2. 5.1 MENDISKRIPSIKAN
SISTEM HUKUM DAN
PERADILAN INTERNASIONAL
Anggun Saras

3. Materi pembelajaran
 Hukum dan peradilan internasional
 Makna hukum internasional
 Asas asas hukum internsional
 Sumber-sumber hukum internasional
 Subjek-subjek hukum internasional
 Lembaga peradilan internasional

4. INDIKATOR
 Mengemukakan makna hukum internasional
 Menjelaskan asas-asas hukum internasional
 Mengidentifikasi sumber hukum internasional
 Mengidentifikasi subyek-subyek hukum
internasional
 Mendeskripsikan peranan lembaga peradilan
internasional
 Mengidentifikasi kewenangan mahkamah
agung
 Mendiskripsikan kendala yang di hadapi
mahkamah internasional dalam
memerankansebagai lembaga peradilan
internasional

5. Sistem hukum internasional
Kata “sistem” dalam kamus besar bahasa
indonesia artinya susunan kesatuan-
kesatuan yang masing-masing tidak berdiri
sendiri , tetapi membentuk keatuan secara
keseluruhan.
Yang dimaksud dengan sistem hukum
internasional adalah kesatuan hukum yang
berlaku untuk komunitas internasional yang
harus di patuhi dan di taati oleh setiap
negara.

6. Sistem hukum internasional
Kata “sistem” dalam kamus besar
bahasa indonesia artinya susunan
kesatuan- kesatuan yang masing-masing
tidak berdiri sendiri , tetapi membentuk
keatuan secara keseluruhan.
Yang dimaksud dengan sistem hukum
internasional adalah kesatuan hukum
yang berlaku untuk komunitas
internasional yang harus di patuhi dan di
taati oleh setiap negara.

7. Pengertian hukum
internasional
• Dalam pengertian umum, hukum internasional merupakan bagian
hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
• Menurut beberapa sarjana lain :
– Hugo de groot menyatakan dalam bukunya De jure belli ac pacis
menngemukakanbahwa hukum dan hubungan internasional di dasarkan
pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara.
– Sam suhaedi berpendapat bahwa hukum internasional merupakan
himpunan aturan,norma,dan asas yang mengatur pergaulan hidup
masyarakat internasional.
– J.G.Starke berpendapat hukum internasional adalah sekumpulan
hukum yang sebagian besarterdiri dari asas-asas dan karena itu
biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
– Wirjono prodjodikoro hukum internasional adalah hukum yang
mengatur perhubungan hukum antara bergagai bangsa di berbagai
negara
– Mochtar kusumaatmadja hukum internasional adalah keseluruhan
kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang
melintasi batas-batas negara antara negara dan begara, negara dengan
subjek hukum lain bukan negara.

8. Asal mula
hukum internasional
Sejak tahun 89 SM. Bangsa romawi sudah mengenal
hukum, hukum itu lenih di kenal dengan ius civile dan
ius gentinum. Ius civile merupakan hukum yang berlku
bagi bangasa romawi, sedangkan ius gentinum adalah
hukum yang di tetapkan bagi para kaula atau orang
asing.
Kemudian hukum berkembang menjadi volkernrecht
(jerman) , hingga international law (inggris).
Dalam perkembangan berikutnya, paham tentang
hukum internasional dibedakan menjadi 2 :
- Hukum perdata internasional , yaitu hukum
internasional yang mengatur hubungan hukum antar
warga negara satu dengan warga negara lain
- Hukum publik internasional, yaitu hukum internasional
yang mengatur negara yang satu dengan yang lain
dalam hubungan internasional.

9. Asas-asas
hukum internasional
• Asas teritorial, di dasarkan pada kekuasaan
negara atas daerahnya, negara
melaksanakan hukum bagi semua orang dan
semua barang yang ada di wilayahnya.
• Asas kebangsaan, di dasarkan pada
kekuasaan negara untuk warga negaranya.
• Asas kepentingan umum, pada wewenang
negara untuk melindungi dan mengatur
kepentingan dalam kehidupan
bermasyarakat.

10. Sumber hukum internasional
Menurut mochtar kusumaatmadja sumber hukum internasional
dibagi menjadi 2,yaitu sumber hukum dalam arti material dan dalam
arti formal.
1. Dalam arti material : sumber hukum yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu negara. Ada 2 aliran yang memiliki
pendapat yang berbeda yaitu aliran naturalis dan aliran
positivisme.
- Aliran nauralis : berdasarkan hak asasi . Aliran berpendapat
bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan
pada hukum alam yang berasal dari tuhan.
- Aliran positivisme : aliran ini mendasarkan berlakunya hukum
internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara
ditambah dengan asas pacta sunt servada.

11. 2. Dalam arti formal : sumber darimana kita
mendapatkan atau menemukan ketentuan -
ketentuan hukum internasional.
 Sumber hukum internasional sesuai dengan
yang tercantum di dalam piagam mahkamah
internasional pasal 38 adalah sebagai berikut :
 Perjanjian internasional (traktat = treaty)
 Kebiasaan – kebiasaan internasional yang terbukti
dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum
 Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-
bangsa beradab.
 Pendapat para ahli hukum yang terkemuka.

12. Subjek hukum internasional
no Nama uraian keterangan
1 negara Subjek hukum internasional dalam arti
klasik, artinya bahwa lahirnya hukum
internasional negara sudah diakui.
Dalam istilah lain,
hukum internasional
adalah hukum antar
negara
2 Takhta suci Peninggalan sejarah sejak jaman
dahulu.
Takhta suci memiliki
perwakilan diplomatik di
banyak ibukota.
3 Palang
merah
internasional
Palang merah internasional yang
berkedudukan di janewa.
Organisasi internasional
4 Organisasi
internasional
Merupakan subjek hukum yang
mempunyai hak-hak dan kewajiban yang
ditetapkan dalam konvensi internasional.
PBB,ILO,WHO,FAO.
5 Orang
perseorang
Dalam arti yang terbatas orang
perseorang dapat di anggap sebagai
subjek hukum internasional.
Dalam perkembangan
lebih lanjut selain
individu para perwakilan
suatu negara dapat
juga para turis,para
pelajar,para musisi.

13. 6. Pemberonta
k dan pihak
dalam
sengketa
Menurut hukum perang ,
pemberontak dapat
memperoleh kedudukan dan
hak sebagai pihak yang
bersengketa dalam hal
tertentu.
Para pemberontak
dianggap sebagai
salah satusubjek
hukum internasional
karena beberapa
alasan.
1. Menentukan
nasibnya sendiri
2. Hak secara bebas
memilih sistem
politik, sosial
sendiri.
3. Hak menguasai
sumber kekayaan
alam di wilayah
yang didudukinya

14. Peradilan nasional
• Peradilan internasional di laksanakan oleh
Mahkamah internasional yang merupakan satu
organ perlengkapan PBB yang berkuedudukan di
den haag. Anggota nya terdiri dari 15 orang
hakim dari 15 negara yang dipilih. Masa jabatan
mereka 9tahun, tugasnya selain memberi nasihat
tentang persoalan hukum kepada majelis umum
dan dewan keamanan, juga memeriksa
perselisihan dan sengketa antara negara
anggota PBB yang diserahkan kepada
Mahkamah internasional. Untuk menyelesaikan
persengketaab internasional dengan
menyerahkan putusan kepada lembaga
peradilan .

15. Peranan lembaga peradilan
intenasional
• Mahkamah internasional adalah salah satu badan
perlengkapan PBB yang berkedudukan di den haag .
Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka.
Hakim nasional terdiri atas 15 hakim . Tugasnya adalah
memberi nasihat terntang persoalan hukum kepada
majelis umum dan dewan keamanan.
• Dalam mengadili perkara mahkamah internasional
berpedoman pada perjanjian internasional sebagai
sumber keputusan akhir. Mahkamah internasional
bertugas untuk memeriksa perselisihan atau sengketa
antara negara anggota PBB yang diserahkan
kepadanya. Contoh nya :
– Runtuhnya federasi yugoslavia (1992) yang melahirkan
perang antara bekas negara anggotanya..
– Masalah pembatasan pulau sipadan dan ligitan, yang
akhirnya di menangkan oleh malaysia

16. Kewenangan mahkamah
internasional
Kewenangan : Mengusahakan penyelesaian
setiap persengketaan berdasarkan prosedur
hukum yang telah disepakati.
Dalam menyelesaikan sengketa dikenal dengan
adjudikasi yaitu tekhnik hukum untuk
menyelesaikan sengketa.
Untuk mencapai keputusan Mahkamah
Internasional menetapkan :
- perjanjian internsional
-kebiasaaan internasional
- prinsip hukum secara umum
- keputusan pengadilan
- doktrin

17. Kendala yang dihadapi
• Adapun kendala dari luar yaitu :
- intervensi internal : intervensi terhadap
sengketa yang dihadapi dalam negara tersebut.
- intervensi exsternal : intervensi terhadap
sengketa dalam negara satu dengan negara lainnya
- intervensi punitif : intervensi yang
mengakibatkan balas dendam tanpa perang yang
dikarenakan ulah suatu negara lain.
- intervensi subversif : intervensi yang
mengakibatkan propaganda dan akan menimbulkan
perang saudara di negara lain.

20. PETA KONSEP K.D 5.2
SENGKETA
INTERNASIONAL
Pengertian Sengketa internasional
Contoh Penyelesaian Sengketa
internasional melalui konsiliasi
Contoh penyelesaian sengketa
internasional melalui arbritase
Faktor penyebab sengketa
intrnasional

21. 1. Sengketa Internasional
Sengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antar negara baik yang
berupa masalah wilayah, warganegara, Hak Asasi
Manusia, maupun masalah yang bersifat pelik, yaitu
masalah terorisme.
Faktor politis atau perbatasan wilayah,merupakan
faktor potensial timbulnya ketegangan dan
sengketa internasional yg dapat memicuterjadinya
perang terbuka.
C. Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh
Mahkamah Internasional

22. 2. Beberapa faktor penyebab sengketa internasional
No Faktor
Penyebab
Uraian Keterangan
1 Segi Politis
(Adanya
Pakta
Pertahanan
atau Pakta
Perdamaian)
Pasca PD II (1945)
muncul 2 blok
kekuatan besar,
barat (liberal
NATO) dibawah
pimpinan Amerika
dan timur (komunis
Warsawa) dipimpin
Uni Soviet. Kedua
blok saling berebut
penaruh di bidang
ideologi dan ekonomi
serta saling
berlomba
memperkuat senjata.
Sering terjadi konflik
di berbagai negara.
Krisis Kuba dan
krisis semenanjung
Indocina yang
berakibat Korea
terbagi menjadi
Korea Utara
(komunis) dan
Korea Selatan
(liberal), Kamboja,
Vietnam.

23. No Faktor
Penyebab
Uraian Keterangan
2 Satu wilayah
teritorial
Wilayah teritorial
menjadi sangat
kompleks, manakala
wilayah tersebut
menjadi sengketa
“saling mengklaim”
antarnegara yang
berbeda
• Masalah
kepulauan
Sipadan-Ligitan
antara
pemerintah
Indonesia dengan
Malaysia. Pd
akhirnya
dimenangkan
Malaysia
• Konflik Palestina
Israel yang
merupakan
konflik klasik
antara bangsa
Arab dan bangsa
Yahudi.

24. No Faktor
Penyebab
Uraian Keterangan
3 Pengembangan
senjata Nuklir
atau Senjata
Biologi
Negara-negara selain yang
memiliki hak veto di PBB
dn pemegang PD II, sulit
untuk mendapat
kepercayaan dunia
internasional dalam
mengembangkan berbagai
senjata yang berbasis
teknologi nuklir dan biologi.
Meraka akan selalu
dicutigai dan dianggap
sebagai “destabilitas”
untuk kawasan sekitarnya.
• Korea Utara dan
Iran yang samapai
hari ini masih
dicurigai Amerika
dan sekutunya
karena kepemilikan
teknologi “senjata
nuklir”.
• Amerika dan
sekutunya
menuduh Irak
mengeambang kan
senjata pemusnah
masal.

25. No Faktor
Penyebab
Uraian Keterangan
4. Permasalahan
Terorisme
Kasus Amerika-
Afganistan, diawali
peristiwa 11 November
2001 atau peristiwa
serangan teroros
terhadap gedung World
Trade Center dan
Gedung Pentagon di
Amerika. Amerika
menduga serangan
tersebut dilakukan oleh
kelompok Islam Al
Qaeda (Afganistan)
pimpinan Osama bin
Ladden.
Dampak peristiwa ini
adalah serangan /
invasi Amerika dan
sekutunya terhadap
negara Afganistan,
Irak, dan Somalia
(negara-negara
yang dianggap
sarang teroris)

26. No Faktor
Penyebab
Uraian Keterangan
5. Ketidakpuasan
terhadap Rezim
yang berkuasa
Pemerintah dalam melaksanakan
kekuasaannya, dirasakan kurang
adil oleh sebagian masyarakat
atau daerah sehingga menuntut
adanya otonomi lebih luas atau
separatis (pemisahan untuk
merdeka).
• Kasus kelompok
minoritas muslim Moro
di Filipina yang
menuntut
pemerintahan
otonomi.
• Kasus Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) di
Indonesia yang
menuntut
kemerdekaan.
6. Adanya
Hegemoni
(pengaruh
kekuatan
Amerika)
Pascaperang dingin, kekuatan
dunia telah menjdi monopolar
(satu kekuatan), yaitu Amerika
dan sekutunya. Hal ini berakibat
dominasi Amerika di berbagai
wilayah negara sering melakukan
tindakan unilateral (sepihak) yang
sering melanggar kaidah-kaidah
hukum internasional.
• Penyerangan terhadap
negara Afganistan,
Irak, dan Somania
tanpa minta
persetujuan Dewan
Keamanan PBB.
• Amerika hampir selalu
menutup mara
terhadap apa yang
dilakukan Israel di
kawasan Timur
Tengah dalam konflik
dengan Palestina.

27. 3. Cara Menyelesaikan Sengketa Internasional
Secara umum penyelesaian masalah internasional
dilakukan melalui metode-metode sebagai berikut :
1. Cara-cara penyelesaian damai, apabila pihak-pihak
yang bersengketa telah menemukan suatu solusi
yang bersahabat.
2. Cara-cara penyelesaian paksa atau dengan
kekerasan, apabila solusi yang dipakai atau
digunakan melalui kekerasan.

28. Cara Penyelesaian Sengketa Secara damai :
1. Jasa-jasa baik/Mediasi, adalah cara yang
digunakan dengan meminta pihak ketika untuk
membantu mempertemukan pihak yang
bersengketa serta membantu menyampaikan usul
perdamaian yang tidak mengikat.
2. Komisi Penyelidik, adalah panitia yang bertugas
menyelidiki kepastian peristiwa dan kemudian
menyiapkan penyelesaian yang disepakati.
3. Mahkamah Internasional merupakan salah satu
media dalam penyelesaian sengketa internasional
melalui peradilan internasional cara ini termasuk
penyelesaian damai.

29. 4. Rujuk adalah penyelesaian
sengketa melalui usaha
penyesuaian pendapat antara
pihak-pihak yang
bersengketa secara
bersahabat.
5. Negosiasi adalah
perundingan antarpihak yang
bersengketa
6. Arbritase, cara penyelesaian
sengketa dengan mengajukan
sengketa tersebut kepada
orang-orang tertentu yang
dipilih secara bebas
(arbitrator) oleh pihak-pihak
yang bersengketa.

30. Contoh :
1. Penyelesaian
pengembalian Irian
Barat ke Indonesia
tahun 1963
2. Pengintegrasian
Timor-Timur ke
Indonesia tahun 1976
3. Penyelesaian
sengketa Kepulauan
Ligitan-Sipadan
antar RI dengan
Malaysia
Arbritase terdiri dari :
a) Seorang arbritator
b) Komisi bersama
antara anggota-
anggota yang
ditunjuk oleh para
pihak yang
bersengketa
c) Komisi campuran
yang terdiri atas
orang-orang yang
diajukan oleh para
pihak yang
bersengketa ditambah
anggota yang dipilih
dengan cara lain

31. 7. Konsiliasi, adalah penyerahan sengketa kepada
suatu panitia untuk mengusulkan penyelesaian
serta kemungkinan penyesuaiannya, usul tersebut
tidak mengikat pihak yang bersengketa.
Contoh :
a. Kasus Pemerintah Indonesia dengan PT
Newmont Nusa Tenggara mengeluarkan
putusan akhir (final award) yang pokoknya
dimenangkan Pemerintah Indonesia.
b. Sengketa yang terjadi antara Thailand dan
Perancis, kedua belah pihak sepakat untuk
membentuk Komisi Konsiliasi. Dalam kasus ini
Thailand selalu menuntut sebagian dari wilayah
Laos dan Kamboja yang terletak di bagian
Timur tapal batasnya. Karena waktu itu Laos
dan Kamboja adalah protektorat Perancis
maka sengketa ini menyangkut antara Thailand
dan Perancis.

32. 5.3 Menghargai
putusan mahkamah
internasional
Tidar Indra

33. Materi pembelajaran
• Mekanisme kerja
mahkamah
internsional
• Keputusan
mahkamah
internasional

34. Indikator
 Prosedur mahkamah internasional
meyelesaikan masalah internsional
 Menjelaskan dampek suatu negar yang tidak
mematuhi keputusan mahkamah
internasional
 Menunjukan sikap menghargai keputusan
mahkamah internasional.

35. Telah Terjadi
Pelanggaran
HAM
Ada Pengaduan
Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi
HAM PBB/
Lembaga HAM
Internasional
Pemeriksaan Dan
Penyeledikan
Proses Peradilan
sampai dengan
Pemberian Sanksi
Terjadi
Sengketa/
Konflik
MAHKAMAH
INTERNASIO
NAL
Negara-Negara
Anggota/Bukan
PBB

36. Berikut ini terdapat beberapa hal terkait dengan
prosedur penyelesaian sengketa Internasional melalui
Mahkamah Internasional :
 Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan
sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak
dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil
menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya
secara defenitif.
 Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu
pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak
mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta
mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung
tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di
mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk
mengambil keputusan.

37. • Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara
mayoritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang,
suara ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3
bagian :
 Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai
pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis
mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak
yang bersengketa.
 Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah
yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian
yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari
penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu,
perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.
 Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah
yang mengikat negara-negara yang bersengketa.
Keputusan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa
Internasional

38. Dampak suatu negara yang tidak mematuhi
keputusan mahkamah internasional
 Retrosi : tindakan tidak bersahabat yang
dilakukan oleh badan / negara yang telah
melakukan beberapa tindakan tidak
bersahabat.
 Reprisal : adalah upaya paksa yang di lakukan
oleh mahkamah/badan lain dengan tujuan
menyelesaikan masalah yang timbul.
 Blokade : memaksaq negara tertentu untuk
tidak memenuhi permintaan suatu negara.
 Embargo : larangan exspor barang ke negara
yang dikenai embargo

39. Contoh sikap negara yang mematuhi
keputusan mahkamah internasional
 Negara tidak akan menggunakan kekerasan
yang bersifat mengancam integritas teritorial
atau kebebasan politik suatu negara.
 Persamaan penghormatan kedaulatan dan
kemerdekaan.
 Prinsip etika baik dalam hubungan
internasional
 Prinsip penerapan keadilan dan pencapaian
hukum internasional.
Nonintervensi dalam urusan dalam dan
luar negeri suatu negara