1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
Menuju Industri Perikanan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Disampaikan dalam acara: Sosialisasi Menuju Industri Perikanan
Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
Bali, 10 Desember 2012

2. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
I. PERIKANAN DAN KELAUTAN DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
II. INDUSTRI PERIKANAN RAMAH
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
III. ARAH MEMBANGUN INDUSTRI
PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN
DAN BERKELANJUTAN
2

3. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
I. PERIKANAN DAN KELAUTAN
DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN NASIONAL
3

4. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
ALUR PEMBANGUNAN SUMBER DAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM RPJMN 2010-2014
4

5. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PERANAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
Menyumbang PDB nasional  3,34
persen terhadap pertumbuhan PDB
non migas (2011)
BELUM TERHITUNG:
1. DAMPAK
2. CAUSAL LOOP
3. NILAI KEHATI
FUNGSI
EKONOMI
Penghasil pangan sebagai sumber
protein hewani  Produksi perikanan
12,38 juta ton (2011)
Menyumbang penyerapan tenaga kerja
 2,73 juta nelayan dan 3,35 juta
pembudidaya (2011)
Menyumbang devisa negara melalui
ekspor hasil perikanan  USD 3,21
miliar
PERIKANAN
DAN KELAUTAN
FUNGSI
LINGKUNGAN
Berperan dalam hal konservasi 
luasan kawasan konservasi laut dan
perairan yang dikelola 2,54 juta ha
(2011)
Pengelolaan SD kelautan perikanan 
pengawasan terhadap illegal fishing
dan kegiatan yang merusak SD
Kelautan dan Perikanan
5

6. MENJAGA CAUSAL LOOP - KETERGANTUNGAN
Pengelolaan limbah
dan monitoringnya
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
1. Apa saja yg harus
diamankan,
dimana
2. Cara pengamanan
dan penegakan
aturan
PERIKANAN
1. Apa saja, siapa
penghasil
2. Bagaimana mengukur
dan membagi
3. Siapa yang melakukan
PENCEMARAN
KEBERLANJUTAN
KEHATI
PERAIRAN DAN
LAUT
PERAIRAN
BERSIH
DAMPAK
PENCEMARAN
1. Apa/siapa yang
terkena
2. Pengukuran dan
seberapa besar?
3. Pihak penyebab dan
terkena dampak?
4. Bagaimana/dg cara
apa menegakkan
aturan?
6

7. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
II. INDUSTRI PERIKANAN
RAMAH LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN
7

8. UU 32/2011
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PENGENDALIAN LH
PENCEGAHAN:
1. KLHS (PP)
2. Tata Ruang
3. Baku Mutu LH (Permen)
4. Kriteria Baku Kerusakan LH
(PP)
5. Amdal (PP dan Permen)
6. UKL-UPL (Permen)
7. Perizinan (PP)
8. Instrumen ekonomi LH (PP)
9. Peraturan PerUU berbasis LH
10. Anggaran Berbasis LH
11. Analisis Resiko LH (PP)
12. Audit LH (Permen)
PENANGGULANGAN:
a. Pemberian
informasi
peringatan
b. Pengisolasian
pencemaran
c. Penghentian
sumber
pencemaran
PP
PEMULIHAN:
a. Penghentian
sumber dan
pembersihan
unsur pencemar
b. Remediasi
c. Rehabilitasi
d. Restorasi
PP
8

9. RESPONSIBLE FISHERY-FAO
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
Fishery
Management
Fishery
research
1.
Fishing operations
2.
Post harvest and
trade practices
Integration of fisheries
into coastal area
management
Aquaculture
development
3.
4.
5.
FISHERIES MANAGEMENT
Policy, kerangka legal dan
kelembagaan dan mengadopsi ketentuan konservasi
dan pemanfaatan perikanan
berkelanjutan dalam jangka
panjang.
Ketentuan a.l menyangkut:
- Excess fishing capacity
- Economic condition to
promote responsible
fishery
- Memperhatikan nelayan
kecil
- Perlindungan kehati laut
- Dampak linkungan diatasi
Kerangka pengelolaan
Data dan pengelolaannya
Precautionary approach.
9

10. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
PRODUKSI PERIKANAN NASIONAL 2002-2012*)
Masih terus meningkat
16,00
Produksi Perikanan (juta ton)
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*)
Produksi Tangkap
4,38
4,69
4,65
4,71
4,81
5,04
5,00
5,11
5,38
5,41
5,44
Produksi Budidaya
1,14
1,22
1,47
2,16
2,68
3,19
3,86
4,71
5,48
6,97
9,42
Total Produksi Perikanan
5,52
5,92
6,12
6,87
7,49
8,24
8,86
9,82
10,86
12,38
14,86
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012
Keterangan: *) = perkiraan
“PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN DIDOMINASI OLEH PERTUMBUHAN PERIKANAN
BUDIDAYA, TERUTAMA KOMODITAS: RUMPUT LAUT, NILA, BANDENG, UDANG, DAN MAS”
10

11. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
No
POTENSI LAHAN PERIKANAN BUDIDAYA DAN TINGKAT
PEMANFAATAANNYA: potensi masih terbuka?
Jenis Budidaya
1
Tambak
2
Potensi (ha)*) Pemanfaatan**)
2.963.717
23%
Kolam
541.100
27%
3
Perairan Umum
158.125
1%
4
Sawah
1.536.289
11%
5
Laut
12.545.072
1%
14.000.000
Keterangan:
*) = berdasarkan Statistik Perikanan
Budidaya 2009
**) = berdasarkan statistik perikanan
budidaya 2010
10.000.000
Luas lahan (ha)
Sumber: Kelautan dan Perikanan Dalam
Angka 2011, KKP
12.000.000
8.000.000
Potensi
6.000.000
Pemanfaatan
4.000.000
2.000.000
Tambak
Kolam
Perairan
Umum
Sawah
Laut

12. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
POTENSI (MSY) DAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
TAHUN 2010 PER WPP  tidak dapat digeneralisasi
MSY = 276
Prod = 316,8
MSY = 1.059
Prod = 572,2
MSY = 333,6
Prod = 214,3
MSY = 595,6
Prod = 418,5
MSY = 299,1
Prod = 142,8
MSY = 929,7
Prod = 625,8
MSY = 565,2
Prod = 541,5
MSY = 836,6
Prod = 810,6
MSY = 855,5
Prod = 537,9
Keterangan:
Satuan dalam Ribu Ton
Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan (JTB) adalah 80% dari MSY
= over fishing (produksi > MSY), pengelolaan harus
hati-hati, tidak ada ijin baru dan perlu pemulihan
SDI
= produksi > JTB (namun belum melebihi MSY),
mengoptimalkan penangkapan dan pemulihan SDI
= produksi < MSY, mengoptimalkan hasil tangkapan
sampai batas JTB
MSY = 491,7
Prod = 431,4
MSY = 278
Prod = 427,6
= Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)  Belawan, Bungus, Nizam Zachman, Cilacap,
Kendari, Bitung)
= Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)  Ambon, Brondong, Kejawanan, Pelabuhan Ratu,
Pekalongan, Pemangkat, Pengambengan, Prigi, Sibolga, Sungailiat, Tanjung Pandan, Ternate,
Tual
= Pelabuhan Perikanan Swasta  Telaga Punggur dan Barelang (Batam, Kepri)

13. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
JUMLAH UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI), KAPASITAS
PRODUKSI, RATA-RATA PRODUKSI DAN UTILITAS
DESKRIPSI
2006
2007
2008
2009
2010
Jumlah UPI (unit)
710
710
458
509
569
Kapasitas Produksi (Ton/
hari)
15.390.60 15.390.60 14.791.20 10.277.90 10.819.62
Rata-rata Produksi (Ton/
hari)
7.148.76
8.110.65
8164.93
6.097.70
6.828.06
Utilitas*) (%)
46,45
52,70
55,20
59,33
63,11
Keterangan: *) = Target tingkat utilitas : 70% dari kapasitas, penyebab utama adalah karena
kekurangan bahan baku.
Sumber: Diolah dari KKP, 2012

14. PERSEBARAN UPI (UNIT PENGOLAHAN IKAN) DI INDONESIA
TAHUN 2008
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
90
200
80
150
62
0
70
60
33
8
1
8
50
Ikan
40
Udang
30
TC
20
Crab
10
85
100
50
Jumlah UPI (unit)
Jumlah UPI (dalam unit)
100
237
250
Lainnya
0
Wilayah
Wilayah
Persebaran UPI per Wilayah di Indonesia (2008)
Persebaran UPI per Wilayah Berdasarkan Komoditas di Indonesia (2008)
1. TIDAK MATCH DENGAN POTENSI....Jumlah, lokus, jenis,
kontinuitas?
2. Aset lain  kehati dan pemanfaatannya?

15. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
III. ARAH MEMBANGUN
INDUSTRI PERIKANAN RAMAH
LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN
15

16. 1. MAKRO  MIKRO (WILAYAH)
KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
1. Penguasaan data dan informasi per WPP:
a. Potensi (jenis dan waktu): ikan, aset kehati?
b. Kondisi LH  kehati dan pencemaran
(jenis, pelaku)
2. Konektivitas: logistik antar WPP  industri
pengolahan dan sarana-prasarana
3. Perikanan budidaya: keseimbangan kualitas
air dan pemanfaatan untuk perikanan.
16

17. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
2. PERIKANAN - INDUSTRI RAMAH
LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN
WPP DAN KEHATI
1. RANTAI PELAKU DAN
KAPASITAS KEKUATAN
(BESAR-MENENGAH-KECIL)
 keterkaitan usaha
2. SISTEM INFORMASI
NASIONAL (WPP DAN ANTAR
WPP)  keselarasan rantai
pasokan/logistik:
PENGENDALIAN LH
1.
2.
DATA DAN
A. Siapa, jenis, jumlah dan waktu PETA
(per PPI), aset kehati
B. Harga dan nilai aset kehati
C. Sebaran prasarana dan sarana
perikanan (PPI, pelabuhan,
3.
industri).
3. SIAPA PENGELOLA
INFORMASI?
PEMANTAUAN
PENCEMARAN PER WPP:
ambang, aset kehati, siapa
dan apa?
APA DAN BAGAIMANA
MEMANTAU PENCEMARAN
a. Rantai: KEMENLH –
EKOREGION-BPLH
b. Apa yang dipantau, alat
dan frekuensi
c. Pemanfaatan data untuk
penegakan
INSTRUMEN PENEGAKAN
ATURAN
17

18. KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Gedung Bappenas TS2A Lantai 5
Jl Taman Suropati No. 2 Jakarta
Telp/Fax: 021-3916340/021-3144131
Fax Email: sdalh@bappenas.go.id
18