Surat edaran ini membahas tentang pemanfaatan perangkat lunak legal dan open source software di lingkungan instansi pemerintah. Surat edaran ini mengingatkan bahwa banyak instansi pemerintah yang masih menggunakan perangkat lunak bajakan, sehingga perlu mengkonversi ke perangkat lunak legal terutama open source untuk menghindari pelanggaran hukum dan menjaga kelangsungan pelayanan publik. Surat edaran ini juga menyebutkan target konversi ke perangkat lunak

1. SE/01/M.PAN/3/2009
SURAT EDARAN
TENTANG
PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK LEGAL
DAN
OPEN SOURCE SOFTWARE

2. SE/01/M.PAN/3/2009
●
●
Pelayanan Publik di
berbagai instansi
sudah seharusnya
dilakukan dengan
kepastian hukum
yang baik
Bussiness Continuity
dari seluruh
pelayanan publik
yang diselenggarakan
negara perlu dijaga
Kenyataan yang ada:
●
●
Banyak instansi
pemerintah yang
masih menggunakan
softwate bajakan
Tingkat pembajakan
yang tinggi mejadikan
Indonesia statusnya
kembali ditingkatkan
menjadi masuk dalam
priority watch list

3. 05/SE/M.KKOMINFO/10/2005
PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN
PENGGUNAAN PIRANTI LUNAK LEGAL
DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH

4. Point-Point Penting
Menghindari Terganggunya Pelayanan Publik
Akibat Pelanggaran UU Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta.
Check Penggunaan Perangkat Lunak Legal.
●
Hapus semua perangkat lunak tidak legal.
●
Gunakan Free Open Source Yang Berlisensi Bebas Untuk
Menggantikan Perangkat Lunak Tidak Legal,
●

5. Kesepakatan IGOS-I: 5 Kementerian
dan
Kesepatan IGOS-II: 18 Kementerian
Kementerian Negara PAN mentargetkan paling
lambat akhir 2009 sudah melaksanakan
ketentuan dalam SE
Dengan bantuan DepKominfo dan Kem.Ristek
Mulai melakukan konversi sejak SE ditetapkan
Status Progress: 52 PC sudah dikonversi dan
pengguna ke-52 PC tersebut sudah dilatih
menggunakan perangkat lunak open source

6. Koordinasi Implementasi
Hubungi:
Kementerian Negara Riset dan Teknologi
c.q. Deputi Bidang Pendayagunaan dan
Pemasyarakatan IPTEK
Departemen Komunikasi dan Informatika
c.q. Aplikasi dan Telematika

7. Penghematan Anggaran
Wajib Menggunakan Open Source Jika
Menggantikan Perangkat Lunak Tidak Legal
Dianjurkan Didalam Membangun Sistem Baru
Segera Manfaatkan Perangkat Lunak Open
Source

8. Menjadi Legal Diharapkan Paling Lambat
31 Desember 2011
Contoh Yang Sudah Menerapkan:
Instansi Pemerintah:
Kementerian Negara Ristek: 100%
Dep. Kominfo: Ditjen Aplikasi dan
Telematika:100%
Instansi Pemda:
Pemda Sragen
Pemda Jembrana

9. Perencanaan Implementasi SE
Pimpinan Instansi Agar Melakukan
Pengaturan dan Pemantauan Terhadap
Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal di
Lingkungan Instansi Masing Masing

10. TERIMA KASIH
KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA