Data tentang keserasian. merupakan informasi yang akurat bagi pembaca agar mudah membaca informasi

1. KANTOR REGIONAL I
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

2. Mutasi adalah perpindahan tugas
dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi
Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu)
Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah,
antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah,
dan ke perwakilan Negara Indonesia di
luar negeri serta atas permintaan sendiri.

3. INSTANSI PUSAT
• kementerian,
• lembaga pemerintah nonkementerian,
• kesekretariatan lembaga negara, dan
• kesekretariatan lembaga nonstruktural.
INSTANSI DAERAH
Perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah
kabupaten/kota yang meliputi:
sekretariat daerah,
sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah,
dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.

4. PERENCANAAN MUTASI PNS
Perlu memperhatikan aspek sbb:
• kompetensi;
(kemampuan yg hrs dimiliki dalam pelaksanaan
tugas/pekerjaan :pengetahuan,ketrampilan,sikap kerja)
• pola karier;
pola pembinaan PNS (alur pengembangan PNS yg menunjukkan
keterkaitan/serasian antara jab,pangkat,diklat,kompetensi,masa
jab
• pemetaan pegawai;
• kelompok rencana suksesi (talent pool);
• perpindahan dan pengembangan karier;
• penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
• kebutuhan organisasi; dan
• sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada
klasifikasi jabatan.

5. MUTASI TERDIRI ATAS:
• mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi
Daerah;
• mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu
provinsi;
• mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan
antar provinsi;
• mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi
Fusat atau sebaliknya;
• mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan
• mutasi ke perwakilan Negara Kesatuan Republik
Indonesia di luar negeri.

6. MUTASI
• dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun
• dilakukan atas dasar kesesuaian antara
kompetensi PNS dengan persyaratan
jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier,
dengan memperhatikan kebutuhan
organisasi
• Memperhatikan prinsip larangan konflik
kepentingan
• PNS dapat mengajukan mutasi tugas
dan/atau lokasi atas permintaan sendiri

7. PERSYARATAN MUTASI
• berstatus PNS;
• analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan
mutasi;
• surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
• surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan
yang akan diduduki;
• surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan
yang akan diduduki;
• surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak
sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses
peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian
paling rendah menduduki JPT Pratama;
• salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
• salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
• surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang
dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah
menduduki JPT Pratama; dan/atau
• surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS
tersebut berasal.

8. PROSEDUR MUTASI
Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu)
Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:
•PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi
dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.
•Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.
•Persetujuan mutasidibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
– 1. PPK instansi penerima; dan
– 2. PNS yang bersangkutan.
•Berdasarkan persetujuan mutasi, PPK instansi penerima menyampaikan usul
mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan
pertimbangan teknis.
•Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan apabila
memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi
kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
•Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN ditetapkan paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi.
•Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN,
pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.

9. KEPUTUSAN MUTASI
Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5
(lima) rangkap dan disampaikan kepada:
1.PPK instansi penerima;
2.PPK instansi asal;
3.PNS yang bersangkutan;
4.Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara/Kas Daerah; dan
5.Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN.

10. Berdasarkan keputusan mutasi maka:
1.PPK instansi penerima menetapkan keputusan
pengangkatan dalam jabatan; dan
2.PPK instansi asal menetapkan keputusan
pemberhentian dari jabatan.
Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan
keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal, ditetapkan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan
mutasi.

11. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam 1 (satu)
Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam I (satu) Instansi
Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan
Tim Penilai Kinerja PNS.
b. Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan
diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
c. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan
mutasi.
d. Perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS
untuk mendapatkan pertimbangan mutasi.
e. Berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS,
unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi
kepada PPK.
f. Berdasarkan usul mutasi, PPK menetapkan pengangkatan PNS
dalam jabatan.

12. Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota
dalam 1 provinsi
• ditetapkan oleh gubernur setelah
memperoleh pertimbangan Kepala
BKN/Kepala Kantor Regional BKN apabila
persyaratan terpenuhi dan BKN telah
melakukan vervikasi dan validasi keb jab.
• berdasarkan pertimbangan tersebut
gubernur menetapkan Kep.Mutasi
• Berdasar Kep.Gubernur Instansi penerima
menetapkan pengangkatan PNS dalam
Jab.

13. Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar
provinsi, dan
antar provinsi dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Mutasi PNS antar kabupatenlkota antar provinsi, dan antar provinsi
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala
Kantor Regional BKN.
b. Pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN diberikan
dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verilikasi dan
validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan
kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat
memberikan pertimbangan teknis.
d. Berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional
BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri
menetapkan keputusan mutasi.
e. Berdasarkan penetapan menteri, PPK instansi penerima menetapkan
pengangkatan PNS dalam Jabatan.

14. Mutasi PNS provinsi/kabupatenlkota ke Instansi Pusat
atau sebaliknya dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mutasi PNS provinsi/kabupatenlkota ke Instansi Pusat
atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat
ditetapkan oleh Kepala BKN.
b. Penetapan Kepala BKN diberikan dalam hal persyaratan
terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi
kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal.
c. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak
sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima
dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan
mutasi.
d. Berdasarkan penetapan Kepala BKN, PPK instansi
penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.
14

19. Mutasi ke perwakilan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia di
luar negeri dilakukan
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-
undangan.

20. Mutasi PNS atas permintaan sendiri
diberikan dengan pertimbangan sebagai
berikut:
a. memperhatikan pola karier PNS yang
bersangkutan;
b. tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
c. tidak bertentangan dengan peraturan
internal instansi; dan
d. tidak sedang dalam proses atau menjalani
hukuman disiplin dan atau proses peradilan
yang di tandatangani oleh unit kerja yang
menangani kepegawaian.
20

21. Mutasi APS
Persyaratan dan prosedur mutasi
atas permintaan sendiri
disesuaikan dengan jenis mutasi
yang diatur dalam Peraturan
Badan ini.
21

22. • Pembiayaan sebagai dampak
dilakukannya mutasi PNS dibebankan
pada APBN untuk Instansi Pusat dan
APBD untuk Instansi Daerah.
• Biaya mutasi dibebankan pada instansi
penerima.
• Komponen pembiayaan mutasi
diberlakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PEMBIAYAAN
22

23. 1. Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka
pada instansi pemerintah lain dan
memenuhi syarat untuk mengisi jabatan
wajib dilakukan mutasi.
2. Persetujuan mengikuti seleksi terbuka
dipersamakan dengan persetujuan mutasi.
3. Persyaratan mutasi, dikecualikan bagi
mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.
KETENTUAN LAIN-LAIN

24. Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini,
Instansi Pemerintah yang menerima mutasi
PNS dari Instansi Pemerintah lainnya
dengan status dipekerjakan atau
diperbantukan harus melakukan koordinasi
dengan instansi asal untuk menentukan
status kepegawaian PNS yang
bersangkutan.
KETENTUAN PERALIHAN

25. LAMPIRAN
Form-Form