1. PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
SKRIPSI
HARRY KUSMANTORO
E1A008287
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2013

2. PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Oleh :
HARRY KUSMANTORO
E1A008287
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS HUKUM
PURWOKERTO
2013

3. LEMBAR PENGESAHAN ISI DAN FORMAT
PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
Oleh :
HARRY KUSMANTORO
E1A008287
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Diterima dan disahkan
Pada Tanggal : 15 Februari 2013
i
Pembimbing I/Penguji I
Sri Hartini, S.H., M.H.
NIP. 19630926 199002 2 001
Pembimbing II/Penguji II
Sutikno, S.H.
NIP. 19840704 198003 1 001
Penguji III
H. Supriyanto, S.H., M.H.
NIP. 19630926 199002 2 001
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
NIP. 19640923 198901 1 001

4. SURAT PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :
PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
Adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan semua sumber data serta
informasi-informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat
ii
diperiksa kebenarannya.
Bila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi termasuk
pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.
Purwokerto, 15 Februari 2013
HARRY KUSMANTORO
NIM E1A008287

5. ABSTRAK
PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN WONOSOBO
Oleh :
HARRY KUSMANTORO
E1A008287
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan otonomi daerah diperlukan
sumber keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah dalam memperoleh sumber
Pendapatan Daerah yang perlu dikembangkan adalah Retribusi. Diantara macam-macam
retribusi daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar. Dalam hal
pemungutan retribusi pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki
wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten
Wonosobo. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian preskriptif. Lokasi
penelitian di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang disusun
secara sistematis, logis dan rasional. Data yang terkumpul kemudian diolah,
disajikan, dan dianalisis secara normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa peranan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi pasar dapat dilihat
dari tugas pokok dan fungsinya. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo meliputi
melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan retribusi pasar dan Dinas
penggali Pendapatan Asli Daerah, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan
menghimpun atau memungut retribusi pasar. Selain itu penelitian ini juga
memperlihatkan hambatan normatif, yang terdapat dalam Pasal 24 Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Retribusi Pasar mengenai kedaluwarsa
dalam pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo dan hambatan-hambatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pemungutan retribusi
pasar.
Kata kunci : Peranan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemungutan,
iii
Retribusi Pasar.

6. ABSTRACT
State of the Unitary Republic of Indonesia is embracing the principle of
decentralization in running the government. This is realized by providing the
opportunity and freedom to the region to implement regional autonomy, as
provided in Article 18 paragraph (1) and (2) of the Constitution of 1945. With
regard to the financial resources necessary autonomy area, the Local Government
Revenue in acquiring resource to be developed was Retribution. Among the
various levies are one of them is retribution market. In terms of the collection of
market fees of Industry and Trade has the authority to implement the collection of
market fees.
This study aims to determine how the role of the Department of Industry
and Trade in the collection of user charges in the District of Wonosobo market. To
achieve these objectives, this research using normative juridical approach and
prescriptive research specifications. Location of research in the Department of
Industry and Trade office Wonosobo district. Source of data used are primary data
and secondary data, compiled systematically, logically and rationally. The
collected data is then processed, presented, and analyzed qualitatively normative.
The results provide the conclusion that the role of the Department of
Industry and Trade in the collection can be seen from the market levy duties and
functions. The role of the Department of Industry and Trade in collecting levies
Wonosobo market include exercise authority in the administration of levies
excavator market and Revenue Agency, the Department of Industry and Trade to
collect or levy imposed by the market. In addition, this study also showed
normative constraints, contained in Article 24 of the Regulation on Fees
Wonosobo District Market on the date in the collection of user charges in the
District of Wonosobo and market barriers of Industry and Trade in the collection
of market fees.
Keywords: Roles, Department of Industry and Trade, Voting, Lévy Market.
iv

7. PRAKATA
Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul “PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN
WONOSOBO”.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh
dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya
literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan
diterima dengan ketulusan hati.
Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari
berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan
yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Bapak Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum
v
Universitas Jenderal Soedirman.
2. Ibu Sri Hartini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen
Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh
kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Sutikno, S.H., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Dosen Penguji
II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Supriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada seminar skripsi
dan pendadaran yang telah memberikan koreksi dan saran mengenai
perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Neni selaku pengampu angkatan 2008 serta Bapak Teguh dan semua staf
bagian pendidikan yang telah memberikan bantuan dalam hal administratif
birokrasi selama kuliah maupun dalam penyusunan skripsi ini.

8. 6. Seluruh dosen pengajar, dan staf administrasi, dan seluruh civitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang telah membekali dan
memberikan kesempatan penulis menimba ilmu.
7. Bapak Drs. Eko Yuwono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Wonosobo yang telah bermurah hati memberikan ijin penelitian,
informasi dan data yang penulis butuhkan.
8. Ibu Dra. Ismiyati selaku Kepala Seksi Retribusi Pasar Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo atas kesediaannya menerima dan
memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian serta memberikan data
yang meneliti butuhkan dalam proses penelitian skripsi ini.
9. Ibu Eni selaku Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Wonosobo atas kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis
melakukan penelitian serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam
proses penelitian skripsi ini.
10. Kepada seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Wonosobo, atas
kesediaannya menerima dan memberikan kesempatan penulis melakukan
penelitian serta memberikan data yang penulis butuhkan dalam proses
penulisan skripsi ini.
11. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Djasman dan Ibunda Sri Kustiyah yang
telah melahirkan, mendidik, menyayangi, membesarkan, mendoakan, dan
memberikan semangat selalu kepada penulis. Mbaku Niken Rahayunigtyas
dan adekku Tri Laksono Adi Prabowo yang telah mengisi hari-hariku dengan
penuh semangat, canda tawa dan kebahagiaan.
12. Keluarga besar Mbah Sadan Martomihardjo di Klampok dan Keluarga Besar
Mbah Dolah Umar di Wadaslintang. Terima kasih atas doa dan dukunganya
dan bantuan yang diberikan selama ini kepada saya.
13. Untuk Group Band SCANDAL (Mami Sasazaki, Haruna Ono, Tomomi
Ogawa dan Rina Suzuki) lagu-lagu kalian memberikan semangat dan
motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
vi

9. 14. Untuk Idol Group AKB48 & JKT48, Akicha,Harukan dan oshi ane VE
terimakasih banyak, karena berkat lagu kalian memberikan keajaiban dari
yang tidak mungkin menjadi mungkin.
15. Sahabat-sahabatku dikampus Hukum, Gayhul Pindho Aldoko, Sujarwo, Ardi
Mulyo Sayekti, Bakhtiar Deffa, Dani Setiawan, Bayu Yudha, Prasetyo, Rizki
Adhitya, Fahmi Virgiandani, Bento, Yudha Pratikno dan yang tidak bisa
disebutkan satu per satu terimakasih atas persahabatan, kekeluargaan,
kebersamaan, motivasi dan dukungan selama ini.
16. Keluarga Besar KKN Posdaya Desa Lumpang Purbalingga periode Januari-
Februari 2012, terimakasih atas motivasi dan dukungannya selama ini.
17. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman angkatan
2008 (Kita jaga persaudaraan kita, salam 2008), serta semua pihak yang turut
membantu dan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis,
mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis juga memohon maaf kepada
semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama
berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,
semoga skripsi ini dapat bermanfaat. dan menambah pengetahuan.
vii
Purwokerto, 15 Februari 2013
HARRY KUSMANTORO
E1A008287

10. PERSEMBAHAN
Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan Rahmat,
Hidayah dan Pertolonganya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan
dengan baik dan sesuai rencana.
Selama pengerjaan skripsi ini ataupun dalam proses kehidupan,
saya mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran. Ada banyak
orang-orang yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran, dan
bantuanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu,
Skripsi ini saya persembahkan pada :
Bapak dan Ibu ku tercinta, yang telah banyak memberikan
semangat dan dukungan kepada saya, serta memberikan doa yang
tiada hentinya kepada saya dan yang telah membesarkan,
mendidik, membimbing saya untuk menjadi manusia yang lebih
baik lagi. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang yang kalian
berikan. Bapak dan Ibu saya yang setiap hari selalu mengingatkan
saya untuk sholat 5 waktu dan memberikan arahan untuk tidak
gampang menyerah dalam setiap masalah yang akan saya dihadapi
di dunia ini.
Kakak dan Adeku, mbak Niken Rahayuningtyas dan Tri Laksono
Adi Prabowo, makasih ya mba niken yang selama ini banyak
memberikan bantuan dan memperhatikan saya, dan selamat
menempuh hidup baru ya, hehehe brsama mas Oman, semoga
menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Adi
(basketane si rajin mben pinter maine, ojo JKT48 ae nang kamar
wkkkkkk)
ありがとう、お父さん、お母さんと姉妹姉妹。あなたは不運な子私
の父と母のために、私は誰よりもあなたを愛しているこの世界で一
viii
番好きな人であり、
どうもありがとうございました
Teman-teman FH Unsoed 2008, Gayhul Pindho Aldoko ( Awal
dan akhir mlaku bareng ng Kampus hehe kro numpak angkot
(Gadis Angkot Semarang) subuh-subuh haha, mtur nuwun bngt
ndo koe ws ngrewangi n mbantu aq slama ng pwt, kpn2 tak ajak
dolan ng wnsobo ok ok) , Sujarwo ( saran kro motivasimu mantep
bngt wok nggo mbantu aq nggarap skripsine terima kasih banyak
wok), Ardi MS (ayo bandmintonan maning di hehe kro dolan
Purworejo yo ha2 maksih yo di atas smngt kro dukungane), Dani
Setiawan (kapan Juventus juara champions aj ampuh ng Italy tok
haha ,hmmm Siki ws due parabola ora tau metu omah wkkk,

11. Matur nuwun bgt jon ya koe sering ngnter2 aq mangan trutama ng
belkam (awas ana banci ha2) matur suwun), Bayu Yudha (Site) (
Kapan tek Ngeband, ayolah perlihatkan skill gitarmu haha aja
omong pikirku wae hahaha, thankyou tehnik gitare ha2), Bakhtiar
deffa ( ayo ng jepara dab, yo ngotak ngatik komputer ben njeblok
haha makasih lagu kro drama jepange yo arigatou dab), Prasetyo (
Ayo yok kpn nonton SCANDAL ng Jakarta he2, trima kasih atas
lagu kro film2me mantap yok, Mami Sasazaki tambah cantik yok
hahaha ayo ng depok n terima kasih banyak), Rizki adhitya (
Terima kasih banyak sol telah menjadi panitia sukses seminar dan
pendadaran saya hehe terima kasih banyak yo wkkk, skarang ms
risol jadi fans Mayu Watanabe AKB48 haha), Fahmi Virgiandani
( ayo mas fahmi buat saling sapa lagi di kosan hahaha mantap lho
mas fahmi, maksih yo dah sering jemput dan antar saya), Bento (
mas Bento jangan sampai lupa jalan ke kampus ya masa jalan ke
kampus aja lupa hehe, kpn2 aq diajak ke GBK ya buat nntn timnas,
mkasih ben udah sring ngantar sya juga), Andika Heru Barata
(Ayo dik nang semarang maning ng Sam po Kong, betah aq weruh
gadis cina haha, maksih bngt yo dik)
My Friend in law faculty 2008, Deny Yusup p, Yogas, Fajar
Kebumen , Alfi Calon Juragan, Sigit Purworerjo, Agung Boby,
Angga Pbg, Nana Nurundana, Yudha Pratikno (Kuncen), Agung
Bobby, Endi Setyo,Bang Faizin, Wahyu Adyatama, Agung
Trileksana, Rizal Bustami, Anggoro,Aji Futsal, Joko, Nanda, Uun,
Sri Hartini, Bernadheta, Wina, Benny Haryo, Yan Budi, Mila, Rey
AKB48, Bedebahtiar tegal, dan teman-teman yang tidak sempat
disebutkan. Terimaksih atas pertemanan, kebersamaan dan
motivasinya.
SCANDAL BAND (Mami Sasazaki, Haruna Ono, Tomomi Ogawa,
Rina Suzuki) AKB48, JKT 48 ( Aki Takajo, Haruka Nagakawa dan
Oshi saya Jessica Verandha (VE). Lagu-lagu kalian luar biasa sekali
dapat memberikan semangat tiada hentinya dalam melewati
sulitnya kehidupan ini HONTONI ARIGATOU...................
ix

12. DAFTAR ISI
HALAMAN PENGESAHAN……………………………………… i
SURAT PERNYATAAN…………………………………………... ii
ABSTRAK.......................................................................................... iii
ABSTRACT………………………………………………………… iv
PRAKATA......................................................................................... v
HALAMAN PERSEMBAHAN........................................................ viii
DAFTAR ISI……………………………………………………….. x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1
B. Perumusan Masalah.................................................................. 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.............................................. 7
x
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Administrasi Negara…..…........................................... 9
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara…………………. 9
2. Kedudukan Hukum Administrasi Negara............................ 12
3. Peranan................................................................................. 14
B. Pemerintahan Daerah................................................................. 15
1. Pengertian Pemerintahan Daerah......................................... 15
2. Pengertian Otonomi Daerah................................................. 19
3. Perangkat Daerah................................................................. 21
C. Pengertian Hukum Pajak............................................................ 23
1. Pengertian Pajak................................................................... 23
2. Asas-asas pemungutan Pajak............................................... 25
3. Teori-teori pembenaran pemungutan Pajak......................... 26

13. D. Retribusi………………………………………………………. 28
1. Retribusi…………………………………………………… 28
2. Perbedaan Retribusi dan Pajak……………………………. 29
3. Jenis Retribusi……………………………………………... 30
4. Pengertian Retribusi Pasar………………………………… 33
xi
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan...................................................................... 39
B. Spesifikasi Penelitian................................................................... 40
C. Lokasi Penelitian.......................................................................... 40
D. Sumber Data................................................................................. 40
E. Metode Pengumpulan Data.......................................................... 42
F. Metode Penyajian Data................................................................ 43
G. Analisis Data................................................................................ 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian............................................................................. 44
1. Data Sekunder......................................................................... 44
2. Data Primer............................................................................. 75
B. Pembahasan.................................................................................. 83
1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo…….. 83
2. Hambatan normatif apakah yang timbul dalam pemungutan
retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo…………………... 96

14. xii
BAB V PENUTUP
A. Simpulan................................................................................... 103
B. Saran......................................................................................... 104
DAFTAR PUSTAKA

15. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, merata, materiil, spiritual, melalui
taraf hidup masyarakat, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan
tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat yaitu
sesuai dengan asas keadilan sosial. Masalah keuangan merupakan hal vital dan
mendasar yang digunakan sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha
menghimpun dana sebanyak-banyaknya untuk pelaksanaan pembangunan di
daerah.
Pernyataan bahwa negara kita berbentuk susunan kesatuan di dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) yang
menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan
persatuan Indonesia. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki
persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.1
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas
desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini diwujudkan dengan
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan
1 Joeniarto. Pemerintahan Lokal Asas Negara Kesatuan Dengan Otonomi Yang Seluas-
Luasnya dan Perkembangan Serta Pokok Pemerintah Lokal. Gadjah Mada. Yogyakarta. 1975,
hal. 7.

16. 2
otonomi daerah, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan bahwa :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Suatu daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,
potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan
pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Seperti
yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Kewenangan yang dimaksud adalah mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan,
fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut
meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi dan
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya
manusia, pendayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,
konservasi, dan standarisasi nasional.

17. 3
Dengan pemberian otonomi kepada daerah maka memungkinkan kepada
daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi
daerah yang optimal maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut
diusahakan oleh daerah sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang harus
mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah
yang cukup, akan dengan mudah menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan
kemakmuran rakyat juga akan tercipta.
Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah, termasuk
sumber keuanganya, maka dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 ditegaskan bahwa sumber pendapatan daerah ialah sebagai berikut.
1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
d. PAD lainya yang sah.
2. Dana perimbangan.
3. Pendapatan daerah lainya yang sah.
Secara teoritis, pelaksanaan desentralisasi akan mendorong pemerintah
daerah untuk lebih memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan prakarsa dan
kreatifitas dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
daerahnya. Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan
keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan
aspirasi masyarakatnya. Upaya membangkitkan prakarsa dan mewujudkan
aspirasi masyarakat secara efektif antara lain akan sangat tergantung kepada

18. 4
ketersediaan sumber daya pendukung yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satunya. Pendapatan Asli Daerah
merupakan sumber penerimaan yang paling berpengaruh untuk daerah.
Pendapatan Asli Daerah ini dapat dijadikan penerimaan unggulan dalam
memompa dan mengalirkan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di daerah
otonom. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pelaksanaan
pembangunan sangat penting karena sebagian dari Anggaran Pembangunan dan
Belanja Daerah (APBD) berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu,
penggalian potensi sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dengan
didukung oleh kinerja pengelolaan yang baik dan sumber daya manusia yang
berkualitas akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pemerintah daerah.2
Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di
wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terus mengolah dan menggali potensi-potensi
keuangan daerah agar dapat menerima Pendapatan Asli Daerah, yang salah
satunya melalui Retribusi Daerah. Pengertian Retribusi Menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pasal 1
angka 64 adalah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi.
Berkaitan dengan otonomi daerah diperlukan sumber keuangan daerah,
maka Pemerintah Daerah dalam memperoleh sumber Pendapatan Daerah yang
perlu dikembangkan adalah Retribusi. Diantara macam-macam retribusi daerah
tersebut salah satunya adalah retribusi pasar, karena retribusi pasar dirasakan
memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena
2 Ayi Karyana. Pengorganisasian Kinerja Dinas Perdagangan Dan Industri Kabupaten
Cianjur Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 1,
Nomor 1, September 2005, hal. 12.

19. 5
jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam pasar tersebut terjadi transaksi
setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi atau kegiatan jual beli pasar
dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat transaksi.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan pemungutan
retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar, sesuai
dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang pedoman
Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonosobo, maka dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar
dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
Di dalam salah satu misinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Wonosobo yaitu terwujudnya peningkatan pelayanan pada wajib retribusi dan
pemantapan kegiatan pengelolaan pasar. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo terdapat Bidang Pengelolaan Pasar yang
terdiri dari Seksi Pemeliharaan Pasar, Seksi Retribusi Pasar, serta Seksi Ketertiban
dan Kebersihan Pasar. Seksi Retribusi Pasar tersebut mempunyai tugas
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang retribusi pasar.
Dalam hal ini maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Wonosobo memiliki wewenang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.
Salah satu tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo
adalah memberikan pengarahan pelaksanaan retribusi dan melaksanakan
pemungutan retribusi pasar dalam rangka memberikan kontribusi dalam
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.

20. 6
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki
wewenang dalam pemungutan retribusi pasar, oleh karena itu Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo memiliki peranan dalam pemungutan
retribusi pasar di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan peranan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan retribusi
pasar, maka dalam peranan tersebut terdiri dari tugas, fungsi, dan wewenang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan peranan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo dalam pemungutan
retribusi pasar yang terdiri dari tugas, fungsi dan wewenang tentunya menemui
berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dalam pemungutan retribusi pasar. Oleh karena itu agar tugas, fungsi dan
wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo berjalan
dengan baik dalam pemungutan retribusi pasar, maka harus dijalankan secara
teratur dan terencana agar memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang maksimal
dari pemungutan retribusi pasar tersebut, melalui pengorganisasian yang
merupakan unsur primer administrasi dalam mengendalikan kerja sama secara
sinergis sejumlah manusia agar berjalan efisien dan efektif dalam mencapai target
dalam pemungutan retribusi pasar.
Karena retribusi merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah, maka harus
digali sumber-sumber daerah khususnya retribusi pasar. Penggalian ini harus
dapat dilakukan dengan cara yang professional agar memenuhi kepentingan warga
masyarakat baik individu maupun badan yang berada di Kabupaten Wonosobo.

21. 7
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian mengenai “Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang penulisan ini, maka
penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam
pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo?
2. Hambatan normatif apakah yang timbul dalam pemungutan Retribusi
Pasar di Kabupaten Wonosobo ?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dalam pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan normatif dalam pemungutan
Retribusi Pasar di Kabupaten Wonosobo.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Penelitian secara teoritis
Memberikan informasi dan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi
pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan
Retribusi Daerah pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan
pemungutan retribusi pasar.

22. 8
2. Kegunaan Penelitian secara praktis
Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipakai dalam hal
pemungutan retribusi pasar dan diharapkan dapat memberikan masukan
kepada pihak-pihak yang terlibat.

23. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Administrasi Negara
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara
Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena
kenegaraan dan pemerintahan yang keberadaan setua dengan konsepsi negara
hukum atau muncul bersamaan dengan diselenggarakan kekuasaan negara dan
pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu.3
Kata administrasi berasal dari bahasa latin “administrare” yang berarti to
manage. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai;
(1) usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara
penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah; (4) Kegiatan kantor dan tata
usaha.4
Pengertian Hukum Administrasi Negara yang diberikan oleh para sarjana
antara lain:
Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa administrasi negara
mempunyai tiga arti, yaitu; (1) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan,
atau sebagai institusi politik (kenegaraan); (2) administrasi negara sebagai
“fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan
3
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada. Jakarta.2006, hal. 22.
4
Ibid. hal. 25.

24. 10
“pemerintah operasional” dan; (3) administrasi negara sebagai proses teknis
penyelenggaraan Undang-undang .5 Hukum Administrasi negara adalah salah satu
bidang ilmu pengetahuan hukum, dan oleh karena itu hukum sukar dirumuskan
dalam suatu definisi yang tepat, maka demikianlah dengan Hukum Administrasi
Negara sukar diadakan suatu perumusan yang sesuai dan tepat.6
Utrecht menyebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum
yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain
diatur oleh Hukum Tata Negara (hukum negara dalam arti sempit), Hukum Privat,
dan sebagainya.7 Menurut Prof. Wiarda dalam Utrecht, Hukum Administrasi
Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi
negara, tetapi belum secara konkrit ditentukan tugas hukum administrasi negara
atau tugas ilmu hukum administrasi negara.8
Pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut tampak bahwa bidang
Hukum Administrasi Negara itu sangat luas sehingga tidak dapat ditentukan
secara tegas ruang lingkupnya.9 Dari pemaparan beberapa pendapat sarjana,
dapatlah disebutkan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang
berkenaan dengan pemerintahan dalam arti sempit yaitu hukum yang cakupanya
secara garis besar mengatur hal-hal antara lain :
a. Perbuatan pemerintah pusat (pusat dan daerah) dalam bidang publik;
5
Prajudi, Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994,
hal. 43.
6 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
Jakarta. 1984, hal. 454.
7 Ridwan HR. op. cit. hal. 35.
8 E.Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Pustaka Tinta Mas.
Surabaya. 1986. hal. 53.
9
Ridwan HR. op. cit. hal. 43.

25. 11
b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang
publik tersebut), diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan
bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, penggunaan
kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum sehingga
diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum;
c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan
kewenangan pemerintah itu;
d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang
pemerintahan.10
Hukum Administrasi dalam arti sempit, yakni hukum Tata Pengurusan
Rumah Tangga Negara, Intern dan Ekstern. Rumah Tangga Negara adalah
keseluruhan dari pada hal-hal dan urusan-urusan yang menjadi tugas, kewajiban
dan fungsi Negara sebagai suatu badan organisasi, sebagai suatu badan usaha.
Rumah Tangga Intern adalah yang menyangkut urusan intern intansi-intansi
Administrasi Negara : urusan personel dan kesejahteraan pegawai negeri, urusan
keuangan operasional sehari-hari, urusan materiil, alat perlengkapan dan gedung-gedung
serta perumahan, urusan komunikasi dan tranportasi intern dan
sebagainya. Rumah Tangga Ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yang
tadinya diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, namun karena berbagai sebab
atau perhitungan dioper oleh Negara melalui pembentukan dinas-dinas dan
lembaga-lembaga.11
Aparatur yang menyelenggarakan tugas kegiatan-kegiatan kenegaraan di
bawah pimpinan pemerintahan. Istilah Administrasi Negara dalam arti luas, yang
terdiri atas:
1. Administrasi (Pemerintah) Pusat;
2. Administrasi (Pemerintah) Wilayah;
3. Administrasi (Pemerintah) Daerah;
10 Ibid. hal. 44.
11
Prajudi, Atmosudirjo. op. cit. hal. 44.

26. 12
4. Administrasi Badan-badan Usaha-usaha Negara;
5. Administrasi (Pemerintah) Desa.12
Hukum Administrasi Negara adalah Hukum mengenai pemerintah di
dalam kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai Administrator Negara. Pemerintah
adalah keseluruhan dari pada Jabatan-jabatan (Pejabat-pejabat) di dalam suatu
Negara yang mempunyai tugas dan wewenang politik negara serta pemerintahan.
Pemerintah dari pada suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok, yakni;
1. Mengembangkan dan menegakan Persatuan Nasional dan Teritorial,
2. Mengembangkan kebudayaan Nasional yang seserasi-seserasinya semua
kebudayaan suku, regional, daerah, dan sebagainya agar terdapat
kehidupan Bangsa dan Masyarakat yang rukun, sejahtera, dan makmur.
3. Pemerintahan
Pemerintahan adalah tugas dan kegiatan-kegiatan menegak dan
mempergunakan wibawa dan kekuasaan Negara, terdiri dari kegiatan-kegiatan:
a. Pengaturan perundang-undangan,
b. Pembinaan masyarakat negara,
c. Kepolisian, dan
d. Peradilan
4. Administrasi Negara
Administrasi Negara adalah tugas dan kegiatan-kegiatan :
a. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi)
serta keputusan-keputusan Pemerintah secara nyata (implementasi).
b. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai
dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
5. Bisnis (niaga)
Bisnis bukan dagang. Bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang teratur
(organized) dan melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat sambil
mencipta dan memperoleh pendapatan (income, revenue).13
2. Kedudukan Hukum Administrasi Negara
Dalam ilmu hukum terdapat pembagian hukum ke dalam dua macam yaitu
Hukum Privat dan Hukum Publik. Penggolongan ke dalam Hukum Privat dan
12 Ibid. hal. 79.
13 Ibid. hal. 12.

27. 13
Hukum Publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubungan yang diatur, hubungan
mana bersumber dari kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi.
Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan (Individu/Privat) tetapi ada pula
yang bersifat umum (Publik). Hubungan hukum itu memerlukan pembatasan yang
jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari dan
terhadap siapa orang itu berhubungan.
Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur tiap-tiap hubungan di antara
Negara atau alat-alat negara sebagai pendukung kekuasaan penguasa di satu pihak
dengan warga negara pada umumnya di lain pihak atau setiap hukum yang
mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya, begitu pula
hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang satu dengan alat-alat
perlengkapan negara yang lain. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Hukum
Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara atau
perlengkapannya dengan perseorangan (warga negara) yang satu dengan
warganya atau hukum yang mengatur kepentingan umum, seperti Hukum Pidana,
Hukum Tata Negara dan lain sebagainya.14 Sedangkan Hukum Privat adalah
hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain atau
mengatur kepentingan individu, seperti Hukum Perdata, Hukum Dagang dan lain
sebagainya.15
Dengan demikian Hukum Administrasi Negara itu merupakan bagian dari
Hukum Publik Karena berisi pengaturan yang berkaitan dengan masalah-masalah
14 R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafik. Jakarta, 1992, hal. 195.
15 Ibid, hal. 200.

28. 14
kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan
nasional (bangsa), masyarakat dan negara.
3. Peranan
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari
kedudukan (status).16 Apabila seseorang telah melakukan hak dan kewajiban
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan setiap
orang mempunyai keanekaragaman yang berasal dari pola-pola pergaulan
hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa
yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang
diberikan masyarakat kepadanya, peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi
penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.
Menurut Astrid Susanto, peranan dibagi dalam tiga hal, yaitu :
1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat, peranan merupakan rangkaian yang
membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilaksanakan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi struktur sosial masyarakat.17
Faktor yang menentukan peranan yang akan dilakukan ditentukan oleh:
a. Norma yang berlaku dalam situasi interaksi, yang sesuai dengan norma
keseragaman yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat dalam
situasi yang sama.
b. Apabila norma itu jelas, maka dapat dikatakan adanya kemungkinan besar
untuk menjalankan.
c. Apabila individu dihadapkan pada situasi lebih dari satu norma yang
dikenalnya, maka dia akan berusaha untuk mengadakan kompromi dan
modifikasi diantara norma-norma itu.
16 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. UI Press. Jakarta. 1990, hal. 220.
17 Astrid Soesanto. Dasar-Dasar Sosiologi dan Pengantar Sosial. Bina Cipta. Jakarta.
1983, hal. 23.

29. 15
Peranan juga merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu
kelompok (organisasi) tertentu yang menjadi bagian atau memegang unsur
pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa sebagai akibat
dari kedudukan dalam struktur.18
B. Pemerintahan Daerah
1. Pengertian Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada
daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang
dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan.
Hal lain yang dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 18 Undang-Undang
Dasar 1945 dan penjelasanya, adalah bahwa Negara Republik Indonesia adalah
Negara Kesatuan dengan sistem desentralistik, desentralisasi merupakan suatu
sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para
pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentu pilihan sebagai negara kesatuan
dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-
18 Oksy Hariatmadi. “ Skripsi Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penyaluran Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi di Kabupaten Temanggung. Purwokerto. Fakultas
Hukum UNSOED. 2012, hal 45.

30. 16
urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintah yang
lebih kecil.19
Setiap Negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam
bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara
efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut Daerah atau Wilayah. Dengan
demikian, Daerah/Wilayah dibentuk oleh Negara, dan bukan sebaliknya.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dibagi pula dalam daerah yang lebih
kecil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien.
Pengertian mengenai Pemerintahan Daerah terkandung dalam Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai berikut,
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip
19 Muhammad Fauzan. Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan
antara Pusat dan Daerah. Stain Press. Purwokerto. 2010, hal 2.

31. 17
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah
diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar
yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi
urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945, asas Pemerintahan
Daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
a. Asas desentralisasi
Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Asas desentralisasi ini sebagai hubungan hukum keperdataan, yakni
penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan
objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan
hak pemerintah tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, dengan objek hak
berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan
pemerintahan. Pemberian hak ini, senantiasa harus dipertanggungjawabkan
kepada si pemilik hak dalam hal ini Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan
DPRD sebagai kekuatan reprensentasif rakyat di daerah.20
20 Siswanto Sunarno. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
2006, hal. 7.

32. 18
b. Asas dekonsentrasi
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan
bahwa :
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada intansi vertikal di
wilayah tertentu.
Asas dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang pemerintahan yang
sebenarnya kewenangan itu ada di tangan pemerintah pusat, yakni menyangkut
penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program kegiatanya, diberikan
kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah sesuai arahan kebijaksanaan
umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaan tetap dilaksanaan
oleh pemerintah pusat.21
c. Asas tugas pembantuan
Pengertian asas tugas pembantuan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa:
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Asas tugas pembantuan adalah tugas yang diberikan dari instansi atas
kepada instansi bawahan yang ada di daerah sesuai arah kebijakan umum yang
ditetapkan oleh instansi yang memberikan penugasan, dan wajib
mempertanggungjawabkan tugasnya itu kepada instansi yang memberikan
21 Ibid. hal. 8.

33. 19
penugasan. Dalam asas tugas pembantuan ini, telah tersirat dan tersurat bahwa
tugas pembantuan kepada desa merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.22
2. Pengertian Otonomi Daerah
Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai
berikut:
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom
sebagai berikut :
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pengertian otonomi daerah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia
didefinisikan sebagai berikut:
Pengertian “ otonom” secara bahasa adalah berdiri sendiri” atau “dengan
pemerintahan sendiri”. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau
“lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah
“otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah
yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat
itu sendiri.
22
Ibid. hal. 9.

34. 20
HAW. Widjaja mengemukakan pendapatnya tentang pengertian otonomi
daerah sebagai berikut :
Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.23
Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri,
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.24 Berdasarkan rumusan
tersebut dalam daerah otonom terdapat unsur-unsur sebagai berikut.
1. Unsur (elemen ) batas wilayah
Sebagai kesatuan masyarakat hukum, batas suatu wilayah adalah sangat
menentukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat
dalam melakukan interaksi hukum, misalnya dalam penetapan kewajiban
tertentu sebagai warga masyarakat serta pemenuhan hak-hak masyarakat
terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan dan peningkatan
kesejahteraan secara luas kepada masyarakat setempat. Di sisi lain, batas
wilayah ini sangat penting apabila ada sengketa hukum yang menyangkut
wilayah perbatasan antar daerah. Dengan perkataan lain, dapat dinyatakan
bahwa suatu daerah harus mempunyai wilayah dengan batas-batas yang
jelas sehingga dapat dibedakan antara daerah yang satu dengan daerah
yang lainya.
2. Unsur (elemen) pemerintahan
Eksistensi pemerintahan di daerah, didasarkan atas legimitasi undang-undang
yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk
menjalankan urusan pemerintah yang berwenang mengatur berdasarkan
kreativitasnya sendiri. Elemen pemerintahan daerah adalah meliputi
pemerintah daerah dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah.
3. Unsur masyarakat
23 HAW. Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003, hal. 76.
24
Siswanto Sunarno. op. cit. hal. 6.

35. 21
Masyarakat sebagai elemen pemerintahan daerah merupakan kesatuan
masyarakat hukum, baik gemeinschaft maupun gesselsschaft jelas mempunyai
tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut mewarnai sistem pemerintahan
daerah, mulai dari bentuk berpikir, bertindak, dan kebiasaan tertentu dalam
kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk partisipasi budaya masyarakat antara
lain gotong royong, permusyawaratan, cara menyatakan pendapatan dan
pikiran yang menunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan melalui pelayanan pemerintahan.25
3. Perangkat Daerah
Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan perangkat daerah
kabupaten/kota, terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Sekretariat daerah yang
dipimpin oleh seseorang sekretaris daerah, mempunyai tugas dan kewajiban
membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas
daerah dan lembaga teknis daerah.26
Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang diangkat dan
diberhentikan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Sekretariat DPRD
mempunyai tugas, yakni
1. Menyelenggarakan administrasi kesekretarian DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
4. Menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.
25
Ibid. hal. 7.
26
Ibid. hal. 75.

36. 22
Secara teknis operasional sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Adapun
lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk
badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
Kecamatan merupakan unsur bagian dari pemerintahan kabupaten/kota
yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh limpahan sebagian wewenang
bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Di samping
itu, kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi;
a. Menggoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
c. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah
desa/kelurahan.
Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah.
Kelurahan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari
bupati/walikota. Selain itu kelurahan mempunyai tugas, yakni
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Pemberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

37. 23
C. Pengertian Hukum Pajak
1. Pengertian Pajak
Definisi Pajak menurut Adrian Sutedi yang dimaksud dengan pajak
adalah:
Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
kepada negara, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.27
Pajak merupakan penerimaan negara, sebagaimana dikemukakan oleh
Santoso Brotodiharjo sebagai berikut :
Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi
wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan
menyerahkanya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara,
sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan
hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum)
yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).28
Pajak menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Adapun unsur-unsur pajak sebagai berikut :
a. Iuran dari rakyat kepada negara. Artinya bahwa yang berhak memungut
pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuasaan undang-undang serta
aturan pelaksanaanya.
27 Adrian Sutedi. Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta 2008,
hal. 8.
28 Santoso Brotodiharjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung. 1998,
hal. 1.

38. 24
c. Tanpa jasa atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran
yang bermanfaat bagi masyarakat luas.29
Definisi pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut.
a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaanya.
b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah
pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang
dipungut).
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi
individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si
pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara
jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.
d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi
kontraprestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
e. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik
sanksi pidana maupun dengan denda sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.30
Sistem pemungutan pajak berkaitan dengan kewenangan dan tanggung
jawab untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Berkenaan dengan sistem
pemungutan pajak, terdapat beberapa sistem yakni sebagai berikut
a. Self Assesment
Self assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib
pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan.
Dalam tata cara ini, kegiatan pemungutan pajak diletakan kepada aktivitas
dari masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:
1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
29 Mardiasmo. Perpajakan.Andi Ofset. Yogyakarta. 2002, hal. 1.
30 Marihot P, Siahaan. Pajak Daerah Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta. 2005, hal. 8.

39. 25
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar;dan
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Syarat-syarat sistem self assessment dapat berhasil dengan baik, apabila
terdapat:
1. Adanya kepastian hukum;
2. Sederhana perhitunganya;
3. Mudah melaksanakanya;
4. Lebih adil dan merata;
5. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
b. Official Assesment
Official assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana
aparatur pajak yang menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak
yang terutang. Dalam sistem ini, inisiatif sepenuhnya ada pada aparatur
pajak, atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya
ada pada aparatur pajak. Sistem ini berhasil dengan baik kalau aparatur
perpajakan, baik kualitas maupun kuantitasnya, telah memenuhi
kebutuhan.
c. Withholding System
Withholding system adalah penghitungan, pemotongan, pembayaran serta
pelaporan pajak yang dipercayakan kepada pihak ketiga oleh pemerintah
(semi self assesment).31
Wewenang pemungutan pajak tidak hanya berada pada pemerintah pusat,
tetapi ada sebagian pajak yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yaitu
sebagai pajak daerah. Sumitro juga merumuskan tentang pengertian pajak daerah
yaitu sebagai berikut:
Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah
swatantra seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya.32
2. Asas- asas pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan Pajak yang dikenal dengan The Four Cannons atau
The Four Maxims dengan uraian sebagai berikut :
31 Adrian Sutedi. op. cit. hal. 33.
32 Rohmat Soemitro. Pajak dan Pembangunan. PT. Eresco. Bandung. 1974, hal. 29.

40. 26
a. Equality
Pembebanan Pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan
kemampuanya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di
bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak
diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama
Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan yang sama
Wajib Pajak harus diperlakukan sama.
b. Certainty
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal
kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang
diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan
ketentuan mengenai pembayaranya.
c. Convinience of Payment
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak,
yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan yang
dikenakan pajak.
d. Economic of Collections
Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin,
jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak
itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang
dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.33
3. Teori-teori pembenaran pemungutan Pajak
Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (justification) untuk
menjawab berbagai perdebatan yang ada di kalangan para sarjana dan pemikir
masalah pemungut pajak mengenai apakah negara dibenarkan memungut pajak
dari rakyat. Bahwa hukum pajak harus mengabdi kepada keadilan. Keadilan inilah
yang kita namakan asas menurut falsafah hukum (recht filosofi) yaitu “The Four
Maxim”. Untuk memberi dasar menyatakan keadilanya, di bawah ini diterangkan
teori-teori pajak dari zaman ke zaman.
a. Teori Asuransi
Adalah termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala
kepentinganya: keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya.
Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi
(pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut. Diperlukan
33 Erly Suandy. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta. 2005, hal 28.

41. 27
pembayaran premi, dan di dalam hal ini, pajak inilah yang dianggap
sebagai preminya, yang pada waktu-waktu yang tertentu harus dibayar
oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi
tidak tepat, karena : (1) dalam hal timbul kerugian, tidak adanya suatu
penggantian dari negara, (2) antara pembayaran jumlah-jumlah pajak
dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan
yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan,
sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungutan pajak saja.
Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan,
karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi (yang untuk itu orang-orangnya
yang membayar berhak mendapatkan kontraprestasi yang
langsung), maka makin lama makin berkuranglah jumlah penganut teori
ini, sehingga dapat dikatakan tamatlah riwayat kini. Pembayaran pajak
tidak dapat disamakan dengan pembayaran premi oleh seseorang kepada
perusahaan pertanggungan.
b. Teori Kepentingan
Teori ini dalam ajaranya yang semula, hanya memperhatikan pembagian
beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian
beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam
tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga
perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Maka
sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara
untuk menunaikan kewajibanya, dibebankan kepada mereka itu.
Terhadap teori ini pun banyak memajukan sanggahanya, sebab dalam
ajaranya pun pajak dikacaukan pula dengan retribusi (untuk kepentingan
yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih
banyak harganya daripada harta si miskin, diharuskan pembayaran pajak
yang lebih besar pula). Padahal mungkin sekali mungkin si miskin nya
dalam perlindungan yang termasuk dalam lapangan jaminan sosial,
sehingga sebagai konsekuensi sebetulnya ia harus membayar pajak lebih
banyak, dan ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan.
Lagipula untuk mengambil kepentingan seseorang dalam usaha
pemerintah sebagai ukuran, semenjak dahulu kala belumlah ada alat-alat
pengukurnya, sehingga sukar sekali akan dapat ditentukan dengan tegas.
Demikian maka juga makin berkuranglah jumlah sarjana yang
mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini.
c. Teori Daya Pikul/Teori Gaya Pikul
Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan, bahwa dasar keadilan
pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara
kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk
keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang
menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Yang menjadi
pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu
haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut
gaya pikul seseorang, dan sekedar untuk mengukur gaya pikul ini,
dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan, juga

42. 28
pengeluaran atau pembelanjaan. Hingga kini teori ini masih dipertahankan
oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak. Asas ini
sangat terkenal, tetapi mengenai seluk beluknya sering sekalilah timbul
salah paham, bahkan diantara para sarjana hukum lainya.34
D. Retribusi
1. Pengertian Retribusi
Pengertian retribusi menurut Rohmat Soemitro, yang dimaksud dengan
retribusi adalah:
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara
perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang
membayar retribusi yang menerima balas jasa dari negara. Pengertian retribusi
secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan
oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara. Dengan kata lain, retribusi
secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara atau merupakan
iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara
langsung dapat ditunjuk.35
Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.
Berdasarkan pendapat tersebut, maka terlihat ciri-ciri retribusi adalah
sebagai berikut:
1. Retribusi dipungut oleh negara
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
34
Santoso Brotodiharjo. op. cit. hal. 31.
35
Rohmat Soemitro. Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Rineka Cipta.
Jakarta. 1979, hal. 17.

43. 29
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/
mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.36
Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di
Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang
dan peraturan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa)
secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang
dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu
jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.37
2. Perbedaan Retribusi dan Pajak
Dari penjelasan mengenai pengertian Pajak dan Retribusi maka dapat
ditarik kesimpulan mengenai perbedaan antara Pajak dan Retribusi adalah sebagai
berikut:
a. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara
langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak
pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
b. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu
pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat
menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang
dibebaskan dari pajak. Sebaliknya pada retribusi balas jasa
negara/pemerintahan berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang
telah melakukan pembayaran retribusi.
c. Sifat pemungutanya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap
orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi
hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah
yang dapat ditunjuk.
d. Sifat pelaksanaanya. Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang
berlaku umum dan dalam pelaksanaan dapat dipaksakan, yaitu setiap
36
Josef Riwu Kaho. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. PT. Raja
Grafindo Persada. Jakarta.2002, hal 153.
37
Marihot P, Siahaan. op. cit. hal. 7.

44. 30
orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus
membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis
sehingga pada hakekatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk
membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pajak
adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan
mendapat sanksi hukuman, baik sanksi pidana maupun denda.
e. Lembaga atau badan pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah
pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh
pemerintah daerah.38
3. Jenis Retribusi
Objek Retribusi diatur dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
(1) Objek Retribusi adalah :
a. Jasa Umum;
b. Jasa Usaha; dan
c. Perizinan tertentu.
Pengertian Objek Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 109 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.
Jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
(1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil;
38 Ibid. hal. 11.

45. 31
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta;
j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Sedangkan pengertian Objek Jasa Usaha diatur dalam pasal 126 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.
Jenis Retribusi Jasa Usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retrbusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
j. Retribusi Penyeberangan Air; dan
k. Retribusi Penjualan Usaha Daerah.
Pengertian Objek Perizinan tertentu diatur dalam Pasal 140 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

46. 32
Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol;
c. Retribusi Izin Gangguan;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, menyatakan jenis retribusi lain yang ditetapkan dalam Pasal
110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. Retribusi Jasa Umum
1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perzinan Tertentu;
2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi;
3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan
yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani
kepentingan dan kemanfaatan umum;
4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai
penyelenggaraanya;
6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
b. Retribusi Jasa Usaha
1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bukan Retribusi Umum
atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

47. 33
2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang
seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau
terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
c. Retribusi Perizinan Tertentu
1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum; dan
3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari
pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai retribusi
perizinan.
4. Pengertian Retribusi Pasar
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis
Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal
116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :
(1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar
tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
Dalam melaksanakan retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaan asas desentratralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

48. 34
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta
merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut
dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.39
Selain mempunyai kriteria yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga
mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan
yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.
Sedangkan subjek retribusi ini adalah pengguna jasa pelayanan pasar. Prinsip dan
sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah yang
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan.
Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Di
dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.
Pengertian Pasar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
sebagai berikut:
Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual dimana dalam pasar
tersebut terjadi transaksi antar pembeli dan penjual. Pasar adalah tempat orang
berjual beli.
39
Ibid. hal .438.

49. 35
Retribusi pasar dirasakan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam
Pendapatan Asli Daerah. Karena jumlah pasar yang cukup banyak, dan di dalam
pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan bagi yang melakukan transaksi
atau kegiatan jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut
sebagai tempat transaksi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun
2009 tentang Retribusi Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka
12 yang dimaksud pasar adalah:
Pasar adalah pasar daerah yang ada di daerah termasuk di dalamnya
bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam
lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung
memperdagangkan barang atau jasa.
Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal
1 angka 7 dijelaskan bahwa:
Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar
yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun
2009 tentang Retribusi Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten
Wonosobo meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los,
Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran.

50. 36
Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kios adalah:
Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup
sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan
barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok
dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.
Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pasal 1 angka 18 adalah:
Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka
sehingga hanya dapat memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri
dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah
dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang berkepentingan.
Pengertian Pelataran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 19
dijelaskan bahwa:
Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka
tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan
bongkar muat.
Selanjutnya Pengertian Fasilitas Perpasaran diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1
angka 9 adalah:
Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang
merupakan tempat usaha berupa banguan tetap maupun tidak tetap dan bukan

51. 37
milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya
sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah daerah.
Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10
Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pada Pasal 1 angka 10 adalah:
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah.
Obyek dan subyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3
menentukan obyek retribusi sebagai berikut:
(1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh
Pemerintah Daerah berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK (mandi cuci
kakus).
(2). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN,
BUMD dan pihak swasta.
Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
tentang subyek retribusi adalah:
Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan
fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

52. BAB III
METODE PENELITIAN
Kata Metode dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai cara yang
teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercipta hasil
yang baik seperti yang dikehendaki, sedangkan kata Penelitian didefinisikan
sebagai pencarian, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, suatu objek yang
dilakukan berdasarkan teori serta cara-cara yang sistematis untuk memperoleh
jawaban atas suatu masalah yang bersifat keilmuan, atau untuk menguji hipotesis
dalam pengembangan prinsip-prinsip umum. Jadi metode penelitian dapat
diartikan sebagai cara-cara yang digunakan untuk melakukan penelitian agar
mendapat hasil penelitian yang memuaskan dan sesuai tujuan yang dikehendaki.
Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal.
Cara penemuan tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang
sistematis.40 Jadi dengan kata lain metode adalah cara kerja yang bersistem untuk
memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.
Penelitian pada umumya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan,
atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperluas
dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan
jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenaranya.41 Dengan
demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada
40
Soerjoeno Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat). CV Rajawali. Jakarta. 1986, hal 1.
41
Ronny Hanitijo Soemitro . Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990,
hal. 15.

53. 39
keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu
hipotesis.42
Suatu Penelitian perlu didukung oleh metode yang baik dan benar, agar
diperoleh hasil yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.
Dengan kata lain metode harus ada dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian
hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode yang
berupa cara berpikir dan berbuat untuk persiapan penelitian, sistematika, dan
pemikiran tertentu yang mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan
cara menganalisanya.
A. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang menggunakan konsep legalistis positifis yang memandang
hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga
atau pejabat yang berwenang, selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai
sistem normatif yang bersifat otonom, tertulis dan terlepas dari kehidupan
masyarakat.43
Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis
normatif, maka pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan
(statue approach). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.
42
Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta. 2004, hal. 19.
43 Ronny Hanitijo Soemitro. Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Jakarta. 1986, hal. 13.

54. 40
Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas
analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.44
B. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi
penelitian Preskriptif, yaitu suatu penelitian yang menetapkan standar prosedur,
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum, sehingga
apa yang senyatanya berhadapan dengan apa yang seharusnya agar dapat memberi
rumusan tertentu.45
C. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan
Pusat Universitas Jenderal Soedirman, Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas
Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Intansi yang terkait dengan obyek
penelitian yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
D. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini ada dua macam, yaitu:
1. Data Sekunder
Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer
44
Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia
Publishing. Malang. 2006, hal. 95.
45 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum Normatif. Kencana. Jakarta. 2005, hal 22.

55. 41
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri
dari:
1) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
2) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini,
yaitu:
a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
c) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
tentang Retribusi Pasar
d) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2008 tentang
pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan
Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, antara lain:
1) Pustaka di bidang hukum.
2) Artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet,
3) Hasil penelitian yang ada hubunganya dengan permasalahan yang
diteliti.

56. 42
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa:
1) Kamus hukum
2) Ensiklopedia
2. Data Primer
Data primer berupa keterangan-keterangan dari pihak atau staf yang bidang
kerjanya berkaitan dengan masalah yang diteliti di lingkungan kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo.
E. Metode Pengumpulan Data
1. Data Sekunder
Data yang diperoleh dengan cara studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan-bahan
kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan
dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yang
dilakukan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Perpustakaan Pusat Universitas
Jenderal Soedirman, yang selanjutnya dikaji secara keseluruhan.
2. Data Primer
Data yang diperoleh dari cara interview atau wawancara dengan pihak terkait
dengan masalah yang diteliti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Wonosobo.

57. 43
F. Metode Penyajian Data
Metode penyajian data dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan
dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan
data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainya disesuaikan
dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan suatu kesatuan
yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin
hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.
G. Analisis Data
Seluruh data yang telah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan
yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu
menghubungkan paparan hasil penelitian yang tersistematis tersebut dengan yang
didapat dari teori hukum, postulat hukum, serta hukum positif, untuk dapat
menjelaskan permasalahan secara ilmiah dan bukan dalam bentuk angka-angka.

58. BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.Hasil Penelitian
1. Data Sekunder
1.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Setiap Negara, betapapun kecilnya harus membagi wilayahnya dalam
bagian yang lebih kecil untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan secara
efisien. Bagian wilayah tersebut biasanya disebut Daerah atau Wilayah. Dengan
demikian, Daerah/Wilayah dibentuk oleh Negara, dan bukan sebaliknya.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dibagi pula dalam daerah yang lebih
kecil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan agar
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah menjadi efektif dan efisien.
Pengertian mengenai Pemerintahan Daerah terkandung dalam Pasal 1
angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai berikut,
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

59. 45
Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah.
Penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan dan
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Prinsip
otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah
diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar
yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang menjadi
urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945, asas Pemerintahan
Daerah adalah asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
a. Asas desentralisasi
Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Asas dekonsentrasi
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan
bahwa :
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada intansi vertikal di
wilayah tertentu.

60. 46
c. Asas tugas pembantuan
Pengertian asas tugas pembantuan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa:
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah
dan/desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Pengertian otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah diatur pada Pasal 1 angka 5 yang menegaskan sebagai
berikut:
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 6 selanjutnya menegaskan tentang pengertian daerah otonom
sebagai berikut :
Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
1.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Sejalan dengan pemberian urusan kepada Pemerintahan Daerah termasuk
sumber keuanganya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah salah satunya
melalui retribusi. Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah,
selain Pajak Daerah. Pengertian Retribusi menurut Pasal 1 angka 64 Undang-

61. 47
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
adalah:
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
pribadi atau badan.
Diantara macam-macam retribusi daerah, retribusi pasar dirasakan
memberi kontribusi yang cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah. Karena di
dalam pasar tersebut terjadi transaksi setiap harinya dan yang melakukan kegiatan
jual beli pasar dipungut biaya karena menggunakan pasar tersebut sebagai tempat
transaksi.
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis
Retribusi Jasa Umum yang keberadaanya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal
116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah yang dimaksud Retribusi Pasar adalah :
(1) Objek Retribusi pelayanan pasar sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pelayanan pasar
tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola
Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.
Retribusi Pasar termasuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yaitu
retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

62. 48
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
1.3 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Retribusi Pasar
a. Pengertian Retribusi Pasar
Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Seperti yang tercantum dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar. Di
dalam Peraturan Daerah tersebut retribusi pasar digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum, oleh karena itu retribusi pasar termasuk dalam Retribusi Jasa Umum.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun
2009 tentang Retribusi Pasar, pengertian pasar yang terdapat pada Pasal 1 angka
12 yang dimaksud pasar adalah:
Pasar adalah pasar daerah yang ada di daerah termasuk di dalamnya
bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam
lingkungan pasar sebagai tempat jual beli secara teratur, langsung
memperdagangkan barang atau jasa.
Selanjutnya pengertian dari Retribusi Pasar. Dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal
1 angka 7 dijelaskan bahwa:
Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi penyediaan fasilitas pasar
yang berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK serta Fasilitas Perpasaran.

63. 49
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun
2009 tentang Retribusi Pasar maka pemungutan retribusi pasar di Kabupaten
Wonosobo meliputi penyediaan fasilitas pasar yang terdiri dari Kios, Los,
Pelataran, MCK dan Fasilitas Perpasaran.
Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kios adalah:
Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup
sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan
barang dagangan dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok
dan atau kayu yang dilengkapi dengan pintu.
Pengertian Los diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pasal 1 angka 18 adalah:
Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka
sehingga hanya dapat memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri
dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah
dilihat dan dimengerti oleh semua orang yang berkepentingan.
Pengertian Pelataran diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1 angka 19
dijelaskan bahwa:
Pelataran terbuka adalah bagian bangunan pasar yang bersifat terbuka
tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang, jasa dan
bongkar muat.

64. 50
Selanjutnya Pengertian Fasilitas Perpasaran diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar pada Pasal 1
angka 9 adalah:
Fasilitas Perpasaran adalah tempat jual beli umum di luar pasar yang
merupakan tempat usaha berupa banguan tetap maupun tidak tetap dan bukan
milik Pemerintah Daerah yang mendapat pengaruh langsung karena adanya
sarana dan prasarana yang disediakan Pemerintah daerah.
Wajib Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10
Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Pada Pasal 1 angka 10 adalah:
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Daerah ini ditetapkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi Daerah.
b. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
tentang nama retribusi adalah :
Dengan nama retribusi pasar dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan fasilitas pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual
barang dan jasa.
Obyek dan subyek retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3
menentukan obyek retribusi sebagai berikut:
(1). Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar oleh
Pemerintah Daerah berupa, Kios, Los, Pelataran, MCK (mandi cuci
kakus).

65. 51
(2). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN,
BUMD dan pihak swasta.
Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009
tentang subyek retribusi adalah:
Subyek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan
fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
c. Tarif, masa dan tata cara penetapan retribusi pasar
Prinsip dan sasaran dalam besarnya tarif retribusi didasarkan pada
kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
Besarnya tarif retribusi pasar diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tentang Retribusi Pasar adalah sebagai berikut :
1. Tarif Retribusi Pasar
KELAS
PASAR
LOKASI/
JENIS
KIOS LOS PELATARAN/
PKL
KET.
RET/M2/
HARI
RET/M2/
HARI
RET/M2/
HARI
I 1
2
3
120,00
90,00
80,00
90,00
70,00
80,00
300,00 Masa
Penarikan
Retribusi
Selama
1(satu) bulan
untuk 30
(tiga puluh)
hari
II 1
2
3
100,00
90,00
80,00
90,00
70,00
80,00
300,00
III 1
2
3
80,00
70,00
60,00
70,00
60,00
50,00
200,00

66. 52
2. Untuk Hewan dan Unggas setiap kali masuk ditetapkan sebagai berikut :
NO JENIS RETRIBUSI
1
2
3
4
Ternak Besar
Ternak Kecil
Pengguna Bongkar Muat (Bardog)
Unggas dan sejenisnya
3.000,00/ekor
1.000,00/ekor
500,00/ekor
300,00/ekor
3. Untuk pengguna Fasilitas :
NO FASILITAS JENIS TARIF (Rp) KET.
1 MCK - Buang air kecil
- Buang air besar
- Mandi
500,00
1.000,00
1.000,00
Setiap kali
Pemakaian
2 Bongkar muat
barang
- Kendaraan roda
2 atau lebih
- Kendaraan roda
4
- Kendaraan roda
6 atau lebih
1.000,00
2.500,00
4.000,00
Setiap kali
bongkar muat
4. Untuk fasilitas perpasaran, sebagai berikut :
a. Fasilitas Perpasaran Kelas I sebesar Rp. 30,-/m2/hari;
b. Fasilitas Perpasaran Kelas II sebesar Rp. 20,-/m2/hari;dan
c. Fasilitas Perpasaran Kelas III sebesar Rp. 10,-/m2/hari.
5. Tarif Retribusi, izin, daftar ulang, pemindahan, perpanjangan pengguna
tempat dasaran sebagai berikut :
NO JENIS KIOS LOS
1 Izin penggunaan
tempat dasaran baru
500 x tarif retribusi
harian x luas
250 x tarif retribusi
harian x luas
2 Daftar ulang
penggunaan tempat
dasaran
Rp 10.000/tahun Rp. 5.000/tahun
3 Balik nama
penggunaan tempat
dasaran
200 x tarif retribusi
harian
100 x tarif retribusi
harian x luas