1. Organisasi kemahasiswaan
1. Landasan Pengembangan Kemahasiswaan
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 0457/U/1990 tentang Pedoman Umum
Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
3. Pola Pengembangan Kemahasiswaan yang
dikeluarkan oleh Direktorat Kelembagaan Dirjen
Dikti, Depdiknas.
4. Visi, Misi, dan Tujuan Unhas
5. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum Unhas
Kebijakan Dasar Pembinan dan Pengembangan
Kemahasiswaan FH-UH
0. Pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di
fakultas hukum Unhas merupakan bagian integral
dari sistem pendidikan nasional yan melengkapi
kegiatan kurikuler.
1. Kebijakan dasar pembinaan dan pengembangan
kemahasiswaan di fakultas hukum Unhas mengacu
pada Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum Unhas,
serta Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai Unhas yang
tertuang dalam RENSTRA Unhas 2006-2010.

2. Strategi Pembinaan dan Pengembangan
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas
0. Melakukan konsolidasi organisasi kemahasiswaan
dan mengembangkan program organisasi
kemahasiswaan dengan memperhatikan aspek
relevansi,kualitas, kuantitas, kinerja, dan mutu
pelayanan.
1. Meningkatkan motivasi dan partisipasi mahasiswa
dalam kegiatan ekstra kurikuler.
2. Meningkatkan peran aktif mahasiswa dalam
kompetisi ilmiah bertaraf nasional dan internasional,
peningkatan penalaran, keilmuan, dan penelitian.
3. Meningkatkan kualitas pembinaan kepemimpinan
dan manajemen, kepedulian sosial dan kelestarian
lingkungan, minat dan bakat serta kemandirian
dalam kegiatan kemahasiswaan.
4. Meningkatkan kerjasama dan interaksi antara
mahasiswa dengan dosen dalam kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
5. Meningkatkan pembinan kehidupan kampus yang
sehat dan kondusif bagi keshatan fisik dan mental,
termasuk pembinaan etika dan moral mahasiswa.
6. Meningkatkan hubungan antara mahasiswa dan
alumni dengan almamater dalam pengembangan
mutu akademik dan kehidupan kampus yang
kondusif.

3. 7. Meningkatkan sarana dan prasarana
kemahasiswaan/organisasi kmahasiswaan,
termasuk pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi.
8. Pembinaan dan pengembangan kegiatan
kemahasiswaan memperhatikan keseimbangan dan
proporsionalitas antara muatan kecedasan
intelektual (IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan
kecerdasar spiritual (SQ).
Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
0. Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi
adalah wahana dan sarana pengembangan diri
mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan
peningkatan kecendekiawanan serta integritas
kepribadian.
1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi
Kemahasiswaan adalah kegiatan ekstra kurikuler
yang meliputi penalaran dan keilman, minat dan
kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan
mahasiswa di perguruan tinggi, sebagai bagian
integral dalam sistem pendidikan nasional, sebagai
kelengkapan kegiatan kurikuler.
Bentuk Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum
0. Organisasi Kemahasiswaan di Fakultas Hukum
terdiri atas:
1. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

4. 1. STRUKTUR PENGURUS
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
[DPM]
KETUA : BUDIAMIN
W. KETUA : MUHAMMAD SOLIHIN S
SEKRETARIS : MANSUR
BENDAHARA : NUR FADILAH
BAGIAN AKADEMIK
1. DEDE ARWINSYAH
2. ABOB
BAGIAN KONSTITUSI
3. ARWAN
4. WILLIAM
KADERISASI
5. APRIANUS
6. YUDHO
7. RAJU
Senat Mahasiswa Fakultas
1. Untuk mewadahi penyaluran minat, bakat, dan kegemaran,
serta penalaran, keilmuan dan penelitian, dibentuk UKM-UKM
Fakultas, yaitu:
1. Pencinta Alam Recht Faculteit (CAREFA)

5. 2. Gojukai
3. Bengkel Seni Dewi Keadilan (BSDK)
4. Mahasiswa Pencinta Mushallah (MPM)
5. Lembaga Penerbitan Mahasiswa Hukum (LPMH)
6. Sepak Bola
7. Bola Basket
8. Penulisan Karya Ilmiah Hukum Mahasiswa
9. Bahasa Inggris
10. Peradilan Semu (Moot Court)
1. Himpunan Mahasiswa Program S1 Reguler Sore
(HIMAPROGRES)
Adalah Organisasi khusus untuk mahasiswa Program S1 Reguler
Sore sebagai wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler
mahasiswa yang meliputi bidang penalaran dan keilmuan.
1. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan
1. Kegiatan organisasi kemahasiswaan merupkan kegiatan
ekstra dan ko-kurikuler yang terencana dan terpadu dalam bentuk
program kerja tahunan, yang mendukung dan melengkapi kegiatan
kurikuler dalam mencapai tujan pendidian tinggi di Unhas.
2. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dikembangkan agar
mahasiswa mampu menghadapi persaingan global, berdasarkan
padawawasan kebangsaan, demokratisasi, dan hak asasi manusia.

6. 3. Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi:
1. Penalaran, keilmuan, dan penelitian;
2. Minat, bakat, dan kegemaran (olahraga, seni, dan budaya)
3. Kesejahteraan;
4. Pengabdian kepada masyarakat;
5. Kepedulian kepada lingkungan.
1. Layanan dan Bidang Kemahasiswaan Mahasiswa
1. Layanan Bimbingan NonAkademik
1. Bimbingan dan Konseling di Fakultas hukum bertumpu pada
Penasihat Akademik di bawah koordinasi Pembantu Dekan III.
Selain itu, Unhas juga telah menyediakan Unit Bimbingan dan
Konseling. Bimbingan dan Konseling ini diberikan kepada
mahasiswa agar proses studinya dapat berjalan lancar dan
hasil belajar dapat meningkat.
2. Tempat ibadah, berupa mushalla yang erada di lingkungan
Fakultas Hukum.
1. Layanan Akademik
1. Bantuan tutorial pada umumnya dilakukan terhadap
mahasiswa baru sebagai awal adaptasi dan pengenalan
lingkungan kampus. Kegiata ini dikoordinir oleh senat

7. mahasiswa fakultas di bawah pengawasan Pembantu Dekan
III.
2. Orientasi studi ditujukan kepada mahasisa baru dalam bentuk
Pengkaderan Mahasiswa Hukum (PMH). Kegiatan ini
dilakukan selama 3 (tiga) tahap, yaitu PMH I, PMH II, dan
PMH III. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman awal tentang proses adaptasi dengan lingkungan
kampus, serta pengenalan lembaga dan kegiatan
kemahasiswaan, serta pembinaan kepemimpinan dan
manajemen. Kegiatan PMH tersebut mengacu pada peraturan
yang telah ditetapkan bersama oleh Universitas dan Fakultas.
3. bantuan tutorial yang bersifat akademik, seperti:
mengikutsertakan mahasiswa dalam evaluasi kemampan
bahasa Inggris, menyediakan sistem informasi seperti fasilitas
internet, pusat dokumentasi dan jaringan informasi hukum,
jurnal ilmiah untuk menyelesaikan tugas terstruktur dan tugas
akhir.
4. informasi dan bimbingan karir, seperti: informasi lowongan
kerja yang diterima oleh pihak fakultas diinformasikan melalui
papan informasi fakultas; bekerja sama dengan alumni dan
lembaga profesi hukum melalui pelatihan/kursus
kepengacaraan, perancangan kontrak dan advokasi. Selain
itu, malalui KKN Profesi hukum di berbagai instansi, serta
kepolisian, Kejaksaan, Kanwil Departemen Hukum dan HAM,
Kantor Notaris, serta kantor-kantor pemerintah, mahasiswa
dapat memperoleh pengalaman dan keterampilan kerja serta
informasi lowongan kerja.
1. Peraturan Kemahasiswaan

8. 1. Peraturan Kemahasiswaan tertuang dalam Keputusan Rektor
Unhas Nomor: 1128/JO4/P/2006, tanggal 31 Juli 2006 tentang
Ketentuan Ketertiban Mahasiswa dalam Kampus (PKMDK).