1. NO
1.
Hasil
Amandemen
MPR
Sebelum Amandemen
1. Susunan
Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
menyebutkan bahwa
Sesudah Amandemen
1. Susunan
Pasal 2 :
a. MPR terdiri atas
anggota MPR terdiri dari
anggota DPR, anggota
anggota DPR ditambah
perwakilan daerah yang
tusan daerah dan utusan
dipilih melalui pemilu
golongan
dan diatur lebih lanjut
2. Wewenang
Pasal 3 MPR menetapkan
dengan udang-udang
b. MPR bersidang
UUD dan GBHN
sedikitnya sekali dalam
Pasal 6 ayat 2 presiden
5 tahun di ibukota
dan wakil presiden dipilih
negara
oleh MPR dengan suara
c. Segala putusan MPR
terbanyak
ditetapkan dengan
Pasal 37 ayat 1 untuk
suaran terbanyak
mengubah UndangUndang Dasar sekurangkurangnya 2/3 dari pada
2. Wewenang
Pasal 3
a. MPR berwenang
jumlah MPR harus hadir.
mengubah dan
Ayat 2 putusan diambil
menetapkan UUD
dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 2/3
dari pada jumlah anggota
yang hadir.
b. MPR melantik presiden
dan wakil presiden
c. MPR hanya dapat
memberhentikan
presiden dan atau wakil
presiden dalam masa
jabatannya menurut
UUD
2. 2.
PRESIDEN
-
Sebelum amandemen
1. Pengisian jabatan presiden
- Sesudah amandemen
1. Pengisian jabatan
Pasal 6 ayat 2 presiden
presiden
dipilih oleh MPR dengan
Pasal 6 : calon presiden
suara terbanyak.
dan wakil presiden harus
Sedangkan syarat untuk
seorang WNI, sejak
menjadi presiden hanya
kelahiran dan tidak
ditentukan orang indonesia
pernah menerima
asli pasal 6 ayat 1 UUD
kewarganegaraan lain
1945.
karena kehendaknya
2. Kekuasaan presiden
sendiri, tidak pernah
Kekuasaan presiden
menghianati negara,
dalam bidang eksekutif
serta mampu secara
a. Pasal 4 ayat 1 presiden RI
rohani dan jasmani
memegang kekuasaan
untuk melaksanakan
pemerintahan menurut
tugas-tugas sebagai
UUD.
presiden dan wakil
b. Pasal 5 ayat 2 presiden
menetapkan peraturan
presiden.
Syarat-syarat menjadi
pemerintah untuk
presiden dan wakil
menjalankan UU
presiden diatur lebih
sebagaimana mestinya.
lanjut dalam pasal 6A,
3. Kekuasaan presiden dalam
bidang legislatif
yaitu :
a. Presiden dan wakil
Merupakan partner bagi
presiden dipilh dalam
DPR, artinya presiden
satu pasangan secara
bekerja sama dengan DPR
lansung oleh rakyat
dalam tugas legislatif
diantaranya :
a. Pasal 5 ayat 1 presiden
b. Pasangan capres dan
cawapres diusulkan oleh
partai politik atau
memegang kekuasaan
gabungan parpol peserta
membentuk UU dengan
pemilu sebelum
persetujuan DPR
pelaksanaan pemilu
b. Pasal 20 ayat 1 tiap-tiap
UU menghendaki
c. Pasangan capres dan
cawapres yang mendapat
3. pesetujuan DPR
c. Pasal 21 ayat 1 anggota-
suara lebih dari 50% dari
jumlah suara dalam
anggota DPR berhak
pemilu dengan
mengajukan rancangan
sedikitnya 20% suara di
Undang-undang
setiap provinsi yang
4. Wewenang presiden
tersebar di lebih dari
sebagai kepala negara
a. Pasal 10 presiden
setengah jumlah provinsi
di indonesia dilantik
memegang kekuasaan atas
menjadi presiden dan
AD, AL dan AU
wakil presiden
b. Pasal 11 presiden dengan
d. Dalam hal tidak ada
persetujuan DPR
pasangan capres dan
menyatakan perang,
cawapres terpilih, dua
membuat perdamaian dan
pasangan calon yang
perjanjian dengan negara
mempunyai suara
lain
terbanyak pertama dan
c. Pasal 12 presiden
kedua dalam pemilu
menyatakan keadaan
dipilih oleh rakyat secara
bahaya. Syarat-syarat dan
lansung dan pasangan
akibat keadaan bahaya
yang memperoleh suara
ditetapkan dengan UU
rakyat terbanyak dilantik
d. Pasal 13 ayat 1 presiden
mengangkat duta dan
konsul
e. Pasal 13 ayat 2 presiden
menerima duta negara lain
f. Pasal 14 presiden memberi
grasi, amnesti, abolisi, dan
rehabilitasi
g. Pasal 15 presiden memberi
gelaran, tanda jasa dan
lain-lain tanda kehormatan.
sebagai presiden dan
wakil presiden.
e. Tatacara pelaksanaan
pemilihan presiden dan
wakil presiden lebih
lanjut diatur dalam
udang-undang
2. Kekuasaan presiden
bidang eksekutif
a. Pasal 4 ayat 1 presiden
RI memegang kekuasaan
pemerintahan menurut
UUD
b. Pasal 17 ayat 1 presiden
4. di bantuk oleh menterimenteri negara
c. Pasal 17 ayat 2 menterimenteri itu diangkat dan
diberhentikan oleh
presiden
3. Bidang legislatif
a. Pasal ayat 1 presiden
memegang kekuasaan
membentuk undangundang dengan
persetujuan DPR
b. Pasal 20 ayat 1 setiap
RUU dibahas oleh DPR
dan presiden untuk
mendapat persetujuan
bersama.
c. Pasal 21 ayat 1 jika
rancangan itu meskipun
disetujui oleh DPR tidak
disahkan oleh presiden,
maka rancangan tadi
tidak dapat diajukan lagi
dalam pesidangan DPR
masa itu.
4. Wewenang presiden
sebagai kepala negara
a. Pasal 11 ayat 1 presiden
dengan persetujuan DPR
menyatakan perang,
membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan
negara lain
b. Pasal 11 ayat 2 presiden
dalam membuat
5. perjanjian internasional
lainnya menimbulkan
akibat yang luas
mendasar bagi
kehidupan rakyat yang
terkait dengan beban
keuangan negaga, dan
atau mengharuskan
perubahan atau
pembentukan undangundang harus dengan
persetujuan DPR
c. Pasal 12 presiden
menyatakan keadaan
bahaya, syarat-syarat
dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan
dengan undang-undang
d. Pasal 13 ayat 3 presiden
menerima penempatan
duta negara lain dengan
memperhatikan
pertimbangan DPR
e. Pasal 14 ayat 1 presiden
memberikan grasi dan
abolisi dengan
memperhatikan
pertimbangan DPR
f. Pasal 14 ayat 2 presiden
memberikan amnesti dan
abolisi dengan
memperhatikan
pertimbangan DPR
g. Pasal 15 presiden
memberi gelar, tanda
6. jasa dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur
dalam undang-undang
h. Pasal 16 presiden
membentuk suatu dewan
pertimbangan yang
bertugas memberikan
nasihat dan
pertimbangan kepada
presiden, yang
selanjutnya diatur
dengan undang-undang
3.
DPR
- Sebelum amandemen
-
1. Susunan
1. Susunan
a. Pasal 19 ayat 1 susunan
a. Pasal 19 ayat 1 anggota
Sesudah amandemen
DPR ditetapkan dengan
DPR dipilh melalui
undang-undang pelaksanaan
pemilu
dari pasal tersebut
dikeluarkan
b. UU No. 15 tahun 1969 jo
No. 4 Tahun 1975 dan No.2
b. Pasal 19 ayat 2
susunan DPR diatur
dengan undang-undang
c. Pasal 19 ayat 3 DPR
tahun 1980 tentang pemilu
bersidang sedikitnya
anggota MPR dan DPR
sekali dalam setahun
c. UU No. 16 Tahun 1969 dan
UU No. 5 Tahun 1975
tentang susunan dan
2. Tugas
Pasal 20 ayat :
1. DPR memegang
kedudukan MPR, DPR, dan
kekuasaan berbentuk
DPRD.
UU
Dari kedua undang-undang
2. Setiap rancangan UU
tersebut dapat dipahami,
dibahas oleh DPR dan
bahwa cara yang dicapai
presiden untuk
uttuk menetapkan anggota
mendapat persetujuan
DPR dengan pemilu dan
bersama
penunjukan / pengangkatan
3. Jika RUU tidak
7. 2. Tugas DPR
mendapat persetujuan
a. Pasal 2 ayat 1 UUD 1945
bersama, maka RUU
hubungan MPR dan DPR.
itu tidak boleh
DPR itu merangkap sebagai
diajukan lagi pada
anggota MPR
persidangan DPR masa
b. Pasal 20 ayat 1 DPR
memberi persetujuan setiap
pembentukan UU
c. Pasal 20 ayat 2 jika suatu
rancangan UU tidak
mendapat persetujuan DPR
itu
4. Presiden mengesahkan
RUU yang telah
disetujui bersama
untuk menjadi UU
5. Dalam hal RUU yang
maka rancangan UU
telah disetujui tersebut
tersebut tidak boleh
tidak disahkan oleh
diajukan lagi pada
presiden dalam waktu
persidangan DPR masa itu
tiga puluh hari sejak
d. Pasal 22 ayat 1 dalam hal
RUU itu disetujui,
ihwal kepentingan presiden
RUU tersebut sah
berhak menetapkan
menjadi undang-
peraturan pemerintah
undang dan wajib
sebagai pengganti undang-
diundangkan.
undang.
e. Pasal 22 ayat 3 jika tidak
Pasal 21 ayat :
1. Anggota – anggota
mendapat persetujuan, maka
DPR berhak
peraturan pemerintah itu
mengajukan RUU
harus di cabut.
2. Jika rancangan itu,
meskipun disetujui
oleh DPR, tidak
disahkan oleh presiden
maka rancangan tadi
tidak boleh dimajukan
lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan
Rakyat masa itu
Pasal 20 A ayat :
1. DPR mempunyai
8. fungsi legislatif, fungsi
anggaran, dan fungsi
pengawasan
2. Dalam melaksanakan
fungsinya selain hal
yang diatur dalam
pasal pasal lain UUD
ini, DPR mempunyai
hak interpelasi, hak
angket, dan hak
menyatakan pendapat
3. Selain hak yang diatur
dalam pasal-pasal lain
UUD ini, setiap
anggota DPR
mempunyai hak
mengajukan
pertanyaan,
menyampaikan usul,
dan pendapat serta hak
imunitas
4
MAHKAMAH
AGUNG
1. Kedudukan MA
MA sebagai badan atau
lembaga yang mempunya
- Sesudah amandemen
1. Kedudukan MA
a. Pasal 24 ayat 1 kekuasaan
tugas menegakan tertib
kehakiman merupakan
hukum yang telah
kekuasaan yang merdeka
digariskan oleh rakyat,
untuk menyelenggarakan
MA juga merupakan
peradilan guna
peradilan kasasi serta
menegakan hukum dan
mengawasi kegiatan-
keadilan
kegiatan peradilan
dibawahnya.
2. Hak menguji MA
Hak menguji formil
b. Pasal 24 ayat 2 kekuasaan
kehakiman dilakukan
oleh sebuah mahkamah
agung.
9. adalah hak menguji MA
2. Hak menguji MA
untuk menilai apakah
Pasal 24 ayat 1 MA
suatu peraturan
berwenang mengadili
perundangundangan itu
pada tingkat kasasi,
telah dibuat sebagaimana
menguji peraturan
semestinya menurut UUD
perundang undangan di
Hak menguji material
bawah undang-undang.
adalah hak menguji dari
MA untuk menentukan
3. Lingkungan peradilan di
bawah MA
apakah suatu lembaga
Pasal 24 ayat 2 kekuasaan
negara itu isinya tidak
kehakiman dilakukan
bertentangan dengan
oleh sebuah MA dan
peraturan yang lebih
peradilan yang berada di
tinggi.
bawahnya.
3. Lingkaran peradilan di
bawah MA
Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh
pengadilan dalam
lingkungan : peradilan
umum, peradilan agama,
peradilan militer.