1. Soal I :<br />PT. KASPELEGI adalah pabrikan Tapioka yang bertempat kedudukan di Propinsi BandarLampung. Atas kegiatan usahanya ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan bagi badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22<br />Pada Tahun 2007 pembelian Bahan baku tepung Tapioka dilakukan sebagai berikut :<br />a. Pembelian dari Petani Plasma Binaan Sebesar Rp. 83.847.250.000,-<br />b. Pembelian dari KUD Metro-Lampung RP. 40.445.000.000,-0<br />c. Pembelian dari Pedagang Singkong Rp. 27.654.000.000,-<br />Berapakah PPh Pasal 22 yang harus dipungut atas pembelian Bahan Baku.<br />Soal II<br />PT. Cindetex bergerak dibidang usaha industry textile, mulai menjalankan usaha tahun 2006. Terhadap PT. Cindetex dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPN dan kerugian fiscal yang dialami tahun 2006 adalah Rp. 34.425.000.000 dan tahun 2007 Rp. 42.425.000.000,- Tahun 2008 terhadap PT Cindetex diterbitkan SKPLB Rp. 850.230.000,- karena adanya kredit pajak yang berasal dari PPh Pasal 22 impor, atas impor spare part peralatan mesin textile.Pada tahun 2008 PT. Cindetex mendapatkan penghasilan netto sebesar Rp. 18.775.000.000,- <br />Pada Tahun 2009 PT Cindetex melakukan Impor Spare Part dengan DPP PPN sebesar Rp. 4.237.335.000,- dan impor kapas sebesar Rp. 7.880.235.000. Atas impor tersebut PT Cindetex mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor, dengan memberikan laporan keuangan Proyeksi tahun 2009 bahwa penghasilannya akan meningkat 50% dibandingkan tahun 2008.<br />Berikan pendapat Saudara atas Permohonan PT. Cindetex tersebut.<br />Soal III: <br />PT. Perdana Karya, adalah importer barang-barang kebutuan rumah tangga telah memiliki Angka Pengenal Impor dari instansi yang berwenang. Bulan Januari 2010 melakukan impor peralatan rumah tangga dari China, dengan Seharga Barang USD 380.500,- Asuransi yang dikenakan 0,01% dan biaya pengangkutan sebesar usd 1.700. Kurs berdasarkan KMK adalah Rp. 9.100 = 1 USD. Bea Masuk atas barang tersebut adalah 35% dan bea masuk tambahan 10%.<br />Hitunglah PPh Pasal 22 impor yang terutang.<br />Soal IV :<br />Bendaharawan rutin Pemerintah Daerah Provinsi KK, dalam bulan Februari 2010 melakukan pembayaran sebagai berikut:<br />1. Membayar ongkos perbaikan 2 mobil dinas dan penggantian sparepart kepada bengkel “Auto 300” sebesar Rp. 7.500.000,-<br />2.Pembayaran alat tulis untuk keperluan rapat dinas, Rp. 830.000,- kepada Toko buku Andikasaha.<br />3.membayar rekanan cleaning service, untuk pembayaran termijn ke 1 Rp. 29.000.000,-<br />4.Membayar pengadaan mesin fotocopy dan faximili Rp. 95.000.000 kepada CV. Kilat Jaya.<br />5.Pembayaran Cetakan dan buku-buku perda terbaru Rp. 8.400.000,-<br />6.Pembayaran pengadaan 3 unit computer dan printer Rp. 60.000.500,- termasuk biaya pemasangan jaringan sebesar 15.000.500,-<br />7.Pembayaran Listrik PLN Rp. 6.700.500,-<br />8.Pembayaran biaya Telephon dan Internet PT. Telkom Rp. 12.400.000,-<br />9.Biaya PDAM Rp. 1.800.000,-<br />10. Pembelian ticket Pesawat untuk perjalanan Dinas Kepala Bidang Kerjasama Rp. 3.550.000,-<br />Keterangan :<br />Harga-harga di atas tidak termasuk PPN.<br />Hitung PPh Pasal 22 yang terutang.<br /> <br />