1. iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara
itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem
pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis.
Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu
akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes
hal tersebut.
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah
laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan
politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontiniu
dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan
sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan
sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya
sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan
negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal
dari rakyatnya itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis
memberi judul“ SISTEM PEMERINTAHAN “.
B. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui bagaimana system pemerintahan di Indonesia
2. Untuk menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah di
amandemen
3. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terjadinya perubahan
C. RUMUSAN MASALAH
1. Mengapa sistem pemerintahan di indonesia mengalami perubahan sebelum dan
sesudah UUD di amandemen?
2. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah di amandemen?

2. iii
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 sebelum Diamandemen.
Sistem pemerintahan ini tertuang dalam penjelasan UUD 1945 tentang 7 kunci pokok sistem
pemerintahan. Yaitu :
• Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)
• Sistem Konstitusional.
• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
• Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah MPR.
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
• Menteri Negara adalah pembantu presiden, dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR.
• Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial.
Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden
Suharto.
Ciri dari sistem pemerintahan presidensial ini adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada
lembaga kepresidenan.
Pada saat sistem pemerintahan ini, kekuasaan presiden berdasar UUD 1945 adalah sebagai
berikut :
• Pemegang kekuasaan legislative.
• Pemegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan.
• Pemegang kekuasaan sebagai kepala Negara.
• Panglima tertinggi dalam kemiliteran.
• Berhak mengangkat & melantik para anggota MPR dari utusan daerah atau golongan.
• Berhak mengangkat para menteri dan pejabat Negara.
• Berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
• Berhak mengangkat duta dan menerima duta dari Negara lain.
• Berhak memberi gelaran, tanda jasa, dan lain – lain tanda kehormatan.
• Berhak memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.
Dampak negative yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah
sebagai berikut :
• Terjadi pemusatan kekuasaan Negara pada satu lembaga, yaitu presiden.
• Peran pengawasan & perwakilan DPR semakin lemah.

3. iii
• Pejabat – pejabat Negara yang diangkat cenderung dimanfaat untuk loyal dan mendukung
kelangsungan kekuasaan presiden.
• Kebijakan yang dibuat cenderung menguntungkan orang – orang yang dekat presiden.
• Menciptakan perilaku KKN.
• Terjadi personifikasi bahwa presiden dianggap Negara.
• Rakyat dibuat makin tidak berdaya, dan tunduk pada presiden.
Dampak positif yang terjadi dari sistem pemerintahan yang bersifat presidensial ini adalah
sebagai berikut :
• Presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan.
• Presiden mampu menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid.
• Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau berganti.
• Konflik dan pertentangan antar pejabat Negara dapat dihindari.
Indonesia memasuki era reformasi. Dimana bangsa Indonesia ingin dan bertekad untuk
menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu perlu disusun
pemerintahan berdasarkan konstitusi (konstitusional). Yang bercirikan sebagai berikut :
• Adanya pembatasan kekuasaan ekskutif.
• Jaminan atas hak – hak asasi manusia dan warga Negara.
B. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasar UUD 1945 setelah Diamandemen.
Pokok – pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut :
• Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi
menjadi beberapa provinsi.
• Bentuk pemerintahan adalah Republik.
• Sistem pemerintahan adalah presidensial.
• Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
• Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
• Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.
• Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.
Sistem pemerintahan ini pada dasarnya masih menganut sitem presidensial. Hal ini terbukti
dengan presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan. Presiden juga berada di
luar pengawasan langsung DPR dan tidak bertanggung jawab terhadap parlemen.
Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut :
• Presiden sewaktu – waktu dapat diberhentikan MPR atas usul dan pertimbangan dari DPR.
• Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.
• Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan

4. iii
DPR.
• Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang – undang dan
hak budget (anggaran).
Dengan demikian, ada perubahan – perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru
tersebut, antara lain adanya pemilihan presiden secara langsung, sistem bicameral,
mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen
untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran
C. Pengelompokkan system pemerintahan:
1. system pemerintahan Presidensial
merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan
pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung
jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus
kepala pemerintahan.
Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia
# Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:
1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.
4. eksekutif dipilih melalui pemilu.
2. system pemerintahan Parlementer
merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab
kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang
besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri
dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:
1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif,
dan antara presiden dan kabinet.
3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
3. system pemerintahan Campuran

5. iii
Dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system pemerintahan
Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala
Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
Contoh Negara: Perancis.
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
· Tahun 1945 – 1949
Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:
1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan
yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang
MPR.
2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan
usul BP – KNIP.
· Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system
parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada
masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer
murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan
pemerintah.
· Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang
dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-
ciri:
1. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
3. Presiden berhak membubarkan DPR.
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
· Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-
kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol
yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.
· Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era
orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto
mundur pada 21 Mei ’98.
· Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)

6. iii
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak
pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk
unjuk rasa.
Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
2. DPR sebagai pembuat UU.
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
6. BPK pengaudit keuangan.
7. Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)
8. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
9. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh
rakyat.
10. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
11. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
12. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
D. Dasar pemikiran dan latar belakang UUD mengalami perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal
ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi
ketatanegaraan.
Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang
kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalah executive heavy yakni
kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional
yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan
rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.
UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum
di amandemen).
UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur
hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif
sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-
undang.

7. iii
Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung
ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis,
supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi
daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang
tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
a. Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada
presiden.
b. Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
c. Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi
formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.
d. Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang
berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoly

8. iii
BAB III
METODE PENELITIAN
Sistem pemerintahan yang menganut teori kedaulatan rakyat, yakni kekuasaan pemerintah
dipegang dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara yang terbentuk dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat (demokrasi). Karena rakyatlah yang pada dasarnya memiliki
kekuasaan maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya pun harus dipertanggungjawabkan
kepada rakyat melalui mekanisme dan tata cara yang telah diatur di dalam undang-undang.
Berikut ini pembagian sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu :
a. Sistem pemerintahan presidensiil, yaitu sistem pemerintahan yang para menteri (kabinet)
di dalam melaksankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada presiden.
Terbentuknya menteri di angkat oleh presiden, diberi tugas oleh presiden, dan yang berhak
memberhentikan presiden itu sendiri sehingga presiden bertanggungjawab penuh atas
keberhasilan dan kredibilitas para menteri yang dibentuknya.
Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil ialah sebagai berikut:
1) Dalam melaksanakan kebijakan berada di tangan presiden.
2) Kebijakan yang bersifat komprehensif (bersifat luas dan lengkap) jarang dapat dibuat
karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah.
3) Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.
4) Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatab eksekutif.
b. System pemerintahan parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat
perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara
mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana
sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang
berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang
terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi
simbolkepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan
secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan
melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak adapemisahan kekuasaan yang jelas
antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa
kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam
sebuah republik kepresidenan.

9. iii
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya
dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke
pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik
Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala
pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan
kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa
sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala
negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer ialah sebagai berikut:
1) Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahansedangkan kepala
negara dikepalai oleh presiden/raja.
2) Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi
berdasarkan undang-undang.
3) Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpindepartemen dan non-departemen.
4) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
5) Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
6) Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

10. iii
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pengertian Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata
system merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan,
tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang
berasal dari kata perintah. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata-kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau, Negara.
c. Pemerintahan adalaha perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh
badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai
tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai
tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintaha diartikan sebagai suatu tatanan utuh
yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan
memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu
Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :
 Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan
menjalankan pemerintahan.
 Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang
 Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-
undang.
Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Jadi, system pemerintaha negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga
negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai
tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan.
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara.
Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia
bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di
negara Indonesia.

11. iii
B. Bentuk Pemerintahan
1. Aristokrasi
Berasal dari bahasa Yunani kuno aristo yang berarti “terbaik” dan kratia yang berarti “untuk
memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang
dipimpin oleh individu yang terbaik.
2. Demokrasi
Yaitu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan
kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah
negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga
kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga
jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar
satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar
ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip
checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan
eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan
judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki
kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif
dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi
masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan
umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
3. Demokrasi totaliter
Yaitu sebuah istilah yang diperkenalkan oleh sejarahwan Israel, J.L. Talmon untuk merujuk
kepada suatu sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang terpilih secara sah
mempertahankan kesatuan negara kebangsaan yang warga negaranya, meskipun memiliki
hak untuk memilih, tidak banyak atau bahkan sama sekali tidak memiliki partisipasi dalam
proses pengambilan keputusan pemerintah. Ungkapan ini sebelumnya telah digunakan oleh
Bertrand de Jouvenel dan E.H. Carr.
4. Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang diperintah
seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada
provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh
penggunaan dalam arti yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan

12. iii
sebuah negara yang terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah seorang
emir.
5. Federal adalah kata sifat (adjektif) dari kata Federasi. Biasanya kata ini merujuk pada
pemerintahan pusat atau pemerintahan pada tingkat nasional. Federasi dari bahasa Belanda,
federatie, berasal dari bahasa Latin; foeduratio yang artinya “perjanjian”. federasi pertama
dari arti ini adalah “perjanjian” daripada Kerajaan Romawi dengan suku bangsa Jerman yang
lalu menetap di provinsi Belgia, kira-kira pada abad ke 4 Masehi. Kala itu, mereka berjanji
untuk tidak memerangi sesama, tetapi untuk bekerja sama saja.
6. Meritokrasi Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi menunjuk suatu bentuk
sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau
berkemampuan. Kerap dianggap sebagai suatu bentuk sistem masyarakat yang sangat adil
dengan memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin,
tetapi tetap dikritik sebagai bentuk ketidak adilan yang kurang memberi tempat bagi mereka
yang kurang memiliki kemampuan untuk tampil memimpin. Dalam pengertian khusus
meritokrasi kerap di pakai menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek
nepotisme.
7. Monarkisme adalah sebuah dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, atau
pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam sebuah negara.
8. Negara Kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, memiliki
rakyat,dan pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota biasanya memiliki wilayah yang kecil
yang meiliki luas sebesar kota pada umumnya. Negara-negara kota dewasa ini adalah
Singapura, Monako dan Vatikan.
9. Oligarki (Bahasa Yunani: Ὀλιγαρχία, Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang
kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik
dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani
untuk “sedikit” (ὀ λίγον óligon) dan “memerintah” (ἄ ρχω arkho).
10. Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu
orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokratôr yang secara literal berarti
“berkuasa sendiri” atau “penguasa tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki
(kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas,
oleh rakyat).
11. Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yamg mendasarkan suatu kekuasaan
atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos yang
berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. riwayat keterlibatan kaum hartawan

13. iii
dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan
Genova, Italia
C. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. Sistem pemerintahan parlementer
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan
tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua
sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang
menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of
Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara
dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang
dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan
parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip
dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan
diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan
antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila
badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari
badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di
luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri,
kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan parlementer.
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai
badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan
umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi
mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai
pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan

14. iii
eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat
dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat
menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya
kepada kabinet.
5. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau
raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia
hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran
dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum
lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
 Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif
berada pada satu partai atau koalisi partai.
 Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
 Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi
barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
2. Sistem pemerintahan Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan
yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam
sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Untuk lebih
jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan
presidensial.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut
1. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh
rakyat atau suatu dewan majelis.
2. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada
presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.

15. iii
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak
dipilih oleh parlemen.
4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota
parlemen dipilih oleh rakyat.
6. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Sistem pemerintahan Presidensial merupakan system pemerintahan di mana kepala
pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada
parlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden
berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh Negara: AS,
Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
D. Pengaruh Sistem Pemerintahan Terhadap Negara
Sistem pemerintahan negara-negara didunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari
negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial dan sistem
pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan
oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari
sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Dari dua model
tersebut, kemudian dicontoh oleh negara-negar lainnya.
Sistem pemerintahan suatu negara berguna bagi negara lain. Salah satu kegunaan penting
sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan suatu negara menjadi dapat mengadakan
perbandingan oleh negara lain. Suatu negara dapat mengadakan perbandingan sistem
pemerintahan yang dijalankan dengan sistem pemerintahan yang dilaksakan negara lain.
Negara-negara dapat mencari dan menemukan beberapa persamaan dan perbedaan
antarsistem pemerintahan. Tujuan selanjutnya adalah negara dapat mengembangkan suatu
sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik dari sebelumnya setelah melakukan
perbandingan dengan negara-negara lain. Mereka bisa pula mengadopsi sistem pemerintahan
negara lain sebagai sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.
Dengan demikian, sistem pemerintahan suatu negara dapat dijadikan sebagai bahan
perbandingan atau model yang dapat diadopsi menjadi bagian dari sistem pemerintahan
negara lain. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing telah mampu membuktikan diri
sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer seara ideal.
Sistem pemerintahan dari kedua negara tersebut selanjutnya banyak ditiru oleh negara-negara
lain di dunia yang tentunya disesuaikan dengan negara yang bersangkutan.

16. iii
 Pelaksanaan Sistem pemerintahan Negara Indonesia
A. Sistem pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945
Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:
1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
2. DPR sebagai pembuat UU.
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
6. BPK pengaudit keuangan.
Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)
1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
3. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
5. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
B. Perbandingan Satu Sistem Pemerintahan yang dianut satu Negara terhadap Negara
lain
Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam
praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan
Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.
kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis
kabinet.
3. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.
Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.
C. Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.

17. iii
Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum
diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem
pemerintahan negara tersebut sebagai berikut :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
b. Sistem pemerintahan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen.
Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum
diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen
keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada UUD 1945
dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang
baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya
Pemilu 2004.
Berdasarkan undang – undang dasar 1945 sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
adalah sebagai berikut :
1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan yang tidak terbatas) .
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan majelis permusyawaratan rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam
menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan
prsiden.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan
dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan
anggaran dan belanja Negara.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden yang mengangkat dan memberhentikan mentri
Negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

18. iii
BAB V
KESIMPULAN
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan
berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan
negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok,
yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau
unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri.
Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan
ministerial (parlemen). Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam sistem
parlementer, badan eksekutif mendapat pengwasan langsung dari legislatif. Sebaliknya,
apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif maka sistem pemerintahannya
adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lebaga-lembaga negara itu
berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara
monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda.
Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di
negara lain. Namun, terdapat juga beberapa persamaan antar sistem pemerintahan negara itu.
Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintah di
negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan
dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999.
Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi.

19. iii
DAFTAR PUSTAKA
1. Budiyanto.2006.Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XII. Jakarta :
Erlangga
2. Algemeene Secretarie, Regeringsalmanaak voor Nederlandsch-Indie 1942, eerste
gedeelte: Grondgebied en Bevolking, Inrichting van het Bestuur van Neder¬landsch-
Indie, Batavia: Landsrukkerij
3. Bagehot, Walter, The English Constitution, London: Oxford University Press, second
ed., eighth printed, 1955
4. Bonar Sidjabat, 'Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia', Majalah
Ragi Buana, 52, 1968
5. Clive Day, The Policy and Administration of the Dutch in Java, Kuala Lumpur:
Oxford University Press, 1972

20. iii
MID TEST : ILMU LOGIKA
SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA
DISUSUN OLEH :
NAMA : LA IDI
STAMBUK : 21208260
SEMESTER : II
PRODI : ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KENDARI
2013

21. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..............................................................................................ii
DAFTAR ISI..........................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1
1.1 Latar Belakang Masalah...........................................................................1
1.2Rumusan Masalah.....................................................................................2
1.3 Tujuan dan Manfaat..................................................................................1
BAB II KAJIAN PUSTAKA....................................................................................2
BAB III METODE PENELITIAN............................................................................8
BAB IV PEMBAHASAN........................................................................................12
A. pengertian pemerintaha............................................................................10
B. bentuk pemerintahan.................................................................................11
C. sistem pemerintahan..................................................................................13
D. pengaruh sistem pemerintahan terhadap negara.......................................15
BAB V KESIMPULAN...........................................................................................18
DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................19

22. iii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat
dan limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan
tepat waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul
“SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA”
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggu perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan
semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Raha, Juli 2013
"Penulis"