Dokumen tersebut membahas tentang upaya penegakan HAM, pengertian politik strategi nasional (Polstranas), dasar pemikiran penyusunan Polstranas, dan penyusunan Polstranas. Secara garis besar dibahas tentang landasan hukum dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penyusunan kebijakan nasional di Indonesia.

2. F. Upaya Penegakan HAM
F. Upaya Penegakan HAM
G. Pengertian Polstranas
G. Pengertian Polstranas
H. Dasar Pemikiran
H. Dasar Pemikiran
Penyusunan Polstranas
Penyusunan Polstranas
I. Penyusunan Polstranas
I. Penyusunan Polstranas

4. BACK
BACK

5. Beberapa unsur yang menentukan
kewarganegaraan yaitu :
Unsur Darah Keturunan ( Ius Sanguinis )
Unsur Daerah Tempat Kelahiran ( Ius Solis )
Unsur Kewarganegaraan ( Naturalisasi )
Dari tiga unsur yang berbeda tersebut pada
setiap Negara menghasilkan dua masalah
BACK
BACK
yaitu

6. C. Problem Status
Kewarganegaraan
Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan berdasarkan sebab-
sebab di bawah ini :
•Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
•Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain
•Diakui oleh orang asing sebagai anaknya sebelum berumur 18
tahun atau belum kawin
•Diangkat anak oleh orang asing sebelum berumur 5 tahun
•Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman
BACK
BACK

7. Hak asasi manusia adalah hak yang
dimiliki manusia yang telah diperoleh
dan dibawanya bersamaan dengan
kelahiran atau kehadirannya di dalam
kehidupan masyarakat. Hak-hak ini
dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa,
ras, agama atau kelamin, karenanya
bersifat asasi dan universal. BACK
BACK

8. E. Macam-Macam
HAM
•• Hak personal (( Hak jaminan
Hak personal Hak jaminan
kebutuhan pribadi ))
kebutuhan pribadi
•• Hak legal (( hak jaminan perlindungan
Hak legal hak jaminan perlindungan
hukum)
hukum)
•• Hak sipil dan politik
Hak sipil dan politik
•• Hak subsistensi (( hak jaminan
Hak subsistensi hak jaminan
adanya sumber daya untuk menunjang
adanya sumber daya untuk menunjang
kehidupan ))
kehidupan BACK
••Hak ekonomi ,, sosial dan budaya
Hak ekonomi sosial dan budaya
BACK

9. F. Penegakan dan Perlindungan
HAM di Indonesia
Berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di
Indonesia adalah:
1. Mengadakan langkah kongrit dan sistematik dalam pengaturan
hukum positif
2. Membuat peraturan perundang-undang tentang ham
3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan ham pada segenap
element masyarakat
4. Mengatur mekanisme perlindungan ham secara terpadu
5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada
pelanggan ham
6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani ham
7. Membentuk pusat kajian ham
8. Meningkatkan peran aktif media massa
BACK
BACK

10. G. Pengertian Politik, Stategi dan Polstranas
1. Pengertian Politik
1. Pengertian Politik
Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar
Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar
katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu
katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu
negara dan teia, berarti urusan.
negara dan teia, berarti urusan.
2. Pengertian Strategi
Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang diartikan sebagai “the art
of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan.
3. Politik dan Strategi Nasional
Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan
untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik
nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan
( perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian )
serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, strategi
nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan
tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.
BACK
BACK

11. H. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan
Strategi Nasional
Penyusunan politik dan strategi nasional harus
memahami pokok pikiran yang terkandung didalam sistem
manajemen social yang berlandaskan ideology Pancasila,
UUD 1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
Landasan pemikiran dalam system manajemen nasional ini
sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan
politik dan strategi nasional karena didalamnya
terkandung dasar Negara, cita-cita nasional dan konsep
strategis bangsa Indonesia.
BACK
BACK

12. I. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini
disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran
pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945
merupakan “suprastruktur politik” yang meliputi :
•MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ),
•DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ),
•Presiden,
•DPA ( Dewan Pertimbangan Agung ),
•BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ), dan
•MA ( Mahkamah Agung ).

13. Sedangkan badan-badan yang ada dalam
masyarakat disebut “infrastruktur politik”
seperti :
•Partai Politik,
•Organisasi Kemasyarakatan,
•Media Massa,
•Kelompok Kepentingan, dan
•Kelompok Penekan.
BACK
BACK

14. Wassalam

15. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH