puskesmas. Kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan SIKDA adalah :
 Masih adanya dualisme / pendobelan dalam penulisan laporan. Puskesmas diharuskan mengisi 2
Format pelaporan berbeda yakni dari Format Sikda Manual dan format laporan sesuai kebutuhan
masing – masing program.
 Masih banyaknya register dan format pelaporan yang belum sempurna dan menjawab kebutuhan
data Puskesmas
 Banyak modul aplikasi SIKDA Elektronik yang belum terhubung dengan rekapan laporan bulanan
yang akan dicetak.
Unit Pengelola Kemitraan (UPK )
Sesuai dengan panduan, UPK memiliki 4 fungsi Utama dalam pelaksanaan Program Kemitraan AIPMNH
yaitu : perencanaan, pengendalian, kontrol dan monitoring evaluasi. Fungsi – fungsi ini belum berjalan
maksimal selama tahun 2013. Salah satu kendala adalah adanya mutasi staf UPK sehingga struktur dan
anggota UPK harus disesuaikan dengan kondisi staf terkini di Bidang Sosbud Bappeda Kota Kupang.
Keterbatasan staf yang ada di Bappeda Kota Kupang menyebabkan staf UPK juga dibebani dengan
pekerjaan – pekerjaan rutin lainnya.

26. 25
BAB IV
RENCANA TAHUN BERIKUT
IV.1. Daftar UsulanKegiatan Tahun Berikut
Rencana kerja untuk periode Januari – Juni 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 6
Rencana Kegiatan AIPMNH Kota Kupang Periode Januari – Juni 2014
No. Activities IA Total Rp
1 Bimtek/Supervisi PONED II Dinkes Kesga 12,500,000
2 Magang BBLR/ Asfiksia III Dinkes Kesga 2,500,000
3 Magang BBLR/ Asfiksia IV Dinkes Kesga 2,500,000
4 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab/Kec II Dinkes Kesga 10,000,000
5 Monev Pelaksanaan AMP di Puskesmas Dinkes Kesga 10,000,000
6 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat (2 org) Bappeda/UPK 56,000,000
7 Bimtek Sikda Dinkes Sekretariat 22,000,000
8 Supervisi Fasilitatif Kab ke Pusk PONED/ ANC- PNC II Dinkes Kesga 15,000,000
9 Supervisi Fasilitatif (Manajemen & Klinis) untuk Bidan Desa
(BIMTEK/Monev) Kunjungan APN, ANC, PNC II
Dinkes Kesga 5,000,000
10 Monev Sistem Rujukan II Dinkes Yankes 10,000,000
11 Kontrak Pendamping Puskesmas (1 org) BOK, Jamkesmas/
Persal
Dinkes Yankes 4,900,000
12 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan 3 Bappeda 2,500,000
13 Pertemuan DCC dan UPK Triwulan 4 Bappeda 2,500,000
JUMLAH TOTAL 175,400,000
IV.2. Keterkaitan Dengan Hasil Kegiatan Tahun Sebelumnya
Kegiatan yang didukung oleh AIPMNH pada periode Januari – Juni 2014 ?? sebanyak 13 kegiatan untuk
2 SKPD, Yaitu Dinas Kesehatan dan Bappeda. Semua kegiatan pada periode Januari – Juni 2014
berhubungan dengan kegiatan – kegiatan pada periode sebelumnya.
 Bimtek/Supervisi PONED II
AIPMNH telah memfasilitasi Magang dan Bimtek PONED pada tahun 2013, untuk mempertahankan
mutu pelayanan PONED, maka kegiatan bimbingan teknis / supervise PONED perlu dilakukan secara
teratur.
 Magang BBLR/ Asfiksia.
Kegiatan ini melanjutkan kegiatan yang sama pada tahun 2013. Magang diberikan kepada para
bidan yang telah mengikuti kegiatan Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR pada tahun 2012 –
2013
 Pertemuan AMP/RMP Lintas Sektor Tingkat Kab./Kec. dan Monev Pelaksanaan AMP di
Puskesmas
AIPMNH mendukung penguatan Sistem AMP/RMP. Pelaksanaan sistem AMP di Kota Kupang masih
belum optimal. Untuk itu dukungan pelaksanaan AMP masih perlu diberikan lewat dua kegiatan
tersebut di atas.

27. 26
 Kontrak Mentor Pemberdayaan Masyarakat
Pengadaan mentor dilakukan untuk mendukung kegiatan keterlibatan masyarakat ( community
engagement ) di bidang Kesehatan. Ada dua orang mentor yaitu untuk Program Reformasi
Puskesmas dan Kelurahan Siaga & Revitalisasi Posyandu. Keberadaan mentor diperlukan untuk
melanjutkan pendampingan, sehingga mutu kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya
dapat dipertahankan.
 Bimtek Sikda
Sistem Informasi Kesehatan daerah telah diimplementasikan sejak tahun 2013. Dalam pelaksanaan
SIKDA masih banyak kendala yang dihadapi oleh puskesmas, untuk itu dukungan teknis pelaksanaan
SIKDA manual dan elektronik tetap perlu dilakukan.
 Supervisi Fasilitatif
Kegiatan ini sudah didukung oleh AIPMNH sejak tahun 2011.Untuk meningkatkan mutu pelayanan
Kesehatan ibu dan anak kegiatan Suppervisi fasilitatif perlu dilakukan secara berkala.
 Monev Sistem Rujukan
AIPMNH mendukung kegiatan pengembangan SOP rujukan pada tahun 2013. Kegiatan monev
diperlukan untuk menilai apakah SOP rujukan di puskesmas telah diimplementasikan dan
mengetahui kendala pelaksanaan rujukan di Kota Kupang
 Kontrak Pendamping Puskesmas (1 org) BOK, Jamkesmas/ Persal )
AIPMNH telah mendukung manajemen pengelolaan Dana BOK dan Jamkesmas khususnya di tingkat
puskesmas. Dukungan ini khususnya diberikan melalui pendampingan kepada bendahara BOK
puskesmas. Pada tahun 2014 dukungan menajemen pengeloaan dana BOK –Jamkesmas/Jampersal
sudah tidak diberikan lagi. Pendamping keuangan dikontrak 1 bulan pada tahun 2014, untuk
melakukan proses transisi pendampingan puskesmas kepada dinas Kesehatan.
 Pertemuan DCC dan UPK
DCC merupakan forum resmi dalam pelaksanaan Program Kemitraan AIPMNH.Dukungan untuk
kegiatan DCC telah diberikan sejak awal program. Sedangkan UPK ( Unit Pengelola Kemitraan )
sebagai koordinator teknis pelaksanaan Program AIPMNH telah dibentuk sejak tahun 2012. Untuk
menjamin keberlanjutan kegiatan dukungan untuk DCC dan UPK tetap diberikan pada tahun 2014

28. 27
BAB V
PENUTUP
V.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab – bab sebelumnya bisa disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
a. Dukungan Program Kemitraan AIPMNH sangat membantu Pemerintah Kota Kupang dalam upaya
pembangunan kesehatan di Kota Kupang melalui pendekatan program yang komprehensif dengan
intervensi program pada supply side ( penyedia layanan ) dan demand side ( masyarakat).
b. Tujuan utama program AIPMNH adalah menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan neonatal
sebesar 10% antara tahun 2009 and 2013 (5 tahun ).Sampai tahun 2013 bisa disimpulkan bahwa
tujuan ini telah tercapai. Kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 5 kasus.
Menurun 61,5 % dari 13 kasus pada tahun 2009. Sedangkan kematian neonatal yang dilaporkan
pada tahun 2013 adalah sebanyak 50 kasus, menurun 66,4 % dari jumlah kasus pada tahun 2009.
c. Tujuan khusus Program AIPMNH adalah “ Pemerintah kabupaten terpilih memiliki mekanisme
dalam mengelola sumber daya nasional, lokal dan donor untuk mencapai target tingkat nasional
indikator prioritas MPS (Menuju Persalinan Selamat ).”
Dukungan kegiatan AIPMNH untuk penguatan sistem kesehatan sangat membantu para mitra
untuk meningkatkan kualitas perencanaan kesehatan yang selama ini dilakukan. Beberapa
mekanisme yang diperkenalkan diantaranya DTPS, IHPB dan DHA. Alur perencanaan yang dilakukan
melalui mekanisme DTPS dan IHPB menjamin terjadinya perencanaan yang berbasis pada data dan
situasi terkini. Untuk menjamin keberlanjutan dan meningkatkan kualitas perencanaan kesehatan
perlu dilakukan penguatan fasilitator yang ada atau menambah fasilitator perencanaan karena
beberapa fasilitator telah berpindah unit kerja.
Lewat kegiatan AIPMNH para mitra di tingkat basis diperkenalkan dengan konsep Publik Private
Partnership (PPP), sebagai salah satu sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan. Mekanisme
kerjasama telah dibangun dengan beberapa sektor usaha yang ada di Kota Kupang untuk
mendukung upaya pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas.
Pada akhir tahun 2013 tujuan khusus di atas telah tercapai. Mekanisme – mekanisme di atas telah
direplikasikan oleh Pemerintah Kota Kupang melalui dinas kesehatan dan bappeda. Puskesmas
mulai mengelola sector usaha sebagai salah satu sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk
mendukung kegiatan kesehatan.
d. Lewat Program AIPMNH para mitra mendapatkan kesempatan untuk menyusun dan melaksanakan
anggaran responsip gender (ARG ). Pada tahun 2013 semua kegiatan dalam rencana kerja AIPMNH
dilengkapi dengan analisa gender dan menggunakan Gender Analysis Pathway ( GAP ). Sedangkan
rencana anggaran telah dilengkapi dengan Gender Budged Statement( GBS ). 7 SKPD mitra AIPMNH
merupakan SKPD pertama di lingkup Pemerintah Kota Kupang yang melakukan perencanaan dan
penganggaran responsive gender. Pokja PUG telah terbentuk di tingkat Kota. Sedangkan Gender
Focal Point telah terbentuk di 7 SKPD. Upaya pengarusutamaan gender ini sejalan dengan target
Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan Gender Development Index (GDI ) sebagai salah satu
target dalam RPJMD 2013 – 2017. Untuk mencapai target ini, pelaksanaan PUG perlu di perluas bagi
semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang dengan memperkuat kinerja Pokja PUG dan
pembentukan Gender Focal Point di SKPD lainnya.

29. 28
V.2. Rekomendasi
Beberapa hal yang direkomendasikan terkait dengan pelaksanaan Program AIPMNH di Kota Kupang
adalah sebagai berikut :
a. Pada dua tahun terakhir ( 2012 - 2013 ) jumlah kematian neonatal mengalami peningkatan.
Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan upaya yang menyeluruh, dan melibatkan semua sektor
untuk menjamin keselamatan ibu melahirkan dan bayinya. Upaya ini harus dilakukan dengan
intervensi program yang komprehensif bagi penyedia layanan dan masyarakat.
Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Revolusi KIA di Kota Kupang. Data kasus
kematian ibu dan bayi baru lahir menunjukkan bahwa ada 2 tahun terakhir jumlah kematian bayi
baru lahir yang dilaporkan di Kota Kupang cenderung meningkat. Sebagian besar kematian terjadi
di Rumah Sakit PONEK, untuk itu Pemerintah Kota Kupang perlu mendorong supaya Pemerintah
Provinsi NTT melalui Dinas Kesehatan NTT untuk melakukan evaluasi kinerja Rumah Sakit PONEK
secara menyeluruh .
b. Seiring dengan akan berakhirnya Program AIPMNH, kegiatan – kegiatan yang sebelumnya didukung
oleh AIPMNH dalam rangka penurunan kematian ibu melahirkan dan neonatal perlu dilanjutkan
dengan menggunakan sumber dana APBD maupun sumber dana lain.
c. Memanfaatkan program kerjasama pembangunan dengan kegiatan fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha / lembaga untuk mendukung pembangunan kesehatan di tingkat basis. Pemerintah
Kota lewat dinas atau badan terkait perlu melakukan MoU dengan dunia swasta yang bergerak di
Kota Kupang untuk bisa mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di Kota Kupang,
khususnya dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan neonatal.
d. Pemerintah perlu memfasilitasi kelompok masyarakat dengan dunia swasta agar kelompok
masyarakat bisa mendapatkan informasi yang memadai dalam mengakses CSR . Bagi pihak swasta
proses ini juga bisa memberikan input supaya dana CSR mereka bisa benar-benar dialokasikan
untuk membantu penyelesaian masalah-masalah yang dirasakan di tingkat masyarakat.
e. Salah satu hasil kegiatan dukungan AIPMNH pada tahun 2013 adalah tersedianya Rancangan
Peraturan Daerah Mengenai Pengarusutamaan Gender. Ranperda ini perlu ditetapkan menjadi
perda sehingga PUG bisa dilaksanakan di semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota Kupang. Hal ini
sejalan dengan salah satu target dalam RPJMD Kota Kupang 2013-2017 yaitu adanya peningkatan
Gender Development Index( GDI ).

30. 29
DAFTAR PUSTAKA
Dinkes.2014. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun
2013. Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dinkes.2013. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kota Kupang Tahun
2012. Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang
Dinkes. 2012. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2011.Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang.
Dinkes. 2013. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2012.Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang.
Dinkes. 2014. Profil Kesehatan Kota Kupang Tahun 2013.Kupang : Dinas Kesehatan Kota Kupang.
Bappeda.2011. Panduan operasional Unit Pelaksana Kemitraan (UPK ) AIPMNH. Kupang : Bappeda
Provinsi NTT.
AIPMNH.2013. M&E INDICATORS Transition Year ( July 2013 – June 2014 ).Kupang : Australia –
Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health.
Unit Pelaksana Kemitraan Bappeda Kota Kupang.2012.AIPMNH Kota Kupang 2011 ( Desain Program,
Rencana Kerja, Implementasi Pelaksanaan dan Capaian Program ).Kupang : Bappeda Kota Kupang
Bappeda. 2013. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ) Kota Kupang Tahun 2013-2017. Kupang : Bappeda
Kota Kupang.

31. 30
Lampiran
Replikasi Kegiatan Dukungan AIPMNH Pada APBD Kota Kupang Tahun
Anggaran 2014
No Output Activity
Code
Kegiatan Dana SKPD
1 1.2 1 Kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas
PONED
14,400,000 Dinas Kesehatan
2 1.2 3 Pelatihan Menajemen Penanganan
Asfiksia & BBLR
52,142,500 Dinas Kesehatan
3 1.2 3 EPP Menejemen Penanganan Asfiksia &
BBLR
8,176,250 Dinas Kesehatan
4 1.3 Cetak Leaflet,Poster, Sticker dan Standing
Banner (Pembuatan Media BCC )
141,097,500 Dinas Kesehatan
5 2.3 1 Pelatihan Pengelola Program Promkes 17,800,000 Dinas Kesehatan
6 1.3 4 Pelatihan Konseling MP-ASI 33,412,500 Dinas Kesehatan
7 1.3 3 Sosialisasi Program KB 15,000,000 BKBKS
8 1.3 3 Sosialisasi Partisipasi Pria dalam ber - KB 14,000,000 BKBKS
9 1.3 5 Penguatan Kelembagaan PUG ( Diskusi
Kampung untuk Pembentukan Forum
Perempuan di Kelurahan )
70,000,000 Bag.PP
10 1.3 5 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender
20,000,000 Bag.PP
11 1.3 5 Pembuatan Buku Data Gender dan Anak 19,960,000 Sekretariat Daerah
12 1.4 2 Pembahasan Kasus Tim AMP ( Honor +
Konsumsi )
12,260,000 Dinas Kesehatan
13 1.4 2 Lokakarya RMP Klinis 23,902,500 Dinas Kesehatan
14 1.4 2 Lokakarya RMP Sosial 13,732,500 Dinas Kesehatan
15 1.4 4 Pelatihan Jejaring Kelurahan Siaga 20,000,000 BPMK
16 1.4 4 Pelatihan Fasilitator Kelurahan Siaga 20,000,000 BPMK
17 1.4 5 Sosialisasi Reformasi Puskesmas (
Digabung dgn Sosialisasi BPJS )
51,960,000 Dinas Kesehatan
18 1.4 5 Survey Pengaduan 4,031,250 Dinas Kesehatan
19 1.4 5 Lokakarya Internal 49,880,000 Dinas Kesehatan
20 1.4 5 Pembentukan dan Penguatan BPP 34,140,000 Dinas Kesehatan
21 1.4 5 Lokakarya Eksternal 36,480,000 Dinas Kesehatan
22 1.4 5 Launching Reformasi Puskesmas 36,480,000 Dinas Kesehatan
23 2.1 2 Pertemuan PWS KIA 31,325,000 Dinas Kesehatan
24 2.1 3 Evaluasi Data Rutin Per Triwulan 26,000,000 Dinas Kesehatan
25 2.1 3 Pengelolaan Website Dinas Kesehatan 9,900,000 Dinas Kesehatan
26 2.1 3 Honor Tim SIK 30,600,000 Dinas Kesehatan
27 2.1 3 Cetak Format SIKDA 35,000,000 Dinas Kesehatan
28 2.1 3 Pengembangan Software SIKDA 25,000,000 Dinas Kesehatan
29 2.1 3 Pengadaan Komputer SIKDA 110,000,000 Dinas Kesehatan
30 2.2 2 Pertemuan Fokus Arah 25,042,500 Dinas Kesehatan
31 2.2 2 Rakorkesda I 26,932,500 Dinas Kesehatan

32. 31
32 2.2 2 Penyempurnaan dan Finalisasi Rancangan
Renja
22,582,500 Dinas Kesehatan
33 2.2 2 Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinkes
2016
35,342,500 Dinas Kesehatan
34 2.2 3 Pengumpulan Data DHA 5,000,000 Dinas Kesehatan
35 2.2 3 Analisa DHA 1,850,000 Dinas Kesehatan
36 2.2 3 Disseminasi DHA 17,250,000 Dinas Kesehatan
37 2.2 1 Lokakarya DTPS KIBBLA 24,797,875 Bappeda
38 2.3 1 Pelatihan GELS 16,540,000 Rumah Sakit
39 2.3 1 Pelatihan NICU 15,940,000 Rumah Sakit
40 2.3 1 Pelatihan Keperawatan Anak 11,340,000 Rumah Sakit
41 2.3 1 Pelatihan Advance Trauma Life Support
(ATLS ) & Basic Cardiac Life Support (BCLS)
200,000,000 Dinas Kesehatan
42 2.4 1 Sosialisasi Perda Perlindungan Ibu dan
Anak
70,000,000 Bag.PPP
43 2.4 1 Penyusunan Perda PUG 50,000,000 Bag.PPP
44 2.5 4 Pemeliharaan Alkes (PAM Centre ) 10,000,000 Dinas Kesehatan
45 2.6 1 Lokakarya Supervisi Fasilitatif 13,547,500 Dinas Kesehatan
46 2.6 1 Monev Program KIA dan KB ke puskesmas 2,000,000 Dinas Kesehatan
47 3.4 1 Pendampingan Program GF-ATM dan
AIPMNH
27,200,000 Dinas Kesehatan
1,524,845,375
Pertama; penulisan nama untuk awal menggunakan huruf besar terlebih dahulu setelah nama belakang ditulis
beri (tanda koma), dimulai dari nama belakang lalu beri (tanda koma) dan dilanjutkan dengan nama depan,
Kedua; Tahun pembuatan atau penerbitan buku,
Ketiga; Judul bukunya ingat ditulis dengan mengunakan huruf miring setelah judul gunakan (tanda titik),
Keempat; Tempat diterbitkannya setelah tempat penerbitan gunakan (tanda titik dua),
Kelima; Penerbit buku tersebut diakhiri dengan (tanda titik).Seperti contoh dibawah ini:
· Peranginangin, Kasiman (2006). Aplikasi Web dengan PHP dan MySql. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. ·
Soekirno, Harimurti ( 2005). Cara Mudah Menginstall Web Server Berbasis Windows Server 2003. Jakarta:
Elex Media Komputindo.