PERUBAHAN

AKTA PENDIRIAN ASOSIASI .

Nomor :
- Pada hari ini, hari
- Menghadap kepada saya, RAIMOND FLORA LAMANDASA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di ..., dengan dihadiri --oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang--akan disebut pada bagian akhir akta ini. ----------- Tuan ...., lahir di ...,
pada tanggal ..., Warga Negara Indonesia, ..., bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Penduduk Nomor ...;
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---berdasarkan kekuasaan yang trcantum dalam BERITA --ACARA RAPAT ASOSIASI ..., yang akan disebut. -------------- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ------------ Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -dengan ini menerangkan terlebih dahulu : ---------- bahwa pada tanggal ...telah dibuat BERITA ACARA
RAPAT PENDIRIAN ASOSIASI ..., yang dibuat dibawah tangan, tertanggal ... yang aslinya bermeterai cukup, diserahkan kepada --saya, Notaris untuk dilekatkan pada minuta akta ini.
- bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut --diatas telah diberi kuasa sebagaimana tersebut ----diatas dengan ini bermaksud mendirikan Asosiasi ... dengan
akta Notaris. -------------------------------------- Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas -------maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas
dengan ini mendirikan suatu asosiasi dengan memakai
Anggaran Dasar sebagai berikut : ------------------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN --------------------------------- Pasal 1. -------------------- Asosiasi ini memakai nama ASOSIASI ... (selanjutnya dalam --Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan APSEGI) -dan berkedudukan di ..., Jalan ....
-------------------- ASAS DAN DASAR -------------------------------------- Pasal 2. ------------------- APSEGI berazaskan PANCASILA dan berdasarkan -----UNDANG UNDANG DASAR Tahun 1945. --------------------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA ASOSIASI ------------------------------ Pasal 3 -------------------- Asosiasi ini didirikan untuk jangka waktu yang --tidak ditentukan lamanya. ------------------------------------------ MAKSUD DAN TUJUAN ------------------------------------ Pasal 4. --------------------- Maksud dan tujuan APSEGI adalah : ---------------1. Untuk menghimpun kemampuan para aggota dalam ---melaksanakan kegiatan pabrikasi, peneletian dan pengembangan industri serta perdagangan ... dapat dimanfaatkan ---secara efektif dan efisien guna kepentingan paraanggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. -2. Asosiasi ... merupakan organisasi nirlaba. ---------------------- KEGIATAN DAN PENGELOLAAN ------------------------------- Pasal 5 ------------------- Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana ----tersebut dalam Pasal 4 Asosiasi melaksanakan kegiatansebagai berikut : ---------------------------------1. Menyelenggarakan kegiatan pertemua para anggota,berhubungan dengan pihak pemerintah serta ------berhubungan dengan pihak pengguna .... --------------------------------2. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi --lain yang kompeten melakukan pembinaan kepada --para anggota terutama menyangkut kegiatan ------pabrikasi yang berkaitan dengan masalah --------kualitas produk, pengelolaan limbah serta ------lingkungan di sekitar perusahaan. --------------3. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi --lain yang kompeten melakukan pembinaan para ----anggota dalam bidang ketenagakerjaan, ----------kesejahteraan pekerja serta hubungan industri --yang harmonis. ---------------------------------4. Mewakili para anggota untuk kegiatan-kegiatan --promosi, pameran produk serta melaporkan -------perkembangan industri para anggota pada rapat --dengan pihak pemerintah. -----------------------5. Mewakili para anggota untuk menghadiri undangan rapat maupun seminar yang diselenggarakan oleh --

pihak pemerintah ataupun pihak lain baik sebagaipemrasaran, narasumber atau peserta biasa. -----6. Secara berkala mengikuti perkembangan produksi -dari para anggota untuk keperluan data statistikkemajuan perusahaan anggota serta penyediaan data
bagi pemerintah atau pihak lain yang memerlukan.------------------- KEANGGOTAAN ------------------------------------ Pasal 6.- -----------------1. Anggota APSEFI terdiri atas : ------------------a. Produsen ... yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan telah mengajukan
permohonan untuk menjadi Anggota ; ----------c. Badan usaha lainnya yang berminat dan -------mengajukan permohonan serta ditetapkan sebagai
anggota oleh rapat anggota. -----------------2. Setiap anggota Asosiasi...berhak untuk mendapatkan -perkembangan informasi ataupun kebijakan -------pemerintah yang diperoleh Asosiasi ... dan mempunyai -kewajiban untuk mentaati ketentuan yang --------ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran ---Rumah Tangga serta peraturan lain yang ---------ditetapkan oleh Rapat Anggota. ------------------------------------- ORGANISASI --------------------------------------- Pasal 7 ------------------- Organisasi anggota Asosiasi ... terdiri atas : ----Rapat anggota Asosiasi ; -------------------------b. Pengurus Asosiasi. ---------------------------------------------- RAPAT ANGGOTA APSEGI ------------------------------- Pasal 8. ------------------1. Rapat Anggota merupakan lembaga yang mempunyai -kekuasaan tertinggi. ---------------------------2. Sidang Rapat Anggota diadakan sedikitnya 2 (dua)kali dalam setahun, yang selanjutnya disebut ---Sidang Rapat Anggota Semester Satu dan Semester Dua, atau sewaktu-waktu apabila ada hal-hal yangdipandang perlu yang selanjutnya disebut Sidang Rapat Anggota Luar Biasa. ----------------------3. Sidang Rapat Anggota Semester Satu --------------

diselenggarakan selambat lambatnya 4 (empat) ---bulan setelh tutp buku Asosiasi ... untuk membahas danmengambil keputusan tentang : ------------------a. Laporan Tahunan Asosiasi ... yang merupakan -------pertanggungjawaban kegiatan pengurus selama -tahun yang sudah berjalan. ------------------b. Hal-hal lain yang dianggap penting. ---------4. Sidang Rapat Anggota Semester Dua diselenggarakan
selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun -anggaran berikutnya untuk membahas dan mengambilkeputusan tentang : ----------------------------a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Asosiasi ...
tahun berikutnya. ---------------------------b. Hal-hal lain yang dianggap penting. ---------5. Sidang Rapat Anggota Luar Biasa dapat ----------dilaksanakan atas usul 2/3 (dua pertiga) dari --jumlah seluruh anggota. ------------------------6. Untuk kelancaran Sidang Rapat Anggota diangkat -Pimpinan Rapat Anggota yang terdiri atas seorangKetua dan seorang Wakil Ketua. -----------------7. Pimpinan Rapat Anggota dipilih dan ditetapkan --di dalam Sidang Rapat Anggota untuk masa jabatan1 (satu) tahun. ------------------------------------------------ PENGURUS Asosiasi ...------------------------------- Pasal 9. -----------------1. Pengurus Asosiasi ... terdiri atas: seorang Ketua, ---seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan ----seorang Bendahara. -----------------------------2. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Asosiasi ...
dibantu oleh seorang Sekretaris bukan anggota. -3. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara ---Pengurus Asosiasi ... dipilih dan ditetapkan dalam ---Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.4. Pengurus Asosiasi ... bertanggungjawab kepada Rapat --Anggota. ---------------------------------------5. Rapat Anggota dapat memberhentikan pengurus ----Asosiasi ... sebelum habis masa jabatannya apabila ---berdasarkan kenyataan Pengurus : ----------------

a. Tidak melasanakan tugasnya dengan baik ; -------b. Tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar/ ---Anggaran Rumah Tangga ; ------------------------c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Asosiasi ...;-d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan atau kesalahan yang -berkaitan dengan tugasnya mengelola APSEGI. ----6. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ---dalam ayat 5 huruf a, b, dan c diambil setelah –
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
------------ TUGAS PENGURUS Asosiasi...---------------------------- Pasal 10. ------------------1. Bersama-sama dengan pemerintah atau institusi --lain yang kompeten Pengurus Asosiasi ...melakukan ---pembinaan kepada para anggota terutama menyangkut
kegiatan pabrikasi yang berkaitan dengan masalahkualitas produk, pengelolaan limbah serta ------lingkungan di sekitar perusahaan. --------------2. Bekerjasama dengan pemerintah Pengurus APSEGI --melakukan pembinaan para anggota dalam bidang --ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja serta ---hubungan industri yang harmonis. ---------------3. Pengurus Asosiasi ... dapat mewakili para anggota ----untuk menghadiri undangan rapat maupun seminar -yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah -----ataupun pihak lain baik sebagai pemrasaran, ----narasumber atau peserta biasa. -----------------4. Pengurus Asosiasi ... secara berkala mengikuti -------perkembangan produksi dari para anggota untuk --keperluan dana statistik kemajuan perusahaan ---anggota serta penyediaan data bagi pemerintah --atau pihak lain yang memerlukan. --------------------------------- SUMBER DANA ----------------------------------- Pasal 11. -------------------1. Para anggota Asosiasi ... diwajibkan untuk membayar --iuran guna keperluan pembiayaan pengelolaan ----Asosiasi ... yang besarnya ditetapkan dalam sidang ---Rapat Anggota dan tatacaranya akan diatur dalam -

Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lain yang --ditetapkan dalam sidang Rapat Anggota. ---------2. Untuk melaksanakan kegiatan Asosiasi ... di samping --dana yang berasal dari Anggota sebagaimana -----dimaksud pada ayat (1), dana diperoleh juga daripengembangan usaha sendiri, serta dari pihak ---lain yang sifatya tidak mengikat. -------------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------

------------------- Pasal 12. -------------------1. Perubahan Anggaran Dasar Asosiasi ... dapat dilakukanoleh Rapat Anggota Asosiasi ... dalam sidang Rapat --Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk -maksud tersebut dan dihadiri oleh -------------sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
seluruh anggota Asosiasi ... -----------------------2. Anggaran Dasar Asosiasi... dapat diubah apabila ----disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua ----pertiga) dari anggota yang hadir di dalam sidang
Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) di atas. -------------------------------------------PEMBUBARAN ------------------------------------ Pasal 13. -----------------1. Pembubaran Asosiasi ... dapat dilakukan oleh Rapat --Anggota Asosiasi ...dalam sidang Rapat Anggota Luar-Biasa yang khusus diadakan untuk maksud tersebut
dan dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua -pertiga) dari jumlah seluruh anggota APSEGI. --2. Asosiasi ...dapat dibubarkan apabila disetujui oleh-sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari -----anggota yang hadir didalam sidang Rapat AnggotaLuar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat -----1) di atas. -----------------------------------3. Apabila karena sebab apapun Asosiasi ... bubar, maka-harus dilakukan likuidasi oleh Pengurus Asosiasi ...,kecuali jika Rapat Anggota menentukan lain. --------------------- PENUTUP ------------------------------------- Pasal 14. --------------------

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam ------Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Peraturan -lainnya. --------------------------------------2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Rapat ---Anggota. --------------------------------------3. Menyimpang dari ketentuan pasal 9 ayat (3) dan pasal 6 ayat (1) yang mengatur tentang pemilihan
dan penetapan Pengurus dan keanggotaan APSEGI -maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai : -Ketua : Tuan ...tersebut. ---------------------Wakil Ketua : Tuan ..., lahir --di ..., Warga Negara ----Indonesia, Pegawai Swasta, ----bertempat tinggal di ...-------- Pemegang Kartu Penduduk Nomor...; ---------Sekretaris : Tuan ..., lahir di ..., Warga Negara ----Indonesia, Pegawai Swasta, ----Bertempat tinggal di ...-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ...
Bendahara : Nyonya..., lahir
di ..., Warga Negara ------Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Tanda PendudukNomor ...
Anggota : 1. Tuan
2. Tuan
3. Tuan
4. Tuan
5. Tuan
- Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana -----tersebut diatas memberi kuasa dengan hak substitusi,
kepada Ketua Asosiasi tersebut dan/atau Tuan ..., Pegawai Kantor ---Notaris, bertempat tinggal di ...
- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang --lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas -----

anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang danuntuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam --bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untukmemperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen -lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.- Akta ini diselesaikan pada Pukul

----------------- DEMIKIAN AKTA INI ---------------- Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di ..., pada hari dan tanggal seperti disebut pada bagian -awal Akta ini dengan dihadiri oleh : --------------1. Tuan ..., lahir
di ..., pada tanggal ..., Warganegara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ---...
2. Tuan ..., lahir di ..., pada ----tanggal ..., Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris,bertempat tinggal di ...
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---------...
- sebagai saksi-saksi. ----------------------------- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para ---penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----------menandatangani akta ini. --------------------------- Dibuat dengan

PERSYARATAN ASOSIASI :
1. Kaharusan anda untuk mengumpulkan orang2nya (asosiasi harus memiliki
keanggotaan)
2. Rancang anggarannya (minimal untuk dasarnya & rumah tangga)
3. Ajukan anggaran dasar tersebut ke komite terkait untuk dapet persetujuan
4. Daftarkan kelembaga pemerintahan setempat
5. Kumpulin duit untuk biaya2

6. Buat peraturan yang disetujui secara menyeluruh
7. jalankan asosiasi anda (bisa dengan promosi, atau bisa juga dgn kampanye
kecil2an kayak baksos, dll)
8. jangan sungkan minta penjelasan atau bantuan kepada komite yang
bersangkutan
Pengurusan Pada Kantor Kami antara lain :

1. Akta Pendirian
2. NPWP LSM/ Paguyupan/ Perkumpulan.
3. SK Menkum Ham

Syarat Pendirian LSM/ Paguyupan/ perkumpulan/ Ikatan

1. KTP Pendiri;
2. Anggaran Dasar & ART LSM ( maksud dan tujuan, jangka waktu, modal yang
dipisahkan, organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan
pengawas, susunan pengurus) ;
3. Pendiri ( jumlahnya tidak ditentukan) ;
4. SKT Kota Administrasi/ Kabupaten;
5. selembar foto tampak depan kantor sekretariat/ ormas/ LSM lengkap dengan
papan nama dan alamat Ormas/ LSM ukuran Kartu Pos;
6. Surat ijin domisili kantor dari kelurahan/ kecamatan;
7. Surat keterangan di atas materai Rp 6.000 tidak sedang terjadi konflik internal (
dualisme/ multi kepengurusan) ;
8. Surat keterangan tidak berafiliasi dengan/ atau underbow partai politik, dan tidak
menggunakan lambang Garuda sebagai lambang organisasi;
9. Data keuangan;
10. Khusus untuk partai politik, ada ketentuan tambahan yang mengharuskan untuk
didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM RI.;
11. Pendaftaran pada Departemen Dalam Negeri R.I.;
12. Pendaftaran pada Bankesbang.
- Akte Pendirian;
- AD/ ART;
- Program Kerja;
- Susunan Kepengurusan Pusat;
- Biodata Pengurus;
- Formulir Isian ( dari Kantor Kesbang dan Pemberdayaan Kota Administrasi/
Kabupaten setempat) .

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA

BAB I
ORGANISASI

Pasal 1
Bentuk Dan Sifat

(1) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia disingkat HNSI adalah organisasi yang
berbentuk Himpunan/Kesatuan, bersifat profesi, independen, organisasi
kemasyarakatan dan non Partisan
(2) Yang dimaksud bersifat profesi adalah Profesi dibidang Kelautan dan Perikanan
serta ormas adalah merupakan organisasi kemasyarakatan.
(3) Yang dimaksud bentuk Himpunan / Kesatuan ialah bahwa Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia merupakan satu kesatuan organisasi dari Pusat sampai Rukun
Nelayan yang mempunyai ikatan berdasarkan profesi yang sama dalam
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan Indonesia.
(4) Struktur Organisasi :
a. DPP berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. DPD berkedudukan di Ibukota Provinsi.
c. DPC berkedudukan di Kabupaten / Kota.
d. PR berkedudukan di Kecamatan
e. Rukun Nelayan di wilayah sentra-sentra kegiatan Perikanan dan Kelautan.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2
Status Anggota

Yang dimaksud dengan Nelayan pada pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar adalah :
a. Penangkap Ikan
b. Pembudidaya Ikan
c. Pengolah Hasil Perikanan

d. Pengelola Sumberdaya Kelautan Pesisir, Danau dan lingkungan hidup

Pasal 3
JENIS ANGGOTA

(1) Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia terdiri dari Anggota Biasa dan
Anggota Luar Biasa.
(2) Anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia pada dasarnya adalah Nelayan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Anggota luar biasa adalah Warga Negara Indonesia yang mata pencahariannya
bukan dari usaha bidang perikanan, tetapi mempunyai minat untuk meningkatkan
pembangunan perikanan dan peningkatan taraf hidup Nelayan

Pasal 4
Persyaratan Anggota

(1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah Nelayan yang semua atau
sebagian mata pencahariannya dan/atau yang semua atau sebagian usahanya
dibidang Kelautan dan Perikanan
(2) Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa adalah warga negara Republik
Indonesia yang mata pencahariannya bukan dari usaha-usaha dibidang Kelautan
dan Perikanan tetapi mempunyai minat untuk meningkatkan pembangunan Kelautan
dan Perikanan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan

Pasal 5
Penerimaan Calon Anggota

(1) Setiap Warga Negara Indonesia yang berumur 17 tahun dan/atau yang sudah
menikah, dengan menyatakan persetujuan atas dasar, tujuan dan usaha Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia dapat diterima menjadi anggota.
(2) Permintaan menjadi anggota diajukan kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui
Pimpinan Ranting wilayahnya. Apabila ditempat tersebut belum terbentuk Pimpinan
Ranting, maka permintaan Rukun Nelayan disampaikan kepada Dewan Pimpinan
Cabang.
(3) Apabila permintaan menjadi anggota dapat diterima, atas usul Pengurus Rukun
Nelayan, Pimpinan Ranting dan Dewan Pimpinan Cabang, selanjudnya Dewan
Pimpinan Daerah menerbitkan Kartu Tanda Anggota sesuai Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat.

(4) Permintaan menjadi anggota dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Cabang
berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah
Tangga dan/atau alasan-alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Tata cara menjadi anggota luar biasa adalah sebagai berikut :
a. Penerimaan anggota luar biasa menjadi wewenang Dewan Pimpinan Pusat dan
Dewan Pimpinan Daerah, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
b. Permintaan menjadi anggota luar biasa dapat diajukan melalui Dewan Pimpinan
Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
c. Permintaan menjadi anggota luar biasa dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Pusat
berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6
Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat, atas usul Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Cabang.

Pasal 7
Gugurnya Keanggotaan

(1) Anggota berhenti dari keanggotaannya, karena:
a. Meninggal dunia.
b. Berhenti atas permintaan sendiri.
c. Diberhentikan.
Pasal 8
Pemberhentian

(1) Seorang anggota dapat diberhentikan karena :
a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Melanggar Peraturan Perundang-undangan Negara yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap.
(2) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara/skorsing karena :
a. Dengan sengaja tidak menepati kewajiban sebagai anggota.
b. Perbuatannya dapat menodai dan mencemarkan nama baik Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia.
(3) Tata cara pemberhentian, skorsing dan pembelaan diri, diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 9
Hak Anggota
(1) Memilih dan dipilih menjadi pengurus.
(2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi baik secara lisan
maupun tulisan.
(3) Ikut aktif dalam pelaksanaan keputusan organisasi.
(4) Mendapat pembelaan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
(5) Mendapat bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi.
Pasal 10
Hak Anggota Luar Biasa
(1) Mengajukan saran dan pendapat untuk kemajuan organisasi secara lisan maupun
tertulis, baik diminta maupun tidak diminta.
(2) Mendapatkan bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi.
Pasal 11
Kewajiban Anggota
(1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan¬keputusan
organisasi.
(2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
(3) Membayar uang pangkal dan iuran tetap.
(4) Menghadiri rapat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan
organisasi.
Pasal 12
Kewajiban Anggota Luar Biasa
(1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan¬keputusan
Organisasi.
(2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
(3) Membayar uang pangkal, iuran tetap serta sumbangan-sumbangan lain yang tidak
mengikat.
(4) Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan organisasi
BAB IV
KEPENGURUSAN
Pasal 13

Kepengurusan
Kepengurusan HNSI terdiri atas :
(1) Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Organisasi
(2) Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang/ Ranting dan Rukun Nelayan
(3) Departemen/Biro/Bagian/Seksi

Pasal 14
Susunan Dewan Pimpinan Pusat
(1) Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi , jumlah Anggotanya
sesuai dengan kebutuhan.
(2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :
a. Ketua Umum
b. Beberapa Ketua.
c. Sekretaris Jenderal
d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal.
e. Bendahara
f. Beberapa Wakil Bendahara.
g.Departemen – Departemen sesuai kebutuhan
(4) Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5
(lima) tahun
(5) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan Demisioner setelah masa baktinya
berakhir.
(6) Pada kondisi Dewan Pimpinan Pusat berstatus Demisioner, kepengurusan DPP
dilaksanakan oleh Mandataris DPD-DPD berdasarkan musyawarah mufakat DPD Se
Indonesia.
(7) Mandataris dinyatakan sah bila disepakati oleh lebih dari sepertiga jumlah DPD yang
masih berlaku masa kerjanya/periodenya dan melaksanakan tugasnya
maksimum enam bulan hingga terbentuknya kepengurusan baru.
(8) Dalam batas waktu yang ditentukan Mandataris belum dapat melaksanakan
Mandatnya, maka dibentuk Mandataris selanjutnya agar dapat melaksanakan
tugasnya maksimum enam bulan hingga terbentuknya kepengurusan baru.
Pasal 15
Susunan Dewan Pimpinan Daerah
(1) Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi, jumlah anggotanya sesuai
dengan kebutuhan.
(2) Dewan Pimpinan Daerah
a. Ketua dibantu oleh beberapa Wakil Ketua
b. Sekretaris dibantu oleh beberapa Wakil Sekretaris
c. Bendahara dibantu oleh beberapa Wakil Bendahara
d. Biro – biro sesuai dengan kebutuhan
(3) Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun.

(4) Dewan Pimpinan Daerah dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan
penyelenggaraan Kepengurusan dilakukan oleh Pimpinan Sementara yang
ditetapkan oleh DPP dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
Pasal 16
Susunan Dewan Pimpinan Cabang
(1) Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi, jumlah anggotanya sesuai
dengan kebutuhan dan diangkat oleh Dewan Pimpinan Cabang.
(2) Dewan Pimpinan Cabang
a. Ketua dibantu oleh beberapa Wakil Ketua
b. Sekretaris dibantu oleh beberapa Wakil Sekretaris
c. Bendahara dibantu oleh beberapa Wakil Bendahara
d. Bidang – bidang sesuai dengan kebutuhan
(3) Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5
(lima) tahun
(4) Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan
ditetapkan oleh DPD dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
Pasal 17
Susunan Pimpinan Ranting
(1) Pengurus Ranting
a. Ketua dibantu dengan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Bagian - bagian sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Ranting dipilih oleh Musyawarah Ranting untuk masa jabatan 5 (lima)
tahun
(3) Pimpinan Ranting dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan
ditetapkan oleh DPC dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
Pasal 18
Susunan Rukun Nelayan
(1) Pengurus Rukun Nelayan
a. Ketua dibantu dengan seorang Wakil Ketua.
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Seksi - seksi sesuai kebutuhan.
(2) Pengurus Rukun Nelayan dipilih oleh Musyawarah Rukun Nelayan untuk masa
jabatan 5 (lima) tahun
(3) Pengurus Rukun Nelayan dinyatakan Demisioner bila masa baktinya berakhir dan
ditetapkan oleh Pimpinan Ranting dengan masa bakti 6 (enam ) bulan.
BAB V
DEWAN PIMPINAN PUSAT
Pasal 19

Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat
(1) Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional.
(2) Dewan Pimpinan Pusat pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
(3) Dewan Pimpinan Pusat mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan.
Pasal 20
Hak Dewan Pimpinan Pusat
Dewan Pimpinan Pusat mempunyai hak :
a. Menetapkan dan/atau menolak usul untuk mendirikan Dewan Pimpinan Daerah, dan
Bagian-bagian/Badan-badan lain di dalam lingkungan organisasi.
b. Menskors sampai memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah dan/atau anggotaanggota pengurusnya.
c. Mensahkan atau membatalkan Keputusan-keputusan Rapat Dewan Pimpinan Daerah
dan Musyawarah Daerah dengan alasan yang kuat menurut Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 21
Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat
(1) Tugas/kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:
a. Melaksanakan dan membuat perincian pelaksanaan Keputusan MUNAS
b. Memimpin dan menetapkan strategi perjuangan organisasi sebagai garis
kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan organisasi.
c. Memimpin jalannya organisasi dan melayani utusan-utusan organisasi dari
daerah.
d. Mengusahakan berdirinya Dewan Pimpinan Daerah yang dianggap perlu serta
mengangkat pengurus sementara.
(2) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menjalankan program umum dan Keputusankeputusan MUNAS.
(3) Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada MUNAS mengenai
kebijaksanaan dan pelaksanaan program organisasi.
(4) Dewan Pimpinan Pusat berwenang memberhentikan anggota yang melanggar
AD/ART. Prosedur pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi
(5) Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno dapat mengisi lowongan sesuatu
jabatan apabila seseorang anggota Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap atau
berhenti.
BAB VI
DEWAN PIMPINAN DAERAH
Pasal 22
Kedudukan Dewan Pimpinan Daerah
(1) Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Propinsi.
(2) Dewan Pimpinan Daerah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat
Provinsi.
(3) Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan
Pengurus Rukun Nelayan adalah Pimpinan didaerah masing¬masing.
(4) Dalam suatu Propinsi atau yang disamakan tingkatnya dengan itu dapat didirikan
Dewan Pimpinan daerah.
(5) Permintaan mendirikan Dewan Pimpinan Daerah disampaikan kepada Dewan
Pimpinan Pusat oleh Cabang-Cabang yang bersangkutan.

(6) Dewan Pimpinan Daerah merupakan pimpinan pelaksana yang menjadi saluran
Dewan Pimpinan Pusat kebawah dan memimpin Cabang-Cabang didaerahnya
dalam semua kegiatan organisasi.
(7) Dewan Pimpinan Daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan setelah habis
masa jabatannya, mereka dapat dipilih kembali.
(8) Apabila masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah sudah habis dan tidak dapat
melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) paling lambat 6 (enam) bulan setelah
masa jabatannya habis maka untuk sementara Kepemimpinan Dewan Pimpinan
Daerah diambil alih oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.
Pasal 23
Hak Dewan Pimpinan Daerah
(1) Mengingatkan dan meminta pertanggung jawaban kepada Dewan Pimpinan Pusat
atas kebijaksanaan yang ditempuh oleh Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
(3) Menyampaikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Pusat yang dipandang
baik dan berguna bagi perkembangan organisasi.
Pasal 24
Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah
(1) Taat menjalankan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Memelihara, mengawasi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Cabang dalam
daerah kerjanya untuk menjalankan program organisasi dan Keputusan
Musyawarah Nasional yang perincian pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan
Pimpinan Pusat.
(3) Memimpin organisasi di daerah kerjanya untuk mewujudkan tujuan Himpunan
Nelayan Seluruh Indonesia dengan berpedoman pada petunjuk Dewan Pimpinan
Pusat.
(4) Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat atas perkembangan
keadaan dalam daerah kerjanya.
(5) Dewan Pimpinan Pusat, Daerah, Cabang, Ranting dan Rukun Nelayan berkewajiban
menjalankan program umum dan Keputusan-keputusan MUNAS.
(6) Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada MUSDA mengenai
kebijaksanaan dan pelaksanaan program organisasi.
(7) Dewan Pimpinan Daerah berwenang memberhentikan anggota yang melanggar
AD/ART. Prosedur pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi
(8) Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Pleno dapat mengisi lowongan sesuatu
jabatan apabila seseorang anggota Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap atau
berhenti.

BAB VII
DEWAN PIMPINAN CABANG
Pasal 25
Kedudukan Dewan Pimpinan Cabang
(1) Di Kabupaten/Kota dapat didirikan Cabang.

(2) Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Kabupaten/Kota atau di kota pusat
kegiatan Nelayan.
(3) Dewan Pimpinan Cabang pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat
Kabupaten/ Kota.
(4) Permintaan untuk mendirikan Cabang disampaikan kepada dan dikukuhkan oleh
Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(5) Dewan Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan setelah habis
masa jabatannya mereka dapat dipilih kembali.
(6) Apabila masa jabatan sudah habis dan tidak mampu melaksanakan Musyawarah
Cabang (MUSCAB), maka otomatis kepemimpinan diambil alih oleh Dewan
Pimpinan Daerah untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan
Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan, paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk daerahdaerah tertentu diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 26
Hak Dewan Pimpinan Cabang
(2) Menjatuhkan skorsing sampai memberhentikan anggota dalam daerah kerjanya
menurut ketentuan pada pasal 8 ayat (1), (2), dan (3).
(3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Ranting dan Rukun Nelayan atas
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan
Pusat dengan cara yang sebaik-baiknya.
(4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan
Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi.
(5) Kegiatan Nelayan didalam daerah kerja Cabang daerah lain, harus terlebih dahulu
mendapat pesetujuan dari Cabang yang bersangkutan dan diberitahukan kepada
Dewan Pimpinan Daerah masing-masing.
Pasal 27
Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang
(1) Taat kepada tingkat organisasi diatasnya.
(2) Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya.
(3) Memberi petunjuk kepada Pimpinan Ranting dan Rukun Nelayan di daerah
lingkungannya dalam melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat tentang
perkembangan keadaan didaerahnya.
(5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, untuk mendapatkan tanggapan Dewan
Pimpinan Daerah, Cabang menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan
Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat mengenai keadaan Cabangnya dan hal-hal lain
yang dipandang perlu.
Pasal 28
Pembubaran Cabang
(1) Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang karena tidak ada lagi kegiatan ¬kegiatan
Perikanan dan Kelautan di wilayah tersebut.

(2) Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Daerah, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
(3) Segala sesuatu milik Dewan Pimpinan Cabang yang dibubarkan dikuasai oleh
Dewan Pimpinan Daerah.
BAB VIII
PIMPINAN RANTING
Pasal 29
Kedudukan Pimpinan Ranting
(1) Di wilayah Kecamatan dapat didirikan Ranting.
(2) Pimpinan Ranting berkedudukan di Kecamatan atau di pusat kegiatan Nelayan.
(3) Pimpinan Ranting pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat
Kecamatan.
(4) Permintaan untuk mendirikan Ranting disampaikan kepada dan dikukuhkan oleh
Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
(5) Pimpinan Ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan setelah habis masa
jabatannya mereka dapat dipilih kembali.
(6) Apabila masa jabatan sudah habis dan tidak mampu melaksanakan Musyawarah
Ranting (MUSRAN), maka otomatis kepemimpinan diambil alih oleh Dewan
Pimpinan Cabang untuk sementara waktu sampai terbentuknya kepengurusan
Pimpinan Ranting yang bersangkutan, paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Pimpinan Ranting untuk tingkat Kecamatan, khusus untuk daerah-daerah tertentu
diatur dalam Peraturan Organisasi.
Pasal 30
Hak Pimpinan Ranting
(2) Menjatuhkan skorsing sampai memberhentikan anggota dalam daerah kerjanya
menurut ketentuan pada pasal 5 ayat (3), (4), dan (5).
(3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Rukun Nelayan atas kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah
dengan cara yang sebaik-baiknya.
(4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan
Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi.
(5) Kegiatan Nelayan didalam daerah kerja Ranting daerah lain, harus terlebih dahulu
mendapat pesetujuan dari Ranting yang bersangkutan dan diberitahukan kepada
Dewan Pimpinan Cabang masing-masing.
Pasal 31
Kewajiban Pimpinan Ranting
(1) Taat kepada tingkat organisasi diatasnya.
(2) Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya.
(3) Memberi petunjuk kepada Rukun Nelayan di daerah lingkungannya dalam
melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah tentang
perkembangan keadaan didaerahnya.

(5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, untuk mendapatkan tanggapan Dewan
Pimpinan Cabang, Ranting menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan
Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai keadaan Rantingnya dan hal-hal
yang dipandang perlu.:
Pasal 32
Pembubaran Ranting
(1) Pembubaran Pimpinan Ranting karena tidak ada lagi sentra kegiatan Kelautan dan
Perikanan di wilayah tersebut.
(2) Pembubaran Pimpinan Ranting dilakukan oleh dan dengan Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Cabang, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Segalasesuatu milik Pimpinan Ranting yang dibubarkan dikuasai oleh Dewan
Pimpinan Cabang.

BAB IX
RUKUN NELAYAN
Pasal 33
Pengurus Rukun Nelayan
(1) Pada wilayah kegiatan Perikanan dan Kelautan wilayah Kelurahan/Desa yang
terdapat sedikitnya 20 (dua puluh) orang anggota dapat didirikan Rukun Nelayan
(2) Pengurus Rukun Nelayan disahkan oleh Pimpinan Ranting
(3) Pengurus Rukun Nelayan disesuaikan dengan perkembangan kesatuan ekonomi
dan sosial budaya nelayan setempat.
Pasal 34
Hak Rukun Nelayan
(2) Meminta perhatian Pimpinan Ranting mengenai sesuatu masalah organisasi dengan
jalan sebaik-baiknya apabila tegurannya tidak mendapat perhatian sampai 3 (tiga)
kali dengan tiada alasan yang patut, maka Pengurus Rukun Nelayan yang
bersangkutan dapat melanjutkan persoalannya kepada Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 35
Kewajiban Rukun Nelayan
(1) Taat kepada tingkatan organisasi diatasnya.
(2) Mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dalam
daerah kerjanya.
(3) Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Ranting tentang perkembangan keadaan
wilayah kerjanya.

Pasal 36
Pembubaran Rukun Nelayan
(1) Pembubaran Rukun Nelayan karena tidak ada lagi sentra kegiatan Perikanan dan
Kelautan di wilayah tersebut.
(2) Pembubaran Rukun Nelayan dilakukan oleh dan dengan Surat Keputusan Pimpinan
Ranting dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang
(3) Segalasesuatu milik Rukun Nelayan yang dibubarkan dikuasai oleh Pimpinan
Ranting
Pasal 37
Kriteria Pengurus
Pimpinan atau Anggota Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia harus
memenuhi syarat sebagai berikut :
a. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah dewasa
b. Memiliki kepribadian dan pengaruh di tengah-tengah masyarakat.
c. Sudah menjadi kader atau Anggota HNSI atau sudah memahami dan mendalami
masalah Perikanan dan Kelautan
d. Tidak terlibat dalam Organisasi terlarang.

BAB X
KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 38
Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi
(1) Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pertimbangan Organisasi dipilih dan
diangkat oleh musyawarah.
(2) Kedudukan dan tugas Dewan Penasehat adalah :
a. Berkedudukan sebagai badan penasehat organisasi.
b. Bertugas untuk memberikan nasehat dan masukan bagi organisasi.
c. Memberikan saran pendapat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
d. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Dewan Penasehat diatur
dalam pasal 60, 61, 62 dan 63 Anggaran Rumah Tangga ini.
(3) Kedudukan dan tugas Dewan Pertimbangan Organisasi adalah :
a. Berkedudukan sebagai badan pertimbangan bagi perkembangan organisasi.
b. Bertugas untuk melaksanakan evaluasi dan memberikan pertimbangan atas apa
yang dilakukan oleh organisasi.
c. Memberikan saran pendapat kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta.
d. Memberikan rekomendasi kepada pengurus untuk kemajuan dan perkembangan
organisasi.
e. Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian Dewan Pertimbangan
Organisasi diatur dalam pasal 60, 61, 62 dan 63 Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 39
Anggota Pleno

(1) Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan
Cabang,Pimpinan Ranting dan Rukun Nelayan dapat mengadakan Bagian-Bagian
menurut keperluannya sesuai dengan perkembangan organisasi, yaitu :
a. Di Pusat disebut Departemen;
b. Di Daerah disebut Biro;
c. Di Cabang disebut Bidang;
d. Di Ranting disebut Bagian
e. Di Rukun Nelayan disebut Seksi.
(2) Bagian-bagian itu tersusun vertikal dan urusan rumah tangga diatur sendiri, akan
tetapi administratif bertanggungjawab pada Pimpinan Organisasi di tingkat masingmasing.
(3) Bagian-bagian tidak mempunyai hak menentukan kebijaksanaan sendiri, akan tetapi
tunduk kepada garis kebijaksanaan Pimpinan Organisasi di tingkat masing-masing.
(4) Biaya bagian-bagian dipikul oleh organisasi ditingkatnya masing-masing.
Pasal 40
Lembaga Fungsional
Pada setiap tingkat kepengurusan dapat dibentuk Lembaga Fungsional yang
dipandang perlu seperti Yayasan, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan
Lembaga Penelitian dan lain-lain sebagai penunjang aktivitas organisasi.

BAB XI
MUSYAWARAH
Pasal 41
Musyawarah Nasional
(1) Musyawarah Nasional adalah forum kekuasaan tertinggi organisasi, berwenang
menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Rumah Tangga, menrtapkan Program
Umum dan memilih Dewan Pimpinan Pusat.
(2) Musyawarah Nasional diadakan sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu bila dipandang
perlu.
(4) Musyawarah Nasional meminta pertanggung jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat
atas segala kebijaksanaan dan pelaksanaan program umum organisasi, termasuk
pertanggungjawaban keuangan, apabila dipandang perlu dapat dibentuk Tim
Verifikasi.
(5) Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas :
a. Dewan Pengawas Organisasi
b. Dewan Pimpinan Pusat.
c. Utusan Dewan Pimpinan Daerah;
d. Utusan Dewan Pimpinan Cabang.
Pasal 42
Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah forum kekuasaan tertinggi pada tingkat
Provinsi/ diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Daerah diadakan lima tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila
dipandang perlu atas inisiatif Dewan Pimpinan Daerah atau usul yang diajukan oleh
sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah Cabang didalam daerah kerjanya atau
atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa.
(3) Musyawarah Daerah untuk memilih Pengurus dan menyusun program kerja dan
memutuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam batas kewenangan Dewan
Pimpinan Daerah dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Peserta Musyawarah Daerah terdiri atas :
a. Utusan-utusan Ranting.
b. Utusan-utusan Cabang.
c. Dewan Pimpinan Daerah Pleno
d. Seorang Dewan Pimpinan Pusat.
e. Dewan Pengawas Daerah
f. Pihak lain yang dianggap perlu
(5) Ranting, Cabang di Daerah masing-masing mempunyai satu suara.
(6) Musyawarah Daerah adalah sah, apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah Cabang
dan Ranting dalam Daerah yang bersangkutan.
(7) Dewan Pimpinan Pusat dapat mengirimkan utusannya untuk memberi petunjuk yang
dipandang perlu akan tetapi sifatnya sebagai nara sumber dan tidak mempunyai hak
suara.
(8) Semua keputusan adalah sah apabila dimufakati oleh sekurang-kurangnya lebih dari
setengah jumlah peserta MUSDA yang hadir.
Pasal 43
Musyawarah Cabang
(1) Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah forum kekuasaan tertinggi pada tingkat
Kabupaten/ Kota dan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Cabang untuk memilih Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan
menetapkan program kerja periode berikutnya diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diadakan dalam tenggang waktu sedikitnya 6
(enam) bulan setelah masa bakti berakhir, atas inisiatif Cabang, atas usul yang
diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Ranting dan Rukun
Nelayan yang ada dalam daerah kerjanya atau atas permintaan Dewan Pimpinan
Daerah dan atau persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Peserta Musyawarah Cabang terdiri atas:
a. Utusan Rukun NelayanRanting.
b. Utusan Ranting.
c. Dewan Pimpinan Cabang dan terdiri dari Pengurus lengkap atau sekurang-kurangnya
Pengurus Harian Cabang lengkap.
d. Dewan Pengawas Cabang.
e. Seorang Dewan Pimpinan Daerah sebagai nara sumber dan tidak memiliki hak
suara.
(5) Masing-masing Peserta Musyawarah Cabang mempunyai hak 1 (satu) suara.
(6) Musyawarah Cabang adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah
Ranting dan Rukun Nelayan dalam daerah kerjanya dan dihadiri oleh pimpinan

(7) Pengurus organisasi dari tingkatan yang lebih tinggi dari Cabang boleh menghadiri
untuk memberikan petunjuk atau untuk meninjau, akan tetapi tidak mempunyai hak
suara.
(8) Semua keputusan adalah sah jika dimufakati oleh lebih dari setengah jumlah peserta
yang hadir.
Pasal 44
Musyawarah Ranting
(1) Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah forum kekuasaan tertinggi pada tingkat
Kecamatan dan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Rantinguntuk memilih Pengurus Ranting dan menetapkan program
kerja periode berikutnya diadakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
(3) Musyawarah Ranting Luar Biasa dapat diadakan dalam tenggang waktu sedikitnya 6
(enam) bulan setelah masa bakti berakhir, atas inisiatif Ranting, atau atas usul yang
diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Rukun Nelayan yang ada
dalam daerah kerjanya atau atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang.
(4) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
a. Utusan Rukun Nelayan.
b. Pimpinan Ranting yang terdiri dari Pengurus lengkap atau sekurang¬kurangnya
Pengurus Harian Ranting lengkap.
c. Seorang Dewan Pimpinan Daerah sebagai nara sumber dan tidak memiliki hak
suara.
(5) Masing-masing Peserta Musyawarah Ranting mempunyai hak 1 (satu) suara.
(6) Musyawarah Ranting adalah sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengan jumlah
Ranting dan Rukun Nelayan dalam daerah kerjanya dan dihadiri oleh pimpinan
Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Pengurus organisasi dari tingkatan yang lebih tinggi dari Cabang boleh menghadiri
untuk memberikan petunjuk atau untuk meninjau, akan tetapi tidak mempunyai hak
suara.
(8) Semua keputusan adalah sah jika dimufakati oleh lebih dari setengah jumlah peserta
yang hadir.
Pasal 45
Musyawarah Rukun Nelayan
(1) Musyawarah Rukun Nelayan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima)
tahun.
(2) Musyawarah RukunNelayan BAB XIIIdiadakan untuk memilih Pengurus Rukun
Nelayan dan mengesahkan program kerja diadakan sedikitnya lima tahun
Pasal 46
RAPAT-RAPAT
sekali dipimpin oleh Pengurus Rukun Nelayan.
Pasal 47
(1) Musyawarah Rukun nelayan diadakan atas undangan Pengurus Rukun
Status Rapat Nelayan, atau atas permintaan dari Pimpinan Ranting atau usul dari
sedikitnya sepertiga dari jumlah anggota. Yang dimaksud dengan rapat/atau
musyawarah dalam pasal ini ialah suatu

(2) Musyawarah Rukun Nelayan membicarakan hal-hal yang dipandang perlu
persidangan tertutup dan hanya dihadiri oleh peserta yang telah ditentukandalam
batas-batas kewenangannya.
kecuali ditentukan lain oleh dewan pengurus yang bersangkutan anggotanya.
(3) Musyawarah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah
(4) Kecuali dalam hal-hal khusus yang telah disebutkan dalam pasal-pasal yang
terdahulu, maka rapat-rapat dan/atau musyawarah dianggap sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari setengah jumlah peserta.
(5) Semua anggota yang hadir termasuk pengurus Rukun Nelayan yang adalah peserta
rapat dan masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Menyimpan
(7 (3 Calon anggota dari ayat-ayat tersebut diatas, dalam pasal ini setiap Dew boleh
menghadiri Musyawarah sebagai peninjau, tid k mempunyai hak suara akan tetapi
boleh mengajukan pendapat.
Pimpinan organisasi yang tingkatannya lebih tinggi dapat menghadiri sesuatu rapat
dan/atau musyawarah dari tingkat bawahannya, baik diminta atau atas kehendaknya
sendiri, untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu, akan tetapi
kehadirannya tidak menentukan korum dan tidak mempunyai hak suara.
(4) Dalam jenis-jenis rapat, yaitu :
a. Rapat Dewan Pimpinan Pusat;
b. Rapat Dewan Pimpinan Daerah;
c. Rapat Dewan Pimpinan Cabang;
d. Rapat Pimpinan Ranting;
e. Rapat Pengurus Rukun Nelayan;
(5) Peserta rapat masing-masing mempunyai hak satu suara
Pasal 48
Rapat Dewan Pimpinan Pusat
(1) Rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
a. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat.
b. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat
(2) a. Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat diadakan sedikitnya satu bulan sekali, atau
sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dan membicarakan hal-hal yang bertalian
dengan kebijaksanaan yang harus diambil organisasi.
b. Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Pusat diadakan sedikitnya tiga bulan sekali
atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
(3) Sekretaris Jenderal mengatur rapat-rapat yang bersifat rutin untuk melancarkan
jalannya roda organisasi.
(4) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Harian dan Paripurna adalah sah, apabila
dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Pengurus dan masingmasing mempunyai hak satu suara.
(5) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat dapat dihadiri Dewan Pengawas Organisasi.
(6) Sesuatu keputusan adalah sah, apabila dimufakati oleh lebih dari setengah jumlah
suara.
Pasal 49
Rapat Dewan Pimpinan Daerah
(1) Hal-hal yang tersebut dalam pasal 43 dijadikan pedoman mengatur segala sesuatu
yang bertalian dengan Rapat Dewan Pimpinan Daerah.

(2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah bersifat rutin diadakan sekurang¬kurangnya
tiga bulan sekali atas undangan Ketua, atau atas permintaan yang diajukan oleh
sedikit-dikitnya sepertiga dari jumlah anggota pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
(3) Rapat Harian Dewan Pimpinan Daerah dan rapat lain Dewan Pimpinan Daerah yang
bersifat rutin diadakan sekurang-kurangnya satu bulan atau sewaktu-waktu atas
permintaan yang diajukan oleh sedikit-dikitnya sepertiga jumlah anggota pengurus
Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
(4) Rapat-rapat tersebut ayat (1), (2), dan (3) diatas adalah sah apabila dihadiri oleh
lebih dari setengah jumlah peserta rapat. Rapat yang dihadiri kurang dari setengah
jumlah peserta rapat, dapat berlangsung tetapi tidak dapat mengambil keputusan.
(5) Masing-masing peserta Rapat Pengurus Pleno atau pengurus Harian mempunyai
hak satu suara.
(6) Keputusan yang diambil dalam Rapat-Rapat Dewan Pimpinan Daerah adalah sah
apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah peserta rapat.
(7) Rapat-rapat Dewan Pimpinan Daerah dapat dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat.
Pasal 50
Rapat Dewan Pimpinan Cabang
(1) Rapat Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk
membicarakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, dan atau halhal lain yang dianggap penting bagi pelaksanaan program kerja dan tugas
organisasi lainnya.
(2) Peserta Rapat Kerja Cabang adalah anggota Pengurus Pleno Dewan Pimpinan
Cabang dan utusan-utusan Ranting di daerah kerjanya.
(3) Rapat Pengurus lainnya atau Rapat Harian dan Rapat-Rapat lain Dewan Pimpinan
Cabang yang bersifat rutin diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau
sewaktu-waktu atas undangan Ketua, atau atas permintaan yang diajukan oleh
sedikitnya sepertiga jumlah anggota Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
lebih dari setengah jumlah peserta rapat.
(5) Masing-masing peserta rapat pengurus pleno atau rapat pengurus Harian
mempunyai hak satu suara, demikian pula utusan tiap-tiap Ranting.
(6) Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Cabang adalah sah apabila
disetujui oleh lebih setengah jumlah anggota rapat.
Pasal 51
Rapat Pimpinan Ranting
(1) Rapat Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk
membicarakan evaluasi pelaksanaan program kerja tahun berikutnya, dan atau halhal lain yang dianggap penting bagi pelaksanaan program kerja dan tugas
organisasi lainnya.
(2) Peserta Rapat Kerja Ranting adalah anggota Pengurus Pleno Pimpinan Ranting dan
utusan-utusan Rukun Nelayan di daerah kerjanya.
(3) Rapat Pengurus lainnya atau Rapat Harian dan Rapat-Rapat lain Pimpinan Ranting
yang bersifat rutin diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali, atau sewaktuwaktu atas undangan Ketua, atau atas permintaan yang diajukan oleh sedikitnya
sepertiga jumlah anggota Pengurus Pleno Pimpinan Ranting.
lebih dari setengah jumlah peserta rapat.

(5) Masing-masing peserta rapat pengurus pleno atau rapat pengurus Harian
mempunyai hak satu suara, demikian pula utusan tiap-tiap Rukun Nelayan.
(6) Keputusan yang diambil dalam rapat Pimpinan Ranting adalah sah apabila disetujui
oleh lebih setengah jumlah anggota rapat.
Pasal 52
Rapat Pengurus Rukun Nelayan
(1) Rapat Pengurus Rukun Nelayan diadakan sedikitnya sebulan sekali dan
sewaktu-waktu dipandang perlu untuk membicarakan hal-hal yang dianggap perlu
dalam batas-batas kewenangannya.
(2) Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota
pengurus. Rapat yang dihadiri kurang dari setengah jumlah anggota pengurus dapat
berlangsung, tetapi tidak dapat mengambil keputusan.
(3) Semua anggota pengurus yang hadir adalah peserta rapat dan masing¬masing
mempunyai hak 1 (satu) suara.
(4) Pengurus Cabang boleh menghadiri rapat untuk memberikan petunjuk¬petunjuk
atau untuk meninjau, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.

BAB XII
RAPAT KERJA
Pasal 53
Rapat Kerja
(1) Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja untuk masing-masing tingkat organisasi
dilaksanakan sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja
hasil musyawarah, dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program tahunan
berikutnya sampai pada pelaksanaan musyawarah.
(3) Rapat Kerja HNSI terdiri atas Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Rapat
Kerja Cabang, Rapat Kerja Ranting dan Rapat Kerja Rukun Nelayan
(4) Segala sesuatu yang berkaitan dengan Rapat Kerja diatur dalam Peraturan
Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan pimpinan Pusat HNSI.
Pasal 54
Rapat Pleno
(1) Rapat Pleno diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi dan
pelaksanaan program kerja.
(2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
(3) Rapat Pleno dihadiri oleh :
a. Dewan Pimpinan
b. Dewan Pengawas Organisasi
c.Anggota Pleno Dewan Pimpinan
(4) Segala sesuatu yang berkaitan dengan Rapat Pleno diatur dalam Peraturan
Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.
Pasal 55
Rapat Pengurus

(1) Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi,
rencana kerja dan laporan pelaksanaan kegiatan.
(2) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dihadiri oleh
Pengurus dan Anggota Pleno.
(3) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Sekretaris Jenderal/
Daerah/Cabang/Ranting/Rukun Nelayan dan atau atas usul lebih dari dua
Departemen/Bagian/Seksi.
Pasal 56
Rapat Koordinasi
Rapat Kordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan
organisasi dan atau mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan.
Pasal 57
Tata Tertib Rapat
Tata Tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan
dapat disesuaikan dengan kondisi setempat, selanjutnya disahkan sebagai pedoman
yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan.
BAB XIII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 58
Pengambilan Keputusan
(1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk
mencapai mufakat.
(2) Pada Rapat Pengurus dan Rapat Pleno, setiap pengambilan keputusan dilakukan
dengan musyawarah untuk mufakat.
(3) Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan
Anggota dituangkan dalam surat keputusan.
Pasal 59
Keputusan Suara Terbanyak
(1) Keputusan Suara Terbanyak adalah pengambilan keputusan dengan penghitungan
dukungan setengah ditambah satu dari jumlah peserta.
(2) Tatacara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib
Musyawarah.

BAB XIV
PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS
Pasal 60
Pemilihan Pengurus

(1) Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.
(2) Kepengurusan terdiri atas: Dewan Pengawas dan Pengurus.
(3) Pemilihan Ketua Umum HNSI Pusat/Ketua Daerah/Ketua Cabang/Ketua
Ranting/Ketua Rukun Nelayan dilakukan pada Musyawarah dan Penyusunan
Pengurus dilakukan oleh Formatur.
(4) Tatacara pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang
yang ditetapkan pada sidang musyawarah.
(5) Tata Tertib Sidang Musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
(6) Formatur adalah suatu Tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Terpilih dalam
menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan
mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari Pengurus calon
yang bersangkutan, terdiri atas :
a. Ketua Umum/Ketua Terpilih
b. Tim formatur yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih
Pasal 61
Pembentukan Dan Pengesahan Pengurus
(1) Pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus
dan mendesak dapat ditetapkan oleh pengurus yang setingkat diatasnya.
(2) Dewan Pimpinan Pusat dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional
(3) Dewan Pimpinan Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan disahkan oleh
Dewan Pimpinan Pusat.
(4) Dewan Pimpinan Cabang dibentuk melalui Musyawarah Cabang dan disahkan oleh
(5) Dewan Pimpinan Ranting dibentuk melalui Musyawarah Ranting dan disahkan oleh
Dewan Pimpinan Cabang.
(6) Pengurus Rukun Nelayan dibentuk melalui Musyawarah Rukun Nelayan dan
disahkan oleh Pengurus Ranting.
Pasal 62
Pembinaan Pengurus
(1) Dewan Pimpinan Pusat membina Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan
Daerah membina Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang membina
Pimpinan Ranting, Pimpinan Ranting membina Pengurus Rukun Nelayan, dan
Pengurus Rukun Nelayan membina anggota.
(2) Departemen pada kepengurusan Pusat memberikan supervisi atas pelaksanaan
tugas kepada Biro pada kepengurusan Daerah. Demikian seterusnya secara
berjenjang sampai Rukun Nelayan.
(3) Laporan Kegiatan secara berkala perlu dilakukan untuk pemantapan pembinaan
organisasi.

BAB XV
PERGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 63

Pergantian Pengurus Antar Waktu
(1) Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar
Waktu.
(2) Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baik
berupa pengisian jabatan lowong, mutasi intern, maupun pengangkatan dalam
jabatan.
(3) Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya,
untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan.
(4) Tatacara Pergantian Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Organisasi.
BAB XVI
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 64
Pembekuan

ANGGARAN DASAR NELAYAN
BAB IV
KEKUASAAN, DAN PIMPINAN ORGANISASI
Pasal 10
Kekuasaan Organisasi

(1) Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Kekuasaan Tertinggi Organisasi.
(2) Munas diadakan sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun
(3) Munas Luar Biasa dapat diadakan sewaktu waktu bila dipandang perlu.
Pasal 11
(1) Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah Rapat untuk
Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus diadakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam 5 (lima) tahun.
(2) Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah Rapat untuk Kabupaten/Kota yang
diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah Rapat untuk Kecamatan yang diadakan
sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(4) Musyawarah Rukun Nelayan adalah Rapat untuk Desa/Kelurahan yang diadakan
sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
(5) Rapat Pimpinan (RAPIM) dan Musyawarah Kerja (MUKER) untuk masing – masing
tingkat Organisasi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
(6) Munas Luar Biasa diadakan hanya untuk Pembubaran Organisasi dan mengubah
Pengurus sebelum masa baktinya berakhir atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat
atau atas kesepakatan lebih dari setengah Dewan Pimpinan Daerah yang didukung
oleh lebih dari setengah Dewan Pimpinan Cabang.
(7) Musda, Muscab, Musran dan Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa diadakan
hanya untuk mengubah Pengurus sebelum masa baktinya berakhir.
Pasal 12
Pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan secara musyawarah untuk
mufakat dan apabila secara musyawarah tidak mungkin lagi diadakan, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
Pasal 13
(1) Dewan Pimpinan Pusat memegang kekuasaan eksekutif tertinggi dari organisasi.
(2) Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan
Pengurus Rukun Nelayan adalah pimpinan eksekutif di daerahnya masing¬masing.
Pasal 14
Kepengurusan
(1) Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional
(2) Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus
(3) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota
(4) Pimpinan Ranting untuk tingkat Kecamatan
(5) Rukun Nelayan untuk tingkat Desa/Kelurahan dan atau atas dasar kesatuan
ekonomi dan sosial budaya setempat
(6) Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15
Susunan Kepengurusan
(1) Kepengurusan HNSI Pusat/Daerah/Cabang terdiri atas :
a. Dewan Penasehat Dewan Pertimbangan Organisasi
b. Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/ Cabang
c. Departemen, Biro dan Bagian.
(2) Kepengurusan Ranting dan Rukun Nelayan terdiri atas :
a. Pimpinan
b. Seksi-Seksi
(3) Dewan Pengawas adalah badan pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan
dan pemeriksaan semua kegiatan organisasi.
(4) Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan organisasi.
(5) Tugas,Kewajiban, hak dan wewenang Dewan Pengawas Organisasi diatur pada
Anggaran Rumah Tangga.
(6) Tugas,Kewajiban, hak dan wewenang Dewan Pengurus
Pusat/Daerah/Wilayah/Ranting dan Rukun Nelayan diatur pada Anggaran Rumah
Tangga
BAB VI
MUSYAWARAH
Pasal 16
Musyawarah Dan Rapat-Rapat Organisasi
(1) Musyawarah HNSI terdiri atas : Musyawarah Nasional/Daerah/Cabang/Ranting dan
Rukun Nelayan
(2) Rapat-Rapat organisasi terdiri dari:
a. Rapat Kerja Nasional/Daerah/Cabang
b. Rapat Paripurna Pengurus Pusat/Daerah/Cabang
c. Rapat Pengurus Harian Pusat/Daerah/Cabang/Ranting dan Rukun Nelayan
(3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan musyawarah dan Rapat-Rapat HNSI
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PERBENDAHARAAN
Pasal 17
Sumber Keuangan
Keuangan organsasi diperoleh dari:
a. Uang Pangkal dan iuran tetap
b. Sumbangan-sumbangan dan bantuan-bantuan sukarela dan tidak mengikat.
c. Usaha-usaha lain yang sah.
d. Cara pengurusan kekayaan organisasi, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII
ATRIBUT HNSI

Pasal 18
(1) Atribut HNSI terdiri dari Lambang, Bendera, Lagu dan Pakaian Seragam.
(2) HNSI memiliki Motto Perjuangan ―NELAYAN SEJAHTERA‖
(3) Segala sesuatu yang menyangkut Atribut HSNI diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 19
Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dan
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga, sepanjang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini.
BAB X
PEMBUBARAN
Pasal 20
HNSI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang
khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.

BAB XI
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 21
Perubahan Anggaran Dasar
(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah dan ditambah oleh Musyawarah Nasional
atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
(2) Pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, diatur dalam
Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI
Pasal 22
Pengesahan

Anggaran Dasar HNSI untuk pertama kalinya ditetapkan pada Munas I tahun 1973 di
Jakarta selanjutnya disempurnakan pada Munas V Tahun 2007 di Jakarta.

PROGRAM KERJA
KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2011-2016
I.
1.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (Kelompok KTNA) adalah organisasi
petani yang bersifat indenpenden, berorientai pada kegiatan ekonomi, sosial dan
budaya, di sektor Agribisnis berbasis di pedesaan, yang berwawasan lingkungan
formal, berdaulat dan berskala nasional. Sebagai bagian dari kehidupan berbangsa
dan bernegara, KTNA ikut bertanggung jawab dalam upaya untuk menghapuskan
keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan terhadap kaum tani serta penduduk
pedesaan dengan mencuiptakanan kegiatan-kegiatan konkrit yang dilaksanakan
secara terencana, bertahap dan berkesinambungan yang disusun dalam suatu
Program Kerja 5 (lima) tahun Kelompok KTNA Kabupaten Karawang yang terdiri
dari:
a. Program Kerja Jangka Pendek tahun 2011 yang merupakan revisi program kerja
tahun 2006-2011
b. Program Kerja Jangka Panjang tahun 2011-2016
Program Kerja Kelompok KTNA Kabupaten Karawang merupakan proses
penataan, pemantapan, peningkatan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan
berkelanjutan, pengembangan program kerja ini merupakan tuntutan dan
penyesuaian situasi serta kondisi yang berkembang pada saat ini dan yang akan
datang, di bidang pertanian di era reformasi serta pasar global.
Kelompok KTNA Kabupaten Karawang berupaya memperkuat dan
memantapkan manajemen organisasi dengan membangun basis organisasi yang
kuat, kokoh dan berkualitas melalui kegiatan produktif dengan pendekatan sistem
pertanian agribisnis dan berwawasan lingkungan. Hingga saat ini bangsa Indonesia
masih mengalami krisis multi dimensi yang meliputi seluruh aspek kehidupan, politik
ekonomi, hukum dan sosial yang ditandai dengan rusaknya tatanan ekonomi,
pengangguran kemiskinan yang menjurus ketidak berdayaan masyarakat.
Kelompok KTNA merupakan organisasi petani-nelayan sebagai penggerak
dan pembela dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat tani yang hidup di pedesaan. Program Kerja Kelompok KTNA
Kabupoaten Karawang adalah haluan organisasi, tentang upaya yang akan
dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
2.

Kondisi dan Permasalahan

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh dukungan
nyata dari semua pihak pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun
masyarakat tani selaku pelaku utama maupun pihak lainnya. Tantangan dalam
pembangunan pertanian secara umum adalah adanya kenyataan bahwa pertanian
didominasi oleh skala usaha kecil, lahan sempit, modal terbatas, pendidikan rendah,
sehingga produktivitas usahatani yang dihasilkan masih rendah karena belum
sepenuhnya mampu menerapkan teknologi spesifik lokasi, efisiensi dan belum
mampu meningkatkan produksi yang pada akhirnya tingkat pendapatan masyarakat
tani masih rendah.
Disamping itu juga masih rendahnya posisi tawar petani terhadap produksi
yang dihasilkan. Namun akhir-akhir ini pendapatan usaha tani sering menurun akibat
beberapa permasalahan yang mendasar antara lain:
a. Pengaturan distribusi pupuk bersubsidi yang belum berjalan dengan baik, sehingga
harga pupuk ditingkat petani masih mahal.
b. Biaya produksi usaha pertanian tinggi, sementara harga jual panen masih rendah
sehingga keuntungan yang didapat oleh petani sedikit.
c.
Kondisi kesuburan tanah menurun akibat penggunaan pupuk kimia yang terus
menerus.
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Kelompok KTNA Kab. Karawang
berperan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani, memfasilitasi
atau melalui Puskoptan (Pusat Koperasi Tani) menjadi bagian dalam distribusi
pupuk bersubsidi sehingga penyalurannya dapat berjalan dengan lancar dan dengan
harga yang terjangkau petani, mencari jaringan bisnis atau peluang pasar untuk
setiap produk yang dihasilkan petani serta mendorong sikap petani/nelayan agar
lebih responsif terhadap berbagai akibat yang mungkin ditimbulkan oleh
penggunaan pupuk an-organik dan pestisida sehinggga akan merugikan terhadap
manusia dan lingkungan secara luas.
Selanjutnya KTNA harus memberikan dorongan agar petani/kelompok tani
mempunyai kesempatan berusaha yang terbuka dan termotivasi untuk selalu
berupaya lebih meningkatkan usahanya. Dalam era pembangunan yang semakin
kompleks dan kompetitif, dimana petani/nelayan dihadapkan pada tantangan yang
semakin besar dalam keterkaitan usahatani-nelayan dengan berbagai aspek
lingkungan yang bisa mempengaruhinya, serta persaingan dalam pemanfaatan dan
penggunaan sumberdaya yang tersedia, kelompok KTNA Kab. Karawang semakin
dituntut untuk lebih berperan dalam peningkatan sumberdaya manusia
petani/nelayan menjadi warga negara yang potensinya dapat dikembangkan menjadi
sumberdaya manusia yang mandiri dan berperan dalam pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan peranan pertani/nelayan dalam pembangunan pertanian,
khususnya dalam memecahkan berbagai masalah pembangunan pertanian di
wilayahnya, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, maka hal ini menjadi
tugas kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) agar hal tersebut dapat
berjalan lebih efektif dan efisien. Kelompok KTNA Kab. Karawang selama ini turut
berperan dalam setiap kegiatan pembangunan pertanian ditingkatannya masingmasing.
Dalam hal Pengembangan kelembagaan petani-nelayan, tujuan yang hendak
dicapai adalah semakin berkembangnya kemandirian kelompok sehingga mampu
melaksanakan fungsi dan peranannya, sehingga selama ini posisi petani-nelayan
dalam kegiatan pembangunan pertanian adalah sebagai obyek kegiatan, akan
berubah menjadi subyek dari kegiatan pembangunan bidang pertanian, sehingga
mampu mengambil keputusan sendiri serta secara swadaya mampu
memperbaiki/meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat lingkungannya.
3.

Sasaran dan tujuan
Kelompok KTNA Kabupaten Karawang setiap 5 (lima) tahun kepengurusan
membuat program kerja dengan tujuan dan sasaran antara lain:

a.
b.
c.

d.

e.
f.

Memacu produktifitas petani-nelayan sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraan hidupnya.
Meningkatkan sumber daya petani sehingga tangguh menghadapi serangan pasar
global
Konsolidasi organisasi di semua tingkatan, sehingga integritas kelompok KTNA
menjadi kuat dan mampu menjalankan peran dan fungsi secara efektif serta dapat
memberikan pembelaan terhadap kepentingan petani.
Terbangunnya kelompok KTNA sebagai organisasi yang kuat dan solid sehingga
mampu mewujudkan cita-cita sebagai petani agribisnis modern, tangguh dan
berkualitas.
Terciptanya peluang kemitraan usaha dan kesempatan usaha tani yang luas serta
menguntungkan bagi petani dan penduduk pedesaan.
Memberikan masukan kepada Pemerintah agar setiap kebijakan di bidang
pembangunan pertanian selalu berpihak kepada petani.

4.

Dasar dan Landasan Hukum
Dasar hukum adalah Pancasila dan UUD 1945, landasan operasionalnya
adalah :
a. Program Kerja Kelompok KTNA Kabupaten Karawang tahun 2011-2016
b. Hasil Rembug Paripurna kelompok KTNA Kabupaten Karawang tahun 2011
c. SK KTNA Provinsi Jawa Barat Nomor : 04 / SKEP / KTNA-JBR / IX / 2011 tahun
2011 tentang Susunan Kepengurusan Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan
(KTNA) Kab. Karawang Periode 2011-2016

II. PROGRAM KERJA
A. PROGRAM JANGKA PENDEK
a. Konsilidasi Organisasi
1. Konsolidasi Organisasi merupakan amanat peraturan Organisasisesuai yang
tertuang dalam AD/ART KTNA yang harus dilaksanakan sebagai penguatan
integritas organisasi kelompok KTNA baik internal maupun eksternal
2. Kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan SDM
3. Gapoktan (Gabungan Kelompoktani), Kelompok Tani, Pemuda Tani, Taruna Tani,
Wanita Tani, sehingga KTNA Kabupten Karawang menjadi sosok organisasi yang
kuat dan mampu mengkoordinir aspirasi kepentingan petani.
4. Eksternal, Kelompok KTNA mampu menjalin hubungan dengan Pemerintah dan
BUMN maupun pihak swasta lainnya.
Sasaran Program Konsolidasi Organisasi antara lain :
1. Menyempurnakan kelembagaan kelompok KTNA di tingkat Propinsi, Kabupaten,
Kecamatan dan Desa sesuai AD/ART.
2. Teciptanya komunikasi informasi diantara jajaran kelembagaan baik vertikal
maupun horizontal.
3. Terciptanya opini organisasi kelompok KTNA yang lebih baik, sebagai organisasi
perjuangan petani pedesaan.
b. Pokok-pokok Kegiatan Konsolidasi Organisasi
1. Rembug dan Sarasehan sebagaimana diatur dalam AD/ART kelompok KTNA
tentang pelaksanaan rembug dan sarasehan antara lain disebutkan :
a. Rembug Harian dilaksanakan sesuai dengan tingkatan jenjang organisasi kelompok
KTNA
b. Rembug Madya dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dirangkaikan
dengan Sarasehan yang dilakukan oleh kelompok KTNA.

c. Rembug Utama dan Paripurna dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Konsolidasi Keanggotaan Melaksanakan pembinaan pada tingkat basis Pedesaan
melalui kelompok tani nelayan, kelompok usaha yang mempunyai potensi pertanian
yang berhasil ataupun yang belum untuk saling bersinergi membangun kekuatan
sehingga nantinya mempunyai posisi tawar yang kuat. Selanjutnya untuk
mempermudah kelompok KTNA berkoordinasi dengan seluruh anggotanya
diperlukan Kartu Anggota.
3. Konsolidasi Kelembagaan Peningkatan dan pengembangan kelembagaan
organisasi dalam rangka memantapkan dan mendirikan kelompok KTNA melalui
konsolidasi organisasi di semua tingkatan secara terencana, terprogram dan
berkesinambungan:
a) Penyusunan pedoman-pedoman pelaksanaan dalam konsolidasi organisasi sampai
tingkat bawah
b) Melaksanakan bimbingan keorganisasianpada semua tingkatan dalam melaksanakan
konsolidasi
organisasi
4. Konsolidasi Kepengurusan
a) Pembagian tugas kepengurusan yang jelas (job description)
b) Kaderisasi dilakukan melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan baik yang dilakukan
secara swadaya, kerjasama dengan pemerintah dan swasta, dengan materi meliputi
: Dasar-Dasar Kepemimpinan dan Manajemen.
5. Konsolidasi Sarana dan Prasarana Untuk menunjang jalannya organisasi
memerlukan sarana dan prasarana organisasi, dengan jalan sebagai berikut :
a) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana organisasi
b) Menyediakan sarana dan prasarana operasional organisasi
c)
Tempat Sekretariat KTNA
6. Konsolidasi Manajemen
a) Menyusun dan melaksanakan mekanisme kerja dan deskripsi kerja setiap bagian
dalam kepengurusan
b) Mencatat semua kegiatan organisasi yang telah dilakukan
c) Mengadakan latihan dan pendidikan manajemen
d) Menyusun data potensi sektor pertanian daerah dan nasional.
7. Konsolidasi Eksternal Organisasi untuk melaksanakan program kerja, kelompok
KTNA melakukan kerjasama dengan :
a) Pemerintah sebagai mitra, baik departemen maupun non departemen
b) Organisasi lainnya, Asosiasi, LSM ataupun lembaga lain yang peduli kepada
masyarakat tani.
c) BUMN, swasta, perorangan, koperasi atas dasar prinsip Kemitraan.
d) Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset lainnya.
B. PROGRAM JANGKA PANJANG
Program Kerja Jangka Panjang merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan
dari Program Kerja jangka Pendek.
1. Konsolidasi Organisasi
a. Merupakan amanat aturan organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan
jenjang organisasi kelompok KTNA
b. Kelembagaan Ekonomi KTNA
1) Terbentuknya lembaga ekonomi, Puskoptan/Koptan atau Badan Usaha lain
disemua tingkatan
2) Kemitraan KTNA dengan BUMN, swasta atau Lembaga Ekonomi lainnya
3) Mengadakan latihan pendidikan bekerjasama dengan Pemerintah maupun
lembaga lainnya.
2. Sektor Pertanian

a)

b)
1.
2.
3.
c)
1.
2.
d)
1.

2.

3.

Kegiatan Sektor Pertanian merupakan lanjutan dari program jangka pendek, yang
tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan nilai tambah sehingga pendapatan
petani-nelayan meningkat.
3. Advokasi
Kegiatan advokasi bagi kelompok KTNA meliputi semua permasalahan petaninelayan dan semua usahanya dengan menampung aspirasi kemudian
memperjuangkan, baik kegiatan-kegiatan yang bersifat politis maupun konkrit.
Advokasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Advokasi dibidang Hukum Pembelaan, negosiasi, perundingan dengan berbagai
pihak bila ada masyarakat Tani – Nelayan yang dirugikan oleh pihak lain dengan
konsultasi hukum.
Advokasi dibidang Ekonomi
Memperjuangkan perolehan modal usaha dari Pemerintah ataupun pinjaman modal
dari Bank dan lembaga keuangan lainnya bagi petani dan nelayan
Meningkatkan dan mengembangkan Pusat Koperasi Tani (PUSKOPTAN)
diseluruh Indonesia
Menumbuhkembangkan terminal-terminal agribisnis di daerah.
Advokasi dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sosial
Mengadakan pendidikan dibidang Manajemen Organisasi, Produksi, Keuangan,
pemasaran dan kewirausahaan
Memperjuangkan Kebijakan Pembangunan Pertanian yang berpihak kepada petani
pada umumnya.
Advokasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Menginformasikan berbagai fasilitas baik dari Pemerintah, BUMN, Swasta tentang
Ilmu Pengetahuan
Teknologi Pertanian serta kemudahannya untuk mendapatkan fasilitas permodalan.
Meningkatkan SDM Anggota KTNA dengan bekerjasama melalui kemitraan dengan
Pemerintah,
swasta dan lembaga lainnya di sektor pertanian.
Meningkatkan SDM Anggota KTNA melalui pelatihan dan pendidikan baik secara
formal maupun
non-formal.

Resolusi Kongres Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
Kami nelayan tradisional yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia yang terdiri dari perwakilan nelayan Sumatera Utara, Riau, Lampung, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo telah melakukan serangkaian kegiatan pada Forum Internasional
Kelautan dan Keadilan Perikanan (FIKKP), 10 -14 Mei 2009, di Kolongan Beach
Hotel, Manado, Sulawesi Utara, telah menyepakati dan menghasilkan resolusi
sebagai berikut :
a. Bahwa sejak rezim Orde Baru, nasib nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia
senantiasa terpinggirkan. Program pembangunan yang dilakukan lebih
menitikberatkan pada persoalan pertanian dan pembangunan infrastruktur darat.
Nelayan dan masyarakat pesisir tidak menjadi sektor penting bagi program
pembangunan. Padahal faktanya, lebih dari 67% kabupaten/kota di Indonesia
merupakan kabupaten/kota pesisir atau yang berhadapan langsung dengan perairan
laut. Kenyataan lainnya, lebih dari 65% total penduduk Indonesia tinggal dan
menggantungkan hidupnya pada sumber daya pesisir dan laut;
b. Kami percaya bahwa kegiatan WOC (Word Ocean Conference) bukan sebuah
kegiatan yang memikirkan dampak perubahan iklim terhadap nelayan tradisional,
tapi lebih sebagai upaya untuk menggantikan media laut yang sebelumnya sebagai
aset masyarakat lokal, menjadi aset negara-negara industri, dan bahkan untuk
diperdagangkan;
c. Kami percaya bahwa proyek CTI merupakan proyek konservasi kacamata kuda
yang tidak memimikirkan keterkaitan wilayah CTI dengan wilayah tangkap nelayan
tradisional yang bisa dipastikan tidak akan mensejahterakan nelayan tradisional.
Proyek tersebut lebih sebagai upaya membersihkan diri negara-negara maju
diantaranya Amerika Serikat, yang belum menunjukkan kesungguhannya untuk
menurunkan produski emisi karbonnya ke atmosfer—yang sesungguhnya menjadi
substansi dari perubahan iklim;
d. Bahwa rezim SBY-JK, tidak lebih baik dari pada rezim-rezim sebelumnya. Politik
ekonomi yang dibangun oleh rezim ini masih merujuk pada watak dan corak
kepemimpinan yang anti rakyat, menghamba dan tunduk-tertindas pada kekuatan
pemodal dan sangat tergantung pada utang luar negeri dan dana-dana asing,
termasuk untuk kegiatan kelautan dan perikanan;
e. Bahwa rezim SBY-JK, telah dengan sengaja mempertontonkan keberpihakannya
kepada pemodal sekaligus anti nelayan melalui UU No.27/2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP-PPK). Dengan sertifikat HP-3 (Hak
Penguasaan Perairan Pesisir) pengurus negara memberikan keistimewaan pada
pemodal besar untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber kehidupan
nelayan dan masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
hingga lebih dari 20 tahun. Demikian sama halnya, dengan keberadaan UU

No.25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
f. Bahwa politik konservasi laut yang dianut oleh SBY-JK, telah membatasi akses
nelayan untuk mengelola sumber-sumber kehidupan di wilayah laut dan pesisir.
Pendekatan konservasi laut yang bias darat, anti nelayan, dan syarat utang luar
negeri terbukti telah menyebabkan konflik yang merugikan kehidupan nelayan baik
berupa harta benda hingga korban jiwa. Kasus Taman Nasional Komodo di Nusa
Tenggara Timur (2003-2004); Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara
(2002-2007); dan Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara (2001-2005) adalah
sejumlah konflik yang melibatkan aparat keamanan (TNI/POLRI), Balai Pengelola
Taman Nasional, dan di sokong oleh lembaga-lembaga konservasi internasional
seperti WWF, TNC, NRM dan CI;
g. Bahwa pemerintahan SBY-JK dengan sengaja membiarkan praktek-praktek
pembuangan limbah tambang dan industri (tailing) yang mengakibatkan tercemar
dan hancurnya sumber-sumber kehidupan nelayan di laut. Laut bukanlah tong
sampah bagi kepentingan industri;
h. Bahwa politik pembangunan yang dijalankan dewasa ini, masih menempatkan
perempuan nelayan sebagai sub-ordinat dari kepentingan pembangunan sektor
kelautan dan perikanan;
i. Bahwa politik adu-domba untuk memecah-belah kelompok nelayan dan
masyarakat pesisir melalui dana pemberdayaan masyarakat (community
development) yang berasal dari perusahan-perusahaan perusak lingkungan (seperti
industri tambang dan migas) telah memicu konflik dan pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) dibanyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia;
j. Bahwa konflik perikanan antara nelayan tradisional Indonesia berhadapan dengan
industri perikanan dan kapal-kapal asing semakin marak terjadi akhir-akhir ini. Kasus
nelayan tradisional di kabupaten Bengkalis propinsi Riau melawan kelompok Jaring
Batu/Jaring Dasar sejak tahun 1983 sampai sekarang, dapat disebut mewakili konflik
tersebut. Pemerintah pusat dan daerah terlihat terus membiarkan konflik terjadi
hingga menimbulkan korban jiwa dan material. Setidaknya tercatat 5 (lima) orang
nelayan tradisional telah tewas dalam konflik ini;
k. Bahwa kami juga menilai politik klaim atas nama Nelayan Indonesia yang
senantiasa diterapkan pemerintah melalui organisasi seperti Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSI) selama ini, sama sekali tidak membawa manfaat yang
optimal bagi kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat nelayan dan
pesisir Indonesia;
l. Bahwa berdasarkan kesaksian, penilaian, dan fakta-fakta di atas, maka Kami
menuntut kepada pengurus negara:
Pertama, segera meningkatkan jaminan keselamatan serta kesejahteraan nelayan
dan masyarakat pesisir dengan menerapkan kebijakan ekonomi politik yang lebih
berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar nelayan dan masyarakat pesisir
termasuk aman dari ancaman bencana. Bentuknya nyatanya dapat dimulai dengan

memberikan asuransi keselamatan jiwa bagi seluruh nelayan tradisional Indonesia,
termasuk memenuhi akses informasi terkait waktu dan tempat penangkapan ikan,
serta akses permodalan;
Kedua, Segera merubah total seluruh kebijakan ekonomi politik untuk tidak lagi
menghamba pada kuasa pemodal serta tergantung pada utang luar negeri dari
lembaga-lembaga keuangan internasional yang selama ini membiayai proyek-proyek
kelautan dan perikanan di Indonesia, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank
Pembangunan Asia (ADB); termasuk bantuan dari lembaga-lembaga konservasi
internasional seperti WWF, TNC, NRM, dan CI yang anti-rakyat dan justru
memperdagangkan sumber-sumber kehidupan nelayan;
1. Cabut UU No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil;
2. Hentikan pengkaplingan dan zonasi kawasan pesisir dan laut atas nama Taman
Nasional dan konservasi laut;
3. Hentikan program reklamasi pantai diseluruh wilayah Indonesia
4. Hentikan praktek perikanan ilegal (illegal fishing) di seluruh perairan Indonesia;
5. Hentikan ekspansi industri pertambakan dan perikanan;
6. Hentikan pembuangan limbah tambang ke laut;
7. Hentikan eksploitasi sumberdaya pesisir dan laut, seperti pasir laut;
8. Hentikan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap nelayan di seluruh
Indonesia;
9. Tingkatkan kualitas hidup perempuan nelayan untuk mendapatkan hak-haknya
atas pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir.
10. Berikan jaminan pendidikan gratis yang layak bagi nelayan dan masyrakat
pesisir
11. Cabut Keputusan Menteri Nomer 06 Tahun 2008 tentang pelegalan penggunaan
jaring Trawl
12. Lindungi hutan mangrove yang masih tersisa dari segala macam konversi yang
dilakukan oleh siapapun
13. Jaminan kesehatan bagi nelayan tradisional (ketersediaan fasilitas kesehatan,
dokter, dan paramedis)
Kami menyerukan seluruh nelayan tardisional di seluruh Indonesia untuk bergabung
dalam KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA sebagai wadah alternatif
perjuangan nelayan tradisional Indonesia.
Kami menyerukan kepada organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk terus
merapatkan barisan dan mengokohkan persatuan rakyat demi terwujudnya
kesejahteraan nelayan Indonesia.
Demikian resolusi nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia ini kami sampaikan.
Manado, 15 Mei 2009.
Hormat Kami
Presidium Nasional

1. Rustam
2. Sugeng Nugroho
3. Tajruddin Hasibuan
4. Jul Takaliwang
5. Amin Abdullah

profil KNTI
Profil KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
Sejarah berdirinya KNTI
Awalnya diberbagai daerah sudah bermunculan organisasi nelayan tingkat lokal.
Sebut saja misalnya INSAN (Ikatan Nelayan Saijaan) Kabupaten Kota Baru
Kalimantan Selatan, SNKB (Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis) FKNJ (Forum
Komunikasi Nelayan Jakarta) dan banyak lagi organisasi nelayan tingkatan lokal
yang sudah berdiri. Kalau ditinjau munculnya organisasi nelayan tingkatan lokal lebih
disebabkan oleh kebutuhan akan pentingnya persatuan di kalangan nelayan
tradisional akibat konflik dengan nelayan besar, perusahaan perusak lingkungan
maupun pengguna jaring trawl. Hal ini muncul akibat kekosongan kepemimpinan
secara organisasi di kalangan nelayan tradisional karena tidak berfungsinya
organisasi nelayan yang sudah ada maupun tidak sampainya fungsi dan tugas
organisasi nelayan semisal KTNA maupun HNSI. Organisasi nelayan yang dibentuk
di jaman orde baru lebih dikenal sebagai organisasi yang selalu muncul bila ada
―proyek-proyek‖ bantuan pemerintah khususnya dari Departemen Kelautan dan
Perikanan. Namun jika nelayan mengalami persoalan dan tekanan mereka lari jauh
menghindar.Konflik sumberdaya di perairan pesisir dan laut dangkal antara nelayan
tradisional dengan kegiatan perikanan yang merusak (trawl, bom, racun), dengan
perusahaan tambang (pengeboran, pembuangan tailing ke laut) jamak terjadi.
Dalam kasus itu sedikit peran negara dalam membela kepentingan nelayan
tradisonal.
Ketika nelayan tradisional berharap negara dalam hal ini pemerintah bersikap lebih
aktif dalam melakukan perlindungan kepada nelayan tradisional justru yang ada
ancaman dalam bentuk regulasi. Lahirnya Undang-Undang Nomer 27 tahun 2007
tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur apa yang disebut
dengan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir). Dalam pasal 16 sampai dengan
pasal 22. HP3 telah menjadi sarana dan alat baru dalam politik penguasaan pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan HP3 ―subyek hukum‖ dapat mengusai bagian
tertentu dan kolom tertentu dari laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sertifikat
HP3 dapat pula menjadi agunan ke lembaga perbankan untuk peminjaman uang.
dan celakanya siapapun boleh mendapat HP3.

Dengan HP3 seseorang/subyek hukum dapat menguasai perairan tersebut, dan
dapat melarang siapapun untuk beraktifitas dilokasi yang telah diterbitkan HP3. Hal
inilah yang mengancam keberadaan nelayan tradisional.
Dalam catatan KNTI sudah banyak nelayan tradisional yang tidak boleh lagi
melewati lokasi pantai milik perusahaan pariwisata maupun budidaya mutiara dan
banyak industri lain. Pantai tidak lagi menjadi milik publik.
Ancaman lainnya munculnya Keputusan Menteri Nomer 06 tahun 2008 yang
memperolehkan penggunaan jaring trawl/pukat harimau/pukat hela beroperasi di
perairan Kalimantan Timur bagian Utara. Bagi nelayan hal ni akan menjadi
kemunduran pengelolaan laut serta sumber-sumber agraria di dldalamnya.
Maka pada awal tahun 2008 berbagai perwakilan organisasi nelayan lokal
melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan terbentuknya KPNNI (Komite
Persiapan Organisasi Nelayan Nasional). KPNNI yang akan mempersiapkan
berdirinya sebuah organisasi nelayan tingkat nasional.
Pada Tanggal 11-12 Mei 2009 di Manado berlangsunglah Kongres Nelayan
Tradisonal Indonesia I bertepatan dengan kegiatan WOC (World Ocean Confrence).
Dalam kongres tersebut disepakati bahwa nama organisasi nelayan yakni KNTI
(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Serta menghasilkan Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus, serta program kerja selama 3
tahun.
Siapa Saja Pengurus KNTI?
Dalam kongres disepakati bahwa pengursn nasional KNTI terdiri dari Presidium
Nasional dan Sekretaris Nasional.
Presidium Nasional :
1. Bp.Tajrudin Hasibuan ( Region Sumatra)
2. Bp. Sugeng Nugroho (Region Jawa)
3. Bp. Rustam (Region Kalimantan)
4. Ibu. Jul Takaliuang (Region Sulawesi)
5. Bp.Amin Abdulah (Region Bali dan Nusatenggara)
Sekretaris Nasional :Bp.Dedy Ramanta
Staff Sekreriat Nasional :I Made Tandiatna
Siapa Saja Anggota KNTI
Keanggotaan KNTI bersifat organisasi, jadi siapa saja yang akan bergabung menjadi
anggota KNTI harus sudah bergabung dalam kelompok nelayan/organisasi nelayan
tingkat lokal. Sampai sekarang organisasi KNTI sudah ada di 17 Propinsi dengan
total keanggotaan lebih dari 15.000 nelayan.
1. Sumatra Utara
2. Riau
3. Lampung

4. DKI Jakarta
5. Jawa Barat
6. Jawa Tengah
7. Jawa Timur
8. Bali
9. Nusa Tenggara Barat
10. Sulawesi Utara
11. Sulawesi Tengah
12. Sulawesi Tenggara
13. Gorontalo
14. Kalimantan Timur
15. Kalimantan Selatan
16. Maluku Utara
17. Bengkulu
Apa yang akan dikerjakan oleh KNTI ke depan ?
KNTI sebagai organisasi nelayan tradisional akan memperjuangkan semua hal yang
terkait dengan hajat hidup dan kepentingan masa depan nelayan tradisional. Namun
prioritas yang akan dilakukan yakni
• Melakukan advokasi pencabutan HP3
• Mengawasi dan terlibat dalam revisi Undang-Undang Perikanan dengan
memperjuangkan nasib nelayan tradisional dan kelestarian lingkungan hidup dalam
revisi undang-undang tersebut. Baik dari segi istilah nelayan tradisional mapun hakhak dasar nelayan tradisonal, semisal hak atas asuransi dan hak atas informasi
• Memperjuangkan nasib nelayan tradisonal yang tergusur maupun terancam oleh
industri dan pertambangan
• Membangun penguatan ekonomi di kalangan nelayan tradisional
• Memperkuat pengetahuan nelayan tradisional akan pesisir dan laut serta persaolan
lingkungan
• Melakukan langkah-langkah untuk memastikan hak atas pendidikan bagi keluarga
nelayan
• Memperkuat peranan dan posisi nelayan perempuan
Bagaimana bergabung menjadi anggota KNTI?
Untuk menjadi anggota KNTI syaratnya adalah sepakat dengan AD/ART organisasi
dan membuat pernyatan tertulis. Untuk sementara KNTI dapat dihubungi di
Sekretariat Nasional yakni Jl. Tegal Parang Utara Nomer 14 Mampang Jakarta
Selatan. emal : nelayanindonesia@yahoo.com
Kontak Person :
Dedy Ramanta 081314919254

ANGGARAN DASAR
KELOMPOK KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN
MUKADIMAH
Dengan Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Nusantara dengan
kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dibidang pertanian,
perikanan dan kehutanan sebagai negara agraris dan negara maritim adalah
anugrah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia.
Anugrah Tuhan Yang Maha Esa tersebut memanggil setiap anak bangsa untuk
mendayagunakan, melindungi, melestarikan dan meningkatkan mutu bagi semua
generasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mengelola sumber-sumber daya tersebut secara bertanggungjawab dan
mewujudkan cita-cita mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa,
khususnya petani dan nelayan, sekaligus membangun kehidupan bersama yang
jujur, adil, rukun, damai dan sejahtera, maka dibentuklah Kelompok Kontak Tani
Nelanan Andalan (Kelompok KTNA)
Untuk memelihara semangat juang mewujudkan visi, misi dan tujuan Kelompok
KTNA, maka dirumuskan dan ditetapkan Mukadimah beserta jabarannya kedalam
bab-bab bersama pasal-pasal didalam Anggaran Dasar.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
1. Petani nelayan adalah pengelola usaha di bidang pertanian, peternakan,
perikanan, dan kehutanan yang terdiri dari tani nelayan dewasa. wanita tani nelayan
dan pemuda tani nelayan.
2. Kelompok Tani nelayan adalah kumpulan petani nelayan yang tumbuh dan
berkembang secara terorganisir berdasarkan keakraban, keserasian dan kesamaan
kepentingan dalam mendayagunakan, meningkatkan mutu dan melestarikan
sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan untuk bekerjasama meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.
3. Kontak tani nelayan adalah petani nelayan yang berhasil dan dipilih menjadi ketua
kelompok tani nelayan dan atau pengurus kelompok tani nelayan yang ditokohkan
oleh anggotanya berdasarkan musyawarah.
4. KTNA adalah kontaktani nelayan yang diandalkan dan dipilih untuk mewakili
aspirasi petani nelayan dari tingkat desa/ kelurahan sampai dengan tingkat nasional,
yang diputuskan dalam Rembug Paripurna ditingkatannya serta ditetapkan oleh
Pengurus setingkat di atasnya.
5. Kelompok KTNA adalah organisasi profesi yang bersifat sosial ekonomi sebagai
lembaga masyarakat yang tumbuh dari bawah dan bersifat indenpenden.
6. Ahli Andalan adalah petani nelayan yang pernah menjadi Pengurus Kelompok
KTNA yang mempunyai keahlian, ketrampilan dan kepedulian dalam bidang
pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai anggota Dewan Pertimbangan
Organisasi yang dipilih dalam Rembug Paripurna kelompok KTNA di tingkatannya.
7. Rembug adalah forum musyawarah pengurus kelompok KTNA ditingkatannya
untuk membahas masalah yang dihadapi petani nelayan dalam pengembangan
usahanya sebagai bahan untuk menyusun kebijakan, rencana dan program kerja,
serta keputusan-keputusan kelompok KTNA.
8. Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi dan dialog antara kelompok KTNA
dengan Pemerintah ditingkatannya yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan
untuk memecahkan masalah yang dihadapi bersama.
BAB. II
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
Nama
Organisasi ini bernama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan disingkat Kelompok
KTNA

Pasal 3
Waktu
Kelompok KTNA didirikan pada tanggal 12 September 1971 di Cihea, Jawa Barat,
diformalkan pada Rembug Paripurna di Cipanas tanggal 5 Juni 2000, dilegalkan
dengan Akta Notaris Titiek Irawati S, SH dengan Nomor Akte : 54 tanggal 25
Agustus 2006 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
Pasal 4
Kedudukan
Pusat organisasi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia
BAB III
DASAR, AZAS DAN TUJUAN
Pasal 5
Dasar
Kelompok KTNA berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
Pasal 6
Azas
1. Dalam pembinaan keanggotaan berazaskan pada peningkatan keimanan dan
ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Dalam mengembangkan usaha dan melaksanakan program organisasi
berazaskan pada semangat pengabdian untuk mewujudkan cita-cita perjuangan
bangsa, khususnya petani nelayan.
Pasal 7
Tujuan
1. Mengembangkan profesionalisme petani nelayan.
2. Membangun rasa tanggung jawab, kesetiakawanan dan keadilan sosial.
3. Menumbuh-kembangkan dan melestarikan nilai-nilai perjuangan KTNA dalam
mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
4. Membangun watak petani nelayan yang beretos kerja tinggi, berdisiplin, produktif,
berkualitas, hemat dan mandiri, serta berperilaku mulia dalam kehidupan.
BAB IV
KEDAULATAN
Pasal 8
Kedaulatan tertinggi
Kedaulatan tertinggi berada pada anggota dalam Rembug Paripurna disetiap
tingkatan
BAB V
FUNGSI
Pasal 9
1. Menyalurkan aspirasi masyarakat petani nelayan kepada lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif, serta pihak lainnya untuk kemajuan di bidang pertanian
pertanian, perikanan, dan kehutanan
2. Mengkomunikasikan kebijakan dan informasi edukasi di bidang pertanian,
perikanan, dan kehutanan
3. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani nelayan untuk menerapkan
teknologi tepat guna dan modern dari produksi sampai pemasaran dengan
memperhatikan pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan.
BAB VI
KODE ETIK
Pasal 10
1. Setiap anggota mengembangkan solidaritas, memegang teguh moral keagamaan,
menghormati hukum dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
2. Setiap anggota wajib menjaga kehormatan organisasi dengan memegang teguh
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan produk-produk hukum organisasi.
BAB VII
KEANGGOTAAN
Pasal 11

1. Anggota Kelompok KTNA terdiri dari anggota utama, anggota biasa dan anggota
kehormatan.
2. Anggota Utama adalah Pengurus Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan sesuai
jenjangnya
3. Anggota biasa adalah petani nelayan yang tergabung dalam Kelompok Tani
Nelayan di tingkat Desa/ Kelurahan.
4. Anggota kehormatan adalah pemerhati dan berjasa dalam mengembangkan
organisasi kelompok KTNA dan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Pasal 12
1. Anggota utama dan biasa memiliki hak bicara, hak dipilih dan memilih, serta hak
membela diri.
2. Anggota kehormatan mempunyai hak menghadiri rembug-rembug dan hak bicara.
Pasal 13
Kewajiban-Kewajiban Anggota
Setiap anggota wajib :
1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan
dan ketetapan-ketetapan organisasi.
2. Melaksanakan program-program organisasi.
BAB IX
PALANGGARAN, SANKSI, PEMBERHENTIAN
Pasal 14
Pelanggaran
Setiap anggota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga, berbagai peraturan ketentuan organisasi, dipandang sebagai Pelanggaran
Disiplin organisasi.
Pasal 15
Sanksi
Setiap anggota yang dengan cukup alasan telah melakukan pelanggaran Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau pelanggaran disiplin organisasi dapat
dikenakan sanksi.
Pemberhentian
Pasal 16
Setiap anggota dapat diberhentikan status keanggotaannya atau status dalam
kepengurusan organisasi karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau
melanggar disiplin organisasi.
BAB X
PENGURUS ORGANISASI
Pasal 17
Susunan Organisasi
Susunan organisasi terdiri Kelompok KTNA Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.
Pasal 18
Pengurus organisasi Kelompok KTNA terdiri dari pengurus Kelompok KTNA
Desa/Kelurahan, pengurus Kelompok KTNA Kecamatan, pengurus Kelompok KTNA
Kabupaten/Kota, pengurus Kelompok KTNA Provinsi dan pengurus Kelompok KTNA
Nasional.
Pasal 19
Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Nasional.
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi dalam
menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi,
Rembug-rembug dan Mimbar Sarasehan Nasional.
2. Membuat Peraturan Organisasi
3. Menyusun program umum organisasi.
4. Menetapkan dan melantik usulan komposisi dan personalia pengurus Kelompok
KTNA Provinsi sesuai dengan hasil Rembug Paripurna.

5. Melakukan pembinaan organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga sampai Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.
6. Menyampaikan informasi kepada seluruh jajaran organisasi melalui pengurus
Kelompok KTNA Provinsi
Pasal 20
Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Provinsi
1. Secara kolektif adalah pelaksana organisasi di Provinsi.
2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Provinsi.
3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Umum Kelompok
KTNA Nasional.
KTNA Kabupaten/Kota hasil Rembug Paripurna.
Tangga sampai Kelompok KTNA Kecamatan
Kelompok KTNA Kabupaten/Kota.
7. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Pengurus Kelompok KTNA
Nasional.
Pasal 21
Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Kabupaten/Kota
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di
Kabupaten/Kota.
2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Kabupaten/Kota.
3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Kerja Kelompok
KTNA Provinsi.
KTNA Kecamatan sesuai dengan Rembug Paripurna.
Tangga sampai Kelompok KTNA Desa/Kelurahan
Kelompok KTNA Kecamatan.
Provinsi
Pasal 22
Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Kecamatan
1. Secara kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di
Kecamatan
2. Menjabarkan kebijakan organisasi di Kecamatan.
3. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada Program Kerja Kelompok
KTNA Kabupaten/Kota.
KTNA Desa/Kelurahan sesuai dengan Rembug Paripurna.
Tangga sampai ke Kelompok Tani-Nelayan.
Kelompok KTNA Desa/ Kelurahan.
Kabupaten/Kota.
Pasal 23
Wewenang dan kewajiban Kelompok KTNA Desa/Kelurahan
1. Secar kolektif berwenang sebagai penyelenggara tertinggi organisasi di
Desa/Kelurahan
2. Menyusun program kerja dengan mengacu kepada program kerja Kecamatan
Tani-Nelayan.
Kecamatan.

PERUBAHAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to PERUBAHAN

Similar to PERUBAHAN (17)

More from Operator Warnet Vast Raha

More from Operator Warnet Vast Raha (20)

PERUBAHAN