Data UkuranUtamaKapal : Type Kapal : General Cargo Length Between Perpendicular ( LPP ) : 80,82 m Breadth ( B ) : 14,32 m Depth ( H ) : 8 m Draught ( T ) : 6,8 m Coefficient Block ( CB ) : 0,63 m Data Penunjang Z (vertical distance of the structure's load centre above base line ): 14,99 muntuk menghitung beban geladak cuaca CRW ( service range coefficient ) : 1 ( for unlimited service range ) Co ( Wave Coefficient ) for 90 ≤ L ≤ 300 m : [ 10,75 – (300−𝐿 )1,5 ] . CRW 100 :[ 10,75 – (300−236,49 )1,5 ] . 1 100 :[ 10,75 – (63.51 )1,5 ] . 1 100 : [ 10,75 – ( 2,04 )1,5 ] . 1 : [ 10,75 – ( 2,91 )] . 1 : 10,24 CL( Length Coefficient ) : 1 ( for L ≥ 90 m ) CD : 1 ( In Midship ) CF : 1 ( In Midship ) PERHITUNGAN MENGGUNAKAN SISTEM KONSTRUKSI MELINTANG I. PERHITUNGAN BEBAN (Design Loads )Section IV Rules for Hull BKI 2014 1. Perhitungan Beban Geladak Cuaca (Load on Weather Decks) Pada Tengah Kapal ( Section IV A,B Rules for Hull Biro Klasifikasi Indonesia 2014 ) Sebelum menghitung semua perhitungan maka harus menentukan Po (basic external dynamic load ) terlebih dahulu karena nilaif setiap Po berbeda karena tergantung penggunaannya Po 1[use f = 1 for plate panels of the outer hull (shell plating, weather decks)] Po 1 = 2,1 . ( CB + 0,7 ) . Co CL f = 2,1 . ( 0,79 + 0,7 ) . 10,24 .1 .1 = 2,1 . 1,49 . 10,24 = 22,53[ kN/m2] Po 2[use f=0,75 for secondary stiffening members of the outer hull (frames, deck beams) ] Po 2 = 2,1 . ( CB + 0,7 ) . Co CL f = 2,1 . ( 0,67 + 0,7 ) . 7,83 .1 .0,75 = 2,1 . 1,37 . 7,83 . 0,75 = 16,89[ kN/m2] Po 3[0,60 for girders and girder systems of the outer hull (web frames, stringers, grillage systems) ] Po 3 = 2,1 . ( CB + 0,7 ) . Co CL f = 2,1 . ( 0,67 + 0,7 ) . 7,83 .1 .0,60 = 2,1 . 1,37 . 7,83 . 0,60 = 13,51[ kN/m2] a. Bebangeladakcuacauntukmenghitung plat geladak ( deck plate ) PD1=22,53 . 20 . 5,60 . 1 [ kN/m2] ( 10+7,80−5,60)7,8 PD1=22,53 . 112 . 1 [ kN/m2] 95,16 PD1=22,53 . 1,17. 1 [ kN/m2] PD1=26,51 [ kN/m2] b. Beban geladak cuaca untuk menghitung balok geladak ( deck beam) PD2=16,89 . 20 . 5,60 . 1 [ kN/m2] ( 10+7,80−5,60)7,8 PD2=16,89 . 112 . 1 [ kN/m2] 95,16 PD2=16,89 . 1,17. 1 [ kN/m2] PD2=19,76 [ kN/m2] c. Beban geladak cuaca untuk menghitung balok geladak kekuatan (strong beam) dan Penumpu ( girder ) PD 3 =13,51 . 20 . 5,60 . 1 [ kN/m2] ( 10+7,80−5,60)7,8 PD3=13,51 . 112 . 1 [ kN/m2] 95,16 PD3=13,51 . 1,17. 1 [ kN/m2] PD3=15,80 [ kN/m2] 2. Bebansisi ( load on ship side ) Section IV B Rules for Hull BKI 2014 2.1 Perhitungan bebansisidibawahgaris air pada tengah kapal (For elements the load centre of which is located below load waterline ) Data UkuranUtamaKapal : Type Kapal : General Cargo Length Between Perpendicular ( LPP ) : 80,82 m Breadth ( B ) : 14,32 m Depth ( H ) : 8 m Draught ( T ) : 6,8 m Coefficient Block ( CB ) : 0,63 m Data Penunjang Z (vertical distance of the structure's load centre above base line ): 14,99 muntuk menghitung beban geladak cuaca CRW ( service range coefficieh

1. NAVAL ARCHITECTURE - HANG TUAH UNIVERSITY
KELOMPOK 2 :
GILANG LEO PRAKOSO 20220210005
GALFIN PRATAMA 20220210007
AOUNA FERARDY WAHYUDA 20220210011
HAIKAL AKBAR WICAKSANA 20220210018
ALDHI TEGUH WASKITHO 20220210032

2. Pembahasan
Sejarah BKI
01
Peran BKI
02
Macam dan
Peraturan BKI
03
Sertifikat - Sertifikat
04
Hubungan BKI dengan
Reparasi Kapal
05
Kesimpulan
06

3. 1. SEJARAH BKI
1. Waktu berdiri, Visi dan Misi Perusahaan
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) didirikan pada
tanggal 1 Juli 1964, adalah merupakan satu-satunya badan
klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah RI, untuk
mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal
berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan
Indonesia. Kegiatan klasifikasi itu sendiri adalah mengklasifikasian
kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal
dengan tujuan memberikan penilaian atas layak tidaknya kapal
tersebut untuk berlayar.

4. 1. SEJARAH BKI
1. Waktu berdiri, Visi dan Misi Perusahaan
Menyadari akan kondisi alam Indonesia yang
terdiri dari beribu-ribu pulau dengan area
teritori laut yang sangat luas, dimana hal
tersebut menjadikan sarana perhubungan
laut berupa kapal, merupakan sarana
terpenting yang harus dikelola, maka
diperlukan pemeriksaan yang teliti, teratur
dan sistematis terhadap kondisi kapal agar
terjaga keselamatan benda dan jiwa di laut.

5. 1. SEJARAH BKI
1. Waktu berdiri, Visi dan Misi Perusahaan
Pemerintah mendirikan PN. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) pada 1964
sebagai respons terhadap kesadaran nasional dan kebutuhan akan
badan klasifikasi nasional. BKI bertugas menerapkan standar teknik
dalam industri perkapalan, termasuk desain, konstruksi, dan survei
marine. Standar ini dikeluarkan oleh BKI sebagai panduan teknis. Kapal
yang memenuhi standar BKI akan menerima Sertifikat Klasifikasi
setelah survei klasifikasi yang sesuai oleh BKI.

6. 1. SEJARAH BKI
1. Waktu berdiri, Visi dan Misi Perusahaan
BKI, badan klasifikasi independen, fokus pada standar teknik kapal dan
jasa klasifikasi. Mereka juga melakukan penelitian, sertifikasi statutoria,
dan mengembangkan layanan konsultansi. Pada tahun 1977, BKI
berubah status menjadi PT. (Persero) untuk meningkatkan kemandirian.
Dengan kantor pusat di Jakarta dan cabang di pelabuhan besar di
Indonesia dan Singapura, BKI juga memiliki kerjasama dengan Badan
Klasifikasi Asing, baik daam bentuk Mutual representative atau Dual
Class.

7. 1. SEJARAH BKI
1. Waktu berdiri, Visi dan Misi Perusahaan
Visi perusahaan :
Menjadikan BKI sebagai badan klasifikasi yang mengutamakan
terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut
dan yang setara dengan badan klasifikasi internasional serta
perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas
produk, kualitas SDM, dan kinerja perusahaan dan yang mampu
bersaing dengan perusahaan jasa teknik lainnya baik nasional maupun
internasional.

8. 1. SEJARAH BKI
1. Waktu berdiri, Visi dan Misi Perusahaan
Misi perusahaan :
1. Segmen Klasifikasi dan Statutoria
Mengembangkan profesionalisme pelayanan jasa klasifikasi sesuai
standar internasional dalam rangka turut serta menjaga terjaminnya
keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut.
2. Segmen Konsultasi dan Supervisi
Mengembangkan dan mengimplementasikan profesionalisme dalam
kegiatan konsultasi dan supervisi yang diakui dan memiliki keunggulan
bersaing, baik nasional maupun internasional.

9. 2. PERAN BKI
1. Kegiatan Pengklasifikasian Kapal
a. Klasifikasi Kapal
Klasifikasi kapal merupakan kewajiban para pemilik kapal
berbendera Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan
b. Notasi Klas
Setiap kapal yang diklasifikasikan ke BKI memiliki notasi kelas
yang tercantum dalam sertifikat kelas.
c. Penerimaan Kelas Bangunan Baru
Penerimaan kelas bangunan baru mempunyai pengertian
bahwa kapal diklasifikasikan ke BKI dengan pengawasan BKI sejak
mulai peletakan lunas sampai dengan penyerahan.

10. 2. PERAN BKI
1. Kegiatan Pengklasifikasian Kapal
d. Pindah Klas
Prosedur yang disepakati untuk pindah kelas dari anggota IACS ke BKI.
e. Mempertahankan Klas
Kapal yang dikelaskan di BKI harus melaksanakan survey
mempertahankan kelas sesuai waktu yang ditentukan.
f. Approval Perusahaan
Terdapat dua jenis perusahaan teknik yang dapat disertifikasi oleh BKI,
yaitu perusahaan penyedia jasa teknik dan perusahaan yang memproduksi
material atau komponen kapal.

11. 3. MACAM DAN PERATURAN BKI
1. Peraturan Klasifikasi Kapal
Peraturan ini mengatur proses klasifikasi kapal berdasarkan karakteristik
teknisnya. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, konstruksi,
material, peralatan, dan sistem yang digunakan dalam kapal. Tujuannya
adalah memastikan bahwa kapal memenuhi standar keamanan yang ketat.
2. Peraturan Sertifikasi
BKI juga mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi kapal dan
peralatan maritim lainnya. Ini termasuk sertifikasi untuk kapal penumpang,
kapal kargo, kapal tanker, peralatan keselamatan, peralatan navigasi, dan lain
sebagainya.

12. 3. MACAM DAN PERATURAN BKI
3. Peraturan Keselamatan Maritim
BKI memiliki peraturan yang berfokus pada keselamatan maritim secara
umum. Ini mencakup standar keselamatan yang harus dipatuhi oleh kapal-
kapal yang beroperasi di perairan Indonesia, termasuk persyaratan untuk
pencegahan kecelakaan dan penanganan keadaan darurat.
4. Peraturan Lingkungan
Peraturan-peraturan ini berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut.
Mereka menetapkan standar untuk mengurangi dampak lingkungan dari
operasi kapal, termasuk pengelolaan limbah dan pelepasan bahan berbahaya
ke laut.

13. 3. MACAM DAN PERATURAN BKI
5. Peraturan Kode ISM (INTERNATIONAL SAFTY MANAGEMENT)
BKI mengadopsi peraturan Kode ISM yang ditetapkan oleh IMO (Organisasi
Maritim Internasional). Kode ISM mengatur manajemen keselamatan dan
pengelolaan operasi kapal untuk meminimalkan risiko kecelakaan.
6. Peraturan Teknik
BKI mengeluarkan peraturan teknis yang mencakup aspek teknis seperti
perencanaan struktur kapal, sistem mesin, sistem listrik, dan peralatan teknis
lainnya.

14. 3. MACAM DAN PERATURAN BKI
7. Peraturan Untuk Kapal Khusus
Terdapat peraturan yang khusus untuk jenis-jenis kapal tertentu seperti kapal
tanker, kapal penumpang, kapal ikan, dan lain sebagainya. Ini termasuk
persyaratan yang harus dipatuhi oleh kapal-kapal ini sesuai dengan jenis
operasi mereka.
8. Peraturan Terkait Peralatan Maritim
BKI juga mengeluarkan peraturan terkait peralatan maritim seperti
pelampung, perahu penyelamat, alat komunikasi, dan peralatan keselamatan
lainnya yang digunakan di kapal.

15. 4. Sertifikat - Sertifikat
Sertifikasi Statutoria
1. Sertifikat Klasifikasi: Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal atau fasilitas terapung
telah memenuhi standar klasifikasi yang ditetapkan oleh BKI. Ini mencakup aspek-aspek
seperti desain, bahan bangunan, peralatan keselamatan, dan pemeliharaan.
2. Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (ISM): BKI menerbitkan sertifikat ISM
untuk kapal-kapal yang memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai
dengan Konvensi Internasional untuk Keamanan Kehidupan di Laut (SOLAS).
3. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pelabuhan (ISPS): Sertifikat ISPS diberikan
kepada fasilitas terapung yang mematuhi persyaratan Sistem Manajemen Keamanan
Pelabuhan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Keamanan Kapal dan Sarana
Pelabuhan (ISPS).

16. 4. Sertifikat - Sertifikat
Sertifikasi Statutoria
4. Sertifikat Penimbangan: Ini adalah sertifikat yang menunjukkan berat bersih suatu
kapal setelah proses penimbangan yang ketat. Sertifikat ini penting untuk kepatuhan
terhadap peraturan berat bersih kapal.
5. Sertifikat Perawatan dan Perbaikan: Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal telah
menjalani perawatan dan perbaikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BKI.
6. Sertifikat Pelatihan Kru: BKI dapat menerbitkan sertifikat untuk pelatihan kru kapal
yang sesuai dengan persyaratan internasional. Ini mencakup pelatihan dalam bidang-
bidang seperti keselamatan, manajemen lingkungan, dan lainnya.

17. 4. Sertifikat - Sertifikat
Sertifikasi Statutoria
7. Sertifikat Klasifikasi Unik: Beberapa kapal atau instalasi kelautan mungkin
memerlukan sertifikat klasifikasi yang unik sesuai dengan karakteristik mereka. BKI dapat
menerbitkan sertifikat ini berdasarkan persyaratan khusus.
8. Sertifikat Kualifikasi Profesional: BKI juga menerbitkan sertifikat yang menunjukkan
kualifikasi profesional dalam bidang-bidang tertentu yang terkait dengan industri maritim,
seperti inspeksi, manajemen keamanan, dan lainnya.
Sertifikat-sertifikat ini penting dalam memastikan keselamatan, keandalan, dan
kualitas dalam industri maritim. Mereka membuktikan bahwa kapal dan fasilitas terapung
memenuhi standar yang ditetapkan oleh BKI dan juga berkontribusi pada ketaatan
terhadap regulasi internasional yang berlaku.

18. 5. HUBUNGAN ANTARA BKI DENGAN
MATKUL REPARASI KAPAL
1. Klasifikasi Kapal: BKI adalah badan klasifikasi kapal yang menerapkan standar
teknis untuk memastikan bahwa kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan
kualitas yang ditetapkan. Mahaiswa dalam mata kuliah reparasi kapal mempelajari
prinsip-prinsip klasifikasi kapal, termasuk bagaimana kapal-kapal harus mematuhi
standar ini untuk mempertahankan status klasifikasinya.
2. Inspeksi dan Pemeliharaan: Mata kuliah reparasi kapal sering mencakup topik
inspeksi, pemeliharaan, dan perbaikan kapal. BKI, sebagai badan klasifikasi,
melakukan survei dan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa kapal mematuhi
standar keselamatan. Mahasiswa memahami pentingnya survei ini dan bagaimana
hasilnya dapat memengaruhi status klasifikasi kapal.

19. 3. Standar Teknik: BKI menerbitkan standar teknik yang harus dipatuhi dalam desain,
konstruksi, dan perbaikan kapal. Materi BKI menjadi referensi penting dalam mata
kuliah reparasi kapal, karena mahasiswa mempelajari bagaimana mematuhi standar ini
adalah kunci untuk memastikan kapal tetap aman dan sesuai.
4. Perbaikan dan Pemulihan Kapal: Dalam materi BKI, mahasiswa memahami
bahwa semua tindakan perbaikan kapal harus mematuhi standar BKI agar kapal tetap
memenuhi persyaratan klasifikasi. Ini relevan dalam mata kuliah reparasi kapal, di
mana mahasiswa belajar tentang proses perbaikan dan pemeliharaan kapal.
5. HUBUNGAN ANTARA BKI DENGAN
MATKUL REPARASI KAPAL

20. 5. Kemitraan Perguruan Tinggi: Banyak perguruan tinggi atau institusi yang
menawarkan mata kuliah reparasi kapal memiliki kemitraan atau hubungan dengan
BKI. Ini dapat mencakup kesempatan magang atau kunjungan ke fasilitas BKI.
Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis dalam menerapkan pengetahuan
mereka dalam lingkungan sebenarnya.
Dengan demikian, BKI memberikan dasar penting bagi mahasiswa yang ingin
memahami dan bekerja dalam bidang reparasi kapal. Mereka belajar bagaimana
mematuhi standar teknis dan menjaga keselamatan kapal saat melakukan perbaikan
dan pemeliharaan. Selain itu, kemitraan dengan BKI memberikan peluang bagi
mahasiswa untuk menggabungkan pengetahuan teoritis dengan pengalaman praktis
dalam dunia nyata.
5. HUBUNGAN ANTARA BKI DENGAN
MATKUL REPARASI KAPAL

21. KESIMPULAN
BKI berperan penting dalam menjaga keamanan dan keandalan
sektor maritim Indonesia, yang merupakan salah satu sektor penting dalam
perekonomian negara ini. Lembaga ini bekerja sama dengan berbagai pihak,
termasuk pemerintah dan industri maritim, untuk meningkatkan standar
keselamatan dan kualitas dalam sektor ini.
Dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh BKI bertujuan untuk
memastikan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan dalam
operasi maritim di perairan Indonesia. Kapal dan fasilitas maritim yang
mematuhi peraturan-peraturan ini dapat memperoleh sertifikasi dari BKI, yang
diperlukan untuk beroperasi secara legal dan aman.

22. THANK YOU
NAVAL ARCHITECTURE – HANG TUAH
UNIVERSITY