SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 34
Descargar para leer sin conexión
KEBIJAKAN
PEMERINTAH
 TERHADAP
PENGOBATAN
TRADISIONAL
KELOMPOK 10

    SUHERMAN
 SYAHRIEF ABDUL
     ROCHMAN
SYIFA PYTHIA DEWI
  TITI NURHAYATI
OBAT TRADISIONAL SEBAGAI
   WARISAN BUDAYA BANGSA
• Sumber daya alam bahan obat dan
  obat tradisional merupakan aset
  nasional yang perlu digali, diteliti,
  dikembangkan, dan dioptimalkan
  pemanfaatannya.
• Indonesia memiliki berbagai
  macam suku bangsa dengan
  berbagai pengetahuan yang
• Berbagai macam suku bangsa telah
  menggunakan obat tradisional sebagai
  pengobatan.
• Bagi masyarakat Jawa dan Madura,
  obat tradisional lebih dikenal dengan
  sebutan jamu, baik dalam bentuk
  rajangan maupun bentuk serbuk siap
  seduh.
• Masyarakat Sunda juga kaya akan
  akan kearifan lokal. Di Tasikmalaya,
  113 jenis tumbuhan obat dimanfaatkan
• Dan masih banyak lagi provinsi dan
  kota di Indonesia yang kaya akan
  tanaman obat dan memanfaatkannya
  untuk pengobatan.
• Pemanfaatan dan pengembangan
  obat tradisional tersebut merupakan
  warisan turun temurun berdasarkan
  pengalaman/empirik yang disebut
  jamu, kemudian selanjutnya
  berkembang melalui pembuktian
  ilmiah melalui uji pra klinik disebut
• Obat tradisional awalnya
  dibuat untuk kalangan sendiri
  atau terbatas, berkembang
  menjadi industri rumah tangga
  dan sejak pertengahan abad
  ke-20 diproduksi massal baik
  oleh Industri Kecil Obat
  Tradisional (IKOT) maupun
  Industri Obat Tradisional (IOT)
Perkembangan Obat
       Tradisional
• Perhatian dunia terhadap obat
  tradisional menunjukkan
  peningkatan, baik di negara-
  negara berkembang maupun
  negara-negara maju.
• Badan WHO menyebutkan
  hingga 65 % penduduk negara
  maju telah menggunakan
• Obat tradisional juga memiliki
  efek yang tidak diinginkan
  akibat dari bahan yang berasal
  dari tanaman obat itu sendiri,
  seperti ketidaktepatan dalam
  memilih jenis tumbuhan,
  ketidaktepatan dosis, interkasi
  dengan obat lain maupun
Upaya WHO di tingkat global dan
regional untuk menuju harmonisasi di
    bidang standar dan mutu obat
              tradisional
• Pembuatan pedoman seperti strategi
  pengembangan obat tradisional,
  monografi tumbuhan obat, pedoman
  mengenai mutu dan keamanan obat
  tradisional, cara pembuatan obat
  tradisional yang baik, cara budidaya
  dan pengumpulan tumbuhan obat
  yang baik, pedoman monitoring efek
Kelebihan Obat Tradisional

• Indonesia merupakan mega
  center keragaman hayati dunia
  dengan.0 spesies tumbuhan
  dari.0 spesies tumbuhan yang
  ada di bumi. Sekurang-
  kurangnya.6spesies tumbuhan
  berkhasiat sebagai obat dan
  kurang lebih spesies telah
Kelebihan Obat Tradisional
• Indonesia merupakan negara agraris yang
  memiliki banyak area pertanian dan perkebunan
  yang luas serta pekarangan yang dapat ditanamai
  tumbuhan obat.
• Indonesia juga memiliki industri obat tradisional
  yang memiliki izin usaha industri, IOT dan IKOT.
• Sudah banyak lembaga penelitian dan peniliti
  yang melakukan penelitian obat-obatan bahan
  alam dalam rangka pengembangan obat
  tradisional.
Kelebihan Obat Tradisional
• Indonesia mewarisi budaya pengobatan
  tradisional yang banyak ragamnya, termasuk
  ramuan obat tradisional yang sebagian ditulis
  dalam naskah-naskah kuno (Pusaka Nusantara),
  dapat dikembangkan melalui berbagai
  penelitian.
• Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang
  lebih 220 juta jiwa, merupakan pasar yang
  sangat prospektif, termasuk pasar untuk obat
  tradisional.
Kelemahan Obat
              Tradisional
• Untuk dapat memberikan jaminan mutu di
  bidang obat tradisonal, dihadapkan pada kondisi
  sangat kurangnya ketersediaan standar dan
  metode sebagai instrumen untuk melakukan
  evaluasi mutu.
• Sumber daya alam tumbuhan obat belum
  dikelola secara optimal dan kegiatan budidaya
  belum diselenggarakan secara profesional,
  karena iklim usaha yang tidak kondusif, tidak
  ada jaminan pasar dan harga
Kelemahan Obat
               Tradisional
• Kegiatan eksploitasi jenis-jenis tumbuhan liar dan
  tumbuhan hutan tertentu untuk bahan obat
  tradisional masih terus berlangsung tanpa
  disertai dengan kegiatan budidaya, sehingga
  beberapa jenis tumbuhan telah menjadi
  tumbuhan langka.
• Mutu simplisia umumnya kurang memenuhi
  persyaratan, karena penanganan pasca panen
  yang kurang tepat dan terbatasnya IPTEK serta
  lemahnya kualitas sumber daya petani tumbuhan
  obat.
Kelemahan Obat
          Tradisional
• Pembiayaan yang tersedia untuk
  pengembangan obat tradisional
  Indonesia, terutama untuk
  membiayai kegiatan penelitian,
  masih sangat jauh dari kebutuhan.
• Industri obat tradisional masih
  sangat kurang memperhatikan dan
  memanfaatkan hasil–hasil penelitian
• Dalam mengatasi permasalahan di atas
  tersebut, maka perlu disusun suatu kebijakan
  obat tradisional nasional yang dapat menjadi
  acuan semua pihak yang terkait didalamnya.
• Kebijakan Obat Tradisional Nasional
  selanjutnya disebut KOTRANAS adalah
  dokumen resmi yang berisi pernyataan
  komitmen semua pihak yang menetapkan
  tujuan dan sasaran nasional di bidang obat
  tradisional beserta prioritas, strategi dan
  peran berbagai pihak dalam penerapan
  komponen-komponen pokok kebijakan untuk
  pencapaian tujuan pembangunan nasional
  khususnya di bidang kesehatan.
Tujuan
     KOTRANAS
1. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam
   dan ramuan tradisional secara berkelanjutan
   (sustainable use) untuk digunakan sebagai
   obat tradisional dalam upaya peningkatan
   pelayanan kesehatan
2. Menjamin pengelolaan potensi alam
   Indonesia secara lintas sektor agar
   mempunyai daya saing tinggi sebagai
   sumber ekonomi masyarakat dan devisa
   negara yang berkelanjutan.
3. Tersedianya obat tradisional yang terjamin
   mutu, khasiat dan keamanannya, teruji
   secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas
LANDASAN
KEBIJAKAN DAN
   STRATEGI
Landasan kebijakan yang merupakan
   penjabaran dari prinsip dasar SKN Untuk
   mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan
• Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan
  secara optimal dan berkelanjutan untuk
  kesejahteraan rakyat
• Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan
  dan pengendalian obat tradisional, secara
  profesional, bertanggung jawab, independen dan
  transparan, sedangkan pelaku usaha bertanggung
  jawab atas mutu dan keamanan sesuai persyaratan
  dalam rangka melindungi masyarakat dan
  meningkatkan daya saing.
Landasan kebijakan yang merupakan
  penjabaran dari prinsip dasar SKN Untuk
  mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan
• Pemerintah perlu memberikan pengarahan
  dan iklim yang kondusif untuk tersedianya obat
  tradisional yang bermutu : aman, memiliki
  khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan
  dimanfaatkan secara luas, baik untuk
  pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun
  digunakan dalam pelayanan kesehatan formal
  dan menjamin masyarakat mendapatkan
  informasi tentang obat tradisional yang benar,
  lengkap dan tidak menyesatkan.
STRATEGI
• Mendorong pemanfaatan sumber daya alam
  Indonesia secara berkelanjutan untuk digunakan
  sebagai obat tradisional demi peningkatan
  pelayanan kesehatan dan ekonomi
• Menjamin obat tradisional yang aman, bermutu
  tinggi dan bermanfaat serta melindungi
  masyarakat dari penggunaan obat tradisional
  yang tidak tepat.
STRATEGI
• Tersedianya obat tradisional yang memiliki
  khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan
  dimanfaatkan secara luas baik untuk
  pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan
  kesehatan formal.
• Mendorong perkembangan dunia usaha di
  bidang obat tradisional yang bertanggung
  jawab agar mampu menjadi tuan rumah di
  negeri sendiri dan diterima di negara lain.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan

• Budidaya Dan Konservasi Sumber Daya Obat Tradisional
  Sasaran :
• Tersedianya secara berkesinambungan bahan baku obat
  tradisional yang memenuhi standar mutu yang dapat
  dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan
  kesejahteraan masyarakat.
  Langkah Kebijakan :
• Peningkatan produksi, mutu dan daya saing komoditas
  tumbuhan unggulan melalui Good Agriculture Practices
  (GAP), Good Agriculture Collecting Practices (GACP) dan
  Standard Operational Procedures (SOP) masing-masing
  komoditas.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
              Kebijakan
• Keamanan Dan Khasiat Obat Tradisional
  Sasaran :
• Obat tradisional yang beredar memenuhi
  persyaratan keamanan dan khasiat
  Langkah Kebijakan :
• Penapisan berdasarkan data uji praklinik dan
  data ekonomi.
• Pengembangan uji klinik terhadap tumbuhan
  obat/ramuan hasil penapisan.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
              Kebijakan
• Mutu Obat Tradisional
  Sasaran :
• Obat tradisional dan bahan obat tradisional
  yang beredar memenuhi persyaratan mutu
  Langkah Kebijakan :
• Penyusunan spesifikasi tumbuhan obat
• Penyusunan spesifikasi dan standar bahan
  baku/revisi Materia Medika Indonesia
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
              Kebijakan
• Aksesibilitas
  Sasaran :
• Sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat
  dapat memperoleh obat tradisional yang telah
  memenuhi persyaratan keamanan dan mutu
  serta terbukti khasiatnya sesuai kebutuhan
  dengan harga yang terjangkau.
  Langkah Kebijakan :
• Pengembangan industri obat tradisional dalam
  negeri.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
              Kebijakan
• Penggunaan Yang Tepat
  Sasaran :
• Penggunaan obat tradisional dalam jumlah,
  jenis, bentuk sediaan, dosis, indikasi dan
  komposisi yang tepat disertai informasi yang
  benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
  Langkah Kebijakan :
• Penyediaan informasi obat tradisional yang
  benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
             Kebijakan
• Pengawasan
  Sasaran :
• Masyarakat terlindungi dari obat tradisional yang
  tidak memenuhi persyaratan
  Langkah Kebijakan :
• Pelaksanaan penilaian dan pendaftaran obat
  tradisional.
• Pelaksanaan perizinan dan sertifikasi sarana
  produksi.
• Pengujian mutu dengan laboratorium yang
  terakreditasi.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
             Kebijakan
• Penelitian Dan Pengembangan
  Sasaran :
• Peningkatan penelitian dibidang obat
  tradisonal untuk menunjang penerapan
  KOTRANAS
  Langkah Kebijakan :
• Peningkatan kerjasama internasional di bidang
  penelitian dan pengembangan obat tradisional.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
            Kebijakan
• Industrialisasi Obat Tradisional
  Sasaran :
• Pengembangan industri obat tradisional
  sebagai bagian integral dari pertumbuhan
  ekonomi nasional.
  Langkah Kebijakan :
• Pembentukan aliansi strategis dalam
  pengembangan obat tradisional.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
            Kebijakan
• Dokumentasi Dan Database
  Sasaran :
• Tersedianya database yang terkini dan lengkap
  guna menunjang pengembangan obat
  tradisional
  Langkah Kebijakan :
• Pengkajian dan analisis data ilmiah dan empiris
  mengenai khasiat dan keamanan obat
  tradisional.
Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah
             Kebijakan
• Pengembangan Sumber Daya Manusia
  Sasaran :
• Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM)
  yang menunjang pencapaian tujuan Kotranas
  Langkah Kebijakan :
• Pengintegrasian KOTRANAS ke dalam kurikulum
  pendidikan berkelanjutan oleh organisasi
  profesi terkait
Pokok-Pokok Dan Langkah-
        Langkah Kebijakan
• Pemantauan Dan Evaluasi
  Sasaran :
• Menunjang penerapan KOTRANAS melalui
  pembentukan mekanisme pemantauan dan
  evaluasi kinerja serta dampak kebijakan, guna
  mengetahui hambatan dan penetapan strategi
  yang efektif.
  Langkah Kebijakan :
• Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara
  berkala, paling lama setiap 5 (lima) tahun.
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rsTeten Rustendi
 
Sk penanggung jawab imunisasi balita
Sk penanggung jawab   imunisasi balitaSk penanggung jawab   imunisasi balita
Sk penanggung jawab imunisasi balitaPuskesmas Cahu
 
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...Sainal Edi Kamal
 
Konseling dan pio nada
Konseling dan pio nadaKonseling dan pio nada
Konseling dan pio nadaSapan Nada
 
Slide akreditasi ppk
Slide akreditasi ppkSlide akreditasi ppk
Slide akreditasi ppkdike1
 
Tabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfarTabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfarNurul Vanny
 
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmasPetunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmasLinaNadhilah2
 
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit TBC
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit TBCPharmaceutical Care Untuk Penyakit TBC
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit TBCSainal Edi Kamal
 
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPA
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPAPharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPA
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPASainal Edi Kamal
 
Ikm smk bab 1 dan 2
Ikm smk bab 1 dan 2Ikm smk bab 1 dan 2
Ikm smk bab 1 dan 2Aprilia Lia
 
Pedoman ppi tb 2010
Pedoman ppi tb 2010Pedoman ppi tb 2010
Pedoman ppi tb 2010Mislan Recca
 
PENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITI
PENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITIPENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITI
PENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITIMuhammad Nasrullah
 
Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik Sri Suratini
 
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_LinaNadhilah2
 
pedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppipedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppiEka Siam
 
Manajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaManajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaRizal_mz
 
Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Standar pelayanan kefarmasian di puskesmasStandar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Standar pelayanan kefarmasian di puskesmasdinasintia
 
Pedoman pengorganisasian
Pedoman pengorganisasian Pedoman pengorganisasian
Pedoman pengorganisasian Fida Syafiyyah
 

La actualidad más candente (20)

214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
214622390 pmk-no-004-ttg-juknis-promosi-kesehatan-rs
 
Sk penanggung jawab imunisasi balita
Sk penanggung jawab   imunisasi balitaSk penanggung jawab   imunisasi balita
Sk penanggung jawab imunisasi balita
 
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
MATERI PELATIHAN PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN MEMILIH OBAT BAGI T...
 
Konseling dan pio nada
Konseling dan pio nadaKonseling dan pio nada
Konseling dan pio nada
 
Slide akreditasi ppk
Slide akreditasi ppkSlide akreditasi ppk
Slide akreditasi ppk
 
Tabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfarTabel tugas pelfar
Tabel tugas pelfar
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmasPetunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Petunjuk teknis standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
 
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit TBC
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit TBCPharmaceutical Care Untuk Penyakit TBC
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit TBC
 
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPA
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPAPharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPA
Pharmaceutical Care Untuk Penyakit ISPA
 
Ikm smk bab 1 dan 2
Ikm smk bab 1 dan 2Ikm smk bab 1 dan 2
Ikm smk bab 1 dan 2
 
Pedoman ppi tb 2010
Pedoman ppi tb 2010Pedoman ppi tb 2010
Pedoman ppi tb 2010
 
PENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITI
PENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITIPENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITI
PENJAGAAN SEKUNDER & REHABILITATIF PENYAKIT ENDOKRINA DALAM KOMUNITI
 
Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik Pelayanan farmasi klinik
Pelayanan farmasi klinik
 
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
PMK Nomor 12_Tahun 2017 ttg_penyelenggaraan_imunisasi_
 
pedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppipedoman pengorganisasian ppi
pedoman pengorganisasian ppi
 
Manajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaManajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluarga
 
Kb 2 phc
Kb 2 phcKb 2 phc
Kb 2 phc
 
Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Standar pelayanan kefarmasian di puskesmasStandar pelayanan kefarmasian di puskesmas
Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas
 
Pedoman pengorganisasian
Pedoman pengorganisasian Pedoman pengorganisasian
Pedoman pengorganisasian
 

Similar a Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

Jamu Saintifikasi.pptx
Jamu Saintifikasi.pptxJamu Saintifikasi.pptx
Jamu Saintifikasi.pptxAdityaNoviadi1
 
pengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdf
pengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdfpengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdf
pengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdfssuser8bb64a
 
Materi_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologi
Materi_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologiMateri_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologi
Materi_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologiarifhidayat240193
 
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.pptPertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.pptErinFarlina
 
Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...
Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...
Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...septiliawahyuhadiati
 
pelayanan-kefarmasian-di-apotek.ppt
pelayanan-kefarmasian-di-apotek.pptpelayanan-kefarmasian-di-apotek.ppt
pelayanan-kefarmasian-di-apotek.pptJimSiregar
 
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbalPenelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbalPerdudikes
 
pharmaceutical care
pharmaceutical carepharmaceutical care
pharmaceutical careDokter Tekno
 
PPT FARMASI.SILVIANA.pptx
PPT FARMASI.SILVIANA.pptxPPT FARMASI.SILVIANA.pptx
PPT FARMASI.SILVIANA.pptxAiSriMazland
 
Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...
Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...
Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...Vina Widya Putri
 
Jamu Imunitas COVID.pptx
Jamu Imunitas COVID.pptxJamu Imunitas COVID.pptx
Jamu Imunitas COVID.pptxWidhiAstana2
 

Similar a Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional (20)

Kedudukan Farmasi dalam KOTRANAS
Kedudukan Farmasi dalam KOTRANASKedudukan Farmasi dalam KOTRANAS
Kedudukan Farmasi dalam KOTRANAS
 
Jamu Saintifikasi.pptx
Jamu Saintifikasi.pptxJamu Saintifikasi.pptx
Jamu Saintifikasi.pptx
 
pengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdf
pengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdfpengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdf
pengembanganobatherbalfix-141012233944-conversion-gate02-1.pdf
 
Dayat
DayatDayat
Dayat
 
Materi_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologi
Materi_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologiMateri_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologi
Materi_Dr.dr._Arifa,_M.Si1.ppt departemen farmakologi
 
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.pptPertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
Pertemuan Ke 5 SWAMEDIKASI.ppt
 
Transkultur Of Nursing.pptx
Transkultur Of Nursing.pptxTranskultur Of Nursing.pptx
Transkultur Of Nursing.pptx
 
MATERI 6-SWAMEDIKASI.pptx
MATERI 6-SWAMEDIKASI.pptxMATERI 6-SWAMEDIKASI.pptx
MATERI 6-SWAMEDIKASI.pptx
 
Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...
Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...
Kebijakan dan Peran Badan POM dalam rangka Pengawasan Obat Bahan Alam_Seminar...
 
Praktikum Farmasi.pptx
Praktikum Farmasi.pptxPraktikum Farmasi.pptx
Praktikum Farmasi.pptx
 
pelayanan-kefarmasian-di-apotek.ppt
pelayanan-kefarmasian-di-apotek.pptpelayanan-kefarmasian-di-apotek.ppt
pelayanan-kefarmasian-di-apotek.ppt
 
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbalPenelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
Penelitian ilmiah sebagai upaya saintifikasi herbal
 
pharmaceutical care
pharmaceutical carepharmaceutical care
pharmaceutical care
 
PPT FARMASI.SILVIANA.pptx
PPT FARMASI.SILVIANA.pptxPPT FARMASI.SILVIANA.pptx
PPT FARMASI.SILVIANA.pptx
 
Stase farmasi klinik.pptx
Stase farmasi klinik.pptxStase farmasi klinik.pptx
Stase farmasi klinik.pptx
 
Tugas isna 2
Tugas isna 2Tugas isna 2
Tugas isna 2
 
Tugas isna 2
Tugas isna 2Tugas isna 2
Tugas isna 2
 
KAK KESTRAD
KAK KESTRADKAK KESTRAD
KAK KESTRAD
 
Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...
Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...
Laporan Field Lab Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Ob...
 
Jamu Imunitas COVID.pptx
Jamu Imunitas COVID.pptxJamu Imunitas COVID.pptx
Jamu Imunitas COVID.pptx
 

Último

Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxDarmiahDarmiah
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Shoffan shoffa
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf2210130220024
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxFidelaNiam
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxPutriSoniaAyu
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3sekolah9304
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 

Último (20)

Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptxELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
ELEMEN KOMPOL (PESAN BAHASA POLITIK).pptx
 
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptxPaket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
Paket Substansi_Pengelolaan Kinerja Guru dan KS [19 Dec].pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
Implementasi Model pembelajaran STEAM Holistik-Integratif Berbasis Digital Me...
 
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdfKelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
Kelompok 1_Pengantar Komunikasi Pendidikan.pdf
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptxSasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
Sasaran dan Pengembangan Sikap Profesional Guru.pptx
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptxJalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
Jalur Rempah Pada Masa Hindu Buddha.pptx
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
DSKP KSSM Kurikulum Bersepadu Dini LAM Tingkatan 3
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 

Kesehatan Masyarakat - Kebijakan Pemerintah tentang Obat Tradisional

  • 2. KELOMPOK 10 SUHERMAN SYAHRIEF ABDUL ROCHMAN SYIFA PYTHIA DEWI TITI NURHAYATI
  • 3. OBAT TRADISIONAL SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA • Sumber daya alam bahan obat dan obat tradisional merupakan aset nasional yang perlu digali, diteliti, dikembangkan, dan dioptimalkan pemanfaatannya. • Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa dengan berbagai pengetahuan yang
  • 4. • Berbagai macam suku bangsa telah menggunakan obat tradisional sebagai pengobatan. • Bagi masyarakat Jawa dan Madura, obat tradisional lebih dikenal dengan sebutan jamu, baik dalam bentuk rajangan maupun bentuk serbuk siap seduh. • Masyarakat Sunda juga kaya akan akan kearifan lokal. Di Tasikmalaya, 113 jenis tumbuhan obat dimanfaatkan
  • 5. • Dan masih banyak lagi provinsi dan kota di Indonesia yang kaya akan tanaman obat dan memanfaatkannya untuk pengobatan. • Pemanfaatan dan pengembangan obat tradisional tersebut merupakan warisan turun temurun berdasarkan pengalaman/empirik yang disebut jamu, kemudian selanjutnya berkembang melalui pembuktian ilmiah melalui uji pra klinik disebut
  • 6. • Obat tradisional awalnya dibuat untuk kalangan sendiri atau terbatas, berkembang menjadi industri rumah tangga dan sejak pertengahan abad ke-20 diproduksi massal baik oleh Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) maupun Industri Obat Tradisional (IOT)
  • 7. Perkembangan Obat Tradisional • Perhatian dunia terhadap obat tradisional menunjukkan peningkatan, baik di negara- negara berkembang maupun negara-negara maju. • Badan WHO menyebutkan hingga 65 % penduduk negara maju telah menggunakan
  • 8. • Obat tradisional juga memiliki efek yang tidak diinginkan akibat dari bahan yang berasal dari tanaman obat itu sendiri, seperti ketidaktepatan dalam memilih jenis tumbuhan, ketidaktepatan dosis, interkasi dengan obat lain maupun
  • 9. Upaya WHO di tingkat global dan regional untuk menuju harmonisasi di bidang standar dan mutu obat tradisional • Pembuatan pedoman seperti strategi pengembangan obat tradisional, monografi tumbuhan obat, pedoman mengenai mutu dan keamanan obat tradisional, cara pembuatan obat tradisional yang baik, cara budidaya dan pengumpulan tumbuhan obat yang baik, pedoman monitoring efek
  • 10. Kelebihan Obat Tradisional • Indonesia merupakan mega center keragaman hayati dunia dengan.0 spesies tumbuhan dari.0 spesies tumbuhan yang ada di bumi. Sekurang- kurangnya.6spesies tumbuhan berkhasiat sebagai obat dan kurang lebih spesies telah
  • 11. Kelebihan Obat Tradisional • Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak area pertanian dan perkebunan yang luas serta pekarangan yang dapat ditanamai tumbuhan obat. • Indonesia juga memiliki industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri, IOT dan IKOT. • Sudah banyak lembaga penelitian dan peniliti yang melakukan penelitian obat-obatan bahan alam dalam rangka pengembangan obat tradisional.
  • 12. Kelebihan Obat Tradisional • Indonesia mewarisi budaya pengobatan tradisional yang banyak ragamnya, termasuk ramuan obat tradisional yang sebagian ditulis dalam naskah-naskah kuno (Pusaka Nusantara), dapat dikembangkan melalui berbagai penelitian. • Penduduk Indonesia yang berjumlah kurang lebih 220 juta jiwa, merupakan pasar yang sangat prospektif, termasuk pasar untuk obat tradisional.
  • 13. Kelemahan Obat Tradisional • Untuk dapat memberikan jaminan mutu di bidang obat tradisonal, dihadapkan pada kondisi sangat kurangnya ketersediaan standar dan metode sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi mutu. • Sumber daya alam tumbuhan obat belum dikelola secara optimal dan kegiatan budidaya belum diselenggarakan secara profesional, karena iklim usaha yang tidak kondusif, tidak ada jaminan pasar dan harga
  • 14. Kelemahan Obat Tradisional • Kegiatan eksploitasi jenis-jenis tumbuhan liar dan tumbuhan hutan tertentu untuk bahan obat tradisional masih terus berlangsung tanpa disertai dengan kegiatan budidaya, sehingga beberapa jenis tumbuhan telah menjadi tumbuhan langka. • Mutu simplisia umumnya kurang memenuhi persyaratan, karena penanganan pasca panen yang kurang tepat dan terbatasnya IPTEK serta lemahnya kualitas sumber daya petani tumbuhan obat.
  • 15. Kelemahan Obat Tradisional • Pembiayaan yang tersedia untuk pengembangan obat tradisional Indonesia, terutama untuk membiayai kegiatan penelitian, masih sangat jauh dari kebutuhan. • Industri obat tradisional masih sangat kurang memperhatikan dan memanfaatkan hasil–hasil penelitian
  • 16. • Dalam mengatasi permasalahan di atas tersebut, maka perlu disusun suatu kebijakan obat tradisional nasional yang dapat menjadi acuan semua pihak yang terkait didalamnya. • Kebijakan Obat Tradisional Nasional selanjutnya disebut KOTRANAS adalah dokumen resmi yang berisi pernyataan komitmen semua pihak yang menetapkan tujuan dan sasaran nasional di bidang obat tradisional beserta prioritas, strategi dan peran berbagai pihak dalam penerapan komponen-komponen pokok kebijakan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan.
  • 17. Tujuan KOTRANAS 1. Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan (sustainable use) untuk digunakan sebagai obat tradisional dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan 2. Menjamin pengelolaan potensi alam Indonesia secara lintas sektor agar mempunyai daya saing tinggi sebagai sumber ekonomi masyarakat dan devisa negara yang berkelanjutan. 3. Tersedianya obat tradisional yang terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas
  • 19. Landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SKN Untuk mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan • Sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat • Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat tradisional, secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab atas mutu dan keamanan sesuai persyaratan dalam rangka melindungi masyarakat dan meningkatkan daya saing.
  • 20. Landasan kebijakan yang merupakan penjabaran dari prinsip dasar SKN Untuk mencapai tujuan KOTRANAS ditetapkan • Pemerintah perlu memberikan pengarahan dan iklim yang kondusif untuk tersedianya obat tradisional yang bermutu : aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas, baik untuk pengobatan sendiri oleh masyarakat maupun digunakan dalam pelayanan kesehatan formal dan menjamin masyarakat mendapatkan informasi tentang obat tradisional yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
  • 21. STRATEGI • Mendorong pemanfaatan sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan untuk digunakan sebagai obat tradisional demi peningkatan pelayanan kesehatan dan ekonomi • Menjamin obat tradisional yang aman, bermutu tinggi dan bermanfaat serta melindungi masyarakat dari penggunaan obat tradisional yang tidak tepat.
  • 22. STRATEGI • Tersedianya obat tradisional yang memiliki khasiat nyata yang teruji secara ilmiah, dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal. • Mendorong perkembangan dunia usaha di bidang obat tradisional yang bertanggung jawab agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan diterima di negara lain.
  • 23. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Budidaya Dan Konservasi Sumber Daya Obat Tradisional Sasaran : • Tersedianya secara berkesinambungan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar mutu yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah Kebijakan : • Peningkatan produksi, mutu dan daya saing komoditas tumbuhan unggulan melalui Good Agriculture Practices (GAP), Good Agriculture Collecting Practices (GACP) dan Standard Operational Procedures (SOP) masing-masing komoditas.
  • 24. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Keamanan Dan Khasiat Obat Tradisional Sasaran : • Obat tradisional yang beredar memenuhi persyaratan keamanan dan khasiat Langkah Kebijakan : • Penapisan berdasarkan data uji praklinik dan data ekonomi. • Pengembangan uji klinik terhadap tumbuhan obat/ramuan hasil penapisan.
  • 25. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Mutu Obat Tradisional Sasaran : • Obat tradisional dan bahan obat tradisional yang beredar memenuhi persyaratan mutu Langkah Kebijakan : • Penyusunan spesifikasi tumbuhan obat • Penyusunan spesifikasi dan standar bahan baku/revisi Materia Medika Indonesia
  • 26. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Aksesibilitas Sasaran : • Sarana pelayanan kesehatan dan masyarakat dapat memperoleh obat tradisional yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta terbukti khasiatnya sesuai kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Langkah Kebijakan : • Pengembangan industri obat tradisional dalam negeri.
  • 27. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Penggunaan Yang Tepat Sasaran : • Penggunaan obat tradisional dalam jumlah, jenis, bentuk sediaan, dosis, indikasi dan komposisi yang tepat disertai informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Langkah Kebijakan : • Penyediaan informasi obat tradisional yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
  • 28. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Pengawasan Sasaran : • Masyarakat terlindungi dari obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan Langkah Kebijakan : • Pelaksanaan penilaian dan pendaftaran obat tradisional. • Pelaksanaan perizinan dan sertifikasi sarana produksi. • Pengujian mutu dengan laboratorium yang terakreditasi.
  • 29. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Penelitian Dan Pengembangan Sasaran : • Peningkatan penelitian dibidang obat tradisonal untuk menunjang penerapan KOTRANAS Langkah Kebijakan : • Peningkatan kerjasama internasional di bidang penelitian dan pengembangan obat tradisional.
  • 30. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Industrialisasi Obat Tradisional Sasaran : • Pengembangan industri obat tradisional sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah Kebijakan : • Pembentukan aliansi strategis dalam pengembangan obat tradisional.
  • 31. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Dokumentasi Dan Database Sasaran : • Tersedianya database yang terkini dan lengkap guna menunjang pengembangan obat tradisional Langkah Kebijakan : • Pengkajian dan analisis data ilmiah dan empiris mengenai khasiat dan keamanan obat tradisional.
  • 32. Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan • Pengembangan Sumber Daya Manusia Sasaran : • Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menunjang pencapaian tujuan Kotranas Langkah Kebijakan : • Pengintegrasian KOTRANAS ke dalam kurikulum pendidikan berkelanjutan oleh organisasi profesi terkait
  • 33. Pokok-Pokok Dan Langkah- Langkah Kebijakan • Pemantauan Dan Evaluasi Sasaran : • Menunjang penerapan KOTRANAS melalui pembentukan mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja serta dampak kebijakan, guna mengetahui hambatan dan penetapan strategi yang efektif. Langkah Kebijakan : • Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling lama setiap 5 (lima) tahun.